Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Komisi XII DPR Yakin Hilirisasi Jadi Kunci RI Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah – Halaman all

    Komisi XII DPR Yakin Hilirisasi Jadi Kunci RI Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XII DPR menyampaikan saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan sebagai negara berkembang dan berpendapatan menengah (middle income trap) untuk menjadi negara maju dan sejahtera.

    “Kekuatan besar kita ada pada angkatan kerja kita yang sekarang masuk pada masa bonus demografi,” kata Anggota Komisi XII DPR Gandung Pardiman dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    Agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap, kata Gandung, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

    “Sementara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita perlu melakukan hilirisasi,” ujarnya.

    Ia menyebut, Indonesia punya potensi besar pada 28 komoditas dari berbagai sektor seperti minyak dan gas (migas), mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perkebunan, dan kelautan.

    Setiap hilirisasi komoditas ini membuka peluang industri lanjutan sampai pada tahap akhir produk bernilai tambah tinggi.

    Dalam setiap rantai proses hilirisasi dan industrialisasi, politikus Partai Golkar itu menekankan, akan membuka lapangan pekerjaan yang luas.

    “Ini potensi besar yang harus kita manfaatkan. Selain investasi, kita membutuhkan penguasaan teknologi agar bisa mengembangkan berbagai industri lanjutan dari hilirisasi ini. Dunia riset harus mempunyai daya dukung terhadap hilirisasi dan industrialisasi ini,” ujarnya.

    “Dengan demikian kita bisa yakin bahwa hilirisasi adalah kunci Indonesia keluar middle income trap untuk menjadi negara maju,” sambungnya.

  • Bumi Kian Panas, Aksi Global Masih Lamban?

    Bumi Kian Panas, Aksi Global Masih Lamban?

    Jakarta –

    Tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Penelitian dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyoroti ada “tanda-tanda jelas perubahan iklim akibat ulah manusia yang mencapai puncaknya pada 2024.”

    Dalam 12 bulan terakhir, suhu rata-rata global tercatat naik menjadi 1,55 derajat Celsius, lebih tinggi dibandingkan periode 1850-1900, masa sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak dalam skala industri. Rekor ini juga melampaui suhu tertinggi sebelumnya yang dicatat pada 2023.

    Di bawah Perjanjian Iklim Paris, beberapa negara di dunia berkomitmen untuk membatasi pemanasan global agar tetap di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri, serta berupaya menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C.

    Karena suhu rata-rata diukur dalam jangka waktu beberapa dekade dan bukan hanya satu tahun, temuan dalam laporan tahunan WMO tentang Status Iklim ini tidak serta-merta berarti target Perjanjian Iklim Paris telah terlampaui. Namun, batas tersebut semakin mendekati.

    Laporan WMO juga menyatakan, pemanasan global jangka panjang saat ini berada di kisaran 1,34 hingga 1,41°C.

    Para peneliti menemukan konsentrasi gas karbon dioksida (CO2), yang menjadi penyebab utama pemanasan global setelah dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri, pemanas rumah, dan kendaraan, saat ini telah mencapai level tertingginya dalam 2 juta tahun terakhir.

    Sekretaris Jenderal WMO, Celeste Saulo, menyebut studi ini sebagai “peringatan keras bahwa kita semakin meningkatkan risiko terhadap kehidupan, ekonomi, dan planet ini.”

    Dalam penelitian terpisah yang diterbitkan akhir tahun lalu, World Weather Attribution (WWA), sebuah inisiatif akademik berbasis di Inggris, menemukan bahwa perubahan iklim telah “berkontribusi pada kematian sedikitnya 3.700 orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi” dalam 26 peristiwa cuaca ekstrem yang mereka analisis pada 2024.

    Namun, karena terdapat hampir 200 peristiwa banjir, kekeringan, atau badai ekstrem lainnya yang tidak mereka teliti, mereka menyimpulkan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa mencapai “puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jiwa.”

    Jejak bahan bakar fosil di lautan saat ini

    Laporan WMO, yang didasarkan pada kontribusi ilmiah dari berbagai lembaga ahli, juga menyebutkan bahwa peralihan dari fenomena La Niña yang mendinginkan hingga ke El Niño yang menghangat, menjadi salah satu faktor pemecahan rekor suhu global pada 2024.

    Namun, para penulis laporan itu menegaskan, suhu udara global saat ini hanyalah satu bagian dari situasi lain yang lebih besar.

    Dengan 90% panas atmosfer berlebih diserap oleh lautan, tahun 2024 mencatat tingkat pemanasan suhu laut tertinggi dalam 65 tahun terakhir. Pemanasan ini berdampak pada ekosistem laut, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan berkurangnya kemampuan laut dalam menyerap karbon.

    Selain itu, lautan yang menjadi lebih hangat juga berkontribusi pada meningkatnya potensi badai tropis dan tingkat keasaman laut yang lebih tinggi, di mana pada akhirnya dapat merusak habitat laut dan mengancam industri perikanan.

    Karena air yang lebih hangat itu meluas dan membutuhkan lebih banyak ruang, fenomena ini juga menjadi faktor dalam kenaikan permukaan laut.

    Menurut laporan ini, hal itu “memiliki dampak berantai yang merusak ekosistem pesisir laut dan infrastrukturnya.” Kenaikan air laut juga meningkatkan risiko banjir dan kontaminasi air tanah oleh garam dari laut.

    “Planet kita semakin mengirimkan sinyal bahaya,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam sebuah pernyataan. “Namun, laporan ini menunjukkan bahwa membatasi kenaikan suhu global jangka panjang hingga 1,5 derajat Celsius masih memungkinkan.”

    Ia menekankan, para pemimpin dunia harus “bertindak lebih tegas untuk mewujudkan itu” dengan “memanfaatkan energi terbarukan yang lebih murah dan bersih bagi masyarakat dan perekonomian kita.”

    Apakah dunia mulai beralih ke energi terbarukan?

    Energi terbarukan mencatat rekor baru dengan menghasilkan 30% listrik global pada 2023, yang didorong oleh pertumbuhan tenaga surya, angin, dan panas bumi.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) berupaya membatalkan regulasi perlindungan iklim demi meningkatkan produksi bahan bakar fosil. Meski begitu, sektor tenaga surya AS juga semakin berkembang.

    Tahun lalu, kapasitas instalasi panel surya dan infrastruktur penyimpanan baterai di AS meningkat pesat, memungkinkan tenaga surya untuk memenuhi lebih dari 7% kebutuhan listrik negara itu.

    Biaya penggunaan energi bersih juga turun drastis dalam satu dekade terakhir.

    Dalam pernyataan yang menyertai analisis biaya yang diterbitkan pada September 2024, Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), Francesco La Camera, mengatakan bahwa harga energi terbarukan kini tidak lagi menjadi alasan. “Sebaliknya, biaya rendah justru menjadi keunggulannya,” ungkapnya.

    Namun, meskipun ada momentum kuat dalam transisi dunia menuju energi terbarukan, para ilmuwan tetap menekankan perlunya tindakan yang lebih besar dan lebih cepat.

    Dalam pernyataan menanggapi laporan WMO itu, Stephen Belcher, kepala ilmuwan di badan cuaca dan iklim nasional Inggris, Met Office, mengatakan bahwa “laporan terbaru tentang kesehatan planet ini menunjukkan bahwa Bumi sedang sakit parah.”

    “Tanpa upaya serius untuk mendengarkan peringatan ini, peristiwa cuaca ekstrem, seperti kekeringan, gelombang panas, dan banjir, akan semakin memburuk,” ujarnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia

    Pesantren Mengelola Tambang, Begini Respons Solidaritas Santri Indonesia

    Mengutip merdeka.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang. 

    Langkah ini sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui usai kegiatannya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat dikutip dari Antara, Sabtu (15/3).

    Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Bahlil mengatakan ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya. 

    Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang. Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (18/2), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

    “Ini supaya ada keadilan, NU (Nahdlatul Ulama) kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tanda tangan IUP-nya (izin usaha pertambangan). Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir,” ucap Menteri ESDM.

  • Pemerintah Proyeksi Investasi Proyek Hilirisasi Batu Bara Tembus Rp522 Triliun

    Pemerintah Proyeksi Investasi Proyek Hilirisasi Batu Bara Tembus Rp522 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan potensi investasi proyek hilirisasi batu bara mencapai US$31,82 miliar atau setara Rp522,92 triliun (asumsi kurs Rp16.446 per US$).

    Adapun potensi investasi itu untuk jangka waktu 2023 hingga 2040. Todotua mengatakan fokus pemerintah terkait hilirisasi batu bara adalah menjadi produk gas seperti dimethyl ether (DME), methanol, dan kokas.

    “Batu bara ada beberapa potensi hilirisasi yang bisa kita lakukan. Tetapi pada prinsipnya rumusan utamanya adalah kita menciptakan namanya coal regasifikasi,” ucap Todotua dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, proyek ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. DME juga dinilai dapat menjembatani permasalahan optimasi tambang batu bara di dalam negeri.

    Selain itu, batu bara juga merupakan salah satu sumber energi dengan biaya murah.

    “Kita mengetahui bahwa salah satu sumber resources untuk mendapatkan energi yang murah itu berasal dari batu bara,” kata Todotua.

    Dia juga mengklaim hilirisasi batu bara di Indonesia mampu menyerap 23.160 tenaga kerja, meningkatkan ekspor senilai US$11,3 miliar, dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar US$2,26 miliar.

    Todotua menambahkan bahwa penggunaan produk hilir batu bara sebagai sumber energi juga akan mendorong Indonesia masuk ke masifikasi industrialisasi dan manufaktur.

    “Kita butuh kecepatan dalam mengeksekusi atau mengambil kebijakan dalam percepatan investasi hilirisasi itu sendiri,” kata Todotua.

    “Hilirisasi ini tentunya kita juga harus melihat dalam konteks hal yang paling utama adalah konteks kompetitif,” sambungnya.

  • China Makin Ganas, AS di Ambang Kekalahan Mutlak

    China Makin Ganas, AS di Ambang Kekalahan Mutlak

    Jakarta, CNBC Indonesia – China makin ganas lawan Amerika Serikat (AS), baik di sektor chip AI, mobil listrik, e-commerce, hingga energi. Kali ini, keduanya sedang berlomba untuk menciptakan energi fusi nuklir skala jaringan pertama. 

    Setelah beberapa dekade kepemimpinan AS, China mengejar ketertinggalan dengan menghabiskan dana dua kali lipat dan membangun proyek-proyek dengan kecepatan tinggi.

    Sering disebut sebagai cawan suci energi bersih, fusi nuklir menghasilkan energi empat kali lebih banyak per kilogram bahan bakar daripada fisi nuklir tradisional. Selain itu, fusi nuklir juga menghasilkan empat juta kali lebih banyak daripada membakar batu bara, tanpa gas rumah kaca atau limbah radioaktif jangka panjang.

    Energi baru ini akan sangat bermanfaat untung mengembangkan teknologi AI yang membutuhkan listrik berkapasitas besar dan tinggi. Jika semua berjalan sesuai rencana, setidaknya pasar fusi nuklir akan bernilai US$1 triliun pada 2050, demikian dikutip dari CNBC Internasional, Senin (17/3/2025).

    Namun, menurut profesor ilmu dan teknik nuklir di Massachusetts Institute of Technology Dennis Whyte, ada satu masalah besar. Satu-satunya pembangkit listrik tenaga fusi yang berfungsi saat ini di alam semesta adalah bintang.

    AS menjadi negara pertama yang menggunakan fusi dalam skala besar dengan uji coba bom hidrogen pada tahun 1952.

    Dalam tujuh dekade sejak itu, para ilmuwan di seluruh dunia telah berjuang untuk memanfaatkan reaksi fusi untuk pembangkit listrik.

    Reaksi fusi terjadi ketika atom hidrogen mencapai suhu yang cukup ekstrem sehingga mereka menyatu, membentuk gas super panas yang disebut plasma.

    Massa yang dilepaskan selama proses tersebut, secara teori, dapat diubah menjadi energi dalam jumlah besar, tetapi plasma sulit dikendalikan.

    Salah satu metode yang populer menggunakan magnet yang kuat untuk menahan dan mengendalikan plasma di dalam tokamak, yang merupakan perangkat berbentuk donat logam.

    Metode lainnya menggunakan laser berenergi tinggi yang diarahkan ke pelet bahan bakar seukuran merica, dengan cepat memampatkan dan meledakkannya.

    Begitulah cara AS melakukan penyalaan fusi pertama yang menghasilkan energi positif bersih di Lawrence Livermore National Ignition Facility (NIF) pada 2022.

    Sejak saat itu, investasi swasta di perusahaan rintisan fusi AS melonjak, menjadi US$8 miliar dari dari US$1,2 miliar pada 2021. Dari 40 perusahaan anggota FIA, 25 di antaranya berbasis di AS.

    Sementara di China, proyek-proyek fusi baru terjadi saat upaya AS fokus pada peningkatan mesin-mesin yang sudah ada. Beberapa di antaranya sudah berusia lebih dari 30 tahun.

    “Tidak ada yang mau mengerjakan dinosaurus tua,” kata Binderbauer dari TAE, seraya menambahkan bahwa proyek-proyek baru menarik lebih banyak talenta.

    Pada awal 2000-an, pemotongan anggaran untuk penelitian fusi dalam negeri memaksa universitas-universitas di AS untuk menghentikan pengerjaan mesin-mesin baru dan mengirimkan para peneliti untuk belajar di negara lain, termasuk China.

    “Alih-alih membangun yang baru, kami pergi ke China dan membantu mereka membangun mesin mereka, sambil berpikir, ‘Oh, itu akan sangat bagus’. Mereka akan memiliki fasilitasnya. Kami akan menjadi sangat pintar,’” kata Bob Mumgaard, salah satu pendiri dan CEO Commonwealth Fusion Systems.

    “Itu adalah kesalahan besar,” ucapnya.

    China kini memiliki lebih banyak paten fusi dibandingkan negara lain, dan 10 kali lipat jumlah doktor di bidang sains dan teknik fusi dibandingkan AS.

    (fab/fab)

  • Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengaku khawatir utang pemerintah akan terus bertambah, usai penerimaan negara mengalami tren penurunan.

    Telisa menilai inti dari permasalahan pengelolaan fiskal Indonesia selama ini adalah banyaknya kebocoran anggaran seperti kasus korupsi hingga pengemplangan pajak. Kondisi tersebut diperburuk dengan faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 hingga penurunan harga komoditas unggulan (minyak mentah, batu bara, hingga mineral).

    Akibatnya, pemerintah harus dipaksa menerbitkan surat utang untuk menambal kebocoran hingga memitigasi efek negatif dari berbagai faktor eksternal tersebut.

    “Sehingga defisit [APBN] kita menjadi lebih lebar. Nah itu yang harus kita bayar sekarang, namanya Ricardian Equivalence,” jelas Telisa saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi ini, teori Ricardian Equivalence menyatakan setiap utang yang diambil saat ini akan berimbas ke pembayaran pajak yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

    Telisa berpendapat, sebenarnya pemerintah tidak perlu menambah utang apabila pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Masalahnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih kerap bergantung kepada harga komoditas unggulan yang tidak bisa dikendalikan.

    Selain itu, penerimaan pajak sulit diekstensifikasi karena pangsa sektor informal masih sangat besar dalam perekonomian nasional. Alasannya, karena biaya berusaha yang masih sangat besar di Indonesia.

    “Kita itu high cost economy, harus bayar regulasi, harus istilahnya ‘uang keamanan’ [pungli], itu akar permasalahannya. Akhirnya perusahaan sendiri enggak mau untuk bayar pajak dengan benar, kemudian enggak mau formal, sehingga kontribusinya jadi kurang. Makanya penerimaan [pajak] kita dari dulu kurang optimal,” ungkap Telisa.

    Dia pun berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru secara bertahap. Telisa melihat pemerintah saat ini memiliki banyak ide besar namun seakan tidak mempertimbangkan keadaan fiskal negara.

    Contohnya pembentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan mengelola aset BUMN. Akibatnya, dividen BUMN tidak akan lagi masuk ke kas negara.

    Belum lagi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa. Telisa mengingatkan, keperluan anggaran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut tidak sedikit; jika memakai dana desa maka akan berdampak negatif ke pendapatan desa.

    “Akhirnya ada yang dikorbankan dalam jangka pendek, seperti tadi contohnya APBN. Efisiensi anggaran yang benar-benar kontraktif, tapi efek positif dari realokasinya itu belum dirasa, yang program barunya itu. Intinya, kebijakan itu butuh proses, butuh suatu masa transisi juga dan evaluasi, jadi nggak bisa serampangan gitu,” tutupnya.

  • Rencana Tarif Royalti Minerba Naik, MIND ID: Keekonomian Hilirisasi Tergerus

    Rencana Tarif Royalti Minerba Naik, MIND ID: Keekonomian Hilirisasi Tergerus

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID menyebut rencana kenaikan tarif royalti pertambangan mineral dan batu bara dapat berimbas pada operasional hingga upaya penghiliran perusahaan tambang. 

    Senior Vice President Division Head of Indonesia Mining and Minerals Research Institute (IMMRI) MIND ID Ratih Dewihandajani mengatakan, kenaikan tarif royalti minerba dapat memukul investasi sektor hilirisasi. 

    “Ada dampak juga kepada kewajiban yang bersifat investasi hilirisasi itu. Jadi menggerus keekonomian daripada kewajiban kita sebagai mandat MIND ID dari pemerintah untuk hilirisasi,” jelas Ratih, Senin (17/3/2025). 

    Dia juga menerangkan bahwa sebagai holding pertambangan yang menjadi induk dari berbagai industri terintegrasi, rencana tersebut akan sangat menggerus profit perusahaan.

    Pasalnya, kenaikan tarif royalti akan meningkatkan beban operasional rutin yang pada akhirnya disebut berisiko pada besaran pendapatan negara. Padahal, selama ini royalti sektor tambang sangat berkontribusi terhadap negara. 

    “Kami merupakan bagian dari pemerintah. Namun, kami menyuarakan sebagai IMA [Indonesian Mining Association] member, terutama yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dampak royaltinya sangat signifikan,” terangnya. 

    Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, pemerintah perlu menunda pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang kenaikan tarif royalti pertambangan minerba. Pihaknya meminta pemerintah kembali berdiskusi dengan berbagai stakeholder terdampak. 

    “Tentu, ditundanya rencana finalisasi peraturan pemerintahnya. Kami meminta waktu untuk bisa membahas lagi sama pemerintah supaya lebih komprehensif,” kata Hendra kepada wartawan. 

    Menurut dia, terdapat beberapa hal yang harus dikaji ulang, yakni terkait dengan besaran tarif royalti minerba yang dinilai sudah tidak lagi kompetitif, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara lain. 

    “Kita sudah tinggi sekali [royalti] untuk beberapa komoditas dibandingkan negara-negara lain, sementara kita tadi ngomong kompetisi juga, kita bukan penguasa tunggal nih,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah juga perlu melihat berbagai kewajiban yang telah dibebankan kepada industri selama ini, sementara industri pertambangan terus memberikan penerimaan negara yang besar dalam 2 tahun terakhir. 

    Untuk diketahui, penerimaan negara dari sektor minerba pada 2023 sebesar Rp172,96 triliun atau melebihi target Rp146,07 triliun. Sementara itu, pada 2024, realisasi penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp136,79 triliun atau lebih tinggi dari target Rp113,54 triliun. 

  • Warga Perumahan JGC terdampak bau busuk dari RDF Rorotan

    Warga Perumahan JGC terdampak bau busuk dari RDF Rorotan

    dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

    “Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut,” kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

    “kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin,” kata dia

    Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

    “Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak,” kata dia.

    Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

    Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

    Surat itu, ia tulis menggunakan pensil di secarik kertas buku tulis yang berisikan keluhan terhadap aroma sampah yang menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya. Kondisi ini membuat Kefas menjadi tidak doyan makan.

    “Bapak, hari ini bau sampah sampai Kefas enggak doyan makan,” kata yang tertulis di surat tersebut.

    Kemudian, ia juga meminta agar tempat sampah RDF Rorotan tak berada di dekat rumahnya lagi.

    “Tempat sampah jangan di situ, buang jauh-jauh. Terima kasih, dari Kefas,” sambung surat itu.

    Surat itu difoto oleh orangtua Kefas dan dikirim ke Wahyu sebagai ketua RT setempat.

    RDF Plant Jakarta di Rorotan dapat menghasilkan produk Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen.

    Dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, fasilitas tersebut mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.

    Adapun residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak pesimistis kas negara bisa bertambah signifikan meski Kementerian Keuangan mengejar lebih dari 2.000 wajib pajak nakal.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak sangat terbatas. Menurutnya, instrumen kebijakan yang mampu menghasilkan penerimaan dalam waktu singkat memiliki risiko politik yang tinggi. 

    Opsinya, sambung Fajry, meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila otoritas fiskal itu mengincar wajib pajak nakal.

    “Saya pribadi setuju sekali dengan rencana pemerintah mengejar penerimaan terhadap 2.000 wajib pajak nakal,” jelas Fajry kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Para wajib pajak nakal tersebut sendiri akan dikejar melalui joint programme (program bersama) yang akan dilaksanakan antara direktorat jenderal yang ada di Kemenkeu melalui kerja sama analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hingga intelijen.

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa program serupa pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu yaitu analisis bersama terhadap 13.748 wajib pajak (2018) yang kemudian diperluas terhadap 3.390 wajib pajak (2019).

    Hasilnya, program bersama tersebut mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp6,5 triliun pada 2019.

    “Merujuk pada data historis, saya ragu kalau opsi ini akan mampu menghasilkan penerimaan yang cukup signifikan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan tahun 2025,” tutup Fajry.

    Strategi Kemenkeu

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu, sambungnya, akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

  • AS Sumbang Surplus Neraca Dagang Terbesar RI Februari 2025, China Catat Defisit Terdalam

    AS Sumbang Surplus Neraca Dagang Terbesar RI Februari 2025, China Catat Defisit Terdalam

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus sebesar US$3,12 miliar. Adapun Amerika Serikat (AS) menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan AS menjadi negara mitra pencatat surplus neraca perdagangan terbesar dengan RI sebesar US$1,57 miliar, disusul oleh India dan Filipina.

    “Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat didorong oleh ekspor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesoris rajutan, serta alas kaki,” ungkap Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Senin (17/3/2025).

    Selain dengan AS, Indonesia mencatat surplus perdagangan terbesar kedua dengan India sebesar US$1,27 miliar, disusul Filipina dengan US$0,75 miliar.

    Surplus dengan India terutama berasal dari ekspor bahan bakar mineral, khususnya batu bara, lemak dan minyak hewan nabati terutama crude palm oil (CPO), serta besi dan baja.

    Sedangkan dengan Filipina, surplus didukung oleh ekspor kendaraan dan bagiannya, bahan bakar mineral, serta minyak sawit.

    Di sisi lain, defisit perdagangan terbesar dialami Indonesia dengan China yang mencapai US$1,76 miliar pada Februari 2025.

    “Defisit dengan China terutama disebabkan oleh tingginya impor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, mesin dan peralatan mekanis, serta kendaraan dan bagiannya,” lanjutnya.

    Selain dengan China, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan Australia sebesar US$0,43 miliar dan Brasil sebesar US$0,17 miliar.

    “Defisit dengan Australia didominasi oleh impor bahan bakar mineral terutama batu bara, biji logam terak dan abu, serta serealia. Sedangkan dengan Brasil, disebabkan oleh impor ampas dan sisa industri makanan untuk pakan ternak, kapas, serta gula,” tambah Amalia.

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Amalia mengatakan surplus neraca perdagangan ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$4,84 miliar. Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mencatat defisit US$,72 miliar yang berasal dari defisit hasil minyak maupun minyak mentah.

    “Komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewan nabati HS 15, kemudian bahan bakar mineral HS 27, serta besi dan baja HS 72,” jelas Amalia.