Xcloud.id

Produk: batubara

  • ESDM paparkan sumber daya batu bara Indonesia capai 31,9 miliar ton

    ESDM paparkan sumber daya batu bara Indonesia capai 31,9 miliar ton

    kita memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton mulai tahun 2023, tahun 2024 mencapai 836 juta ton

    Badung, Bali (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan sumber daya batu bara Indonesia saat ini mencapai 31,9 miliar ton dengan jumlah perusahaan tambang mencapai 959 perusahaan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara Fastmarkets CT Asia 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia dan Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Senin, mengatakan jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan tambang batu bara terbanyak di dunia.

    “Dengan jumlah perusahaan tambang 959 ini kita memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton mulai tahun 2023, di tahun 2024 mencapai 836 juta ton dan pada saat ini kita menargetkan produksi 739 juta ton,” katanya.

    Dalam konferensi tahunan industri batu bara terbesar skala internasional yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas perkembangan pasar, kebijakan dan arah industri ke depan di Intercontinental Jimbaran Bali, Winarno membeberkan saat ini produksi batubara Indonesia sudah mencapai 509 juta ton atau 68 persen dari total produksi yang ditargetkan tahun 2025.

    Dia menjelaskan batu bara Indonesia telah mempengaruhi geopolitik global dan secara nasional telah menjadi penggerak ekonomi terutama sumbangan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 70 persen.

    Dimana pada tahun 2024, kata dia, penerimaan pajak dari subsektor minerba mencapai Rp143 triliun.

    Pemerintah, kata dia, menargetkan tahun 2025, PNBP dari sektor minerba bisa mencapai Rp123 triliun.

    Winarno menjelaskan pemerintah berkomitmen ke depan batu bara dikembangkan agar semakin bersih menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    “Peran batu bara di Indonesia di samping sebagai salah satu sumber energi, tetapi juga kita upayakan, batubara ini menuju ke transisi tahun 2060, sudah semakin bersih dibanding dengan kondisi pada saat ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan Indonesia juga merencanakan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, dalam arti pengguna batu bara dapat menjadi lebih bersih dibanding dengan kondisi saat ini.

    Meskipun demikian, dirinya tidak menampik konsumsi batu bara untuk domestik sudah mencapai sekitar 300 juta ton per tahun.

    Di mana serapan paling besar batubara industri pembangkit listrik. Sementara untuk industri kertas, industri semen, tekstil dan lain sebagainya relatif lebih rendah dibanding serapan untuk pembangkit listrik tenaga uap.

    Dia berharap semua pemangku kepentingan dalam forum Fastmarkets CT Asia 2025 baik pelaku usaha maupun pemerintah dapat berkolaborasi dan bersinergi terutama mewujudkan transisi energi.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Turun, Fuso Lihat Prospek Cerah Tractor Head 4×2 di Indonesia

    Pasar Turun, Fuso Lihat Prospek Cerah Tractor Head 4×2 di Indonesia

    Jakarta –

    Mitsubishi Fuso melihat prospek cerah segmen tractor head 4×2 di Indonesia. Segmen tersebut terus bertumbuh tiap tahunnya.

    Truk tractor head 4×2, yang dinilai lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan distribusi modern. Mitsubishi Fuso, melalui produk terbarunya Fighter X FM65F Tractor Head 4×2, melihat peluang besar untuk menancapkan posisi di segmen ini.

    Berdasarkan data Gaikindo dari tahun 2022 hingga 2025, terlihat bahwa permintaan untuk segmen tractor head terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, tahun 2022 mencapai 6,5 persen, 2025 sudah mencapai 10 persen,” kata Aji Jaya selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors disela-sela presentasi di Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025) kemarin.

    Sehingga Aji sangat yakin pasar Truck Traktor 4×2 masih akan terus tumbuh. “Kita lihat lebih dalam lagi di sektor tractor head 4×2 itu porsinya terus bertambah.”

    “Jadi tahun 2025 sejak bulan Mei terlihat pergerakan sangat stabil. Artinya banyak pengusaha yang membutuhkan tractor head 4×2,” jelas dia.

    Dia melanjutkan komoditas seperti kelapa sawit, batubara, dan karet saat ini menjadi penopang. Dengan permintaan internasional yang membaik, kebutuhan angkutan barang jarak jauh diyakini semakin tinggi, menjadikan segmen tractor head 4×2 kian relevan.

    “Kami melihat peluang yang bisa dimanfaatkan, peluang itu salah satunya adalah semakin meningkatnya aktivitas logistik dan juga konstruksi, dan tentunya ini menjadi sinyal positif bagi para pengusaha yang bergerak di sektor transportasi, distribusi, dan juga pembangunan infrastruktur,” jelas dia.

    “Peluang lainnya, komoditas andalan Indonesia, kelapa sawit, pada posisi harga yang stabil, saat ini permintaannya terus membaik, dari permintaan pasar internasional,” kata Aji.

    Fuso akhirnya merilis Fighter X FM65F Tractor Head 4×2. Truk ini mengusung mesin bertenaga 270 PS dengan torsi mencapai 882 Nm, dipadukan dengan transmisi EATON 9 percepatan yang tangguh. Dari sisi daya angkut, kendaraan ini memiliki Gross Combined Weight (GCW) hingga 36 ton, menjadikannya andal untuk kebutuhan angkutan kontainer maupun logistik jarak jauh.

    Tak hanya soal tenaga, Mitsubishi Fuso juga menghadirkan fitur keamanan dan kenyamanan, seperti rem ABS serta kabin ergonomis yang lebih nyaman untuk sopir. Harga yang ditawarkan berada di kisaran Rp 943 juta (off the road), membuatnya kompetitif di kelas tractor head.

    Keunggulan lain adalah 83% kesamaan suku cadang dengan lini Fighter lainnya, sehingga pemilik armada lebih mudah dalam perawatan dan tidak kesulitan mendapatkan spare part.

    Pasar bus dan truk yang turun

    Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pasar truk dan bus mengalami tekanan. Sepanjang Januari-Agustus 2025, penjualan minus 19 persen, sementara segmen bus turun 20 persen.

    Pasar truk Indonesia tahun ini terdistribusi 34.919 unit, turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 43.043 unit. Sementar segmen bus itu juga turun dari 3.762 unit menjadi 3.021 unit.

    (riar/lth)

  • Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM

    Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam menetapkan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk swasta melalui pola kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) dinilai sebagai langkah tepat dan sesuai regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Selasa (16/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan bahwa langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta”, kata Marwan.

    Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menampik adanya pembatasan kuota distribusi BBM ke swasta.

    “Kalau pada 2024, perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1,1 juta kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

  • Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Jakarta –

    Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan sebesar 10% menjadi 110% bagi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta, serta menjalin kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2025 menjadi sorotan.

    Sejumlah kalangan menilai hal ini sebagai langkah tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta,” kata Marwan.

    Ia mengingatkan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan alokasi menampik klaim adanya pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang.

    “Kalau tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1 juta 100 ribu kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

    (prf/ega)

  • Ketimpangan di Indonesia: Stagnasi Rasio Gini hingga Krisis Struktural – Page 3

    Ketimpangan di Indonesia: Stagnasi Rasio Gini hingga Krisis Struktural – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat rasio gini nasional berada di level 0,375. Angka ini relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Namun, laporan internasional menampilkan potret yang jauh lebih suram.

    World Inequality Report 2022 menyebut pendapatan 1% penduduk terkaya di Indonesia lebih dari 73 kali lipat dibandingkan 50% populasi terbawah. Bahkan, kelompok kaya tersebut menghasilkan emisi karbon rata-rata 30 kali lebih besar dibandingkan separuh penduduk termiskin.

    Ketimpangan ini bukan hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, kohesi sosial, hingga keberlanjutan lingkungan. Protes besar di Nepal dan demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 menunjukkan generasi muda, khususnya Gen Z, semakin vokal terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

    Kritik atas Metodologi BPS

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai, angka BPS perlu dikritisi.

    “BPS hanya mengukur pengeluaran, bukan pendapatan. Kelompok kaya cenderung menutup data penerimaan, sementara pengeluaran kelas bawah relatif lebih besar dibandingkan kelas atas. Ini membuat kesenjangan sesungguhnya tidak tercapture,” jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Ia menambahkan, tren di Asia Tenggara berbeda dengan Indonesia. Thailand mampu menekan ketimpangan, sementara Indonesia justru meningkat sejak reformasi, terutama saat commodity boom 2008. Ekspor batubara dan sawit memang mendorong pendapatan negara, tetapi memperlebar jurang sosial.

    Imaduddin juga menyoroti deindustrialisasi dini.

    “ICOR kita terus memburuk, artinya investasi boros tapi tidak menghasilkan output optimal. Output gap kita minus 7,9%, sementara negara lain sudah pulih pasca-pandemi,” ujarnya.

     

  • Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rudy Tanoe Sebut Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

    Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rudy Tanoe Sebut Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum dari Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, Ricky Herbert Parulian Sitohang, mengatakan kliennya meminta pengadilan agar penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah.

    “Dalam rangka praperadilan ini, kami minta bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” ujar Ricky dilansir dari Antara, Rabu (17/9/2025). 

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Ricky mengatakan penetapan status tersangka untuk Rudy Tanoe oleh KPK tidak sesuai dengan etika maupun prosedur yang berlaku karena kliennya terlebih dahulu mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan status tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi sebelumnya.

    “Seyogianya dalam rangka penyidikan Bambang Rudijanto [Rudy Tanoe] diminta keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu agar keterangan yang diberikan oleh beliau bisa berimbang untuk mencari titik tengah di mana posisi status yang sesungguhnya,” katanya.

    Selain itu, dia menambahkan KPK belum pernah mengirimkan surat pemanggilan untuk Rudy Tanoe dalam penyidikan kasus tersebut.

    “Surat panggilan sampai sekarang belum ada. Surat penyidikannya belum diterima oleh Bambang Rudijanto sampai sekarang,” ujarnya.

    Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penetapan status tersangka telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

    “Dalam penyelidikan pun KPK juga telah melakukan pemanggilan para saksi atau pihak-pihak terkait yang diminta keterangan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penanganan perkara. Demikian halnya dalam proses penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK saat ini menunggu putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hasil praperadilan Rudy Tanoe.

    Sebelumnya, KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

    Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Sementara itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, berinisial ES, BRT, KJT, dan HER.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus yang merupakan pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020-2021, serta menilai negara rugi hingga Rp200 miliar.

    Pada 25 Agustus 2025, Rudy Tanoe mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta memohon agar penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun, Rudy Tanoe sempat dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 14 Agustus 2025. 

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua September 2025, Kalori Tinggi Turun

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua September 2025, Kalori Tinggi Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk penjualan periode kedua September 2025. Tercatat HBA untuk kalori tinggi turun.

    HBA periode kedua September 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 307.K/MB.01/MEM.B/2025. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 September 2025.

    Perinciannya, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode kedua September 2025 ditetapkan sebesar US$103,49 per ton. Harga tersebut turun dibanding periode pertama September 2025 yang sebesar US$105,33 per ton.

    Berikutnya, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$64,4 per ton untuk periode kedua September 2025. Angka ini turun dibandingkan periode pertama September 2025, yakni US$66,5 per ton.

    Sementara itu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$42,5 per ton untuk periode kedua September ini. Angka tersebut naik tipis dibandingkan pada periode pertama September yang senilai US$42,3 per ton.

    Lalu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dipatok US$32,78 per ton pada periode kedua September. Angka itu naik dibandingkan periode pertama Agustus yang sebesar US$32,32 per ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB vessel).  

    Harga jual itu juga dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100-6.500 kcal/kg GAR transaksi penjualan batu bara untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba, pada tanggal pengapalan minggu keempat dua bulan sebelumnya hingga minggu ketiga bulan sebelumnya.

    Selain HBA, Bahlil juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode kedua September 2025.

    Tercatat, HMA nikel kini dipatok US$15/dmt. Ini naik dibanding periode pertama September yang senilai US$14.899/dmt.

    Kemudian, HMA aluminium dipatok US$2.604,3/dmt. HMA tersebut naik dibanding periode pertama September, yakni US$2.592,5/dmt.

    Selanjutnya, HMA tembaga dipatok US$9.741,8/dmt pada periode pertama September ini. Angka tersebut naik dibandingkan HMA tembaga pada periode pertama September yang senilai US$9.632,9/dmt.

    Adapun, HMA kobalt dipatok US$32.897/dmt pada periode kedua September. Angka ini naik tipis dibandingkan periode pertama September yang senilai US$32.894/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

  • Tolak Pembangunan Stockpile Batu Bara, Warga Jambi Blokir Jalan Lintas Timur Sumatera

    Tolak Pembangunan Stockpile Batu Bara, Warga Jambi Blokir Jalan Lintas Timur Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Protes terhadap pembangunan jalan khusus dan stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS)-RMKE Group di Aur Kenali, Kota Jambi, terus berlanjut. Pada Sabtu pagi (13/9/2025), seratusan warga demonstrasi hingga memblokir jalan lintas timur Sumatera Jambi-Riau dan berakibat lumpuhnya jalan tersebut.

    Dalam aksinya itu, mereka mendirikan tenda di tengah jalan, tepatnya di depan kantor Balai Wilayah Sungai. Dalam aksinya itu, mereka sempat ditemui Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Jambi, Johansyah.

    “Kami menunggu Gubernur Jambi. Kami meminta kejelasan soal pemerintah untuk penolakan stockpile,” kata orator.

    “Kami tetap konsisten melakukan aksi, sampai pembangunan stockpile batubara ini dihentikan,” sambung orator aksi di lokasi.

    Sementara itu, terkait pemblokiran jalan ini mengakibatkan jalan nasional rute Jambi-Riau ini, mengalami lumpuh total. Petugas melakukan pengalihan arus.

    Petugas kepolisian pun sedari pagi telah berjibaku mengatur lalu lintas. Namun, kemacetan kendaraan tetap terjadi sepanjang 5 kilometer. Hingga Sabtu sore kemacetan belum terurai.

     

  • KPK Tetapkan Rudy Tanoe jadi Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos

    KPK Tetapkan Rudy Tanoe jadi Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe (BRT), Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

    Hal tersebut diketahui saat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons pengajuan praperadilan Rudy Tanoe mengenai penetapan status tersangka. 

    “KPK menghormati hak hukum saudara BRT dalam pengajuan praperadilan,” ujar Budi dilansir dari Antara, Kamis (11/9/2025). 

    Sebelumnya, KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos, dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020.

    Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang kini sudah menerima vonis dan tengah mendekam di penjara.  

    Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020–2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Sementara itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, yakni berinisial ES, BRT, KJT, dan HER. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus yang merupakan pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020–2021, dengan kerugian negara Rp200 miliar.

    Pada 25 Agustus 2025, Rudy Tanoe mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

  • Harga Batu Bara Rontok, Laba ITMG Turun 29,51%

    Harga Batu Bara Rontok, Laba ITMG Turun 29,51%

    Jakarta –

    PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) membukukan penurunan laba dan pendapatan imbas rontoknya harga batu bara. Hingga semester I 2025, ITMG membukukan laba bersih sebesar US$ 90,98 juta atau sekitar Rp 1,49 triliun (asumsi kurs Rp 16.468), turun sekitar 29,51% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Kemudian dari sisi pendapatan, ITMG membukukan penurunan sebesar 19% menjadi sebesar US$ 919 juta. Penurunan pendapatan ini terjadi imbas penurunan harga jual rata-rata batu bara (ASP) sebesar 19%.

    Direktur Indo Tambangraya Megah, Junius Prakarsa Darmawan, menjelaskan penurunan harga rata-rata batu bara menekan penjualan perseroan. Ia menyebut, harga batu bara turun dari US$ 81 per ton menjadi US$ 74 per ton. Hal tersebut berdampak langsung pada EBITDA dan laba bersih perseroan.

    “Meskipun volume penjualan dan biaya dapat dipertahankan sepanjang kuartal ke-2 2025, namun tren penurunan harga pasar batu bara memberikan tekanan pada rata-rata harga jual batu bara perusahaan yang tercatat sebesar US$ 74 per ton atau turun dari US$ 81 per ton dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini berdampak pada menurunnya EBITDA dan net profit perusahaan menjadi sebesar US$ 72 juta dan US$ 28 juta,” ungkap Junius dalam acara Public Expose Live secara virtual, Rabu (10/9/2025).

    Meski begitu, ITGM berhasil menurunkan biaya sewa alat berat dan melakukan efisiensi operasional lainnya. Junius menyebut, perseroan berhasil menurunkan biaya operasional menjadi sebesar US$ 55 per ton dibandingkan dengan US$ 56 per ton pada kuartal I 2025.

    “Posisi keuangan dan struktur permodalan perusahaan tetap dalam kondisi yang baik, dengan rasio debt to equity berada pada level 0,03 kali, dan kas terhadap total aset tercatat sebesar 44%,” jelasnya.

    Junius menambahkan, ITMG mencatat aset sebesar US$ 2,39 miliar hingga Juni 2025. Adapun posisi kas tercatat sebesar US$ 1 miliar yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai US$ 281 juta. Kemudian, terjadi arus keluar untuk investasi sebesar US$ 45 juta, pembayaran dividen final tahun 2024 sebesar US$ 153 juta, dan arus keluar untuk pendanaan sebesar US$ 30 juta.

    “Dari sisi liabilitas, total pinjaman bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercatat sebesar US$ 51 juta, yang sebagian besar berasal dari pembiayaan akuisisi dua anak perusahaan pertabangan batubara, yaitu PT Graha Panca Karsa dan PT Tepian Indah Sukses,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Indo Tambangraya Megah, Yulius Kurniawan Gozali, menyebut harga batu bara akan kembali stabil di semester II 2025. Di sisi lain, ITMG juga memproyeksikan pertumbuhan produksi batu bara.

    Hingga Juni 2025, ITMG mencatatkan total produksi batu bara sebesar 10,4 juta ton, atau naik sebesar 12% year-on-year (yoy), dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 sebesar 9,3 juta ton. Capaian ini juga diikuti dengan peningkatan volume penjualan yang mencapai 11,7 juta ton, atau meningkat sebesar 8% year-on-year.

    “Hal yang berita baiknya adalah di semester dua ini kita melihat harga batubara akan cukup stabil dan juga dari sisi produksi akan lebih tinggi. Sehingga dari sisi pendapatan kita memperkirakan bahwa pendapatan akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan semester yang pertama,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: TPST Ini Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti Batu Bara

    (rrd/rrd)