Produk: batubara

  • KPK Geledah Rumah Ahmad Ali, Cari Bukti Tambahan

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali, Cari Bukti Tambahan

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti setelah menggeledah rumah mantan anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, pada Selasa, 4 Februari 2025. Barang yang disita antara lain uang, tas, dan jam tangan.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

    Tessa menjelaskan bahwa uang yang disita terdiri dari mata uang rupiah dan asing, meskipun jumlah pastinya masih belum diketahui. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW).

    “Detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan, jadi nanti teman-teman akan kita update lagi,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali

    Pada hari yang sama, penyidik KPK menggeledah rumah Ahmad Ali di kawasan Jakarta Barat. KPK membenarkan bahwa penggeledahan ini masih berkaitan dengan kasus Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar),” kata Tessa dalam keterangannya.

    Meski demikian, Tessa belum mengungkapkan secara rinci barang bukti yang ditemukan. “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” tambahnya.

    Uang Rp476 Miliar Disita di Kasus Rita Widyasari

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menyita uang senilai Rp476 miliar dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batubara yang menjerat Rita Widyasari. Rinciannya, pada Jumat, 10 Januari 2025, KPK menyita Rp350 miliar dari 36 rekening milik Rita dan pihak terkait lainnya.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya),” kata Tessa, Selasa, 14 Januari 2025.

    Selain itu, penyidik menyita 6.284.712,77 Dolar AS (setara Rp102,2 miliar) dari 15 rekening atas nama Rita dan pihak lain. Juga disita 2.005.082,00 Dolar Singapura (setara Rp23,7 miliar) dari satu rekening terkait.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana,” jelas Tessa.

    KPK terus mengembangkan penyidikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain gratifikasi, Rita juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi sebelumnya.

    Pada 2018, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita karena terbukti menerima suap Rp6 miliar dan gratifikasi Rp110 miliar terkait izin dan proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain hukuman penjara, ia juga dikenakan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengapresiasi langkah sigap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons keluhan masyarakat dengan mengadaptasi kebijakan distribusi LPG atau elpiji 3 kilogram (kg). Aspebindo pun mendorong perbaikan bertahap dalam distribusi elpiji 3 Kg.

    Menurut Sekjen Aspebindo I Made Nugraha Jaya Wardana, upaya perbaikan bertahap diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap elpiji bersubsidi.

    “Penataan supply chain LPG 3 kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, tetapi perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil, kata Made, telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat. Pasalnya, pemerintah langsung membatalkan keputusan pelarangan distribusi pengecer menjual elpiji 3 kg dan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan.

    Menurut Made, pemerintah sangat responsif dalam menyikapi dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

    “Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” jelas Made.

    Hanya saja, kata Made, Aspebindo memandang perlunya perbaikan distribusi elpiji 3 kg secara bertahap. Hal itu untuk memastikan produk bersubsidi itu tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Aspebindo, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

    “Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Kami mendukung penuh perbaikan distribusi elpiji 3 kg yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Made.
     

  • PLN EPI Berhasil Kawal Pasokan Energi Primer selama Libur Isra Miraj dan Imlek 2025 – Halaman all

    PLN EPI Berhasil Kawal Pasokan Energi Primer selama Libur Isra Miraj dan Imlek 2025 – Halaman all

    TRIBUNEWS.COM, JAKARTA – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil memastikan ketersediaan pasokan energi primer ke pembangkit listrik selama perayaan Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek 2025. 

    Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat merayakan hari besar keagamaan tersebut dengan aman dan nyaman.

    Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengungkapkan hingga 25 Januari 2025 lalu, stok batubara secara rata-rata mencapai 25,7 Hari Operasi (HOP), sementara stok BBM berada di 12,55 HOP.

    Pasokan gas dan Liquefied Natural Gas (LNG) juga terpenuhi sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditetapkan.

    “Kami memastikan seluruh pasokan energi primer ke pembangkit listrik berjalan lancar dengan sumber energi yang terpercaya,” ujar Iwan dalam keterangannya, Selasa (4/2/2024).

    Iwan memaparkan bahwa rata-rata stok batubara untuk PLTU PLN di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) mencapai 25,7 HOP. 

    Sementara itu, di wilayah Sumatera-Kalimantan, stok batubara berada di angka 23,1 HOP, dan di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara (Sulmapana) mencapai 28,9 HOP.

    Pasokan batubara untuk kebutuhan kelistrikan umum pada periode 2024-2026 telah dijamin melalui Penugasan kepada Sumber Tambang, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor B-1839/MB.05/DBB.OP/2023 tanggal 2 Desember 2023.

    Iwan juga menekankan bahwa selain batubara, BBM, gas, dan LNG, pasokan biomassa hingga Januari 2025 telah memenuhi kebutuhan PLTU PLN sebesar 142.015 Metrik Ton (MT), dengan target biomassa untuk tahun 2025 sebesar 3 juta ton.

    “Biomassa merupakan salah satu bentuk Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat mengurangi emisi karbon. PLN EPI telah memenuhi kebutuhan PLTU PLN sebesar 142.015 MT per Januari 2025,” jelas Iwan.

    Ia menambahkan bahwa PLN EPI terus berkoordinasi dengan Subholding PLN Nusantara Power (PLN NP) dan PLN Indonesia Power (PLN IP) untuk memastikan operasional pembangkit yang terkait dengan energi primer di seluruh Indonesia berjalan tanpa gangguan.

    “Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan biomassa, diharapkan dapat tercipta sirkular ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, tetapi juga mendorong kesadaran lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” kata Iwan.

    PLN EPI akan terus berkomitmen untuk menjaga pasokan energi primer yang andal bagi pembangkit listrik di bawah Grup PLN. (Eko Sutriyanto)

  • Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi LPG 3 Kg Agar Tak Ganggu Pasokan ke Masyarakat – Halaman all

    Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi LPG 3 Kg Agar Tak Ganggu Pasokan ke Masyarakat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menegaskan pentingnya perbaikan bertahap dalam supply chain distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.

    Sekretaris Jenderal Aspebindo, I Made Nugraha Jaya Wardana, menyatakan bahwa upaya ini diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

    “Penataan supply chain LPG 3 Kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, namun perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian ESDM dinilai telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat.

    Aspebindo  mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

    “Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” lanjut Made.

    Aspebindo juga menegaskan perbaikan yang dilakukan juga harus memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran.

    Sehingga diharapkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Asosiasi menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

    “Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. kami mendukung penuh perbaikan supply chain LPG 3Kg dengan tetap mengutamakan distribusi yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Made.

    Seperti diketahui beberapa hari terakhir, masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia terutama di Jakarta dan sekitarnya kesulitan mendapatkan gas LPG 3kg.

    Pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji lewat pengecer.

    Peraturan itu diberlakukan mulai 1 Februari 2025 lalu.

    Saat itu, elpiji 3 kg hanya boleh dibeli di pangkalan resmi dan tak boleh dijual eceran.

    Pada 2 Februari 2025, sejumlah masyarakat mengeluh lantaran gas melon untuk kebutuhan sehari-hari itu langka.

    Selain itu, warga harus mengantre untuk mendapatkan gas melon di pangkalan gas resmi.

    Bahkan antrean elpiji 3 kg akhirnya memakan korban jiwa.

    Seorang nenek yakni Yonih (62) meninggal dunia di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat pada Senin (3/2/2025) kemarin.

    Namun hari ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan elpiji boleh kembali dijual di tingkat pengecer.

     

  • Tenaga Surya dan Angin Bisa Kejar Target Energi Baru Terbarukan

    Tenaga Surya dan Angin Bisa Kejar Target Energi Baru Terbarukan

    Jakarta – Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 sebesar 75,6 gigawatt (GW). Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menilai pencapaian target RUKN dapat diakselerasi melalui pemanfaatan energi surya dan angin melalui perencanaan strategis dan pemantauan ketat.

    Menurut laporan CREA, tenaga surya menjadi opsi terbaik untuk memastikan target 75 GW tercapai lebih cepat dari jadwal. Dari 45 GW, setidaknya terdapat 16,5 GW proyek tenaga surya prospektif di Indonesia dengan lima kali lebih tinggi dari yang diuraikan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) CIPP 3,1 GW, dan 30% lebih tinggi dari target RUKN 2030 12,8 GW.

    Menilik pengalaman Vietnam dan China, Indonesia masih punya waktu untuk mengupayakan proyek energi surya lebih besar sebelum 2030-2035. Analis CREA, Katherine Hasan mengatakan, proyek prospektif ini perlu dipantau dan dipercepat pengembangannya.

    “Meningkatkan kapasitas energi terbarukan Indonesia hingga empat kali lipat pada dekade berikutnya, melampaui target yang ditetapkan dalam RUKN pada 2030, dan memastikan Indonesia untuk mencapai target di tahun-tahun selanjutnya, di mana capaian pengembangan EBT terus meningkat,” kata Katherine dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/2/2025).

    Untuk energi angin, kata Katherine, terdapat selisih yang perlu diisi mengingat proyek prospektif yang tercatat oleh GEM hanya 2,5 GW, lebih rendah dari kapasitas yang ditargetkan pada 2030 dalam RUKN 4,8 GW. Kesenjangan antara potensi tenaga angin dan penerapan yang optimal dari segi biaya, bahkan lebih besar dan mendesak.

    Untuk itu, Katherine menilai, Indonesia perlu lebih banyak upaya dalam pengembangan tenaga angin dan menciptakan iklim investasi yang dapat menarik pembiayaan yang dibutuhkan.

    “Dengan memetakan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin mana yang secara realistis dapat dilaksanakan sebelum 2030, Indonesia akan melampaui target yang saat ini dijabarkan dalam RUKN,” jelasnya.

    Sementara proyek prospektif 45 GW yang dimaksud saat ini telah masuk ke tahap konstruksi, pra-konstruksi, dan pengumuman. Namun begitu, Katherine mengatakan, baru 30,6 GW di antaranya yang telah ditetapkan jadwal mulainya.

    Sementara 13,6 GW lainnya, yang mencakup energi surya 10,7 GW, angin 1,8 GW, dan panas bumi 1,1 GW, perlu ditetapkan tahun mulainya. Katherine mengatakan, realisasi proyek ini akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik Indonesia menjadi 58,5 GW atau 77% dari target RUKN pada 2035 sebesar 75,6 GW.

    Untuk mencapai target RUKN 2035 dari kapasitas saat ini 13,5 GW, Katherine menilai, Indonesia masih membutuhkan tambahan 18 GW lagi, yang perlu diprioritaskan untuk segera dimasukkan dalam perencanaan nasional.

    Sementara itu, Analis Utama CREA, Lauri Myllyvirta mengatakan porsi energi fosil di RUKN masih signifikan kendati Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan visi bebas fosil 2040.

    Dalam RUKN 2024-2060, produksi listrik dari pembangkit listrik berbasis batubara sebanyak 41% dan gas sebanyak 17%, untuk memenuhi permintaan energi sebanyak 1,140 TWh di tahun 2040.

    Sementara energi terbarukan, tercatat hanya 36%. Hingga 2060 pun, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 50%, sedangkan sisanya dari nuklir, PLTU co-firing biomassa, dan pembangkit listrik tenaga gas, di mana keduanya dilengkapi teknologi penangkapan karbon (CCS).

    Kondisi ini berbalik dengan pemodelan skenario bebas energi fosil dan hemat biaya dalam Laporan Penilaian Keenam (AR6) Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang mengecualikan seluruh pembangkit listrik berbasis fosil, amonia, hidrogen, dan energi laut.

    “Dibandingkan dengan jalur hemat biaya yang dimodelkan di laporan IPCC AR6 untuk sistem listrik Indonesia bebas fosil pada 2060, RUKN sangat kurang berinvestasi di energi terbarukan yang fluktuatif (variable renewable energy) seperti surya dan angin, dan berinvestasi berlebihan pada solusi yang lebih mahal dan penerapannya lebih lambat,” kata Lauri Myllyvirta.

    Laporan IPCC mengkaji dampak perubahan iklim terhadap alam dan manusia, mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas ekosistem di bumi dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

    “Hal ini dapat menghambat visi bebas fosil Presiden Prabowo, dan membatasi peluang investasi energi bersih selama dekade-dekade yang menentukan,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Penambangan Pasir Ilegal di Blitar Tak Ada Sanksi, Ini Kata Walhi Jatim

    Penambangan Pasir Ilegal di Blitar Tak Ada Sanksi, Ini Kata Walhi Jatim

    Blitar (beritajatim.com) – Tambang pasir ilegal di Blitar belakangan ramai-ramai ditertibkan oleh aparat kepolisian. Puluhan alat berat pun ditemukan oleh polisi di aliran sungai lahar Gunung Kelud, Blitar.

    Meski demikian, tidak ada satu pelaku tambang pasir ilegal yang ditangkap serta diberikan sanksi. Bahkan para pelaku tambang ilegal tersebut hanya diberikan imbauan untuk memindahkan alat berat miliknya dari lokasi tambang.

    Tentu hal itu cukup aneh dan patut dijadikan sorotan. Pasalnya tambang ilegal jelas merupakan kejahatan serius yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

    Terkait hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal jelas merugikan negara secara ekonomi dan merusak ekologis.

    “Terkait penambangan ilegal jelas-jelas merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin resmi dapat dijatuhi hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 miliar,” kata Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Selasa (04/02/2025).

    Sebenarnya pelaku tambang ilegal bisa dikenakan hukuman pidana serta denda. Dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara, pelaku tambang ilegal sebenarnya bisa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar rupiah.

    Bahkan pelaku tambang ilegal juga diwajibkan untuk memulihkan lingkungan yang telah dirusak. Sehingga lingkungan atau ekologis yang telah dirusak akibat aktivitas tambang ilegal bisa membaik dan tidak membahayakan untuk masyarakat sekitar.

    “Penambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang merusak serta berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat,” imbuhnya.

    Sejatinya pertambangan ilegal jelas merugikan semua pihak, mulai negara, masyarakat sekitar hingga lingkungan. Bahkan, tidak jarang tambang pasir ilegal ini menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

    Maka dari itu, diperlukan penindakan yang tegas dan konsisten untuk menertibkan tambang ilegal tersebut. Praktik tambang pasir ilegal pun harus dihentikan demi melindungi ekologis serta menghindari kerugian negara dan konflik horizontal di masyarakat.

    “Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktik penambangan ilegal dan melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat terdampak,” tandasnya. [owi/aje]

  • Nikel Berpotensi Masuk Bursa Berjangka RI, Harga Acuan Siap Dibentuk

    Nikel Berpotensi Masuk Bursa Berjangka RI, Harga Acuan Siap Dibentuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah mendorong nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Bappebti pun siap membentuk harga acuan nikel untuk mengoptimalkan perdagangan nikel yang juga merupakan komoditas unggulan Indonesia.

    Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka di Indonesia. Menurutnya, sebagai produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harus mengoptimalkan perdagangan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara.

    “Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK]. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha,” kata Tirta, dikutip dari siaran pers, Senin (3/2/2025).

    Tirta menambahkan, nikel sangat berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembentukan referensi harga nikel di pasar nasional dan global sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

    “Awalnya, nikel banyak digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat. Namun, seiring perkembangan teknologi, penggunaannya semakin luas, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik. Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka,” imbuh Tirta.

    Berdasarkan data United States Geological Survey, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi nikel dunia pada 2023. Hal tersebut menunjukkan produksi nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Adapu ndaerah penghasil nikel Indonesia sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Sementara itu,negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia adalah China, Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, selain potensi yang besar, berbagai tantangan dalam perdagangan tetap harus menjadi perhatian bersama. Menurut Meidy, Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar dunia sudah seharusnya bisa menjadi salah satu penentu harga nikel.

    “Indonesia sudah memiliki harga patokan mineral [HPM] nikel. Hal ini telah diatur Peraturan Menteri [Permen] Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Namun, harga bijih nikel Indonesia melalui HPM memiliki perbedaan sekitar 40% dibandingkan harga internasional,”ujar Meidy.

    Meidy mengutarakan, rata-rata HPM untuk bijih nikel dengan kadar 1,8% hanya sebesar US$36/mt pada 2024. Sementara itu, rata-rata harga internasionalnya adalah sebesar US$63/mt pada periode yang sama. Lebih lanjut, kesenjangan (gap) harga bijih nikel melalui HPM dibandingkan dengan harga internasional secara keseluruhan mencapai US$6,36 miliar sepanjang 2024.

    Di sisi lain, nilai ekspor produk turunan nikel (matte, MHP, NPI, cathode, nikel sulfat) pada Januari—November 2024 sebesar US$ 20,28miliar.

    ”Salah satu tantangan perdagangan nikel global saat ini adalah industri yang mengharuskan penerapan kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Pada 2027, Uni Eropa mewajibkan setiap baterai yang masuk ke Uni Eropa memiliki paspor baterai yang salah satu parameter penilaiannya adalah ESG. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dalamupayamemperluas ekspor nikel ke pasar global,” jelas Meidy.

    Meidy menambahkan, saat ini, Indonesia memiliki 395 izin usaha penambangan (IUP) nikel dengan pabrik olahan nikel untuk pirometalurgi sebanyak 49 perusahaandan hidrometalurgi sejumlah enam perusahaan. Adapun, perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi pembangunan pabrik peleburan (smelter) nikel berjumlah 40 perusahaan.

    Bagi Meidy, langkah untuk menjadikan nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem perdagangan nikel nasional.

    “Seiringdengan berkembangnya industri nikel di Indonesia dan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, PBK nikel diharapkan memberikan dampak positif dalam empat aspek. Keempat aspek tersebut yaitu, transparansi harga,transaksi melalui perbankan Indonesia, identifikasi proses bisnis, dan manajemen risiko harga,” kata Meidy.

  • Pengolahan Sampah Kapasitas 500 Ton per Hari Dibangun di Banyuwangi

    Pengolahan Sampah Kapasitas 500 Ton per Hari Dibangun di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kementerian PU akan membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 500 ton sampah per hari di Banyuwangi.

    “Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian PU yang terus mendukung pembangunan di Banyuwangi. Pembangunan fasilitas baru ini akan memperkuat program penanganan sampah yang telah kami lakukan di Banyuwangi selama ini,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (1/2/2025). 

    Tim Kementerian PU lewat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Jatim telah melakukan tinjau lapang ke Banyuwangi yang didampingi langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo.

    Sejumlah wilayah di Banyuwangi yang memungkinkan dibangun TPA telah ditinjau bersama. 

    “Ada sejumlah lokasi yang kami tinjau. Dan saat ini kami terus berkomunikasi dengan menggelar rapat bersama kementerian untuk memastikan lokasi yang paling layak dibangun TPA dan TPST,” kata Ipuk.

    Sementara Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur  Priambodo, menambahkan TPA tersebut akan dilengkapi TPST, yang memiliki teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar refuse-derived fuel (RDF), sehingga meminimalisir residu.

    “TPA ini didesain memiliki kapasitas hingga 500 ton sampah per hari. Harapannya tahun ini bisa dilelang, sehingga akhir 2025 atau awal 2026 sudah bisa mulai konstruksi,” tambah Guntur.

    Pembangunan fasilitas baru tersebut akan dilakukan beberapa tahap. Tahap awal akan dimulai dengan membangun TPST, selanjutkan akan dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas yang lain.

    Saat ini di Banyuwangi telah dibangun dan dioperasikan 26 TPS3R di sejumlah kecamatan. Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola 12-25 ton/hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari. 

     

    RDF, Mesin Pengubah Sampah Jadi Batubara Berkapasitas 600 Ton di Cilacap

  • Polisi Tangkap Petani yang Bunuh Rekannya karena Cekcok Upah di Bengkulu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Februari 2025

    Polisi Tangkap Petani yang Bunuh Rekannya karena Cekcok Upah di Bengkulu Regional 2 Februari 2025

    Polisi Tangkap Petani yang Bunuh Rekannya karena Cekcok Upah di Bengkulu
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Satreskrim Polres
    Bengkulu Utara
    dibantu Polsek Ketahun dan Jatanras Polda Bengkulu, menangkap AG (29), pelaku pembunuhan seorang petani, Sutarman (54) di Desa Lembah Duri, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu (1/2/2025).
    AG ditangkap sekitar pukul 12.15 WIB di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Bengkulu Utara, saat menumpang truk batubara yang melintas.
    Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Eko Munarianto, melalui Kasat Reskrim Iptu Rizky Dwi Cahyo, membenarkan pelaku telah ditangkap.
    “Pelaku sudah ditangkap dan diamankan di Mapolres Bengkulu Utara,” kata Kasat Reskrim Iptu Rizky Dwi Cahyo, saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (1/2/2025).
    Pelaku, kata Rizky, ditangkap dalam pelarian hendak menuju Lais, Bengkulu Utara.
    “Pelaku ditangkap saat menumpang truk angkutan batubara menuju Lais. Informasi keberadaan pelaku berkat masyarakat,” kata Kasat Reskrim.
    Rizky menjelaskan lebih jauh, penyebab aksi berdarah itu berasal dari cekcok mulut antara korban dan pelaku.
    Pelaku sebenarnya telah tiga hari bermalam di rumah korban.
    Namun pada dinihari, Sabtu (1/2/2025), keduanya cekcok mengenai pembagian hasil kerja.
    “Korban hendak membagi dua uang hasil kerja, namun pelaku tidak berkenan. Terjadilah ribut mulut yang berakhir dengan pembacokan menggunakan parang hingga korban meninggal,” papar Rizky.
    Jeritan korban saat dibacok pelaku didengar istri korban.
    Saat istri korban melihat, korban sudah tidak bernyawa dengan luka bacok di punggung, bagian belakang kepala, serta dagu.
    Sebelumnya diberitakan, Sutarman (54), seorang petani di Desa Lembah Duri, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacok di kepala, pukul 02.00 WIB dinihari, Sabtu (1/2/2025).
    Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara, Iptu Rizky Dwi Cahyo, saat dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan aksi berdarah itu.
    “Benar, laporan kami terima telah terjadi aksi berdarah yang mengakibatkan korban jiwa,” kata Kasat Reskrim.
    Laporan pembunuhan diterima Unit Reskrim Polsek Ketahun lalu diteruskan ke Polres Bengkulu Utara.
    Korban ditemukan oleh anggota keluarganya dalam keadaan tewas bersimbah darah di rumahnya.
    Terdapat beberapa luka bacok di bagian belakang kepala.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gapeka 2025: KAI Tambah Frekuensi Perjalanan 8 KA Jarak Jauh – Halaman all

    Gapeka 2025: KAI Tambah Frekuensi Perjalanan 8 KA Jarak Jauh – Halaman all

    KAI optimalkan layanan kereta api dengan Gapeka 2025, simak detailnya!

    Tayang: Sabtu, 1 Februari 2025 13:37 WIB

    Tribunnews.com/Chrysnha

    FOTO KERETA API – Kereta Api melintas di Stasiun Solo Balapan, Senin (9/12/2024). Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 mulai berlaku, KAI menambah frekuensi jumlah perjalanan pada beberapa kereta api jarak jauh. 

    TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.

    Pemberlakuan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi kereta api di Indonesia.

    Gapeka 2025 dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memberikan layanan transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

    Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menjelaskan bahwa dalam Gapeka 2025, KAI melakukan peningkatan kecepatan operasional di 25 lintas Jawa dan 19 lintas Sumatera.

    “Dalam Gapeka 2025, KAI melakukan peningkatan kecepatan operasional di 25 lintas Jawa dan 19 lintas Sumatera. Melalui peningkatan prasarana hingga 120 km/jam serta penggunaan sarana terbaru yang jauh lebih andal, kecepatan operasional kereta semakin optimal. Dampak dari peningkatan ini adalah pengurangan waktu perjalanan secara keseluruhan sehingga memungkinkan pelanggan kereta api tiba lebih cepat di tujuan,” ungkap Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Jumat (31/1/2025) dikutip dari Siaran Pers KAI.
     
    “Melalui peningkatan kecepatan, penambahan jalur, reaktivasi stasiun, serta optimalisasi pola operasi, kami berharap layanan kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Peningkatan ini juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan konektivitas nasional,” tambahnya.

    KAI juga menambah frekuensi perjalanan kereta api sebanyak 8 persen hingga 17 persen dibandingkan dengan realisasi eksisting.

    Selain itu, kapasitas angkut kereta api juga meningkat antara 14 persen hingga 21 persen.

    Dengan pemberlakuan Gapeka 2025, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat dan efisien.

    Beberapa kereta api yang mendapatkan peningkatan frekuensi perjalanan antara lain:

    KA Argo Merbabu: Dari 2 KA menjadi 6 KA
    KA Taksaka: Dari 4 KA menjadi 6 KA
    KA Purwojaya: Dari 2 KA menjadi 6 KA
    KA Sawunggalih: Dari 4 KA menjadi 6 KA
    KA Tawang Jaya Premium: Dari 2 KA menjadi 3 KA
    KA Menoreh: Dari 2 KA menjadi 3 KA
    KA Harina: Dari 2 KA menjadi 4 KA
    KA Pangrango: Dari 6 KA menjadi 8 KA

    Sebagai bagian dari inovasi layanan, KAI juga melakukan optimalisasi serta perubahan rute pada beberapa kereta api untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

    Beberapa perubahan yang dilakukan meliputi:

    KA Argo Cheribon: Dialihkan menjadi KA Gunungjati dan Cakrabuana.
    KA Kutojaya Utara: Dialihkan menjadi KA Madiun Jaya.
    KA Argo Parahyangan: Mengalami perubahan nama menjadi KA Parahyangan dengan penambahan stasiun perhentian.
    KA Argo Bromo Anggrek: Tidak berhenti di Stasiun Bojonegoro & Pekalongan sehingga perjalanan jauh lebih cepat.
    KA Argo Wilis: Tidak berhenti di Stasiun Ciamis sehingga perjalanan lebih cepat.

    Pada Gapeka 2025 KA penumpang baru juga turut hadir seperti:

    KA Madiun Jaya relasi Madiun – Pasarsenen (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.
    KA Sancaka Utara relasi Surabaya Pasarturi – Solo Balapan – Cilacap (PP), Kelas Eksekutif dan Bisnis.
    KA Cakrabuana relasi Gambir – Cirebon – Purwokerto (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.
    KA Ijen Ekspres relasi Ketapang – Malang (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.
    KA Gunung Jati relasi Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.

    Tak hanya dari angkutan penumpang, KAI juga meningkatkan kapasitas angkutan barang dengan menambah:

    6 KA Reguler Batubara PT BA menjadi 24 Baratahan dan 16 Barapati.
    3 KA Reguler Batubara Swasta (1 Simpang Muara dan 2 Bara Serdang).

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini