Produk: batubara

  • Bahlil: Realisasi Investasi Minerba Capai USD 4 Miliar hingga Agustus 2025 – Page 3

    Bahlil: Realisasi Investasi Minerba Capai USD 4 Miliar hingga Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan investasi di sektor mineral dan batubara (minerba) pada tahun ini mencapai USD 7–8 miliar, dengan realisasi hingga Agustus 2025 sudah berada di kisaran USD 3–4 miliar.

    “Investasi di bidang hilirisasi, untuk sektor minerba, tahun ini itu kan ditargetkan kurang lebih sekitar USD 8 miliar, USD 7-8 miliar. Realisasinya sekitar USD 3-4 miliar, sampai di bulan Agustus,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat ditemui di JCC, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Angka ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk mempercepat hilirisasi bauksit dan meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dalam negeri.

    Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa bauksit menjadi salah satu komoditas prioritas yang tengah didorong pemerintah untuk masuk ke tahap pengolahan di dalam negeri.

    “Dan ini bagian daripada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk dorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

     

  • Minerba One Diluncurkan, Ini Tujuan dan Kegunaannya – Page 3

    Minerba One Diluncurkan, Ini Tujuan dan Kegunaannya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mendapat anggaran Rp 21,67 triliun pada 2026. Anggaran ini naik drastis dari pagu awal Rp 8,12 triliun.

    Kenaikan anggaran ini telah disetujui Komisi XII DPR dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Anggaran ini akan digunakan untuk beragam program prioritas, termasuk pembangunan listrik desa (Lisdes).

    “Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah sebesar Rp 8,12 triliun, dengan komposisi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4,82 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 2,69 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun,” ujar Yuliot, di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Kamis (4/9/2025).

    Beberapa program yang jadi prioritas di antaranya, pembangunan jaringan gas kota (jargas), kegiatan eksplorasi migas dan batubara, serta program peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Lisdes.

    “Untuk melanjutkan percepatan visi misi Bapak Presiden, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp 8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi,” ungkap Yuliot.

     

  • Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    “Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur.

    Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

    “Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bobby.

    Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha.

    “Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada ‘karpet merah’ untuk mereka,” jelas Bobby.

    Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap KADIN dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat.

    Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera dapat berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan baru bagi kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

    “Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Pemprov Sumut menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare yang akan diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

    “Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 Triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka. Silakan KADIN cari investornya,” ungkapnya.

    Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia berharap negara-negara mayoritas Muslim menjadi pengimpor utama produk halal, mengingat saat ini justru Cina dan Australia yang menjadi importir terbesar produk berlabel halal.

    “Karena itu, kami mengapresiasi KADIN yang mengangkat tema halal dalam acara ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera. Ia menyebut, selain memiliki sumber daya melimpah, Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif dan bersinergi dengan pelaku usaha.

    “Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Anindya.

    Anindya menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, Koordinator KADIN Wilayah Sumatera Ivan Iskandar Batubara, perwakilan Forkopimda, Kepala Daerah se-Sumut, Konjen India Ravi Shanker Goel, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor.

  • Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik rencana Pemerintah India untuk berinvestasi di Provinsi Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun menawarkan berbagai potensi unggulan kepada para pemangku kepentingan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat bertemu dengan Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Ravi Shanker Goel, beserta rombongan, di Paviliun Serdangbedagai, area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa Sumut memiliki potensi investasi yang sangat besar, baik di sektor sumber daya alam, pariwisata, perkebunan, industri, maupun pelayanan kesehatan dan farmasi. Selain itu, Sumut juga memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti Pelabuhan Kualatanjung dan Bandara Internasional Kualanamu, yang menjadi pintu gerbang penting perdagangan dan logistik di kawasan barat Indonesia.

    “Sumatera Utara merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Karena itu, kami menyampaikan berbagai peluang kepada para investor, khususnya dari India, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bobby Nasution, yang didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara.

    Bobby juga menyinggung sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Sumut. Menurutnya, Pemprov Sumut telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui sistem data terpadu, dan manfaatnya kini telah dirasakan masyarakat luas, terutama kalangan kurang mampu.

    “Kami sangat menyambut baik rencana investasi dari India, terlebih hubungan kedua negara selama ini sudah terjalin dengan baik,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gubernur Bobby Nasution memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Kabupaten Batubara dengan luas sekitar 2.500 hektare. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Pelabuhan Kualatanjung yang berstatus Hub Port Internasional.

    “Kawasan ini kami siapkan bagi investor yang berminat berinvestasi. Lahannya milik Pemprov Sumut dan dikelola oleh BUMD, sehingga proses investasi akan lebih mudah dan transparan,” jelasnya.

    Sementara itu, Konjen India Ravi Shanker Goel menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemprov Sumut. Ia menilai Sumut merupakan provinsi yang nyaman, bersahabat, dan memiliki keragaman masyarakat yang dinamis. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga keturunan India yang telah lama menetap di provinsi ini.

    Ravi juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat dibuka penerbangan langsung antara Bandara Kualanamu dan India, tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurutnya, hal ini akan memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata antara kedua wilayah.

    “Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Pemerintah India dan juga mempromosikan peluang investasi di Sumatera Utara, yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan lainnya,” ujar Ravi.

    Usai pertemuan, Gubernur Bobby Nasution dan Konjen India Ravi Shanker Goel sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerja sama investasi tersebut melalui pembahasan teknis antara pengusaha India dan KADIN Sumut.

  • Setoran PNBP Turun Hampir 20% Gegara Dividen BUMN Masuk Danantara

    Setoran PNBP Turun Hampir 20% Gegara Dividen BUMN Masuk Danantara

    Jakarta

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per September 2025 turun hampir 20% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh dividen BUMN yang kini sudah diambil alih Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, setoran PNBP sepanjang tahun hingga September baru terkumpul Rp 344,9 triliun. Angka ini minus 19,8% dibanding realisasi per akhir September 2024 yang senilai Rp 430,3 triliun.

    “Salah satunya adalah karena dividen BUMN tidak masuk ke APBN, tapi ada sebab lainnya, yakni termasuk harga minyak yang lebih rendah,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Meski demikian, setoran PNBP Rp 344,9 triliun tersebut sudah memenuhi 72,3% dari outlook setoran sampai akhir tahun ini. Angka itu terdiri dari setoran SDA Migas sebesar Rp 73,3 triliun, atau setara 64% dari proyeksi setoran sampai akhir tahun, dan SDA non migas Rp 86,3 triliun atau setara 74,7%.

    Selanjutnya, ada setoran kekayaan negara yang dipisahkan (KND), yang mestinya ditargetkan bisa terkumpul hingga di atas Rp 80 triliun, per September 2025 hanya terealisasi Rp 11,8 triliun. Realisasi ini dianggap sudah 100% dari perkiraan pengumpulan sampai akhir 2025 karena dividen BUMN telah pindah sepenuhnya ke Danantara.

    “Sehingga KND ini kita sudah anggap penerimaannya sudah 100%, karena tidak lagi ke APBN, tapi ke Danantara,” ujar Suahasil.

    Berikutnya, untuk setoran PNBP Lainnya mencapai Rp 103,3 triliun per akhir September 2025 atau setara 76% outlook. Sedangkan yang masuk melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 70,2 triliun setara 70,7%.

    Khusus untuk PNBP SDA, lanjut Suahasil, total realisasinya hingga akhir bulan September 2025 mencapai tahun ini Rp 159,6 triliun, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 170,1 triliun.

    Beberapa angka-angka yang menjadi penyebab dari PNBP yang lebih rendah antara lain ada Indonesian Crude Oil Price (ICO), turun 13,5% menjadi US$ 69,54 per barrel dibandingkan tahun lalu US$ 80,41 per barrel.

    PNBP SDA Minerba, yang berkontribusi 92% dari PNBP SDA Nonmigas, terkontraksi 1,2% (yoy). Kondisi ini terdampak penurunan produksi batubara disebabkan penurunan permintaan dari China dan India (selaku konsumen utama), serta berkurangnya konsumsi batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

    Di sisi lain, lifting minyak bumi mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2024 579 ribu barrel per hari, menjadi 590 ribu barrel per hari tahun ini. Namun demikian, 590 ribu barrel per hari ini belum mencapai asumsi APBN.

    “Memang kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir lifting minyak bumi ini sudah di atas asumsi APBN, tapi secara rata-rata dia masih sedikit di bawah. Kita tentu berharap bulan Oktober, November, Desember akan mengejar ke arah sebesar asumsi APBN 605 ribu barrel per hari,” kata dia.

    Sedangkan untuk lifting gas bumi sendiri, saat ini realisasinya di sekitar 962 ribu barrel setara minyak per hari (BOEPD). Realisasi ini sedikit di bawah asumsi APBN, tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun lalu di angka 964 BOEPD.

    (kil/kil)

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025, Bahas Advanced Materials & Hilirisasi

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025, Bahas Advanced Materials & Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menyelenggarakan Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto rencananya akan membuka ajang yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC)pada 15-16 Oktober 2025.

    Minerba Convex 2025 akan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Di samping itu, Tri menilai pengembangan material maju (advanced materials) turut menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Pasalnya, material ini memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” tutur dia.

    Mengusung tema “Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration”, Minerba Convex 2025 akan menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Minerba Convex 2025, Resvani menuturkan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, melainkan berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegasnya.

    Pada akhirnya, Minerba Convex 2025 menjadi ajang yang selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya adalah memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan tersebut meliputi lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa. Sedangkan, untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Untuk itu, seluruh rangkaian Minerba Convex 2025 diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Perlu diketahui, Minerba Convex tahun ini melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    ESDM Gelar Minerba Convex 2025 Pekan Ini, Prabowo Dijadwalkan Hadir!

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini rencananya dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    “Pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Tri menambahkan pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam ajang tersebut. Menurut dia, material ini memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan industri masa depan berbasis teknologi tinggi.

    “Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements). Upaya ini terus digalakkan karena datanya masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi,” lanjut Tri.

    Mengusung tema ‘Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration’, Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui program hilirisasi.

    Ketua Panitia Pelaksana Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

    Menurut Resvani, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

    “Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan,” tegas Resvani.

    Penyelenggaraan Minerba Convex 2025 disebut selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

    Untuk masyarakat umum tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

    Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, yakni Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.

    (prf/ega)

  • Perhapi Minta Pemerintah Lebih Selektif Beri Izin Usai 190 Tambang Dibekukan

    Perhapi Minta Pemerintah Lebih Selektif Beri Izin Usai 190 Tambang Dibekukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan. Hal ini guna menghindari tindakan pembekuan operasional tambang. 

    Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono mengatakan mestinya izin tambang sedari awal diberikan hanya kepada pihak yang memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat menjalankan kegiatan tambang sesuai prinsip good mining practice.

    Sebab, kegiatan tambang yang berkelanjutan membutuhkan modal dan biaya operasional yang besar, termasuk untuk memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi. 

    “Itulah sebabnya mengapa kami selalu menekankan agar pemerintah benar-benar berhati-hati dan selektif di dalam memberikan IUP kepada sebuah perusahaan yang berminat untuk menjadi pemegang IUP,” katanya kepada Bisnis, Minggu (12/10/2025). 

    Dia sepakat bahwa jaminan reklamasi merupakan dana yang wajib ditempatkan perusahaan tambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan pascatambang. 

    Dana tersebut berfungsi sebagai cadangan jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan, sehingga pemerintah dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut menggunakan dana jaminan yang sudah ditempatkan.

    “Nilai jaminan reklamasi itu setara dengan biaya reklamasi tambang, artinya perusahaan harus mengalokasikan dana dua kali, yakni untuk penempatan jaminan dan pelaksanaan reklamasi itu sendiri,” jelasnya.

    Meski demikian, dana jaminan reklamasi dapat dicairkan kembali setelah perusahaan menyelesaikan kegiatan reklamasi dan hasilnya diterima dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

    Dia menilai, skema tersebut memang dapat menimbulkan tekanan arus kas (cash flow) bagi perusahaan tambang yang memiliki keterbatasan finansial.

    Untuk itu, selektivitas pemerintah dalam pemberian IUP menjadi kunci untuk memastikan hanya perusahaan yang benar-benar mampu menjalankan kewajibannya yang beroperasi.

    Lebih lanjut, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang memberikan sanksi penghentian sementara bagi perusahaan tambang yang belum menempatkan jaminan reklamasi. 

    “Sanksi itu sudah tepat. Toh sifatnya hanya sementara. Begitu perusahaan memenuhi kewajiban penempatan dana jaminan, maka sanksi akan dicabut dan mereka dapat beroperasi kembali,” ujarnya.

    Dia menegaskan, kebijakan ini penting untuk memastikan kegiatan pertambangan di Indonesia dijalankan sesuai standar keberlanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab pascatambang.

    Adapun, hal ini sebagai respons dari penangguhan operasi 190 perusahaan berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Surat tersebut ditandatangani pada 18 September 2025.

    Berdasarkan surat itu, penangguhan dilakukan sebagai sanksi bagi perusahaan lantaran tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, hingga saat ini, perusahaan yang sudah membayar jaminan reklamasi sebanyak 10-15 perusahaan. 

    “Enggak banyak sih, tapi mungkin sekitar 10-15 perusahaan. Kita enggak hitung secara [jumlah nilai pembayaran], tetapi lebih kepada ketaatan. Sanksinya udah dicabut,” ujarnya, ditanya terpisah. 

    Dia mengaku tidak memahami alasan perusahaan enggan membayarkan jaminan reklamasi ataupun tidak taat dengan aturan tersebut. 

  • Riwayat Karier, Bisnis, dan Kekayaannya

    Riwayat Karier, Bisnis, dan Kekayaannya

    YOGYAKARTA – Profil Peter Sondakh cukup banyak dicari oleh banyak orang karena ia merupakan salah satu pengusaha sukses asal Indonesia yang mendirikan Rajawali Corpora, sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis di bidang properti, agrikultur, media, dan tambang.

    Dengan kemampuan yang dimilikinya, Peter Sondakh berhasil membuat perusahaannya berkembang sebagai salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di Indonesia, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu orang terkaya di Tanah Air.

    Profil Peter Sondakh

    Nama lengkap: Peter SondakhNama panggilan: Peter SondakhTempat, tanggal lahir: Manado, Sulawesi Utara, 23 Juli 1953Zodiak: LeoAgama: KristenAnak: Claudia SondakhPendidikan: Universitas La SallePekerjaan: Pengusaha, Pemilik Rajawali Corpora

    Riwayat Karier Peter Sondakh

    Riwayat karier Peter Sondakh berawal saat ia mengambil alih bisnis keluarganya setelah ayahnya wafat pada tahun 1975.

    Ayah Peter Sondakh adalah seorang pengusaha ekspor kayu dan minyak kelapa, dan bisnis tersebut menjadi pijakan awal Peter dalam dunia bisnis.

    Ia sempat mengalami kegagalan di sektor real estate, dan pengalaman tersebut menjadi bekal Peter Sondakh yang penting diversifikasi usaha.

    Pada tahun 1977, Peter membangun hotel Hyatt di Surabaya karena hubungan baik dengan teman ayahnya.

    Pada tahun 1984, Peter Sondakh mendirikan Rajawali Corpora, sebuah konglomerasi yang pada saat ini menjadi salah satu grup investasi terpandang di Indonesia.

    Beberapa varian bisnis yang didirikan oleh Peter Sondakh mencakup sektor properti, media, dan pertambangan.

    Selain itu, Peter Sondakh juga mendirikan RCTI, salah satu televisi swasta pertama di Indonesia, namun pada tahun 2002 ia melepas saham RCTI.

    Di bidang pertambangan, melalui Rajawali Corpora, Peter Sondakh mempunyai sekitar 85% saham di PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI), perusahaan penambang emas yang tengah mempertimbangkan divestasi saham dengan target valuasi mencapai US$1 miliar atau setara dengan nilai Rp16.233.350.000.000.

    Keberhasilannya dalam membangun kerajaan bisnis, membuat Peter Sondakh sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan yang mencapai US$2 miliar atau setara nilai Rp32.466.700.000.000.

    Beberapa Fakta Menarik Peter Sondakh

    Di bawah ini adalah fakta-fakta menarik yang dapat kita ketahui tentang Peter Sondakh:

    Pionir Televisi Swasta: Peter Sondakh ikut mendirikan RCTI, jaringan televisi swasta pertama di Indonesia.

    Pewaris Bisnis Keluarga: Setelah ayahnya wafat, Peter Sondakh mengembangkan bisnis keluarga menjadi Rajawali Corpora, yang saat ini menjadi gurita bisnis terbesar di Indonesia dengan bisnis di sektor properti, media, dan pertambangan.Sukses di Pertambangan: Rajawali Corpora, yang dipimpin Peter, mempunyai 85% saham PT Archi Indonesia Tbk.

    Guritas Bisnis yang Dikuasai Peter Sondakh

    Daftar gurita bisnis atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Peter Sondakh antara lain:

    PT Eagle High Plantations Tbk (EHP): Perusahaan ini bergerak di industri kelapa sawit dengan total luas perkebunan 116 ribu hektar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Perusahaan EHP memproduksi minyak sawit mentah dan inti sawit.Rajawali Corpora – Media & Komunikasi: Rajawali memiliki stasiun televisi swasta RTV dan perusahaan periklanan modern FORU, yang berfokus pada media dan komunikasi.VELO Networks: Perusahaan di bidang teknologi informasi yang menyediakan layanan jaringan, pusat data, layanan cloud, serta integrasi sistem untuk pelanggan.Rajawali Property Group: Sebagai perusahaan di bidang properti dan hotel, Rajawali Property Group telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam investasi dan pengembangan properti.Perusahaan Pertambangan: Portofolio Rajawali juga mencakup Grup Archi (pertambangan emas), Indo Mines Limited (pertambangan dan logam), serta Golden Eagle Energy (pertambangan batubara).

    Bisnis dan Jumlah Kekayaan Peter Sondakh

    Peter Sondakh menyimpan kekayaan sekitar US$2 miliar atau setara Rp32.466.700.000.000, menempatkannya di urutan ke-28 dalam daftar Indonesia’s 50 Richest versi Forbes tahun 2024.

    Demikianlah ulasan mengenai profil Peter Sondakh. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • ESDM Bekukan 190 Izin Tambang, PNBP Sektor Minerba Bisa Terdampak?

    ESDM Bekukan 190 Izin Tambang, PNBP Sektor Minerba Bisa Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Batu Bara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo) menilai pembekuan izin tambang terhadap 190 perusahaan tidak akan berdampak signifikan terhadap target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pihaknya telah mengarahkan pelaku usaha pemilik izin tambang minerba untuk segera menyelesaikan jaminan reklamasi dan pascatambangnya. 

    “Kami meyakini bahwa dampak pembekuan izin ini terhadap kinerja pertambangan nasional dan PNBP akan terbatas dan bersifat sementara, sambil menunggu pemenuhan kewajiban dari pihak terkait,” kata Fathul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (11/10/2025). 

    Meski demikian, dia mengaku akan memantau lebih lanjut dampak terhadap pasokan bahan baku ke smelter agar dapat segera dimitigasi. 

    Pihaknya mendukung langkah penegakan sanksi administratif tertinggi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait pembekuan izin operasi terhadap 190 perusahaan izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi kewajiban Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang. 

    Pemberian waktu dan kesempatan yang telah diberikan pemerintah dinilai menjadi bagian dari perbaikan menyeluruh terhadap good corporate and mining practice di industri secara luas.

    “Tindakan ini dipandang sebagai bagian penting dari penegakan tata kelola pertambangan yang baik Good Mining Practice dan upaya perbaikan praktik perusahaan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

    Adapun, penegakan administrasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM No 17/2025 yang sering disebut sebagai Permen RKAB, di mana Pasal 5 secara tegas mewajibkan baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi untuk menempatkan Jaminan Reklamasi sebagai syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan RKAB.

    Pembekuan izin pada 190 IUP yang dilakukan oleh Kementerian ESDM saat ini merupakan tahap lanjutan setelah mekanisme Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3 telah ditempuh. 

    “Kami menilai bahwa Pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan melalui mekanisme peringatan, dan ini harus disikapi serius. Ini adalah bagian dari penegakan disiplin administrasi dan komitmen kita bersama terhadap keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. 

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, hingga saat ini, perusahaan yang sudah membayar jaminan reklamasi sebanyak 10-15 perusahaan. 

    “Enggak banyak sih, tapi mungkin sekitar 10-15 perusahaan. Kita enggak hitung secara [jumlah nilai pembayaran], tetapi lebih kepada ketaatan. Sanksinya udah dicabut,” ujarnya, ditanya terpisah. 

    Dia mengaku tidak memahami alasan perusahaan enggan membayarkan jaminan reklamasi ataupun tidak taat dengan aturan tersebut. 

    “Kita sudah menyampaikan peringatan 1-3 kalau enggak, ya sudah kita hentikan, kita beri waktu 60 hari, kalau enggak ngurus ya kita cabut. Tetapi kewajiban terhadap reklamasi pascatambang tetap nempel di dia. Oh, harus bayar. 60 hari itu sejak surat dikeluarkan,” pungkasnya.