Xcloud.id

Produk: batubara

  • Maksimalkan Kerja Sama dengan PTBA, PT Titan Bangun Dermaga Khusus

    Maksimalkan Kerja Sama dengan PTBA, PT Titan Bangun Dermaga Khusus

    Jakarta –

    PT Titan Infra Energy membangun dermaga (jetty) tiga yang dikhususkan untuk melayani PT Bukit Asam (PTBA). Adapun investasi ini menjadi upaya perusahaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik sebagai penyedia jasa pengapalan dan pengiriman batubara.

    Mulai dibangun sejak November 2023, dermaga ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Salah satunya sistem pengisian yang menggunakan teleschopic chute (belalai) untuk mengantisipasi berhamburnya batubara saat dimuat ke dalam tongkang karena bisa menjangkau hingga ke dasar tongkang.

    Selain itu, dermaga ini juga memiliki rotating chute, salah satu alat yang membantu proses muat batubara ke tongkang, di mana corong conveyer bisa berputar hingga 360 derajat dengan bantuan spray yang juga meminimalisir debu yang terbang saat proses pengisian. Ada pula alat yang secara otomatis dapat memisahkan logam yang terdeteksi guna mengantisipasi benda asing, khususnya metal, ikut terangkut.

    “Ini merupakan komitmen kita kepada pelanggan-pelanggan kita, khususnya PT Bukit Asam. Dengan investasi kurang lebih US$ 5 juta, diharapkan dapat meningkatkan output kami. Dan akan terus kita tingkatkan ke depannya produksi kita, yakni 20 persen,” ujar Direktur Operasional PT Titan Infra Energy Suryo Suwignjo dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/7/2025).

    Suryo menjelaskan pembangunan dermaga yang baru saja diresmikan ini dilakukan bertahap, dan akan rampung sesuai target.

    “Saat ini produksi per hari untuk tiap dermaga bisa memuat 3 tongkang pwr hari, dan nanti kita akan tingkatkan lagi menjadi 6 tongkang per hari,” tambahnya.

    Apabila nantinya pihak PTBA ingin menambah jumlah produksinya, Surya menegaskan pihaknya siap untuk menambah satu dermaga baru.

    Terkait rencana IPO, Suryo berharap hal ini dapat terlaksana pada tahun 2025 atau awal tahun 2026. “Mudah- mudahan bisa cepat terlaksana dengan hasil yang kita capai saat ini,” ucapnya.

    Sementara terkait proyek PT Servo Lintas Raya, perusahaan di bawah Titan Group, Suryo menjelaskan pihaknya selalu memastikan kondisi jalan tetap baik karena berpengaruh dengan jumlah produksi.

    Oleh karena itu, perusahaan terus memastikan kondisi jalan selalu siap di segala cuaca. Pemeliharaan rutin pun menjadi perhatian utama agar aset yang dimiliki bisa menghasilkan dan memberikan pelayanan yang maksimal dengan kapasitas 50 juta ton per tahun dan bisa bertahan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

    Untuk meningkatkan kapasitas angkutan dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batubara dan mendukung kinerja perusahaan, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (SDJ), anak perusahaan Titan Infra Energy Group yang bergerak di bidang jasa pelabuhan muat batu bara.

    Melalui kerja sama itu, SDJ akan menyediakan jasa logistik untuk pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Muat Sungai Musi sampai ke mother vessel di Pelabuhan Tanjung Kampeh. Volume pengangkutan batu bara pun ditargetkan mencapai sekitar 25 juta ton pada tahun ini.

    “Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi pengangkutan dan penjualan batu bara PTBA sehingga secara langsung dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan,” pungkasnya.

    (ncm/ega)

  • Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berbicara soal keputusan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bully-an luar biasa, Mas. Muhammadiyah enak sekarang.”

    “NU yang sudah terang-terangan menerima, sekarang di-bully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil menyebut, pada era saat ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengkampanyekan tambang batubara sebagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang, ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin, yang dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” terangnya.

    Meski begitu Ulil menilai tambang batubara adalah anugerah Tuhan kepada Indonesia.

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam.”

    “Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, ormas keagamaan memperoleh jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

    Komisi VII DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin pertambangan.

    Ia menyebut kebijakan itu memang merupakan afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. 

    Namun, sambungnya, PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa mengelola pertambangan dengan syarat yang ketat.

    “Karena itu kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” kata Eddy Soeparno dalam diskusi yang digelar Fraksi PAN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang.

    Eddy menilai hal itu penting untuk menjaga, jangan sampai izin pengelolaan tambang dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Komisi VII DPR RI akan memastikan jangan sampai izin tambang untuk ormas keagamaan ini dimanfaatkan dan ditumpangi oleh oknum pengusaha tambang yang ingin memperluas wilayahnya operasinya,” ujar Eddy.

    Oleh sebab itu, ia meminta pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel.

    Dirinya berharap izin tambang bagi ormas keagamaan bisa membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dirasakan seluruh komunitas.

    “Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, tentu harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berujar, pada akhirnya keputusan ada pada ormas keagamaan, apakah mereka merasa sudah memiliki kecakapan untuk masuk dan mengelola pertambangan atau belum.

    “Kami di Komisi VII DPR RI akan melakukan pengawasan agar ormas keagamaan dapat melakukan pengelolaan tambang dengan menerapkan best mining practices dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Reza Fersianus)

  • KPK Sebut Kasus Korupsi Bansos Presiden Pengembangan Perkara Eks Mensos Juliari Batubara

    KPK Sebut Kasus Korupsi Bansos Presiden Pengembangan Perkara Eks Mensos Juliari Batubara

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden tahun 2020.

    Tepatnya terkait bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

    Perkara yang tengah diusut KPK sekarang merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun 2020.

    Operasi senyap tersebut waktu itu turut menyeret Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial.

    “[Pengembangan] dari laporan masyarakat pada saat OTT Kemensos tahun 2020, yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” jelas Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

    Kasus Juliari sendiri telah inkrah. Eks politikus PDIP itu saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

    Untuk kasus korupsi bansos presiden, sementara diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp125 miliar.

    Modus korupsi perkara ini ialah dengan sengaja mengurangi kualitas bansos.

    Dalam perkara korupsi bansos presiden ini menjerat pengusaha bernama Ivo Wongkaren (IW) sebagai tersangka.

    Kasus bansos presiden juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kemensos yang turut menyeret Ivo Wongkaren.

    BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

    Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus–Oktober 2020.

    Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program bansos presiden di wilayah Jabodetabek.

    Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

    “Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres,” sebagaimana dikutip dari surat dakwaan jaksa KPK.

    Adapun Ivo Wongkaren telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

    Dia telah divonis 13 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, serta uang pengganti Rp120.118.816.820.
     

  • PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla menolak anggapan yang memandang tambang khususnya  batubara sebagai barang najis dan harus dihindari. 

    Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai ajaran Islam.

    Mulanya, Ulil menjelaskan soal PBNU yang menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di ranah media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bullyan luar biasa mas. Muhammadiyah enak sekarang . NU yg sudah terang-terang menerima, sekarang dibully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil kemudian mengatakan bahwa di era ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengampanyekan tambang batubara sbeagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin yang, dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” kata dia.

    Namun, Ulil menilai tambang batubara tetap merupakan anugerah dari Tuhan kepada Indonesia. 

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam. Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024. (*)

  • Setengah dari Semua Kota Besar di China Tenggelam, Apa Sebabnya?

    Setengah dari Semua Kota Besar di China Tenggelam, Apa Sebabnya?

    Jakarta –

    Hampir separuh dari seluruh kota-kota besar di China tenggelam karena pengambilan air tanah berlebihan dan peningkatan beban ekspansi kota yang pesat, kata sejumlah peneliti.

    Data menunjukkan satu dari enam kota di China mengalami penurunan tanah melebihi 10 mm per tahun.

    Urbanisasi yang pesat di Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan semakin banyak air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kata para ilmuwan.

    Di kota-kota pesisir, penurunan permukaan tanah ini mengancam jutaan orang karena memicu banjir rob seiriing naiknya permukaan air laut.

    China memiliki sejarah panjang dalam menangani penurunan muka tanah. Shanghai dan Tianjin, misalnya, mengalami penurunan muka tanah pada tahun 1920-an. Shanghai khususnya tenggelam lebih dari tiga meter selama satu abad terakhir.

    Pada zaman modern, ada beragam bukti bahwa penurunan permukaan tanah terjadi di banyak kota yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

    Pengambilan air tanah adalah faktor utama penurunan tanah

    Untuk memahami akar masalah, tim peneliti dari beberapa universitas di Tiongkok telah meneliti 82 kota, termasuk kota-kota dengan populasi lebih dari dua juta jiwa.

    Melihat periode 2015 hingga 2022, tim peneliti menemukan bahwa 45% wilayah perkotaan mengalami penurunan tanah lebih dari 3mm per tahun.

    Sekitar 16% lahan perkotaan menyusut lebih dari 10 mm per tahun, yang menurut para ilmuwan sebagai penurunan yang sangat cepat.

    Dengan kata lain, sebanyak 67 juta orang tinggal di daerah yang mengalami penurunan tanah secara cepat.

    BBC

    Para peneliti mengatakan bahwa kota-kota yang menghadapi masalah terburuk terpusat di lima wilayah pada peta.

    Besar kecilnya penurunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain geologi dan bobot bangunan. Namun elemen utamanya, menurut para peneliti, adalah hilangnya air tanah.

    Hal ini disebabkan pengambilan air tanah oleh penduduk kota.

    Fenomena serupa telah terlihat di beberapa wilayah perkotaan besar di seluruh dunia, termasuk Houston, Mexico City, dan Delhi.

    Baca juga:

    Di China, tim peneliti mampu mengaitkan pengambilan air dari lebih dari 1.600 sumur pemantauan dengan peningkatan taraf penurunan permukaan tanah.

    “Pengambilan air, menurut saya, mungkin merupakan alasan yang dominan,” kata Prof Robert Nicholls, dari Universitas East Anglia, yang tidak terlibat dalam penelitian ini.

    “Di Tiongkok, banyak orang yang tinggal di wilayah yang baru saja mengalami sedimentasi, secara geologis. Jadi, ketika air tanah diambil atau tanah dikeringkan, tanah cenderung tenggelam.”

    Getty ImagesLubang besar di Zhengzhou, China, disebabkan penurunan tanah.

    Faktor lainnya: Sistem transportasi perkotaan dan tambang batubara

    Faktor lain yang mempengaruhi penurunan permukaan tanah adalah sistem transportasi perkotaan serta penambangan mineral dan batu bara.

    Di wilayah utara Pingdingshan, salah satu kawasan penghasil batubara terbesar di China, penurunan permukaan tanah terjadi dengan sangat cepat, yaitu sebesar 109 mm per tahun.

    Para penulis studi tersebut mengatakan bahwa ancaman besar di masa depan adalah banjir yang melanda kawasan perkotaan. Ini merupakan kombinasi penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

    Baca juga:

    Pada 2020, sekitar 6% wilayah Tiongkok memiliki ketinggian relatif di bawah permukaan laut. Dalam waktu 100 tahun, jumlah ini dapat meningkat hingga 26% dari luas negara China dalam skenario emisi karbon menengah hingga tinggi.

    Para peneliti mengatakan daratan tenggelam lebih cepat dibandingkan kenaikan permukaan air laut. Namun jika digabungkan, ratusan juta orang berisiko terkena banjir.

    Penelitian menunjukkan bahwa terdapat strategi efektif yang dapat mengatasi penurunan tanah.

    Getty ImagesWilayah produsen batubara di China telah lama dikaitkan dengan penurunan tanah.

    Khalayak dapat belajar dari kota-kota besar di Asia, termasuk Osaka dan Tokyo di Jepang, yang mengalami penurunan tanah pada masa lalu.

    “Tokyo mengalami penurunan tanah hingga lima meter di sekitar kawasan pelabuhan pada abad ke-20,” papar Prof Nicholls.

    “Tetapi pada tahun 1970-an, mereka menyediakan air pipa yang baik dari daerah lain dan mereka juga memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa warga tidak boleh menggunakan air sumur. Langkah tersebut menghentikan penurunan permukaan tanah.”

    Studi ini telah dipublikasikan di jurnal Science.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mifa Bersaudara (Mifa) sebagai anak usaha PT Media Djaya Bersama (MDB Group) menyatakan bahwa sebanyak 1.882 orang dari 2.920 karyawan perusahaan merupakan putra-putri asli Aceh yang mengisi sejumlah posisi penting di semua level, mulai direksi hingga manajemen.

    General Manager Operation Mifa, Hadi Firmansyah mengatakan, setiap tahun pihaknya konsisten memberikan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar pada Kanwil DJP Aceh.

    “Tercatat hampir setiap tahun rekapitulasi PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya yang dibayarkan oleh PT Mifa terus bertambah dan menjadi penyumbang terbesar di Aceh,” kata Hadi.

    Hal tersebut diungkapkan merespons pernyataan Koordinator Prodi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala, Pocut Nurul Alam yang menyampaikan bahwa pada 2023, data ESDM Aceh mencatat ada 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batubara, yang paling banyak terletak di Kabupaten Aceh Barat dengan 7 IUP.

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    Data itu juga sejalan dengan estimasi International Energy Agency (IEA), di mana Indonesia masih menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia dengan volume ekspor mencapai 500 juta ton atau 34,1 persen dari total pasokan ekspor global.

    Dari ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh mengambil peran sebagai daerah pengekspor batubara. Data BPS Aceh pada 2023 menyatakan, nilai ekspor telah mencapai angka US%609,3 juta, dengan komoditas utama yang diekspor didominasi oleh batubara dengan nilai sebesar US$338,58 juta.

    “Dari data yang kami terima, adapun pemegang IUP yang melakukan kegiatan ekspor batubara di tahun 2023 didominasi oleh PT Mifa Bersaudara dengan nilai ekspor US$280,82 juta, dan PT Bara Energi Lestari dengan nilai ekspor US$82,40 juta,” kata Pocut.

    Hadi menambahkan, mengacu pada nilai penjualan ekspor dan domestik batubara pada 2023, pihaknya telah membayarkan royalti untuk negara sebesar US$24,28 juta (ekspor) dan US$2,72 juta (domestik).

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    “Di tahun 2023 MIFA berhasil melakukan produksi mencapai 7,1 juta ton, dengan penjualan mencapai 6,8 juta ton. Untuk ekspor sebanyak 5,67 juta ton dan domestik sebanyak 1,13 juta ton,” paparnya.

    Pocut menjelaskan, industri batubara saat ini masih menjadi sektor usaha unggulan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Aceh.

    Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat mengawal pemegang IUP tambang batubara yang lain secara serius. Tujuannya, agar maksimal dalam pengoperasian dan melakukan ekspor ke depannya.

    “Harapannya dengan dikawal serius sektor industri ini dapat memberikan berbagai kontribusi yang lebih besar untuk negara dan daerah seperti melalui royalti, pajak, penyerapan tenaga kerja dan CSR,” ujar Pocut.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup

    Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

    Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

    “Bahwa sebelum adanya penghentian operasional sementara penutupan di Blok Mandiodo perputaran ekonomi masyarakat setempat berjalan dengan baik dan setelah adanya penutupan operasional tambang tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat sangat buruk,” tutur Hery dalam acara Penyampaian Hasil Tinjauan Lapangan Ombudsman RI di Lokasi Tambang Nikel Antam Blok Mandiodo, Selasa (23/1).

    Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

    Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

    Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula,” imbuh Hery.

    Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

    “Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya,” tutupnya.

    Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

    Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hery.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

    Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

    Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

    Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

    (mrh/pta)

  • Daftar Wanita Terkaya di Indonesia 2023

    Daftar Wanita Terkaya di Indonesia 2023

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Forbes beberapa lalu merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia.

    Dalam daftar, terdapat beberapa srikandi yang memiliki harta hingga triliunan.   

    Mereka yang masuk daftar adalah; Dewi Kam, Jenny Quantero & Engki Wibowo, Arini Subianto, dan Marina Budiman.

    Berikut daftar profil perempuan terkaya di Indonesia versi Forbes 2023 selengkapnya. 

    1. Dewi Kam

    Dewi Kam adalah orang terkaya nomor 10 di Indonesia dengan total kekayaan US$4,45 miliar atau Rp68 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS). Ia menjadi satu-satunya wanita yang masuk dalam daftar 10 besar crazy rich di tanah Air.

    Pundi-pundi dikumpulkan Dewi utamanya dari kepemilikan saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Dewi juga eksis berbisnis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

    Ia merupakan pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto. Selain itu, Dewi juga terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

    2. Jenny Quantero & Engki Wibowo

    Jenny Quantero & Engki Wibowo menempati posisi ke-31 orang terkaya di Indonesia. Tercatat kekayaan Jenny dan suaminya itu mencapai US$1,5 miliar atau sekitar Rp23,48 triliun.

    Jenny merupakan direktur dari perusahaan yang sama dengan Dewi Kam, PT Bayan Resources Tbk. Pundi-pundi kekayaannya pun ia peroleh dari perusahaan tersebut.

    Keduanya membantu Low Tuck Kwong mendirikan perusahaan tersebut pada 2004. Kesuksesan perusahaan kian melejit usai go public di Bursa Efek Indonesia pada 2008.

    3. Arini Subianto & family

    Arini Subianto dan keluarganya menjadi orang terkaya nomor 36 di Indonesia dengan total kekayaan US$1,34 miliar, setara Rp20 triliun. Ia adalah anak taipan Tanah Air, Benny Subianto yang meninggal pada Januari 2017 lalu.

    Arini merupakan Presiden Direktur perusahaan induk keluarganya, Persada Capital Investama yang berinvestasi di berbagai bidang mulai dari produk pengolahan kayu dan kelapa sawit hingga pengolahan karet dan batu bara.

    Persada Capital Investama mencakup saham minoritas di raksasa batubara Adaro Energy.

    4. Marina Budiman

    Marina Budiman menjadi wanita ketiga yang masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ia berada di posisi ke-47 dengan total kekayaan US$1,01 miliar atau Rp15 triliun.

    Wanita berusia 62 tahun ini adalah salah satu pendiri dan Presiden Komisaris perusahaan pusat data DCI Indonesia.

    Marina mendirikan DCI pada 2011 bersama Otto Toto Sugiri. Ia bekerja dengan Otto Toto Sugiri di Bank Bali pada 1985 dan bergabung dengan Sigma Cipta Caraka pada 1989.

    Ia ikut mendirikan Indonet, penyedia layanan internet pertama di Indonesia pada 1994 silam.

    (mrh/agt)

  • Sidang Pencemaran Nama Baik: Saksi Sebut Niat Terdakwa Terhadap Pelapor untuk Meminta Uang

    Sidang Pencemaran Nama Baik: Saksi Sebut Niat Terdakwa Terhadap Pelapor untuk Meminta Uang

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang dugaan pencemaran nama baik yang mendudukkan Usman Wibisono pesakitan kembali dilanjutkan. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina mendatangkan saksi Keneddy Kausang. Pria kelahiran 51 tahun silam ini diminta menjelaskan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa Usman.

    Keneddy menjelaskan kasus pencemaran nama baik ini dilaporkan oleh Erick Sastrodikoro. Namun, yang dicemarkan nama baik tidak hanya Erick, ada Tjandra Sridjaja Pradjonggo dan juga Bambang Irwanto.

    Masih kata Keneddy, sejak awal Terdakwa Usman sudah ada niatan untuk mencemarkan nama baik tiga orang tersebut. Hal itu bisa dilihat dari kata-kata yang disampaikan Usman melalui WhatsApp yang kalimatnya ada pengancaman. “Kalimatnya mengancam kalau duit perkumpulan tidak dikasihkan akan dicemarkan nama baiknya (pelapor),” ujarnya, Senin (23/10/2023).

    Masih kata Keneddy, Terdakwa waktu itu selalu minta uang perkumpulan yang katanya nilainya Rp 8 miliar, tapi kemudian berubah menjadi Rp 11 miliar. “Yang dminta uang perkumpulan, bukan arisan. Uang perkumpulan yang kelola Erick dan setahu saya uang disimpan di bank, bank apa saya tidak tahu,” ujarnya.

    Keneddy menjelaskan, whatsaap yang isinya pencemaran nama baik tersebut dikirimkan di group forum sabuk hitam. Sebelumnya, ada somasi ke satu dan kedua yang juga diapload dan disebarkan oleh Terdakwa.

    Masih kata Keneddy, dia tidak mengetahui alasan Terdakwa meminta uang tersebut. Sebab saat itu, dia bukan anggota perkumpulan.

    Lebih lanjut Keneddy mengatakan, Terdakwa Usman pernah diundang Tjandra Sridjaja untuk dijelaskan duduk persoalan. Namun, Terdakwa tidak bersedia dan bersikukuh minta uang saja.

    Keneddy juga menyebut jika dia pernah baca di wa group, Terdakwa Usman mengirimkan chat yang isinya meminta uang perkumpulan tersebut. “Tapi sekarang saya sudah dikeluarkan dari group tersebut,” ujarnya.

    Usai sidang Keneddy menerangkan, Usman itu memang menggunakan kepandaiannya untuk menekan orang lain agar permintaannya dipenuhi. “Meski pernah menyandang status Terdakwa dalam kasus penipuan Batubara, namun hal itu tak juga membuat mawas diri,” ujarnya. [uci/kun]

    BACA JUGA: Usman Wibisono Segera Diadili Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

  • WBS Siap Buktikan Keaslian Perpanjangan Izin Tambang

    WBS Siap Buktikan Keaslian Perpanjangan Izin Tambang

    Bojonegoro (beritajatim.com) – PT Wira Bhumi Sejati (WBS), operator tambang batu gamping di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, telah bersuara terkait perpanjangan izin pertambangan yang diduga memiliki barcode dan tanda tangan palsu. Perusahaan ini siap untuk membuktikan keaslian perpanjangan izin tersebut.

    Ade Irawan Aprilianto, Kepala Divisi Kontraktor Pertambangan PT Wira Bhumi Sejati, mengungkapkan bahwa semua dokumen perijinan perusahaan tambang galian C tersebut lengkap. Ini termasuk perpanjangan izin yang sebelumnya habis pada tahun 2022 dan diperpanjang selama 10 tahun hingga tahun 2032.

    “Secara legalitas semuanya sudah sesuai, termasuk masalah barcode. Kami siap untuk membuktikannya jika ini menjadi dasar tuduhan,” jelasnya.

    Ade juga menegaskan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh perusahaan PT WBS adalah penutupan akses jalan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan oleh warga. Menurutnya, akses jalan tersebut merupakan milik perusahaan dan penghentian akses tersebut dianggap mengganggu aktivitas pertambangan.

    BACA JUGA:
    Warga Sumuragung Cosplay Berlumur Debu: Setiap Hari Kami Rasakan

    “Izin pertambangan dan kepemilikan akses jalan sudah sesuai. Kami memiliki sertifikat hak pakai untuk pertambangan di wilayah tersebut. Jika ada pembatasan akses, itu mengganggu aktivitas kami,” kata Ade.

    Kepala Desa Sumuragung Kecamatan Baureno, Matasim, juga memberikan keterangan dalam persidangan dan menjelaskan bahwa jalan yang ditutup oleh warga merupakan tanah desa yang saat ini digunakan oleh perusahaan PT WBS. Keputusan untuk menutup akses ini diambil berdasarkan musyawarah desa dengan harapan ada kompensasi dari perusahaan.

    BACA JUGA:
    Uang Perusahaan Tambang Diduga Tak Masuk PADes Sumuragung

    Dalam kasus yang melibatkan tiga warga Desa Sumuragung yang menjadi terdakwa, penasehat hukum terdakwa, Ahmad Muas, mengungkapkan bahwa beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan belum memberikan bukti yang mendukung dakwaan.

    Selain itu, perihal perijinan dan keaslian perpanjangan izin pertambangan perlu ditelusuri lebih lanjut dalam persidangan.

    Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka yang berasal dari Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, dalam kasus ini. Mereka diancam dengan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengatur menghalangi pemegang izin usaha pertambangan, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara. Kasus ini masih dalam proses persidangan. [lus/beq]