Produk: Batu Bara

Kapal Terbakar di Lamongan, 3 Tewas dan 1 Orang Hilang

Lamongan, Beritasatu.com – Dua kapal yakni MT Ronggolawe dan TB Rosalyn 08 terbakar di perairan utara Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam insiden ini, tiga orang dilaporkan tewas, sementara satu orang masih dalam pencarian.

Kapolres Lamongan AKBP Bobby Condroputro mengungkapkan bahwa 17 awak kapal berhasil diselamatkan. Namun, tiga korban jiwa ditemukan dan satu orang masih hilang. Tim SAR gabungan kini tengah melakukan pencarian dan evakuasi.

“Sebanyak 17 awak kapal berhasil diselamatkan, namun tiga orang tewas, dan satu orang masih hilang dalam pencarian. Proses evakuasi masih berlangsung, melibatkan tim gabungan dari Polairud Polda Jatim, Lamongan, dan tim evakuasi dari Security Response PT Lamongan Integrated Shorebase (LIS),” ungkap AKBP Bobby Condroputro kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Insiden kebakaran ini dipicu oleh korsleting mesin yang terjadi saat proses bongkar muat kedua kapal tersebut.

“Kapal tanker MT Ronggolawe yang sedang bersiap bersandar mengalami korsleting mesin yang menyebabkan ledakan sekitar empat kali. Ledakan ini kemudian memicu kebakaran yang menyambar kapal tugboat Roselyne 08 di dekatnya,” jelasnya.

Bobby menambahkan, kapal tanker MT Ronggolawe sedang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara yang ditarik oleh kapal tugboat Roselyne 08 menuju dermaga saat kejadian tersebut terjadi.

“Kami turut berduka cita atas peristiwa ini. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan korban yang selamat serta yang mengalami luka-luka segera pulih,” tutup Kapolres Lamongan AKBP Bobby Condroputro soal kapal yang terbakar di Lamongan.

14/03/2025 15:03
Apa Kabar Rekomendasi Ekspor buat Freeport? Ini Jawaban Wamen ESDM

Jakarta –

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal pemberian rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Yuliot mengatakan, pihaknya akan mengecek dulu apakah Freeport sudah mengurus rekomendasi ekspor ke ESDM atau belum.

“Rekomendasi (ekspor) itu apakah sudah diajukan? Saya juga belum tahu. Jadi saya cek dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Yuliot juga merespons revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan Freeport sebagai syarat bisa mengekspor konsentrat tembaga. Ia juga mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Minyak dan Batu bara.

“Jadi RKAB saya cek dulu sama Dirjen Minerba,” singkatnya.

Sebelumnya, Freeport Indonesia sendiri telah mengajukan kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,27 juta ton kering tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, angka yang tertera pada revisi RKAB itu telah diserahkan ke Ditjen Minerba.

Freeport mendapat relaksasi ekspor konsentrat tembaga usai terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 6 Tahun 2025. Relaksasi diberikan imbas kebakaran Smelter Gresik pada Oktober 2024 yang membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya.

Meski sudah mendapat restu untuk ekspor, Freeport belum mendapat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM. Menurut Tony rekomendasi ekspor sedang diurus di Kementerian ESDM.

“Kami harus melakukan revisi RKAB. Revisi RKAB sudah dilakukan, sudah disetujui juga oleh Ditjen Minerba. Dan persetujuan rekomendasi ekspor masih dalam permohonan, sudah diajukan ke Kementerian ESDM,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Tony menjelaskan, saat rekomendasi ekspor sudah diberikan oleh Kementerian ESDM maka Freeport akan memperoleh persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Setelah itu barulah Freeport benar-benar bisa melakukan ekspor.

“Persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan akan bisa disampaikan segera setelah rekomendasi ekspor dari ESDM kita dapatkan,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi kapan ekspor pertama akan dilakukan, Tony menyebut segera mengekspor jika sudah memperoleh izin. Menurutnya kapal-kapal pengangkut konsentrat tembaga sudah siaga untuk melakukan ekspor.

“Segera setelah dapat izin ekspornya, kita langsung (lakukan). Kapal saya sudah standby semuanya,” tuturnya.

(ily/kil)

14/03/2025 13:49
Setoran Pajak Anjlok di Awal Tahun, Indikasi Ekonomi RI Bermasalah

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah kalangan ekonom kompak menyebutkan anjloknya setoran pajak pada awal tahun ini dipicu oleh bermasalahnya aktivitas perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah membantah hal itu.

Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan awal tahun ini, setoran pajak yang masuk ke kas negara hanya senilai Rp187,8 triliun, terkontraksi sebesar 30,19% dibandingkan catatan Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun.

Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan ketika penerimaan pajak turun drastis sebesar 30,1% dibandingkan tahun lalu, pemerintah seharusnya mengakui tantangan yang dihadapi alih-alih menyepelekan dampaknya.

“Penurunan ini menunjukkan masalah struktural dalam perekonomian, seperti melemahnya konsumsi domestik, rendahnya profitabilitas perusahaan, dan gangguan dalam administrasi perpajakan akibat implementasi sistem Coretax yang belum matang,” kata Syafruddin, Jumat (14/3/2025).

Ia pun menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang hanya menyalahkan faktor teknis dan harga komoditas, sebagai penyebab anjloknya penerimaan negara, hingga berakibat defisit fiskal sudah muncul sejak awal tahun. “Itu adalah analisis yang terlalu dangkal,” tegasnya.

Baginya, penurunan penerimaan pajak, khususnya setoran pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN yang melorot pada dua bulan pertama tahun ini, dengan nilai Rp 102,5 triliun, atau minus 9,53% dibanding realisasi hingga Februari 2024 yang sebesar Rp 113,3 triliun, sudah menjadi sinyal bermasalahnya daya beli masyarakat.

“Menutup-nutupi masalah dan mempertahankan kebijakan yang tidak efektif. Ini hanya akan memperburuk kondisi ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Goldman Sachs telah menurunkan peringkat aset investasi Indonesia, memproyeksikan defisit APBN 2025 bisa melebar menjadi 2,9% dari PDB, lebih tinggi dari target 2,53%.

Selain itu, Lembaga investasi asing asal Jepang, Nomura Holdings juga memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan melampaui batas defisit APBN yang tertuang dalam penjelasan Pasal 12 UU Keuangan Negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam laporan Nomura Asia Insights bertajuk Indonesia: Fiscal risk monitor #1 – Taking stock of new (unfunded) measures and their costs, disebutkan defisit APBN 2025 berpotensi membengkak sebesar 0,9% dari target defisit APBN pemerintah pada tahun ini 2,5% dari PDB. Mengakibatkan potensi APBN bengkak hingga menjadi 3,4%.

“Jika masyarakat dan pelaku usaha memahami kondisi ekonomi secara transparan, mereka dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan,” ungkap Syafruddin.

“Namun, jika pemerintah masih menganggap bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui kondisi ekonomi secara transparan, maka kepercayaan terhadap kebijakan fiskal akan semakin luntur. Saatnya pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk reformasi fiskal yang lebih nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Ia bilang, penurunan penerimaan jelas-jelas ada kaitannya dengan kondisi ekonomi.

“Kondisi ekonomi kan juga kalau kita lihat dari berbagai indikator belanja retail terus juga dari big data, terus juga dari penjualan mobil, penjualan barang tahan lama seperti mobil, motor, semua kan trendnya menurun. Jadi memang ini kaitan juga mungkin dari sisi Dari beli masyarakat yang juga melemah. Nah ini pasti ada pengaruhnya ke penerimaan pajak,” kata David.

Selain itu, bila dilihat secara tahunan atau year on year (yoy), David menegaskan, memang pasti kondisi fiskal harus turun karena tahun lalu belanja pemerintah kencang sekali pada kuartal I untuk mendongkrak aktivitas ekonomi.

“Belanja pemilu juga termasuk karena kan ada pemilu di Februari tahun lalu ya. Jadi wajar lah kalau menurut saya ada tekanan.

Termasuk juga ada problem itu kan Coretax,” tutur David.

Berbeda dengan kalangan ekonom, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun merupakan hal biasa dan bukan anomali. Ia mengatakan, tiap tahun, tren ini selalu muncul.

“Itu sama setiap tahun. Jadi tidak ada hal yang anomali jadi sifatnya normal saja,” kata Anggito saat konferensi pers APBN di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

Meski begitu, ia mengakui ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tambahan turunnya penerimaan pajak. Yakni, masalah administrasi pajak hingga harga komoditas yang merosot.

Khusus untuk harga komoditas yang anjlok dan memengaruhi penerimaan negara, ia mengatakan di antaranya harga minyak mentah yang merosot 5,2% secara tahunan, batu bara minus 11,8%, dan nikel turun 5,9%.

“Kalau kita lihat kenapa Januari-Februari lebih rendah? karena dua faktor. Faktor penurunan harga komoditas utama dan ada juga faktor administrasi,” ujar Anggito.

Dari sisi administrasi perpajakan yang membuat penerimaan merosot, ia enggan menyebut disebabkan permasalahan siste inti administrasi pajak atau Coretax yang terjadi sejak 1 Januari 2025.

Menurutnya, lebih cenderung disebabkan efek kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah diterapkan sejak 2024, relaksasi untuk pelaporan dan penyetoran PPN termasuk faktornya dan restitusi yang signifikan.

Penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya.

(arj/haa)

14/03/2025 12:10
Listrik Selama Ramadan Aman, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Cukup 20 Hari Operasi – Page 3

Sebelumnya, PLN Indonesia Power (PLN IP) siagakan pasokan listrik dengan Daya Mampu Netto (DMN) pasokan lebih dari 19,5 Gigawatt (GW), untuk memenuhi kebutuhan listrik selama bulan Ramadan 1446 H/2025 M, sehingga m masyarakat nyaman menjalankan aktivitas selama bulan suci Ramadan.

Direktur Utama PLN Indonesia Edwin Nugraha Putra mengatakan, pasokan listrik Indonesia Power cukup dan siap mendukung kebutuhan listrik di masing-masing sistem maupun sub sistem kelistrikan seluruh Indonesia, meski ada diperkiraan terjadi kenaikan konsumsi listrik terutama di malam hari saat Ramadan

“Sebagai subholding generation company terbesar di Asia Tenggara, PLN Indonesia Power memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya saat momen penting seperti Ramadan,” kata Edwin.

Menurut Edwin, pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power akan beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kapasitas daya mampu netto sebesar 19.504,5 Megawatt (MW) atau lebih dari 19.5 Gigawatt, PLN Indonesia Power terus berkomitmen hadirkan nyala terang untuk masyarakat Indonesia, di bulan Ramadan hingga lebaran mendatang.

“Di bulan suci Ramadan tahun ini, PLN Indonesia Power pastikan kelistrikan selama Ramadan aman dan andal,” tuturnya.

Edwin juga memastikan kesiapan energi primer dalam kondisi aman untuk mendukung kontinuitas pengoperasian pembangkit optimal sesuai kebutuhan sistem.

Dalam menjaga pasokan listrik selama Ramadan 2025, PLN IP juga mengerahkan lebih dari 3.800 personil siaga, serta menghadirkan 76 Posko Siaga Ramadan di seluruh Indonesia.

“Dalam memenuhi kebutuhan listrik selama Ramadan, PLN Indonesia Power akan bekerja lebih baik dan lebih ekstra dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan,” tutup Edwin.

14/03/2025 12:00
Sri Mulyani Tak Ubah Target Defisit APBN 2025 meski Kinerja Pajak Melorot

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih terlalu dini untuk mengubah target defisit APBN pada awal tahun, di tengah penerimaan pajak yang turun 30% per Februari 2025.

Sri Mulyani menyampaikan terkait perubahan postur maupun asumsi makro APBN 2025, sejatinya dilakukan pada pertengahan tahun dalam laporan semester yang nantinya disampaikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami pasti menyampaikan laporan semester kepada kabinet dan DPR. Jadi kalau hari ini sudah ngomongin [proyeksi defisit akhir] Desember, wong pertengahan tahun belum kita lewati, ojo kesusu [jangan terburu-buru],” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Berkaca dari tahun lalu, pemerintah melakukan perubahan postur APBN terkait defisit yang dikerek naik dari 2,29% menjadi 2,7% dalam laporan semester.

Realiasasinya, pada Desember 2024 pemerintah melaporkan defisit senilai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

Untuk itu, Sri Mulyani menekankan saat ini pihaknya akan fokus menjaga postur APBN sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN 2025 yang mengamanatkan defisit di angka Rp616,2 triliun atau setara 2,53%.

Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap perubahan komponen dalam postur tersebut. Misalnya, pemantauan jika terdapat koreksi di penerimaan negara akibat PPN 12% yang tidak diterapkan di seluruh komoditas.

Bendahara Negara tersebut pun menekankan pihaknya akan melakukan upaya ekstra untuk mengompensasi terhadap penerimaan yang tidak jadi diperoleh tersebut. Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut upaya apa yang dimaksud.

“Defisit akhir tahun tetap berpedoman pada APBN [2025], nanti akan ada perkegarakan dan setiap pergerakan saya akan sampaikan,” janjinya.

Pasalnya dengan penerimaan yang turun dan belanja yang terus mengalir, pemerintah telah mencatatkan defisit senilai Rp31,2 triliun per akhir Februari 2025. Padahal pada 2024 defisit baru terjadi pada Mei, sementara pada 2023 defisit bahkan baru terjadi pada Oktober.

Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

“Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025).

Bahkan Goldman Sachs Group Inc. memproyeksikan defisit APBN akan semakin melebar dan mendekati batasnya, yakni 2,9% pada 2025 akibat sederet risiko fiskal imbas ketegangan global dan pelemahan ekonomi domestik usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal.

Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi.

Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%).

Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel.

“Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

13/03/2025 17:12
Setoran PPN DN Rontok 92,75% pada Januari 2025, Efek Error Coretax?

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri alias PPN DN hanya sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun hingga 92,75% dari realisasi PPN DN pada Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

Data tersebut terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi data fiskal per Januari 2025.

Dibandingkan jenis pajak lain, penerimaan PPN DN memang menjadi yang paling besar anjloknya. PPh Badan menjadi jenis pajak yang penurunannya terbesar kedua: pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan setoran pajak yang bermasalah tersebut semua adalah dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Oleh sebab itu, Prianto meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak menjadi penyebab utama penurunan penerimaan tersebut.

Dia menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

“Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

“Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

Jenis Pajak
Jan-24
Jan-25
%

PPN DN
35,6
2,58
-92,7%

PPh 21
28,3
15,95
-43,6%

PPh Badan
18,2
4,16
-77,1%

PPh Final
11,5
11,57
0,6%

PPh 22 Impor
6,3
6,09
-3,3%

PPh 26
9,3
8,94
-3,8%

PPh OP
0,5
0,46
-8%

PPN Impor
19,6
20,21
3,1%

*nilai pajak dalam triliun rupiah

Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret 2025 pada Kamis (13/3/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Kemenkeu tidak menyampaikan data realisasi penerimaan pajak Januari 2025, melainkan langsung memaparkan data per Februari 2025.

Disampaikan, penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025. Angka tersebut turun 30,2% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

Tak Bahas Coretax

Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membantah permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab utama penerimaan negara anjlok pada awal tahun.

Anggito menjelaskan sejak 2022, pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.

“Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Hanya saja, dia tidak menampik bahwa penurunan penerimaan pajak pada awal tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan itu.

Pertama, faktor penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara (-11,8%), Brent (-5,2%), dan nikel (-5,9%). Kedua, faktor administrasi.

Terkait faktor administrasi, Anggito menjelaskan adanya sejumlah kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dia mencontohkan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) atas PPh 21 atau pajak atas penghasilan buruh yang mulai belaku Januari 2024.

Menurutnya, penerapan TER PPh 21 mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp165 triliun pada 2024. Anggito menyatakan jika lebih bayar tersebut diklaim pada Januari dan Februari 2025 maka penerimaan pajak jenis PPh 21 akan meningkat (rata-rata Rp21,2 triliun [bruto] pada Desember 2024—Februari 2025) bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp20,4 triliun [bruto]).

“Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan pada 2024 yang namanya tarif efektif rata-rata untuk PPh 21. Jadi kalau Anda menghitung cash memang turun, tapi kalau ini adalah efek dari kebijakan TER yang dilaksanakan 2024,” ujar Anggito.

Selain itu, sambungnya, ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri (DN) yaitu pembayaran yang sampai dengan Februari bisa dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

Menurutnya, jika perhitungan dinormalisasikan terhadap aturan relaksasi tersebut maka rata-rata penerimaan PPN DN periode Desember 2024—Februari 2025 mencapai Rp69,5 triliun (bruto) atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp64,2 triliun [bruto]).

“Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi setelah dinormalisasikan dan angka itu diketahui sampai dengan 10 Maret maka polanya sama seperti yang normal,” tutupnya.

Anggito tidak mengungkapkan permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab penerimaan pajak turun.

13/03/2025 16:50
Mau Gencarkan Bahan Bakar Baru Pengganti BBM, Pengusaha Butuh Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Subholding Power and New Renewable Energy PT Pertamina (Persero), membeberkan hal yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk bisa menggencarkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai salah satu pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

CEO Pertamina NRE John Eusebius Iwan Anis mengungkapkan, sebagai perusahaan yang juga fokus dalam pemanfaatan biofuel atau BBN di dalam negeri, pihaknya berharap skema yang diberlakukan untuk penjualan batu bara juga bisa diterapkan pada biofuel.

Skema yang dimaksud yaitu penerapan kewajiban pengalokasian dan harga khusus bahan baku BBN untuk pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), seperti untuk molase atau tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol.

Pengembangan bioetanol berbasis molase ini bisa berperan mengurangi impor BBM bensin.

“Maksud saya begini, ya kalau kita ngomong yang paling berat kan sebenarnya jujur sekarang batu bara. Tapi batu bara ada DMO, ada DPO (Domestic Price Obligation). Jadi udah market obligation-nya ada, udah itu price-nya juga di-cap (dibatasi). Sementara kalau ini yang ada baru pajak, belum ada dikasih apa-apa gitu,” jelasnya dalam diskusi dengan media, dikutip Kamis (13/03/2025).

Padahal, lanjutnya, pengembangan BBN seperti bioetanol ini memberikan banyak keuntungan bagi negara, seperti mengurangi emisi karbon, mengurangi impor bensin, memberdayakan petani, dan efek berganda lainnya.

“Dan ada penelitian mengatakan kalau kita akan one step ahead lagi gitu ya menggunakan infrastruktur apa namanya, pompa bensin yang ada di seluruh Indonesia tetap sama, sistemnya sama. Itu adalah kombinasi antara hybrid, mobil hybrid pakai biofuel. Itu bisa memberikan efek pengurangan karbon yang kurang lebih sama,” paparnya.

Belum lagi, biofuel yang berasal dari tanaman seperti sawit untuk biodiesel dan tebu untuk bioetanol tersebut bisa mendorong pemberdayaan petani di Indonesia lebih besar lagi.

“Artinya petani juga bisa jadi penghasil minyak untuk energi gitu kan. Dengan skala mereka gitu. Jadi ini luar biasa manfaatnya kalau menurut kami ya. Kalau kita bisa mengembangkan full scale dari biofuel, termasuk bioetanol. Kita memberdayakan petani lebih intensif gitu ya. Terus mengurangi impor, mengurangi karbon, multiplier effect-nya luar biasa,” tandasnya.

(wia)

13/03/2025 13:10
Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 30% pada awal tahun ini. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target.

Penerimaan pajak ini terkontraksi sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pola penurunan ini merupakan hal yang wajar pada awal tahun, karena hilangnya efek akhir tahun yakni Nataru dan efek perlambatan harga komoditas, seperti batu bara, nikel dan minyak bumi. Selain itu, dia menegaskan data pajak pada bulan Januari 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya karena ada kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), relaksasi dan restitusi yang signifikan.

Adapun penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pada 2024 ada lebih bayar, lebih bayarnya kalau kita hitung antara yang biru dan merah tahun 2024 angkanya Rp16,5 triliun. 2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

“Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024, namanya Tarif Efektif Rata-Rata. Jadi kalau Anda menghitung cash memang menurun,” katanya.

Kemudian, terkait dengan relaksasi, pemerintah melakukan kebijakan relaksasi PPN DN selama 10 hari. Dengan demikian, PPN DN pada Januari dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

“Apabila dinormalisasikan yang tidak ada di 2024, maka rata-rata PPN Desember 2024-Februari 2025 Rp 69,5 triliun dibandingkan periode yang sama itu Rp 64,2 triliun, jadi masih tumbuh 8,3%,” kata Anggito.

Lalu, penurunan setoran pajak juga disebabkan oleh adanya perlambatan penerimaan PPh pasal 25 Badan seiring. Perlambatan ini dipicu oleh penurunan harga komoditas yang berpengaruh pada penerimaan.

“Ini kondisinya cukup normal tidak ada anomali sama sekali. Setoran PPh 25 masih ikut pola normal meskipun sedikit adanya perlambatan karena faktor eksternal penurunan harga-harga komoditas,” tegasnya.

(haa/haa)

13/03/2025 13:01
Harga Minyak RI (ICP) Februari 2025 Turun Jadi US$ 74,29/Barel

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada bulan Februari 2025 sebesar US$ 74,29 per barel.

Angka ICP Februari ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 90.K/MG.01/MEM/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Februari 2025 tanggal 11 Maret 2025.

Bila dibandingkan dengan harga ICP pada bulan Januari 2025, harga ICP bulan Februari terhitung menurun dari bulan Januari. Hal itu terhitung turun sebesar US$ 2,52 per barel yang mana, ICP Januari 2025 sebesar US$ 76,81 per barel.

Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Chrisnawan Anditya mengungkapkan, penurunan ICP selaras dengan penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional. Dia menilai, salah satu pengaruhnya adalah kekhawatiran pasar atas potensi penurunan permintaan minyak dunia akibat penetapan tarif Amerika Serikat (AS) untuk Kanada dan Meksiko.

Selain itu, penurunan harga minyak mentah global juga didorong oleh meredanya risiko geopolitik akan adanya potensi berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina dan adanya indikasi potensi pengurangan sanksi terhadap Rusia, memicu kekhawatiran terjadinya oversupply.

“Salah satu penyebab penurunan harga minyak mentah di pasar internasional, antara lain kekhawatiran pasar atas potensi penurunan permintaan minyak dunia akibat penetapan tarif AS untuk Kanada dan Meksiko yang direncanakan akan segera diberlakukan, serta potensi penetapan tarif impor AS untuk negara-negara Uni Eropa hingga 25%,” Ujar Chrisnawan dalam pernyataan resmi, Kamis (13/3/2025).

Chrisnawan juga mengungkapkan bahwa pasca penetapan tarif oleh AS, Tiongkok turut menetapkan kebijakan tarif balasan untuk AS yang berlaku pada 10 Februari 2025 atas minyak mentah, kendaraan, dan mesin pertanian sebesar 10%, serta batu bara dan LNG sebesar 15%.

Di sisi lain, International Energy Agency (IEA) dalam publikasi bulan Februari menyampaikan bahwa suplai negara non-OPEC mengalami peningkatan produksi hingga 200 ribu barel per hari, menjadi 14,31 juta barel.

Sementara itu, untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah, selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi kekhawatiran pasar atas kondisi perekonomian Tiongkok pascapublikasi Caixin Purchasing Manager Index Tiongkok sebesar 51 yang lebih rendah dari ekspektasi pasar.

Juga terdapat unplanned shutdown pada Crude Distillation Unit di Kilang Kawasaki, Jepang dengan kapasitas 172,1 ribu barel per hari dan direncanakan akan dioperasikan kembali pada pertengahan Februari 2025.

Simak perkembangan harga minyak mentah utama pada Februari 2025 dibandingkan Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Dated Brent turun sebesar US$ 4,08 per barel dari US$ 79,23 per barel menjadi US$ 75,16 per barel.
WTI (Nymex) turun sebesar US$ 3,89 per barel dari US$ 75,10 per barel menjadi US$ 71,21 per barel.
Brent (ICE) turun sebesar US$ 3,39 per barel dari US$ 78,35 per barel menjadi US$ 74,95 per barel.
Basket OPEC turun sebesar US$ 2,56 per barel dari US$ 79,45 per barel menjadi US$ 76,89 per barel.
Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 2,52 per barel dari US$ 76,81 per barel menjadi US$ 74,29 per barel.

(pgr/pgr)

13/03/2025 12:50
Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak yang turun 41,9% pada Januari 2025 diramal berpengaruh terhadap defisit anggaran.

Kebutuhan belanja terpaksa dipasok melalui pembiayaan anggaran yang lebih banyak dari yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, defisit anggaran berpotensi melebar dari rencana 2,53% terhadap PDB.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

“Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025).

Apalagi, dengan janji kampanye Presiden Prabowo-Gibran yang mengandalkan belanja tinggi, terutama belanja sosial dan pangan, ruang fiskal untuk pemotongan belanja menjadi terbatas.

Sementara di sisi lain, utang baru untuk menutup defisit akan menjadi lebih mahal, karena pasar obligasi sudah mulai bereaksi negatif melihat penerimaan negara yang anjlok.

Imbal hasil atau yield obligasi negara (SUN) sudah mulai naik, menandakan pasar menuntut premi risiko lebih tinggi untuk utang pemerintah, akibat kekhawatiran fiskal.

Achmad memandang jika pemerintah terus memaksakan belanja tanpa disertai penerimaan yang memadai, maka risiko pembengkakan utang akan meningkat, memperbesar beban bunga utang yang sudah melebihi Rp500 triliun per tahun.

Di sisi lain, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan memang adanya pelebaran defisit karena terdapat potensi belanja yang lebih besar di tengah penurunan aktivitas ekonomi.

Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi.

Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%).

Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel.

“Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Dalam postur APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun yang utamanya bersumber dari pajak yang mencakup Rp2.189,31 triliun. Sementara belanja direncanakan senilai Rp3.621,3 triliun.

13/03/2025 02:10