Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Video: Regulasi Sering Berubah, Pengusaha Tambang Ingatkan Soal Ini

    Video: Regulasi Sering Berubah, Pengusaha Tambang Ingatkan Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menegaskan pelaku usaha perlu kepastian hukum agar regulasi tidak selalu berubah. Jika tidak pasti, pasar akan ragu dengan Indonesia sebagai tujuan investasi.

    Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Kajian Batu Bara PERHAPI FH Kristiono menyinggung soal UU Minerba yang sudah 4 kali diubah, artinya ada kepastian.

    Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina bersama Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani dan Ketua Bidang Kajian Batu Bara PERHAPI FH Kristiono di Program Closing Bell CNBC Indonesia.

  • Pelaku Industri Usul Kenaikan Royalti Minerba Ditunda, Kenapa? – Page 3

    Pelaku Industri Usul Kenaikan Royalti Minerba Ditunda, Kenapa? – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk komoditas tambang mineral dan batu bara (minerba) guna berbagi keuntungan antara negara dengan perusahaan, sehingga menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Prinsipnya sharing benefit (berbagi keuntungan). Jadi, kalau ada keuntungan, itu jangan dinikmati sama pengusaha semua,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dikutip dari Antara, Selasa (3/11/2025).

    Dadan menyampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan konsultasi publik pada Sabtu (8/3) terkait Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Konsultasi publik tersebut juga membahas Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara.

    Berdasarkan konsultasi publik yang digelar oleh Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan, Dadan menyampaikan terdapat respons yang serupa dalam konteks implikasi kenaikan tarif royalti terhadap perekonomian nasional.

    “Saya kira dalam konteks untuk perekonomian nasional, semua juga mempunyai pendapat yang sama, termasuk dari korporasi,” kata dia.

     

  • Danantara terbuka pada semua proyek yang diajukan pemerintah

    Danantara terbuka pada semua proyek yang diajukan pemerintah

    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Rosan: Danantara terbuka pada semua proyek yang diajukan pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terbuka pada semua proyek dan program yang diajukan oleh pemerintah.

    “Kita terbuka untuk semua kementerian, badan ataupun siapapun yang memiliki program, proyek yang diberikan kepada kami, tentunya akan kami analisa secara baik, secara benar,” ujar Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Rosan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Danantara akan melakukan analisa setiap proyek terlebih dahulu, yang dilakukan dengan kehati-hatian dan secara transparan.

    “Kita di Danantara memiliki kriteria-kriteria dan parameter-parameter, kita terbuka atas semua masukan, tetapi kita akan tentu sesuai arahan Bapak Presiden RI harus dilakukan dengan kehati-hatian, secara transparan, tata kelola yang benar dan juga dilakukan analisa, due diligence dan sebagainya. Kita terbuka,” katanya.

    Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi dengan menyiapkan 21 proyek tahap pertama yang akan didanai dengan investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan beberapa proyek akan mendapatkan pendanaan melalui Danantara.

    Bahlil menyampaikan bahwa proyek-proyek ini merupakan bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025. Beberapa proyek utama yang akan didanai mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Selain itu, pemerintah juga akan membangun kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, serta proyek hilirisasi dimetil eter (DME) berbahan baku batu bara sebagai substitusi impor LPG. Selain sektor energi, kata Bahlil, hilirisasi juga akan dilakukan pada komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit hingga alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

    Bahlil menegaskan pendanaan proyek-proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing. Misalnya, hilirisasi DME. Negara, lewat kebijakan Presiden Prabowo Subianto, kata Bahlil, akan memanfaatkan sumber dalam negeri. Sedangkan, teknologinya akan memanfaatkan peran asing.

    Sumber : Antara

  • Wamen Investasi Minta Koperasi-UMKM Ikut Urusi Pertambangan

    Wamen Investasi Minta Koperasi-UMKM Ikut Urusi Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meminta agar pemerintah daerah membuat aturan yang memungkinkan koperasi dan UMKM ikut terlibat dalam usaha pertambangan.

    Permintaan itu disampaikan Todotua ketika menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPK, Jakarta Selatan pada Kamis (13/3/2025).

    Pansus II sendiri merupakan penyusun Rancangan Peraturan Khusus Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan regulasi investasi daerah dengan kebijakan nasional. 

    Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan. Salah satunya fokus utama adalah revisi Perda No.10/2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal agar selaras dengan UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 

    Todotua pun mengingatkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, terutama melalui pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sumber daya alam unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit.

    Oleh sebab itu, sambungnya, regulasi baru perlu dirancang untuk memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor, memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem investasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja daerah. 

    ”Saran saya untuk adanya pasal penyertaan usaha terhadap kegiatan investasi itu sendiri, agar operasi pertambangan dan lain-lain dapat melibatkan UMKM atau koperasi supaya pelaku usaha lokal bisa mendapatkan porsi yang baik terhadap kegiatan investasi di daerah,” ucap Todotua dikutip dari rilis media BKPM, Sabtu (15/3/2025).

    Dia turut menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memfasilitasi program kemitraan bagi usaha besar dengan UMKM melalui fitur Kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS).

    Todotua pun meminta agar DPRD Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bisa terus berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat guna mengatasi berbagai tantangan dalam perizinan dan pengelolaan tata ruang.

    ”Sehingga peluang investasi dapat dioptimalkan,” tutupnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kalimantan Selatan mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp24,8 triliun (peringkat ke-16 dari 38 provinsi) pada 2024. Nilai tersebut berasal dari tiga besar sektor yaitu Pertambangan (51,56%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (14,12%), Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (7,08%).

  • 6 Sumber Energi Tak Terbatas yang Umum Ditemui di Bumi

    6 Sumber Energi Tak Terbatas yang Umum Ditemui di Bumi

    Jakarta –

    Berbagai negara di dunia berlomba mencari ‘sumber energi abadi’ yang lebih bersih dan ketersediaannya tak terbatas, untuk beralih dari bahan bakar fosil.

    Untuk menggantikan energi fosil, perlu dilakukan transisi menuju energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan dalam waktu yang relatif singkat.

    Apa Itu Energi Terbarukan?

    Dikutip dari situs PBB, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang diperbarui lebih cepat daripada yang dikonsumsi. Misalnya, sinar Matahari dan angin adalah sumber daya yang terus diperbarui. Sumber daya energi terbarukan berlimpah dan ada di sekitar kita.

    Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, di sisi lain, merupakan sumber daya tak terbarukan yang membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk terbentuk. Selain itu, bahan bakar fosil, jika dibakar untuk menghasilkan energi, menyebabkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida.

    “Menghasilkan energi terbarukan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah daripada membakar bahan bakar fosil. Transisi dari bahan bakar fosil, yang saat ini menyumbang sebagian besar emisi, ke energi terbarukan adalah kunci untuk mengatasi krisis iklim,” tulis PBB di situsnya.

    PBB menambahkan, energi terbarukan sekarang lebih murah di sebagian besar negara, dan menghasilkan lapangan kerja tiga kali lebih banyak dibandingkan bahan bakar fosil.

    Berikut ini adalah beberapa ‘sumber energi abadi’ yang umum ditemui di Bumi.

    Tenaga Surya

    Energi surya merupakan sumber daya energi yang paling melimpah dan bahkan dapat dimanfaatkan dalam cuaca berawan. Kecepatan energi surya yang diserap Bumi sekitar 10 ribu kali lebih besar daripada kecepatan manusia mengonsumsi energi.

    Teknologi surya dapat menghasilkan panas, pendinginan, pencahayaan alami, listrik, dan bahan bakar untuk berbagai aplikasi. Teknologi surya mengubah sinar Matahari menjadi energi listrik baik melalui panel fotovoltaik maupun melalui cermin yang memusatkan radiasi surya.

    Walau tidak semua negara diberkahi energi surya secara setara, kontribusi signifikan terhadap bauran energi dari energi surya langsung dimungkinkan bagi setiap negara.

    Biaya pembuatan panel surya telah anjlok drastis dalam dekade terakhir, sehingga tidak hanya terjangkau tetapi juga sering kali menjadi bentuk listrik termurah. Panel surya memiliki masa pakai sekitar 30 tahun , dan tersedia dalam berbagai warna tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam pembuatannya.

    Tenaga Angin

    Energi angin memanfaatkan energi kinetik dari pergerakan udara dengan menggunakan turbin angin besar di daratan (darat) atau di laut atau air tawar (lepas pantai). Energi angin telah digunakan selama ribuan tahun, tetapi teknologi energi angin di darat dan lepas pantai telah berkembang selama beberapa tahun terakhir untuk memaksimalkan listrik yang dihasilkan, dengan turbin yang lebih tinggi dan diameter rotor yang lebih besar.

    Meskipun kecepatan angin rata-rata sangat bervariasi berdasarkan lokasi, potensi teknis dunia untuk energi angin melebihi produksi listrik global, dan terdapat potensi yang cukup besar di sebagian besar wilayah di dunia untuk memungkinkan penyebaran energi angin yang signifikan.

    Banyak bagian dunia memiliki kecepatan angin yang kencang, tetapi lokasi terbaik untuk menghasilkan tenaga angin terkadang berada di daerah terpencil. Tenaga angin lepas pantai menawarkan potensi yang luar biasa.

    Energi Panas Bumi

    Energi panas bumi memanfaatkan energi termal yang dapat diakses dari dalam Bumi. Panas diambil dari reservoir panas Bumi menggunakan sumur atau cara lain.

    Reservoir yang secara alami cukup panas dan permeabel disebut reservoir hidrotermal, sedangkan reservoir yang cukup panas tetapi ditingkatkan dengan stimulasi hidrolik disebut sistem panas Bumi yang ditingkatkan (enhanced geothermal systems).

    Begitu sampai di permukaan, cairan dengan berbagai suhu dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Di beberapa negara, teknologi pembangkit listrik dari reservoir hidrotermal sudah matang dan andal, serta telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun.

    Tenaga Air

    Tenaga air memanfaatkan energi air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tenaga air dapat dihasilkan dari waduk dan sungai. Pembangkit listrik tenaga air waduk mengandalkan air yang tersimpan di waduk, sedangkan pembangkit listrik tenaga air aliran sungai memanfaatkan energi dari aliran sungai yang tersedia.

    Waduk pembangkit listrik tenaga air sering kali memiliki banyak kegunaan, menyediakan air minum, air untuk irigasi, pengendalian banjir dan kekeringan, layanan navigasi, serta pasokan energi.

    Tenaga air saat ini merupakan sumber energi terbarukan terbesar di sektor kelistrikan. Tenaga air bergantung pada pola curah hujan yang umumnya stabil, dan dapat terkena dampak negatif akibat kekeringan akibat iklim atau perubahan ekosistem yang memengaruhi pola curah hujan.

    Infrastruktur yang dibutuhkan untuk menciptakan tenaga air juga dapat berdampak buruk pada ekosistem. Karena alasan ini, banyak yang menganggap tenaga air skala kecil sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk masyarakat di daerah terpencil.

    Energi Laut

    Energi laut berasal dari teknologi yang menggunakan energi kinetik dan termal air laut, gelombang atau arus misalnya, untuk menghasilkan listrik atau panas.

    Sistem energi laut masih dalam tahap awal pengembangan, dengan sejumlah prototipe perangkat gelombang dan arus pasang surut sedang dieksplorasi. Potensi teoritis untuk energi laut dengan mudah melampaui kebutuhan energi manusia saat ini.

    Bioenergi

    Bioenergi diproduksi dari berbagai bahan organik, yang disebut biomassa, seperti kayu, arang, kotoran hewan, dan pupuk kandang lainnya untuk produksi panas dan listrik, serta tanaman pertanian untuk biofuel cair. Sebagian besar biomassa digunakan di daerah pedesaan untuk memasak, penerangan, dan pemanas ruangan, umumnya oleh penduduk miskin di negara berkembang.

    Sistem biomassa modern mencakup tanaman atau pohon khusus, residu dari pertanian dan kehutanan, dan berbagai aliran limbah organik.

    Energi yang dihasilkan dari pembakaran biomassa menghasilkan emisi gas rumah kaca, tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas.

    Akan tetapi, bioenergi hanya boleh digunakan dalam aplikasi terbatas, mengingat potensi dampak lingkungan negatif yang terkait dengan peningkatan skala besar hutan dan perkebunan bioenergi, serta penggundulan hutan dan perubahan penggunaan lahan yang diakibatkannya.

    (rns/rns)

  • IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, – Para pelaku industri mineral dan batu bara (minerba) mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pemberlakuan kenaikan tarif royalti.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi, daya saing minerba, serta keberlanjutan program hilirisasi yang tengah berjalan.

    Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menegaskan bahwa kenaikan royalti akan membebani perusahaan tambang karena mereka sudah menghadapi berbagai kenaikan biaya, seperti:

    Biaya operasional yang meningkat, termasuk kenaikan harga biosolar

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12%

    Kewajiban retensi hasil ekspor 100% selama 12 bulan, yang berdampak pada meningkatnya utang dan bunga

    “Saat ini industri minerba sedang berinvestasi besar dalam pembangunan smelter. Smelter baru akan mulai berproduksi dalam 2-3 tahun ke depan, jadi jangan dibebani kenaikan royalti yang memperberat arus kas,” ujar Rachmat dalam keterangannya, Jumat 14 Maret 2025.

    Harga Nikel Jatuh, FINI Juga Minta Kenaikan Royalti Ditunda

    Sejalan dengan IMA, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) juga meminta pemerintah untuk menunda kenaikan royalti nikel.

    Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menyoroti anjloknya harga nikel di pasar internasional yang kini berada di titik terendah sejak 2020.

    Selain itu, industri nikel juga menghadapi tekanan dari perang dagang China-AS yang semakin memperumit situasi.

    “Penundaan kenaikan royalti akan menjadi insentif penting agar industri nikel tetap bertahan dan berdaya saing di tengah ketidakpastian global,” kata Alexander.

    Menurut FINI, jika industri nikel tetap sehat, maka akan ada multiplier effect yang menguntungkan, seperti:

    Menjaga daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia

    Memastikan iklim investasi tetap kondusif

    Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal

    “Kami siap berdiskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar industri nikel tetap eksis dan mampu bersaing di pasar global,” tambahnya.

  • Tambah Kas Penerimaan Negara, Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal

    Tambah Kas Penerimaan Negara, Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan alias Kemenkeu akan mengejar setidaknya 2.000 wajib pajak sebagai salah satu insiatif strategi untuk menambah penerimaan negara.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi ribuan wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu, sambungnya, akan melaksanakan program bersama (joint program) untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Tak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit. 

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

    Sebagai informasi, dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret pada Kamis (13/3/2025), Kemenkeu melaporkan penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

    Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak Rp187,8 triliun per Februari 2025 atau turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY). Pada periode yang sama sebelumnya atau laporan per Februari 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp269,02 triliun.

  • Anggaran Defisit Rp31,2 triliun, Penerimaan Negara Anjlok!

    Anggaran Defisit Rp31,2 triliun, Penerimaan Negara Anjlok!

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya angkat bicara soal hilangnya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi Februari 2025 dari situs resmi mereka.

    Laporan yang sempat muncul pada Rabu pagi, 12 Maret 2025, tiba-tiba tak lagi bisa diakses menjelang siang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa dokumen tersebut ditarik karena konferensi pers dimajukan. Sehingga, bisa dijelaskan secara lebih komprehensif oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    Akan tetapi, apa saja isi laporan yang sempat terungkap sebelum dihapus? Berikut ringkasan poin-poin penting yang berhasil dihimpun:

    Penerimaan Negara Merosot Tajam

    Dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatat realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp157,32 triliun per 31 Januari 2025 — setara 5,24 persen dari target tahunan Rp3.005,13 triliun. Angka ini anjlok 28,3 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp219,3 triliun.

    Penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp115,18 triliun (4,62 persen dari target), turun dari tahun sebelumnya yang menyentuh Rp175,8 triliun. Rinciannya:

    Pajak: Rp88,89 triliun (4,06 persen dari target) Bea dan Cukai: Rp26,29 triliun (8,72 persen dari target)

    Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun ikut turun, hanya mencapai Rp42,13 triliun (8,2 persen dari target), lebih rendah dari Januari 2024 yang mencapai Rp43,45 triliun.

    Belanja Negara Ikut Turun

    Realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2025 tercatat Rp180,77 triliun atau 4,99 persen dari target, turun 1,84 persen dari tahun lalu (Rp184,19 triliun). Komponen belanja terdiri dari:

    Transfer ke daerah: Rp 94,73 triliun (10,3 persen dari target) Belanja pemerintah pusat: Rp 86,04 triliun (3,19 persen dari target) Belanja K/L: Rp 24,38 triliun (2,1 persen dari target) Belanja non-K/L: Rp 61,66 triliun (4 persen dari target) Defisit APBN Kian Melebar

    Per 31 Januari 2025, APBN mengalami defisit Rp23,45 triliun atau 0,1 persen dari PDB. Ini berbanding terbalik dengan Januari 2024 yang mencatat surplus Rp35,12 triliun (0,16 persen dari PDB).

    Defisit makin dalam hingga akhir Februari 2025, tercatat mencapai Rp31,2 triliun (0,13 persen dari PDB).

    “Saya ingatkan kembali, APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun. Jadi, defisit 0,13 persen ini masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2025, Kamis 13 Maret 2025.

    Realisasi pendapatan hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun (10,5 persen dari target tahunan), turun dari tahun lalu yang mencapai Rp439,2 triliun. Belanja negara pun menurun ke Rp348,1 triliun (9,6 persen dari target), lebih kecil dari realisasi Februari 2024 yang mencapai Rp470,3 triliun.

    Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp31,2 triliun. Namun, angka ini anjlok drastis dibandingkan surplus tahun lalu sebesar Rp132,1 triliun.

    Mengapa APBN KiTa Februari 2025 Dihapus?

    Menurut Sri Mulyani, penghapusan sementara laporan APBN KiTa Februari 2025 bertujuan agar publik mendapat informasi yang lebih akurat dan terstruktur saat konferensi pers.

    “Kita melihat ada beberapa perlambatan, terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara, minyak, dan nikel,” katanya.

    Sri Mulyani juga menambahkan, restitusi pajak yang cukup besar di awal tahun turut mempengaruhi penurunan penerimaan.

    “Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif,” ucapnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa meski defisit membesar, APBN masih sesuai jalur Undang-Undang No 62 Tahun 2024.

    “Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi defisit 0,13 persen ini tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • APBN di Awal 2025 Defisit, Menko Airlangga: Baru Dua Bulan – Halaman all

    APBN di Awal 2025 Defisit, Menko Airlangga: Baru Dua Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak khawatir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal 2025 mengalami defisit.

    Realisasi APBN pada Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Airlangga berharap pada Maret ini angkanya bisa lebih baik lagi. 

    Menurut dia, biasanya pada bulan tersebut angkanya memang akan membaik.

    “Ini kan baru dua bulan, jadi diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Secara natural biasanya Maret lebih tinggi karena itu menutup laporan perpajakan,” kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Selain itu, ia mengatakan dari segi defisit APBN di awal tahun ini masih dalam rentang aman yang ditentukan pemerintah.

    “Jadi, pemerintah optimis bahwa penerimaan dan pembelanjaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan di 2025,” ujar Airlangga.

    Ia optimistis penerimaan dari mineral, batu bara, dan cukai bisa menutup defisit APBN pada Maret ini.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN untuk realiasi bulan Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara yang terealisasi pada bulan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun.

    Namun, pendapatan negara dari pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil yaitu sebesar Rp316,9 triliun.

    “Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total belanja yang dianggarkan tahun ini,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (13/3/2025) dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI.

    Sosok yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

    Untuk realisasi belanja pemerintah pusat bulan Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun.

    Adapun rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun.

    “Untuk transfer terlihat lebih maju yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun.”

    “Dari persentase, ini lebih tinggi bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini yaitu sebesar Rp919 triliun,” jelas Ani.

    Lalu, untuk pendapatan negara dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pada Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun dan Rp52,6 triliun dari Kepabeanan dan cukai.

    Sementara, pendapatan negara lainnya yaitu dari Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

    Terkait defisit yang terjadi pada bulan Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan masih sesuai target yang telah dirancang dalam desain APBN 2025.

    “Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,5 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun,” jelasnya.

  • Viral Remaja Putri Melahirkan di Warung, Kok Bisa Lahiran Semudah Itu?

    Viral Remaja Putri Melahirkan di Warung, Kok Bisa Lahiran Semudah Itu?

    Jakarta –

    Viral video rekaman CCTV yang menunjukkan seorang remaja atau siswi melahirkan tanpa bantuan profesional di sebuah warung remang-remang. Video tersebut diunggah pemilik warung pada akun TikTok @**sy*m.

    Kondisi warung berada di pinggir jalan, tetapi sedang sepi. Remaja itu tampak ditemani temannya, tetapi persalinan dilakukan sendirian, tidak dibantu rekan, dengan posisi berdiri dan sesekali setengah membungkuk.

    “Ini dia orang gaes yang ketangkap kamera dia melahirkan di warungku. Dia melahirkannya berdiri, luar biasa kali ya. Nanti di sini keluar, nah ini udah keluar kepala anaknya. Karena nggak ada lampu nggak terlihat jelas. Anak ini yang melahirkan kuat. Jatuh anaknya ditangkap,” demikian narasi dalam video viral tersebut.

    Ia juga tampak tidak kesulitan saat melahirkan dan langsung bergegas menaruh bayinya di semak-semak. Hal ini sontak menuai respons warganet. Termasuk tanda tanya mengapa remaja tersebut bisa terlihat sangat mudah melahirkan sendirian.

    “Kok bisa lahiran sendiri? Ko bisa si segampang itu dia lahiran,” komentar salah satu netizen, terkait video viral.

    Spesialis obgyn dr Boyke Dian Nugraha menjelaskan proses persalinan semacam ini tidak mengherankan dan kerap terjadi pada beberapa daerah.

    “Itu orang-orang jaman suku Asmat aja waktu saya penugasan di sana, memang mereka lari ke hutan sendirian, melahirkannya di antara pohon-pohon, mereka biasanya duduk jongkok, atau berdiri,” terang dr Boyke saat dihubungi detikcom Kamis (14/2).

    “Kenapa terlihat lebih mudah? Karena memang ketika posisi berdiri itu kepala akan tertarik oleh gravitasi bumi sehingga memudahkan, asal pertama, pembukaannnya, lengkap artinya itu mulas-mulas, dalam artian kemudian kan serviksnya sudah terbuka full, dia bisa,” lanjutnya.

    Kemungkinan kedua, berat bayi yang relatif kecil. dr Boyke menduga anak perempuan tersebut sebenarnya stres menutupi kehamilannya di masa sekolah, sehingga sangat mungkin terjadi intrauterine growth restriction (IUGR).

    Kondisi ini mengacu pada pertumbuhan janin yang tidak normal.

    “Pertumbuhan janinnya nggak bagus karena dia bersembunyi, pola makannya juga kan gak seperti orang-orang hamil biasa, kemudian dia juga stres sehingga bayinya kecil, itu bisa menjadi alasan mengapa begitu mudah,” tandas dia.

    “Faktor lain juga panggulnya yang lebar, sehingga udah anaknya kecil, panggulnya lebar, anaknya melahirkan lebih mudah,” pungkasnya.

    Dikutip dari detikSumut, Humas Polres Batu Bara AKP AH Sagala menyebut peristiwa itu terjadi di Dusun IX Desa Laut Tador, Minggu (9/3) sekitar pukul 21.10 WIB. Adapun yang membuang bayi itu adalah pelajar berinisial NMP (17) dan pacarnya FR (20).

    “Dari hasil penyelidikan, bahwa bayi laki-laki tersebut dilahirkan oleh NMP. NMP mempunyai pacar FR. Selanjutnya, kedua pelaku diamankan ke Polsek Indrapura,” kata Sagala.

    Sagala belum merinci kronologi kejadian dan kondisi bayi tersebut. Namun, dia mengatakan kasus ini kini ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Batu Bara.

    “Guna proses lebih lanjut, dilimpahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Batu Bara. (Dijerat) Pasal 305 KUHP Subs Pasal 76b dan 77b UU Nomor 35 tahun 2014,” pungkasnya.

    (naf/kna)