Xcloud.id

Produk: batubara

  • Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

    “Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

    Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025. Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

    Dadan Hindayana pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

    Akan tetapi, sejumlah pakar ekonomi hingga kebijakan publik mengkritik langkah Prabowo Subianto yang ingin memberikan program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh anak di Indonesia. Sebab, hal itu bisa berpotensi menimbulkan bencana fiskal.

    MBG Harus Rasional

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 10 Februari 2025, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Pakar Kebijakan Publik, Kristian Widya Wicaksono mengingatkan pemerintah bahwa program makan bergizi gratis harus dijalankan secara rasional. Apalagi, dananya diambil dari hasil efisiensi Kementerian dan Lembaga yang sempat menimbulkan polemik.

    Menurut Dosen FISIP Unpar itu pun menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang telah menekankan ‘tidak mau program Makan Bergizi Gratis gagal karena malu sama rakyat’. Hal itu pun ditekankannya berulang kali.

    “Kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukan pendekatan yang sifatnya merasionalisasi? berbasis pada data. Misalnya melihat, okelah kalau kita ingin memberikan makan bergizi gratis, sekarang dirasionalisasi ini anggarannya,” kata Kristian Widya Wicaksono dalam Diskusi Ekonomi IWEB Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.

    Dia pun menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah. Sebab, belum tentu semua wilayah membutuhkan program tersebut.

    “Sebenarnya wilayah mana sih yang memang bermasalah? Kan enggak harus semua se-Indonesia makan bergizi gratis kan? Lihat kawasan-kawasan terpencil, kita bisa prioritaskan di sana dulu,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    “Apakah pak Prabowo melanggar janji kampanye? ya enggak. Kan yang begitu bisa (diterapkan),” ucapnya menambahkan.

    Oleh karena itu, Kristian Widya Wicaksono menyarankan pemerintah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis lewat evindece based policy atau kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti, data, dan fakta yang relevan dan kredibel.

    “sebenarnya ini yang harus dilakukan, merasionalisasi kebijakan-kebijakan tertentu kalau mau dialokasikan untuk keperluan yang lain. Merasionalisasi ini (program makan bergizi gratis),” ujarnya.

    MBG Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Celios merilis laporan terbaru yang menyoroti strategi pemangkasan anggaran dengan efisiensi Rp306,7 triliun. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Akan tetapi, apa yang terjadi jika anggaran hanya difokuskan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

    “Pendekatan universal coverage pada MBG dapat menjadi bencana fiskal. Sebagai solusi, CELIOS merekomendasikan skema targeted approach yang lebih efisien dan tepat sasaran,” kata CELIOS.

    Universal coverage merupakan sistem yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap program pemerintah. Sedangkan targeted approach adalah pendekatan yang terarah atau tepat sasaran untuk mengatasi masalah tertentu

    Dengan pendekatan ini, anggaran yang diperlukan hanya Rp117,93 triliun dibandingkan skema pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.

    Kemana dana efisiensi ini bisa dialokasikan? Surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat memperkuat berbagai program sosial dan layanan publik:

    PKH: Tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM PIP & Beasiswa Kuliah: Tambahan Rp28,2 triliun untuk siswa & mahasiswa BPJS Kesehatan (PBI JKN): Tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta Subsidi Pupuk: Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen ASN: Rp5,7 triliun (2020-2024)

    CELIOS juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak alternatif seperti pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak produksi batubara guna menjaga keberlanjutan kebijakan pro-rakyat tanpa membebani keuangan negara.

    Orang Kaya Tak Perlu Dapat

    Meski begitu, pakar ekonomi Prof. Bayu Kharisma menilai program Makan Bergizi Gratis tidak akan sampai menjadi bencana fiskal. Namun, diakuinya memang akan terjadi defisit anggaran. Dosen FEB Unpad itu pun menyebut, risiko bencana fiskal terlalu ‘kejauhan’.

    “Artinya, dalam hal ini tadi sudah diinformasikan bahwa meskipun kita defisit atau kita itu katakanlah memang harus efisiensi, tapi belum tentu dalam hal ini kita akan menuju yang disebut dengan musibah fiskal tadi,” tuturnya kepada Pikiran-Rakyat.com saat ditemui setelah Diskusi Ekonomi IWEB Bandung.

    Bayu Kharisma pun optimistis dengan program Makan Bergizi Gratis yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak melaksanakan program tersebut.

    “Katakanlah dalam hal ini, pada saat memberlakukan itu (Program Makan Bergizi Gratis) sudah tepat atau belum nih?” ucapnya.

    “Juga terkait dengan masalah sasarannya, jangan sampai orang kaya mendapatkan. Harusnya kan ke 3T dulu yang tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan pemberian program makan bergizi gratis ke wilayah-wilayah terpencil. Bukan malah memulainya di kawasan perkotaan.

    “Nanti yang di perkotaan kan justru jadi masalah seperti itu, karena orang kaya kan masa sih dikasih?” ujar Bayu Kharisma.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ucapan Boy Thohir Usai Boyong Green Leadership-Alamtri 7x PROPER Emas

    Ucapan Boy Thohir Usai Boyong Green Leadership-Alamtri 7x PROPER Emas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Garibaldi “Boy” Thohir tampak semringah. Bagaimana tidak. Direktur Utama PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dulu PT PT Adaro Energy Indonesia Tbk/Adaro) itu berhasil mengantongi Green Leadership Utama dalam acara Anugerah Lingkungan PROPER di Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    Tak hanya itu, Alamtri juga berhasil meraih PROPER Emas dalam anugerah yang digelar untuk praktik pengelolaan lingkungan hidup sepanjang tahun 2024 itu. Ini adalah kali ketujuh Alamtri memboyong PROPER Emas.

    Dalam catatan CNBC Indonesia, sejak ikut berpartisipasi dalam Anugerah Lingkungan PROPER tahun 2010 lampau, Alamtri berhasil memboyong 8 kali PROPER Hijau dan 7 kali PROPER Emas. Tahun 2012 adalah kali pertama Alamtri mendapat PROPER Emas, lalu setelah itu mendapat PROPER Hijau sebanyak 6 kali berturut-turut. 

    Kemudian sejak tahun 2019 hingga saat ini, secara berturut-turut Alamtri mendapat PROPER Emas. 

    “Alhamdulillah kita dapat 2 kategori. Pertama untuk kali ketujuh Alamtri dapat PROPER Emas. Mungkin satu-satunya tambang batubara dapat 7 kali. Saya terima Green Leadership. Suatu kebanggaan. Lingkungan sangat penting dan PROPER penting, dengan dukungan CNBC kan lebih baik,” katanya ditemui dalam acara Anugerah Lingkungan PROPER di Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    “Nggak mudah. Saya ikut 4 tahun tapi baru sekali lolos. Kami bangga karena Green Leadership bukan kebanggaan bagi saya tapi untuk insan di Alamtri,” sambung Garibaldi Thohir.

    Dia pun mengaminkan imbauan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang berharap para pimpinan perusahaan, CEO, maupun pendiri perusahaan menjadi contoh dan memimpin dalam praktik-praktik yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup.

    Garibaldi menambahkan, praktik-praktik itu sangat diperlukan. 

    Sebagai informasi, Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) digelar setiap tahun dan diharapkan dapat meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Penghargaan PROPER diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan sejumlah parameter.

    Penghargaan ini sudah dikembangkan sejak 1995 dari Program Kali Bersih (PROKASIH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai yang tercemar. Sempat tetapi sempat terhenti, program ini diperluas pada 2002 dan mengalami inovasi pada 2019.

    Ada 4 kriteria anugerah PROPER, yaitu Emas sebagai peringkat tertinggi alias dinilai menjalankan praktik-praktik terbaik dalam menjaga lingkungan hidup. Disusul kategori Hijau, Biru, Merah, dan Hitam sebagai kriteria terendah atau terburuk dalam menjaga lingkungan hidup.

    Kali ini, ada 4.495 perusahaan yang ikut dalam pelaksanaan PROPER atau yang dinilai praktik pengelolaan lingkungan hidupnya selama tahun 2024. Dari angka itu, sebanyak 85 perusahaan mendapat PROPER Emas, 227 perusahaan PROPER Hijau, 2.649 perusahaan PROPER Biru, 1.313 perusahaan PROPER Merah, dan 16 perusahaan dapat PROPER hitam.

    Penerima PROPER Emas adalah perusahaan yang menunjukkan kinerja lingkungan terbaik.

    Perusahaan tersebut tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga melakukan tindakan yang lebih dari yang diwajibkan oleh undang-undang dan berkontribusi secara aktif terhadap pelestarian lingkungan.

    Perusahaan ini menerapkan prinsip keberlanjutan dalam semua aspek operasional mereka dan memimpin dalam praktik ramah lingkungan.

    Contohnya adalah mengimplementasikan inovasi teknologi ramah lingkungan yang signifikan, melakukan penghijauan atau rehabilitasi ekosistem, serta aktif dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

    Foto: Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Boy Thohir. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Boy Thohir. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    (dce/dce)

  • Dua Ruas Tol Trans Sumatera Siap Diresmikan, Bisa Digunakan untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Dua Ruas Tol Trans Sumatera Siap Diresmikan, Bisa Digunakan untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) siap diresmikan guna mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025.

    Pertama adalah Ruas Tol Binjai – Langsa Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

    Lalu, yang kedua adalah sebagian Seksi Kuala Tanjung – Indrapura pada Ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

    Pembangunan JTTS yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda.

    “Pembangunan jalan tol yang dikerjakan Kementerian PU bersama BUJT bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan meningkatkan daya saing bangsa,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dikutip dari siaran pers pada Senin (24/2/2025).

    Konstruksi Ruas Tol Binjai – Langsa Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan telah selesai 100 persen sepanjang 19 km.

    Seksi tersebut akan tersambung dengan Seksi Binjai – Stabat sepanjang 12,3 km yang telah terlebih dahulu dioperasikan sejak Februari 2022.

    Lalu, tersambung juga dengan Seksi Stabat – Kuala Bingai sepanjang 7,55 km yang telah dioperasikan sejak September 2023.

    Selain itu, juga seksi Kuala Bingai – Tanjung Pura sepanjang 19,025 km yang telah beroperasi sejak Januari 2024.

    Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan dikelola oleh BUJT PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi sebesar Rp 3,8 triliun.

    Adapun Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan telah diuji coba terlebih dahulu secara fungsional pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Tol Binjai – Langsa Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang terbit pada 31 Januari 2025.

    Berikutnya yang siap digunakan saat mudik Lebaran 2025 adalah sebagian Seksi Kuala Tanjung – Indrapura pada Ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat.

    Pembangunan seksi tersebut telah selesai sepanjang 10,15 km dengan nilai investasi Rp 1,09 triliun.

    Seksi Kuala Tanjung – Indrapura merupakan bagian dari ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat.

    Tol tersebut menghubungkan Tebing Tinggi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung serta kawasan pariwisata Danau Toba untuk ruas Tebing Tinggi – Parapat.

    Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat sendiri memiliki total panjang 143,25 km.

    Pembangunannya dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh BUJT PT Hutama Marga Waskita.

    Pembangunannya terbagi menjadi 6 seksi, yakni Seksi 1 Tebing Tinggi – Indrapura sepanjang 20,4 km sudah beroperasi.

    Lalu, Seksi 2 Indrapura – Kuala Tanjung sepanjang 18,05 km beroperasi sebagian, Seksi 3 Tebing Tinggi – Serbelawan sepanjang 30 km beroperasi, dan Seksi 4 Serbelawan – Pematang Siantar sepanjang 28 km beroperasi sebagian.

    Kemudian, Seksi 5 Pematang Siantar – Seribudolok dan Seksi 6 Seribudolok – Parapat masih tahap perencanaan.

     

  • 2 Ruas Tol Trans Sumatera Siap Beroperasi untuk Arus Mudik Lebaran

    2 Ruas Tol Trans Sumatera Siap Beroperasi untuk Arus Mudik Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan bahwa dua ruas jalan Tol Trans Sumatera telah siap diresmikan guna memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, pembangunan jalan tol ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PU dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan tujuan meningkatkan konektivitas multimoda, memperbaiki sistem logistik nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing nasional.

    Dua ruas tol yang telah rampung adalah ruas Tol Binjai-Langsa seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat, serta sebagian dari seksi Kuala Tanjung-Indrapura yang merupakan bagian dari ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat di Kabupaten Batubara. Kedua ruas ini siap dioperasikan guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pembangunan Ruas Tol Binjai-Langsa seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan telah selesai 100% dengan panjang 19 km, yang akan menghubungkan seksi Binjai-Stabat (12,3 km, beroperasi sejak Februari 2022), seksi Stabat-Kuala Bingai (7,55 km, beroperasi sejak September 2023), dan seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura (19,025 km, beroperasi sejak Januari 2024). Tol ini dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp 3,8 triliun.

    Sebelumnya, ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan telah diuji coba secara fungsional selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) sebelum akhirnya siap digunakan untuk arus mudik Lebaran tahun ini. Jalan tol ini juga telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada 31 Januari 2025.

    Sementara itu, pembangunan sebagian Seksi Kuala Tanjung-Indrapura pada ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat telah rampung sepanjang 10,15 km dengan investasi Rp 1,09 triliun. Ruas Tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas dari Tebing Tinggi ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan mendukung kawasan wisata Danau Toba.

    Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat diketahui memiliki total panjang 143,25 km dan dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) oleh PT Hutama Marga Waskita.

    Pembangunan tol ini terbagi menjadi enam seksi, yaitu:

    Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura (20,4 km) telah beroperasi.
    Seksi 2 Indrapura-Kuala Tanjung (18,05 km) telah beroperasi sebagian.
    Seksi 3 Tebing Tinggi-Serbelawan (30 km) telah beroperasi.
    Seksi 4 Serbelawan-Pematang Siantar (28 km) telah beroperasi sebagian.
    Seksi 5 Pematang Siantar-Seribudolok masih dalam tahap perencanaan.
    Seksi 6 Seribudolok-Parapat masih dalam tahap perencanaan.

    Dengan hadirnya ruas baru di Tol Trans Sumatera ini, diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa dan juga dapat meningkatkan konektivitas menuju kawasan wisata Danau Toba serta mendukung pengembangan kawasan industri di sekitar jalur tol tersebut.

  • Pemberian IUP diprioritaskan usaha kecil dan menengah

    Pemberian IUP diprioritaskan usaha kecil dan menengah

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (tengah) di acara Pelantikan IKA UNTIRTA di Serang, Sabtu (22/2/2025). (ANTARA/Devi Nindy)

    Menteri UMKM: Pemberian IUP diprioritaskan usaha kecil dan menengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 12:04 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan (IUP) diprioritaskan untuk usaha kecil dan menengah.

    Maman dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) di Serang, Sabtu menegaskan pasca keluarnya Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), pemberian IUP tersebut sektor basisnya tetap pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ya tentunya kami nanti akan berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut penentuan syarat-syarat dan prasyarat terkait bagaimana bisa mengoptimalkan produk Undang-Undang ini bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal dalam menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah,” kata Maman.

    Selain itu Maman mengatakan siapapun yang nanti yang mendapatkan melalui mekanisme pengusaha kecil menengah tersebut, adalah pengusaha-pengusaha menengah yang ada di daerah sekitaran tambang.

    Hal itu merupakan bagian dari Kementerian UMKM memberikan kesempatan dan prinsip keadilan kepada seluruh masyarakat, juga pengusaha-pengusaha yang ada di daerah, kata dia.

    Kementerian UMKM juga nantinya akan mengusulkan salah satu prasyarat bagi mereka nanti yang mendapatkan IUP, yakni wajib melakukan pembinaan berupa CBR (corporate business responsibility/tanggung jawab bisnis korporasi).

    “Dimana nanti pemilik-pemilik IUP tambang yang melalui mekanisme usaha kecil menengah itu wajib melakukan pembinaan akhir. Maksudnya ikatan bisnis di daerah sekitaran tambang itu mungkin yang sementara ini,” kata dia.

    “Selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dan kita akan bahas di pemerintah,” ujar dia menambahkan.

    Selain itu Maman mengatakan kehadirannya dalam pelantikan Pengurus Pusat IKA UNTIRTA guna mendorong kolaborasi dalam rangka memajukan, menumbuhkembangkan dan melakukan pemberdayaan kerjasama pengusaha-pengusaha UMKM yang berasal dari jejaring-jejaring alumni.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Gandeng Australia Kerja Sama Rantai Pasok Mineral Kritis

    Indonesia Gandeng Australia Kerja Sama Rantai Pasok Mineral Kritis

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerjasama dengan Northern Territory (NT) Australia yang berfokus pada rantai pasok mineral kritis dan strategis, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, sekaligus mendukung upaya NT Australia untuk diversifikasi pasokan mineralnya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, muatan kerja sama ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan. Fokus kebijakan pengembangan mineral dan batubara Indonesia mengacu pada tujuan utama yang mencerminkan keseimbangan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan sosial.

    “Fokusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan prioritas pada penelitian, inovasi, dan eksplorasi untuk memperkuat keamanan cadangan mineral,” ujar Dadan yang dikutip Sabtu, 22 Februari.

    Dekarbonisasi industri pertambangan, menurut Dadan, adalah langkah penting, melibatkan adopsi energi terbarukan, elektrifikasi operasi pertambangan, dan teknologi canggih.

    “Indonesia juga menerapkan praktik untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem alam, memastikan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” jelas Dadan.

    Sementara Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia Hon Robyn Cahill berharap agar kemitraan ini dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama konkret di tingkat industri dan pemerintah.

    “Sumber daya kami terus bertambah setiap hari, kami menemukan cadangan dan peluang baru, terutama di sektor mineral kritis. Banyak organisasi dan bisnis telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di wilayah kami karena peluang yang signifikan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis sendiri telah ditandatangani kedua belah pihak pada 12 November 2024. Sebagai implementasi kerja sama ini, pada April 2025 akan diselenggarakan Roadshow Mineral Indonesia-NT Australia, berupa kunjungan perusahaan pertambangan Indonesia ke NT, Australia.

    Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Sulawesi yakni Sorowako dan Morowali atau Maluku di Teluk Weda pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan studi dan pengembangan bersama dalam eksplorasi teknologi pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Juga pengembangan keahlian dan pelatihan dengan pembentukan program pendidikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan sosialisasi turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arie Havas Oegroseno, Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia Hon Robyn Cahill, juga para pemangku kepentingan pertambangan di Indonesia.

  • RI-Australia Kerja Sama Jaga Pasokan Mineral untuk Industri

    RI-Australia Kerja Sama Jaga Pasokan Mineral untuk Industri

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Northern Territory (NT) Australia untuk menjaga rantai pasok mineral kritis dan strategis. Selain itu, kerja sama ini ditargetkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, dan jadi upaya NT Australia dalam diversifikasi pasokan mineral.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arie Havas Oegroseno, menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan tidak hanya dengan negara, tetapi juga dengan negara bagian yang memiliki kapasitas signifikan dalam industri mineral kritis.

    “Nota Kesepahaman ESDM dengan NT Australia ini dapat menjadi model bagi Pemerintah Indonesia untuk melihat berbagai negara bagian penting dan strategis di Australia untuk bekerja sama,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025).

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan muatan kerja sama ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan. Fokus kebijakan pengembangan mineral dan batubara Indonesia mengacu pada tujuan utama yang mencerminkan keseimbangan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan sosial.

    “Fokusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan prioritas pada penelitian, inovasi, dan eksplorasi untuk memperkuat keamanan cadangan mineral,” ujar Dadan.

    Dekarbonisasi industri pertambangan, menurut Dadan, adalah langkah penting, melibatkan adopsi energi terbarukan, elektrifikasi operasi pertambangan, dan teknologi canggih.

    “Indonesia juga menerapkan praktik untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem alam, memastikan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” jelas Dadan.

    Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia, Hon Robyn Cahill, berharap agar kemitraan ini dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama konkret di tingkat industri dan pemerintah.

    “Sumber daya kami terus bertambah setiap hari, kami menemukan cadangan dan peluang baru, terutama di sektor mineral kritis. Banyak organisasi dan bisnis telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di wilayah kami karena peluang yang signifikan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis sendiri telah ditandatangani kedua belah pihak pada 12 November 2024. Sebagai implementasi kerja sama ini, pada April 2025 akan diselenggarakan Roadshow Mineral Indonesia-NT Australia, berupa kunjungan perusahaan pertambangan Indonesia ke NT, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Sulawesi (Sorowako dan Morowali) atau Maluku (Teluk Weda) pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan studi dan pengembangan bersama dalam eksplorasi teknologi pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Juga pengembangan keahlian dan pelatihan dengan pembentukan program pendidikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan sosialisasi turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arie Havas Oegroseno, Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia Hon Robyn Cahill, juga para pemangku kepentingan pertambangan di Indonesia.

    (fdl/fdl)

  • RI-Australia Jalin Kerja Sama Rantai Pasok Mineral Kritis

    RI-Australia Jalin Kerja Sama Rantai Pasok Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerja sama dengan Northern Territory (NT) Australia dalam memperkuat rantai pasok mineral kritis dan strategis.

    Kerja sama tersebut diklaim dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, sekaligus mendukung upaya NT Australia untuk diversifikasi pasokan mineralnya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, muatan kerja sama ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan.

    Menurutnya, fokus kebijakan pengembangan mineral dan batu bara Indonesia mengacu pada tujuan utama yang mencerminkan keseimbangan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan sosial.

    “Fokusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan prioritas pada penelitian, inovasi, dan eksplorasi untuk memperkuat keamanan cadangan mineral,” ujar Dadan melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Dadan pun berpendapat dekarbonisasi industri pertambangan merupakan langkah penting. Dia menyebut hal itu dapat dicapai dengan melibatkan adopsi energi terbarukan, elektrifikasi operasi pertambangan, dan teknologi canggih.

    “Indonesia juga menerapkan praktik untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem alam, memastikan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” jelas Dadan.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia Hon Robyn Cahill berharap agar kemitraan ini dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama konkret di tingkat industri dan pemerintah.

    “Sumber daya kami terus bertambah setiap hari, kami menemukan cadangan dan peluang baru, terutama di sektor mineral kritis. Banyak organisasi dan bisnis telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di wilayah kami karena peluang yang signifikan,” katanya.

    Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis sendiri telah ditandatangani kedua belah pihak pada 12 November 2024.

    Sebagai implementasi kerja sama ini, pada April 2025 akan diselenggarakan Roadshow Mineral Indonesia-NT Australia, berupa kunjungan perusahaan pertambangan Indonesia ke NT, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Sulawesi (Sorowako dan Morowali) atau Maluku (Teluk Weda) pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, pada 2025 juga akan dilaksanakan studi dan pengembangan bersama dalam eksplorasi teknologi pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan.

    Di samping itu, kedua negara juga akan melakukan pengembangan keahlian dan pelatihan dengan pembentukan program pendidikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

  • Saleh Husin Ungkap 4 Kendala Usaha di Dalam Negeri, Mulai Harga Energi hingga Kepastian Berusaha – Halaman all

    Saleh Husin Ungkap 4 Kendala Usaha di Dalam Negeri, Mulai Harga Energi hingga Kepastian Berusaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bidang Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan empat kendala dunia usaha di dalam negeri meskipun potensi berusaha terbuka lebar dengan adanya hilirisasi minyak dan gas bumi.

    Menurutnya, potensi hilirisari minyak dan gas bumi masih sangat terbuka lebar. Dari gas alam dapat dihilirisasi menjadi LNG, amoniak, CO2.

    Bahkan, hilirisasi methanol menjadi urea, amonium nitrat, soda ask, DME, acetic acid, biodiesel dan terus di-downstream menjadi melamine, NPK, fuel dan lain lain.

    “Saat ini masih ada beberapa kendala yang dialami dunia usaha didalam negeri yakni. Pertama, harga energi gas kita masih mahal jika dibandingkan dengan negara negara pesaing kita disekitar kawasan seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” kata Saleh dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kendala kedua kata Saleh, bahan baku industri kadang sulit didapat akibat kebijakan ego sektoral dan kalau dapat pun harga sudah tidak ekonomis lagi.

    Sedangkan ketiga, logistik cost yang masih mahal dan sektor industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar diperluas sehingga produknya dapat bersaing di pasar global.

    “Serta keempat adanya kepastian berusaha dikarenakan peraturan yang berubah ubah. Semua ini kami sampaikan sebagai sebuah pemikiran ilmiah demi cintanya kepada Tanah Air agar target 8 persen yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo dapat tercapai,” ujarnya.

    Saleh menyampaikan, Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 142, 72 TSCF. Namun baru dimanfaatkan sebesar 5, 494 BBTUB, dimana 68,2 persen dari jumlah tersebut digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan 31,8 persen untuk pasar ekspor.

    Sementara produksi energi dari gas alam sebesar 10,1 persen dimana 71 persen melalui energi batubara dan sektor industrilah yang paling banyak mengkomsumsi energi diikuti sektor transportasi.

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Februari 2025 Mayoritas Melemah

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Februari 2025 Mayoritas Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara acuan (HBA) pada Februari 2025 mayoritas melemah, kecuali untuk jenis kalori tinggi 6.322 kcal/kg GAR.

    HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Bulan Februari 2025.

    Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada Februari 2025 naik tipis menjadi US$124,24 per ton. Pada bulan sebelumnya, harga batu bara kalori ini berada di level US$124,01 per ton

    Sementara itu, HBA dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$82,26 per ton, turun dibandingkan bulan lalu yang dipatok US$83,95 per ton.

    HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga turun ke level US$50,52 per ton. Melemah dibandingkan harga acuan bulan sebelumnya di angka US$52,75 per ton.

    Batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR juga kembali melemah ke level US$34,38 per ton. Harga acuan itu turun dari posisi bulan sebelumnya di angka US$34,70 per ton.

    HBA Februari 2025 juga digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara (HPB) bulan ini.

    Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral bulan Februari 2025.

    HMA nikel dipatok US$15.276,11/dmt. Kemudian, aluminium US$2.531,97/dmt, tembaga US$8.895,14/dmt, kobalt US$24.300/dmt, dan timbal US$1.927,97/dmt.