Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Dianggap Sukses Kelola Sampah, Banyumas Dapat Hibah 150.000 Dolar AS dari UNCDF Regional 11 Juni 2025

    Dianggap Sukses Kelola Sampah, Banyumas Dapat Hibah 150.000 Dolar AS dari UNCDF Regional 11 Juni 2025

    Dianggap Sukses Kelola Sampah, Banyumas Dapat Hibah 150.000 Dolar AS dari UNCDF
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – United Nations Capital Development Fund (
    UNCDF
    ), lembaga keuangan pembangunan PBB, akan memberikan
    hibah
    sebesar 150.000 Dolar AS untuk
    pengelolaan sampah
    di
    Banyumas
    , Jawa Tengah.
    Pemberian hibah ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dinilai sebagai salah satu daerah di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan sampah.
    “Ada hibah dari UNCDF, dari PBB, untuk penanganan sampah,” ujar Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, usai menerima perwakilan UNCDF dan Kementerian Lingkungan Hidup di rumah dinasnya, Rabu (11/6/2025).
    Sadewo menjelaskan bahwa hibah tersebut akan disalurkan melalui PT Greenprosa Adikara Nusa (Greenprosa) sebagai mitra UNCDF, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Banyumas Investama Jaya (BIJ).
    Direktur BIJ, Andharu Haryo Nugroho, menambahkan bahwa BIJ akan menerima 120.000 Dolar AS yang akan disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun 2025.
    Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pengolahan limbah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan batu bara dalam industri semen dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
    “Kami ditargetkan oleh UNCDF untuk menghasilkan RDF sebanyak 56 ton per hari, meningkat dari sebelumnya yang hanya 8 ton per hari, sehingga kami bisa membantu Pemkab dalam pengelolaan sampah,” jelas Andharu.
    Sementara itu, Direktur Greenprosa, Arky Gilang Wahab, mengungkapkan bahwa hibah sebesar 30.000 Dolar AS akan disalurkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengelola sampah.
    Agus Supriyanto, perwakilan Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, menambahkan bahwa konsistensi Banyumas dalam mengelola sampah sejak tahun 2018 menjadi perhatian khusus bagi lembaga-lembaga internasional.
    “UNCDF melihat Banyumas begitu baik dibandingkan dengan negara-negara lain dan kota-kota lain. Makanya, beberapa tahun lalu pernah ada kegiatan di sini yang diselenggarakan oleh UNCDF,” kata Agus.
    Agus berharap daerah lain dapat mencontoh sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MIND ID Tebar Dividen Rp20,1 Triliun, Laba Tumbuh 46%

    MIND ID Tebar Dividen Rp20,1 Triliun, Laba Tumbuh 46%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba bersih Rp40,2 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit. Laba itu naik 46% dibandingkan 2023. 

    Adapun holding BUMN tambang itu membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun sepanjang 2024. Angka ini tumbuh 34,56% dari tahun sebelumnya.

    Sementara, aset perusahaan meningkat dari Rp259,2 triliun menjadi Rp292,1 triliun. Selanjutnya, beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MIND ID menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Tahun Buku 2024 dengan opini wajar dalam semua hal material. 

    RUPS juga menyetujui pembagian dividen sebesar 55% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 senilai Rp36,5 triliun, yakni menjadi Rp20,1 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dividen Tahun Buku 2023 yang sebesar Rp17,14 triliun.

    Sementara itu, sisa 46% laba bersih atau sekitar Rp16,44 triliun akan dialokasikan untuk mendukung kelanjutan program hilirisasi yang dijalankan oleh Grup MIND ID. 

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan, capaian kinerja dan kontribusi dividen perusahaan merupakan hasil sinergi proses bisnis dari hulu hingga hilir, dan kolaborasi seluruh anggota Grup MIND ID.

    Menurutnya, MIND ID mengintegrasikan ekplorasi, pertambangan, hingga komersial, dengan transformasi proses bisnis guna tercipta nilai tambah sumber daya alam mineral yang lebih optimal.

    “Dengan capaian kinerja yang baik ini, MIND ID sebagai penggerak hilirisasi Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, tetapi juga pertumbuhan kinerja ekonomi dan negara,” kata Maroef melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/6/2025).

    Dia menyampaikan bahwa penerapan Good Mining Practice (GMP) juga telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang.

    “Kami berupaya memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk sosial dan lingkungan,” katanya.

    Sepanjang 2024, kata Maroef, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, smelter tembaga dan precious metal refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet.

    Adapun untum tahun 2025, MIND ID memprioritaskan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim–Keramasan. 

    Selain itu, perusahaan juga mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi, yakni IGP Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako. Hal ini untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

    “Kami berkomitmen mendorong industrialisasi mineral yang berkelanjutan dan memperbesar kontribusi sektor tambang bagi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujar Maroef.

    Sementara itu, Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menyampaikan, di tengah ketidakpastian global dan upaya pemerintah dalam merespon tekanan yang ada, MIND ID terus berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang sehat.

    Menurutnya, strategis ini dapat direalisasikan dengan baik oleh MIND ID, sehingga memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan bangsa.

    “MIND ID akan terus berupaya menciptakan rantai nilai dan proses bisnis yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

  • UKM Sudah Siap Kelola Tambang atau Belum? Ini Kata Apindo

    UKM Sudah Siap Kelola Tambang atau Belum? Ini Kata Apindo

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, mayoritas usaha kecil dan menengah (UKM) belum siap untuk mengelola tambang. Pihaknya pun melihat perlunya pendampingan agar nantinya tambang tersebut dapat dikelola dengan baik oleh UKM penerima izin usaha pertambangan (IUP).

    Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo Ronald Walla menyampaikan, perlu adanya skema kemitraan atau konsorsium antara UKM dengan perusahaan besar atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Skema kemitraan ini untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen risiko,” kata Ronald kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Apindo juga mengusulkan agar pemerintah dan sektor swasta memberikan program pendampingan terpadu. Dengan begitu, UKM dapat naik kelas dan benar-benar mampu berperan dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Selain itu, kata dia, UKM juga perlu mendapat akses pembiayaan dan jaminan kredit. Mengingat, sektor ini membutuhkan modal awal yang cukup besar serta jangka waktu operasional yang panjang.

    “Kami menyambut baik langkah pemerintah yang membuka ruang ini, asalkan diikuti dengan rambu-rambu dan infrastruktur pendukung yang kuat agar tujuan pembangunan yang inklusif bisa tercapai tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera mendata usaha kecil dan menengah yang berpotensi mendapat IUP.

    Instruksi tersebut disampaikan Bahlil seiring dengan hampir rampungnya peraturan turunan dari Undang-undang No.2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisir, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi PP sudah harus selesai,” kata Bahlil dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Nantinya, kata Bahlil, UKM-UKM yang telah terdaftar itu akan diprioritaskan untuk mengelola IUP. Selain itu, dia juga meminta agar penerima IUP merupakan UKM yang profesional dan tidak menarik kredit dalam menjalankan usahanya.

    “Yang mulai urus tambang, nggak boleh kredit. Kita hanya kasih kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadaikan lagi IUP tambang. Ini adalah bentuk keadilan,” tuturnya.

    Ditemui terpisah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan sinkronisasi terkait aturan turunan dari UU No.2/2025, yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Mengenai arahan Bahlil, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM tengah menyiapkan kriteria UKM yang dapat menerima izin usaha tambang.

    “Sedang disiapkan, sedang disiapkan semuanya,” ujar Maman kepada awak media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Maman menuturkan, pemerintah melalui kebijakan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk terjun dan terlibat dalam bisnis usaha pertambangan.

    Hal ini, kata dia, sejalan dengan konsep besar yang didorong Presiden Prabowo Subianto yakni ekonomi kerakyatan. 

    “Ini kan dalam rangka untuk memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya untuk pengusaha di daerah supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.

  • Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang diduga mengangkut nikel dari kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Nama armada kapal itu menjadi sorotan warganet. Di media sosial X, tak sedikit yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana itu belakangan diketahui adalah milik PSSI. PSSI pun mengatakan pemilihan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana  dilakukan berdasarkan keputusan internal. Perseroan juga mengklaim, nama kedua kapal itu tak merujuk pada tokoh publik mana pun.

    “Penamaan kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi lriana’ dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata perseroan melalui keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    PSSI menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah khususnya produk mineral melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia.

    Menurut perseroan, kegiatan usaha ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Perseroan juga menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat.

    “Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” kata PSSI.

    PSSI menambahkan bahwa peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dan kegiatan operasional kapal-kapal dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka.

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Pulau Gag juga tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Kegiatan tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya.

    Belakangan, jagat media sosial dihebohkan dengan kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang bernama TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Senin (9/6/2025), jika merujuk pada website Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam.  

    Perinciannya, JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 11.  

    Setengah dari jumlah kapal bernama JKW Mahakam itu adalah milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PSSI. Perinciannya, kapal milik PSS itu adalah JKW Mahakam 3, 10, 6, dan 1.

    Sementara itu, kapal bernama Dewi Irina terdapat enam unit. Perinciannya, Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8. PSSI dan anak usahanya PSS menjadi mayoritas pemilik kapal, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, dan 5.

    PSSI merupakan perusahaan publik yang bergerak di sektor pelayaran dan jasa pengangkutan laut. Jasa angkutan meliputi pengangkutan barang mineral, batu bara, nikel, pasir silika, dan besi antar pulau maupun ke luar negeri.

    Perusahaan itu didirikan pada 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Kemudian, berubah nama menjadi PSSI pada 2022. Mayoritas saham PSSI dikendalikan oleh PT Indoprima Marine dengan kepemilikan 43,83% saham per 31 Maret 2025.

    PT Indoprima Marine juga memegang 45% saham dari PSS. Adapun, PT Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya yang sahamnya dimiliki oleh Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. 

  • BKPM perbanyak investasi produk lanjutan tembaga tinggi nilai tambah

    BKPM perbanyak investasi produk lanjutan tembaga tinggi nilai tambah

    Belum sampai turunan-turunan lain, copper foil, copper slab, dan lain-lain. Sampai produk yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah mengupayakan untuk memperbanyak investasi hilirisasi di sektor tembaga yang menghasilkan produk lanjutan, karena memiliki nilai tambah yang tinggi.

    Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan ditemui usai acara Indonesia Miner 2025, di Jakarta, Selasa, menjelaskan saat ini pengembangan hilirisasi tembaga di tanah air masih sebatas tier satu, seperti halnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang baru sampai memproduksi katoda tembaga (copper cathode).

    “Belum sampai turunan-turunan lain, copper foil, copper slab, dan lain-lain. Sampai produk yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi,” kata dia pula.

    “Itu yang kita mau kejar, yang kayak di Freeport itu masih sebatas yang tier satu kita istilahkan. Jadi kita mau yang tier berikutnya turunannya yang memang masih belum banyak pelaku usahanya,” katanya lagi.

    Menurut dia, selama ini hasil hilirisasi tier satu biasanya diekspor, padahal produk tembaga yang dibuat bisa menghasilkan diverifikasi barang aplikatif yang memiliki nilai jual tinggi.

    Namun hingga saat ini produk tersebut banyak dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi tujuan impor tier lanjutan produk tembaga.

    “Misalnya ke China atau mungkin negara lain untuk diproses nilai tambahnya di sana. Setelah sudah mau dipakai di industri hilir atau yang aplikatif produk, itu baru diimpor lagi ke Indonesia. itu kan nilai tambah yang besarnya di luar negeri. Kita jadi hanya pasar lagi,” kata dia.

    Dia menambahkan, untuk menarik minat investasi di tanah air, pihaknya sudah menyiapkan ragam program, seperti pembebasan pajak (tax holiday), keringanan pajak (tax allowance), serta aktif melakukan promosi di luar negeri.

    Pada kuartal I tahun 2025, BKPM mencatat realisasi investasi dalam periode itu mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari total investasi secara keseluruhan pada tahun ini.

    Angka tersebut meningkat 15,9 persen dari tahun lalu (year on year), serta naik 2,7 persen dari kuartal sebelumnya. Dari penanaman modal ini terbagi menjadi penanaman modal asing (PMA) sebesar 49,5 persen atau Rp230,4 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat 49,3 persen atau Rp229,3 triliun.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia fokus wujudkan target transisi energi bersih pada 2025

    Indonesia fokus wujudkan target transisi energi bersih pada 2025

    Sasaran utamanya meliputi pencapaian 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025,

    Jakarta (ANTARA) – Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Herry Permana mengatakan, Indonesia fokus untuk mewujudkan target transisi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.

    “Rencana pengembangan energi Indonesia, khususnya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), berfokus pada peningkatan energi terbarukan dan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih,” kata Herry di Jakarta, Selasa.

    “Sasaran utamanya meliputi pencapaian 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025,” ujarnya menambahkan.

    Selain itu, dia mengatakan, Indonesia juga memiliki target ambisius untuk mencapai 31 persen energi terbarukan pada tahun 2025, serta penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040.

    Ia menambahkan, Just Energy Transition Partnership (JETP) juga berperan dalam mempercepat transisi ini, dengan target 44 persen energi terbarukan pada tahun 2030 dan nol emisi bersih di sektor kelistrikan pada tahun 2050.

    “Elemen kunci dari rencana ini adalah pengembangan energi terbarukan, phase out batu bara, efisiensi energi, elektrifikasi, grid development, serta investasi dan pembiayaan dalam sektor ini,” katanya.

    Demi mewujudkan hal tersebut, ia menilai para pemangku kepentingan terkait khususnya di sektor energi dan pertambangan, untuk berkolaborasi erat dan memiliki strategi yang tepat.

    “Diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan mudah dilaksanakan bagi sistem pengelolaan pertambangan dan industri dari hulu sampai hilir,” ujar Herry.

    Dia menekankan, kegiatan di industri pertambangan serta energi secara keseluruhan juga perlu dipastikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi baru untuk orientasi ekspor.

    “Optimalisasi dari kolaborasi antara para pemangku kepentingan diperlukan, yang pada akhirnya bisa berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” kata Herry.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan batu bara di Tanah Air supaya produksi setiap perusahaan sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memitigasi ekspor komoditas tersebut terus turun.

    “Pemerintah mungkin hanya mengawal dan memastikan, misalnya produksi di perusahaan itu sesuai dengan yang mereka rencanakan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati ditemui dalam acara Indonesia Miner 2025 di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan, penurunan volume ekspor batu bara dipengaruhi oleh pasar dunia, dan pemerintah tidak bisa mengontrol hal tersebut.

    Meski demikian upaya memitigasi agar ekspor tak terus turun dilakukan melalui pengawasan produksi serta penerapan harga batu bara acuan (HBA) supaya harga di Tanah Air relatif stabil.

    “Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,” ujarnya.

    Sebelumnya Kementerian ESDM mengevaluasi penyebab turunnya ekspor batu bara sejak awal 2025, seperti dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2025.

    “Nanti kami evaluasi,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Jakarta, Jumat (25/4).

    Berdasarkan laporan BPS, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 5,54 persen pada Maret 2025 (1,97 miliar dolar AS) apabila dibandingkan dengan Februari 2025 (2,08 miliar dolar AS).

    Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 23,14 persen, sebab pada Maret 2024, nilai ekspor batu bara 2,56 miliar dolar AS.

    Menyoroti volume ekspor batu bara, pada Maret 2025, volume ekspor batu bara berada di angka 30,73 juta ton, turun apabila dibandingkan dengan Februari (30,82 juta ton), dan Maret 2024 (33,31 juta ton).

    Harga batu bara juga mengalami penurunan, yakni dari 76,85 dolar AS per ton pada Maret 2024, turun menjadi 67,60 dolar AS per ton pada Februari 2025, dan kembali turun menjadi 64,04 dolar AS per ton pada Maret 2025.

    Tri memperkirakan jika penurunan ekspor batu bara diakibatkan oleh kelebihan pasokan.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan harga batu bara acuan (HBA) yang lebih tinggi mempengaruhi ekspor, Tri menyampaikan HBA mencerminkan harga yang sebenarnya.

    “Menurut saya, HBA mencerminkan harga yang sebenarnya,” ucapnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, termasuk isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel “JKW–Dewi Iriana”. 

    Menurut Bahlil, perizinan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini menjadi sorotan sudah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi dimulai. 

    “Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegasnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.

    “Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar tahun 2004, 2006, masih rezim undang-undang yang izinnya dari daerah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia  juga menyoroti PT GAG Nikel yang saat ini masih diperbolehkan beroperasi karena memiliki kontrak karya yang legal dan sesuai AMDAL. Kontrak perusahaan tersebut telah ada sejak masa Orde Baru dan bukan bagian dari kebijakan tambang era Jokowi.

    “Sementara kalau PT GAG, sejak 1972 [eksplorasi] kontrak karya sejak tahun 1998 di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali [kaitannya dengan Pak Jokowi],” tandas Bahlil. 

    Sebelumnya, operasi pengangkutan bijih nikel dari kawasan Raja Ampat kembali memicu sorotan. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah keberadaan kapal-kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga digunakan dalam distribusi nikel dari Pulau Gag, Papua Barat Daya. 

    Nama-nama kapal tersebut memunculkan spekulasi publik di media sosial, karena mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Namun, data resmi menunjukkan bahwa kedua armada tersebut tidak terkait langsung dengan keluarga mantan presiden.

    Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa penggunaan nama-nama tersebut pasti memiliki tujuan tertentu. 

    “Kalau dalam ranah hukum, ada yang namanya mens rea. Dari banyaknya nama yang ada, kenapa mereka [pemilik kapal] menggunakan nama-nama itu?” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/9/2025).

    Siswanto menyampaikan bahwa di industri pelayaran, penggunaan nama kapal – dalam hal ini JKW Mahakam dan Dewi Iriana – pasti memiliki tujuan tertentu misalnya perlindungan agar tidak ‘diganggu’ oleh pihak lainnnya. 

    Adapun, mengacu informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (9/6/2025), sedikitnya terdapat delapan unit kapal yang menggunakan nama JKW Mahakam.

    Dari jumlah tersebut, empat unit kapal, yakni JKW Mahakam 1, 3, 6, dan 10 dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha emiten pelayaran PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI).

    Adapun, PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bergerak di sektor logistik laut untuk angkutan komoditas tambang seperti nikel dan batu bara.

    Per akhir Maret 2025, PT Indoprima Marine tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PSSI sebesar 43,83%. Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya, dengan dua nama yang tercatat sebagai pemilik akhir adalah Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.

    Aset dan Kinerja IMC Pelita Logistik

    Menilik laporan keuangan di laman resmi BEI per 31 Maret 2025, total aset IMC Pelita Logistik (PSSI) tercatat sebesar US$187,62 juta atau Rp3,09 triliun (asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS). Nilai aset itu susut dibandingkan US$189,56 juta per akhir Desember 2024.

    Adapun, total liabilitas perseroan tercatat sebesar US$29,82 juta, sedangkan ekuitasnya senilai US$157,79 juta.Secara terperinci, PSSI memiliki 31 kapal tunda, 26 tongkang, 5 kapal curah besar, 2 tongkang derek apung dan 2 fasilitas muatan apung.

    Ditinjau kinerja keuangannya, PSSI membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$15,02 juta per kuartal I/2025. Angka turun 27,32% secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode sama 2024 sebesar US$20,67 juta.

    Kemudian, beban pokok PSSI tercatat sebanyak US$12,93 juta per akhir Maret 2025, atau susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$13,96 juta. 

    Alhasil, setelah dikurangi beban dan biaya-biaya lainnya, PSSI justru membukukan kerugian sebesar US$464.503 pada tiga bulan pertama 2025, dibandingkan periode sama pada 2024 yang mencatatkan laba bersih US$5,17 juta.

  • Kementerian ESDM pastikan PNBP minerba penuhi target pada 2025

    Kementerian ESDM pastikan PNBP minerba penuhi target pada 2025

    Kita berusaha mengawal, tapi dengan fluktuasi harga memang harus ada plan A dan plan B,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) pada tahun 2025 mencapai target atau melebihi angka yang sudah ditetapkan.

    Target PNBP sektor minerba pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp124,5 triliun atau naik sebesar Rp10,46 triliun dari tahun lalu (year on year/YoY) yang sebesar Rp113,54 triliun.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati dalam acara Indonesia Miner 2025 di Jakarta, Selasa menyampaikan, penerimaan negara yang berasal dari sektor minerba sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

    Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat pengawasan agar fluktuasi harga jual-beli sektor ini tidak terlalu mempengaruhi terhadap PNBP yang diperoleh.

    “Kita berusaha mengawal, tapi dengan fluktuasi harga memang harus ada plan A dan plan B,” kata dia.

    Lebih lanjut, disampaikan dia, pada tahun lalu PNBP yang terkumpul dari sektor minerba mencapai Rp140,46 triliun atau 123,75 persen melebihi target yang telah ditetapkan.

    Menurutnya Indonesia memiliki potensi kuat dalam pengembangan sektor minerba, karena memiliki volume cadangan yang besar di masing-masing komoditas mineral.

    Nikel misalnya, dikatakan dia Indonesia mempunyai cadangan 5,3 miliar ton dengan kapasitas produksi mencapai 173 juta ton per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan kapasitas cadangan bijih nikel terbesar di dunia.

    Cadangan mineral lainnya yang cukup banyak ditemukan dan mempunyai potensi pengembangan yang kuat yakni bauksit 3,1 miliar ton, tembaga 3 miliar ton, emas 3,8 miliar ton, timah 6,9 miliar ton, serta batu bara 31,7 miliar ton.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Unjuk Rasa Berujung Anarkis, Kepala Desa Alami Luka Usai Diserang Pendemo

    Unjuk Rasa Berujung Anarkis, Kepala Desa Alami Luka Usai Diserang Pendemo

    Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Seorang kepala desa di Kalimantan Timur tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang hingga alami luka. Penyerangan itu bahkan menggunakan balok kayu hingga beberapa orang alami luka.

    Minggu (8/6/2025) siang, aksi unjuk rasa menolak kedatangan Pelindo di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara digelar puluhan warga. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut-sebut akan mengambil alih pengelolaan jasa asis kapal tongkang pengangkut batu bara.

    Sebab, selama ini pengelolaan layanan untuk kapal-kapal besar yang mungkin kesulitan untuk melakukan manuver di alur sungai di kecamatan itu dikelola oleh masyarakat. Kehadiran Pelindo dianggap mengganggu sumber nafkah jasa asis kapal itu.

    Namun aksi itu berubah anarkis. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas, tiga orang pengunjuk rasa maju dengan membawa balok.

    Seorang pria maju dengan mengacungkan balok meminta orang-orang di sebuah rumah untuk keluar. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba seorang pengunjuk rasa setengah berlari ke arah perekam video sambil mengayunkan balok. Kamera kemudian jatuh karena sang perekam berusaha melindungi dirinya dari pukulan itu.

    Belakangan baru diketahui jika sang perekam adalah Kepala Desa Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur. Rekaman lain menunjukkan, usai memukul, para pengunjuk rasa kemudian naik ke rumah panggung dan memecahkan kaca jendela.

    “Saya dihajar pakai balok, tangan saya dijahit dua atau tiga jahitan. Pak Kasdim kena di kepala, tujuh jahitan,” ujar Arifadin saat ditemui di Mapolres Kukar, Senin (9/6/2025).

    Kasdim sendiri mengalami luka cukup banyak karena berusaha melindungi kepala desa dari pukulan balok kayu. Warga desa Muara Muntai Ilir itu langsung dibawa ke Puskesmas.

    Selain dua korban luka, tiga jendela rumah Arifadin juga pecah akibat aksi tersebut. Saat aksi berlangsung, beberapa personel kepolisian dari Polsek Muara Muntai berjaga bersama TNI dari Koramil setempat.