Xcloud.id

Produk: batubara

  • Aspebindo Usul Alokasi 20 PNBP Royalti Minerba untuk Hilirisasi

    Aspebindo Usul Alokasi 20 PNBP Royalti Minerba untuk Hilirisasi

    JAKARTA – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengusulkan 20 persen dari hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) royalti mineral dan batu bara (minerba) digunakan untuk hilirisasi.

    Asal tahu saja, pemerintah diproyeksikan segera menetapkan kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong industrialisasi hilir.

    “Aspebindo mendorong pemerintah agar 20 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) royalti minerba dialokasikan khusus untuk pengembangan industri hilir yang nilainya sekitar Rp28 triliun atau 20 persen dari PNBP minerba tahun 2024,” ujar Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho, Selasa, 25 Maret.

    Alokasi ini, kata dia, diharapkan dapat mendanai pembangunan infrastruktur pendukung seperti pembangunan smelter, kawasan industri hijau, dan jaringan energi terbarukan. Kemudian, riset dan inovasi teknologi pemurnian mineral serta reduksi emisi di sektor pertambangan. Serta, pendidikan dan pelatihan SDM berkompetensi tinggi di bidang pengolahan mineral dan manajemen rantai pasok.

    “Kenaikan royalti harus berbanding lurus dengan komitmen hilirisasi. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah, sementara nilai tambah dinikmati negara lain. Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kenaikan royalti tidak membebani industri, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian bangsa,” terang Fathul.

    Fathul mengatakan, tarif royalti minerba Indonesia masih tetap kompetitif walaupun nanti mengalami kenaikan, asalkan tidak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan negara produsen utama lainnya, seperti Australia, China, India, Filipina, Chile, dan Amerika Serikat.

    “Sebagai perbandingan, untuk tarif royalti batubara di Indonesia ditetapkan berjenjang sesuai dengan range HBA dimana 5 hingga 13,5 persen untuk IUP dan 13,5 hingga 28 persen untuk IUPK,” sambung dia.

    Rencananya pemerintah akan menaikkan tarif sekitar 10 persen dari angka saat ini. Sementara, untuk kenaikan tarif royalti mineral bervariasi sesuai jenis komoditas. Sebagai contoh, kenaikan royalti untuk komoditas bijih tembaga akan naik dari 5 persen menjadi 17 persen , nickel matte dari 2 persen menjadi 6,5 persen dan feronikel dari 2 persen menjadi 7 persen

    “Tarif royalti batubara Indonesia memang lebih tinggi dari negara lain seperti Australia 7 – 15 persen tergantung jenis penambangan dan negara bagian, serta China sekitar 2 – 10 persen. Namun, metode penambangan batubara di Australia dan China banyak tipe underground mining yang berbiaya tinggi sekitar 20 persen dan 60 persen untuk masing-masing negara,” terang dia.

    Sedangkan untuk komoditas seperti nikel, tarif royalti Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain, seperti Australia 5 hingga 7,5 persen untuk nikel olahan.

    Filipina memberlakukan tarif 5 persen untuk nikel ditambah pajak ekspor. Sementara, Chile menerapkan sistem hybrid 1 persen ad valorem ditambah pajak laba progresif 8 hingga 26 persen untuk semua mineral non-tembaga termasuk nikel. Sedangkan, Amerika Serikat, memiliki 3 – 5 persen untuk nikel, tergantung kebijakan negara bagian.

    “Indonesia berada pada posisi strategis dalam penentuan suplai dan harga komoditas dunia, baik batubara sebagai eksportir terbesar di dunia untuk steam coal, dan nikel sebagai negara dengan cadangan tebesar di dunia. Hal ini sejalan dengan ambisi hilirisasi, dimana batubara dan mineral diolah mendapatkan nilai tambah sebelum diekspor,” tandas Fathul Nugroho.

  • Wakil Ketua MPR tekankan prioritas Indonesia bangun ketahanan energi

    Wakil Ketua MPR tekankan prioritas Indonesia bangun ketahanan energi

    “Indonesia akan menguatkan ketahanan energinya dengan mengembangkan sumber energi terbarukan seperti matahari, panas bumi, angin dan juga meningkatkan produksi migas sebagai substitusi impor minyak mentah dan LPG,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, saat menerima kunjungan pimpinan perusahaan migas, menekankan prioritas Indonesia untuk membangun ketahanan energi agar tidak bergantung pada sumber energi impor ke depannya.

    Menurut Eddy, penguatan ketahanan energi diperlukan karena kebutuhan energi dalam negeri masih mengandalkan impor. Padahal, Indonesia diberkahi sumber energi fosil dan terbarukan yang melimpah.

    “Indonesia akan menguatkan ketahanan energinya dengan mengembangkan sumber energi terbarukan seperti matahari, panas bumi, angin dan juga meningkatkan produksi migas sebagai substitusi impor minyak mentah dan LPG,” katanya sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Adapun pada Selasa ini, Eddy menerima kunjungan Regional President Asia Pacific BP Indonesia Kathy Wu dan Country Head Chevron Indonesia Teddy Abrian dalam kesempatan terpisah di Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta.

    Pada kesempatan itu, Eddy mengapresiasi rencana kedua perusahaan migas tersebut dalam mengembangkan bisnis karbon rendah di Indonesia melalui investasi yang bernilai miliaran dolar.

    “Saat ini Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang terbesar di kawasan Asia dan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari sejumlah emiten karbon di Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan sehingga biaya transportasinya terjangkau,” ujarnya pula.

    Menurut dia, pengembangan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) merupakan salah satu potensi investasi besar yang akan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dari aspek penyerapan tenaga kerja dan pendapatan devisa negara.

    “CCS ini nantinya juga akan mendukung upaya Indonesia untuk menurunkan emisi karbon, yakni ketika industri semen, baja, petrokimia, dan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batubara dalam negeri menggunakan teknologi CCS untuk menangkap emisi karbon yang dihasilkannya,” tutur Eddy.

    Ia pun menekankan bahwa transisi energi di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Menuurt dia, transisi energi dilakukan dengan mengembangkan berbagai sumber energi terbarukan dalam negeri, termasuk CCS.

    “Seluruh upaya tersebut dilakukan dengan memprioritaskan ketahanan energi sehingga tidak mungkin kita mengeliminasi penggunaan energi fosil dalam sekejap. Kita lakukan transisi energi secara bertahap sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional terbaru: pada 2035, bauran energi fosil dan terbarukan diproyeksikan akan seimbang,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarif Royalti Bakal Naik, PNBP Sektor Minerba Ditargetkan Capai Rp124,5 Triliun di 2025

    Tarif Royalti Bakal Naik, PNBP Sektor Minerba Ditargetkan Capai Rp124,5 Triliun di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) senilai Rp124,5 triliun pada tahun ini. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113, 54 triliun.

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya, Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, salah satu upaya untuk menggenjot PNBP di sektor minerba yakni dengan meningkatkan jumlah royalti dari hasil penjualan komoditas minerba.

    Wacana kenaikan tarif royalti itu seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. 

    Dalam revisi yang diusulkan pemerintah, besaran kenaikan tarif royalti bijih nikel naik dari sebelumnya single tariff 10% menjadi tarif progresif 14% hingga 19%.  

    Pihaknya telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. Dia bahkan mengaku telah mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan.

    Dari hasil penelaahan laporan keuangan itu, Tri meyakini perusahaan tambang masih mampu jika tarif royalti naik.

    “Kami sudah melakukan perhitungan. Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi. Pada saat evaluasi itu dilakukan itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collaps atau negatif cash flow-nya,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, Kementerian ESDM menargetkan penerimaan total PNBP sektor ESDM pada 2025 sebesar Rp254,49 triliun. Target tersebut lebih besar daripada yang dipatok pada 2024 yang sebesar Rp234,2 triliun.

    Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi setoran PNBP dari ESDM sepanjang 2024 turun 10% secara Year-on-Year (YoY) menjadi Rp269,5 triliun. Namun, angka tersebut masih melampaui target 2024 yang sebesar Rp234,2 triliun.

    Lebih rinci, penerimaan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terhadap PNBP menjadi yang terbesar, yakni mencapai Rp140,5 triliun, minyak dan gas (migas) Rp110,9 triliun, sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar Rp2,8 triliun, dan dari sektor lainnya mencapai Rp15,4 triliun. 

  • Rencana Kenaikan Tarif Royalti, Aspebindo Minta 20% PNBP Minerba untuk Penghiliran

    Rencana Kenaikan Tarif Royalti, Aspebindo Minta 20% PNBP Minerba untuk Penghiliran

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) mengusulkan agar 20% PNBP royalti mineral dan batu bara (minerba) yang masuk ke kas negara dialokasikan untuk percepatan hilirisasi.

    Hal ini diusulkan seiring dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif royalti minerba. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong industrialisasi hilir.

    Wakil Ketua Umum ASPEBINDO Fathul Nugroho mengatakan pemerintah agar mengalokasikan 20% dari PNBP royalti minerba untuk pengembangan industri hilir yang nilainya sekitar Rp28 triliun. 

    Menurutnya, alokasi ini diharapkan dapat mendanai pembangunan Infrastruktur pendukung seperti pembangunan smelter, kawasan industri hijau, dan jaringan energi terbarukan. Kemudian, riset dan inovasi teknologi pemurnian mineral serta reduksi emisi di sektor pertambangan.

    “Serta, pendidikan dan pelatihan SDM berkompetensi tinggi di bidang pengolahan mineral dan manajemen rantai pasok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

    Dia menilai kenaikan royalti harus berbanding lurus dengan komitmen hilirisasi. Artinya, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah, sedangkan nilai tambah dinikmati negara lain. 

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kenaikan royalti tidak membebani industri, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian bangsa,” katanya. 

    Di sisi lain, Fathul berpendapat tarif royalti minerba Indonesia masih tetap kompetitif walaupun nanti mengalami kenaikan. Asalkan, kenaikan itu tidak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan negara produsen utama lainnya, seperti Australia, China, India, Filipina, Chile, dan Amerika Serikat (AS).  

    Sebagai perbandingan, untuk tarif royalti batu bara di Indonesia ditetapkan berjenjang sesuai dengan range harga batu bara acuan (HBA) di mana 5% hingga 13,5% untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan 13,5% hingga 28% untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK). 

    Rencananya, pemerintah akan menaikkan tarif sekitar 10% dari angka saat ini. Sementara, untuk kenaikan tarif royalti mineral bervariasi sesuai jenis komoditas. 

    Sebagai contoh, kenaikan royalti untuk komoditas bijih tembaga akan naik dari 5% menjadi 17% , nickel matte dari 2% menjadi 6,5%, dan feronikel dari 2% menjadi 7%. 

    Adapun tarif royalti batu bara Indonesia memang lebih tinggi dari negara lain seperti Australia yang sebesar 7% higga 15% tergantung jenis penambangan dan negara bagian, serta China sekitar 2% hingga 10%. 

    Namun, metode penambangan batu bara di Australia dan China banyak tipe underground mining yang berbiaya tinggi sekitar 20% dan 60% untuk masing-masing negara. 

    Sedangkan untuk komoditas seperti nikel, tarif royalti Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain, seperti Australia 5% hingga 7,5% untuk nikel olahan. Lalu, Filipina memberlakukan tarif 5% untuk nikel ditambah pajak ekspor. 

    Sementara itu, Chile menerapkan sistem hybrid 1% ad valorem ditambah pajak laba progresif 8% – 26% untuk semua mineral non-tembaga termasuk nikel. Lalu AS memiliki 3% – 5% untuk nikel dan tergantung kebijakan negara bagian.  

    Oleh karena itu, Fathul menilai Indonesia berada pada posisi strategis dalam penentuan suplai dan harga komoditas dunia, baik batu bara dan nikel sebagai negara dengan cadangan terbesar di dunia. 

    “Hal ini sejalan dengan ambisi hilirisasi, dimana batubara dan mineral diolah mendapatkan nilai tambah sebelum diekspor,” tuturnya.

  • Investasi Jangka Panjang, Pandu Sjahrir Pastikan Danantara Sasar Ketahanan Pangan dan Energi – Page 3

    Investasi Jangka Panjang, Pandu Sjahrir Pastikan Danantara Sasar Ketahanan Pangan dan Energi – Page 3

    Pandu Sjahrir bukan hanya seorang investor ulung, tetapi juga seorang pemimpin yang berpengaruh di berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) periode 2018-2021, menunjukkan komitmennya terhadap sektor pertambangan di Indonesia.

    Selain itu, pendidikannya yang mumpuni, meliputi gelar sarjana ekonomi dari Universitas Chicago, magister dari Stanford Graduate School of Business, dan program MBA dari Universitas Tsinghua dengan program ‘One Belt One Road’, menjadi bekal yang kuat dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

    Keberhasilan Pandu Sjahrir dalam dunia bisnis tidak lepas dari latar belakang pendidikannya yang luar biasa. Ia menyelesaikan pendidikan SMA di Phillips Academy Andover, Massachusetts, sebuah sekolah bergengsi di Amerika Serikat. Kombinasi pengalaman praktis dan pendidikan formal yang mumpuni telah membentuknya menjadi seorang pemimpin yang visioner dan strategis.

    Pengalamannya sebagai investor di perusahaan teknologi, khususnya di startup, menunjukkan kecerdasannya dalam melihat potensi masa depan. Investasinya di perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Sea Limited, dan Bukalapak, membuktikan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mendukung perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menghadapi tantangan dan risiko di dunia bisnis yang dinamis.

    Prestasi Pandu Sjahrir juga diakui secara internasional. Pada tahun 2014, ia menerima penghargaan ‘Asia Society Young Leaders Awards’, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada para pemimpin muda di Asia yang menunjukkan potensi besar dan kontribusi signifikan bagi masyarakat.

  • Rencana Tarif Royalti Mineral Naik, Penambang Putar Otak untuk Bertahan

    Rencana Tarif Royalti Mineral Naik, Penambang Putar Otak untuk Bertahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mulai meracik strategi manajemen untuk bertahan dari aspek operasional, komersial, dan finansial di tengah rencana kenaikan tarif royalti mineral. 

    Tarif baru itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang merupakan revisi dari PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PP No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pelaku usaha mendapat sinyal kenaikan tarif royalti mineral dan batubara akan diterbitkan oleh Pemerintah sebelum lebaran ini.

    “Tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan mineral khususnya untuk tetap dapat bertahan dan bertumbuh, sebab tarif PNBP royalti mineral diperkirakan naik sekitar 100-300%,” kata Fathul kepada Bisnis, Senin (24/3/2025). 

    Di satu sisi, Fathul memahami rencana kenaikan tarif tersebut merupakan hak Pemerintah, karena mining rights ada pada Pemerintah. Sedangkan, perusahaan tambang mendapatkan economic rights setelah membayar royalti kepada Pemerintah. 

    Namun, pihaknya berharap kenaikan tarif PNBP tersebut tetap memperhatikan aspirasi perusahaan pertambangan minerba yang mengajukan tarif royalti tidak sampai 2 kali lipat dari sebelumnya.

    “Tetapi, apabila tarif royalti memang naik secara signifikan, maka perusahaan tambang mineral harus segera beradaptasi dan dapat belajar dari perusahaan tambang batubara yang telah mengalami kenaikan tarif royalti tinggi pada tahun 2022,” jelasnya. 

    Dia pun menerangkan, beberapa strategi yang akan dilakukan penambang untuk bertahan yaitu pertama, efisiensi kegiatan operasional penambangan. 

    Adapun, langkah ini perlu ditempuh dengan meningkatkan recovery rate penambangan, sehingga seluruh cadangan mineral dapat diekstraksi dan meminimalkan waste. 

    Selanjutnya, perusahaan tambang mineral dinilai perlu menggeser paradigma dari volume-based ke value-based, yaitu perusahaan fokus pada penambangan mineral kadar tinggi terlebih dahulu. 

    “Mineral dengan kadar rendah hanya akan membebani margin pada saat royalti naik, oleh karena itu perusahaan perlu memprioritaskan blok tambang dengan grade tertinggi terlebih dahulu,” ujar Fathul. 

    Strategi kedua yaitu renegosiasi kontrak jangka panjang pada aspek komersial. Dia menerangkan bahwa perusahaan mineral dapat mengajukan revisi harga di dalam long term contract. 

    “Dengan membuat formula harga misalnya HPP plus margin, plus variable royalti, sehingga tarif royalti dapat dinamis sesuai dengan tarif baru yang berlaku, dengan demikian kenaikan royalti juga ditanggung oleh pembeli,” terangnya. 

    Selanjutnya, strategi ketiga yaitu restrukturisasi utang untuk aspek finansial. Pasalnya, kenaikan royalti tentunya berpotensi menggerus arus kas.

    “Sehingga perusahaan perlu restrukturisasi utang, terutama yang berbunga tinggi, melalu refinancing untuk memperpanjang tenor utang dan menurunkan beban bunga,” pungkasnya. 

  • IHSG Anjlok Lagi! Ini Rekomendasi Saham Potensial untuk Perdagangan Senin, 24 Maret 2025

    IHSG Anjlok Lagi! Ini Rekomendasi Saham Potensial untuk Perdagangan Senin, 24 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok, menambah tekanan bagi para investor. Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, mengingatkan bahwa secara teknikal IHSG masih rawan terkoreksi lebih dalam.

    “Hal tersebut akan terjadi apabila IHSG break dari 6.011,” ucapnya. 

    Didit, panggilan akrabnya, memprediksi IHSG berpotensi bergerak di area support 6.011 hingga 5.938 dan resistance di kisaran 6.445 hingga 6.557.

    Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

    PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

    Koreksi: 8,92% ke level 1.940 Rekomendasi: Buy on Weakness Target Harga: 2.080 – 2.250 Stoploss: Di bawah 1.785

    PT Avia Avian Tbk (AVIA)

    Koreksi: 2,42% ke level 404 Rekomendasi: Buy on Weakness Target Harga: 418 – 450 Stoploss: Di bawah 336

    PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

    Koreksi: 7,17% ke level 1.035 Rekomendasi: Speculation Buy Target Harga: 1.070 – 1.120 Stoploss: Di bawah 935

    PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA)

    Koreksi: 9,70% ke level 605 Rekomendasi: Speculation Buy Target Harga: 660 – 715 Stoploss: Di bawah 535
    Rekomendasi Saham Indo Premier Sekuritas

    IHSG dinilai berada dalam tren bearish setelah anjlok 4% sepanjang pekan 17-21 Maret 2025. Community & Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas, Angga Septianus, mengingatkan IHSG telah masuk teritori bearish setelah turun lebih dari 20% dari titik tertinggi pada 19 September 2024.

    Buy on Pullback PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)
    Sentimen: Potensi kenaikan harga minyak global dan migrasi pelanggan dari Pertamina ke AKRA Buy on Breakout PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR)
    Sentimen: Kenaikan produksi dan penjualan batubara metalurgi Buy United Tractors Tbk (UNTR)
    Sentimen: Kenaikan pendapatan dari bisnis emas dan mineral lainnya Saham Incaran Investor Mirae Asset Sekuritas

    Pada perdagangan Jumat 21 Maret 2025, investor Mirae Asset memborong tiga saham unggulan di tengah pelemahan IHSG:

    BBCA (Bank Central Asia)

    Frekuensi beli: 13.837 kali Net volume: 231.134 lot Net buy: Rp185 miliar

    BBNI (Bank Negara Indonesia)

    Frekuensi beli: 6.232 kali Net volume: 183.145 lot Net buy: Rp71 miliar

    BMRI (Bank Mandiri)

    Frekuensi beli: 4.310 kali Net volume: 53.508 lot Net buy: Rp24 miliar

    Dengan IHSG yang masih berada di tekanan bearish, para investor diimbau untuk lebih berhati-hati dan memanfaatkan strategi buy on weakness maupun speculation buy pada saham-saham berpotensi rebound. Tetap cermati sentimen global, terutama data inflasi AS dan pergerakan rupiah terhadap dolar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mengakhiri Ketergantungan pada Energi Bersubsidi

    Mengakhiri Ketergantungan pada Energi Bersubsidi

    loading…

    Sampe L. Purba. Foto/Istimewa

    Sampe L. Purba
    Peneliti Senior pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis, Alumni PPRA Lemhannas RI

    SELAMA bertahun-tahun, wacana energi terbarukan terus didorong sebagai solusi utama bagi ketahanan energi nasional. Namun, kenyataannya, banyak dari sumber energi terbarukan masih belum viable secara ekonomi, memiliki keterbatasan infrastruktur, dan bergantung pada subsidi yang besar. Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, terutama batubara , yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan energi nasional secara lebih realistis dan berkelanjutan.

    Swasembada energi bukan hanya tentang transisi ke energi hijau, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap energi yang terjangkau dan dapat diandalkan. Untuk itu, pemanfaatan briket batubara emisi terkendali dapat menjadi solusi strategis guna mengurangi ketergantungan pada energi bersubsidi dan menciptakan ketahanan energi yang lebih mandiri.

    Garis Kemiskinan dan Akses EnergiBadan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp 583.000 per kapita per bulan atau sekitar 1,19 dolar AS per hari. Sementara itu, menurut standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas (UMIC), batas kemiskinan adalah 6,85 dolar AS per hari. Perbedaan standar ini menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan harus dilihat dalam konteks lokal, termasuk faktor daya beli dan intervensi kebijakan pemerintah seperti subsidi energi.

    Subsidi energi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak kemiskinan energi. Pada tahun 2025, total subsidi energi yang mencakup LPG, BBM, dan listrik diperkirakan mencapai Rp 203,41 triliun, meningkat dari Rp 108,84 triliun pada tahun 2020. Meskipun program subsidi ini belum sepenuhnya tepat sasaran, mereka tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap energi. Namun, ketergantungan terus-menerus pada subsidi energi bukanlah strategi yang berkelanjutan. Diperlukan solusi alternatif yang lebih mandiri dan tidak membebani anggaran negara secara terus-menerus.

    Kondisi Demografi dan Tantangan PembangunanIndonesia menghadapi tantangan demografi yang signifikan. Dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48%, setiap 100 penduduk usia produktif [14 – 65 tahun] harus menanggung 48 orang usia non-produktif. Di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, angka ini bahkan mencapai 60%. Kondisi ini menambah beban ekonomi dan menuntut adanya investasi besar dalam sektor energi dan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas nasional. Apabila Negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja kepada usia produktif, maka bonus demografi ini akan berpotensi menjadi beban demografi atau bencana demografi.

    Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan swasembada energi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi, yaitu sekitar 6,33%. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1% lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya yang memiliki ICOR sekitar 4-5%. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan investasi dan efisiensi energi yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

    Pembangunan sektor energi yang inklusif tidak hanya bertujuan meningkatkan ketersediaan energi tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Pengembangan energi terbarukan, seperti biogas dari limbah pertanian dan tenaga surya untuk desa-desa terpencil, dapat menjadi solusi ganda dalam meningkatkan akses energi dan mendorong ekonomi lokal. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan investasi besar, memiliki keterbatasan teknologi, dan belum mampu menggantikan kebutuhan energi dalam skala besar. Oleh karena itu, solusi berbasis energi fosil yang lebih terkontrol, seperti briket batubara emisi rendah, bisa menjadi alternatif yang lebih realistis.

    Pemanfaatan Briket Batubara: Solusi dan Strategi KebijakanSelain mengandalkan subsidi dan elektrifikasi, salah satu alternatif solusi yang dapat diperkenalkan adalah pemanfaatan briket batubara sebagai sumber energi rumah tangga. Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar, dengan produksi tahunan mencapai 836 juta ton, di mana sekitar 60% merupakan low-rank coal yang ideal untuk diolah menjadi briket. Sebagian besar batubara ini diekspor dalam bentuk bulk, sementara konsumsi domestik, baik untuk industri maupun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mencapai sekitar 233 juta ton per tahun untuk kebutuhan domestik dan 555 juta ton untuk ekspor.

    Briket batubara memiliki beberapa keunggulan, seperti ketersediaan melimpah, harga terjangkau, serta kemudahan distribusi yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang masih bergantung pada subsidi, briket batubara dapat memberikan solusi energi yang lebih mandiri dan efisien bagi masyarakat miskin. Namun, tantangan utama dalam penggunaannya adalah emisi CO2 dan polusi udara yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan efisiensi pembakaran, seperti penggunaan adsorben karbon, teknologi gasifikasi skala kecil, serta desain tungku yang lebih ramah lingkungan.

    Pemerintah dapat mendorong riset dan investasi dalam pengembangan briket batubara yang lebih bersih, sekaligus memperkenalkan program subsidi atau insentif untuk rumah tangga yang beralih menggunakan briket sebagai alternatif LPG dan listrik. Dengan strategi ini, ketahanan energi dapat lebih terjamin tanpa terlalu bergantung pada subsidi bahan bakar impor.

    Beberapa strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan briket batubara antara lain:
    • Pengembangan infrastruktur distribusi briket batubara, sehingga dapat menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik atau distribusi LPG.
    • Insentif bagi industri kecil dan menengah untuk memproduksi briket batubara berkualitas tinggi yang rendah emisi.
    • Dukungan riset dan pengembangan teknologi pembakaran bersih, sehingga briket batubara menjadi lebih ramah lingkungan dan efisien.
    • Kampanye edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai penggunaan briket batubara, agar mereka memahami manfaat dan cara penggunaannya secara optimal.
    • Perbandingan biaya antara briket batubara dan energi terbarukan, untuk menunjukkan bahwa briket lebih feasible secara ekonomi bagi rumah tangga menengah ke bawah dan industri kecil.

    Mewujudkan swasembada energi tidak hanya tentang meningkatkan produksi dan efisiensi energi, tetapi juga tentang memastikan bahwa energi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Alih-alih terus bergantung pada subsidi energi atau mengejar solusi energi hijau yang belum sepenuhnya siap, Indonesia perlu mempertimbangkan solusi yang lebih realistis dan mandiri, seperti pemanfaatan briket batubara emisi rendah.

    Dengan strategi yang berbasis data dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan sekaligus mengurangi kemiskinan. Tantangan ini memang kompleks, tetapi dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menuju kemandirian energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    (zik)

  • 500 Rumah Gratis Adaro Bagi MBR Dibangun, Dukung Program Pemerintah – Page 3

    500 Rumah Gratis Adaro Bagi MBR Dibangun, Dukung Program Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Grup Adaro memulai pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direncanakan dibagun di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

    Keberadaan rumah ini sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis (20/3/2025).

    Acara ini dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

    Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengaku percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

    “Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro,” kata dia.

    Dikatakan hal ini sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikian rumah yang layak.

    “Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” tambahnya.

    Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

  • kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.c

    Sri Mulyani: kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Maret 2025 – 07:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Sumber : Antara