Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan nilai ekspor batu bara terus berlanjut pada Februari 2025. Secara volume, ekspor batu bara ke negara-negara tujuan utama juga mengalami penurunan signifikan.
Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, nilai ekspor batu bara pada Februari 2025 mencapai US$2,09 miliar atau turun 3,79% (month-to-month/mtm) dibanding bulan sebelumnya US$2,17 miliar. Jumlah tersebut juga turun 19,73% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Februari 2024 sebesar US$2,60 miliar.
“Nilai ekspor batu bara turun 3,79% secara bulanan dan juga secara tahunan alami penurunan 19,73%,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Senin (17/3/2025).
Amalia menuturkan, menurunnya ekspor komoditas emas hitam ini didorong oleh harga batu bara di pasar internasional pada Februari 2025 tercatat sebesar US$106,93 per mt, menyentuh level terendah sejak Mei 2021.
“Hal ini menjadi kontribusi nilai ekspor batu bara 3,79% secara bulanan pada Februari 2025,” ungkap Amalia.
Dari sisi volume, BPS mencatat terjadi kenaikan volume ekspor batu bara sebesar 1,35% mtm pada Februari 2025. Namun, sepanjang Januari-Februari 2025, Amalia mengungkap bahwa volume ekspor komoditas ini ke China, India, dan Jepang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
Secara terperinci, volume ekspor batu bara ke China turun 18,68% yoy, India turun 13,04% yoy, dan Jepang sebesar 16,08% yoy.
Sementara itu, ekspor komoditas unggulan Indonesia lainnya seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya mengalami peningkatan. BPS mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Februari 2025 mencapai US$2,27 miliar atau naik 58,35% dibanding bulan sebelumnya US$1,44 miliar.
Nilai tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 89,54% yoy dibanding Februari 2024 yang tercatat sebesar US$1,20 miliar.
Untuk besi dan baja, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$1,99 miliar atau mengalami penurunan sebesar 6,20% mtm dibanding bulan lalu US$2,12 miliar.
Namun, secara tahunan, nilai ekspor besi dan baja mengalami peningkatan sebesar 19,52% dibanding Februari 2024 yang tercatat sebesar US$1,67 miliar.
Produk: Batu Bara
-
Ekspor Batu Bara RI ke China hingga India Anjlok
-
Neraca Perdagangan Februari 2025 Surplus US$3,12 Miliar, Rekor 58 Bulan Beruntun
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mencapai surplus US$3,12 miliar per Februari 2025.
Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan surplus neraca perdagangan ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$4,84 miliar.
“Pada Februari 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar US$3,12 miliar atau turun sebesar US$0,38 miliar secara bulanan,” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS RI, Senin (17/3/2025).
Surplus perdagangan pada Februari 2025 ditopang oleh keuntungan dagang dari pada komoditas nonmigas, di mana komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), bahan bakar mineral (HS 27), serta besi dan baja (HS 72)
Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mencatat defisit US$,72 miliar yang berasal dari defisit hasil minyak maupun minyak mentah.
BPS juga melaporkan bahwa ekspor Indonesia pada Februari 2025 mencapai US$21,98 miliar, mengalami kenaikan 2,58% secara bulanan (month to month/mtm) atau 15,04% secara tahunan (year on year/YoY). Kenaikan ini didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang masing-masing naik 8,25% dan 2,29%.
Sementara itu, nilai impor Indonesia Februari 2025 mencapai US$18,86 miliar, naik 5,18% mtm dibandingkan dengan Januari 2025 dan 2,3% secara YoY. Impor migas mencapai US$2,87 miliar, naik 15,50%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$16 miliar atau naik 3,52%.
Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memperkirakan surplus neraca perdagangan menyusut ke angka US$1,85 miliar dari Januari yang mencapai US$3,45 miliar.
Surplus yang menurun tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga dan volume ekspor batu bara.
Asmo, sapaannya, memperkirakan ekspor masih akan tumbuh positif sebesar 7,8% secara tahunan atau year on year (YoY), namun terkontraksi sebesar 3,2% secara bulanan atau month to month (MtM).
“Penurunan ekspor secara bulanan diperkirakan disebabkan oleh penurunan ekspor batu bara [data ESDM] yang secara volume turun 1% YoY atau turun 9% MtM,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (16/3/2025).
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual lebih optimistis dalam proyeksinya. Dia mengestimasi surplus perdagangan Februari 2025 menyentuh US$3,25 miliar.
Dia memperkirakan adanya lonjakan ekspor secara tahunan sebesar 13,13% YoY. Ekspor juga akan tumbuh 1,64% secara bulanan setelah sempat terkoreksi hingga 8,56% month to month (mtm) pada bulan sebelumnya.
Kenaikan ekspor secara tahunan terutama disebabkan oleh basis rendah pada ekspor komoditas tahun lalu seperti batu bara, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan gas alam.
Dari sisi impor, David memperkirakan kenaikan secara bulanan sebesar 3,06% setelah kontraksi cukup dalam sebesar 15,18% mtm pada Januari 2025. Kenaikan importasi komoditas pangan menjadi faktor utama penopang pertumbuhan bulanan ini.
“Menjelang Ramadan, mulai ada efeknya ke peningkatan impor,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
-
Ekspor RI Melesat 14,05% Jadi US$21,98 Miliar per Februari 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor Indonesia tercatat tumbuh sebesar 14,05% secara tahunan dengan nilai mencapai US$21,98 miliar pada Februari 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan utamanya didorong peningkatan ekspor nonmigas, khususnya komoditas Lemak Minyak Hewani/Nabati (HS 15), Logam Mulia dan Perhiasan/Permata (HS 71), serta komoditas Besi dan Baja (HS 72).
Sementara secara bulanan, nilai ekspor tumbuh 2,58% month to month (MtM) yang disumbangkan oleh nilai ekspor nonmigas naik sebesar 2,29% MtM dengan nilai mencapai US$20,84 miliar.
“Secara bulanan [ekspor] naik didorong kenaikan nilai ekspor nonmigas pada komoditas Lemak Minyak Hewani Nabati [HS 15] yang naik 37,04%, andilnya sebesar 3,71% MtM,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025).
Selain itu, nilai ekspor minyak dan gas (migas) yang tercatat senilai US$1,14 miliar atau naik 8,25% month to month/MtM.
Amalia lebih lanjut menjelaskan komoditas lainnya yang menopang ekspor adalah Mesin dan Peralatan Mekanis serta Bagiannya (HS 84) yang naik sebesar 37,85% MtM dan andilnya sebesar 0,92%.
Selain itu, komoditas Logam Mulia dan Perhiasan/Permata (HS 71), naik 16,45% MtM atau andil 0,66%.
Adapun untuk kenaikan nilai ekspor migas terutama didorong peningkatan nilai ekspor minyak mentah dengan andil sebesar 0,56% terhadap ekspor bulanan.
Melihat ekspor nonmigas berdasarkan sektor, peningkatan nilai ekspor nonmigas secara bulanan utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan.
Di mana nilai ekspor industri pengolahan naik 3,17% MtM pada Februari 2025, dari US$17,11 miliar menjadi US$17,65 miliar, dengan andil peningkatan sebesar 2,53%.
Sementara nilai ekspor dari sektor pertambangan turun 3,41% MtM dari US$2,72 miliar menjadi US$2,63 miliar pada Februari 2025.
Adapun nilai ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan peningkatan dari US$0,55 miliar pada Januari 2025 menjadi US$0,56 miliar pada Februari 2025.
Pada Februari 2025, BPS pun mencatat adanya peristiwa yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, yakni dari perubahan harga komoditas di pasar internasional yang mengalami peningkatan secara bulanan maupun tahunan, kecuali komoditas energi.
“Komoditas energi turun diiringi penurunan harga minyak mentah dan batu bara. Batu bara di pasar internasional menyentuh level terendah sejak Mei 2021,” ujarnya.
Realisasi ini terpantau sejalan dengan proyeksi Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David E. Sumual yang melihat akan ada lonjakan ekspor secara tahunan sebesar 13,13% YoY.
Secara bulanan, ekspor akan tumbuh 1,64% MtM usai pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi hingga 8,56% MtM.
“Utamanya secara YoY, ekspor meningkat tinggi karena low base harga komoditas ekspor tahun lalu, seperti batu bara, CPO, dan gas alam,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
-
2.000 Wajib Pajak Nakal Diincar Kemenkeu
Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar setidaknya 2.000 wajib pajak (WP) ‘nakal’ yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini sebagai salah satu insiatif strategi yang akan dijalankan di 2025 untuk menambah penerimaan negara.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya telah mengindentifikasi ribuan wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu disebut akan melaksanakan program bersama (joint program) untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.
“Ada lebih dari 2.000 WP yang kita sudah identifikasi dan kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Minggu (16/3/2025).
Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.
“Melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan,” bebernya.
Anggito juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit dan sawit.
“Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering, maupun harga batu bara acuan,” ungkapnya.
Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifikasi penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan.
“Kita coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” imbuhnya.
Penerimaan Pajak Anjlok di Awal Tahun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan pajak baru terkumpul Rp 187,8 triliun sampai Februari 2025. Realisasi itu lebih rendah 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkumpul Rp 269,02 triliun.
“Penerimaan pajak Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani membeberkan terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan di awal tahun. Pertama, karena adanya penurunan harga komoditas andalan dari ekspor Indonesia.
“Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara, minyak dan nikel,” beber Sri Mulyani.
Penyebab kedua dikarenakan faktor administrasi. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan baru yakni implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.
“Untuk PPN deadline-nya dimundurkan dan TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani meminta tidak perlu berlebihan menyikapi kondisi ini. Pihaknya memastikan akan tetap waspada. “Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap kita waspada tanpa menimbulkan suatu alarm,” imbuhnya.
(kil/kil)
-
Komisi Kejaksaan Ungkap Ada Upaya Kriminalisasi JAMPidsus Febrie Adriansyah ke KPK
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Kejaksaan menyebut ada pihak yang kini berupaya mengkriminalisasi JAMPidsus Febrie Adriansyah yang tengah menangani banyak perkara korupsi kakap di Indonesia.
Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi mengatakan bahwa upaya kriminalisasi itu dilakukan oleh beberapa organisasi yang mengatasnamakan koalisi anti korupsi dan melaporkan Febrie Adriansyah berkali-kali ke KPK.
“Jadi setiap kali ada aksi pemberantasan korupsi, pasti ada reaksi dari pihak lain ya,” tuturnya di Jakarta, Minggu (16/3).
Padahal seharusnya, koalisi anti korupsi itu, kata Pujiono, mendukung Febrie Adriansyah yang berhasil membongkar korupsi kakap di Indonesia. Namun kenyataannya, organisasi tersebut malah melakukan kriminalisasi.
“Apa yang dilakukan oleh JAMPidsus Febrie Adriansyah ini bagian dari visi dan misi Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu sesuai dengan Asta Cita tentang pemberantasan korupsi,” katanya.
Komisi Kejaksaan sendiri, kata Pujiono juga pernah melakukan klarifikasi dan konfirmasi mengenai pelaporan koalisi anti korupsi itu ke Febrie Adriansyah.
“Hasilnya sudah jelas dan clear, semua tuduhan-tuduhan itu tidak benar,” ujarnya.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali dilaporkan atas dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total empat laporan dugaan pencucian uang yang ditudingkan kepada Febrie.
Adapun laporan yang terakhir disampaikan disampaikan terkait dengan dugaan pencucian uang Febrie Adriansyah dilakukan oleh Indonesian Police Watch (IPW), Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) serta Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) pada Selasa (11/3/2025).
Ronald Loblobly, Koordinator KSST, menyebut empat laporan yang disampaikan hari ini bukan seluruhnya laporan baru. Salah satu laporan sebelumnya pernah disampaikan pada Mei 2024 lalu, terkait dengan dugaan korupsi lelang aset rampasan negara pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Jadi kami kembali ke KPK untuk melaporkan kembali kasus kami, karena ini kan komisioner baru semua [di KPK],” ujar Ronald kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ronald menyebut pihaknya turut menyertakan bukti-bukti pendukung laporan kepada para pimpinan KPK jilid VI.
Adapun tiga laporan baru yang disampaikan meliputi dugaan suap pada penanganan kasus pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan tata niaga batu bara di Kalimantan Timur serta dugaan pencucian uang.
Febrie menjadi pihak terlapor di keseluruhan empat laporan dugaan korupsi dan pencucian uang itu.
“Yang dilaporkan FA [Febrie Adriansyah] tetap. Iya [Jampidsus],” ungkap Ronald.
-
Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Hilirisasi, Fokus Buka Lapangan Kerja
Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, Minggu (16/3/2025).
Fokus utama rapat adalah memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Sekretariat Kabinet mengatakan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas, di mana Kepala Negara memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.
“Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia,” mengutip keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (16/3/2025).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat.
Rosan menambahkan, proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Rosan menekankan arahan Presiden Prabowo agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.
“Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.
Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu. Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.
“Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.
(mkh/mkh)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5141719/original/044484700_1740380315-WhatsApp_Image_2025-02-24_at_12.10.31_1f060776.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menilik Potensi Danantara Kelola Dana untuk Transisi Energi – Page 3")
Menilik Potensi Danantara Kelola Dana untuk Transisi Energi – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi menjadi pengelola pungutan dari industri ekstraktif, khususnya batu bara dan nikel, serta sektor kelapa sawit. Jika dikelola dengan baik, pungutan dari ketiga sektor ini bisa menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk mempercepat transisi energi Indonesia menuju energi bersih dan terbarukan.
Setiap tahunnya, potensi dana yang bisa dihimpun dari pungutan ini mencapai Rp 552 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 353 triliun berasal dari pungutan produksi batu bara, Rp 107 triliun dari tarif ekspor nikel, dan Rp 92 triliun dari tarif ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Menurut para ekonom, pemerintah sebenarnya memiliki peluang untuk menambah penerimaan negara dengan mengenakan pungutan pada sektor-sektor ekspor unggulan seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit.
Dengan berbagai skenario, pendapatan dari pungutan ini diperkirakan bisa mencapai Rp 183 triliun hingga Rp 552 triliun per tahun. Jika dikelola dengan baik, dalam lima tahun pemerintah bisa mengumpulkan dana antara Rp 915 triliun hingga Rp 2.760 triliun.
Peluang Pungutan Ekstraktif dan Sawit
Pemerintah memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor batu bara, terutama karena industri ini masih mencetak keuntungan besar meskipun kondisi pasar fluktuatif.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya mengatakan industri batu bara masih memberikan keuntungan di atas rata-rata (super normal profit) terlepas dari kondisi pasar yang naik turun.
“Industri batu bara bisa memberikan tambahan dana kepada negara hingga Rp 353,7 triliun per tahun,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (16/3/2025).
Selain meningkatkan penerimaan negara, pungutan ini juga bisa membantu mendistribusikan ekonomi dengan lebih adil dan menginternalisasi dampak lingkungan dalam harga batu bara.
-
Pimpin Rapat Hilirisasi, Presiden Prabowo Fokus pada Lapangan Kerja
Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Bogor pada Minggu (16/3/2025), membahas percepatan hilirisasi pada sektor strategis. Fokus utama adalah penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, pihaknya telah menginventarisasi proyek hilirisasi pada sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, dan perkebunan. Prioritas diberikan pada proyek yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ekspor dan daya saing industri nasional.
“Kita fokus pada proyek yang memberikan dampak ekonomi nyata, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.
Presiden Prabowo juga menekankan hilirisasi harus berlanjut ke tahap industrialisasi agar ekonomi nasional semakin mandiri. Proyek hilirisasi tidak hanya berorientasi makro, tetapi juga melibatkan petani tambak, petani perkebunan, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keseriusan Presiden Prabowo terlihat dari pelaksanaan rapat pada Minggu. Ia juga menyampaikan Prabowo menginstruksikan agar implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas dilakukan secara profesional dengan mengutamakan tenaga kerja, teknologi padat karya, serta industri substitusi impor.
“Presiden ingin investasi hilirisasi tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat di satu daerah,” tambah Bahlil.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Impor Meningkat Jelang Ramadan, Surplus Neraca Dagang Diprediksi Turun untuk Februari 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas impor diperkirakan tumbuh 2,01% secara bulanan dan 4,51% secara tahunan pada Februari 2025, didorong peningkatan permintaan domestik menjelang Ramadan.
Kepala Ekonom PT Bank Pertama Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan ekspor untuk periode yang sama justru melemah karena ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi China.
Negeri Panda sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Performa ekonomi negara tersebut hampir pasti berdampak pada neraca dagang Indonesia.
“Surplus perdagangan Februari 2025 diperkirakan menyempit menjadi US$1,69 miliar daripada bulan sebelumnya yang senilai US$3,45 miliar,” ujar Josua, Minggu (16/3/2025).
Josua mengatakan stabilisasi harga komoditas global dan risiko perang dagang yang muncul turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut.
Bangkitnya impor pada Februari 2025, usai kontraksi 2,67% year on year (YoY) pada Januari 2025, diestimasi ditopang oleh kenaikan signifikan importasi produk-produk utama seperti bahan bakar dan kurma.
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual lebih optimistis dalam proyeksinya. Dia mengestimasi surplus perdagangan Februari 2025 menyentuh US$3,25 miliar.
Dia memperkirakan adanya lonjakan ekspor secara tahunan sebesar 13,13% YoY. Ekspor juga akan tumbuh 1,64% secara bulanan setelah sempat terkoreksi hingga 8,56% month to month (mtm) pada bulan sebelumnya.
Kenaikan ekspor secara tahunan terutama disebabkan oleh basis rendah pada ekspor komoditas tahun lalu seperti batu bara, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan gas alam.
Dari sisi impor, David memperkirakan kenaikan secara bulanan sebesar 3,06% setelah kontraksi cukup dalam sebesar 15,18% mtm pada Januari 2025. Kenaikan importasi komoditas pangan menjadi faktor utama penopang pertumbuhan bulanan ini.
“Menjelang Ramadan, mulai ada efeknya ke peningkatan impor,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
Meski dua ekonom mengestimasikan dua angka yang berbeda, namun neraca perdagangan Indonesia tetap diprediksi melanjutkan surplus untuk 58 bulan berturut-turut.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia periode Februari 2025 pada Senin (17/3/2025) mulai pukul 11.00 WIB.
-
Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?
Bisnis.com, JAKARTA — Neraca Perdagangan diprediksi akan kembali mencatatkan surplus pada Februari 2025, tetapi menyusut ke angka US$1,85 miliar dari Januari yang mencapai US$3,45 miliar.
Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan surplus yang menurun tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga dan volume ekspor batu bara.
Asmo, sapaannya, memperkirakan ekspor masih akan tumbuh positif sebesar 7,8% secara tahunan atau year on year (YoY), namun terkontraksi sebesar 3,2% secara bulanan atau month to month (MtM).
“Penurunan ekspor secara bulanan diperkirakan disebabkan oleh penurunan ekspor batu bara [data ESDM] yang secara volume turun 1% YoY atau turun 9% MtM,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (16/3/2025).
Dirinya melihat dari sisi harga, mayoritas komoditas ekspor utama Indonesia mengalami penurunan. Utamanya harga batu bara turun 10,1% MtM dan nikel kontraksi 0,7%.
Sementara berkaca dari data PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025, mengonfirmasi adanya penurunan permintaan dari luar negeri.
Dari sisi impor, Asmo memperkirakan akan tumbuh 2,6% YoY atau 5,1% MtM, sejalan dengan membaiknya kinerja PMI manufaktur Indonesia yang mendorong peningkatan impor bahan baku.
PMI manufaktur meningkat ke level 53,6 pada Februari 2025, didorong oleh peningkatan aktivitas produksi dan permintaan domestik.
Bahkan Asmo melihat bahwa perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku mereka ke tingkat tercepat sejak Mei tahun lalu.
Per Januari 2025, kinerja ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 4,68% YoY, namun lebih lambat 8,56% MtM bila dibandingkan dengan Desember 2024.
Sementara kinerja impor mengalami kontraksi secara tahunan dan bulanan, yang masing-masing turun sebesar 2,67% dan 15,18%.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyoroti adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Tanah Air sejak akhir 2023 hingga awal tahun ini.
Pasalnya bukan hanya akan berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga terhadap penerimaan negara baik berupa pajak maupun bukan pajak.
Tercatat harga batu bara mengalami penurunan tajam usai sempat menyentuh US$400 per metrik ton (MT), di mana per 10 Maret 2025 bertengger di harga US$104,6 per MT.
Serupa, harga minyak Brent juga tercatat rendah di harga US$69,3 per barel usai sempat melambung mencapai US$100 per barel pada 2022. Berita baik justru hadir dari komoditas minyak kelapa sawit yang telah mengalami perbaikan harga dan naik 27,8% YoY ke level US$1.095 per ton.
“Harga minyak tekanan luar biasa karena disrupsi ketidakpastian perang dagang, pasti akan menimbulkan perlambatan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).
Di tengah kekhawatiran akan harga komoditas tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia pada Senin, (17/3/2025) mulai pukul 11.00 WIB.