Xcloud.id

Produk: Beras

  • Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memproyeksikan serapan beras dapat mencapai 1 juta ton pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pada November 2025 atau 2 bulan ke depan.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan hingga saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 3,9 juta ton.

    Jumlah tersebut akan disalurkan pemerintah melalui program penyaluran dan operasi pasar, salah satunya gerakan pangan murah di berbagai daerah.

    “Harapannya yang ini keluar [disalurkan], nanti panen 2 bulan lagi kita sudah bisa menyerap lagi. Serapan ke depan ini estimasinya sekitar 1 juta ton,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemerintah tengah berupaya melakukan stabilisasi harga beras, khususnya di 214 kabupaten/kota yang masih memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) saat ini.

    Rizal menjelaskan, dalam gerakan pangan murah yang digelar secara serentak beberapa hari lalu, pihaknya mengalokasikan sekitar 7 ton beras untuk satu kecamatan di tiap kabupaten/kota.

    Menurutnya, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program tersebut.

    “Tadi baru dirapatkan dengan Pak Mentan dan Pak Sekjen Mendagri untuk menindaklanjuti [penyaluran beras] di 214 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga, itu cukup banyak. Jadi stok cukup, bahkan lebih,” ujar pensiunan TNI berpangkat mayor jenderal ini.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional masih sangat aman hingga akhir tahun 2025.

    Pemerintah, kata Amran, tengah mempercepat optimalisasi lahan dan program cetak sawah untuk memastikan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    “Kalau cetak sawah selesai secara bertahap selama 3 tahun berturut-turut, ini akan membuat swasembada ke depan sustain, berkelanjutan,” ujar Amran usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (25/8/2025).

  • 300.000 Beras Bulog di Gudang Terancam Rusak, Mentan Bilang Begini

    300.000 Beras Bulog di Gudang Terancam Rusak, Mentan Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bakal melakukan sejumlah cara untuk menjaga kualitas beras dan memperbaiki pola distribusi bahan pangan utama ini.

    Amran menyampaikan bahwa penjagaan mutu beras nasional terus dilakukan oleh Perum Bulog sejak proses penyerapan gabah dari petani.

    “Kita perbaiki mulai dari serapan. Bahan bakunya, penyimpanannya kita perbaiki. Kemudian distribusinya,” kata Amran kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Terkait proses distribusi beras, Amran mengatakan bahwa perbaikan berlangsung dari hulu ke hilir. Dia mengeklaim distribusi pupuk dan benih padi saat ini sudah cukup baik, sedangkan sistem irigasi sedang dibenahi dan ditargetkan rampung pada tahun depan. 

    Dia melanjutkan bahwa aspek lainnya mencakup alat dan sistem pertanian (alsintan) dan optimalisasi lahan (oplah) yang dinilai telah mumpuni.

    Dengan demikian, proses cetak sawah baru terus berjalan, sehingga pihaknya berharap ekosistem pangan nasional dapat terwujud.

    “Pekerjaan terakhir kita, kita membangun ekosistem pangan yang sehat. Tinggal di hilir. Kalau ini hilir selesai, ekosistem pangan sudah selesai, dari hulu ke hilir kita benahi,” tutur Amran.

    Adapun, kualitas beras tengah menjadi sorotan, salah satunya dari Ombudsman RI yang menyampaikan bahwa 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi (disposal).

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun.

    Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

    “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa realisasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun ini.

    “Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303.187 ton atau setara 20,21%,” kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan telekonferensi hari ini.

  • Beras SPHP akan Disebar Lebih Banyak ke Pasar hingga Ritel – Page 3

    Beras SPHP akan Disebar Lebih Banyak ke Pasar hingga Ritel – Page 3

    Dia menuturkan, beras SPHP juga disalurkan ke gerakan pangan murah (GPM) yang digelar pemerintah dan BUMN di banyak lokasi. Meski permintaannya tinggi, Rizal memastikan Bulog akan segera menyalurkannya dalam waktu dekat.

    “Mungkin ini lagi proses nambah ulang lagi. Tapi diyakinkan semua terkirim. Ya, secepatnya. Kita kalau perlu hari ini, hari ini. Semua nonstop. Teman-teman Bulog hari ini tanggalannya hitam semua, enggak ada yang tanggal merah,” ucapnya.

    Dia turut meminta toko ritel moderen untuk segera memesan lagi beras SPHP ke Bulog agar bisa dipasok langsung. “Kita malah, kalau perlu retail modern sebanyak-banyaknya pesan kita. Ya, buktinya karena saking banyak yang beli habis, mungkin belum terisi lagi. Ini prosesnya, memang melalui proses,” ujar Rizal.

  • Bos Bulog Buka Suara soal Keluhan Beras SPHP Rusak

    Bos Bulog Buka Suara soal Keluhan Beras SPHP Rusak

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi keluhan kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang rusak. Hal ini muncul usai Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut kemungkinan kerusakan beras terjadi di gudang Bulog.

    Pihaknya berencana mengajak media untuk melihat langsung gudang penyimpanan Bulog dalam waktu dekat. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui prosedur perawatan hingga pengemasan beras dilakukan secara profesional di gudang Bulog.

    “Jadi rencana kami, hari Jumat akan mengajak teman-teman media untuk melihat di gudang Bulog itu bagaimana sih proses pemeliharaan beras di gudang itu seperti apa. Dari pemeliharaan bulanan, pemeliharaan tiga bulan, pemeliharaan enam bulan, dan seterusnya. Termasuk bagaimana proses packaging (pengemasan),” kata Rizal di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Rizal memastikan dalam proses pengemasan, beras di gudang Bulog tidak berkutu, bersih, berbau hingga berwarna. Menurutnya, transparansi penting sehingga publik mengetahui proses penyimpanan hingga pengemasan beras di Bulog dilakukan sesuai prosedur.

    “Packaging supaya betul-betul beras itu bersih, tidak berkutu, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan lebih dijelaskan detail kepada teman-teman langsung on the spot, sehingga teman-teman langsung bisa menyampaikan ke publik nasional bahwa kita, Bulog, betul-betul profesional. Sesuai dengan prosedur dan mengutamakan untuk kepentingan rakyat,” terangnya.

    Saat ditanya lebih lanjut terkait meyakinkan masyarakat soal kualitas beras SPHP, Rizal menjamin Bulog telah menjalankan standar operasional semaksimal mungkin.

    “Ya, kami maksimalkan, semaksimal mungkin. Sesuai dengan SOP kami yang diberikan oleh Bapanas itu yang kami pegang. Nah prosedur-prosedur, juknis-juknis (petunjuk teknis) itu yang kami pegang, dan kami lakukan supaya menjamin bahwa semua beras yang dikeluarkan Bulog adalah beras yang baik,” terangnya.

    Untuk pernyataan Mentan soal potensi kerusakan beras di gudang Bulog, Rizal menyebut untuk mengajak publik melihat langsung kondisi di lapangan. “Tadi saya sudah jelaskan. Nanti kita sama-sama lihat di gudang,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespons keluhan kualitas beras SPHP. Ia menegaskan jika masyarakat mendapatkan beras SPHP rusak, bisa langsung ditukar.

    Menurut Amaran hasil produksi beras dari petani bagus. Jika terjadi kerusakan pada beras SPHP, kemungkinan karena masalah penyimpanan di gudang Bulog.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun sudah di kemasannya dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    (rea/ara)

  • Bos Bulog Buka Suara soal 300.000 Ton Beras di Gudang Terancam Rusak

    Bos Bulog Buka Suara soal 300.000 Ton Beras di Gudang Terancam Rusak

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum bulog buka suara perihal stok beras di gudang Bulog yang dikhawatirkan mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi atau disposal.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan yang bagus, seraya menekankan bahwa pemeliharaan stok terus dilakukan secara berkala.

    “Bagus [keadaannya], nanti teman-teman media akan kami bawa lihat ke gudang, supaya melihat kondisi beras kita dan pemeliharaannya seperti apa, baik pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Terkait masih adanya stok beras dari aktivitas impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal mengatakan bahwa proses penyaluran terus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, beras tersebut menjadi bagian dari penyaluran program bantuan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat hingga periode Juli 2025.

    Saat ini, Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah telah mencapai 99%, sementara 1% sisanya merupakan penyaluran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Terutama di 3T tersebut, termasuk yang daerah-daerah rawan konflik seperti di Papua Pegunungan dan lain sebagainya. Ini yang juga sedang kami upayakan dengan satgas-satgas yang ada di depan,” tutur purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menggencarkan program gerakan pangan murah di 214 kabupaten/kota Tanah Air. Program itu dipastikan terus berjalan seiring dengan pengelolaan stok beras yang dilakukan Bulog.

    Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI mengungkapkan bahwa kondisi 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi alias disposal.

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun.

    Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

    Khusus beras impor, Yeka menyebut bahwa stok yang tersisa itu merupakan hasil impor yang terakhir kali dilakukan tahun lalu, yakni antara periode Juni—Juli 2024.

    “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon.

  • Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi stok beras premium di ritel masih kosong. Menurut Amran, kondisi tersebut bukan menggambarkan fenomena kelangkaan beras.

    Amran menilai fenomena kelangkaan beras dapat dilihat dari antrean masyarakat membeli beras serta produksi yang menurun, sedangkan produksi beras terus membaik. Amran menerangkan stok di ritel yang kosong karena adanya pergeseran pola distribusi beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan naik 12,16% menjadi 31,04 juta ton. Sementara, potensi produksi sepanjang Agustus-Oktober 2025 mencapai 9,11 juta ton atau naik 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Mungkin yang Anda maksud ada premium yang karena ada masalah kemarin dan sekarang mulai membaik. Ada yang kosong satu dua itu tidak masalah bagi republik ini. Ini karena terjadi pergeseran,” kata Amran di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Penggilingan Pasok Beras ke Pasar Tradisional

    Amran menerangkan saat ini penggilingan padi kecil turut mensuplai beras ke pasar tradisional. Pasokan beras premium yang berkurang di ritel modern membuka peluang bagi penggilingan kecil untuk mendapatkan suplai gabah yang sebelumnya lebih banyak diserap industri besar.

    “Ini ada pola pergeseran, ini mengisi ruang pasar tradisional dari pabrik kecil ke pasar tradisional, yang dulu didominasi biasanya banyak itu dari pabrik besar ke modern ini ada pergeseran sedikit ke pasar tradisional dan itu di beberapa media dimuat bahwa pasar tradisional omzetnya meningkat. Jadi bukan langka ya, beras banyak,” terang Amran.

    Amran menjelaskan kapasitas giling penggilingan padi kecil di Indonesia sekitar 116 juta ton. Kemampuan ini jauh melebihi produksi nasional yang hanya sekitar 65 juta ton gabah kering panen per tahun.

    “Artinya apa? Pabrik kecil ini mampu menggiling seluruh gabah yang diproduksi di Republik ini. Kemudian ada tambahan kapasitas yang (penggilingan padi) besar dengan (penggilingan padi) sedang 50 juta ton. Kalau yang besar sedang ini menurun produksinya, ini bergeser ke pabrik kecil. Pabrik kecil ini masuk ke pasar tradisional sehingga terjadi pergeseran ya,” terang Amran.

    Beras Premium di Ritel Modern Kosong

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan toko ritel modern masih berhati-hati dalam menjual beras premium. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag telah berkomunikasi dengan pengusaha ritel terkait stok beras yang masih kosong.

    “Kayaknya sih kalau misalnya yang kosong ya saya sudah komunikasi dengan Aprindo juga. Yang mereka masih agak berhati-hati itu terkait dengan beras premium,” kata Direktur Jenderal PDN Iqbal Shoffan Shofwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

    Iqbal mengatakan, langkah ini diambil karena pengusaha ritel masih ingin memastikan kualitas beras premium. Hal ini menyusul adanya kasus beras premium oplosan yang menyeret 212 merek.

    “Mereka melihat dulu packaging beras premium ini sesuai nggak dengan klaim mereka di package-nya. Premium berapa kilo ya sesuai nggak ukurannya, kemudian pecahannya seperti apa. Jangan sampai nanti Aprindo juga perlu berhati-hati, nanti ujung-ujungnya kan konsumen yang akan dirugikan,” terang Iqbal.

    (rea/ara)

  • Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Jakarta –

    Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan distribusi pangan dalam kondisi lancar di tengah tingginya tensi Indonesia akibat ricuhnya aksi massa demonstrasi di berbagai daerah.

    “Nanti kita lihat. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata dia singkat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9/2025).

    Saat ini pemerintah terus menggenjot produksi pangan, terutama beras. Ia menyebut, kelebihan produksi tahun ini mencapai 3 juta ton.

    Di sisi lain, kebutuhan beras ini akan cukup tinggi seiring adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu berbagai percepatan program tengah dilakukan pemerintah. Bukan hanya beras, produksi komoditas pangan lainnya juga dilakukan, termasuk daging ayam, telur hingga daging.

    “Makan bergizi itu kan 80 juta itu perlu. Oleh karena itu, perlu percepatan lahan-lahan yang baru, agar produksi kita baik itu pangan, dalam arti seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur, kemudian daging, hortikultura, dan lain-lain,” terangnya.

    “Jadi kita melakukan perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas bisa cepat meningkat,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam menekan harga beras yang tengah meningkat, Zulhas mengatakan telah memerintahkan Perum Bulog mempercepat penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Namun, Perum Bulog tidak bisa sendiri. Zulhas pun memerintahkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran beras SPHP ini.

    “Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar. Kalau bazar kan lama menyerapnya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kota/kabupaten ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, situasi Indonesia memang tengah memanas sejak pekan lalu. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk protes atau tuntutan dari berbagai kebijakan pemerintah hingga tunjangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR).

    Demonstrasi ini sayangnya berakhir ricuh, tak hanya di Jakarta, tetapi daerah lain juga mengalami. Berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan. Bahkan gedung-gedung pejabat juga menjadi sasaran amuk massa.

    (kil/kil)

  • Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan.

    “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran.

    Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata.

  • Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan distribusi bahan pangan tidak tersendat menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa meluas ke Yogyakarta, Banjarmasin, hingga Makassar.

    “Alhamdulillah enggak, insyaallah distribusi bahan pokoknya (lancar). Masih ada kan semua? Berasnya masih ada kan?” kata Arief di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Arief mengatakan, pemerintah telah memitigasi dengan berbagai upaya, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras ke 18 juta kepala keluarga penerima manfaat (KPM).

    Realisasi penyalurannya mencapai 99% dari total target 365 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kuota 1,3 juta ton sampai akhir tahun.

    “Ditambah SPHP yang 1,3 juta ton, saat ini sudah sekitar 112-120 ribu ton yang dijalanin. Masih terus dijalanin terus,” imbuhnya.

    Arief memastikan operasi pasar dalam program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 4.320 kecamatan di Indonesia juga tidak akan terganggu karena adanya aksi demonstrasi. “Gerakan pangan murah kan lanjut terus. Nggak ada masalah,” terang Arief.

    Operasi Pasar

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan operasi pasar terus-menerus dilakukan secara nasional. Menurutnya, operasi pasar ini dapat meredam inflasi.

    “Alhamdulillah kelihatan membuahkan hasil kita lihat inflasi kita turun dari 2,37% turun menjadi 2,31% dan beras kenaikannya tidak, mulai stabil. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi. Tinggal 214 kabupaten,” ujar Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok. Akan tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan.

    “Demonstrasi yang 3 hari terakhir ini ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tentu ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian, tapi tidak begitu signifikan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

    Iqbal mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan pemasok kebutuhan pokok serta pengusaha ritel. Pertemuan ini akan digelar besok atau lusa.

    “Oleh karena itu kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern. Utamanya beras,” terang Iqbal.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Sopir Truk Takut Kirim Barang, Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Keamanan

    Sopir Truk Takut Kirim Barang, Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Keamanan

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa kondisi keamanan akan kembali stabil. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar Polri dan TNI bertindak tegas terhadap para perusuh yang merusak aksi unjuk rasa damai.

    Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembalikan situasi aman agar kegiatan usaha kembali berjalan normal. Mengingat, situasi keamanan di Tanah Air yang tidak stabil memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

    Para pelaku bisnis dari berbagai asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia meminta aparat penegak hukum untuk segera menstabilkan kondisi keamanan. Pasalnya pengiriman barang kini mulai terhambat bahkan terhenti akibat terganggunya rantai pasok.

    Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam dialog secara daring dengan para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin menyatakan, jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku ekonomi di setiap simpul jalur distribusi dan di semua sentra produksi.

    “Pernyataan tegas Presiden Prabowo sudah memberikan kita rasa tenang. Kadin mendukung langkah penerbitan dan penegakan hukum yang dilakukan Polri,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

    Sopir Truk Takut Kirim Barang

    Anggota asosiasi di berbagai jenis industri di Tanah Air mengalami masalah akibat aksi unjuk rasa anarki. Mereka mengalami terkena berat. Selain masalah kenaikan pajak, izin investasi yang tidak lancar, mereka kini mendapat tekanan hebat akibat masalah keamanan yang menghambat rantai pasok.

    Anindya mendengar secara langsung kondisi terkini dari para pengusaha anggota Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi. Yang paling menonjol adalah kondisi rantai pasok yang sudah mulai terkena dampak aksi demo anarkis. Para sopir truk tidak berani mengendarai truk untuk mengirim barang.

    Pabrik yang membutuhkan bahan baku dan komponen tidak bisa mendapatkan pasokan. Perusahaan ritel tidak bisa lagi menerima pengiriman barang, termasuk bahan pangan.

    Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat. Gangguan keamanan di Jakarta, Debotabek, dan di berbagai kota besar di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan WFH (work from home), padahal tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah.

    Ada banyak pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik, WFO (work from office). Ketakutan karyawan masuk kantor juga mengurangi pendapatan usaha mikro dan ultra mikro, juga para pengemudi ojol.

    “Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal,” ujar pria yang akrab disapa Anin itu.

    6 Hasil Pertemuan dengan 200 Asosiasi

    Pertemuan dengan 200 pengurus asosiasi menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagaimana digarisbawahi oleh Ketum Kadin. Pertama, Kadin mendorong dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan berdagang meskipun ada anjuran work-from-home (WFH). Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan.

    Kedua, Kadin pusat dan daerah harus meningkatkan dialog dengan pimpinan lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif agar situasi keamanan kembali stabil.

    Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan aparat di daerah untuk merealisasikan program pasar murah dan beras murah untuk meredam gejolak harga, sekaligus menunjukkan kepedulian pengusaha terhadap masyarakat. Untuk menggerakkan ekonomi di daerah, Kadin akan bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah.

    Keempat, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia harus selalu dijaga. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha.

    Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan.

    Dalam waktu dekat, perlu diadakan pertemuan pengurus Kadin dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani agar kegiatan investasi berjalan dengan baik.

    “Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi,” ujar Anin.

    Kelima, Kadin pusat, Kadin daerah, dan seluruh asosiasi anggota Kadin diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional. Seluruh anggota diminta terus menjaga komunikasi dengan konstituen dan keluarga besar dunia usaha agar tercipta soliditas internal dan kolaborasi eksternal.

    Keenam, instabilitas keamanan yang sudah mengganggu kegiatan investasi, produksi, rantai pasok, dan perdagangan memberatkan dunia usaha. Kewajiban dunia usaha terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat sangat besar dan akan terus meningkat.

    Pada Oktober 2025, misalnya, ada kesepakatan UMP (upah minimum provinsi) untuk tahun 2026. Dalam situasi global yang tidak menentu dan kondisi dalam negeri yang masih didera penurunan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan semua kewajibannya juga ikut terhambat.

    “Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Anin.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)