Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Dua BUMN Ini Kembangkan Gas Sintetik dari Batu Bara Demi Dukung Ketahanan Energi Nasional

    Dua BUMN Ini Kembangkan Gas Sintetik dari Batu Bara Demi Dukung Ketahanan Energi Nasional

    Jakarta: Dua perusahaan BUMN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengembangkan proyek strategis yakni Synthetic Natural Gas (SNG) berbasis batu bara. 
     
    Kolaborasi ini bertujuan mendiversifikasi sumber energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia ke depan.
     
    Proyek ini memanfaatkan cadangan batu bara kalori rendah milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Lokasinya yang dekat dengan jaringan pipa transmisi PGN di Pagardewa memberi keunggulan efisiensi dari sisi infrastruktur.

    Sepanjang 2025, PGN dan PTBA akan menjalankan studi kelayakan untuk melihat potensi pengembangan fasilitas produksi SNG, pembangunan jaringan pipa, serta skema bisnis yang ideal.
     
    “Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, dikutip Rabu, 23 April 2025.
     

    Apa Synthetic Natural Gas?
    SNG adalah gas hasil konversi batu bara yang memiliki karakteristik serupa dengan gas bumi. Produk ini dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. 
     
    Rencananya, SNG akan menyasar pelanggan PGN yang sudah ada, terutama sektor industri di Jawa bagian barat yang saat ini mengalami tantangan pasokan.
     
    Rosa juga menegaskan bahwa PGN terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Holding Migas Pertamina, serta para pemangku kepentingan untuk memastikan studi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
     
    Langkah ini bukan yang pertama bagi PGN dalam hal diversifikasi energi. 
    Sebelumnya, perusahaan pelat merah ini telah memulai proyek Biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk menghasilkan biogas. Biogas ini kemudian diolah menjadi biomethane dan dikompresi menjadi Compressed Natural Gas (CNG).
     
    Proyek Biomethane ini dilaksanakan bersama konsorsium Jepang, dan saat ini tengah mempersiapkan tahap FEED untuk pembangunan kilang biomethane di Sumatera. Target commissioning proyek ditetapkan pada kuartal II tahun 2027 dengan kapasitas 1,2 BBTUD.
     
    “Proyek Biomethane juga merupakan komitmen PGN terhadap keberlanjutan pasokan gas bumi yang rendah karbon, sehingga dapat membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung NZE pada tahun 2060,” ucap Rosa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 membuka peluang percepatan pensiun PLTU dengan tetap mempertimbangkan keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Permen tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan itu menjadi dasar hukum penting yang akan memandu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM No. 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    “Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal,” katanya.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 112/2022 pasal 3. Permen ESDM ini mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strateginya adalah percepatan pensiun PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria, serta pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.

    Terkait keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW, Fabby mengatakan PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), di bawah supervisi pemerintah, masih harus merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti kapasitas PLTU yang dihentikan. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan listrik untuk mengintegrasikan masuknya pembangkit energi terbarukan, terutama yang bersifat variabel (variable renewable energy, VRE). Tanpa langkah-langkah ini, rencana pensiun dini PLTU berisiko batal karena potensi kekurangan pasokan listrik pada 2035.

    Fabby berharap pengalaman selama tiga tahun mempersiapkan pensiun dini PLTU Cirebon I dapat menjadi bahan pelajaran berharga dan meningkatkan keyakinan PLN, pemerintah dan listrik swasta untuk mengkaji kemungkinan pengakhiran operasi PLTU lainnya di masa mendatang.

    Menurut kajian IESR, untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celcius, sebanyak 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW perlu dipensiunkan pada periode 2022–2045. Pada periode 2025–2030, IESR merekomendasikan penghentian operasional terhadap 18 PLTU berkapasitas total 9,2 GW, terdiri dari 8 PLTU milik PLN (5 GW) dan 10 PLTU milik pembangkit swasta (4,2 GW).

    Dalam Permen tersebut, pemerintah juga sangat mempertimbangkan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri dalam mempercepat pengakhiran operasional PLTU batu bara. IESR memperkirakan biaya pensiun dini PLTU mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga tahun 2030 dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050. Meski biaya awal pensiun PLTU tergolong besar, kata Fabby, manfaat jangka panjangnya dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050.

    “Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” kata Fabby.

    Fabby juga menjelaskan, sembari menunggu masa pensiun PLTU, pengoperasian PLTU secara fleksibel dapat dilakukan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, khususnya surya dan angin. Pendekatan ini akan mengubah sistem operasi tenaga listrik, di mana PLTU akan beroperasi mengikuti pola pembangkit intermiten, dalam batas teknis yang aman bagi sistem. Dengan cara ini, kata dia, penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan dapat meningkat secara signifikan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Program Ruang Angkasa yang Tidak Meninggalkan Bumi

    Ada Program Ruang Angkasa yang Tidak Meninggalkan Bumi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berita tentang ruang angkasa selalu menjadi hal yang menarik. Ketertarikan ini pun membuat banyak pihak berlomba untuk mencapai bulan dan kembali. Untuk itu, program ruang angkasa Kepulauan Faroe mengambil langkah berani baru dalam eksplorasi luar angkasa, tanpa harus meninggalkan Bumi.

    Salah satu produsen bantalan terbesar, SKF, bersama dengan pengembang energi laut Minesto, meluncurkan program ruang angkasa untuk memanfaatkan energi bulan melalui kekuatan pasang surut. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di Bumi.

    CTO & SVP, Pengembangan Teknologi, SKF, Annika Ölme mengatakan bayangkan masa depan yang didorong oleh pasang surut bulan.

    “Proyek unik ini berani bermimpi besar dan mengeksplorasi potensi energi pasang surut terbarukan. Di SKF, kami bangga menjadi bagian dari proyek yang berorientasi pada Bumi ini, yang sejalan dengan nilai-nilai dan ambisi kami untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan,” ungkap Annika dalam keterangan resmi, Selasa (22/4/2025).

    Selama setahun terakhir, SKF dan Minesto telah mempelopori penggunaan energi pasang surut melalui layang-layang pasang surut di Laut Atlantik, di luar Kepulauan Faroe. Misi ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan bulan sebagai sumber energi yang dapat diprediksi dan terbarukan.

    Setelah peluncuran yang sukses ke lautan, layang-layang pasang surut yang dikenal sebagai LUNA beroperasi di bawah air, secara tidak terlihat dan tanpa suara mengumpulkan energi dari Bulan, terlepas dari kondisi cuaca. Saat ini, hanya beberapa negara dengan kondisi arus pasang yang menguntungkan yang mulai memanfaatkan potensi penuh energi yang dihasilkan oleh bulan, sebagai sumber energi terbarukan yang paling dapat diprediksi di seluruh dunia.

    SKF terlibat dalam merancang sistem bantalan dan penyegelan untuk kemudi dan elevator layang-layang. Sistem perangkat lunak SKF menghitung, misalnya, umur bantalan dan memperkirakan emisi CO2, yang memungkinkan perbandingan berbagai solusi tidak hanya dari perspektif teknis tetapi juga dari sudut pandang keberlanjutan.

    “Kolaborasi lintas industri sangat penting untuk kemajuan. Bersama Minesto, kami menunjukkan bagaimana teknologi dan inovasi dapat mendorong transisi ke energi terbarukan,” tambah Annika Ölme.

    Dengan membingkai ini sebagai program ruang angkasa (yang tidak pernah meninggalkan Bumi), para mitra bertujuan untuk menekankan pentingnya menjelajahi bagaimana kita dapat memanfaatkan energi bulan. Dia mengatakan energi bulan dapat menghasilkan energi terbarukan, melalui kekuatan pasang-di tengah perlombaan luar angkasa baru di mana banyak pihak mendiskusikan potensi ekstraksi sumber daya dari luar angkasa dan planet lain.

    “Bagi kami, sebagai perusahaan pengembangan teknologi, bekerja sama dengan perusahaan industri global seperti SKF merupakan pengalaman yang berharga dan inspiratif,” kata CEO Minesto, Martin Edlund.

    “Kami memperkirakan terdapat setidaknya 3000 ‘Kepulauan Faroe’ lainnya yang memenuhi syarat untuk program ruang angkasa kami. Jika semuanya bergabung, energi Bulan dapat menggantikan seluruh kapasitas pembangkit listrik berbasis batu bara yang saat ini sedang dikembangkan secara global,” tambah Martin.

    Fasilitas energi pasang yang telah dibangun-sebagai basis energi Bulan-akan memulai Program Ruang Angkasa Kepulauan Faroe, yang tetap berfokus di Bumi. Layang-layang Luna memiliki daya terukur sebesar 1,2 MW, cukup untuk memasok listrik bagi 200 vila selama satu tahun.

    Tujuan selanjutnya adalah menerapkan fasilitas energi pasang baru dengan kapasitas 200 MW, yang dapat memenuhi 40% dari kebutuhan listrik yang diperkirakan pada tahun 2030, menyediakan listrik hijau untuk 50.000 penduduk dan 70.000 domba di negara pulau kecil yang terpencil ini. Memanfaatkan kekuatan pasang surut merupakan kerja sama dengan perusahaan listrik Sev.

    “Visi kami adalah mencapai 100% pembangkit listrik terbarukan pada tahun 2030, dan kami percaya bahwa energi pasang dapat menjadi bagian penting dari perjalanan ini,” ujar CEO perusahaan listrik Faroese Sev, Hákun Djurhuus.

    (rah/rah)

  • Menakar Nasib Megaproyek Baterai RI Usai Ditinggal LG

    Menakar Nasib Megaproyek Baterai RI Usai Ditinggal LG

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberlanjutan nasib proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir Indonesia saat ini masih menggantung usai hengkangnya investor asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution.

    Keputusan LG pun mendapat kritik keras dari pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menilai perusahaan asal Korsel ini tidak serius berinvestasi pada proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Tanah Air.

    “Dia [LG] sebetulnya niat enggak sih mau investasi di sini? Bukan, kalau misalnya dia enggak niat ya sudah. Ya memang dari awal enggak ada niat berarti,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco. Sedangkan, satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding.

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. 

    Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Progres Mandek

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study).

    Proyek baterai nikel LG ini sebenarnya telah dicetuskan sejak 2019 lalu. Namun, progresnya mandek selama 6 tahun dan LG justru mengumumkan batal investasi di Indonesia pada April 2025.

    Tri pun menilai LG sejak awal selalu tidak tepat waktu dalam mengejar target investasi di RI. Alhasil, proyek pun jalan ditempat.

    Dia mengibaratakan jika seseorang berkomitmen membangun rumah, seharusnya dia segera melakukan pembangunan secepat mungkin.

    “Kan selalu enggak tepat waktu mereka, sudah berapa tahun. Kamu mau bangun rumah, terus habis itu kamu harusnya sudah groundbreaking. [LG] enggak juga. Kan ya sudah, berarti dari mereka memang enggak anu [enggak niat] kan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Tri mengatakan, mundurnya LG dari Proyek Titan tidak akan menghambat Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel menjadi baterai. Dia juga optimistis pemerintah segera menemukan pengganti LG.

    “Pasti ada nanti [pengganti LG],” ucap Tri.

    Alasan Hengkang

    LG pun membenarkan kabar mundur dari Proyek Titan. Perusahaan beralasan mundur lantaran ada pergeseran dalam lanskap industri, khususnya EV, yang merujuk pada perlambatan sementara permintaan global.

    “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power [HLI Green Power], usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir dari Antara, Sabtu (19/4/2025).

    Ini bukan pertama kalinya isu LG hengkang dari proyek baterai RI mencuat. Pada awal 2023 lalu, negosiasi dengan perusahaan asal Korea Selatan itu sempat mandek lantaran implementasi kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat (AS) yang mendiskreditkan produksi baterai yang didominasi investasi perusahaan China. 

    Mencari Mitra Baru

    Kabar mundurnya LG dari Proyek Titan pertama kali diungkapkan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dilo tak secara spesifik menjelaskan alasan LG tidak melanjutkan rencana investasinya. Dia hanya menyebut, terdapat banyak faktor yang membuat negosiasi dengan LG tidak mencapai kesepakatan.

  • Pengusaha Protes Kenaikan Tarif Royalti Bikin Rugi, ESDM Minta Data

    Pengusaha Protes Kenaikan Tarif Royalti Bikin Rugi, ESDM Minta Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pengusaha nikel untuk menyerahkan data terkait kerugian atas kenaikan tarif royalti nikel. 

    Adapun pertemuan antara Ditjen Mineral Dan Batu Bara (Minerba) dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) berlangsung di Jakarta, Kamis (18/4/2025) lalu.

    Tarif royalti nikel sendiri naik dari 10% menjadi 14% hingga 19%, sesuai Harga Mineral Acuan (HMA) Ni per US$. Aturan baru untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini akan berlaku mulai 26 April 2025.

    Dirjen Minerba Tri Winarno mengatakan, pertemuan itu masih tahap penyerapan aspirasi. Maklum, pertemuan digelar merespons protes yang sebelumnya dilontarkan pengusaha.

    Tri pun menyebut belum ada kesepakatan apapun yang diambil dari pertemuan itu. Apalagi, para pengusaha tidak menunjukan data konkret apakah mereka akan rugi jika royalti naik.

    “Jadi jangan hanya komplain doang. ‘Kami sekarang rugi karena kenaikan Royalti.’. Mana catatanmu?” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (21/4/2025) malam.

    Tri mengatakan bahwa dalam merumuskan kenaikan tarif royalti, pihaknya telah melakukan perhitungan. Salah satunya, dengan mempelajari laporan keuangan pengusaha.

    Menurutnya dari hasil riset tersebut, pengusaha seharusnya tidak akan rugi jika tarif royalti nikel naik. Oleh karena itu, Tri siap beradu data dengan para pengusaha.

    “Data-datanya mana? Kalau misalnya [royalti] industri nikel itu dinaikkan, [pengusaha] mengalami kerugian, datanya seperti apa? Ya kita beradu data,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Tri menegaskan hingga saat ini pihaknya belum berencana memberikan insentif atau kebijakan lain terkait royalti. Menurutnya, pengusaha harus menunjukan data-data konkret kalau mereka memang akan dirugikan.

    “Ya mana? datanya dulu,” kata Tri.

    Terpisah, Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno berjanji pihaknya akan membawa data-data konkret yang membuktikan perusahan nikel akan rugi jika royalti naik. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah mau melakukan pertemuan lanjutan.

    “APNI menyiapkan data-data terkait sehingga peningkatan royalti sangat membebani operasi penambangan,” kata Djoko kepada Bisnis.

    Dia juga mengusulkan diskusi kembali dengan pemerintah agar pembahasan mengenai tarif royalti dilakukan dengan dasar pemikiran yang komprehensif. Dengan begitu, bisa tercipta keputusan yang saling menguntungkan.

    “APNI mengharapkan hal itu,” ucap Djoko.

  • LG Mundur dari Proyek Baterai EV, Ini Imbasnya Buat Hilirisasi RI

    LG Mundur dari Proyek Baterai EV, Ini Imbasnya Buat Hilirisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Hengkangnya LG Energy Solution (LG) dari proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat berimbas pada rencana hilirisasi Indonesia.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli mengatakan, langkah LG itu juga memunculkan tantangan bagi RI, seperti mencari investor baru secara lebih kompetitif.

    “Mundurnya Konsorsium LG ini setidaknya akan berpengaruh kepada proyek hilirisasi di Indonesia, baik karena mundurnya waktu yang diperlukan untuk mencari investor baru serta kemungkinan kompetisi dengan negara lain yang lebih menguntungkan investor,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (21/4/2025).

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco. Sedangkan, satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding. 

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan. Total komitmen investasi dari proyek itu adalah senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. 

    Menurut Rizal, tak menutup kemungkinan LG akan memindahkan tujuan investasinya ke negara lain yang lebih kompetitif, kemudahan berinvestasi, dan jaminan berusaha yang lebih pasti. 

    Oleh karena itu, Rizal mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ini terutama minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara dalam negeri yang dapat digunakan untuk ketahanan energi nasional dan kebangkitan industrialisasi. 

    “Gunakan energi murah agar industri nasional dapat bersaing secara global,” imbuh Rizal.

    Rizal juga menyoroti tantangan utama investasi di Indonesia, yakni birokrasi pemerintah yang belum efisien. Imbasnya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengurusan perizinan dalam berinvestasi dan biaya yang tidak pasti. 

    Rizal menyebut, integrasi perizinan cepat dan efisien yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum dapat diwujudkan. Karena itu, kementerian dan lembaga berjalan dengan caranya masing-masing.

    Apalagi di daerah, banyak hal yang masih perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Walhasil, perizinan akan memakan waktu yang lama. 

    “Belum lagi masalah pengadaan tanah dan masalah sosial lainnya seperti gangguan dari ormas [organisasi masyarakat] yang dapat mengganggu lancarnya investasi,” kata Rizal.

    Sementar itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai mundurnya LG dari proyek baterai membuat Indonesia, kehilangan peluang memanfaatkan momentum investasi. Apalagi, saat ini tengah terjadi gejolak perdagangan global akibat perang tarif.

    “Tentu mundurnya LG kita kehilangan peluang memanfaatkan momentum investasi di tengah gejolak global trade akibat perang tarif,” kata Hendra.

    Dia pun menduga LG hengkang lantaran ketidakpastian regulasi di Tanah Air. Pasalnya, dalam melakukan keputusan investasi, investor juga memperhitungkan aspek kepastian hukum atau regulasi di negara bersangkutan.

    Oleh karena itu, perubahan regulasi yang berdampak terhadap perekonomian dari suatu rencana investasi. Hendra pun menuturkan dalam beberapa bulan terakhir ini muncul sejumlah regulasi yang semakin membebani pelaku usaha di sektor pertambangan.

    “Antara lain B40, kenaikan PPN, beban biaya bunga akibat kebijakan DHE [devisa hasil ekspor], kemudian terakhir kenaikan tarif royalti. Faktor-faktor ini yang juga akhirnya menambah aspek ketidakpastian semakin tinggi,” jelas Hendra.

  • Profil Arif Suhartono, Bos Pelindo yang Kelola 95 Pelabuhan termasuk Tanjung Priok

    Profil Arif Suhartono, Bos Pelindo yang Kelola 95 Pelabuhan termasuk Tanjung Priok

    PIKIRAN RAKYAT – Simak profil Arif Suhartono yang merupakan bos Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia Persero). BUMN yang dipimpinnya mengelola 95 pelabuhan termasuk Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat macet parah pada Rabu-Kamis, 16-17 April 2025 lalu.

    Arif menjelaskan alasan di balik macetnya pelabuhan di kawasan Jakarta Utara itu pada Jumat, 18 April 2025. Menurut pria 55 tahun tersebut, penyebab insiden adalah meningkatnya jumlah kendaraan sehingga dilakukan pembatasan jumlah kontainer yang masuk dan keluar sampai situasi normal.

    “Penyebab utama dari kemacetan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas, khususnya ke terminal NPCT1. Yang biasanya hanya 2.500 kendaraan, saat ini mencapai lebih dari 4.000,” kata Arif Suhartono.

    Atas kasus Pelabuhan Tanjung Priok yang macet parah, Gubernur Jakarta Pramono Anung sampai menyampaikan permohonan maaf pada Sabtu, 19 April 2025. Hal itu disampaikannya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Boy Darmawan.

    “Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” ujarnya.

    Kemacetan parah Pelabuhan Tanjung Priok, simak profil Arif Suhartono bos BUMN Pelindo yang mengelola pelabuhan tersebut termasuk 94 pelabuhan lain di Indonesia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    Profil Arif Suhartono

    Simak profil sang Dirut Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok:

    Nama lengkap: Arif Suhartono TTL: Banyumas, Jawa Tengah, 8 Mei 1970 Pekerjaan: Direktur Utama Pelindo Riwayat pendidikan Arif Suhartono S1 Institut Teknologi Bandung, Teknik Sipil (1994) S2 Yokohama National University, Master of Infrastructure Management (2001) S2 Nanyang Technological University, Master of Business Administration (2017) Riwayat pekerjaan Arif Suhartono Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012) Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013) Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014) Pj. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014) Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015) Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017)
    Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019) Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2019-2020) Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020 – 2021) Direktur Utama Pelindo (2021 – Sekarang)

    LinkedIn: (KLIK DI SINI)

    Profil Arif Suhartono, ia merupakan BUMN Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat macet parah, itu adalah satu di antara 94 pelabuhan lainnya di Indonesia. Website Pelindo

    Daftar pelabuhan yang dikelola Pelindo pimpinan Arif Suhartono

    Arif Suhartono mengelola Pelindo bersama nama-nama lainnya. Di antaranya adalah Wakil Direktur Utama Hambra, Direktur Keuangan Mega Satria, Direktur SDM dan Umum Ihsanuddin Usman, Direktur Strategi Prasetyo, Direktur Investasi Boy Robyanto, sampai Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto.

    Berikut daftar pelabuhan yang dikelola Arif cs:

    Regional I

    Pelabuhan Malahayati (Kota Banda Aceh, Aceh) Pelabuhan Krueng Geukueh (Kota Lhokseumawe, Aceh) Pelabuhan Belawan (Kota Medan, Sumatera Utara) Pelabuhan Kuala Tanjung (Batu Bara, Sumatera Utara) Pelabuhan Tanjung Balai Asahan (Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara) Pelabuhan Sibolga (Kota Sibolga, Sumatera Utara) Pelabuhan Angin (Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara) Pelabuhan Pekanbaru (Kota Pekanbaru, Riau) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Karimun, Riau) Pelabuhan Dumai (Kota Dumai, Riau) Pelabuhan Sri Bayintan dan Pelabuhan Sri Bintan Pura (Bintan, Kepulauan Riau)

    Regional II

    Pelabuhan Teluk Bayur (Kota Padang, Sumatera Barat) Pelabuhan Talang Duku (Muaro Jambi, Jambi) Pelabuhan Boom Baru (Kota Palembang, Sumatera Selatan) Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) Pelabuhan Panjang (Kota Bandar Lampung, Lampung) Pelabuhan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung) Pelabuhan Talang Duku (Belitung, Kepulauan Bangka Belitung) Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa (DKI Jakarta) Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat) Pelabuhan Ciwandan (Kota Cilegon, Banten) Pelabuhan Dwikora (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

    Regional III

    Pelabuhan Tenau Pelabuhan Kotabaru Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Labuan Bajo Pelabuhan Tanjung Intan Pelabuhan Tegal Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Gresik Pelabuhan Tanjung Tembaga Pelabuhan Kalianget Pelabuhan Tanjung Wangi Pelabuhan Celukan Bawang Pelabuhan Benoa Pelabuhan Lembar Pelabuhan Badas Pelabuhan Bima Pelabuhan Waingapu Pelabuhan Bung Karno Pelabuhan Laurentius Say Pelabuhan Kalabahi Pelabuhan Batulicin Pelabuhan Trisakti Pelabuhan Pulang Pisau Pelabuhan Sampit Pelabuhan Panglima Utar

    Regional IV

    Pelabuhan Kendari Pelabuhan Soekarno–Hatta Pelabuhan Bitung Pelabuhan Semayang Pelabuhan Samarinda Pelabuhan Lok Tuan Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Tarakan Pelabuhan Tunon Taka Pelabuhan Parepare Pelabuhan Pantoloan Pelabuhan Tolitoli Pelabuhan Gorontalo Pelabuhan Manado Pelabuhan Ahmad Yani Pelabuhan Yos Soedarso Pelabuhan Sorong Pelabuhan Fakfak Pelabuhan Manokwari Pelabuhan Biak Pelabuhan Jayapura Pelabuhan Merauke

    Arif Suhartono (kiri), Dirut Pelindo BUMN yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok (kanan) yang sempat macet parah, simak profil dan harta kekayaannya. Kolase foto Pelindo dan ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Harta kekayaan Arif Suhartono

    Menurut data dari website resmi LHKPN KPK yang dipantau Pikiran-rakyat.com hari ini, Senin 21 April 2025 pukul 13.15 WIB, Arif Suhartono terakhir kali lapor harta kekayaan adalah pada 15 April 2024 atau harta periode 2023. Untuk periode 2024, belum ditemukan dokumennya.

    Berikut rincian hartanya untuk periode 2023 tersebut:

    Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/220 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Bangunan Seluas 22.75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp570.700.000 Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp3.500.000.000 Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp8.050.000.000 MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000 MOBIL, TOYOTA ALPHARD G 2.5 PUTIH Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000 MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp390.100.000 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp1.258.635.500 SURAT BERHARGA: Rp7.528.289.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp3.372.977.386 HARTA LAINNYA: Rp5.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp34.973.201.957

    Demikian profil Arif Suhartono dan harta kekayaan sang Dirut Pelindo. BUMN yang dipimpinnya adalah pengelola Pelabuhan Tanjung Priok bersama 94 pelabuhan lainnya. Diketahui Priok adalah pelabuhan yang sempat macet parah pada Rabu-Kamis 16-17 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Darurat Sampah di TPA Blondo! Pemkab Semarang Siapkan Jurus Ubah Limbah Jadi Briket dan Bahan Bakar

    Darurat Sampah di TPA Blondo! Pemkab Semarang Siapkan Jurus Ubah Limbah Jadi Briket dan Bahan Bakar

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Persoalan kiriman sampah yang kian menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang masih jadi sorotan pemerintah setempat.

    Pengelolaan sampah juga menjadi satu di antara prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.

    Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukannya selama masa dia memimpin dan langkah penanganan yang akan datang.

    Menurut dia, penutupan TPA bukanlah sebuah solusi.

    “Duduk bersama, mengkaji dan berdiskusi dengan seluruh pihak terkait untuk menemukan cara-cara yang tepat perlu dilakukan.

    Selain mengurangi kiriman sampah ke TPA, pengelolaan dan pengolahan sampah yang efektif bisa mengurangi dampak sampah-sampah yang tidak sesuai tempatnya.

    Kasihan masyarakat karena sampah ini juga memengaruhi kesehatan,” kata Ngesti ketika ditemui di rumah dinasnya, Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (21/4/2025).

    Sebagai informasi, TPA Blondo seluas sekitar 5.7 hektare tersebut sudah dibangun sejak 2009 untuk jangka waktu 10 tahun, sehingga hingga 2025 terbilang sudah melebihi kapasitas.

    Rata-rata berat kiriman sampah dari 161 tempat pembuangan sampah (TPS) se-Kabupaten Semarang mencapai sekitar 200 ton per harinya.

    Jika dirata-rata kembali, maka dari sekitar 1.08 juta penduduk se-Kabupaten Semarang mengirimkan sampah seberat sekitar 500 gram per harinya.

    Selain upaya memperluas lahan TPA, mengatur pola buang dan menekan kiriman sampah ke TPA, upaya lain yang dilakukan Pemkab Semarang yaitu menggandeng perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

    Satu di antara perusahaan yang telah berkomunikasi dengan Pemkab Semarang yaitu PT China Water Industry (CWI) asal Tiongkok.

    “Beberapa waktu lalu saat Ramadan kami telah mengadakan MoU dengan PT CWI untuk melakukan kajian feasibility study terkait pengelolaan sampah.

    Hasilnya nanti dipelajari oleh mereka sampai Agustus 2025, hingga nanti dipaparkan kepada kami misalnya pengolahan untuk briket, pupuk organik, kandungannya dikonversi menjadi listrik ataupun gas,” kata Ngesti.

    Dia mendukung penuh kinerja dari PT CWI hingga nantinya memunculkan kerjasama dan bisa mengatasi persoalan sampah.

    KIRIM SAMPAH – Truk sampah tiba TPA Blondo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (17/7/2024) siang. Penimbunan sampah di sana dinilai semakin mengkhawatirkan.  (Tribun Jateng/ Reza Gustav)

    Upaya Perluasan Lahan TPA Blondo

    Pemkab Semarang juga tengah dalam upaya memperluas kapasitas TPA Blondo dengan membeli lahan warga di sekitarnya.

    Dana yang digunakan berasal dari uang ganti rugi aset Pemkab Semarang yang terkena pembebasan proyek Tol Yogya-Bawen di Kecamatan Bawen.

    Dari uang tersebut, lanjut Ngesti, pihaknya akan menyisihkan sekitar Rp20 miliar untuk perluasan TPA Blondo.

    “Sebagian dana dari hasil penjualan tanah yang terkena tol yang saat ini di PPK, sekitar Rp20 miliar untuk perluasan TPA Blondo.

    Sedangkan saat ini ganti rugi yang sudah dibeli totalnya Rp112 miliar, sisanya akan kami gunakan untuk pengembangan Kabupaten Semarang,” kata Ngesti.

    Pemkab Semarang juga sudah membeli sebanyak 15 bidang lahan di sekitar TPA Blondo dengan biaya Rp7.902.687.057.

    Terdapat 13 warga yang lahannya terdampak rencana perluasan TPA Blondo tersebut.

    Pengadaan tanah untuk penataan dan perluasan TPA Blondo tersebut mencapai total seluas 46.627 meter persegi dengan total 34 bidang tanah milik warga.

    Itu artinya, penyelesaian pembelian tanah hingga kini sudah mencapai sekitar 45 persen dari total kebutuhan.

    Pemkab Semarang juga akan segera menyelesaikan pembelian 19 bidang tanah sisanya dan ditargetkan selesai pada April 2025.

    Manfaatkan TPS3R Kelola Sampah dan Konversi Jadi Bahan Bakar

    Ngesti sebelumnya juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang untuk mengkaji pola buang sampah oleh warga. 

    Caranya, dengan memanfaatkan TPS 3R untuk mengolah sampah rumah tangga.

    Pemerintah kini tengah mengkaji pembelian mesin pengolah briket sampah berkapasitas 50 ton per hari. 

    “Namun, mahalnya harga mesin masih menjadi kendala,” ungkap Ngesti.

    Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Semarang, Sri Utami S menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengelola sampah agar tidak menjadi masalah.

    Satu di antaranya dengan menjadikan sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara yakni Refuse Derived Fuel (RDF) atau yang dikenal dengan Keripik Sampah.

    “Pola ini dapat mengurangi volume sampah secara signifikan,” ungkap Sri.

    Menurut dia, pola tersebut lebih cocok diterapkan dibandingkan dengan pola mengambil gas metana dari sampah sebagai alternatif bahan bakar lantaran volume sampah tetap tinggi. (*)

  • PGN dan PTBA Gagas Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi SNG

    PGN dan PTBA Gagas Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi SNG

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjalin kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam inisiatif pengembangan synthetic natural gas (SNG) dari batu bara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional dan penguatan ketahanan energi.

    Proyek ini memanfaatkan cadangan low-rank coal milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatra Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. Lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di Pagardewa, Sumatra Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur. Sepanjang 2025, kedua perusahaan akan fokus pada studi kelayakan guna mengkaji potensi pembangunan fasilitas produksi SNG, jaringan pipa, serta skema bisnis yang memungkinkan.

    “Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, Rabu (21/4/2025).

    SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Nantinya, SNG diproyeksikan untuk menjangkau pelanggan eksisting PGN, khususnya industri di wilayah Jawa Bagian Barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Holding Migas Pertamina, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan studi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” kata Rosa.

    Sebelumnya, PGN juga telah menginisiasi diversifikasi pasokan melalui proyek biomethane dengan memanfaatkan POME (Palm Oil Mill Effluent) untuk menghasilkan biogas. Melalui pengolahan lebih lanjut dari biogas, biomethane kemudian dapat dikompresi menjadi Compressed Natural Gas (CNG) untuk didistribusikan ke pelanggan seperti industri, rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan.

    PGN menjalankan proyek Biomethane bersama konsorsium Jepang dan saat ini tengah mempersiapkan FEED untuk Plant Kilang Biomethane di Sumatra. Adapun target commisioning pada triwulan II 2027 berkapasitas 1,2 BBTUD.

    “Proyek Biomethane juga merupakan komitmen PGN terhadap keberlanjutan pasokan gas bumi yang rendah karbon, sehingga dapat membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung NZE pada tahun 2060,” tutup Rosa.

  • BPS: Ekspor CPO dan Batu Bara Merosot pada Maret 2025

    BPS: Ekspor CPO dan Batu Bara Merosot pada Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, harga beberapa komoditas unggulan Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2025, bila dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas itu yakni crude palm oil (CPO) dan turunannya serta batu bara.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai ekspor CPO dan turunannya pada Maret 2025 mencapai US$2,19 miliar atau turun 3,55% (Month-to-Month/MtM) dibanding bulan sebelumnya senilai US$2,27 miliar. 

    “Nilai ekspor CPO dan turunannya turun 3,55% secara bulanan,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (21/4/2025).

    Kendati mengalami penurunan, nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami peningkatan jika dibandingkan Maret 2024. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, nilai ekspor komoditas ini naik signifikan 40,85% (Year-on-Year/YoY) dari Maret 2024 yang tercatat sebesar US$1,56 miliar.

    Penurunan juga terjadi untuk komoditas batu bara. Amalia mengungkap, ekspor komoditas ini mencapai US$1,97 miliar pada Maret 2025 atau turun 5,54% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$2,08 miliar.

    Secara tahunan, nilai ekspor komoditas ini juga tercatat turun signifikan yakni 23,14% dari tahun sebelumnya yang tercatat mencapai US$2,56 miliar.

    “Nilai ekspor batu bara turun 5,54% secara bulanan dan turun 23,14% secara tahunan,” ungkapnya.

    Sementara itu, komoditas unggulan Indonesia lainnya seperti besi dan baja menunjukkan kinerja yang positif. Amalia menyampaikan, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$2,38 miliar atau naik 19,54% dibanding Februari 2025 sebesar US$1,99 miliar.

    Dibandingkan Maret 2024, nilai ekspor besi dan baja juga mengalami peningkatan sebesar 11,84% dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar US$2,13 miliar. 

    Adapun, ketiga komoditas ini memberikan share sekitar 30.01% dari total ekspor non-migas pada Maret 2025.