Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Eks Dirjen Minerba Bambang Gatot Divonis 4 Tahun pada Kasus Korupsi Timah

    Eks Dirjen Minerba Bambang Gatot Divonis 4 Tahun pada Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono divonis empat tahun penjara dalam korupsi timah di IUP PT Timah Tbk.

    Majelis hakim PN Tipikor menilai bahwa Bambang Gatot telah sah dan meyakinkan melakukan pidana korupsi dalam perkara tersebut sebagai dakwaan subsider.

    Dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

    “Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji di PN Tipikor, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Selain pidana penjara, hakim juga telah menjatuhkan hukuman denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka bakal diganti dengan kurungan tiga bulan.

    “Dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantikan kurungan selama 3 bulan,” imbuhnya.

    Sementara itu, di persidangan yang sama, hakim juga memvonis mantan Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka-Belitung Supianto selama tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan.

    Di sisi lain, Direktur Operasional PT Timah Tbk. (TINS) Alwin Albar telah divonis 10 tahun penjara lantara dinilai telah secara sah melakukan korupsi bersama-sama dalam perkara timah.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alwin dengan pidana selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp750 juta,” tutur Hakim Fajar.

  • Sosok Bambang Gatot Ariyono, Eks Pejabat ESDM yang Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah – Halaman all

    Sosok Bambang Gatot Ariyono, Eks Pejabat ESDM yang Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus  korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan Bambang Gatot Ariyono bersalah dalam kasus korupsi timah yang disebut merugikan negara Rp 300 triliun.

    Diketahui Bambang didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hal yang memberatkan hukumannya, karena Bambang dinilai tidak membantu pemerintah dalam program pemberantasan korupsi.

    Selain itu, terdakwa dinilai tidak merasa bersalah atas perbuatannya.

    Sementara itu, hal yang meringankan hukuman terdakwa, di antaranya karena dia belum pernah dipidana.

    “Bersikap sopan di persidangan,” kata Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji saat membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Vonis hakim untuk Bambang Gatot Ariyono lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

    Bambang Gatot Ariyono, sebelumnya dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta, serta membayar uang pengganti Rp 60 juta.

    Peran Bambang Gatot Ariyono di Kasus Timah

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi sebelumnya mengungkap peran Bambang Gatot Aryono dalam kasus korupsi timah.

    Bambang Gatot Aryono, disinyalir mengabaikan prosedur untuk mengubah Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019 menjadi 68 ribu metrik ton, atau 100 persen lebih dari semula.

    “Diubah dengan mengabaikan prosedur yang benar menjadi 68 ribu metrik ton, naik 100 persen lebih,” kata Kuntadi dalam jumpa pers, Rabu (29/5/2024).

    Bambang Gatot Ariyono menjadi orang ke 22 yang terjerat dalam kasus Timah.

    Sosok Bambang Gatot Ariyono

    Bambang Gatot Ariyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 9 April 1960.

    Sebelum menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono diketahui pernah menempati sejumlah posisi strategis di Kementerian ESDM.

    Tercatat ia pernah menempati jabatan Kasubdit Pengembangan Layanan Bisnis pada 2001-2006.

    Kemudian ia dipercaya menjadi Kasubdit Pengembangan Investasi, Kerja sama Mineral dan Panas Bumi pada 2006-2008.

    Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Bisnis Mineral dan Batubara kementerian ESDM pada 2008-2013.

    Posisinya kian moncer, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Kementerian ESDM bidang Ekonomi dan Keuangan pada 2014-2015.

    Selanjutnya ia menjabat menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sejak 6 Mei 2015 hingga purna tugas pada 1 Mei 2020.

    Ia merupakan lulusan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional-Veteran Yogyakarta pada 1987.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada program Magister Manajemen dari IPWI Jakarta pada tahun 1997 dan berhasil meraih gelar Doktor dari Ecola Nationale Mines De Paris pada tahun 2002.

    (Tribunnews.com/ adi suhendi/ ibriza)

  • Eks Dirjen Minerba Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah Rp 300 T

    Eks Dirjen Minerba Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah Rp 300 T

    Jakarta –

    Mantan Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono divonis 4 tahun penjara di kasus korupsi tata kelola timah. Hakim menyatakan Bambang bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara Rp 300 triliun.

    “Menyatakan terdakwa Bambang terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, saat membacakan amar putusannya, di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bambang Gatot Ariyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” tambahnya.

    Selain pidana badan, Bambang juga dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp 500 juta. Jika tidak dibayarkan, maka akan diganti pidana badan 3 bulan penjara.

    Hakim juga membacakan vonis terhadap Eks Plt Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung Supianto, yang juga terdakwa dalam kasus ini. Supianto divonis 3 tahun penjara.

    “Menyatakan terdakwa Supianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yg dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum,” tuturnya.

    Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Bambang Gatot dan Supianto melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider.

    Bambang Gatot Ariyono sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menyakini Bambang bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait tata kelola timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.

    Jaksa juga menuntut Bambang membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Bambang juga dituntut membayar uang pengganti Rp 60 juta.

    Jaksa mengatakan harta benda Bambang Gatot dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukupi, diganti 2 tahun kurungan.

    Sedangkan Supianto dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Supianto tak dituntut membayar uang pengganti.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rencana Hilirisasi PTBA Tak Hanya DME, Mana yang Prioritas?

    Rencana Hilirisasi PTBA Tak Hanya DME, Mana yang Prioritas?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyebutkan sejumlah rencana proyek hilirisasi batu bara yang dibagi ke tiga jalur utama, yaitu gasifikasi seperti dimetil eter (DME) dan synthetic natural gas (SNG), karbonisasi lewat implementasi artificial graphite/anode sheet, serta ekstraksi melalui pengembangan asam humat. 

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, seluruh proyek tersebut potensial dan mulai berprogres. Dia juga menerangkan bahwa setiap proyek memiliki kelayakan sebagai proyek untuk meningkatkan nilai tambah batu bara. 

    “Mungkin diusulkan nanti bikin kajian khusus melibatkan Kementerian ESDM, PTBA sebagai coal supplier atau sebagai investor sepanjang itu layak, sama off-taker. Kalau tiga ini nanti mau berdasarkan kajian konsultan, kalau proyek ini memang bisa kami jalankan, tentu kami jalankan. Kami berkeyakinan tadi yang SNG, yang jalan,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025). 

    Jika diperinci, proyek hilirisasi lewat jalur karbonisasi, yakni megonversi batu bara menjadi artificial graphite dan anoda sheet. Saat ini, proyek tersebut dalam tahap persiapan pilot project di Tanjung Enim bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan estimasi biaya Rp287,39 miliar. 

    Adapun, artificial graphite atau grafit sintetis terbuat dari bahan karbin amorf yang unggul dibandingkan dengan grafit alam. Beberapa keunggulannya yaitu stabilitas cycling yang lebih baik, performa pengisian cepat, dan konsistensi kualitas yang lebih baik. 

    Di sisi lain, produk anoda sheet berupa elektroda berbentuk lembaran dari bahan dasar foil tembaga yang dilapisi karbon grafit pada sisi-sisinya dan digunakan sebagai anoda untuk baterai Li-ion. 

    Dalam tahap research and development (R&D) oleh PTBA bersama BRIN, anoda bersumber dari batu bara telah diuji coba untuk aplikasi pembuatan baterai Li+ NMC-811 tipe 18650. 

    “Saat ini proyek ini dalam tahap penyusunan dan pemutahiran basic engineering design yang kami targetkan selesai pada akhir tahun 2025. Selanjutnya, kami merencanakan pembangunan pilot plan di Tanjung Enim dan pada tahun 2026 sebagai langkah lanjutan menuju skala komersial,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, hilirisasi batu bara berbasis gasifikasi yang baru dikembangkan yaitu SNG sebagai upaya subtitusi LNG untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah milik PTBA dengan nilai gross as received (GAR) 3.731 kcal/g sebesar 8,4 juta ton per tahun. 

    “Proyek ini bertujuan untuk mencari alternatif solusi kebutuhan gas nasional yang harapannya dapat menambah diversifikasi portofolio energi gas nasional,” tuturnya. 

    Proyek pengembangan SNG atau gas alam sintetis dari batu bara yang digagas oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan dana investasi senilai US$3,2 miliar atau setara dengan Rp52,6 triliun.

    “Jadi PTBA karena cadangannya sangat besar, sekitar 2,9 miliar ton, ini ada beberapa cadangan batu baranya yang berkalori rendah yang sangat sesuai untuk dikonversi menjadi gas sintetis,” terangnya.

    Adapun, pengembangan proyek SNG dirancang untuk memanfaatkan 8 juta ton batu bara kalori rendah yang diperkirakan menghasilkan volume SNG sekitar 240 billion British thermal unit per day (BBtud).

    Di sisi lain, PTBA juga sejak lama mendorong proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Kendati demikian, proyek yang ditinggal mitranya yakni Air Products itu mendapat tantangan dari segi nilai keekonomian dan pencarian mitra investor. 

    Menurut perhitungan, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton atau lebih besar dari harga patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton yang merupakan harga pasar, tetapi belum termasuk subsidi. 

    Dengan demikian, masih terdapat gap atau selisih yang kurang lebih mencapai US$300 per ton DME yang berpotensi memperbesar nilai subsidi dari pemerintah. 

    “Dan analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor. Yang kedua terdapat sejumlah tantangan teknis yang disampaikan oleh Pertamina [offtaker proyek DME] dalam Forum Satgas Hilirisasi yang kami lakukan rapat pada tanggal 19 Maret 2025,” terangnya. 

    Adapun, tantangan dari Pertamina yakni terkait dengan kebutuhan konversi infrastruktur seperti jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME. 

    “Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 kilometer serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi ban bakar alternatif ini secara luas,” imbuhnya. 

    Pihaknya berharap seluruh tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui kajian yang komprensif, objektif dan melibatkan semua pihak secara menyeluruh. 

    “Kami PTBA tentunya terbuka terhadap evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek ini dapat dikembangkan secara terukur, akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. 

  • PTBA-PGN Mau Sulap Batu Bara Jadi Gas, Butuh Dana Rp 52 T

    PTBA-PGN Mau Sulap Batu Bara Jadi Gas, Butuh Dana Rp 52 T

    Jakarta –

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berencana menjalankan proyek hilirisasi batu bara menjadi synthetic natural gas (SNG). Proyek ini membutuhkan dana sebesar US$ 3,2 miliar atau sekitar Rp 52,67 triliun (asumsi kurs Rp 16.459).

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, proyek hilirisasi batu bara ini dikembangkan dengan tujuan mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan gas nasional. Nantinya, proyek tersebut akan dibangun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

    “Estimasi kebutuhan investasi pabrik proyek ini sebesar US$ 3,2 miliar,” ungkap Arsal dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Arsal menjelaskan, skema produksi SNG ini menggunakan batu bara yang dipasok oleh PTBA, di mana saat ini cadangan milik perseroan ada sebesar 2,9 miliar ton per tahun 2024. Ia menyebut, proyek ini akan memanfaatkan 8,4 juta ton batu bara yang rendah kalori dengan potensi produksi SNG sebesar 240 bbtud atau sekitar 1,6 juta ton per tahun.

    “Lokasinya kami rencanakan tetap di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan infrastruktur PGN,” ungkapnya,

    Ia menjelaskan, SNG ini akan disalurkan untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat menggunakan infrastruktur pipa milik PGN. Ke depan, PTBA juga akan membangun pipa transmisi tambahan sepanjang 57 kilometer menuju stasiun gas Pagardewa.

    Arsal menambahkan, skema bisnis proyek tersebut adalah joint venture antara PTBA, PGN, dan mitra teknologi lainya. Nantinya, SGN ini akan didistribusikan melalui pipa jaringan kepada konsumen akhir.

    “Kami bersama PGN sedang proses dalam proses penyusunan Head of Agreement, HoA, dan nantinya dalam waktu singkat ini akan dilakukan penyusunan FS guna mengevaluasi aspek teknis, keekonomian, serta formulasi harga yang kompetitif berdasarkan kajian sementara di tahun 2024 SNG yang dihasilkan ini nanti akan kompetitif dibandingkan dengan harga LNG impor,” tutupnya.

    Simak video “Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Presiden Prabowo Terpangkas Perintah Efisiensi Anggaran

    Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Presiden Prabowo Terpangkas Perintah Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dijalankan oleh Presiden Prabowo membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih lemah pada kuartal I/2025. Capaian pertumbuhan perekonomian Indonesia ini menjadi yang paling lambat dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik hari ini, Senin (5/5/2025), mengumumkan produk domestik bruto Indonesia hanya tumbuh 4,87% dalam tiga bulan hingga Maret tahun ini. Capaian ini membuat keyakinan bahwa ekonomi bisa tumbuh hingga 8% terlihat semakin jauh.

    Perlambatan ekonomi Indonesia sendiri disebut karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan penurunan tajam dalam belanja serta investasi pemerintah.

    Capaian itu bahkan berada di bawah estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg. Rata-rata dari para pengamat memperkirakan ekonomi Indonesia seharusnya tumbuh 4,92%. Secara triwulanan, PDB turun -0,98%, lebih dalam dari estimasi kontraksi sebesar -0,90%.

    Dikutip dari Bloomberg, capaian ini membuat posisi Indonesia semakin tertekan di tengah penundaan negosiasi perang dagang dengan Amerika Serikat selama 90 hari. Indonesia membutuhkan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi untuk membantu melindungi produsen Tanah Air dari melambatnya ekspor ke Amerika dan negara-negara lain di dunia. Presiden AS Donald Trump telah mengancam Indonesia dengan tarif tambahan timbal balik sebesar 32%, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mempertahankan kenaikan 0,5% setelah pengumuman tersebut, sementara rupiah memangkas kenaikan menjadi 0,2% terhadap dolar di tengah reli mata uang Asia yang meluas. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sedikit berubah pada 6,87%.

    “Reaksi [melemahnya] PDB diredam kenaikan mata uang Asia, kecuali Jepang, di tengah harapan pembicaraan perdagangan AS-China dan tren dolar yang lemah, yang merupakan beberapa faktor yang mendukung apresiasi rupiah baru-baru ini,” kata Christopher Wong, ahli strategi valas di Oversea-Chinese Banking Corp.

    Menurut Bloomberg Economics, data yang lemah tersebut akan membuka ruang bagi kebijakan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

    “Prospek pertumbuhan yang jauh lebih lemah, bersama dengan inflasi yang sudah jinak, kemungkinan akan mendorong Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin lagi akhir bulan ini — terutama jika rupiah dapat mempertahankan kenaikan baru-baru ini,” tulis ekonom BE, Tamara Henderson, dalam sebuah laporan.

    Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sebagian besar output nasional Indonesia, tumbuh hanya 4,89% pada kuartal pertama, laju paling lambat sejak akhir 2023. Itu bahkan terjadi ketika perayaan Ramadan — yang biasanya merupakan musim perjalanan dan belanja tersibuk — jatuh pada bulan Maret tahun ini, setelah sebelumnya jatuh pada April 2024.

    Aktivitas ekonomi yang lebih luas tertahan oleh kontraksi 1,38% dalam belanja negara. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pemerintahnya untuk memangkas belanja di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan perjalanan, untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritasnya seperti distribusi makanan sekolah gratis.

    Pembentukan modal tetap bruto naik 2,12%, angka terlemah dalam dua tahun. Menurut ekonom DBS Bank Ltd., Radhika Rao, ketidakpastian tentang tarif Trump kemungkinan berdampak pada rencana belanja modal perusahaan.

    Di sisi produksi, semua sektor bisnis tumbuh kecuali pertambangan, yang terseret turun oleh menurunnya permintaan internasional untuk batu bara dan pemeliharaan besar-besaran di tambang tembaga dan emas di Papua Tengah.

    Sektor dengan pertumbuhan tercepat adalah pertanian, jasa lainnya, dan jasa perusahaan, didorong oleh musim panen, pariwisata domestik dan asing, serta kegiatan persewaan.

    Bank Indonesia sendiri telah menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap selama tiga bulan berturut-turut untuk melindungi mata uang. Mengingat latar belakang global yang suram, banyak ekonom juga telah memangkas perkiraan pertumbuhan mereka untuk Indonesia menjadi di bawah 5% tahun ini.

  • Adik Prabowo Sebut Indonesia Bakal Bangun PLTN 10 GW, Kemungkinan Diurus Danantara – Halaman all

    Adik Prabowo Sebut Indonesia Bakal Bangun PLTN 10 GW, Kemungkinan Diurus Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyebut akan ada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia dengan kapasitas 10 giga watt (GW) hingga tahun 2040 demi menyokong kapasitas energi nasional.

    Adik dari Presiden Prabowo Subianto itu, menuturkan bahwa kontrak-kontrak terkait pembangunan PLTN tersebut akan diberikan dalam lima tahun ke depan.

    Hashim menjelaskan alasan lain rencana pembangunan PLTN tersebut demi tercapainya netralitas karbon sebelum tahun 2050.

    “Banyak kontrak yang akan… dalam lima tahun ke depan… terutama (kontrak) nuklir karena waktu yang lama,” kata Hashim saat diwawancarai Reuters di New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (2/5/2025).

    Hashim menuturkan, pada tahun 2040, Indonesia ditargetkan akan memiliki tambahan kapasitas listrik hingga 103 GW, yang terdiri dari 75 GW dari tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, 18 GW dari gas, dan 10 GW dari energi nuklir.

    Dia mengungkapkan kapasitas listrik di Indonesia hingga saat ini sekitar 90 GW yang lebih dari separuhnya berasal dari batu bara.

    Sementara, sambung Hashim, energi terbarukan baru menyumbang kurang dari 15 GW dari kapasitas listrik saat ini, dan Indonesia belum memiliki PLTN.

    Dia mengungkapkan ada lima perusahaan internasional yang menunjukkan ketertarikannya terkait pembangunan PLTN di Indonesia tersebut.

    Kelima perusahaan itu yaitu, perusahaan nuklir Rusia, Rosatom; China National Nuclear Corporation; Rolls Royce dari Inggris; EDF dari Perancis; dan perusahaan reaktor modular asal Amerika Serikat (AS), NuScale Power Corporation.

    Hashim juga mengungkapkan adanya kemungkinan kerjasama pembangunan PLTN tersebut akan melibatkan superholding BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Saya pikir bisa dibayangkan bahwa mereka akan berinvestasi bersama dengan lembaga seperti Danantara,” katanya.

    Di sisi lain, Hashim mengungkapkan belum adanya keputusan terkait lokasi pembangunan PLTN tersebut.

    Dia menuturkan, untuk Indonesia bagian barat, PLTN yang dibangun di satu lokasi diperkirakan dapat menghasilkan daya sekitar 1 GW.

    Sementara, untuk Indonesia bagian timur, cocok dibangun reaktor modular kecil terapung dan diperkirakan dapat menghasilkan 700 megawatt.

    Hashim mengungkapkan, meski pemerintah berkomitmen untuk adanya transisi energi, tetapi tetap perlu adanya pendekatan yang seimbang demi tercapainya tujuan tersebut.

    Pasalnya, ujar Hashim, Prabowo memiliki visi-misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

    “Pemerintah tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi. Tidak akan ada penghentian, tetapi akan ada pengurangan,” jelas Hashim.

    Lebih lanjut, Hashm mengungkapkan sebuah kesepakatan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menghentikan lebih awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt di Jawa Barat diperkirakan akan selesai pada beberapa bulan ke depan.

    Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau setara Rp328,62 triliun (asumsi kurs Rp16.431 per dolar AS).

    Namun, ia mengakui proses transisi ini menghadapi tantangan, termasuk kekhawatiran terhadap risiko hukum dan finansial dalam penutupan PLTU, serta penarikan dukungan pemerintah AS dari kemitraan JETP.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Laba Bersih Astra Turun, Tapi Portofolio Masih Tahan Banting!

    Laba Bersih Astra Turun, Tapi Portofolio Masih Tahan Banting!

    Jakarta: Grup Astra mengawali tahun 2025 dengan tantangan yang cukup berat. Dalam laporan keuangan kuartal I, laba bersih perseroan tercatat turun 7 persen menjadi Rp6,9 triliun, jika memperhitungkan penyesuaian nilai wajar atas investasi di GoTo dan Hermina.
     
    Namun, di balik penurunan itu, Astra tetap menunjukkan kekuatan portofolionya yang tersebar di berbagai sektor industri.
     
    “Laba bersih Grup pada kuartal pertama tahun 2025 lebih rendah, terutama mencerminkan kondisi ekonomi yang masih lemah dan harga batu bara yang mengalami penurunan dari level tertinggi sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan pada bisnis otomotif dan batu bara, hal tersebut sebagian diimbangi oleh kinerja yang solid dari bisnis lainnya. Hal ini menunjukkan resiliensi portofolio Astra yang terdiversifikasi,” kata Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur Astra dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Mei 2025.
    Pendapatan naik, kas juga tambah gemuk
    Meski laba bersih menurun, pendapatan bersih konsolidasian Grup justru tumbuh 3 persen menjadi Rp83,4 triliun. Sementara itu, kas bersih Astra (tidak termasuk anak perusahaan jasa keuangan) melonjak dari Rp8 triliun menjadi Rp16,1 triliun per 31 Maret 2025.

    Nilai aset bersih per saham juga meningkat 4 persen ke posisi Rp5.468, dibandingkan akhir tahun lalu.
     

    Bisnis otomotif lesu, tapi pembiayaan menguat
    Sektor otomotif yang selama ini menjadi andalan mengalami tekanan. Laba bersih divisi otomotif & mobilitas turun 4 perseb ke Rp2,7 triliun, akibat penurunan volume penjualan di tengah melemahnya pasar otomotif nasional.
     
    Sebaliknya, sektor jasa keuangan justru tampil lebih baik. Laba bersihnya naik 3 persen menjadi Rp2,1 triliun, didorong oleh pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen.
    Batu bara turun, emas dan alat berat jadi penopang
    Divisi alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi yang dikelola lewat PT United Tractors Tbk (UT) mengalami tekanan cukup besar. Laba bersihnya anjlok 30 persen menjadi Rp2 triliun, akibat pelemahan bisnis batu bara. 
     
    Namun, kontribusi dari tambang emas dan penjualan alat berat membantu menahan penurunan lebih lanjut.
    Agribisnis, infrastruktur, dan teknologi cemerlang
    Beberapa lini bisnis Astra justru mencetak kinerja positif yaitu Agribisnis yang mencatatkan laba sebesar 20 persen menjadi Rp221 miliar, lewat PT Astra Agro Lestari Tbk.
     
    Lalu, sektor infrastruktur juga meningkat 54 persen menjadi Rp260 miliar, berkat kenaikan volume dan tarif jalan tol. Astra kini mengoperasikan 396 km ruas tol di Trans-Jawa dan Jakarta.
     
    Teknologi informasi pun tak terlewatkan melalui PT Astra Graphia Tbk, laba bersih naik 64 persen menjadi Rp36 miliar, ditopang pertumbuhan bisnis solusi teknologi.
     
    Sedangkan untuk sektor properti mencatatkan kenaikan laba 4 persen ke Rp47 miliar, seiring meningkatnya okupansi di Menara Astra.
    Astra siap hadapi sisa tahun 2025
    Di tengah dinamika ekonomi yang masih fluktuatif, Astra tetap menjaga kehati-hatian. Portofolio yang terdiversifikasi, posisi kas yang kuat, serta fokus pada efisiensi, menjadi senjata utama perusahaan.
     
    “Kami akan terus memantau perkembangan kondisi makroekonomi seraya tetap fokus menjaga disiplin keuangan dan operasional Grup,” tegas Djony.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • KAI Angkut 21,60 Juta Barang pada Januari-April, Mayoritas Batu Bara

    KAI Angkut 21,60 Juta Barang pada Januari-April, Mayoritas Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatatkan layanan angkutan barang selama periode Januari – April 2025 mencapai 21,60 juta ton barang, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. 

    Vice President Public Relation KAI Anne Purba mengatakan secara kumulatif, KAI telah mengangkut 21.601.203 ton barang (unaudited), meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 21.012.853 ton.

    “Peningkatan volume angkutan ini menegaskan peran strategis KAI dalam mendukung ketahanan energi, distribusi logistik nasional, serta pembangunan ekonomi daerah,” kata Anne dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun, mayoritas barang yang diangkut KAI pada periode tersebut masih didominasi oleh komoditas batu bara dengan porsi 83,07% atau sebanyak 17.945.049 ton dari total angkutan barang.

    Pada April 2025, volume angkutan barang tercatat sebanyak 5.542.306 ton atau meningkat 6% dibandingkan April 2024 yang berjumlah 5.227.539 ton. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh naiknya volume angkutan batu bara yang mencapai 4.684.439 ton, serta kontribusi stabil dari angkutan non-batu bara.

    Angkutan pupuk menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga April 2025, KAI mengangkut 9.120 ton pupuk, naik 155% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.570 ton.

    Pertumbuhan juga terjadi pada angkutan barang retail, yang naik 17% dari 66.654 ton pada Januari–April 2024 menjadi 77.859 ton pada periode yang sama tahun ini. Komoditas ini mencakup barang konsumsi, kebutuhan industri kecil dan menengah (IKM), serta produk lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

  • Imbas Royalti Berubah Nikel Sulit Terjual, Pemerintah Buka Suara

    Imbas Royalti Berubah Nikel Sulit Terjual, Pemerintah Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal produk nikel yang sulit terjual. Hal ini diakibatkan karena harganya yang tinggi imbas berubahnya tarif royalti nikel tersebut.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak menampik bahwa ada nikel yang sulit terjual dikarenakan ketidakcocokan harga. Tri mengatakan Harga Patokan Mineral (HPM) dinilai terlalu tinggi bagi para smelter untuk bisa membeli nikel dalam negeri.

    “Letak masalahnya itu, ya sebetulnya karena antara pembeli sama penjual belum ketemu itu harganya, gitu lah,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    “Karena menurut dia (smelter nikel) HPM-nya kok ketinggian, ya. Sementara yang ini kan jadi dispute. Tapi nanti oke lah, kita tampung semua masukan-masukan dan dari ini untuk perbaikan, nggak ada masalah,” imbuhnya.

    Dengan begitu, Tri menyebutkan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Termasuk apakah perlu dilakukan perubahan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Yang jelas, Kementerian ESDM terbuka untuk mendengarkan keluhan pengusaha di dalam negeri. “Nanti, pokoknya kita terbuka lah. Itu kan bukan kitab suci. Akhirnya kalau aturan, ya. Kalau misalnya di evaluasi, kita lakukan evaluasi. Kan tadi perintahnya untuk melakukan evaluasi,” ujar Tri.

    Pengusaha Buka Suara

    PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengungkapkan berbagai dampak yang dirasakan oleh perusahaan imbas dari perubahaan aturan penggunaan Harga Patokan Mineral (HPM) yang berkaitan dengan penetapan royalti di dalam negeri.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter mengungkapkan hal itu berdampak pada perusahaan yang harus membayar royalti untuk negara berdasarkan HPM dan harga premium.

    “Jadi tidak kita jual, kita mengambil keuntungan daripada HPM yang dijadikan sebagai batas minimum,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Nico juga menyayangkan, saat ini pihaknya masih belum bisa menjual bauksit tercuci karena para pembeli belum bisa membeli dengan patokan HPM di Indonesia.

    “Jadi kita harus coba dari sejak tanggal 1 April (2025) kita sudah memberhentikan penjualan karena kita coba kepada buyer, tidak ada buyer. Smelter-smelter yang ada yang mau membeli dengan harga HPM,” keluhnya.

    Sedangkan, dari sisi smelter yang akan mengolah bauksit juga dinilai akan mengalami kerugian lantaran ada faktor koreksi dalam perhitungannya.

    “Sehingga smelter-smelter yang ada mereka melihat bahwa HPM ini terlalu tinggi harganya. Jadi oleh karena itu kita stop, tidak ada pembelian dan tidak ada pembayaran royalti apa-apa kepada negara. Selain komoditas bauksit sebenarnya juga berdampak pada, ini bukan di luar konteks tapi HPM ini juga pada bisnis smelter nikel Antam,” terangnya.

    (pgr/pgr)