Xcloud.id

Produk: batubara

  • Memanfaatkan Limbah Pembakaran Batu Bara untuk Terumbu Karang Buatan

    Memanfaatkan Limbah Pembakaran Batu Bara untuk Terumbu Karang Buatan

    Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satunya dengan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, melalui program konservasi terumbu karang, serta konservasi tanaman mangrove.
     
    “Program konservasi ini dijalankan dengan berlandaskan komitmen kuat terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance, yang menjadi fondasi utama dalam setiap langkah operasional perusahaan. Terumbu karang dan mangrove merupakan ekosistem vital dalam kehidupan masyarakat Bontang, mengingat letak geografisnya yang berada di pesisir,” ungkap Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.
     
    Soesilo mengungkapkan hingga Mei 2025, program konservasi terumbu karang yang telah dijalankan oleh Pupuk Kaltim sejak 2011 telah berhasil menurunkan total 8.683 unit terumbu karang atau setara 2.557 meter persegi luasan konservasi hingga Mei 2025. Jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun 2024, yaitu sekitar 6.882 unit terumbu karang.

    Sementara itu, Pupuk Kaltim juga terus meningkatkan upaya konservasi mangrove dari tahun ke tahun. Pada 2021, program ini berhasil mencatatkan penanaman bibit mangrove sebanyak 144.567 bibit. Pada 2022, jumlah bibit yang ditanam meningkat menjadi 170.567 bibit dan pada 2023 jumahnya kembali meningkat menjadi 290.567 bibit.
     
    Pada Mei 2025 ini, realisasi dari program konservasi mangrove telah mencapai 551.167 bibit di wilayah pesisir Kota Bontang dan sekitarnya atau setara dengan 18 hektar luasan konservasi mangrove.
     
    “Kami melakukan konservasi terumbu karang dan mangrove sebagai salah satu aksi nyata penerapan ESG mengingat kelestarian terumbu karang dan mangrove amat penting untuk mendukung keberlangsungan spesies ikan dan makhluk laut lainnya. Konservasi ini tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku wisata bahari, serta dapat mencegah abrasi,” kata dia.
     

    Soesilo mengatakan program konservasi terumbu karang dan mangrove Pupuk Kaltim dilaksanakan dengan prinsip yang kuat pada praktek ESG. Beberapa terumbu karang buatan yang diturunkan dalam program konservasi ini dibuat dengan prinsip ekonomi sirkular, memanfaatkan limbah pembakaran batubara.
     
    Guna memastikan keberlanjutan upaya konservasi ini, Pupuk Kaltim juga menginisiasi pembentukan Center of Excellence (CoE) Terumbu Karang bersama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor (IPB). Kolaborasi antara Pupuk Kaltim dengan IPB dalam konservasi terumbu karang meliputi program transplantasi terumbu, pembibitan melalui fasilitas coral nursery dan penyuluhan bagi masyarakat.
     
    Soesilo mengatakan program konservasi Pupuk Kaltim turut melibatkan pegawai dan masyarakat sekitar. Pelibatan pegawai dilaksanakan melalui program Employee Volunteering Initiation (Evolution) yang mengajak pegawai Pupuk Kaltim turun langsung melakukan konservasi terumbu karang dan penanaman mangrove.
     
    Sementara pelibatan masyarakat salah satunya dilakukan Pupuk Kaltim dengan menghibahkan
    kapal operasional untuk Kelompok Peduli Terumbu Karang Bontang Kuala (KARAKA) dan penyuluhan bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan.
     
    “Kolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari pegawai, akademisi seperti PKSPL IPB, pemerintah, hingga kelompok masyarakat lokal seperti KARAKA menjadi strategi kunci Pupuk Kaltim dalam pelestarian ekosistem laut dan pesisir,” kata Soesilo.
     
    Upaya konservasi terumbu karang yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim berhasil meningkatkan indeks keanekaragaman hayati, di antaranya di Area Konservasi Tobok Batang, Bontang.
     
    Mengutip data dari Yayasan Reef Check Indonesia 2024, indeks keanekaragaman hayati di area konservasi tersebut untuk spesies karang mencapai 1,94 H’ atau dengan tingkat sedang. Sementara, indeks keanekaragaman hayati untuk jenis ikan di area konservasi tersebut mencapai 3,99 H’ yang menandakan tingkat keanekaragaman tinggi.
     
    “Pupuk Kaltim akan terus menegaskan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur. Melalui berbagai program, Pupuk Kaltim secara konsisten menjalankan inisiatif pelestarian lingkungan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang,” ujar Soesilo
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • KPK Sita Dokumen dari Pegawai Bulog dan Kemensos terkait Korupsi Rp900 Miliar Bansos Presiden

    KPK Sita Dokumen dari Pegawai Bulog dan Kemensos terkait Korupsi Rp900 Miliar Bansos Presiden

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

    Dokumen-dokumen tersebut disita dari tiga orang saksi yang berasal dari pegawai Bulog dan Kemensos, yaitu M. Gilang Sasi Kirono (Kasi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog), Diding (Kabag Keuangan Ditjen Linjamsos), dan Robbin Saputra (PNS Kementerian Sosial RI).

    “Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara, dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Budi enggan memerinci jenis dokumen yang disita dari ketiga saksi tersebut. Ia berdalih bahwa materi penyidikan bersifat rahasia dan akan diungkapkan dalam proses persidangan.

    Ketiga saksi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, hari ini. Sementara dua saksi lainnya, yakni Yuli Andhika (Staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP) dan Yulianto Prihhandoyo (Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP), tidak memenuhi panggilan penyidik.

    “Meminta penjadwalan ulang,” ujar Budi.

    Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 26 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi dalam kasus ini mencapai Rp125 miliar.

    Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan satu tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ivo diduga merupakan tangan kanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam proyek pengadaan Bansos pada masa pandemi Covid-19.

    Kuota Bansos Juliari Batubara

    Tim penyidik KPK juga tengah mendalami pembagian jatah atau plotting kuota dari eks Menteri Sosial Juliari Batubara (JB) kepada sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek Bansos Presiden saat pandemi.

    Informasi tersebut terungkap dalam pemeriksaan mantan Kepala Biro Umum Kemensos, Adi Wahyono (AW), yang dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/8/2024).

    “Saksi (AW) hadir, pertanyaan seputar plotting kuota dari menteri (JB) untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan,” kata eks Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

    Tessa tidak merinci identitas perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai titipan eks Menteri dari kader PDIP tersebut.

    Plotting kuota oleh menteri itu menjadi bagian penting dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden terkait penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada tahun 2020.

    Sebagai informasi, total ada enam juta paket sembako dari program Bansos Presiden yang diduga dikorupsi. Paket-paket tersebut berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam—masing-masing terdiri atas dua juta paket sembako.

    “Tahap tiga, lima, dan enam, per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” ujar Tessa, Kamis (4/7/2024).

    Adapun nilai proyek untuk tiga tahap penyaluran Bansos Presiden yang berujung pada dugaan korupsi ini mencapai hampir Rp1 triliun.

    “Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” ungkap Tessa.

  • Kadin Sumut ajak Pemkab Langkat wujudkan swasembada pangan komoditas jagung 

    Kadin Sumut ajak Pemkab Langkat wujudkan swasembada pangan komoditas jagung 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Kadin Sumut ajak Pemkab Langkat wujudkan swasembada pangan komoditas jagung 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin, menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara di Rumah Dinas Bupati Langkat, Senin (26/5). Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung program nasional swasembada pangan, khususnya di sektor pertanian jagung.

    Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dewan Pembina Kadin Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Hidayat Batubara, yang juga merupakan mantan Bupati Mandailing Natal. Dalam kesempatan itu, Hidayat menyampaikan, kedatangan mereka bertujuan mengajak Kabupaten Langkat berkolaborasi untuk mewujudkan salah satu program prioritas nasional, yakni swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Kami dari Kadin Provinsi melihat potensi pertanian di Langkat sangat besar, terutama dalam komoditas jagung. Untuk itu, kami mengajak kerjasama dengan pemerintah daerah agar Langkat bisa menjadi salah satu lumbung jagung Sumatera Utara dan berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” ujar Hidayat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (27/5). 

    Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah dan kalangan pengusaha. “Pertanian adalah fondasi ekonomi Langkat. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Pemerintah tentu akan mendukung selama program ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan tetap dalam koridor hukum,” ujar Bupati.

    Lebih lanjut, rencana kolaborasi ini akan memanfaatkan lahan pertanian di zona pemanfaatan yang berada dalam wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Namun ditegaskan, seluruh aktivitas akan dilakukan sesuai aturan dan perizinan yang berlaku, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. “Zona pemanfaatan yang memungkinkan aktivitas pertanian akan kami identifikasi. Kami akan pastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem TNGL,” jelasnya.

    Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Langkat, khususnya dalam meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas strategis. Dengan visi bersama antara pemerintah dan dunia usaha, Langkat diarahkan menjadi daerah percontohan dalam mendukung swasembada pangan menuju kedaulatan pangan nasional.

    Sumber : Radio Elshinta

  • RI Punya Cadangan Panas Bumi Melimpah, Ini Sederet Keunggulannya – Page 3

    RI Punya Cadangan Panas Bumi Melimpah, Ini Sederet Keunggulannya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Sektor energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dinilai menunjukkan daya tahan, khususnya di bidang panas bumi. Di saat ekonomi global tengah berkontraksi, investasi di sektor EBT, salah satunya pada panas bumi, diyakini masih memiliki prospek yang bagus, karena investor melihat komitmen pemerintah yang cukup baik untuk mendorong terwujudnya transisi energi.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan KADIN Indonesia, Feiral Rizky Batubara. Feiral juga sempat membahas kinerja bisnis salah satu perusahaan panas bumi terbesar Indonesia, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (IDX: PGEO).

    “Performa bisnis (PGE) yang solid itu bagus juga bagi pengembangan EBT, khususnya panas bumi, di Indonesia,” katanya dikutip Jumat (9/5/2025).

    Apa yang disampaikan Fieral tercermin dari laporan keuangan PGE pada kuartal pertama 2025. Pada laporan yang dirilis pekan lalu, PGE membukukan pendapatan sebesar US$ 101,51 juta.

    Penguatan fundamental lainnya tercermin juga pada total aset perusahaan yang naik 0,93% menjadi US$3,03 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan kas bersih dari aktivitas operasi juga meningkat pesat sebesar 12,04% secara Year on Year (YoY) menjadi USD 77,47 juta.

    Investasi EBT, salah satunya pada panas bumi, menurut Feiral, masih menunjukkan prospek yang positif karena investor menilai komitmen pemerintah cukup kuat. Komitmen tersebut memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh para investor.

    “Pemerintah sudah berkomitmen bahwa EBT itu tidak bisa mundur lagi, dan komitmen untuk keberlanjutan negara kita bukan paksaan dari asing. Sekarang, PLN dan ESDM sedang merancang kesiapan jaringan untuk menerima dan menyalurkan EBT, salah satunya panas bumi. Hal itu disambut baik oleh investor, baik dalam maupun luar negeri,” katanya.

     

     

  • MIND ID Dorong Perguruan Tinggi Perkuat R&D untuk Hilirisasi dan Inovasi Berkelanjutan – Page 3

    MIND ID Dorong Perguruan Tinggi Perkuat R&D untuk Hilirisasi dan Inovasi Berkelanjutan – Page 3

    Dany mencontohkan bijih pembawa timah yang dikelola PT Timah Tbk. masih mengandung logam tanah jarang (Rare Earth Element/REE) yang saat ini tengah dikembangkan lebih lanjut. Rare earth element ini terdiri dari kurang lebih 15 unsur, dengan unsur dominan antara lain Cerium, Lantanum, Neodymium dan Praseodimium dapat menjadi bahan baku strategis yang sangat dibutuhkan seperti magnet permanen, baterai hybrid, elektronik, dan katalis.

    Anggota Grup MIND ID, PT Bukit Asam Tbk juga memiliki batubara yang saat ini tengah diupayakan agar dapat dikonversi menjadi artificial graphite dan anodized sheet yang akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya, Grup MIND ID juga memiliki selenium dari bijih tembaga, yakni unsur yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi bahan baku mikrokonduktor.

     

    Dany menekankan, perguruan tinggi dapat ikut mendukung pengembangan produk mineral ini. Dengan program R&D yang lebih kuat disertai dengan penggunaan teknologi, maka pengembangan mineral turunan dapat terwujud guna meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam mineral Indonesia.

    “Pengembangan mineral-mineral ini adalah amanat dari Undang-Undang, dan kami berharap perguruan tinggi turut bersama kami menjalankan tugas mulia ini,” ungkapnya.

     

    (*)

  • Perang India-Pakistan Pecah, RI Bisa Jadi Korban

    Perang India-Pakistan Pecah, RI Bisa Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia Mining Institute (IMI) menilai, bila kondisi perang antara India dan Pakistan berlangsung lama, maka Indonesia bisa menjadi korbannya, khususnya mengenai ekspor batu bara.

    Tenaga Ahli IMI Irwandy Arif menyebut, ini dikarenakan India merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar kedua Indonesia. Begitu juga dengan Pakistan, yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor batu bara Indonesia, meski tidak besar.

    Apalagi, lanjutnya, India kini juga tengah menggencarkan pertambangan batu bara di dalam negeri. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan membuat pasokan impor batu bara mereka akan menurun.

    “India salah satu pengimpor terbesar ke dua dari Indonesia. India saat ini juga sedang mengembangkan tambang-tambang batu bara mereka untuk supply ke PLTU mereka,” jelas Irwandy kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025).

    Perihal konflik antar India dan Pakistan, Irwandy menilai hal tersebut bisa membuat anggaran kedua negara tersebut lebih fokus pada kebutuhan perang.

    Hal itu diproyeksikan bisa berpengaruh pada permintaan, khususnya India, terhadap batu bara Indonesia. “Perang India dan Pakistan, yang tentunya akan menyedot anggaran Pemerintah India bila perang berlanjut ke depan dan agak lama, punya pengaruh pembelian batu bara, termasuk pembelian dari Indonesia,” imbuhnya.

    “Tahun 2024 ekspor batu bara Indonesia ke India sekitar 110 juta ton. Ekspor ke Pakistan melalui importir terbesar di Pakistan hanya 600 ribu ton,” tandasnya.

    Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengungkapkan, saat ini belum merasakan adanya dampak signifikan dari kondisi geopolitik kedua negara tersebut.

    Namun, pihaknya mencatat adanya penurunan jumlah ekspor batu bara Indonesia ke India sejak awal tahun 2025 hingga 31,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 lalu.

    “Ekspor batubara ke India pada maret 2025 7,42 Juta ton yang turun YoY 31.42%,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025).

    Yang terang, turunnya permintaan batu bara dari negara tersebut bukan karena adanya perang kedua negara tersebut. Melainkan, masuknya musim panas dan pengurangan porsi impor India untuk bisa memanfaatkan produksi batu bara lokalnya.

    Sementara dari Pakistan, permintaan batu bara juga terpantau mengalami penurunan. Bahkan sejak tiga tahun belakangan. Alasannya, kebijakan Pakistan yang mendorong untuk memanfaatkan batu bara produksi lokal.

    “Dalam tiga tahun terakhir pun terjadi penurunan impor batu bara Pakistan dari Indonesia, namun bukan karena perang melainkan karena kebijakan pemerintah Pakistan yang mendorong pemanfaatan batu bara lokal,” imbuhnya.

    Berkaca ke depan, APBI belum bisa memprediksi seperti apa dampak dari ekspor batu bara ke kedua negara tersebut.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Batu Bara, Apa Kabar Insentif Royalti 0%?

    Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Batu Bara, Apa Kabar Insentif Royalti 0%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perkembangan terbaru penyusunan aturan terkait insentif tarif royalti 0% bagi perusahaan yang menjalankan hilirisasi batu bara.

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara berupa pengenaan royalti sebesar 0%.

    Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% akan diatur dalam peraturan menteri (Permen). 

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penyusunan Permen terkait pengaturan royalti 0% itu hingga saat ini masih belum ada kelanjutan. Sebab, menurutnya belum ada tanda-tanda hilirisasi batu bara berjalan.

    “Permen-nya belum. Lagian belum ada tanda-tanda [hilirisasi] ini kan,” ucap Tri di Komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Adapun, ketentuan mengenai pengenaan royalti sebesar 0% untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    Secara umum, pengenaan royalti sebesar 0% tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri (Pasal 3 ayat 1). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengenaan royalti 0% hanya berlaku terhadap volume batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batubara (Pasal 3, ayat 3).

    Kendati demikian, Tri menjelaskan sekalipun Permen turunan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 25 Tahun 2021 terbit, tetap ada kemungkinan pelaku usaha yang melakukan hilirisasi tidak mendapat royalti 0% sepenuhnya. 

    “Dapat ya [bisa], tapi juga bisa tidak dapat. Karena kalau dia keekonomiannya sudah ok, ya enggak usah dikasih [royalti 0%],” ucapnya.

    Sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meminta dukungan DPR untuk mempercepat pemberlakukan royalti 0% bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi batu bara. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, royalti 0% diperlukan untuk memberi dukungan fiskal bagi pelaku usaha.

    Apalagi, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi batu bara. Kementerian ESDM bahkan mengingatkan tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) wajib melakukan hilirisasi.

    Tri mengatakan, hal itu sudah menjadi perhatian khusus meski terdapat sejumlah kendala.

    “Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Tetapi, ini sudah jadi atensi,” kata Tri.

    Dia memerinci ketujuh perusahaan itu adalah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal.

  • Kelompok DPD di MPR minta agenda perubahan UUD NRI 1945 pada 2026

    Kelompok DPD di MPR minta agenda perubahan UUD NRI 1945 pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan bahwa Kelompok DPD meminta agenda perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada tahun 2026.

    Dedi dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan keinginan dan dukungan penuh untuk dilakukannya perubahan UUD 1945 dalam rangka penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial.

    “Dan itu juga menjadi harapan dari banyak pihak, termasuk masyarakat sipil,” ujarnya.

    Hal tersebut disampai senator asal Sumatera Utara tersebut di sela-sela diskusi publik Kelompok DPD RI di MPR bertajuk “Eksistensi DPD RI dan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, Banten, Senin (5/5).

    Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa 2025 sebagai tahun yang sangat penting bagi DPD RI, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sinyal adanya penataan kelembagaan lembaga negara.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan persetujuan RUU DPD RI masuk dalam RUU Prolegnas yang saat ini dalam proses pembahasan di Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mempersiapkan naskah akademik dan draf RUU tersebut.

    “Kami berharap ini menjadi salah satu pintu solusi bagi DPD RI terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Ini momentum yang sangat strategis bagi DPD RI,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Dedi, pemerintah memberikan kesempatan yang cukup besar bagi alat-alat kelengkapan di DPD RI untuk berkolaborasi dengan pemerintah, meskipun tidak sama persis apa yang dilakukan oleh DPR.

    “Kami berharap ini menjadi momen kesadaran kolektif bangsa ini bahwa DPD RI sebagai lembaga legislatif, seyogyanya memiliki kewenangan yang seimbang dengan DPR,” tuturnya.

    Ia pun mengharapkan beberapa isu penting tersebut sudah menjadi pembahasan yang intens di ruang-ruang parlemen baik di lembaga pengkajian MPR maupun di Badan Legislasi DPR.

    “Sebab saya mendengar rencana perubahan terhadap UU Pemilu, rencana perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah. Ini semua tentu akan memberi kesempatan dalam penataan melalui perubahan UUD 1945,” ucap dia.

    Sementara itu, senator dari Nusa Tenggara Timur sekaligus Sekretaris Kelompok DPD di MPR Abraham Paul Liyanto menyatakan akan terus mendorong penguatan kewenangan DPD RI.

    Menurut dia, penguatan kewenangan DPD RI dan penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dilakukan melalui perubahan UUD 1945.

    Ia juga menegaskan eksistensi dan penguatan lembaga DPD RI dapat melalui pembahasan RUU tentang DPD RI. Abraham juga mengungkapkan bahwa dia terus menyuarakan kepentingan daerah di samping tetap berjuang untuk memperkuat kewenangan DPD RI.

    Dalam kesempatan itu, Abraham juga menyinggung tentang Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi rekomendasi MPR RI periode 2019-2024.

    “Terkait PPHN ini masih dalam pembahasan mengenai payung hukumnya, apakah melalui perubahan UUD 1945 atau diatur dalam UU,” ujar Abraham yang juga Ketua Badan Sosialisasi MPR RI tersebut.

    Kelompok DPD RI di MPR kata dia, juga mendorong seluruh anggota DPD RI untuk bersuara memperjuangkan kepentingan daerah serta melakukan penataan lembaga negara dalam sistem presidensial termasuk penguatan kewenangan DPD RI.

    Abraham juga menyampaikan bahwa Kelompok DPD RI di MPR RI akan membuat buku saku yang menjadi pegangan bagi seluruh anggota DPD RI, saat berkunjung ke daerah pemilihan atau reses.

    “Buku saku tentang DPD RI berkaitan dengan hal-hal penting terkait DPD RI, tugas dan fungsinya serta agenda strategis yang ingin diperjuangkan,” ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Resmi Tarif Listrik Pelanggan PLN, Berlaku 7 Mei 2025

    Daftar Resmi Tarif Listrik Pelanggan PLN, Berlaku 7 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan, untuk tidak mengubah tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non subsidi. Khususnya di periode April-Juni 2025 atau Triwulan II-2025 ini.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tidak naiknya tarif listrik periode ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat serta mendorong daya saing usaha di dalam negeri.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Selain itu, untuk tarif tenaga listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Adapun, tarif tenaga listrik Triwulan II tahun 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan November 2024 hingga Januari 2025, di mana secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

    Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non-subsidi selama Triwulan II 2025:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    (pgr/pgr)

  • RI Punya Sumber Gas Baru Pengganti LNG Tapi Butuh Waktu

    RI Punya Sumber Gas Baru Pengganti LNG Tapi Butuh Waktu

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengungkapkan bahwa untuk bisa menggarap sumber gas baru berupa Synthetic Natural Gas (SNG) membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan PT PGN Tbk saat ini tengah merencanakan proyek SNG, salah satu produk hilirisasi batu bara. Proyek SNG ini akan dibangun di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

    Saat ini pihaknya bersama dengan PGN tengah menyusun Head of Agreement (HOA) untuk pengembangan proyek SNG ini. Dalam waktu dekat, lanjutnya, studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) proyek ini akan mulai disusun, dari sisi aspek teknis, keekonomian, hingga formulasi harga yang kompetitif.

    “Berdasarkan kajian sementara di tahun 2024, SNG yang dihasilkan ini nanti diproyeksikan akan kompetitif dibandingkan dengan harga LNG impor,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Lebih jauh, dia mengungkapkan pada 2026 proyek ini masuk pada progres desain teknis/rekayasa atau Front-End Engineering Design (FEED). Sedangkan, target pekerjaan konstruksi akan dimulai pada 2028. Dengan demikian, target operasi bisa terealisasi pada 2032 mendatang.

    “Estimasi waktu konstruksi pabriknya berdasarkan masukan calon mitra teknologi yang memerlukan waktu kurang lebih 3,5 tahun,” tandasnya.

    Lebih lanjut, SNG sendiri bisa dimanfaatkan sebagai substitusi kebutuhan produk Liquefied Natural Gas (LNG) di dalam negeri.

    “Penelitian bersama PGN untuk mengembangkan Synthetic Natural Gas atau SNG sebagai salah satu upaya pemanfaatan batubara kalori rendah sebagai alternatif dari substitusi LNG,” ujarnya.

    Arsal mengatakan, SNG yang nantinya akan diproduksi oleh pihaknya diharapkan bisa menambah portofolio energi gas di Indonesia.

    “PTBA, karena cadangannya sangat besar, sekitar 2,9 miliar (ton), ini ada beberapa cadangan batu baranya yang berkalori rendah yang sangat sesuai untuk dikonversi menjadi gas sintetis,” imbuhnya.

    Adapun, proyek hilirisasi batu bara menjadi SNG tersebut akan memanfaatkan hingga 8,7 juta ton batu bara kalori rendah yang bisa menghasilkan hingga 240 BBTUD SNG.

    Untuk mendukung itu, PTBA akan menjadi pemasok batu bara hingga pembangunan pabrik dan konversi. Sedangkan PGN akan menjadi penyedia infrastruktur rencana proyek tersebut.

    “Skema visi yang disiapkan dalam proyek ini adalah PTBA sebagai coal supplier atau pemasok batubara, pembangunan pabrik dan konversi dilakukan oleh perusahaan pengelola atau processing company berbentuk joint venture antara PTBA, PGN, dan Mitra Teknologi. Jadi, kami nanti akan terlibat tidak hanya sebagai coal supplier, tapi juga di dalam joint venture-nya,” imbuhnya.

    (wia)