Produk: Batu Bara

  • Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

    Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak yang turun 41,9% pada Januari 2025 diramal berpengaruh terhadap defisit anggaran.  

    Kebutuhan belanja terpaksa dipasok melalui pembiayaan anggaran yang lebih banyak dari yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, defisit anggaran berpotensi melebar dari rencana 2,53% terhadap PDB.  

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

    “Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025). 

    Apalagi, dengan janji kampanye Presiden Prabowo-Gibran yang mengandalkan belanja tinggi, terutama belanja sosial dan pangan, ruang fiskal untuk pemotongan belanja menjadi terbatas.

    Sementara di sisi lain, utang baru untuk menutup defisit akan menjadi lebih mahal, karena pasar obligasi sudah mulai bereaksi negatif melihat penerimaan negara yang anjlok. 

    Imbal hasil atau yield obligasi negara (SUN) sudah mulai naik, menandakan pasar menuntut premi risiko lebih tinggi untuk utang pemerintah, akibat kekhawatiran fiskal.

    Achmad memandang jika pemerintah terus memaksakan belanja tanpa disertai penerimaan yang memadai, maka risiko pembengkakan utang akan meningkat, memperbesar beban bunga utang yang sudah melebihi Rp500 triliun per tahun.

    Di sisi lain, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan memang adanya pelebaran defisit karena terdapat potensi belanja yang lebih besar di tengah penurunan aktivitas ekonomi. 

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi. 

    Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%). 

    Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel. 

    “Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025). 

    Dalam postur APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun yang utamanya bersumber dari pajak yang mencakup Rp2.189,31 triliun. Sementara belanja direncanakan senilai Rp3.621,3 triliun. 

  • Pelindo transformasi pelabuhan nonpetikemas perkuat logistik nasional

    Pelindo transformasi pelabuhan nonpetikemas perkuat logistik nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) melakukan transformasi pelabuhan nonpetikemas untuk memperkuat kinerja operasional dan mendukung penguatan logistik nasional di terminal yang dikelola.

    Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal Arif Rusman Yulianto dalam diskusi bersama awak media Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pihaknya yang bergerak di bidang pelayanan operasional terminal nonpetikemas di Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kinerja operasional di seluruh terminal yang dikelola.

    “Salah satu upaya dengan melakukan proses transformasi pelabuhan yang mengacu pada enam prinsip, yakni proses bisnis, sumber daya manusia (SDM), teknologi, peralatan, infrastruktur, serta health, safety, security, and environment (HSSE),” kata Arif.

    Dia menyampaikan, proses transformasi pelabuhan yang dilakukan sejak akhir tahun 2022, akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan dan memperpendek waktu singgah kapal (port stay).

    Dia mencontohkan, produktivitas bongkar muat komoditas curah kering di Branch Jamrud Nilam Mirah Surabaya naik 51 persen dari sebelumnya 1.499 ton/ship/day (T/S/D) menjadi 2.266 T/S/D.

    “Produktivitas pelabuhan yang meningkat tersebut sejalan dengan menurunnya port stay di Branch Jamrud Nilam Mirah yang saat ini mencapai 50 jam, turun 8 jam dari yang sebelumnya mencapai 58 jam,” jelasnya.

    Selain itu, standardisasi dan sistem pelabuhan yang merupakan bagian dari proses transformasi yang dilakukan Pelindo Multi terminal juga berdampak pada pertumbuhan arus bongkar muat.

    Tahun 2024 tercatat arus bongkar muat komoditas general and bag cargo mencapai 30,25 juta ton/M3, tumbuh 19,55 persen secara year on year (yoy). Arus muatan barang curah kering seperti batu bara, bijih besi, gula, kedelai, dan lainnya mencapai 59,08 juta ton, naik 7,15 persen (yoy).

    Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal Arif Rusman Yulianto (kanan) memaparkan kinerja PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) dalam diskusi bersama awak media Jakarta, Rabu (12/3/2025). ANTARA/Harianto

    Senada dengan arus barang berupa kendaraan naik 21,63 persen dibandingkan capaian tahun 2023 menjadi 1,84 juta unit. Sementara untuk komoditas gas tahun 2024 mencapai 13,97 MMBTU (Metric Million British Thermal Unit), naik 5,86 persen (yoy).

    Pertumbuhan arus barang juga menunjukkan efektivitas dari pengelolaan operasional yang tersentralisasi dan terstandardisasi di setiap pelabuhan serta didukung dengan transformasi teknologi dengan menerapkan PTOS-M (Pelindo Terminal Operating System Multipurpose) sehingga operasi terminal dilakukan dengan berbasis planning and control.

    Pelindo Multi Terminal juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pelabuhan untuk menciptakan rantai logistik yang lebih efisien.

    “Saat ini kami berfokus pada modernisasi fasilitas terminal, penguatan kemitraan, serta penerapan teknologi canggih yang akan menjadi kunci untuk membentuk masa depan perusahaan,” tutur Arif.

    Lebih lanjut Arif mengatakan, Pelindo Multi Teminal juga membuka luas peluang untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan modernisasi pelabuhan sebagai komitmen untuk meningkatkan daya saing logistik nasional.

    Dengan kemitraan tersebut akan mempercepat transformasi pelabuhan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    Saat ini Pelindo Multi Terminal mengelola 20 branch/cabang yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, juga Bali dan Nusa Tenggara, serta tiga anak perusahaan yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang mengelola 11 cabang, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT/IPCC) yang mengelola enam terminal, dan PT Terminal Curah Utama.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemen ESDM dongkrak lifting migas sembari bangun kilang 1 juta barel

    Kemen ESDM dongkrak lifting migas sembari bangun kilang 1 juta barel

    Kami juga akan melakukan percepatan proses tender lelang untuk wilayah kerja baru,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk mendongkrak lifting minyak dan gas bumi (migas) sembari membangun kilang berkapasitas satu juta barel per hari.

    “Kami lagi mengusahakan peningkatan produksi dalam negeri melalui percepatan eksplorasi,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Melalui penambahan lifting migas, ESDM berupaya agar impor minyak mentah tidak membengkak dikarenakan penambahan kapasitas kilang nasional. Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengalami tren penurunan lifting migas.

    “Kami juga akan melakukan percepatan proses tender lelang untuk wilayah kerja baru,” ucap Yuliot.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait pemerintah yang melakukan perubahan rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi satu juta barel per hari.

    Perubahan tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/3).

    Pembangunan kilang nantinya akan tersebar di sejumlah daerah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua agar terjadi pemerataan.

    Pembangunan kilang itu merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang bakal menerima kucuran dana investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Proyek-proyek itu juga bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.

    Di samping pembangunan kilang, beberapa proyek utama lainnya juga mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Kemudian, ada pula proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.

    Selain sektor energi, Bahlil melanjutkan hilirisasi juga menyasar komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, kemudian sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung kemandirian energi, PLN IP tambah pasokan 2.000 MW di 2025

    Dukung kemandirian energi, PLN IP tambah pasokan 2.000 MW di 2025

    Tambahan pasokan energi ini tentunya mendukung pencapaian swasembada energi berkelanjutan di tanah air yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan, penambahan daya listrik sebesar lebih dari 2.000 MW pada 2025 dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan untuk tahun 2024, pihaknya berhasil menambah daya listrik sebesar 949 MW seiring beroperasinya sejumlah pembangkit pada 2024.

    “Tambahan pasokan energi ini tentunya mendukung pencapaian swasembada energi berkelanjutan di tanah air yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Edwin mengatakan listrik merupakan energi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, penambahan daya listrik pembangkit PLN Indonesia Power akan menyokong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju dengan kemandirian energi.

    “PLN Indonesia Power memiliki total daya mampu netto (DMN) pasokan listrik lebih dari 19,5 GW, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat lagi,” katanya.

    Edwin merinci tambahan daya listrik sebesar 949 MW pada 2024 berasal dari pembangkit terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 Ambon berkapasitas 60 MW, PLTGU Tambak Lorok Blok 3 berkapasitas 779 MW, dan PLTA Jatigede 110 MW.

    Sementara, pada 2025 akan ada beberapa tambahan pembangkit baru yang kini telah tahap sinkronisasi yaitu PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2×1.000 MW dan BMPP Nusantara 2 Kolaka 60 MW.

    “PLN Indonesia Power berupaya optimal dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Indonesia yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya penggunaan peralatan yang sumber energinya berasal dari listrik,” tutur Edwin.

    Menurut Edwin, PLN Indonesia Power juga akan terus berinovasi memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan kemandirian energi berkelanjutan, serta mengoptimalkan green booster transisi energi dengan memanfaatkan biomassa untuk mengurangi penggunaan batu bara (cofiring).

    Program tersebut juga sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kelistrikan guna mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.

    “PLN Indonesia Power sangat serius dalam mengembangkan EBT di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan digagasnya proyek Hijaunesia dan Hydronesia. Proyek ini dapat menambah kapasitas listrik berbasis EBT sebesar 2,4 GWh secara bertahap hingga 2035,” sebut Edwin.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tambah Cadangan Tambang, ANTAM Gencar Lakukan Eksplorasi Sistematis

    Tambah Cadangan Tambang, ANTAM Gencar Lakukan Eksplorasi Sistematis

    Jakarta

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Aneka Tambang (ANTAM) Achmad Ardianto, mengungkapkan ANTAM gencar lakukan eksplorasi cadangan tambang. Langkah tersebut dilakukan agar cadangan terus bertambah dan dapat dihilirkan.

    “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa cadangan kita itu akan susah doublenya. Karena kita tahu bahwa tambang ini kan non-renewable resources. Tapi kalau kita terus melakukan pencarian, melakukan eksplorasi maka tentu cadangannya bertambah” ucap Achmad dalam acara ‘Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi’di Golden Ballroom, The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Ia mengatakan eksplorasi akan dilakukan secara sistematis untuk memastikan ANTAM memiliki cadangan tambang yang cukup.

    “Jadi eksplorasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kita punya cadangan yang cukup untuk bisa terus dihilirkan,” tutur Achmad.

    Menurutnya, ANTAM harus memiliki cadangan tambang. Karena cadangan yang dimiliki saat ini tergolong kecil.

    “Nah jadi ANTAM tentu seperti perusahaan-perusahaan tambang lain yang ingin kita sustainable di cadangan. Kita harus punya cadangan baik nikel, bauksit, maupun emas. Saat ini emas kita cuma punya less than 1% dari cadangan nasional. Memang cadangan nasional pun juga sebenarnya gak terlalu besar. Tapi ANTAM tinggal punya kurang lebih 700 ribu tons aja untuk emas. Nickel kita 10%, bauxite cuma 4% jadi kita kecil sebetulnya,”tutur Achmad.

    Sebagai informasi, acara ini digelar dalam rangka menargetkan swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya domestik dan pengurangan ketergantungan impor.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, Direktur Pemindahan Program Mineral dan Batu bara Julian Ambassadur Shiddiq, serta jajaran anggota DPR RI Komisi XII.

    (anl/ega)

  • Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Jakarta

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Aneka Tambang (ANTAM) Achmad Ardianto, mengungkapkan skematika finansial dan legal menjadi tantangan bagi ANTAM dalam menghilirkan produk. Menurutnya, berbagai kepastian dibutuhkan agar kerjasama dapat berjalan dan berhasil.

    “Ada skematika finansial, ada skematika legal. Nah ini yang memang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Karena tentu saja kami sebagai perusahaan yang harus secepat mungkin menghilirkan produk itu membutuhkan banyak sekali kepastian nih. Kepastian hukum, kepastian gazin bajak, kepastian finansial, fiskal, dan lain sebagainya. Sehingga partner kami pun juga jadi percaya bahwa pekerjaan ini atau kerjasama ini akan berhasil,” ujar Achmad, ketika menjadi narasumber di acara ‘Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi’ Selasa (3/11/2025).

    Achmad menuturkan, jika ia percaya hilirisasi dapat berhasil apabila semua anggota dari ekosistem, baik itu regulator dan operator bisa melakukan mitigasi dan antisipasi secara bersama-sama.

    Lebih lanjut, kata dia, jika skematika finansial dan legal belum dapat diselesaikan maka nantinya akan ada pihak lain yang mendapatkan manfaat maksimal.

    “Tapi kalau itu belum berhasil kita selesaikan, maka saya khawatir bahwa kita akan terlambat lagi untuk bergerak. Sehingga, nanti ada pihak-pihak lain yang akan bisa mendapatkan manfaat dibandingkan kita yang seharusnya mendapatkan manfaat maksimal” kata Achmad.

    Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro.

    Hadir juga Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, Direktur Pemindahan Program Mineral dan Batu Bara Julian Ambassadur Shiddiq, serta jajaran anggota DPR RI Komisi XII.

    (anl/ega)

  • Dijamin Nggak Mati Lampu Saat Ramadan! PLN Siapkan Daya 19,5 GW

    Dijamin Nggak Mati Lampu Saat Ramadan! PLN Siapkan Daya 19,5 GW

    Jakarta: Setiap bulan Ramadan, konsumsi listrik cenderung meningkat, terutama saat waktu sahur dan berbuka puasa. 
     
    Untuk memastikan pasokan tetap aman, PLN Indonesia Power (PLN IP) telah menyiapkan daya listrik sebesar 19,5 Gigawatt (GW) untuk menerangi seluruh Indonesia selama bulan suci ini.
     
    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengatakan saat Ramadan diperkirakan terjadi kenaikan konsumsi listrik terutama di malam hari. Kondisi ini tidak akan mengganggu pasokan listrik. 

    Pasalnya, pasokan listrik dari pembangkit PLN Indonesia Power siap mencukupi dan mendukung kebutuhan listrik di masing-masing sistem maupun sub sistem kelistrikan seluruh Indonesia..
     
    “Di bulan suci Ramadan tahun ini, PLN Indonesia Power pastikan kelistrikan selama Ramadan aman dan andal,” tutur Edwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    Kesiapan pembangkit dan energi primer
    PLN IP memastikan seluruh pembangkit listrik beroperasi secara optimal agar pasokan listrik tetap stabil, baik di sistem utama maupun sub-sistem kelistrikan di seluruh Indonesia. 
     
    Dengan Daya Mampu Netto (DMN) mencapai 19.504,5 Megawatt (MW), kebutuhan listrik di berbagai daerah dapat terpenuhi tanpa kendala.
     
    Selain itu, pasokan energi primer seperti batu bara, gas, dan bahan bakar lainnya juga telah dipersiapkan agar tidak terjadi gangguan dalam pengoperasian pembangkit listrik.
     
    “Sebagai subholding generation company terbesar di Asia Tenggara, PLN Indonesia Power memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya saat momen penting seperti Ramadan,” ucap Edwin.
     

    Posko siaga dan ribuan personel diterjunkan
    Agar pasokan listrik tetap stabil, PLN IP mengerahkan lebih dari 3.800 personel siaga serta mendirikan 76 Posko Siaga Ramadan yang tersebar di seluruh Indonesia. 
     
    Tim ini akan bekerja sepanjang waktu untuk memastikan tidak ada gangguan listrik selama Ramadan hingga Lebaran.
     
    “Dalam memenuhi kebutuhan listrik selama Ramadan, PLN Indonesia Power akan bekerja lebih baik dan lebih ekstra dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan,” tutur Edwin. 
     
    Jadi, tak perlu khawatir mati lampu saat Ramadan! PLN sudah siap memastikan pasokan listrik tetap andal sepanjang bulan suci ini.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Respons Jampidsus Febrie Usai Dilaporkan ke KPK: Makin Besar Serangan Baliknya

    Respons Jampidsus Febrie Usai Dilaporkan ke KPK: Makin Besar Serangan Baliknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah merespons santai usai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dia mengaku tak ambil pusing terkait laporan dirinya oleh sejumlah pihak itu ke komisi rasuah. Febrie lebih memilih fokus dalam penanganan perkara korupsi yang sedang diungkap oleh Kejagung.

    Di lain sisi, Febrie menilai bahwa pelaporan itu biasa terjadi saat pihaknya tengah mengungkap perkara besar. “Semakin besar perkara yang sedang di ungkap, pasti semakin besar serangan baliknya. Biasalah, pasti ada perlawanan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (11/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Febrie kembali dilaporkan atas dugaan korupsi ke KPK. Total empat laporan dugaan pencucian uang yang ditudingkan kepada Febrie.

    Adapun, laporan yang terakhir disampaikan terkait dengan dugaan pencucian uang Febrie Adriansyah dilakukan oleh Indonesian Police Watch (IPW), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) hingga Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) pada Selasa (11/3/2025). 

    Ronald Loblobly, Koordinator KSST, merincikan empat kasus yang dilaporkannya ke KPK. Empat laporan itu terkait dengan dugaan korupsi lelang aset rampasan negara pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

    Kemudian, dugaan suap pada penanganan kasus pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan tata niaga batu bara di Kalimantan Timur serta dugaan pencucian uang. 

  • Ikut Arahan Presiden Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

    Ikut Arahan Presiden Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit pada Maret ini. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.

    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil. 

    Penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil pun memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu telah sesuai aturan karena mengacu pada Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
     

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar ini menyebutkan pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. 

    “Saya katakan, masak kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.

    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” katanya.

    Pengumuman ini menandai langkah penting pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. 

    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit pada Maret ini. 
     
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.
     
    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil. 

    Penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil pun memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu telah sesuai aturan karena mengacu pada Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
     

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar ini menyebutkan pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. 
     
    “Saya katakan, masak kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.
     
    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
     
    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” katanya.
     
    Pengumuman ini menandai langkah penting pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
     
    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. 
     
    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pemerintah Ungkap Rencana Naikkan Tarif Royalti Batu Bara-Emas

    Pemerintah Ungkap Rencana Naikkan Tarif Royalti Batu Bara-Emas

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana kenaikan tarif royalti untuk enam komoditas mineral dan batu bara (minerba), termasuk nikel, timah, batu bara, tembaga, perak dan emas.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan prinsip utama dari kebijakan ini adalah pembagian manfaat agar keuntungan dari sektor pertambangan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar bagi negara dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Terkait penerimaan ke negara, Dadan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan.

    “Prinsipnya sharing benefit, sharing benefit. Jadi kalau ada keuntungan itu jangan menikmati sama perusahaan semua kan,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Rencana untuk menaikan royalti ini, kata Dadan, Kementerian ESDM telah melakukan konsultasi publik usulan penyesuaian jenis dan tarif PNBP SDA mineral dan batubara (Revisi PP 26/2022) pada Sabtu lalu.

    Dadan mengatakan, pada konsultasi tersebut pemerintah mengklaim pengusaha tidak keberatan dengan adanya rencana kenaikan royalti tersebut. Terlebih lagi, kata Dadan, rencana kenaikan royalti ini demi kepentingan nasional.

    “Saya kira dalam konteks untuk perekonomian nasional, semua juga mempunyai pendapat yang sama. Termasuk dari korporasi,” katanya.

    Berikut daftar usulan perubahan tarif royalti untuk enam komoditas:

    Batu Bara
    Tarif royalti IUPK diusulkan naik 1% untuk Harga Batubara Acuan (HBA) ≥ US$ 90, dengan tarif maksimum 13,5%.
    Tarif IUPK direvisi dengan rentang 14%-28%, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP 15/2022.

    Nikel
    Bijih Nikel: Tarif progresif mulai 14% -19% menyesuaikan HMAD
    Nikel Matte: Tarif progresif mulai 4,5%-6,5% menyesuaikan HMA Windfall Profit dihapus
    Ferro Nikel & Nikel Pig Iron: Tarif progresif mulai 5%-7% menyesuaikan HMA.

    Tembaga
    Bijih Tembaga: Tarif progresif mulai 10% s.d 17% menyesuaikan HMA
    Konsentrat Tembaga: Tarif progresif mulai 7% s.d 10% menyesuaikan HMA
    Katoda Tembaga: Tarif progresif mulai 4% s.d 7% menyesuaikan HMA

    Emas & Perak
    Emas: Tarif progresif mulai 7% s.d. 16% menyesuaikan HMA
    Perak: Single Tarif dari 3,25% menjadi 5%.
    Platina: Single Tarif dari 2% menjadi 3,75%.

    Logam Timah Dari tarif flat 3% menjadi progresif 3%-10% mengikuti harga jual.

    Usulan Tambahan PNBP Baru

    Pemerintah juga berencana menambah PNBP baru dari sejumlah komoditas yakni intan, perak nitrat, logam kolblat, kobalt sebagai produk ikutan dalam nikel matte, perak dalam konsentrat timbal.

    Intan: Iuran Tetap untuk Kontrak Karya (KK) Intan:
    – Tahap Eksplorasi : Rp 30.000
    – Tahap Eksploitasi/OP: Rp. 60.000
    Iuran Produksi/Royalti: Single Tarif 6,5%

    Perak nitrat : Iuran Produksi/Royalti: Single Tarif 4%
    Logam kobalt : Iuran Produksi/Royalti: Single Tarif 1,5%
    Kobalt sebagai produk ikutan dalam nikel matte: Iuran Produksi/Royalti : Single Tarif 2%
    Perak dalam konsentrat timbal: Iuran Produksi/Royalti : Single Tarif 3,25%

    (acd/acd)