Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS

    Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 April 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick yang memastikan penerapan tarif resiprokal AS tidak akan ditunda.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01 persen menjadi Rp16.822 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS.

    “Rupiah tertekan oleh sentimen risk off yang masih sangat kuat dan berlanjut di pasar ekuitas dan mata-mata uang emerging yang masih melemah cukup besar pagi ini. Sentimen risk off dipicu oleh pernyataan Mendag AS yang memastikan tarif tidak akan ditunda,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. 

    Pemerintah AS menerapkan tarif impor baru yang terdiri dari tarif timbal balik yang berlaku 5 April dan tarif universal untuk barang masuk pada 9 April 2025.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. 

    Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Presiden AS mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    “Trump juga hanya mau kesepakatan dengan China apabila defisit bisa diselesaikan,” kata Lukman.

    Secara keseluruhan, tarif pemerintah Amerika terhadap barang impor dari China mencapai 54 persen. Sebagai tanggapan, Dewan Negara China mengumumkan pemberlakuan tarif tambahan sebesar 34 persen untuk semua barang dari AS. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 10 April.

    Sebelumnya, Trump sudah mengenakan tarif tambahan 25 persen untuk mobil yang diproduksi di luar AS mulai 3 April 2025 dan tarif 25 persen pada seluruh impor baja beserta aluminium.

    Pemerintahan Trump pun telah mengenakan bea tambahan impor sebesar 20 persen terhadap barang-barang asal China. Adapun China pada Februari hingga Maret sudah mengumumkan tarif 15 persen untuk impor batu bara dan produk gas alam cair dari AS. 

    Masih ada juga tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar.

    Selanjutnya, Beijing menetapkan tarif tambahan hingga 15 persen untuk impor produk pertanian utama AS, termasuk ayam, babi, kedelai, dan daging sapi.

    China tercatat eksportir terbesar kedua AS setelah Meksiko dan pasar ekspor terbesar ketiga AS setelah Kanada dan Meksiko.

    China tercatat mengekspor 426,9 miliar dolar AS ke AS berupa ponsel pintar, furnitur, mainan dan produk lainnya, tetapi juga membeli produk-produk AS seperti semikonduktor, bahan bakar fosil, barang pertanian dan barang lain senilai 147,8 miliar dolar AS.

    “Tekanan pada rupiah masih akan berkelanjutan selama perang dagang masih mengancam. BI (Bank Indonesia) diperkirakan akan terus mengintervensi menjaga rupiah di bawah atau tidak jauh dari Rp17 ribu. Tanpa intervensi, Rp17 ribu tidak akan bisa dipertahankan,” ucap Lukman.

    Sumber : Antara

  • Penanganan Sampah Masih Jadi Program Prioritas Bupati Kudus Samani Intakoris

    Penanganan Sampah Masih Jadi Program Prioritas Bupati Kudus Samani Intakoris

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris masih meninjau beberapa masukan berbagai pihak perihal penanganan sampah di Kabupaten Kudus.

    Dengan begitu akan hadir solusi paling mutakhir dalam persoalan sampah yang masih menjadi masalah di Kota Kretek.

    “Sampah masih menjadi masalah.”

    “Ada beberapa masukan yang kemudian kami koordinasikan, mana pengelolaan sampah yang terbaik,” kata Sam’ani Intakoris dalam apel pegawai di halaman Pendopo Kudus, Selasa (8/4/2025).

    Sam’ani mengatakan, untuk sementara pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus bisa dipecahkan melalui pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dan pengolahan sampah menjadi biomassa.

    “Menurut saya RDF dan biomassa biomassa bisa menjadi solusi masalah sampah di Kudus.”

    “Sampah dipisahkan dan sebagian dikeringkan.”

    “Untuk RDF jadi palet, bahan bakar pengganti batu bara,” kata Sam’ani Intakoris.

    Untuk sistem RDF ini pihaknya telah memerintahkan kepada dinas teknis untuk bekerja sama dengan Semen Indonesia dan pabrik semen yang lain dalam pengelolaan sampah berbasis RDF.

    “RDF ini bisa menggunakan lahan yang baru atau lahan lama TPA.”

    “Tapi kalau bisa lahan lama di TPA itu karena sampahnya sudah ada dan tinggal dikelola,” kata Sam’ani.

    Sebelumnya, Sam’ani Intakoris juga telah meninjau sejumlah titik pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

    Misalnya pengelolaan sampah di Desa Kedungdowo dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu.

    Pengolahan sampah di Desa Kedungdowo berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Terpadu yang dikelola BUMDes Sumber Joyo di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kudus.

    Pengolahan sampah dimulai pada 2019.

    Kemudian pada Agustus 2024, BUMDes menerima bantuan alat insinerator dari PT Djarum dan beroperasi penuh pada Desember 2024.

    Setiap harinya, sekira 4 ton sampah anorganik diolah menggunakan alat insinerator.

    Sampah yang diolah berasal dari sampah rumah tangga masyarakat setempat. 

    Terdapat 17 pekerja dengan 10 armada operasional pengangkut sampah yang setiap harinya mengambil sampah rumah tangga masyarakat Desa Kedungdowo.

    Sam’ani Intakoris menjelaskan, BUMDes tersebut menjadi percontohan dalam mengolah sampah sendiri.

    “TPS 3R ini menjadi contoh desa mandiri dalam mengolah sampahnya sendiri.”

    “Ini menjadi inspirasi untuk pemerintah desa lainnya,” kata dia.

    Oleh BUMDes Desa Sidorekso, sampah anorganik diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).

    BUMDes mampu mengolah 3,5 ton sampah menjadi BBM setiap harinya. 

    “Inovasi yang luar biasa, sampah anorganik bisa disulap jadi BBM.”

    “Sangat bernilai ekonomi tinggi,” katanya.

    Sampah yang diolah adalah plastik dan sejenisnya. 

    Setiap satu kilogram sampah yang diolah, menghasilkan sekira 0,7 liter BBM jenis solar dan bensin.

    Sementara kapasitasnya sekira 50 kilogram sampah, sehingga menghasilkan hingga 35 liter BBM.

    Sam’ani Intakoris yang melihat pengolahan sampah dengan metode pirolisis tersebut mengapresiasi Kepala Desa Sidorekso dan jajarannya.

    “Saya melihat inovasi yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak seperti solar dan bensin, bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi limbah plastik,” ucapnya.

    Terakhir, Sam’ani mengunjungi pengolahan sampah anorganik menjadi biji plastik Polyethylene Terephthalate (PET) milik CV Langit Biru yang berlokasi di Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 

    Pihaknya menyampaikan, pengelolaan sampah yang dilakukan CV Langit Biru lengkap.

    Pengelolaan menggunakan sistem conveyor untuk mengambil botol, menggilingnya, mencuci, mengeringkan, dan memilah plastik yang masih bisa dimanfaatkan. 

    Sampah berasal dari para pemulung dan pengumpul, baik dalam kondisi masih baru maupun yang sudah lama tertimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Sampah yang telah diolah dan kualitasnya bagus kemudian diekspor ke Korea sebagai bahan membuat botol baru.

    Lalu yang kondisinya sudah usang dikirim ke Kota Surakarta dan Tangerang yang nantinya diolah menjadi serat benang dan fiber glass.

    Sam’ani mendukung pengolahan sampah berkualitas ekspor tersebut.

    Menurutnya, permasalahan sampah dapat terselesaikan dimulai dengan langkah kecil seperti yang dilakukan oleh BUMDes Kedungdowo, Sidorekso dan CV Langit Biru.

    “Sangat mendukung kepedulian masyarakat dalam mengolah sampah jadi bernilai ekonomi.”

    “Insya Allah masalah sampah bisa tertangani dimulai dari hal-hal kecil,” kata Sam’ani. (*)

  • SOSOK Permadi Arya dan Sederet Kasusnya yang Dikabarkan Jadi Komisaris JMTO, tapi Dibantah BUMN

    SOSOK Permadi Arya dan Sederet Kasusnya yang Dikabarkan Jadi Komisaris JMTO, tapi Dibantah BUMN

    TRIBUNJAKARTA.COM – Influencer media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan ditunjuk menjadi komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation.

    Abu Janda juga mengunggah postingan di akun Instagram resminya terkait ucapan selamat penunjukkan dirinya sebagai komisaris tersebut. 

    “Selamat dan sukses. Permadi Arya. Sebagai Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation,” demikian ucapan di postingan itu pada Senin (7/4/2025). 

    “Nemu berita @metrotv alhamdulilah rezeki anak sholeh. Tolong jangan pada minta kartu E-Tol saldo unlimited ya. Apalagi minta diskon tol, Astagfirullah haram,” respons Abu Janda dalam keterangan postingan tersebut. 

    Saat dikonfirmasi terpisah, Abu Janda hanya memohon doa agar dirinya tetap amanah.

    “Insya Allah. Doakan semoga amanah,” ujar Abu Janda kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

    Meski begitu, saat ditanya terkait kapan dirinya diangkat menjadi komisaris, Abu Janda meminta agar publik menunggu pengumuman resmi.

    “Nanti ada pengumuman resminya,” imbuhnya.

    Dibantah BUMN

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait kabar penunjukkan Abu Janda sebagai komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO).

    Dengan tegas, BUMN membantah kabar tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla kepada awak media pada Senin (7/4/2025).

    “Kabar tersebut tidak benar. Tidak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya sebagai komisaris JMTO,” kata Putri Violla seperti dikutip dari Wartakota.

    Senada dengan Violla, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu penunjukan Abu Janda selaku komisaris JMTO.

    Dia mengatakan kabar itu hoax alias informasi palsu.

    “Hoax” ungkap Arya kepada MNC Portal.

    Sebelumnya, beredar sebuah poster dengan keterangan bahwa Permadi Arya dipercaya menjabat sebagai Komisaris JMTO.

    Bahkan, pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, itu memberi sinyal positif soal informasi yang beredar.

    Untuk diketahui, JMTO merupakan kelompok usaha Jasa Marga dengan komposisi saham 99,9 persen dimiliki oleh perseroan dan 0,1 persen dimiliki oleh Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga.

    Kegiatan Usaha JMTO meliputi layanan pengoperasian, ETC, dan layanan IT.

    Sosok Abu Janda

    Permadi Arya diketahui memiliki nama lengkap Heddy Setya Permadi. 

    Ia dikenal dengan nama Abu Janda Al-Boliwudi.

    Pria kelahiran 14 Desember 1973 ini adalah seorang pegiat dan pemengaruh media sosial berkebangsaan Indonesia. 

    Permadi menempuh pendidikan Diploma Ilmu Komputer Informatic It School Singapura pada April 1997 dan menjadi Sarjana Business & Finance University of Wolverhampton Inggris pada tahun 1999. 

    Ia bergabung menjadi pegiat media sosial dan influencer tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

    Sebelum menjadi pegiat media sosial, Abu Janda bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan.

    Mulai dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara dalam rentang waktu 1999 hingga 2015. 

    Sederet kasus 

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Abu Janda atas cuitan ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter pada 1 Februari 2021. 

    Dia juga sempat akan dimintai keterangan atas dugaan ujaran rasisme yang ditujukan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. 

    Selanjutnya, ia pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi, Alwi Muhammad Alatas karena kasus penghinaan bendera tauhid. 

    Ia mengunggah postingan di akun Facebook-nya soal bendera teroris bukan panji nabi.

    Menurut Alwi, unggahan Abu Janda termasuk ke dalam penghinaan syariat Islam dan menyinggung perasaan umat muslim.

    Abu Janda juga pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh guru asal Jakarta bernama Mintaredja karena diduga menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung melalui media sosial.

    Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau yang dikenal dengan nama Soni Eranata juga melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

    Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian terhadap Natalius Pigai. 

    Abu Janda juga pernah berseteru dengan Maaher At-Thuwailibi. 

    Kala itu, Maaher pernah mengatakan bahwa Abu Janda dan Sukmawati Soekarnoputri layak dibunuh karena dianggap telah melakukan penistaan agama. 

    Maaher dituduh telah melakukan ancaman pembunuhan melalui media sosial. 

    Ia pun disebut telah melanggar pasal 28 dan 29 UU ITE. 

    Tak terima dengan tuduhan tersebut, Maaher melaporkan balik Abu Janda atas dugaan pencemaran nama baik. 

    Sebab, Abu Janda sempat menyampaikan ke awak media bahwa terorisme mempunyai agama, yaitu Islam dan gurunya adalah Maaher. 

    Selain itu, Abu Janda juga pernah berseteru dengan Wasekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul di media sosial. 

    Mereka saling beradu komentar untuk membuktikan siapa yang benar dan salah. 

    Awalnya, Abu Janda beropini bahwa Islam merupakan agama arogan. 

    Pasalnya, kehadirannya di Indonesia disebut telah ‘menginjak-injak’ budaya lokal.

    Hal tersebut yang kemudian memantik amarah Tengku Zul hingga membuat pesan balasan. (TribunJakarta.com, Wartakota, Kompas.com, Wikipedia).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Diisukan Sebagai Komisaris PT Jasa Marga, Ini Profil, Karier hingga Kontroversi Permadi Arya atau Abu Janda

    Diisukan Sebagai Komisaris PT Jasa Marga, Ini Profil, Karier hingga Kontroversi Permadi Arya atau Abu Janda

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Permadi Arya sedang sedang trending di media sosial, pasalnya nama yang akrab disapa Abu Janda ini, dikabarkan menjadi komisaris PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO).

    Munculnya nama Permadi Arya alias Abu Janda setelah ramainya ucapan selamat atas terpilihnya menjadi komisaris PT Jasa Marga Tollroad Operator.

    Permadi Arya dikenal sebagai penggiat di media sosial setelah mengunggah tulisan yang kerap kontroversi. Sejak saat itu namanya dikenal khalayak dan terus eksis dengan nama Abu Janda.

    Lantas, bagaimana sosok Permadi Arya? Dan apa latar belakang pendidikannya? Simak terus ulasannya!

    Siapa Permadi Arya?

    Dilansir dari sumber terpercaya, sosok bernama lengkap Heddy Permadi Arya pernah menjadi lawan debat Ustadz Felix Siauw di sebuah acara televisi swasta.

    Pria berasal dari Cianjur, Jawa Barat ini lahir pada 14 Desember 1973 dan berusia 52 tahun merupakan anak dari H.M. Sudjana dan Lina Herlina. Saat ini ia lebih dikenal sebagai pegiat dan pemengaruh (influencer) di media sosial dengan nama Abu Janda Al Boliwudi.

    Pendidikan

    Permadi Arya merupakan lulusan dari diploma di Informatic IT School Singapura (1997) dan menjadi Sarjana Business and Finance University of Wolverhampton Inggris (1999).

    Karier

    Permadi Arya pernah bergabung menjadi pegiat media sosial dan influencer tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

    Sebelumnya Permadi Arya alias Abu Janda pernah bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan, dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara (1999-2015).

    Kontroversi

    Berikut berbagai kontroversi Permadi Arya:

    · Kasus Hukum

    Cuitan Permadi Arya alias Abu Janda atas ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter pada 1 Februari 2021, membuatnya terjerat kasus hukum ujaran rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

    · Bendera Tauhid

    Permadi Arya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi, Alwi Muhammad Alatas.

    Hal tersebut karena postingannya di akun Facebook mengenai bendera teroris bukan panji nabi, hal tersebut termasuk penghinaan syariat Islam dan menyinggung perasaan umat muslim.

    · Aksi Bela Tauhid

    Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh guru asal Jakarta bernama Mintaredja karena menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik yang terselubung.

    · Pencemaran Nama Baik

    Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau yang dikenal dengan nama Soni Eranata juga melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik.

    Serta perseteruan dengan Ustaz Tengku Zulkarnain mantan Wasekjen MUI Pusat, ramai di media sosial, keduanya saling beradu komentar.

    Permadi Arya sendiri belum mengklarifikasi terkait isu dirinya menjadi komisaris PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO). Meski sering bikin gaduh di media sosial, ia juga merupakan Wakil Sekretariat Bersama Koordinator Nasional relawan Prabowo Gibran di Pilpres.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Libur Idulfitri 1446 H, Menteri ESDM Pastikan Infrastruktur Kelistrikan di Maluku Aman

    Libur Idulfitri 1446 H, Menteri ESDM Pastikan Infrastruktur Kelistrikan di Maluku Aman

    Ambon, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan kondisi infrastruktur kelistrikan di wilayah Maluku tetap prima selama momen libur Idulfitri 1446 Hijriah, baik dari aspek pasokan listrik maupun layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal ini disampaikan saat mengunjungi Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Maluku, Kota Ambon, Sabtu (5/4/2025).

    “Secara keseluruhan dalam hal persiapan energi selama siaga Idulfitri 1446 H semuanya alhamdulillah bagus, lancar, dan aman. Hal ini juga termasuk pasokan listrik, tidak ada masalah. Kebutuhan listrik untuk kendaraan listrik juga terpenuhi, karena ketersediaan SPKLU yang cukup,” ucap Bahlil.

    Dalam kunjungannya, Bahlil mengapresiasi PLN yang telah menunjukkan kesiapan optimal dalam menghadirkan listrik yang andal selama momen penting seperti Idulfitri saat ini.

    “Dengan siaganya 1.250 personel pada beberapa titik di Maluku dan Maluku Utara, termasuk juga menyediakan pasokan listrik yang cukup dari sisi pembangkitan, ini menunjukkan ada komitmen kuat dari PLN untuk menghadirkan listrik andal selama Ramadan dan Idulfitri. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu dalam merayakan momen Idulfitri,” ujar Bahlil.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (keempat dari kanan) didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati (kiri), Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto (ketiga dari kiri), dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Awat Tuhuloula (kedua dari kanan) saat meninjau Distribution Control Center Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Maluku guna memastikan kondisi kelistrikan di wilayah Maluku aman dan cukup selama periode libur Idulfitri 1446 H.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN menjalankan arahan pemerintah untuk memberikan layanan maksimal selama periode Idulfitri. Seluruh infrastruktur kelistrikan, mulai dari hulu hingga hilir, dipastikan dalam kondisi prima demi menjaga keandalan pasokan listrik.

    “Kami berjuang all-out dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri 1446 H. Kami telah melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga personel,” ucap Darmawan.

    Ia melanjutkan, PLN telah menetapkan periode siaga Ramadan dan Idulfitri dari tanggal 17 Maret sampai dengan 11 April 2025. Momen siaga ini didukung oleh pasokan energi primer yang mumpuni pada pembangkit, antara lain batu bara yang tersedia untuk lebih dari 22 hari operasi (HOP), gas lebih dari 30 HOP, dan BBM lebih dari 20 HOP.

    “Ini saya kira adalah suatu persiapan yang sangat cukup dari sisi pembangkitan. Kami juga terapkan monitoring real-time untuk menjamin pasokan listrik mencukupi dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momen Idulfitri,” ujar Darmawan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (ketiga dari kanan) didampingi Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto (kiri) saat menyapa petugas pelayanan teknik pada kunjungannya di Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Maluku, Kota Ambon, Sabtu, 5 April 2025.

    Selain itu, PLN juga menyiapkan kelistrikan berupa 1.839 unit genset, 636 uninterruptible power supply (UPS) dan 1.276 unit gardu bergerak (UGB) yang disiagakan di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia. PLN pun telah menerjunkan 69.000 personel siaga khusus yang dibekali dengan peralatan lengkap serta 3.830 posko siaga yang tersebar di se-antero tanah air.

    General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), Awat Tuhuloula memaparkan bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara berada dalam kondisi aman dan terkendali sepanjang periode siaga Ramadan dan Idulfitri 2025.

    “Kami memiliki daya mampu sebesar 106 MegaWatt (MW) dengan beban puncak 57 MW, juga cadangan daya sebesar 49 MW di Sistem Ambon. Sementara Sistem Ternate, beban puncaknya mencapai 38 MW, sementara kami memiliki daya mampu sebesar 66 MW dengan cadangan sebesar 28 MW,” jelas Awat.

    Selain menyiagakan 1.250 personel di 203 posko yang tersebar di titik-titik strategis Maluku dan Maluku Utara, PLN juga mengerahkan 20 petugas bersertifikasi pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB).

    Dirinya menambahkan, khusus di wilayah Maluku dan Maluku Utara, PLN menambahkan SPKLU hingga 5 kali lipat menjadi 22 unit yang tersebar di berbagai lokasi untuk mendukung pengguna kendaraan listrik. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam membantu para pemudik dengan total 132 personel.

    “Berdasarkan data terbaru kami, tren pemudik kendaraan listrik ini nampak naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hal ini turut didukung dengan fasilitas SPKLU yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara sebanyak 22 titik lokasi,” tutup Awat.

  • Profil Permadi Arya Diduga Calon Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator, Netizen Sindir 6 Kontroversinya

    Profil Permadi Arya Diduga Calon Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator, Netizen Sindir 6 Kontroversinya

    PIKIRAN RAKYAT – Permadi Arya dikenal dengan nama Abu Janda masuk trending topik media sosial X karena kabar yang beredar luas soal penunjukannya sebagai Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) hari ini Senin, 7 April 2025.

    Kabar ini membuat heboh netizen, banyak yang memberi ucapan selamat tapi sejumlah di antaranya terkesan sarkastis hingga komentar bernada sindiran, meramaikan linimasa dan meningkatkan popularitas topik ini.

    Ia dikenal sebagai pegiat media sosial yang seringkali menyampaikan pandangan-pandangan kontroversial, sehingga setiap berita yang melibatkan dirinya cenderung menarik perhatian publik.

    Profil Permadi Arya

    Ia memiliki nama asli Heddy Setya Permadi. Lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 14 Desember 1973. Diploma Ilmu Komputer, Informatic IT School, Singapura (1997) dan Sarjana Business & Finance, University of Wolverhampton, Inggris (1999).

    Sebelum aktif di media sosial, Ia bekerja di berbagai perusahaan termasuk perusahaan sekuritas, bank swasta, dan tambang batu bara (1999-2015).

    Permadi Arya mulai aktif sebagai pegiat media sosial dan influencer sejak sekitar tahun 2016. Ia dikenal sebagai salah satu buzzer pendukung Jokowi, terutama pada Pilpres 2019.

    Pihaknya sring tampil di berbagai platform media sosial, terutama X dengan tagline “Melawan Teror dengan Humor”. Ia dikenal sebagai figur yang seringkali menyampaikan pandangan kontroversial dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

    Kontroversi Permadi Arya

    1. Dugaan Ujaran Rasisme terhadap Natalius Pigai (2021)

    Ia dilaporkan ke polisi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) soal cuitannya di X yang dianggap rasis pada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Cuitan ini mempertanyakan kapasitas Pigai dan menyinggung soal “evolusi”.

    2. Pernyataan Kontroversial tentang Agama Islam (2021)

    Cuitan Permadi Arya yang menyebut “Islam adalah agama arogan” juga menuai kecaman luas dan dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ia mengklarifikasi, yang ia maksud adalah oknum atau kelompok tertentu yang membawa paham Wahabi dan Salafi dengan mudah mengharamkan tradisi lokal.

    3. Menghina Bendera Tauhid (2018)

    Pihaknya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi karena postingannya di Facebook yang menyebut bendera tauhid sebagai “bendera teroris”. Hal ini dianggap sebagai penghinaan pada syariat Islam dan menyinggung perasaan umat Muslim.

    4. Menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai Aksi Politik Terselubung (2018)

    Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang guru karena diduga menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung lewat media sosial.

    5. Dugaan Pencemaran Nama Baik Ustaz Maaher At-Thuwailibi (2019)

    Ustaz Maaher melaporkan Permadi Arya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut “teroris punya agama, dan agamanya adalah Islam serta gurunya adalah Ustad Maaher”.

    6. Kritik Terhadap Kelompok Tertentu

    Dirinya dikenal sering melontarkan kritik keras pada kelompok-kelompok Islam konservatif dan gerakan seperti PA 212.

    Tanggapan Jasa Marga

    PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) sudah memberi tanggapan resmi soal kabar penunjukan Permadi Arya sebagai komisaris perusahaan.

    Melalui akun Instagram resminya @jasamargatollroadoperator, JMTO menyatakan informasi tersebut tidak benar. Masyarakat diimbau selalu memverifikasi informasi lewat kanal resmi perusahaan.

    Namun, komentar bantahan akun Instagram JMTO ini sempat menghilang, menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di kalangan netizen. Hingga saat ini, pernyataan resmi JMTO tetap menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Perintahkan PLN Bangun Pembangkit Panas Bumi 40 MW di Maluku

    Bahlil Perintahkan PLN Bangun Pembangkit Panas Bumi 40 MW di Maluku

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku. 

    Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Kota Ambon, Sabtu (5/4/2025). Menurut Bahlil, pembangunan PLTP sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses energi bersih yang cukup, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

    “Dalam implementasinya, PT PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara [BUMN] yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik,” ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

    Menurut Bahlil, Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun. Dia menegaskan, proyek PLTP tersebut telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025 – 2034 sebagai langkah strategis menuju transisi energi bersih melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). 

    “Saya sudah masukkan dalam RUPTL, supaya apa? Tidak lagi tergantung pada solar. Tidak lagi tergantung pada batu bara. Jadi begitu ada mesin-mesin pembangkit yang sudah tua, yang diesel, langsung diganti pada EBT, sebagai bentuk dari concern pemerintah untuk menyediakan EBT sebagai konsensus internasional,” jelasnya.

    Adapun proyek PLTP di Provinsi Maluku yang dimaksud mencakup PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru dan PLTP Tulehu 2×10 MW di Pulau Ambon. Bahlil menyebut, PLTP Wapsalit 20 MW saat ini masih dalam tahap eksplorasi oleh pengembang swasta dan ditargetkan mulai operasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2028. 

    Sementara itu, PLTP Tulehu 2×10 MW kini tengah dalam tahap pengadaan oleh PLN dan ditargetkan COD pada 2031. Selain itu, terdapat potensi panas bumi di Banda Baru di Pulau Seram yang dapat dikembangkan menjadi PLTP 25 MW sesuai dengan hasil survei oleh Badan Geologi dan akan ditawarkan dalam market sounding oleh Ditjen EBTKE pada April 2025.

    Saat ini, sistem kelistrikan di Provinsi Maluku masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis energi fosil. Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024, total kapasitas pembangkit listrik di wilayah ini mencapai 409 MW. 

    Dari jumlah tersebut, sekitar 99% atau 406 MW masih berasal dari sumber fosil, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta kombinasi pembangkit berbahan bakar gas dan uap (PLTG, PLTGU, dan PLTMG).

    PLTD menjadi penyumbang kapasitas terbesar dengan 249 MW atau sekitar 61% dari total kapasitas, disusul pembangkit berbasis gas dan uap yang menghasilkan 157 MW atau 38%. Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan masih sangat terbatas, hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1%, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 3 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Mikrohidro sebesar 0,1 MW.

    Bahlil menambahkan bahwa, dengan masuknya proyek PLTP ke dalam RUPTL PT PLN, pemerintah ingin menggenjot pemanfaatan EBT di wilayah Maluku secara signifikan serta mengurangi dominasi energi fosil yang selama ini mendominasi sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

    Sesuai amanat dalam UU 21/2014 tentang Panas Bumi, pengembangan PLTP juga akan memberikan manfaat langsung kepada daerah dalam bentuk PNBP dan Bonus Produksi bagi masyarakat sekitar proyek panas bumi. Pembangunan PLTP mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Bahlil Minta PLN Segera Bangun PLTP Kapasitas 40 MW di Maluku

    Bahlil Minta PLN Segera Bangun PLTP Kapasitas 40 MW di Maluku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memerintahkan PT PLN (Persero) untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Provinsi Maluku berkapasitas 40 megawatt (MW).

    Instruksi tersebut disampaikan Bahlil saat meninjau Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) di Kota Ambon, Maluku, pada Sabtu (5/4/2025).

    “PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Bahlil menilai provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun. Terlebih proyek PLTP tersebut telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025 – 2034.

    Menurut Bahlil, RUPTL tersebut sebagai langkah strategis pemerintah Indonesia menuju transisi energi bersih melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya sudah masukkan dalam RUPTL (PLN), supaya apa? Tidak lagi tergantung pada solar. Tidak lagi tergantung pada batu bara. Jadi begitu ada mesin-mesin pembangkit yang sudah tua, yang diesel, langsung diganti pada Energi Baru Terbarukan (EBT),” jelasnya.

    Adapun, proyek PLTP di Provinsi Maluku yang dimaksud mencakup PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru dan PLTP Tulehu 2×10 MW di Pulau Ambon. PLTP Wapsalit 20 MW saat ini masih dalam tahap eksplorasi oleh pengembang swasta dan ditargetkan mulai operasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2028.

    Sedangkan PLTP Tulehu 2×10 MW kini tengah dalam tahap pengadaan oleh PLN dan ditargetkan COD pada 2031. Selain itu, terdapat potensi panas bumi di Banda Baru di Pulau Seram yang dapat dikembangkan menjadi PLTP 25 MW sesuai dengan hasil survei oleh Badan Geologi dan akan ditawarkan dalam market sounding oleh Ditjen EBTKE pada bulan April 2025.

    Saat ini, sistem kelistrikan di Provinsi Maluku masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis energi fosil. Berdasarkan data tahun 2024, total kapasitas pembangkit listrik di wilayah ini mencapai 409 MW.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 99% atau 406 MW masih berasal dari sumber fosil, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta kombinasi pembangkit berbahan bakar gas dan uap (PLTG, PLTGU, dan PLTMG).

    PLTD menjadi penyumbang kapasitas terbesar dengan 249 MW atau sekitar 61% dari total kapasitas, disusul pembangkit berbasis gas dan uap yang menghasilkan 157 MW atau 38%.

    Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan masih sangat terbatas, hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1%, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 3 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Mikrohidro sebesar 0,1 MW.

    (ven/mij)

  • Jakarta Diserbu Kendaraan, Kualitas Udara Balik ke ‘Setelan Pabrik’

    Jakarta Diserbu Kendaraan, Kualitas Udara Balik ke ‘Setelan Pabrik’

    Jakarta –

    Libur Lebaran telah berakhir, Jakarta kembali ‘diserbu’ kendaraan bermotor. Bahkan, sejak satu-dua hari terakhir, kemacetan lalu lintas mulai terlihat di sejumlah titik. Lantas, seberapa besar pengaruhnya ke kualitas udara setempat?

    Menurut pantauan detikOto saat Jumat pagi dan malam (4/4), beberapa titik di kawasan Jakarta Pusat dan Selatan mulai dipenuhi kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Kemacetan terlihat di area Kuningan, Tebet, Kebayoran, TB Simatupang dan sepanjang jalan Kalimalang menuju arah Cawang, Jakarta Timur.

    Macet Jakarta tahun ini terbentuk lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karuan saja, jumlah pemudik 2025 mengalami penurunan hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu. Itulah mengapa, lalu lintas tak pernah benar-benar sepi semenjak Lebaran.

    Kualitas udara Jakarta. Foto: Doc. Air Visual

    Meski demikian, menurut pantauan kami dari aplikasi AirVisual, kualitas udara di hampir seluruh titik di Jakarta menunjukkan warna hijau atau sehat saat hari pertama dan kedua Lebaran. Bahkan, hanya sedikit yang menunjukkan warna kuning atau normal.

    Kondisi tersebut bisa terlihat melalui warna langit yang biru dan jernih. Selain itu, saking bersihnya, gedung-gedung yang posisinya jauh bisa terpantau dengan jelas. Ketika itu, kualitas udara Jakarta mirip-mirip di Singapura.

    Namun, Sabtu pagi ini (5/4), kualitas udara di Jakarta tembus angka 152 dengan keterangan ‘tidak sehat’ dan warna merah. Sampel tersebut diambil pukul 09.00 WIB dan menempatkan Jakarta sebagai kota terkotor ke-10 di dunia.

    Jalan raya di Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Andhika Prasetia

    Di beberapa titik, seperti Semanggi dan Kebon Jeruk, angkanya bahkan sampai 180. Sehingga, ada peringatan untuk menghindari aktivitas outdoor, tutup jendela untuk mencegah udara kotor masuk, mengenakan masker saat di luar ruangan dan menyalakan penyaring udara saat di rumah.

    Sebagai catatan, menurut hasil studi komprehensif source apportionment yang dikerjakan Kemenko Marves bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah pakar terkait, kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

    Emisi kendaraan bermotor menyumbang 32-41 persen terhadap polusi udara Jakarta saat musim hujan. Bahkan, angkanya meroket menjadi 42-57 persen ketika musim kemarau.

    Sementara pembakaran batu bara untuk industri dan pembangkit listrik hanya menyumbang 14 persen. Data tersebut merupakan hasil pengumpulan sampel di tiga titik kota Jakarta.

    (sfn/lth)

  • Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU Nomor 3 Tahun 2020 – Halaman all

    Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU Nomor 3 Tahun 2020 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyesalkan adanya narasi negatif dari sebuah podcast terkait ketentuan Koperasi dalam pengelolaan mineral dan batu bara (Minerba).

    Apalagi, kata dia, narasi yang dibangun pada program bincang-bincang itu bersifat tendensius, bahkan seakan mengarahkan Undang-Undang Minerba yang baru disahkan DPR RI memiliki tujuan yang buruk. 

    “Kami sangat menyayangkan narasi yang dibuat dalam acara podcast tersebut cenderung tendensius dan tidak berbasis data,” tutur Martin kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menekankan jika regulasi pengelolaan Minerba oleh Koperasi sudah diatur jauh sebelum disahkannya UU Minerba baru. Dia mengatakan ketentuan Koperasi dalam mengelola Minerba termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2020.

    “Ada 5 pasal yang sudah mengatur keberadaan Koperasi,” ucapnya. 

    Dia menjelaskan pada Pasal 65 ayat 1 disebutkan Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

    Selanjutnya di poin kedua dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Berikutnya, kata Martin, pada Pasal 66 dikatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan.

    Sedangkan pada Pasal 67 mengatur IPR diberikan oleh Menteri kepada, pertama orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat. Kedua, koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

    Atas penjeleasan detail dari setiap pasalnya, Martin menyayangkan adanya pihak-pihak yang membangun narasi-narasi negatif terkait UU Minerba yang baru disahkan tersebut.

    “Ada pernyataan host acara Podcast Bocor Alus pada menit 5.45 yg menyatakan bahwa Koperasi bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Padahal terkait ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, bukan mendadak ada dalam revisi UU Minerba,” katanya.

    Martin kembali menekankan bila ketentuan izin koperasi dalam mengelola Minerba bukan ‘barang baru’ yang diatur dalam UU Minerba. Dia menegaskan aturan terkait peran Koperasi dalam pengelolaan Minerba jelas sudah lebih dulu diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.

    “Bahkan ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam 5 pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” tutur Martin.

    Dirinya juga menilai bahwa apa yang disampaikan pada podcast tersebut kurang memiliki data yang valid, provokatif dan kurang membaca data yang ada.

    Martin juga menyebut bahwa opini yang dibuat ada pihak yang mengendalikan proses di Baleg tidak benar, karena setiap fraksi yang ada di DPR memiliki independensi tersendiri yang tidak bisa diintervensi fraksi lain. 

    “Kami berharap ke depan Bocor Alus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang akurat. Jangan sampai podcastnya hanya menjadi ajang gosip yang tidak berbasis data yang benar, seperti narasi tentang koperasi dalam revisi UU Minerba,” ujarnya. (Tribunnews.com/M Zulfikar)