Xcloud.id

Produk: batubara

  • ESDM nilai batu bara masih diperlukan dalam proses transisi EBT

    ESDM nilai batu bara masih diperlukan dalam proses transisi EBT

    energi baru terbarukan bisa tetap berkembang, energi batu bara pun diupayakan lebih ramah lingkungan. Keduanya berjalan paralel

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai batu bara sebagai sumber daya masih diperlukan Indonesia dalam proses transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

    “Untuk energi baru terbarukan bisa tetap berkembang, energi batu bara pun diupayakan lebih ramah lingkungan. Keduanya berjalan paralel,” kata Tri di sela-sela acara Energi Mineral Festival 2025 Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pengembangan EBT di Indonesia sejalan dengan Peta Jalan Investasi Energi Nasional dan target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disahkan.

    Ia menambahkan porsi EBT dalam pengembangan energi nasional setelah tahun 2030 adalah sebesar 70 persen. Namun, dalam jangka pendek, sekitar 40 persen bauran energi nasional sekarang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama.

    “Harapannya ke depan, semakin lama energi yang kita gunakan semakin ramah lingkungan,” kata Tri.

    “Akan tetapi, sektor batu bara yang masih kita andalkan tetap digunakan dengan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS), serta pembangkit listrik rendah karbon lainnya. Sehingga pemanfaatannya bisa optimal dan juga masyarakat bisa menikmati energi yang murah,” ujar dia menambahkan.

    Ia juga menyoroti masih terdapat sekitar 5.400 desa yang belum teraliri listrik secara memadai, serta adanya keterbatasan pasokan bahan bakar minyak di sejumlah daerah.

    “Ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan energi nasional. Masyarakat Indonesia berhak menikmati energi yang murah dan terjangkau,” kata Tri.

    Selain itu, untuk mewujudkan pemerataan dan kemandirian energi tersebut, Tri menilai hal ini perlu dilakukan bersama-sama.

    “Transisi energi adalah sebuah keniscayaan, dilakukan secara bertahap, realistis, dan inklusif. Gasifikasi, batu bara adalah solusi jangka menengah untuk memastikan energi terjangkau dan berkelanjutan. Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat adopsi energi baru terbarukan,” ujar Tri.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sektor Tambang Lagi Banyak Tantangan, Ini yang Mesti Dilakukan

    Sektor Tambang Lagi Banyak Tantangan, Ini yang Mesti Dilakukan

    Jakarta –

    Sektor industri pertambangan belakangan ini tengah menghadapi tantangan yang berat, mulai dari tren penurunan harga hingga adanya tekanan operasional akibat lonjakan biaya bahan bakar.

    Menyikapi kondisi tersebut, VP Marketing PT Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo mengatakan pelaku industri tambang perlu mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya. Menurutnya, transformasi digital, manajemen alat berat berbasis data, dan teknologi pelumasan canggih penting dalam menciptakan operasi tambang yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

    Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar teknis terkait Optimalisasi Efisiensi di Pertambangan Batubara: Strategi dan Teknologi untuk Peningkatan Produktivitas yang digelar yang digelar PT Pertamina Lubricants di Novotel Balikpapan beberapa waktu lalu.

    Nugroho menjelaskan bahwa dari hasil seminar tersebut menyebutkan bahwa salah satu komponen utama penyumbang tingginya operasional industri batubara adalah pengoperasian armada dan alat berat.

    “Efisiensi operasional tidak lagi hanya soal mengurangi biaya, tapi tentang bagaimana kita merancang ulang proses kerja dengan pendekatan yang lebih cerdas, digital, dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Nugroho juga menyampaikan bahwa pelumas berkualitas tinggi juga memiliki peran vital dalam mendukung efisiensi dan kinerja alat berat. Teknologi pelumasan modern bukan hanya menjaga stabilitas mesin dalam berbagai kondisi kerja ekstrem, tetapi juga membantu memperpanjang masa pakai komponen dan mengurangi frekuensi perawatan.

    Ia mengatakan selama ini pelumas mungkin hanya menyumbang 3% dari total biaya pemeliharaan, namun memiliki peran krusial dalam mengendalikan hingga 70% kegagalan mekanis yang dapat dicegah. Pasalnya sebagian besar kegagalan mesin justru disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan pelumas (43%) serta kesalahan perakitan dan penyelarasan komponen (27%).

    “Dengan sistem pelumasan yang dikelola dengan baik, perusahaan dapat meminimalkan kerusakan, mengurangi downtime, dan meningkatkan keandalan serta efisiensi operasional secara signifikan,” katanya.

    Sementara itu, Head of Tire Engineer dari PT Masabaru Gunapersada Andri Heryadi menambahkan pentingnya optimalisasi ban armada dan alat berat sebagai salah satu komponen strategis. Menurutnya overload yang umum terjadi di lapangan menyebabkan umur ban berkurang hingga 30%.

    “Solusinya adalah dengan penggunaan ban berkapasitas lebih tinggi dan penerapan teknologi iTrack untuk memantau tekanan, suhu, dan distribusi beban secara langsung. Hasilnya, umur pakai ban meningkat, risiko kecelakaan menurun, dan efisiensi keseluruhan dapat dijaga,” katanya.

    Tonton juga video “Tak Berizin, Pertambangan Pasir di Pulau Citlim Riau Dihentikan KKP” di sini:

    (acd/acd)

  • Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas

    Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  melakukan pertukaran data dalam rangka peningkatan penerimaan negara.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan dengan kerjasama tersebut secara khusus akan dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan juga SKK Migas.

    “Melakukan pekerjaan-pekerjaan sama antara DJP dan Dirjen Minerba dan juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” ujar Anggito di Kantor Kemenkeu, Kamis (31/7/2025).

    Perjanjian kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan hari ini.

    Selain itu, kedatangan Bahlil di kantor Sri Mulyani pun juga membahas terkait tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk listrik desa.

    Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat dengan Menkeu Sri Mulyani. (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ada sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, serta tambahan titik yang belum teralirkan listrik.

    “Nah, target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menkeu,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/7/2025).

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perbankan Guyur Rp 92,1 Triliun Buat Proyek Batubara – Page 3

    Perbankan Guyur Rp 92,1 Triliun Buat Proyek Batubara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perbankan nasional disebut mengguyurkan dana jumbo untuk proyek berbasis batu bara pada periode 2021-2024. Nilainya mencapai USD 5,6 miliar atau sekitar Rp 92,1 triliun (kurs 16.456 per USD) dari 5 bank domestik besar mengalir untuk mendanai proyek dengan emisi karbon tinggi.

    Peneliti Laporan Bersihkan Bankmu, Nabila Gunawan menyoroti data pendanaan bank nasional ke proyek batubara ini tak sejalan dengan komitmen pendanaan hijau. Termasuk dalam upaya untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan. Adapun, total proyek batubara dari 7-8 perusahaan mencapai USD 7,8 miliar, angka mayoritas tadi didanai bank nasional.

    “Itu USD 5,6 miliar itu dari hanya 5 bank ini. Yang aku yakin kita semua punya akun ya di sini, saya pun juga. Ini terutama yang 4 bank besar di Indonesia ya, Mandiri, Bank Negara, Bank Rakyat. Jadi lumayan signifikan kontribusi bank domestik, bank Indonesia terhadap perusahaan Batubara,” kata Nabila dalam diskusi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Dia merinci kontribusi sejumlah bank yang mengalirkan dananya untuk proyek batu bara. Diantaranya, Bank Mandiri senilai USD 3,2 miliar, BRI senilai USD 809,6 juta, BNI senilai USD 719,7 juta, BCA senilai USD 451 juta, serta Bank Permata senilai USD 424 juta.

    Nabila menyoroti, angka kumulatif USD 5,6 miliar yang diguyur bank domestik ini seharusnya bisa memdanai 19 proyek energi baru terbarukan (EBT) di bawah Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Dan untuk estimasi seberapa banyak loans yang diberikan ke batu bara ini, USD 5,6 miliar itu bisa mendanai kurang lebih 19 proyek energi terbarukan yang di bawah JETP ya. Jadi sebenarnya bisa dialokasikan ke energi terbarukan tapi malah dialokasikan untuk membakar iklim kita ke perusahaan batubara, yang 2 dari 7 perusahaan batu bara ini masih melakukan ekspansi,” tuturnya.

     

     

     

  • Modus Pejabat Sucofindo di Kasus Batu Bara: Manipulasi Data dan Kualitas

    Modus Pejabat Sucofindo di Kasus Batu Bara: Manipulasi Data dan Kualitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengungkap modus pejabat Sucofindo regional Bengkulu dalam praktik dugaan korupsi manipulasi data batu bara.

    Adapun penyidik Kejagung telah menetapkan Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu Imam Sumantri sebagai tersangka perkara dugaan korupsi terkait batu bara di Bengkulu.

    Asisten Pengawas Kejati Bengkulu, Andri Kurniawan mengatakan Imam diduga berperan memanipulasi data terkait pertambangan batubara.

    “Manipulasi kualitas, data, dan segala macam,” ujar Andri di Kejagung, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Dia menambahkan, manipulasi itu diduga merupakan kongkalikong Imam bersama sejumlah perusahaan batu bara di Bengkulu, salah satunya yakni PT Ratu Samban Mining (RSM).

    Pada intinya, batu bara yang akan dijual itu sejatinya harus melewati pemeriksaan oleh PT Sucofindo. Namun, pemeriksaan itu diduga dimanipulasi sehingga mempengaruhi harga dari hasil tambang tersebut.

    Modus manipulasi data itu, kata Andri, juga dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran royalti hingga pajak kepada negara.

    “Menghindari pembayaran royalti dan juga ada beberapa kewajiban kewajiban terhadap negara termasuk pajak dan segala macam,” imbuhnya.

    Adapun, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp500 miliar akibat adanya manipulasi data tersebut.

    “Kerugian estimasi dari penyidik ini kurang lebih sekitar Rp500 miliar,” kata Anang.

  • PT Vale Mengantisipasi Baseline yang Lebih Kuat Seiring dengan DiperolehnyaFaktor-faktor Pendorong Pertumbuhan

    PT Vale Mengantisipasi Baseline yang Lebih Kuat Seiring dengan DiperolehnyaFaktor-faktor Pendorong Pertumbuhan

    Harga realisasi rata-rata nikel matte pada triwulan kedua 2025 mencapai AS$12.091 per ton, sedikit meningkat dari AS$11.932 pada triwulan sebelumnya. Kenaikan harga yang moderat, dikombinasikan dengan volume pengiriman yang lebih tinggi, berkontribusi pada peningkatan total pendapatan, mencapai AS$220,2 juta — meningkat 7% dari AS$206,5 juta pada triwulan sebelumnya.

    Di sisi lain, selain penerapan royalti baru, keputusan kami untuk mempercepat jadwal pemeliharaan terencana (sekitar 20 hari) mulai paruh kedua tahun 2025 juga berdampak pada operasi triwulan kedua kami. Namun demikian, PT Vale berhasil mempertahankan EBITDA pada tingkat yang sehat sebesar AS$40,0 juta dengan laba bersih positif sebesar AS$3,5 juta untuk triwulan tersebut dan diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat produksi untuk paruh kedua tahun .

    “Kami akan memiliki baseline yang lebih kuat mulai paruh kedua tahun ini. Kami telah mencapai kesepakatan baru untuk penetapan harga nikel matte dengan para pelanggan dan juga memperoleh persetujuan untuk revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) sekitar 2,2 juta ton bijih saprolit dari blok Bahodopi.

    Perkembangan ini diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak aliran pendapatan dan memperkuat baseline PT Vale ke depannya,” ujar Rizky Putra, Direktur dan Chief Financial Officer Perseroan.

    Tabel tersebut mencerminkan peningkatan konsumsi HSFO dan batubara secara triwulanan, terutama didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi selama triwulan tersebut.

    Sebaliknya, konsumsi diesel pada 2T25 kembali ke tingkat normal, menunjukkan stabilisasi aktivitas operasional dan penggunaan energi. Selama triwulan tersebut, harga HSFO dan batubara masing-masing turun sebesar 1% dan 19%, sementara harga diesel naik sebesar 8% dibandingkan 1T25.

  • Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah memeriksa Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan mega mall Bengkulu.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berlangsung di Kejagung. Namun, pemeriksaan dilakukan penyidik Kejati Bengkulu.

    “Yang diperiksa tadi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ya,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025).

    Anang mengemukakan alasan pemeriksaan itu dilakukan di Kejagung lantaran Helmi Hasan tengah berada di Jakarta dan bersedia diperiksa.

    Di samping itu, penyidik Kejati Bengkulu juga tengah melakukan pemeriksaan tersangka baru dalam perkara kasus dugaan korupsi batubara yaitu, Komisaris PT Ratu Samban Mining (RSM), David Alexander Yowomo (DA).

    “Kebetulan yang bersangkutan sangat kooperatif ada di Jakarta dan bersedia diperiksa serta tim penyidik Kejati bengkulu yang memeriksa juga ada pemeriksaan kasus lain kasus batubara,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) berawal dari pengalihan status lahan Mega Mall dan PTM Bengkulu dari HPL menjadi SHGB.

    Selanjutnya, SHGB tersebut dijadikan jaminan ke perbankan oleh pihak ketiga. Namun, kredit terhadap bank ini terjadi penunggakan. 

    Adapun, dua aset itu juga menjadi jaminan ke empat perbankan sejak 2004. Dengan demikian, atas peristiwa dugaan korupsi ini membuat Pemkot tidak mendapatkan pendapatan dari pajak atas dua aset itu.

  • Kisah Kiki Jadi Musisi Jalanan untuk Nafkahi Anak Megapolitan 28 Juli 2025

    Kisah Kiki Jadi Musisi Jalanan untuk Nafkahi Anak Megapolitan 28 Juli 2025

    Kisah Kiki Jadi Musisi Jalanan untuk Nafkahi Anak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Kiki (38), seorang
    musisi jalanan
    di
    Kota Bogor
    , mengaku bukan tidak ingin menjalani hidup normal seperti bekerja di perkantoran.
    Namun, kondisi kesehatannya membuat hal itu menjadi mustahil.
    Kiki bercerita pernah bekerja di Kalimantan sebagai buruh peleburan batubara. Ia juga sempat bekerja di perusahaan ekspedisi.
    Namun, kedua pekerjaan itu tidak bisa ia lanjutkan akibat
    gangguan penglihatan
    yang dideritanya.
    “Ini mata gara-gara saya dulu pernah kerja di Kalimantan, di batubara. Di peleburan selama enam bulan. Kata teman, ‘lu pakai kacamata’. Tapi saya enggak. Kirain cuci muka juga hilang asapnya. Ternyata enggak,” tutur Kiki saat ditemui di Bogor, Senin (28/7/2025).
    Ia sempat memeriksa kondisi matanya dan disarankan untuk menjalani operasi.
    Namun, biaya yang tinggi membuatnya tak mampu menempuh jalur pengobatan.
    “Waktu itu tahun 2010-an, biayanya Rp 80 juta. Jadi saya pulang aja dari Kalimantan,” ujarnya.
    Kondisinya kian rumit setelah sang istri wafat. Kini ia tinggal bersama tiga anaknya di rumah kontrakan.
    Anak sulungnya yang berusia 17 tahun memilih tidak melanjutkan sekolah untuk membantu meringankan beban, sementara dua lainnya masih duduk di bangku SMP dan SD.
    “Bukannya kita enggak mau kerja, ya risiko mata gimana. Pernah juga kerja di jasa ekspedisi. Tapi kan harus begadang. Saya di rumah cuma berempat sama anak-anak. Kalau saya begadang, siapa yang jagain mereka?” katanya.
    Kiki mengatakan hanya ingin mencari nafkah secara jujur meski terbatas pada jalanan daripada terlibat aksi kriminal seperti penjualan obat-obatan.
    “Saya prinsipnya satu, cari yang halal sebisanya. Jangan sampai jual narkoba atau nyuri. Udah, itu doang,” ujarnya.
    Kini sebanyak 400
    pengamen
    di Bogor akan diberikan pelatihan, izin tampil resmi, dan wadah berkarya. Namun Kiki mengaku menolak tawaran tersebut.
    Menurut dia, skema itu tidak realistis bagi para pengamen yang sudah terbiasa hidup bebas dan menggantungkan penghasilan secara harian.
    “Kalau pengamen di kafe, mereka enggak bebas. Penghasilan juga kurang. Kalau sehari kita niat nyari Rp 80 ribu, ya sampai sore dapat Rp 80 ribu gitu di kafe kan dibagi-bagi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal

    Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal

    Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka (ANTARA/HO-Komisi XII DPR RI)

    DPR: Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka mengatakan bahwa sinergi nasional dalam pengawasan digital dan regulasi yang kuat jadi kunci untuk mengatasi fenomena pertambangan ilegal.

    Dia menilai pembangunan ekosistem pengawasan berbasis teknologi, sekaligus penyempurnaan regulasi mampu menutup celah hukum. Menurut dia, penguatan tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) sangat penting untuk menekan praktik ilegal merugikan negara dan merusak lingkungan.

    “Pertambangan ilegal adalah persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Komisi XII mendukung penguatan sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan penyempurnaan regulasi agar pengawasan lebih efektif dan transparan,” kata Beniyanto di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel. DPR akan mendorong percepatan integrasi data perizinan melalui sistem informasi terpadu, sehingga distribusi hasil tambang dapat dipantau secara real time.

    “Pengawasan yang terhubung dengan basis data nasional akan meminimalisir praktik pemalsuan dokumen dan peredaran ilegal. Ini langkah untuk menjaga kredibilitas tata kelola minerba kita,” kata dia.

    Selain pengawasan, dia juga akan mengawal revisi regulasi agar sanksi bagi pelanggaran semakin tegas dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Regulasi tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

    “Pemberantasan pertambangan ilegal bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga membangun sistem yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi daerah,” katanya.

    Dengan penguatan regulasi dan digitalisasi pengawasan, dia optimistis Indonesia dapat menekan praktik pertambangan ilegal dan memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.

    “Langkah ini sejalan dengan visi kita bersama untuk menciptakan sektor minerba yang berkelanjutan dan berdaya saing,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Bobby Lantik Direksi dan Komisaris Dua BUMD, Minta Rencana Dorong PAD

    Bobby Lantik Direksi dan Komisaris Dua BUMD, Minta Rencana Dorong PAD

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengangkat dan menetapkan direksi dan dewan komisaris dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dan PT Dirga Surya.

    Pelantikan tersebut berlangsung di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (24/7/2025).

    Para pejabat yang dilantik adalah Direktur Utama PT PPSU Ferry Indra, Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Dewan Komisaris PT PPSU Muhammad Syarif Lubis, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, dan Anggota Komisaris PT Dirga Surya Lokot Ridwan Batubara.

    Dalam arahannya, Bobby Nasution meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera membuat rencana strategis bisnis, yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dengan latar belakang para direksi yang luar biasa, Bobby pun yakin, mereka bisa menjadikan BUMD sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

    “Kenapa pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan? Presiden sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai 8%, Sumut yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, minimal pertumbuhan ekonominya 6,5% sampai 7%, agar bisa mencapai pertumbuhan 8% pertumbuhan ekonomi nasional tadi,” ucapnya.

    Bobby mengatakan, banyak faktor pembentuk angka pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya investasi yang harus tercapai agar target pertumbuhan ekonomi 6,5% sampai 7% tadi bisa terealisasi.

    “Tantangan di sektor ekonomi untuk BUMD mempunyai dua peran, yakni tanggungjawab ke masyarakat dan meningkatkan PAD yang ada di Sumut,” ujar Bobby.

    Kepada Ari Wibowo, yang baru ditetapkan menjadi Dirut PT Dirga Surya, Bobby meminta agar segera menetapkan bisnis plan yang jelas.

    “Mau ke arah mana. Pertanian sudah mulai merambah, apakah sektor pariwisata? Masih banyak sektor pariwisata yang harusnya bisa disentuh. Kalau perlu buat satu kawasan pariwisata, pelajari bagaimana membuat satu kawasan,” ujarnya.

    Bobby mengatakan, PT PPSU mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dengan luas lahan yang cukup besar, Bobby meminta agar PT PPSU memaksimalkan lahan tersebut.

    “Saya yakin para direksi yang ditetapkan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Harus bisa meningkatkan pendapatannya,” pungkas Bobby.

    Turut hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, pimpinan BUMD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.