Xcloud.id

Produk: batubara

  • Pemerintah Ungkap Rencana Naikkan Tarif Royalti Batu Bara-Emas

    Pemerintah Ungkap Rencana Naikkan Tarif Royalti Batu Bara-Emas

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana kenaikan tarif royalti untuk enam komoditas mineral dan batu bara (minerba), termasuk nikel, timah, batu bara, tembaga, perak dan emas.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan prinsip utama dari kebijakan ini adalah pembagian manfaat agar keuntungan dari sektor pertambangan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar bagi negara dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Terkait penerimaan ke negara, Dadan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan.

    “Prinsipnya sharing benefit, sharing benefit. Jadi kalau ada keuntungan itu jangan menikmati sama perusahaan semua kan,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Rencana untuk menaikan royalti ini, kata Dadan, Kementerian ESDM telah melakukan konsultasi publik usulan penyesuaian jenis dan tarif PNBP SDA mineral dan batubara (Revisi PP 26/2022) pada Sabtu lalu.

    Dadan mengatakan, pada konsultasi tersebut pemerintah mengklaim pengusaha tidak keberatan dengan adanya rencana kenaikan royalti tersebut. Terlebih lagi, kata Dadan, rencana kenaikan royalti ini demi kepentingan nasional.

    “Saya kira dalam konteks untuk perekonomian nasional, semua juga mempunyai pendapat yang sama. Termasuk dari korporasi,” katanya.

    Berikut daftar usulan perubahan tarif royalti untuk enam komoditas:

    Batu Bara
    Tarif royalti IUPK diusulkan naik 1% untuk Harga Batubara Acuan (HBA) ≥ US$ 90, dengan tarif maksimum 13,5%.
    Tarif IUPK direvisi dengan rentang 14%-28%, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP 15/2022.

    Nikel
    Bijih Nikel: Tarif progresif mulai 14% -19% menyesuaikan HMAD
    Nikel Matte: Tarif progresif mulai 4,5%-6,5% menyesuaikan HMA Windfall Profit dihapus
    Ferro Nikel & Nikel Pig Iron: Tarif progresif mulai 5%-7% menyesuaikan HMA.

    Tembaga
    Bijih Tembaga: Tarif progresif mulai 10% s.d 17% menyesuaikan HMA
    Konsentrat Tembaga: Tarif progresif mulai 7% s.d 10% menyesuaikan HMA
    Katoda Tembaga: Tarif progresif mulai 4% s.d 7% menyesuaikan HMA

    Emas & Perak
    Emas: Tarif progresif mulai 7% s.d. 16% menyesuaikan HMA
    Perak: Single Tarif dari 3,25% menjadi 5%.
    Platina: Single Tarif dari 2% menjadi 3,75%.

    Logam Timah Dari tarif flat 3% menjadi progresif 3%-10% mengikuti harga jual.

    Usulan Tambahan PNBP Baru

    Pemerintah juga berencana menambah PNBP baru dari sejumlah komoditas yakni intan, perak nitrat, logam kolblat, kobalt sebagai produk ikutan dalam nikel matte, perak dalam konsentrat timbal.

    Intan: Iuran Tetap untuk Kontrak Karya (KK) Intan:
    – Tahap Eksplorasi : Rp 30.000
    – Tahap Eksploitasi/OP: Rp. 60.000
    Iuran Produksi/Royalti: Single Tarif 6,5%

    Perak nitrat : Iuran Produksi/Royalti: Single Tarif 4%
    Logam kobalt : Iuran Produksi/Royalti: Single Tarif 1,5%
    Kobalt sebagai produk ikutan dalam nikel matte: Iuran Produksi/Royalti : Single Tarif 2%
    Perak dalam konsentrat timbal: Iuran Produksi/Royalti : Single Tarif 3,25%

    (acd/acd)

  • Tarif Royalti Batu Bara, Nikel dkk Bakal Naik, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Tarif Royalti Batu Bara, Nikel dkk Bakal Naik, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) tak diberlakukan dalam waktu dekat. Kebijakan itu berpotensi menambah beban industri.

    Adapun, kenaikan tarif royalti minerba itu tengah dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kenaikan tarif royalti itu akan berlaku untuk batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah.

    Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai saat ini waktu yang kurang tepat untuk menaikkan royalti atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba.

    Menurutnya, kondisi usaha akhir-akhir tidak bagus. Apalagi, harga komoditas cenderung turun, pajak pertambahan nilai (PPN) naik, juga kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) hingga beban operasional yang meningkat. 

    “Jadi sebaiknya jangan dulu menaikkan royalti, berikan nafas pada pelaku usaha untuk terus menggerakkan usahanya agar perekonomian tetap jalan,” kata Bisman kepada Bisnis, Senin (10/3/2025).

    Bisman berpendapat kenaikan tarif royalti juga akan berpengaruh kepada industri. Menurutnya, dengan beban semakin bertambah maka perputaran produksi berpotensi menurun.

    Buntutnya, kinerja industri juga berpotensi menurun. Oleh karena itu, Bisman mengingatkan sebaiknya pemerintah tak menaikkan tarif royalti dalam waktu dekat.

    Menurutnya, kenaikan tarif royalti minerba idealnya paling cepat berlaku pada akhir tahun ini.

    “Kita tunggu kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan stabil, paling cepat di akhir tahun ini atau tahun depan,” katanya.

    Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan konsultasi publik terkait kajian menaikkan tarif royalti minerba.

    Penyesuaian itu seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. 

    Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, revisi tersebut sebagai upaya perbaikan tata kelola. Khususnya untuk meningkatkan PNBP.

    “Tidak ada maksud apapun atau memberatkan salah satu pihak ataupun industri, dan kita harap industri pertambangan bisa sustain, bisa berpartisipasi lebih untuk kemakmuran dan kejayaan,” kata Tri dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Revisi PP 26 Tahun 2022 dan PP 15 Tahun 2022, Sabtu (8/3/2025).

  • 2 Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK Nasional

    2 Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK Nasional

    Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung,
    Febrie Adriansyah
    , dilaporkan ke Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ), pada Senin (10/3/2025).
    Pelapor adalah
    Koalisi Sipil
    Masyarakat Anti Korupsi, yang terdiri dari Indonesian Police Watch (IPW), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia.
    Jampidsus Febrie Adriansyah
    dilaporkan ke KPK atas empat dugaan tindak pidana
    korupsi
    terkait penanganan kasus korupsi.
    Empat kasus itu Jiwasraya, perkara suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, penyalahgunaan kewenangan tata niaga batubara di Kalimantan Timur, dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
    “Yang dilaporkan FA (Febrie Adriansyah), tetap. Tambahan ini terkait dengan dugaan rasuah juga terkait dengan kasus suap, kemudian juga tentang tata kelola pertambangan di Kaltim dan TPPU,” kata pelapor sekaligus koordinator Koalisi Sipil Anti-Korupsi, Ronald Loblobly, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin.
    Pihaknya memberikan informasi kembali kepada KPK terkait kasus utama yang pernah dilaporkan, yaitu pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (PT GBU) yang dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI.
    “Kami memberikan informasi kembali terkait dengan kedudukan komisioner baru, bahwa kami menginformasikan ada kasus yang sudah pernah kami laporkan, nah kemudian dengan tiga kasus tambahan tadi,” ujar dia.
    Ronald mengatakan, dalam hasil penelitian Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, terdakwa Zarof Ricar, mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI, tidak dikenakan pasal pidana suap terkait barang bukti uang sebesar Rp 920 miliar dan 51 kilogram emas.
    Zarof Ricar hanya dikenakan pasal gratifikasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    “Apabila ditinjau dari format surat dakwaan yang dibacakan JPU Nurachman Adikusumo, wajar apabila terdapat kecurigaan bahwa Zarof Ricar diberi celah perlindungan oleh Jampidsus Febrie Adriansyah untuk dapat divonis bebas,” tutur dia.
    Terakhir, ia meminta KPK mendalami dugaan upaya penyembunyian atau penyamaran uang yang didapat dari hasil kejahatan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Jampidsus, Febrie Adriansyah.
    “Ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah gatekeeper, yakni Don Ritto, Nurman Herin, yang merupakan Keluarga Besar Alumni Universitas Jambi, bersama-sama Febrie Adriansyah yang menjabat selaku Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan, Jeffri Ardiatma, dan Rangga Cipta,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Menteri PU Dody Hanggodo, Gunakan Ikat Pinggang Hermes Saat Tinjau Proyek – Halaman all

    Sosok Menteri PU Dody Hanggodo, Gunakan Ikat Pinggang Hermes Saat Tinjau Proyek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terlihat menggunakan barang mewah saat meninjau proyek infrastruktur di berbagai daerah.

    Barang mewah tersebut yaitu ikat pinggang dengan merek Hermes seharga belasan juta rupiah.

    Ia terlihat menggunakan Hermes H Au Carre Silver Buckle & Reversible Belt Veau Togo Black/Chocolat, ketika meninjau fasilitas Waste-to-Energy (WTE) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Minggu (9/3/2025).

    Sebelumnya, saat sedang meninjau renovasi Stadion Gelora Delta Siodarjo di Jawa Timur pada 23 Februari 2025, Dody juga tampak menggunakan ikat pinggang yang sama.

    Bila merujuk pada website hermes.com, harga ikat pinggang tersebut sebesar 940 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 15,3 juta (kurs Rp 16.301 per dolar AS).

    IKAT PINGGANG HERMES- Dalam website hermes.com, harga ikat pinggang yang dikenakan Menteri PU Dody Hanggodo senilai 940 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 15,3 juta (kurs Rp 16.301 per dolar AS). (Tangkapan layar dari Website Hermes)

    Sosok Dody Hanggodo

    Dody diketahui menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum saat awal pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober 2024.

    Dody diketahui awalnya sebagai kalangan profesional, tetapi saat ini telah menjadi kader Partai Demokrat.

    IKAT PINGGANG DODY – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kanan) ketika meninjau fasilitas Waste-to-Energy (WTE) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Minggu (9/3/2025). Ia menggunakan ikat pinggang bermerek Hermes. (Kementerian PU dan tangkapan layar website Hermes)

    Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Rajawali Banjarmasin (lulus pada tahun 1977). 

    Kemudian, ia pindah ke Temanggung untuk melanjutkan studinya di SMP Negeri 2 Temanggung (1978–1981).

    Dody kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Kolese De Britto Yogyakarta (1981–1984). 

    Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studinya di program studi Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Insinyur pada tahun 1989.

    Pada tahun 1992, ia berhasil meraih gelar Master of Petroleum Engineering (M.PE.) setelah mengenyam pendidikan di The University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat.

    Karier

    Dody Hanggodo pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk di Kalimantan Timur pada tahun 2017 dan 2018. 

    Setelah itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada periode 2019 dan 2020.

    Senabangun Anekapertiwi adalah anak usaha dari PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN). PGUN dikabarkan sebagai emiten yang termasuk dalam grup Jhonlin yang dimiliki orang terkaya Kalimantan yakni Haji Isam.

    Dilansir dari Kompas.com, berikut rangkuman perjalanan karier Dody Hanggodo:

    Petroleum Engineer ASAMERA Oil Co (1989-1990)
    Oil Field Production Supervisor ASAMERA Oil Co (1992-1995)
    Assistant Vice President Citibank, N.A (1993-1998)
    General Manager Fajrindo Group (1999-2002)
    Business Development Manager PT Tri Usaha Bhakti (2002-2004)
    Business Development Manager PT Wahana Krida Mandiri (2004-2006)
    Manager Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Regional IV (2006-2007)
    Executive Vice President Marketing & Business Development PT Dual Samudera Perkasa (Pertambangan, Pengiriman, dan Perdagangan Batubara International (2007-2011)
    Director Commercial & Business Development PT Indika Indonesia Resources (2011-2015)
    Konsultan Bisnis Baramega Citra Mulia Persada (tambang batubara) dan Prima Alam Gemilang (pabrik gula) (2015-2024).

     

    (Tribunnews.com/Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani, Hilda B Alexander)

  • Resmi Berubah Rincian Tarif Listrik Terbaru, Minggu 9 Maret 2025 Untuk Semua Golongan Pelanggan

    Resmi Berubah Rincian Tarif Listrik Terbaru, Minggu 9 Maret 2025 Untuk Semua Golongan Pelanggan

    Resmi Berubah Rincian Tarif Listrik Terbaru, Minggu 9 Maret 2025 Untuk Semua Golongan Pelanggan

    TRIBUNJATENG.COM – Besaran tarif listrik per kWh pada bulan Februari 2025 mengalami perubahan, hal ini telah diresmikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Diketahui jika perubahan tersebut berlaku untuk 13 golongan pelanggan PLN non subsidi.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tersebut mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro yakni kurs, Indonesia Crude rice (ICP), Inflasi serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Bagi pelanggan non subsidi menanggung tarif adjustment yang disesuaikan setiap 3 bulan sekali.

    Dilansir dari informasi resmi Kementerian ESDM (31/12/2025) tarif tenaga listrik Triwulan I tahun 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan Agustus-Oktober 2024.

    Berdasarkan realisasi tersebut, secara akumulasi seharusnya tarif listrik mengalami kenaikan namun diputusan jika pada Triwulan I tahun 2025 tidak mengalami kenaikan atau tetap.

    “Tarif tenaga listrik Triwulan I 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan Agustus hingga Oktober tahun 2024, secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik, namun diputuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2025 adalah tetap yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode Triwulan IV Tahun 2024 sepanjang tidak lain oleh Pemerintah,” tulis ESDM.

    Diketahui jika tarif listrik pada bulan Februari 2025 masih sama tanpa mengalami perubahan.

    Dikutip dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berikut rinciannya:

    – Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh

    – Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    – Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    – Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh

    – Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh

    – Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh

    – Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    – Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    – Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh

    – Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh

    – Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh

    – Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh

    – Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    Harga tarif listrik pelanggan listrik bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, berikut rinciannya:

    – Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh

    – Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh

    – Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352 per kWh

    – Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh

    – Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53 per kWh.

    Sebagai informasi, diskon listrik 50 persen bagi pelanggan dengan batas daya 2.200 VA ke bawah juga masih berlaku sampai bulan Februari 2025.

    Pelanggan pascabayar akan mendapatkan diskon listrik 50 persen dari rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 (yang akan dibayar pada bulan Februari 2025) dan untuk pemakaian bulan Februari 2025 (yang akan dibayar pada rekening bulan Maret 2025).

    Sementara itu, pelanggan listrik prabayar diberikan diskon listrik secara langsung ketika pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025.

    Sehingga masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

  • Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi terobosan hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Namun, Eddy menyampaikan catatan mengenai pentingnya kebijakan ini memperhatikan keekonomian dari produk utamanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat Presiden Prabowo, proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether atau pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi yang terbesar.

    “Ketika menjadi pimpinan Komisi VII DPR dari tahun 2019-2024, saya mendalami proses hilirisasi batubara menjadi DME dan kami terbentur pada kendala utama yakni keekonomian dari produk jadinya,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

    Dia menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk diproses menjadi DME adalah batubara dengan kandungan kalori yang baik sehingga biaya yang dibutuhkan cukup tinggi.

    “Karena feedstock batubara yang digunakan berkalori 4000 – 4200, biaya bahan bakunya relatif tinggi. Sehingga ketika melalui proses produksi menjadi DME, harga barang jadinya menjadi mahal dan bahkan dalam hitungan kami bisa lebih mahal daripada impor LPG. Padahal tujuan kita memproduksi DME adalah justru untuk mensubstitusi penggunaan LPG,” tuturnya.

    Eddy menjelaskan kendala dan perhitungan keekonomian pada saat itu yang membuat kebijakan hilirisasi batubara ini akhirnya tidak berlanjut.

    “Kendala keekonomian ini membuat dua BUMN kita, serta salah satu perusahaan batubara swasta nasional membatalkan investasi dengan perusahaan Airproducts dari Amerika yang memang ahli dalam proses hilirisasi batubara,” ungkapnya.

    Karena itu ke depan, Eddy mengusulkan agar para pengambil kebijakan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan agar keekonomian produk DME lebih murah dibandingkan LPG.

    Kajian ini penting untuk memastikan kebijakan hilirisasi batubara dapat mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

    “Jika impor LPG masih lebih murah dibandingkan produksi DME, ada baiknya kita mengkaji peningkatan kapasitas produksi LPG dalam negeri ketimbang membangun fasilitas produksi DME. Paling tidak hal ini akan mengurangi impor LPG secara signifikan sehingga tidak menguras devisa kita. Jika di masa mendatang teknologi produksi DME menjadi lebih terjangkau, kita bisa melangkah untuk melakukan hilirisasi batubara,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Tren Pendapatan Negara dari PNBP Nonmigas Periode Januari, 2023 Paling Cuan

    Tren Pendapatan Negara dari PNBP Nonmigas Periode Januari, 2023 Paling Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendapatkan sebagian anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, baik dari migas dan nonmigas hingga dividen BUMN untuk memenuhi kebutuhan belanja. 

    Selagi menanti realisasi APBN Kita edisi Januari 2025 yang tak kunjung terbit, tren penerimaan dari PNBP sektor nonmigas nyatanya mengalami tren positif sejak 2019 dan mencapai kenaikan tertinggi pada 2023. 

    Mengutip data dari APBN Kita Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengantongi PNBP nonmigas yang terdiri dari pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perikanan, dan panas bumi, senilai Rp2,55 triliun pada Januari 2019. 

    Terbesar, penerimaan berasal dari pertambangan minerba senilai Rp2,25 triliun, sementara penerimaan dari panas bumi senilai Rp27 miliar. 

    Memasuki periode pandemi Covid-19 atau pada 2020, kinerja PNBP nonmigas tercatat sedikit menurun ke angka Rp2,15 triliun pada Januari atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 15,98% secara year on year (YoY

    Di mana terjadi penurunan harga batu bara acuan (HBA) maupun volume, berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan dan penurunan dana reboisasi akibat depresiasi kurs rupiah, serta akibat perubahan jumlah izin kapal penangkap ikan

    Peningkatan mulai terjadi pada 2021 dengan realisasi PNBP nonmigas mencapai Rp2,9 triliun dan menjadi Rp3,69 triliun pada 2022

    Kemudian PNBP nonmigas naik signifikan ke angka Rp14,56 triliun pada Januari 2023. Sri Mulyani mendapat ‘durian runtuh’ dari pertambangan minerba yang mencapai Rp14,25 triliun atau tumbuh 301,72% YoY

    “Kenaikan ini utamanya disumbang kenaikan HBA yang mengalami kenaikan 92,56%,” sebagaimana tertulis dalam Buku APBN Kita edisi Februari 2023, dikutip pada Kamis (6/3/2025

    Bukan hanya itu, Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel juga meningkat 36,12%. Di samping itu, terbitnya Peraturan Pemerintah No.26/2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM juga mendongkrak penerimaan PNBP sektor Pertambangan Minerba.

    Salah satu ketentuan yang diatur dalam PP tersebut adalah perubahan tarif royalti batubara apabila HBA sama atau lebih besar dari US$90 per ton dari semula 7% menjadi maksimal 13,5% dari harga.

    Pada tahun berikutnya atau Januari 2024, pundi-pundi dari PNBP nonmigas harus menurun ke level Rp9,43 triliun karena penurunan harga mineral dan batu bara.

    Sementara untuk realiasai Januari 2025, masyarakat masih menunggu publikasi hasil setoran dari pertambangan minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. 

    Harga Minerba Turun

    Melihat HBA Januari 2025, rata-rata mengalami kenaikan. HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR pada Januari 2025 naik 1,22% month to month (MtM) menjadi US$124,01 per ton. 

    Selanjutnya, HBA dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$83,95 per ton, naik 2,89% MtM. HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga naik ke level US$52,75 per ton atau menguat 1,87% MtM

    Sementara itu, batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR kembali melemah ke level US$34,7 per ton. Harga acuan itu turun 1,64% dari posisi bulan sebelumnya di angka US$35,28 per ton.

    HMA nikel Januari 2025 dipatok US$15.660/dmt. Kemudian, tembaga US$8.945,3/dmt, kobalt US$24.300/dmt, dan timbal US$2.012,14/dmt.

    Adapun meski mengalami kenaikan secara bulanan, namun harga komoditas minerba nyatanya mengalami penurunan dari Januari 2024

    Lantas, akankah cuan yang disetorkan kepada Sri Mulyani juga akan turun

    Berikut Tren PNBP Nonmigas periode Januari 2019-2024 (Rp, miliar) 

    2024
    2023
    2022
    2021*
    2020
    2019

    Pertambangan Minerba 
    8.800
    14.254
    3.228
    –
    1.912
    2.249

    Kehutanan
    519,34
    307,1
    320,11
    –
    147,4
    194

    Perikanan
    84,34
    1,72
    113,79
    –
    61,5
    62,1

    Panas Bumi 
    26,51
    32,51
    31,41
    –
    25,2
    27,11

    Total 
    9.430
    14.596
    3.693
    2.900
    2.146
    2.550

    Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

    *data tidak ditampilkan

  • Kebijakan Impor & HBA Baru China Bikin Rupiah Tertekan, BI Intervensi Pasar

    Kebijakan Impor & HBA Baru China Bikin Rupiah Tertekan, BI Intervensi Pasar

    Jakarta –

    Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan 0,7% ke level Rp 16.578 per US$ pada Jumat pekan lalu, menyentuh titik terendah sejak April 2020. Pelemahan ini terjadi di tengah kebijakan tarif impor dari Kanada dan Meksiko yang mulai berlaku awal pekan ini.

    Menanggapi kondisi ini, Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi pasar guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valuta asing serta menjaga kepercayaan pasar. Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

    Saat ini, mayoritas mata uang Asia juga menghadapi tekanan akibat kebijakan perdagangan AS serta ketidakpastian terkait arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed). Faktor domestik, termasuk kebijakan ekonomi terbaru, turut meningkatkan sentimen negatif di kalangan investor, yang tercermin dari arus keluar modal sebesar Rp10,33 triliun dalam sepekan terakhir.

    Penolakan China terhadap HBA Baru Berpotensi Menghambat Ekspor Batu Bara

    Berdasarkan riset PT KISI Asset Management, dalam perkembangan sektor energi, beberapa pembeli batu bara asal China menolak implementasi Harga Batubara Acuan (HBA) yang baru. Eksportir batu bara Indonesia pun meminta masa transisi selama enam bulan untuk mengakomodasi perubahan ini, mengingat sosialisasi dan implementasi kebijakan dinilai terlalu cepat.

    Penetapan HBA bertujuan untuk memberikan Indonesia kontrol lebih besar atas harga ekspor batu bara serta menjaga stabilitas harga domestik. Namun, kebijakan ini berpotensi menghambat permintaan dari China, dengan kemungkinan adanya pembatalan atau renegosiasi kontrak oleh pembeli.

    “Jika hal ini terjadi, maka dampaknya dapat berujung pada penurunan volume ekspor dan pendapatan dari sektor batu bara Indonesia,” tulis Ekonom KISI AM Arfian Prasetya Aji.

    BI Sediakan Rp 130 Triliun untuk Program Perumahan Terjangkau

    Bank Indonesia menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp130 triliun. BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

    BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan:

    1. Memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

    2. Menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

    3. Mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi.

    Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi Bank Indonesia. Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen.

    “Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” jelas Arfian.

    (fdl/fdl)

  • Hari Ini Politikus Nasdem Ahmad Ali Diperiksa KPK

    Hari Ini Politikus Nasdem Ahmad Ali Diperiksa KPK

    GELORA.CO -Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 6 Maret 2025.

    Ahmad Ali sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) pada Kamis 27 Februari 2025.

    “Info dari penyidik, saudara AA (Ahmad Ali) sudah memberi konfirmasi ketidakhadiran karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Di-reschedule tanggal 6 Maret 2025,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis 27 Februari 2025.

    Dari jadwal sebelumnya, tim penyidik memanggil Ahmad Ali yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) untuk hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya pada Rabu 26 Februari 2025, tim penyidik KPK telah memeriksa Ketua Umum MPN PP, Japto Soerjosoemarno sebagai saksi selama tujuh jam.

    Pada Selasa 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali. 

    Dari rumah Japto, KPK menyita sebelas mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. 

    Sedangkan dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018.

  • Satgas Pangan Polres Langkat monitoring ketersediaan dan harga bapokting

    Satgas Pangan Polres Langkat monitoring ketersediaan dan harga bapokting

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Satgas Pangan Polres Langkat monitoring ketersediaan dan harga bapokting
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 15:37 WIB

    Elshinta.com – Tim Satgas Pangan Polres Langkat, Polda Sumatera Utara, yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Pandu H.W. Batubara, melakukan monitoring dan pengawasan ketersediaan serta harga bahan pokok penting (bapokting), BBM, dan LPG di wilayah Kabupaten Langkat, Selasa, (4/3). 

    Kegiatan yang melibatkan pejabat dan petugas dari berbagai instansi yakni Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat Iptu Adi Arifin, Analis Bagperindag Kabupaten Langkat Hendra Lubis, Kabid-Disperindag Langkat Ekwin, Perum Bulog Stabat Iwan Setiawan dan Ekonom Langkat Derry, di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga dengan baik. 

    Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo yang didampingi Kasat Reskrim AKP Pandu H.W. Batubara dan Kasi Humas Polres Langkat AKP Rajendra Kusuma menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok agar masyarakat tidak mengalami kesulitan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Kami akan terus melakukan pemantauan bersama instansi terkait guna memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan harga tetap terkendali,” ujar AKBP David seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (5/3). 

    AKBP David Triyo Prasojo mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan akan terus mengawal stabilitas pangan serta melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang mencoba melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok.

    “Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran akan lonjakan harga bahan pokok dan juga tetap bijak dalam berbelanja dan mari bersama-sama kita jaga kestabilan ekonomi,” pungkas AKBP David. 

    Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Pandu H.W Batubara menambahkan bahwa tim satgas pangan melakukan pemantauan langsung di Pasar Baru Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, serta Gudang Bulog di Kompleks Pergudangan Stabat Baru.

    “Dari hasil monitoring, stok bahan pokok masih mencukupi untuk 30 hari ke depan, untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi panic buying,” ungkap AKP Pandu. 

    Dari segi harga, sambung AKP Pandu, sebagian besar bapokting masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, kecuali minyak kita dan cabai merah, yang mengalami sedikit kenaikan harga. Untuk itu, satgas pangan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan harga tetap stabil dan tidak terjadi lonjakan signifikan.

    Sumber : Radio Elshinta