Xcloud.id

Produk: batubara

  • KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut.
    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi, dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
    Budi mengatakan, penyidikan dilakukan sejak bulan ini, Agustus 2025, dan KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
    Perkara ini, kata dia, merupakan pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya.
    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk tahun 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.
    Budi menambahkan, untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan bansos beras, penyidik mulai memanggil lima saksi.
    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.
    Kelima saksi tersebut adalah Herry Tho selaku Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Kanisius Jerry Tengker yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Ibnu Solihin dan Fathin Chamama yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos, serta Gary Judianto Tanoesoedibjo selaku Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Direktur Business Development PT Storesend Elogistics.
    Untuk diketahui, saat ini terdapat tiga kasus korupsi terkait bansos yang tengah diusut KPK.
    Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
    Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sambut Dana Abadi, IDPRO Pastikan Infrastruktur Data Center RI Siap Dukung AI

    Sambut Dana Abadi, IDPRO Pastikan Infrastruktur Data Center RI Siap Dukung AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha data center menilai usulan pembentukan dana abadi kecerdasan buatan (AI) merupakan langkah strategis yang harus dijalankan negara. Infrastruktur pusat data dalam negeri dipastikan telah siap mendukung kemajuan AI. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, mengatakan inisiatif ini memiliki kepentingan geopolitik yang besar, termasuk untuk pertahanan dan keamanan negara. 

    Dia memastikan, pusat data (data center) sebagai tulang punggung AI sudah siap mendukung langkah tersebut.

    “Beberapa anggota IDPRO juga kita lihat sekarang sudah mendapatkan funding yang luar biasa, karena memang pertumbuhan industri ini sangat positif,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Hendra menuturkan, dari aspek kapasitas, sejumlah anggota IDPRO telah membangun fasilitas hyperscale berskala besar. 

    Mereka juga sudah memiliki interkoneksi dengan bandwidth tinggi, serta mengadopsi standar uptime global, umumnya tier-3 atau tier-4.

    Dari sisi keamanan dan kepatuhan, lanjut dia, hampir semua anggota IDPRO telah mengikuti standar keamanan fisik dan siber global, seperti ISO 27001 (information security management system). 

    Sistem ISO merupakan sistem keamanan yang diterapkan oleh negara-negara eropa, yang memiliki perhatian tinggi terhadap keamanan data center.

     “Jadi, artinya kalau kita melakukan penerapan AI security network itu sudah banyak yang siap,” imbuhnya.

    pekerja di salah satu ruangan data center

    Dia menambahkan, kecepatan pembangunan data center kini lebih singkat berkat teknologi modular. Menurutnya proses pembangunannya itu tidak lebih dari 8–9 bulan, berbeda dengan metodologi zaman dulu yang bisa 1,5 sampai 2 tahun. 

    Hendra menambahkan momentum Indonesia menjadi AI hub semakin kuat karena masih bisa membeli chipset dari Amerika Serikat. 

    “Vietnam, Malaysia, dan Thailand kan kena sanction karena terindikasi melakukan re-exporting chipset ini ke China. Nah Indonesia belum terkena sanction,” katanya.

    Hal ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat AI di Asia Pasifik atau setidaknya Asia Tenggara.

    Hendra, yang terlibat dalam penyusunan peta jalan (roadmap) nasional AI, menegaskan data center adalah komponen utama kedaulatan digital. 

    “Artinya secara data centernya, berdaulat secara regulasi, berdaulat secara cyber security, dan berdaulat secara talent-nya juga,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan tantangan terbesar adalah kebutuhan listrik yang sangat besar. 

    “Yang tadinya kita bisa handling 10 kilowatt, ini kan kita lebih sampai 35 kilowatt per raknya. Kalau kita tidak hati-hati, penggunaan listrik dari pembangkit tenaga batubara akan sangat polutif ke lingkungan,” jelasnya.

    Hendra menjelaskan, pasokan energi di Pulau Jawa saat ini masih memiliki excess supply dari PLN sekitar 5 gigawatt. 

    Kondisi ini mendukung penggunaan energi besar pada data center di wilayah tersebut. Namun, di Pulau Batam, pasokan energi masih terbatas karena tingginya pembangunan pusat data di kawasan itu. Oleh sebab itu, pasokan energi masih menjadi tantangan. 

    Hendra menyebut, penelitian oleh Colliers dan Structure Research memperkirakan kebutuhan daya data center di Indonesia bisa mencapai 2 gigawatt pada 2030. Untuk AI, angka tersebut berpotensi dua kali lipat jika penggunaannya masif di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan.

    “Di salah satu dokumen AI roadmap, salah satunya adalah menghitung IT capacity planning-nya. Tapi menurut saya itu belum final, karena listriknya besar sekali. Ada chipset namanya GB200 Blackwell, satu rak itu bisa sampai 135 kilowatt,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan pemerintah mendapat usulan pembentukan dana abadi AI yang mayoritas akan dikelola Danantara Indonesia. Meski belum ada target nilai investasi, pemerintah memperkirakan program ini dapat dimulai 2027–2029 dengan model pembiayaan campuran publik swasta. 

    Strategi ini juga merekomendasikan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI. Langkah ini mengikuti tren regional, setelah Malaysia berhasil menjaring investasi miliaran dolar dari raksasa teknologi dunia untuk membangun infrastruktur cloud dan AI. 

    Danantara Indonesia tidak memberi respons pertanyaaan Reuters hingga berita tersebut. 

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga mengajak publik untuk terlibat dalam penyusunan buku putih peta jalan dan konsep etika kecerdasan buatan (AI). Masukan dari publik ditunggu paling lambat hingga 22 Agustus 2025. 

  • Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi.

    Hal ini diungkap pegiat media sosial, Chusnul Chotimah melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

    “Apakah rekor @jokowi akan bertambah sbg presiden dgn menteri terbyk korupsi?” kata Chusnul Chotimah.

    Chusnul Chotimah berharap rekor negatif tersebut tidak ditiru menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto.

    “Min @Gerindra bilangin ketummu yg seperti ini jgn ditiru ya,” sambung Chusnul Chotimah dengan emoji tersenyum.

    Saat ini, tercatat ada dua menteri era Jokowi yang tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

    Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus kuota haji di KPK dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telnologi, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan negara Rp1,98 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem Makarim juga tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan layanan Google Cloud.

    Sebelumnya, sudah ada lima menteri era Jokowi yang masuk penjara gara-gara menggarong duit negara.

    Pertama, Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023. 

    SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    Kedua, Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika/Kominfo (sekarang bernama Komdigi) periode 2019-2023. 

    Politikus Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Ketiga, Idrus Marham Idrus Marham selaku Menteri Sosial (Mensos) periode Januari-Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. 

    Keempat, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2014-2019. Imam terjerat kasus suap dana hibah KONI.

    Kelima, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster pada November 2020.

    Keenam, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode Oktober 2019 hingga Desember 2020. Ia terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. 

  • Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

    Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) optimistis terjadi pemulihan ekspor setelah harga indeks komoditas ini bergerak turun pada periode kedua Juli 2025. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan, pihaknya melihat penurunan volume ekspor batu bara pada Semester I/2025 secara tahunan dibandingkan periode yang sama 2024. 

    Data MODI Minerba ESDM menunjukkan bahwa, volume ekspor batu bara mengalami penurunan sebesar 6,13%, dari 198,13 juta ton pada Semester I / 2024 menjadi 185,98 juta ton pada Semester I/2025. 

    “Apabila mengacu kepada data ESDM tersebut persentase penurunan volume ekspor batubara pada semester I/2025 sebenarnya tidak sampai 21%. Memang terjadi penurunan volume permintaan dari pasar global saat ini,” ujar Fathul dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025). 

    Dia menerangkan faktor utama yang menyebabkan penurunan ekspor batu bara Indonesia yakni melemahnya permintaan dari importir utama seperti China dan India. Menurut Fathul, penurunan permintaan tersebut didorong oleh peningkatan produksi batu bara domestik di China dan India. 

    Dalam laporan International Energy Agency (IEA) menyebutkan bahwa China telah meningkatkan produksi batu bara mereka secara masif sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. 

    Demikian pula di India, Kementerian Batu bara India mengumumkan bahwa produksi batu bara domestik mencapai rekor tertinggi pada tahun fiskal 2024-2025, mengurangi ketergantungan mereka pada impor.

    Untuk diketahui, harga batu bara acuan internasional, termasuk Indonesian Coal Index (ICI) telah turun sekitar 20% year-to-date hingga minggu 1 Juli 2025. “Sebagai ilustrasi, ICI 4 yang mewakili batu bara 4.200 GAR, juga mengalami tren penurunan yang signifikan,” jelasnya. 

    Sementara itu, berdasarkan data dari Argus Coalindo, harga ICI 4 tercatat di kisaran US$40.68 per ton pada awal Juli 2025. Adapun, penurunan tersebut membuat banyak eksportir menahan volume penjualan mereka untuk menghindari kerugian. 

    Kendati demikian, dia melihat dalam empat minggu terakhir ini, harga ICI 4 mulai melandai dan menunjukkan tanda-tanda rebound tipis, yaitu berada di sekitar US$41.92 per ton pada awal Agustus 2025. 

    “Pergerakan ini mengindikasikan bahwa harga telah mencapai garis support, yang diduga kuat adalah harga pokok produksi bagi sebagian besar produsen,” jelas Fathul.

    Pasar batu bara global saat ini menghadapi tantangan besar karena kelebihan pasokan, yang utamanya didorong oleh peningkatan produksi dari negara-negara seperti China, India, dan Mongolia. 

    Di sisi lain, Rusia juga sering kali menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar Asia. Sementara itu, Australia, sebagai produsen utama, juga terus berupaya merebut pangsa pasar yang ada.

    “Meskipun terjadi penurunan harga di semester pertama 2025, kami optimis mengenai prospek ekspor batu bara nasional di semester kedua 2025,” tuturnya.

    Pihaknya berharap tren peningkatan harga batu bara Internasional terus berlanjut dengan ICI 4 hingga akhir 2025 diharapkan dapat naik sekitar 10-20% dari harga awal Agustus ini mencapai kisaran US$45-US$48 per ton 

    “Tentunya ini akan memberikan sinyal harga yang positif bagi para eksportir. Dengan harga yang lebih stabil dan menguntungkan, produsen akan termotivasi untuk meningkatkan kembali volume ekspornya,” tambahnya.

    Jika kondisi pasar global tidak berubah signifikan dan tren kenaikan harga terus berlanjut, pihaknya menargetkan volume ekspor batu bara akan kembali meningkat. “Ke depannya, kami tetap memantau situasi dengan cermat dan berharap adanya stabilitas harga yang lebih baik,” katanya. 

  • Tantangan Transisi Energi Bersih: Pembangkit Listrik dan Kendaraan RI Masih Bergantung Fosil – Page 3

    Tantangan Transisi Energi Bersih: Pembangkit Listrik dan Kendaraan RI Masih Bergantung Fosil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060 mendatang. Namun, target itu menghadapi tantangan yang tak mudah: ketergantungan pada energi fosil.

    Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin mengatakan, perjalanan ke energi bersih tidak semudah yang diperkirakan. Ada proses yang perlu dilalui.

    “Bikin aja listriknya green gitu ya, bikin aja transportasi green, gampang gitu. Tapi ternyata enggak semudah itu. Ini tentunya butuh kerja sama kita dan perjalanannya juga nggak bisa instan,” jata Rachmat dalam Indonesia Connect by Liputan6, ditulis Minggu (10/8/2025).

    Ada sejumlah tantangan yang menurutnya perlu dihadapi oleh Indonesia. Tak lain aspeknya berada pada ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, baik dari sisi pembangkit listrik, maupun penggunaan kendaraannya.

    Dia mencatat sekitar 80 persen listrik Indonesia disumbang energi fossil, mayoritas dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara. Pada saat yang sama, kegiatan pengeboran minyak bumi masih terus dilakukan demi kepentingan nasional.

    “Ini semuanya penting, enggak bisa dengan serta-merta, oke kita berhenti menggunakan fossil. Ada yang mau misalnya tiba-tiba listriknya mati, atau listriknya nyala pada saat matahari bersinar dan angin berhembus? Kan nggak mau kan, pasti maunya listriknya 24 jam tapi bersih,” tuturnya.

    Sama halnya dengan penggunaan kendaraan. Rachmat mengatakan setidaknya ada 150 juta kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

    Sedangkan, baru ada sekitsr 200-300 ribu kendaraan listrik. Angka ini membuktikan masih jomplangnya penggunaan kendaraan dengan emisi rendah. Namun, pemerintah kembali lagi tidak bisa membatasinya dengan tiba-tiba.

    “Apa iya misalnya kita bilang, oke semua masyarakat sekarang enggak boleh lagi pake mobil yang pake bensin atau kita enggak jual lagi BBM fossil. Kan enggak mungkin, hari ini enggak mungkin,” tegas dia.

     

  • Perkuat Kelistrikan Papua, PLN IP Sepakati 2 Kerja Sama Operasi PLTMG

    Perkuat Kelistrikan Papua, PLN IP Sepakati 2 Kerja Sama Operasi PLTMG

    Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) menandatangani dua kerja sama operasional dan pemeliharaan pembangkit di Papua. Kerja sama ini meliputi Serah Terima Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTMG Biak-1 15 MW dan Penandatanganan Perjanjian O&M PLTU Holtekamp Performance-Based 50 MW.

    Direktur Utama PLN IP Benardus Sudarmanta mengatakan, langkah ini diambil untuk mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, kerja sama itu turut menjamin keberlangsungan sistem kelistrikan di Papua yang masih menghadapi tantangan elektrifikasi dan kompleksitas sistem penyediaan listrik.

    “Tugas kami bukan hanya menjaga pasokan listrik, tapi juga menjalankan amanat konstitusi: memastikan seluruh masyarakat, termasuk di Papua, mendapatkan akses energi yang andal dan berkelanjutan. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata PLN IP hadir untuk Indonesia,” ujar Benardus melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (8/8/2025).

    Dia menuturkan, pada kegiatan pertama, dilakukan serah terima pengelolaan PLTMG Biak-1 (15 MW) kepada PLN IP, yang disaksikan oleh Direktur Operasional Gas PLN IP, Purnomo, dan GM PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, serta perwakilan PT Wijaya Karya Konsorsium.

    Purnomo mengatakan, PLTMG dipilih sebagai solusi energi di wilayah kepulauan seperti Papua karena efisiensinya tinggi, bentuknya ringkas, dan rendah emisi.

    “PLTMG sangat ideal untuk wilayah seperti Papua yang memiliki sebaran geografis luas dan sistem kelistrikan kecil. Ini mendukung transisi energi, sekaligus memberikan layanan yang cepat dan fleksibel bagi masyarakat,” jelas Purnomo.

    Selanjutnya, ditandatangani pula perjanjian kerja sama Performance-Based O&M untuk PLTU Holtekamp 50 MW oleh Direktur Operasional Batubara PLN IP, M. Hanafi Nur Rifai, bersama GM PLN UIW Papua dan Papua Barat.

    Hanafi pun menjelaskan, PLTU Holtekamp yang beroperasi sejak 2016 kini memasuki fase transformasi kinerja berbasis kinerja (performance-based contract) dan tengah menjalani inovasi teknis berupa modifikasi chain grate stoker untuk efisiensi dan peningkatan keandalan.

    “Inovasi yang sudah berhasil kami terapkan di unit Sanggau kini kami replikasi di Holtekamp. Kami berkomitmen mendukung sistem kelistrikan Papua agar semakin andal,” terang Hanafi.

    Papua memiliki kompleksitas tinggi dalam sistem kelistrikannya, terbagi dalam 8 sistem besar dan sekitar 300 sistem kecil. Menurut GM PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, sekitar sepertiga masyarakat Papua masih belum mendapatkan akses listrik.

    “Meskipun kapasitas kecil, gangguan di sistem Papua bisa berdampak besar dan langsung terasa hingga ke Jakarta. Karena itu, kami percaya PLN IP mampu menjaga keandalan dan meningkatkan kinerja sistem di sini,” ujar Diksi.

    Dia juga menyebut bahwa pembangkit seperti Holtekamp harus menjadi backbone sistem kelistrikan Papua, dan kerja sama ini diharapkan menjadi motor bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Papua membutuhkan kita. Ini bukan sekadar kontrak bisnis, tapi ladang pengabdian untuk membantu rakyat membuka akses listrik, pendidikan, dan ekonomi bagi saudara-saudara kita di timur Indonesia,” tambah Diksi.

  • Mineral-batu bara berpotensi besar dongkrak pertumbuhan ekonomi

    Mineral-batu bara berpotensi besar dongkrak pertumbuhan ekonomi

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memberikan sambutan pada acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) di Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/HO-Kementerian ESDM

    ESDM: Mineral-batu bara berpotensi besar dongkrak pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan komoditas mineral dan batu bara memiliki potensi besar dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam sambutannya pada acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX), mengatakan cadangan dan potensi komoditas mineral dan batu bara Indonesia, termasuk terbanyak di dunia, dan menjadi salah satu senjata utama dalam meningkatkan ketahanan energi, yang menjadi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi, ini diharapkan bisa mendorong perekonomian yang baik, mendukung, berkontribusi, dan menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), ini salah satu yang memang akan berkontribusi utama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi delapan persen itu bisa tercapai dengan hilirisasi,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

    Sejak 2022, subsektor minerba memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian ESDM. Pada 2024, PNBP subsektor minerba memberi sumbangsih sebesar Rp140,5 triliun dari total PNBP Kementerian ESDM sebanyak Rp269,6 triliun.

    Dadan juga mengatakan dari sisi pemanfaatan teknologi, subsektor minerba telah menggunakan teknologi yang cukup maju, baik pada tahapan eksplorasi, produksi, hingga pelaporannya. Pemanfaatan teknologi juga didukung regulasi.

    “Sudah disebut di dalam undang-undang kita yang terkait dengan minerba, bahwa pemanfaatan teknologi, pemanfaatan sistem informasi, ini yang menjadi salah satu driver utama untuk mendorong, baik itu secara ekonomi lebih baik, maupun juga untuk memastikan bahwa datanya itu data yang benar, data yang dipercaya,” katanya.

    Kementerian ESDM juga terbuka dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sistem perencanaan dan pelaporan sudah sepenuhnya menggunakan sistem informasi, seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk memastikan penerimaan negara, Minerba One Data Indonesia (MODI), dan e-RKAB untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Secara umum, Dadan juga menyampaikan posisi strategis sektor ESDM terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki cadangan dan potensi sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

    Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) merupakan ajang khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Indonesia Data Center Provider (IDPRO).

    Acara tersebut mempertemukan para profesional dan pengambil keputusan di bidang teknologi informasi dengan berbagai solusi inovatif, serta menghubungkan teknologi terbaru dengan 13 sektor industri utama di Indonesia, mulai dari pemerintahan, infrastruktur, keuangan, FMCG, telekomunikasi, pertanian, logistik dan transportasi, manufaktur, pariwisata dan perhotelan, pertambangan serta minyak dan gas, e-commerce, pendidikan, hingga kesehatan.

    Sumber : Antara

  • Jualan Setrum PLN Tembus Sebesar Ini – Page 3

    Jualan Setrum PLN Tembus Sebesar Ini – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikan tarif listrik oleh PT PLN (Persero) pada kuartal III 2025. Sehingga, tarif listrik Agustus 2025 belum mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. 

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan, kebijakan soal tarif listrik ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

    “Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” kata Jisman, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Jisman menambahkan, tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi PT PLN (Persero) juga tidak mengalami perubahan.

    Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” jelasnya.

    Untuk diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan.

    Dengan acuan pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Parameter ekonomi makro untuk kuartal III 2025 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2025. Secara akumulatif, perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif, namun Pemerintah memutuskan untuk tidak ada kenaikan tarif listrik.

    Berikut adalah rincian tarif listrik per kWh untuk beberapa golongan pelanggan pada Agustus 2025:

  • Polisi Tangkap 6 Kurir 33 Kg Sabu Jaringan Malaysia di Medan, Tebing Tinggi, dan Asahan Medan 6 Agustus 2025

    Polisi Tangkap 6 Kurir 33 Kg Sabu Jaringan Malaysia di Medan, Tebing Tinggi, dan Asahan Medan 6 Agustus 2025

    Polisi Tangkap 6 Kurir 33 Kg Sabu Jaringan Malaysia di Medan, Tebing Tinggi, dan Asahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Polisi menggagalkan peredaran 33 kg sabu jaringan Malaysia di Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Medan, Sumatera Utara.
    Sebanyak enam kurir dengan inisial HS, CA, KS, TK, M, dan KP berhasil ditangkap.
    Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, mengatakan bahwa penangkapan pertama dilakukan pada 28 Juli 2025.
    Awalnya, polisi mendapat informasi bahwa jaringan pelaku akan membawa sabu dengan mengendarai dua sepeda motor di salah satu Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara.
    Polisi kemudian melakukan pengintaian dan menangkap HS, CA, dan KS di lokasi penangkapan.
    “Mereka ditangkap saat mengangkut 8 kilogram sabu, menggunakan dua sepeda motor tanpa nomor polisi,” ujar Revi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/8/2025).
    Dari interogasi ketiga pelaku, polisi kemudian mengembangkannya dan menangkap jaringan para pelaku dengan inisial M di Hotel Maliboo di Kota Tebing Tinggi.
    Dari situ, proses pengembangan dilanjutkan sampai ke Kota Medan.
    Pada Jumat (1/8/2025), polisi menangkap pelaku TK saat sedang makan di rumah makan cepat saji.
    Dari tangan TK, polisi menyita barang bukti sabu seberat 25 kg.
    “Di hari yang sama, tim juga menangkap KP, yang berperan sebagai penjemput narkotika dari (perairan) Malaysia bersama pelaku HS,” ujar Revi.
    Revi mengatakan, kini pihaknya masih menyelidiki peran serta bagaimana jaringan pelaku bergerak.
    Keenamnya ditahan untuk proses penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.
    “Atas perbuatannya, para tersangka juga dijerat Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati,” tutur Revi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak Tarif Listrik PLN per kWh, Berlaku Agustus 2025

    Simak Tarif Listrik PLN per kWh, Berlaku Agustus 2025

    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal III 2025, mencakup periode Juli hingga September tetap sama untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Artinya, tidak ada penyesuaian harga yang akan diberlakukan.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing industri.

    “Triwulan III 2025 tarif listrik diputuskan tetap, kecuali jika pemerintah menetapkan lain,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Tak hanya itu, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap tidak berubah. Kelompok ini meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, usaha kecil, industri kecil, serta pengguna listrik untuk keperluan UMKM.

    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” lanjutnya. 
     

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik nonsubsidi biasanya dilakukan setiap tiga bulan, mengikuti perubahan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Meski parameter ekonomi untuk Triwulan III 2025 yang dihitung berdasarkan realisasi Februari hingga April sebenarnya mengindikasikan kenaikan, pemerintah memutuskan menahan tarif agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
     
    Berikut ini daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal III 2025, mencakup periode Juli hingga September tetap sama untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Artinya, tidak ada penyesuaian harga yang akan diberlakukan.
     
    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing industri.
     
    “Triwulan III 2025 tarif listrik diputuskan tetap, kecuali jika pemerintah menetapkan lain,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Tak hanya itu, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap tidak berubah. Kelompok ini meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, usaha kecil, industri kecil, serta pengguna listrik untuk keperluan UMKM.
     
    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” lanjutnya. 
     

     
    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik nonsubsidi biasanya dilakukan setiap tiga bulan, mengikuti perubahan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).
     
    Meski parameter ekonomi untuk Triwulan III 2025 yang dihitung berdasarkan realisasi Februari hingga April sebenarnya mengindikasikan kenaikan, pemerintah memutuskan menahan tarif agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
     

    Berikut ini daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.
     
    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
     
    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
     
    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.
     
    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.
     
    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.
     
    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.
     
    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.
     
    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)