Xcloud.id

Produk: batubara

  • Jokowi Lapor ke Polisi Soal Ijazah, Roy Suryo Didukung Sejumlah Aktivis

    Jokowi Lapor ke Polisi Soal Ijazah, Roy Suryo Didukung Sejumlah Aktivis

    GELORA.CO – Mantan Menpora, Roy Suryo Cs mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis, dan warga atas pelaporan terkait tudingan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Deklarasi dukungan itu dilakukan Gedung Joang, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Pantauan di lokasi, turut hadir di antaranya Said Didu dan Marwan Batubara dalam deklarasi dukungan yang ditujukan kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Ketiganya sempat dilaporkan juga oleh warga yang mengatasnamakan relawan Jokowi.

    Roy Suryo tampak santai selama deklarasi dukungan itu. Ia bahkan tersenyum menanggapi berbagai dukungan yang datang kepadanya.

    Dalam kesempatan deklarasi itu, mereka juga tetap mendesak agar dilakukan audit forensik dari ijazah yang dimiliki Joko Widodo. 

    Sementara itu di sisi lain Jakarta, Jokowi telah tiba di Polda Metro Jaya. Jokowi hadir di SPKT Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya untuk melaporkan tudingan ijazah palsu.

  • Daftar Terbaru April 2025 Tarif Listrik per kWh Golongan Non-subsidi

    Daftar Terbaru April 2025 Tarif Listrik per kWh Golongan Non-subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif listrik, khususnya untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi, pada periode April-Juni 2025 atau Triwulan II 2025 ini tidak mengalami kenaikan dan masih sama seperti tarif pada periode sebelumnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tidak naiknya tarif listrik periode ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat serta mendorong daya saing usaha di dalam negeri.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/4/2025).

    Selain itu, untuk tarif tenaga listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Adapun, tarif tenaga listrik Triwulan II tahun 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan November 2024 hingga Januari 2025, di mana secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

    Sebelumnya, pemerintah memberikan stimulus biaya listrik yang merupakan bagian dari paket insentif di bidang ekonomi berupa diskon 50% biaya listrik kepada pelanggan Rumah Tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA pada bulan Januari dan Februari 2025.

    “Diskon biaya listrik 50 persen telah berakhir pada 28 Februari 2025. Sejak 1 Maret 2025 tarif listrik Rumah Tangga daya sampai dengan daya 2.200 VA sudah kembali normal. Tarif normal atau tetap ini berlanjut di Triwulan II 2025,” ujar Bahlil.

    Kementerian ESDM terus mendorong PT PLN (Persero) agar selalu melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan terus menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

    Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non-subsidi selama Triwulan II 2025:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    (mkh/mkh)

  • Pertumbuhan PDB Industri Melandai sejak 2023, Bukti Daya Beli Lesu

    Pertumbuhan PDB Industri Melandai sejak 2023, Bukti Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari sektor industri terpantau melandai sejak 2023. Padahal, lapangan usaha ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, meramalkan pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%.

    Proyeksi tersebut nyatanya sama dengan realisasi pertumbuhan PDB industri pada 2019 yang saat ini juga berada di angka 3,8%.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). 

    Angka tersebut lebih rendah dari realisasi 2023 yang tumbuh sebesar 4,64% maupun pada 2022—kala itu ekonomi mulai pulih dari Covid-19—yang mencapai 4,89%.

    Secara terperinci, pertumbuhan tertinggi pada 2024 berasal dari industri logam dasar sebesar 13,34%. Realisasi itu bahkan lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 14,17% maupun pada 2022 yang berada di level 14,8%.

    Sementara industri yang cukup tertekan pada tahun lalu adalah industri alat angkutan yang pertumbuhannya negatif 2,1%. Berbanding terbalik dengan 2023 yang tumbuh hingga 7,63%.

    Secara umum, proyeksi melambatnya sektor industri tersebut turut tercermin dalam data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia.

    Tren penurunan kinerja dari Industri Furnitur diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II/2025, menuju zona kontraksi di level 47,8% dari 52,95% pada kuartal I/2025. 

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi—yang hasil outputnya menjadi komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat—masih di level kontraksi sebesar 49,27% pada kuartal I/2025. Kontraksi yang lebih dalam diperkirakan terjadi pada kuartal berikutnya, menjadi 46,5%.

    Meski demikian, secara umum kinerja industri pengolahan diperkirakan tetap terjaga pada fase ekspansif di level 51,92%.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pelemahan terlihat pada sejumlah indikator lapangan usaha, selain dipicu kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump yang mengganggu perdagangan global. 

     “Kalau proyeksi indikator-indikator ini menurun maka ada sinyal perlambatan pada sektor riil, seperti pada manufaktur, hal ini salah satunya disebabkan karena melambatnya indikator dari sisi konsumsi [daya beli],” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar sebagai aspek penting yang diperlukan industri juga tertekan.

    Heri juga melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan. 

    “Berbagai faktor pendukung yang memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” lanjutnya. 

     Adapun, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini.

    Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020

    2019
    2020
    2021
    2022
    2023*
    2024**

    Industri Pengolahan/Manufacturing
    3,8
    -2,93
    3,39
    4,89
    4,64
    4,43

    Industri Batubara dan Pengilangan Migas
    -1,11
    -6,81
    0,57
    3,72
    4,16
    1,04

    Industri Makanan dan Minuman
    7,78
    1,58
    2,54
    4,9
    4,47
    5,9

    Industri Pengolahan Tembakau
    3,36
    -5,78
    -1,32
    -2,34
    4,8
    3,49

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
    15,35
    -8,88
    -4,08
    9,34
    -1,98
    4,26

    Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
    -0,99
    -8,76
    7,76
    9,36
    -0,34
    6,83

    Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

    -4,55
    -2,16
    -3,71
    0,59
    1,2
    2,79

    Industri Kertas dan Barang dari Kertas
    8,86
    0,22
    -2,89
    3,71
    4,52
    2,61

    Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
    8,48
    9,39
    9,61
    -,69
    0,11
    5,86

    Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik
    -5,5
    -5,61
    1,08
    -4,1
    -3,63
    1,75

    Industri Barang Galian bukan Logam
    -1,03
    -9,13
    0,89
    -2
    4,11
    -0,6

    Industri Logam Dasar
    2,83
    5,87
    11,5
    14,8
    14,17
    13,34

    Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

    -0,51
    -5,46
    -1,62
    6,71
    13,67
    6,16

    Industri Mesin dan Perlengkapan
    -4,13
    -10,17
    11,43
    11,37
    -0,03
    -0,42

    Industri Alat Angkutan
    -3,43
    -19,86
    17,82
    10,67
    7,63
    -2,1

    Industri Furnitur
    8,35
    -3,36
    8,16
    -1,99
    -2,04
    2,07

    Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

    5,17
    -0,88
    -1,64
    6,08
    -2,1
    3,54

    Sumber: BPS

    *angka sementara 

    **angka sangat sementara

  • PP Nomor 19 Tahun 2025 soal Tarif PNBP Mineral dan Batu Bara Mulai Berlaku, Bagaimana Penerapannya? – Halaman all

    PP Nomor 19 Tahun 2025 soal Tarif PNBP Mineral dan Batu Bara Mulai Berlaku, Bagaimana Penerapannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  19 Tahun 2025 mulai berlaku secara efektif sejak kemarin, Sabtu (26/4/2025), setelah sebelumnya diundangkan pada 11 April 2025.

    PP Nomor 19 Tahun 2025 ini menggantikan PP Nomor 22 Tahun 2022 dan mencabut keberlakuan peraturan tersebut.

    Meskipun demikian, peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 22 Tahun 2022 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2025.

    PP Nomor 19 Tahun 2025 mengatur penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara.

    Secara khusus peraturan ini mencakup pengaturan mengenai kenaikan royalti pada sektor mineral dan batu bara. 

    Dalam hal ini, PP Nomor 19 Tahun 2025 menetapkan penyesuaian tarif untuk komoditas seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, platina, dan timah.

    Penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal negara serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    “Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal negara serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar pejabat Kementerian ESDM. 

    Kebijakan ini akan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ESDM serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

    Pasal 1 PP Nomor 19 Tahun 2025 menjelaskan bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM berasal dari penerimaan yang meliputi:

    a). Pemanfaatan sumber daya alam
    b). Pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral
    c). Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi
    d). Denda administratif
    e). Penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.

    Selanjutnya, Pasal 3 PP tersebut mengatur mengenai pengenaan royalti pada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. 

    Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat dikenakan royalti sebesar 0 persen untuk volume batu bara, dengan ketentuan tertentu yang akan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Persetujuan dari Menteri Keuangan juga dibutuhkan untuk penerapan tarif royalti 0 persen ini.

    Tanggapan Asosiasi

    Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menyambut baik kebijakan yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2025 ini.

    Wakil Ketua Bidang Hukum Aspebindo Ahmad Balya menilai peraturan ini lebih  mengakomodasi fluktuasi harga komoditas global yang dinamis. 

    “Peraturan ini sesuai dengan prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal ini tentu akan mendukung kemajuan pembangunan nasional,” ujar Ahmad Balya.

    Ahmad Balya juga menambahkan bahwa kebijakan ini dapat membantu menciptakan kestabilan dan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mendorong pertumbuhan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Dengan berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2025, diharapkan sektor energi dan sumber daya mineral dapat terus berkembang dengan baik dan mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

     

     

  • Gubernur DKI imbau warga padamkan lampu nanti malam sambut Hari Bumi

    Gubernur DKI imbau warga padamkan lampu nanti malam sambut Hari Bumi

    Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Lebaran Betawi 2025 di Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Gubernur DKI imbau warga padamkan lampu nanti malam sambut Hari Bumi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga untuk berpartisipasi menyambut Hari Bumi dengan cara  memadamkan lampu selama satu jam pada pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.

    “Kami harap hari ini (26/4) jam 20.30 sampai dengan 21.30 WIB, lampu mohon dimatikan, dipadamkan,” ujar Pramono di Jakarta, Sabtu.

    Pramono mengatakan pemadaman lampu selama sejam dalam peringatan Hari Bumi sesuai dengan instruksi gubernur periode sebelumnya. Dia mengaku manut pada instruksi itu.

    “Sebagai bagian dari diri kita bersama untuk merawat bumi ini. Saya sudah menginstruksikan di dalam internal balai kota untuk segera disosialisasikan,” kata dia.

    Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan pemadaman nantinya dilakukan di jalan protokol dan jalan arteri di lima wilayah. Adapun jalan protokol dan arteri yang akan dilakukan pemadaman selama satu jam pada 26 April 2025, yakni Jakarta Pusat meliputi Jalan Sudirman (Dukuh Atas sampai Gedung Sampoerna Strategic) dan Jalan MH Thamrin.

    Kemudian, Jalan Medan Merdeka (kecuali Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden) Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balai Kota dan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya Jakarta Utara termasuk Jalan Yos Sudarso, Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

    Wilayah Jakarta Barat meliputi Jalan Daan Mogot, Jalan Kembangan Raya (depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat) dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Lalu Jakarta Timur, yakni Jalan Dr Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

    Sementara di Jakarta Selatan, yakni Jalan Prapanca Raya, Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman (Gedung Sampoerna Strategic-Patung Pemuda) dan Jalan Rasuna Said. Pemadaman juga meliputi seluruh bangunan atau gedung Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk gedung swasta, komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan apartemen.

    Asep mengatakan, aksi ini merupakan bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Jakarta.

    “Pemadaman lampu selama satu jam ini mampu memberikan dampak nyata seperti penghematan konsumsi listrik, efisiensi ekonomi serta penurunan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim,” kata dia.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut bauran pembangkit listrik pada tahun 2022 masih berasal dari pembangkit batubara yakni di atas 40 persen.

    Sumber : Antara

  • Ekonom Sarankan Pemerintah Buka Keran Impor Gas Bumi demi Atasi Kesenjangan Pasokan – Halaman all

    Ekonom Sarankan Pemerintah Buka Keran Impor Gas Bumi demi Atasi Kesenjangan Pasokan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah disarankan membuka opsi impor gas bumi sebagai solusi sementara mengatasi kesenjangan pasokan dan kebutuhan gas bumi di dalam negeri.

    Usulan tersebut disampaikan menyikapi desakan para pelaku industri terutama non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu) karena ketersediaan gas pipa yang ada di tengah menurunnya pasokan dari hulu akibat natural declining diprioritaskan kepada industri penerima program HGBT atau PGBT.
     
    Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, opsi impor ini sebagai salah satu solusi selain realokasi gas ekspor untuk domestik. ”Keduanya sama-sama dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi saat ini,” ucapnya kepada wartawan.
     
    Membuka opsi impor gas bumi ini, menurutnya, penting untuk dilakukan dalam rangka mencari harga terbaik untuk para pengguna gas bumi terutama industri di dalam negeri. Sebab terdapat potensi harga yang cukup tinggi dari realokasi gas ekspor karena sudah ditentukan penggunaannya sejak awal.
     
    ”Ya berikan saja kebebasan kalau misalnya harga gas dalam negeri tadi lebih mahal dan impor bisa lebih murah ya silakan. Jadi berlaku saja kondisi demand and supply yang ada di pasar kalau gas milik Indonesia tadi (realokasi) dijual dengan harga ekspor misalnya,” sarannya. 

     
    Hal terpenting adalah pelaku impornya harus institusi yang bisa mengukur antara pasokan dengan kebutuhan.

    Sebab dengan begitu, lanjut Fahmy, solusi impor akan bersifat strategis karena bisa menjangkau kebutuhan seluruh pelanggan terutama industri dan relevan dengan semangat ketahanan energi nasional.
     
    Selain itu, Fahmy menegaskan, opsi impor ini bersifat solusi antara atau bersifat tidak tetap sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan pasokan.

    ”Sumber gas alam atau gas bumi Indonesia itu kan besar sekali. Bahkan ada Blok Masela yang disebut gas abadi. Hanya saja belum dioptimalkan karena sumbernya jauh dan belum ada infrastruktur penyalurnya,” terangnya.

     

    Fahmy Radhi meminta kepada pemerintah supaya secara bersamaana harus tetap memerioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas bumi nasional sehingga nantinya bisa memenuhi kebutuhan dari sumber di dalam negeri.

    ”Ini tidak bisa hanya dibangun swasta. Dia seperti jalan tol, pakai APBN. Maka infrastruktur adalah keniscayaan dan harus jadi prioritas apalagi untuk mendukung target pemerintah yaitu swasembada energi,” tegasnya.
     
    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira meminta kesenjangan pasokan gas bumi untuk industri bisa segera diatasi.

    Di tengah penurunan pasokan dari hulu, ketersediaan gas pipa yang ada diprioritaskan kepada industri penerima program HGBT sehingga industri lain harus menerima sisanya.
     
    Adapun untuk menutupi kekurangan pasokan gas, industri non-PGBT harus membayar harga lebih mahal sehingga terjadi kenaikan biaya produksi. ”Situasi ini tidak adil. Pelanggan non-PGBT bukan penyebab kelangkaan gas tetapi justru harus menanggung seluruh beban kenaikan harga. Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak mengatasi kekurangan pasokan gas dalam negeri,” ujarnya, baru-baru ini.
     
    Salah satu solusi yang diusulkan adalah realokasi gas ekspor untuk domestik. Sebab yang terpenting, kata Anggawira, terdapat kebijakan ketahanan energi yang lebih adil dan proporsional bagi seluruh pelanggan serta memastikan kepastian pasokan dengan harga yang wajar untuk kelangsungan industri.

    Laporan: Yudho Winarto | Sumber: Kontan

  • Kementerian ESDM Wawancara 5 Calon Dirjen Migas Baru, Siapa Saja? – Page 3

    Kementerian ESDM Wawancara 5 Calon Dirjen Migas Baru, Siapa Saja? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) tengah melakukan seleksi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, alias Dirjen Migas baru. Sebanyak 5 kandidat telah menjalani proses penyeleksian dalam bentuk wawancara.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan, dirinya bersama Plt Dirjen Migas Tri Winarno telah melakukan tahap wawancara kepada masing-masing kandidat baru tersebut. 

    “Jadi kita wawancara masing-masing setengah jam. Nanti kita lihat hasil kombinasinya, antara wawancara, makalah sama asesmen,” kata Dadan di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Tahap wawancara tersebut turut melibatkan lima anggota panitia seleksi (pansel) dari berbagai instansi. Kelima anggota tersebut lantas menanyakan akan dibawa ke mana nasib Ditjen Migas ke depannya. 

    “Ada lima anggota pansel, lima pewawancara. Kalau dari Plt Dirjen Migas bertanya bagaimana memastikan target pak Menteri, Presiden bisa terlaksana. Dari PANRB ditanya bagaimana reformasi, tata kelola,” beber Dadan. 

    Adapun kelima kandidat Ditjen Migas terbaru ini seluruhnya berasal dari internal Kementerian ESDM. Sebanyak tiga di antaranya merupakan sosok yang kini berkiprah di lingkup Ditjen Migas, sementara dua lainnya berasal dari bagian Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. 

    Berikut daftar 5 calon Dirjen Migas Kementerian ESDM terbaru:

    1. Inspektur II di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Alimuddin Baso

    2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq

    3. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM, Laode Sulaeman

    4. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Mirza Mahendra

    5. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Noor Arifin Muhammad

    Sebelumnya, posisi Ditjen Migas diisi oleh Tri Winarno selama dua bulan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Menggantikan Achmad Muchtasyar yang mundur setelah adanya kasus korupsi besar-besaran yang menimpa PT Pertamina Patra Niaga. 

     

  • ASPEBINDO Jajaki Kerjasama dengan Perhutani Budidayakan Tanaman Energi – Halaman all

    ASPEBINDO Jajaki Kerjasama dengan Perhutani Budidayakan Tanaman Energi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menggelar pertemuan audiensi dengan Perum Perhutani untuk menjajaki kerjasama optimalisasi tanaman energi untuk PLTU dan lingkungan.

    Sekjen ASPEBINDO Made Nugraha Jaya Wardana menyatakan, kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan ketersediaan energi.

    “Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi, serta mengurangi dampak buruk bagi lingkungan,” ujarnya dikutip Kamis, 24 April 2025.

    Ketua Bidang 5 Transisi Energi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ASPEBINDO Eka Lestari Sinaga mengatakan, asosiasinya berkomitmen meningkatkan penggunaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    “Kami berharap kerja sama ini dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan ketersediaan energi,” kata Eka Lestari yang juga direktur utama PT  Esa Maha Karya Tunggal.

    Dewanto, Kepala Bidang Perencanaan SDH Perum Perhutani menyatakan perusahaannya sangat mendukung kerja sama ini.

    “Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan ketersediaan energi, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Direktur Pengembangan & Perencanaan Perum Perhutani Endung Trihartaka menambahkan, Perhutani siap meningkatkan penggunaan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    “Kami berharap nantinya selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi, bersama ASPEBINDO juga dapat bekerjasama dalam hal ekspor produk industri kayu,” kata Endung.

    Lima Strategi Jaga Momentum Hilirisasi

    Mengutip Kontan, ASPEBINDO sebelumnya telah mengajukan lima strategi untuk menjaga momentum hilirisasi nasional, pertama, diversifikasi mitra strategis. 

    Pemerintah disarankan menjajaki kembali kerja sama dengan produsen global seperti Tesla, Eramet, dan Bosch, disertai insentif fiskal yang lebih menarik.

    Kedua, reformasi regulasi investasi, penyederhanaan perizinan dan penyediaan lahan industri harus dipercepat. Ini sejalan dengan program Ease of Doing Investment yang diinisiasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Ketiga, penguatan sinergi nasional, IBC didorong membentuk joint venture bersama swasta nasional besar. Keempat, pemanfaatan surplus listrik 35 GW. Kelebihan pasokan dari program 35.000 MW diusulkan dialokasikan ke kawasan industri baterai dengan tarif khusus, guna menekan biaya produksi.

    Kelima, negosiasi tarif global. Indonesia perlu mendorong negosiasi dagang bilateral untuk menanggapi tarif impor baterai AS yang mencapai 32 persen, sekaligus menawarkan paket investasi hijau berbasis nikel.

    Aspebindo juga mendorong alokasi anggaran khusus sebesar 20?ri Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba untuk mendukung percepatan hilirisasi, yang nilainya bisa mencapai Rp37 triliun hingga Rp40 triliun per tahun.

    Meski kehilangan mitra strategis, Aspebindo menegaskan hilirisasi tetap menjadi prioritas nasional.

    Sebagian artikel ini dikutip dari Kontan

     

     

     

  • ESDM Klaim AI Tekan Biaya dan Tingkatkan Keselamatan di Pertambangan

    ESDM Klaim AI Tekan Biaya dan Tingkatkan Keselamatan di Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin krusial dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan pelaku industri mulai menyadari bahwa AI merupakan jawaban untuk menekan biaya operasional sekaligus menciptakan operasi tambang yang lebih berkelanjutan.

    “AI itu ya, tadi kan udah jelas sekarang di sini aja banyak teman-teman bisa melihat bagaimana teknologi itu bisa sangat meningkatkan efisiensi,” kata Rita setelah menghadiri Indonesia AI Day for Mining Industry 2025, Kamis (24/4/2025).

    Rita memahami pada tahap awal penerapan teknologi AI memang membutuhkan investasi besar dan dikelola secara maksimal.

    Namum, manfaat dari investasi tersebut bakal akan dirasakan oleh pelaku industri pertambangan dalam jangka panjang.

    “Kayaknya sekarang hampir semua tambang, terutama tambang-tambang besar itu sudah mulai lah ya memikirkan bagaimana menggunakan teknologi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menilai kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar sebagai katalis dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja di sektor pertambangan. 

    Presiden Direktur AMMAN, Rachmat Makkasau, mengatakan bahwa transformasi digital sudah mulai dijalankan di perusahaan, termasuk dalam mengintegrasikan AI ke dalam berbagai lini operasional tambang.

    “melihat bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi katalis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional serta keselamatan kerja,” ujar Rachmat.

    Namun, Rachmat menekankan bahwa adopsi teknologi canggih seperti AI tidak dapat dilakukan secara instan. 

    Tantangan seperti integrasi data dari berbagai sistem, kesiapan infrastruktur digital, hingga adaptasi dari tim di lapangan memerlukan proses bertahap dan pembelajaran berkelanjutan.

    “Hal ini membutuhkan proses pembelajaran yang tidak bisa instan,” tuturnya.

    AMMAN, lanjut Rachmat, memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia.

    Lebih lanjut, Rachmat menyebut keberadaan AI bisa membantu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh AMMAN semakin bijak dalam mengambil keputusan yang berbasis data.

    “Sehingga AI bisa menjadi pendukung, bukan pengganti SDM,” pungkasnya.

  • PLTA Batang Toru operasi akhir 2025 pasok jaringan Sumatera

    PLTA Batang Toru operasi akhir 2025 pasok jaringan Sumatera

    Medan (ANTARA) – Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai beroperasi akhir 2025 untuk memasok listrik ke jaringan interkoneksi Sumatera.

    PLTA yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) ini memiliki kapasitas terpasang total 510 MegaWatt (MW), dengan pengoperasian tahap awal mencakup satu unit turbin berkapasitas 127,5 MW.

    “Tiga unit turbin lainnya akan menyusul beroperasi secara bertahap,” ujar Expert Sipil Bangunan Air PT NSHE Hadi Susilo di Kota Sipirok, Kamis.

    Hadi mengatakan proyek strategis nasional senilai Rp21 triliun ini akan menjadi sumber energi hijau baru itu, dan pekerjaan konstruksi sudah mencapai 96 persen.

    Lebih lanjut, ia mengatakan untuk unit pertama, pihaknya menargetkan mulai uji coba pada Juli dan resmi beroperasi di akhir tahun ini.

    Dibangun di atas lahan genangan seluas hanya 101 hektare, PLTA Batang Toru diklaim sebagai salah satu PLTA paling efisien dalam pemanfaatan ruang di Indonesia.

    Dengan efisiensi penggunaan lahan yang tinggi, proyek ini disebut mampu menghasilkan dampak lingkungan yang minimal dibandingkan proyek sejenis.

    “Dari sisi kelayakan, nilai ekonomi proyek ini sangat positif. Energi yang dihasilkan akan masuk ke jaringan tegangan tinggi PLN dan menggantikan sebagian pembangkit diesel dan batubara yang kurang ramah lingkungan,” ucap Hadi.

    Selain berfungsi sebagai penyedia energi bersih, PLTA Batang Toru dirancang untuk merespons beban puncak secara cepat, menjadikannya solusi strategis untuk ketahanan energi wilayah Sumatera.

    Proyek itu sebelumnya sempat menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu lingkungan dan akses lokasi yang sulit. Tapi dengan kemajuan saat ini, PLTA Batang Toru menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang berkelanjutan tetap dapat tercapai.

    “Dengan dimulainya operasi unit pertama pada akhir 2025, PLTA Batang Toru diharapkan menjadi tonggak penting dalam transisi energi hijau Indonesia,” tutur Hadi.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Kodir Pohan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025