Produk: Batu Bara

  • Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya

    Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya

    Jakarta

    Pemerintah tengah mengincar sumber pendapatan baru dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Untuk itu, pemerintah akan merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan utama PP tersebut mengenai revisi terkait penyesuaian tarif royalti yang akan segera selesai. Hal ini dibahas saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sesaat setelah berbuka puasa di Istana Merdeka, pada Kamis, 20 Maret 2025.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Bahlil menerangkan rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” terang Bahlil.

    Selain itu, menurut Bahlil, pemerintah juga mempertimbangkan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap produk turunan mineral yang belum masuk dalam skema pendapatan negara. Upaya ini diharapkan mendorong strategi hilirisasi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil menerangkan royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi untuk menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5-3% yang tergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelas Bahlil.

    Bahlil pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” imbuh dia.

    (hns/hns)

  • Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong penerimaan negara demi menjaga kestabilan anggaran.

    Akan tetapi, muncul dugaan bahwa sistem baru Coretax turut berkontribusi pada anjloknya penerimaan pajak. Benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam.

    Penurunan Penerimaan Pajak: Fakta dan Angka

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan tipis 2,13 persen menjadi Rp 52,6 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga komoditas utama (batu bara, minyak Brent, dan nikel), kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh 21 yang memicu pengembalian lebih bayar, serta relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga Maret 2025.

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI Manufaktur dan data ekonomi lainnya, kita lihat penjualan otomotif tumbuh positif. Jadi ini mirroring pertumbuhan pajak dengan kondisi ekonomi,” tuturnya.

    Coretax: Alat Bantu atau Biang Kerok?

    Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah implementasi sistem Coretax. Sistem ini diharapkan memodernisasi administrasi perpajakan. Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat sebaliknya.

    Menurut Huda, Coretax justru menghambat pelaporan PPN karena gangguan teknis di masa pelaporan Januari-Februari 2025. Dia menyebut, ada dua faktor utama yang memperparah penurunan pajak:

    Pengembalian lebih bayar pajak 2024 yang mencapai Rp 265,67 triliun. Kisruh Coretax yang membuat pelaku usaha menahan transaksi.

    Menurutnya, jika terus seperti ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa melewati 3 persen. Pemerintah pun harus waspada.

    Akan tetapi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Coretax hanyalah alat bantu, bukan penyebab langsung turunnya penerimaan pajak.

    “Coretax ini tools. Analoginya, kalau kita biasa pakai Android lalu dikasih Apple, pasti butuh penyesuaian. Tapi ini cuma alat, bukan penyebab utama. Malah di wilayah kami, Jawa Barat 1, penerimaan pajaknya tumbuh positif. Yang turun itu Jawa Barat 3 karena sektor konstruksinya melambat,” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat’ pada Jumat 21 Maret 2025.

    Kurniawan Nizar juga memastikan Coretax sudah mengalami perbaikan dan pelaporan SPT tetap bisa dilakukan melalui DJP Online.

    “Enggak ada lagi cerita susah lapor pajak. Coretax sudah bagus,” ucapnya.

    Dampak Defisit Anggaran dan Prospek Ke Depan

    Penurunan penerimaan pajak yang drastis ini menimbulkan ancaman serius terhadap defisit anggaran. Ekonom Achmad Nur Hidayat memperingatkan bahwa shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300-400 triliun. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp 800 triliun atau hampir 3 persen dari PDB.

    “Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat, defisit Rp 800 triliun adalah skenario yang realistis,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menyoroti kegagalan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tetap bertahan di 11 persen. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun, penerimaan pajak dari PPh individu dan badan pun tertekan.

    “Target defisit 2,53 persen dari PDB kemungkinan akan melebar ke 2,6 hingga 2,8 persen di akhir tahun,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Bidik Sumber Baru Pendapatan Negara dari Sektor Minerba

    Presiden Bidik Sumber Baru Pendapatan Negara dari Sektor Minerba

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membidik sumber-sumber baru pendapatan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba), di antaranya dengan meningkatkan besaran royalti untuk emas, nikel, dan beberapa komoditas lainnya termasuk batu bara.

    Presiden pun memanggil beberapa menterinya, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana, Kamis sore, untuk membahas regulasi terkait peningkatan dan perluasan royalti tersebut.

    “Tadi kami membahas, melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain, termasuk di dalamnya adalah batu bara. Di samping itu, kami juga sedang mempertimbangkan untuk menggali beberapa produk turunan lain dari mineral kita yang selama ini belum menjadi bagian dari pendapatan negara,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui selepas rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Maret dilansir ANTARA.

    Karena itu, Bahlil menyebut pemerintah saat ini menggodok draf untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    “Perubahannya sekarang sudah hampir final, sedikit lagi. (Perubahan terkait) royalti, baik dari bahan bakunya sampai dengan barang jadinya. Ini juga dalam rangka menunjang proses hilirisasi,” kata Menteri ESDM menjawab pertanyaan wartawan.

    Bahlil menyebut kenaikan itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar mengingat saat ini harga emas dan nikel relatif tinggi.

    “Harga nikel juga sekarang bagus, harga emas bagus, gak fair dong kalau kemudian harganya naik, kemudian negara tidak mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi, ini dalam rangka menjaga keseimbangan saja,” kata Bahlil.

    Menurutnya, besaran kenaikannya bervariasi sekitar 1,5 persen sampai dengan 3 persen menyesuaikan harga masing-masing komoditas.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya, kalau harganya naik, kami naikkan kepada yang paling tinggi, kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar kepada pengusaha, karena kita butuh pengusaha juga berkembang,” ujar Bahlil Lahadalia.

    Bahlil kemudian menekankan jika nantinya berlaku, kebijakan peningkatan besaran royalti itu ditujukan kepada semua pelaku usaha, termasuk Freeport Indonesia.

    “Kena dong, masa enggak,” kata Bahlil.

  • KAI investasi Rp10,79 T untuk pengadaan sarana KA di PT INKA

    KAI investasi Rp10,79 T untuk pengadaan sarana KA di PT INKA

    Tampilan kereta api (KA) Argo Dwipangga New Generation buatan PT INKA (Persero), yang dioperasikan PT KAI (Persero). ANTARA/HO-Humas INKA

    KAI investasi Rp10,79 T untuk pengadaan sarana KA di PT INKA
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung industri perkeretaapian nasional melalui kerja sama dengan PT INKA (Persero) dengan total investasi mencapai Rp10,79 triliun.

    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis jangka panjang guna memenuhi kebutuhan layanan transportasi kereta api yang terus berkembang serta mendukung industri dalam negeri melalui investasi terhadap produk-produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

    “Investasi ini merupakan yang terbesar untuk pengadaan sarana perkeretaapian dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan,” kata Didiek dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Didiek mengatakan investasi ini juga sejalan dengan kebutuhan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) KAI 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan volume penumpang dan angkutan barang.

    “Kami proyeksikan volume penumpang jarak jauh meningkat sebesar 10,6 persen, sementara penumpang KA lokal diperkirakan naik 9,9 persen. Untuk angkutan barang, kami melihat potensi peningkatan dari proyek Sumbagsel sebesar 27,8 juta ton, Tarahan II sebesar 18,0 juta ton, dan ekspansi Kertapati sebesar 7,0 juta ton. Dengan investasi ini, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan transportasi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba melanjutkan salah satu investasi besar KAI Group dengan INKA adalah pengadaan 612 unit kereta SS new generation untuk program Replacement Tahun 2023-2026. Adapun total nilai kontrak pengadaan kereta SS new generation mencapai Rp5,5 triliun.

    Selain itu, KAI juga melakukan pengadaan 10 unit kereta luxury dengan kapasitas 26 kursi, serta mengalokasikan satu unit kereta luxury tambahan sebagai cadangan untuk perawatan. Total nilai kontrak pengadaan kereta luxury ini mencapai Rp161,16 miliar. Tak hanya itu, KAI Group melalui anak usahanya, KAI Commuter juga turut berkontribusi dalam peningkatan TKDN melalui pengadaan sarana Commuter Line.

    KAI Commuter telah menjalin kerja sama dengan PT INKA (Persero) untuk pengadaan sarana Commuter Line baru dan retrofit dengan total investasi mencapai Rp4,07 triliun.

    “Investasi pengadaan sarana Commuter Line baru mencakup 16 rangkaian dengan total nilai hampir Rp3,83 triliun. Sementara itu, investasi pengadaan sarana Commuter Line retrofit mencakup dua rangkaian dengan total nilai lebih dari Rp238,63 miliar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat layanan Commuter Line yang lebih modern dan efisien,” jelas Anne.

    Tidak hanya untuk layanan penumpang, KAI juga berinvestasi dalam pengadaan sarana angkutan barang. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah pengadaan 1.125 unit gerbong datar BM 54 ton untuk angkutan barang di Sumatera Selatan.

    Investasi ini memiliki nilai sebesar Rp1,05 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kapasitas angkutan barang terutama batu bara sebagai sumber pasokan energi listrik nasional.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Beberkan Kondisi Terbaru Stok Batu Bara-BBM Pembangkit Listrik

    Bahlil Beberkan Kondisi Terbaru Stok Batu Bara-BBM Pembangkit Listrik

    Banjarmasin, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan stok batu bara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), khususnya di wilayah Kalimantan, dalam kondisi aman, terutama menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 2025 ini.

    Bahlil mengatakan, stok batu bara untuk PLTU di Kalimantan aman hingga 20-30 hari.

    “Kemudian kami juga mengecek power plant ini bagaimana terkait dengan bahan bakarnya, batu bara, gas, dan solar, BBM. Alhamdulillah juga gak ada masalah karena rata-rata 30 hari, 20 hari,” jelas Bahlil di Gas Insulated Substation (GIS) 150 kV Ulin PLN, Banjarmasin, Kalsel, Rabu (19/3/2025).

    Bahlil mengatakan, masa Idulfitri yang terhitung tinggal kurang dari 2 minggu ke depan tidak akan ada masalah, mengingat pasokan batu bara sudah terhitung cukup hingga 30 hari operasi.

    “Hari Raya kan tinggal 12 hari ya? Tinggal 12 hari. Jadi overall gak ada masalah,” tambahnya.

    Khusus untuk ketahanan batu bara lingkup nasional, lanjut Bahlil, kondisinya juga masih dalam hitungan aman. Dia menyebutkan ketahanan pasokan batu bara nasional untuk PLTU batu bara mencapai 25 hari operasi.

    “PLN secara nasional juga sama. Gak ada soal bahan bakarnya juga, stok bahan bakar, batu bara. Kemudian BBM dan gas itu rata-rata di 25 hari,” imbuhnya.

    Hal itu lantaran, Bahlil mengaku pemerintah memprioritaskan batu bara hingga gas untuk PLN agar menjamin ketahanan energi nasional.

    “Jadi kita dari kementerian ESDM memprioritaskan kebijakan untuk mendahulukan PLN. Batu bara juga begitu. Kemudian gas juga begitu,” tandasnya.

    (wia)

  • Wow! Prabowo Siapkan 21 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 656 Triliun

    Wow! Prabowo Siapkan 21 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 656 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan setidaknya 21 proyek hilirisasi. Adapun investasi untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 656 triliun (kurs Rp 16.400 per dolar AS).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa pemerintah sudah membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan diwakili oleh beberapa Menteri terkait yakni Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan lainnya.

    “Satuan Tugas Hilirisasi ada beberapa tugas, antara lain meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemda, menerapkan standar prioritas usaha dan penerimaan negara. Tidak hanya koordinasi tadi percepatan hilirisasi,” terang Dadan dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum, dikutip Kamis (20/3/2025).

    Dengan dibentuknya Satgas Hilirisasi, tercatat ada sekitar 21 proyek hilirisasi yang akan dijalankan. Gak mendadak, Dadan menegaskan bahwa seluruh master plan sudah disusun.

    “Seluruh master plan disusun di pemerintahan sebelumnya. Dilakukan kurasi proyek prioritas untuk 21 proyek senilai US$ 40 miliar,” terang Dadan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno merinci, dari 21 proyek hilirisasi tersebut, terdapat 4 proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga, dan 2 proyek hilirisasi nikel.

    Nah, nilai investasi dari proyek hilirisasi yang terbesar adalah proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Yang diperkirakan mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 180 triliun (asumsi kurs Rp 16.450 per US$).

    “Paling gede DME, DME-nya 4. DME-nya 4 itu sekitar US$ 11 miliar,” kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (5/3/2025).

    (wia)

  • Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Wamen Investasi: Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 06:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan membiayai proyek dimethyl ether (DME) untuk mengurangi impor LPG.

    “Melalui Danantara, tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran untuk batu bara menjadi produk DME. Produk ini adalah produk pengganti LPG, yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita,” ucap Todotua dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa.

    Setiap tahunnya, lanjut dia, Indonesia melakukan impor LPG dengan angka yang cukup besar.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno dalam forum yang sama, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7–8 juta ton per tahun. Data tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

    Di satu sisi, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang bisa diubah untuk menjadi DME guna menggantikan LPG.

    “Apabila program ini (DME) bisa kami laksanakan maka kami bisa mengurangi impor LPG ke depannya,” kata Todotua.

    Sebelumnya, proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing, seperti Air Products dari Amerika Serikat dan juga investor lainnya dari China, mundur dari kerja sama. Namun, kali ini pemerintah memastikan proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing.

    DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG.

    Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing.

    Bahlil, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3), mengatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi untuk proyek DME ini diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pengolahan batu bara menjadi DME.

    Sumber : Antara

  • Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    “Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua ‘apps’ yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto ditargetkan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, yang dalam terobosannya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi.

    “Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua ‘apps’ yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” kata Luhut saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

    Luhut menilai integrasi dari seluruh layanan publik yang ada di kementerian/lembaga nantinya dapat diakses melalui GovTech, sehingga diharapkan dapat lebih transparan dan meminimalisasi terjadinya potensi korupsi.

    Dalam rapat tersebut, Presiden juga memerintahkan adanya terobosan agar setiap keluarga bisa memiliki akun rekening bank. Jika keluarga tersebut merupakan penerima manfaat bantuan sosial, penyaluran bantuan tersebut dapat ditransfer secara langsung sehingga tepat sasaran.

    “Ini kita kira-kira sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun dan seterusnya, nanti secara bertahap angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian,” tambah Luhut.

    Luhut menambahkan bahwa Presiden dijadwalkan menemui ratusan anak muda yang menggagas GovTech.

    Adapun Govtech terdiri dari empat pilar. Pilar pertama terkait dengan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem digital dalam pilar ini, yaitu Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP melalui mineral dan batu bara.

    Pilar kedua menyoal efisiensi belanja negara, yakni lewat sistem e-catalogue versi 6.0. Sistem ini hadir dengan fitur baru seperti pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan bebas dari pemborosan.

    Pilar ketiga terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Sistem digital pada bidang ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat.

    Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS).

    Penyempurnaan OSS dapat mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Sistem OSS yang lebih terintegrasi ini akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan menarik lebih banyak investasi langsung.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XII DPR Yakin Hilirisasi Jadi Kunci RI Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah – Halaman all

    Komisi XII DPR Yakin Hilirisasi Jadi Kunci RI Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XII DPR menyampaikan saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan sebagai negara berkembang dan berpendapatan menengah (middle income trap) untuk menjadi negara maju dan sejahtera.

    “Kekuatan besar kita ada pada angkatan kerja kita yang sekarang masuk pada masa bonus demografi,” kata Anggota Komisi XII DPR Gandung Pardiman dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    Agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap, kata Gandung, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

    “Sementara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita perlu melakukan hilirisasi,” ujarnya.

    Ia menyebut, Indonesia punya potensi besar pada 28 komoditas dari berbagai sektor seperti minyak dan gas (migas), mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perkebunan, dan kelautan.

    Setiap hilirisasi komoditas ini membuka peluang industri lanjutan sampai pada tahap akhir produk bernilai tambah tinggi.

    Dalam setiap rantai proses hilirisasi dan industrialisasi, politikus Partai Golkar itu menekankan, akan membuka lapangan pekerjaan yang luas.

    “Ini potensi besar yang harus kita manfaatkan. Selain investasi, kita membutuhkan penguasaan teknologi agar bisa mengembangkan berbagai industri lanjutan dari hilirisasi ini. Dunia riset harus mempunyai daya dukung terhadap hilirisasi dan industrialisasi ini,” ujarnya.

    “Dengan demikian kita bisa yakin bahwa hilirisasi adalah kunci Indonesia keluar middle income trap untuk menjadi negara maju,” sambungnya.

  • Bumi Kian Panas, Aksi Global Masih Lamban?

    Bumi Kian Panas, Aksi Global Masih Lamban?

    Jakarta

    Tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Penelitian dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyoroti ada “tanda-tanda jelas perubahan iklim akibat ulah manusia yang mencapai puncaknya pada 2024.”

    Dalam 12 bulan terakhir, suhu rata-rata global tercatat naik menjadi 1,55 derajat Celsius, lebih tinggi dibandingkan periode 1850-1900, masa sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak dalam skala industri. Rekor ini juga melampaui suhu tertinggi sebelumnya yang dicatat pada 2023.

    Di bawah Perjanjian Iklim Paris, beberapa negara di dunia berkomitmen untuk membatasi pemanasan global agar tetap di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri, serta berupaya menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C.

    Karena suhu rata-rata diukur dalam jangka waktu beberapa dekade dan bukan hanya satu tahun, temuan dalam laporan tahunan WMO tentang Status Iklim ini tidak serta-merta berarti target Perjanjian Iklim Paris telah terlampaui. Namun, batas tersebut semakin mendekati.

    Laporan WMO juga menyatakan, pemanasan global jangka panjang saat ini berada di kisaran 1,34 hingga 1,41°C.

    Para peneliti menemukan konsentrasi gas karbon dioksida (CO2), yang menjadi penyebab utama pemanasan global setelah dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri, pemanas rumah, dan kendaraan, saat ini telah mencapai level tertingginya dalam 2 juta tahun terakhir.

    Sekretaris Jenderal WMO, Celeste Saulo, menyebut studi ini sebagai “peringatan keras bahwa kita semakin meningkatkan risiko terhadap kehidupan, ekonomi, dan planet ini.”

    Dalam penelitian terpisah yang diterbitkan akhir tahun lalu, World Weather Attribution (WWA), sebuah inisiatif akademik berbasis di Inggris, menemukan bahwa perubahan iklim telah “berkontribusi pada kematian sedikitnya 3.700 orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi” dalam 26 peristiwa cuaca ekstrem yang mereka analisis pada 2024.

    Namun, karena terdapat hampir 200 peristiwa banjir, kekeringan, atau badai ekstrem lainnya yang tidak mereka teliti, mereka menyimpulkan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa mencapai “puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jiwa.”

    Jejak bahan bakar fosil di lautan saat ini

    Laporan WMO, yang didasarkan pada kontribusi ilmiah dari berbagai lembaga ahli, juga menyebutkan bahwa peralihan dari fenomena La Niña yang mendinginkan hingga ke El Niño yang menghangat, menjadi salah satu faktor pemecahan rekor suhu global pada 2024.

    Namun, para penulis laporan itu menegaskan, suhu udara global saat ini hanyalah satu bagian dari situasi lain yang lebih besar.

    Dengan 90% panas atmosfer berlebih diserap oleh lautan, tahun 2024 mencatat tingkat pemanasan suhu laut tertinggi dalam 65 tahun terakhir. Pemanasan ini berdampak pada ekosistem laut, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan berkurangnya kemampuan laut dalam menyerap karbon.

    Selain itu, lautan yang menjadi lebih hangat juga berkontribusi pada meningkatnya potensi badai tropis dan tingkat keasaman laut yang lebih tinggi, di mana pada akhirnya dapat merusak habitat laut dan mengancam industri perikanan.

    Karena air yang lebih hangat itu meluas dan membutuhkan lebih banyak ruang, fenomena ini juga menjadi faktor dalam kenaikan permukaan laut.

    Menurut laporan ini, hal itu “memiliki dampak berantai yang merusak ekosistem pesisir laut dan infrastrukturnya.” Kenaikan air laut juga meningkatkan risiko banjir dan kontaminasi air tanah oleh garam dari laut.

    “Planet kita semakin mengirimkan sinyal bahaya,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam sebuah pernyataan. “Namun, laporan ini menunjukkan bahwa membatasi kenaikan suhu global jangka panjang hingga 1,5 derajat Celsius masih memungkinkan.”

    Ia menekankan, para pemimpin dunia harus “bertindak lebih tegas untuk mewujudkan itu” dengan “memanfaatkan energi terbarukan yang lebih murah dan bersih bagi masyarakat dan perekonomian kita.”

    Apakah dunia mulai beralih ke energi terbarukan?

    Energi terbarukan mencatat rekor baru dengan menghasilkan 30% listrik global pada 2023, yang didorong oleh pertumbuhan tenaga surya, angin, dan panas bumi.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) berupaya membatalkan regulasi perlindungan iklim demi meningkatkan produksi bahan bakar fosil. Meski begitu, sektor tenaga surya AS juga semakin berkembang.

    Tahun lalu, kapasitas instalasi panel surya dan infrastruktur penyimpanan baterai di AS meningkat pesat, memungkinkan tenaga surya untuk memenuhi lebih dari 7% kebutuhan listrik negara itu.

    Biaya penggunaan energi bersih juga turun drastis dalam satu dekade terakhir.

    Dalam pernyataan yang menyertai analisis biaya yang diterbitkan pada September 2024, Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), Francesco La Camera, mengatakan bahwa harga energi terbarukan kini tidak lagi menjadi alasan. “Sebaliknya, biaya rendah justru menjadi keunggulannya,” ungkapnya.

    Namun, meskipun ada momentum kuat dalam transisi dunia menuju energi terbarukan, para ilmuwan tetap menekankan perlunya tindakan yang lebih besar dan lebih cepat.

    Dalam pernyataan menanggapi laporan WMO itu, Stephen Belcher, kepala ilmuwan di badan cuaca dan iklim nasional Inggris, Met Office, mengatakan bahwa “laporan terbaru tentang kesehatan planet ini menunjukkan bahwa Bumi sedang sakit parah.”

    “Tanpa upaya serius untuk mendengarkan peringatan ini, peristiwa cuaca ekstrem, seperti kekeringan, gelombang panas, dan banjir, akan semakin memburuk,” ujarnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini