Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Ekosistem EV, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Ekosistem EV, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo dijadwalkan bakal meresmikan groundbreaking alias peletakan batu pertama pembangunan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi pada 29 Juni 2025.

    Kabar ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, proyek tersebut merupakan buah dari investasi China Contemporary Amperex Technology (CATL). Investasi tersebut, kata dia, menggarap ekosistem baterai listrik dari hulu ke hilir.

    “Kami sedang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi. Tanggal 29 besok akan diresmikan, Insya Allah oleh Bapak Presiden,” ucap Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.

    “Dari tambang, smelter, HPAL, prekursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini,” kata Bahlil.

    Adapun total investasi dalam proyek tersebut berkisar 6 miliar dolar AS. Bahlil meyakini negara-negara lain berpikir, bila keseluruhan proses produksi dilakukan di Indonesia, maka biaya produksinya akan lebih murah.

    “Ini yang kami bicarakan tentang dampak efek positif dan negatif dari negara-negara yang menganggap bahwa ini penting untuk kita melakukan kompetisi secara baik,” tutur dia.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan pabrik ekosistem baterai EV terintegrasi itu berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara.

    Proyek tersebut merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut, proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    (riar/dry)

  • 5 Saksi Sebut Sudah Lapor Dugaan Perlindungan Situs Judol ke Budi Arie Megapolitan

    5 Saksi Sebut Sudah Lapor Dugaan Perlindungan Situs Judol ke Budi Arie Megapolitan

    Saksi Sebut Sudah Lapor Dugaan Perlindungan Situs Judol ke Budi Arie
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Rajo Emir dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan perlindungan situs judi
    online
    oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin (23/6/2025).
    Rajo Emir dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dari klaster eks Pegawai Kementerian Kominfo (kini berubah jadi Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi).
    Terdakwa dalam klaster itu adalah Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
    Ia mengungkapkan pernah melaporkan indikasi penyalahgunaan dalam pemblokiran situs tersebut kepada Menteri Kominfo saat itu,
    Budi Arie
    Setiadi.
    Laporan itu dibuat lengkap dan disampaikan kepada Budi Arie melalui Inspektur Jenderal Kominfo Arief Tri Hardiyanto.
    Rajo Emir, yang merupakan pegawai Kementerian Kominfo bidang perpajakan, menyampaikan laporan tersebut dalam bentuk surat resmi yang dikirimkan secara digital dan fisik.
    “Saya tuangkan lagi di surat untuk ditujukan kepada Menkominfo saat itu, Budi Arie. Surat itu saya kirimkan juga PDF-nya ke Pak Arif,” ucap Rajo Emir di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN)
    Jakarta
    Selatan, Senin (23/6/2025).
    “Sehabis itu
    hard copy
    -nya karena saya susah menemui Pak Menteri. Saya titipkan pada rumah dinasnya lewat sekuriti,” kata Rajo Emir lagi.
    Ia mengungkapkan surat tersebut masih tersimpan di laptop pribadinya. Namun, ketika ia kembali ke Jakarta setelah urusan pekerjaan ke luar negeri, ia tidak mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut suratnya.
    “Sampai saya kembali ke Indonesia, saya tanya, ‘apa
    follow up
    dari Pak Menteri?’ Dijawab, ‘belum ada juga’,” tutur Rajo Emir saat menjelaskan percakapannya dengan Arief. 
    Rajo Emir juga menyatakan ia telah beberapa kali menyampaikan laporan secara internal ke Inspektorat Jenderal Kominfo terkait dugaan praktik pemblokiran situs judi.
    Ia juga menyebutkan telah memberikan nama pegawai yang diduga terlibat, serta rekapan aliran uang yang diterima oleh sejumlah pihak.
    “Isinya itu mengenai bahwa ada permainan penjagaan web, bahkan dari sebelum Pak Arif bercerita kepada saya itu sudah berjalan dari setahun sebelumnya (2023),” katanya.
    Ketika ditanya oleh Kuasa Hukum Denden, Jaja Batu Bara, mengenai nama situs judi yang terlibat, Rajo Emir mengatakan tidak menyebutkannya.
    “Nama web-nya Anda sebutkan?” tanya Kuasa Hukum Denden, Jaja Batu Bara.
    “Tidak. Tidak ada,” jawab Rajo Emir.
    “Ada enggak nama orang yang sudah laporkan?” tanya Jaja lagi.
    “Ada, Saudari Taruli,” jawab Rajo Emir lagi.
    “Saudari Taruli ini siapa?,” tanya Jaja kembali.
    “Sebelumnya memegang jabatan yang dipegang Pak Denden,” jawab Rajo Emir.
    Namun, ucap Emir, laporan tersebut tidak dibarengi dengan tindakan tegas. Bahkan, pegawai yang disebut dalam laporan hanya digantikan oleh orang lain tanpa ada proses pemeriksaan lebih lanjut.
    Padahal, Rajo Emir menegaskan, ia sudah memberikan nama Taruli kepada Irjen melalui
    chat
    WhatsApp, yang kemudian diteruskan kepada Budi Arie.
    Kemudian
    chat
    itu pun dijawab oleh Irjen bahwa Budie Arie setuju untuk dilakukan pemberantasan.
    “Setelah saya sebut namanya, beberapa hari kemudian, katanya jawab di WhatsApp-nya itu, ‘PM setuju pemberantasan’,” jelasnya.
    Saat ditanya lebih lanjut oleh Jaja, Rajo Emir mengonfirmasi bahwa “PM” yang dimaksud adalah Pak Menteri.
    “PM itu maksudnya Pak Menteri?” tanya Jaja.
    “Iya,” jawab Rajo Emir.
    Ia menjelaskan, setelah diminta menyebutkan nama, ia pun memberikan nama yang dimaksud.
    Ia kemudian mencoba memastikan keseriusan pihak kementerian dalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyebut nama Taruli.
    “Tapi hanya beberapa hari kemudian, Taruli itu diganti. Bukan diproses atau ditindak. Digantikan oleh Saudara Denden,” jelas dia.
    Rajo Emir menjelaskan, alasan ia melaporkan temuannya kepada Budi Arie dan enggan melapor ke polisi adalah karena ia percaya bahwa masalah tersebut masih bisa diselesaikan secara internal oleh kementerian.
    Terlebih dia meyakini masalah yang sudah terjadi sejak 2023 itu masih bisa diselesaikan secara internal.
    “Kalau saya, pandangan saya saat itu, Pak, yang paling benar mungkin kan saya mendatangi dulu kementerian biar bisa diselesaikan secara internal,” ujarnya.
    Ia juga menilai masalah tersebut seharusnya ditangani oleh bagian Inspektorat, mengingat bagian tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
    “Harusnya
    kan
    dari kementerian, kalau lapor polisi kan saya mendapatkan temuan, saya sampaikan dalam surat. Saya berikan, harusnya kan ditindaklanjuti oleh inspektorat,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Iran—Israel yang makin memanas berpotensi mengancam permintaan ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan dua komoditas unggulan Indonesia menjadi melemah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan ketegangan geopolitik yang membara di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara barat, akan berpotensi pada penurunan permintaan CPO Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan potensi penurunan permintaan CPO bakal terjadi jika konflik Iran—Israel terus berlanjut.

    “Kalau perang berkepanjangan dan terjadi krisis ekonomi global ini akan berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit Indonesia, potensi penurunan sangat besar,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Eddy menilai, jika penurunan permintaan ini terjadi akibat dari krisis ekonomi global maka akan cukup sulit mengatasinya. Hal ini lantaran masing-masing negara importir akan sibuk menyelesaikan masalah ekonomi.

    Eddy memperkirakan harga CPO ke depan akan berkisar di rentang US$900-1.000 per metric ton di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.

    Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kusuma Dewi mengatakan pihaknya masih melihat situasi, mengingat kondisinya yang saat masih terus berubah.

    Namun pada dasarnya, lanjut Dewi, Kemendag prihatin dengan eskalasi konflik dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera usai.

    Petani sedang memanen kelapa sawit

    Di sisi lain, Dewi menuturkan Kemendag tetap berupaya mencari alternatif pasar di tengah konflik Iran—Israel melalui perjanjian dagang, seperti Indonesia—Tunisia yang selangkah lagi menunggu penandatangan.

    “Demikian pula halnya dengan Indonesia-Eurasia yang juga telah selesai. Pembukaan pasar itu tentu merupakan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” ujar Dewi kepada Bisnis.

    Ekspor CPO dan Batu Bara

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rata-rata harga komoditas nonenergi, terutama nonminyak dan gas (nonmigas), justru mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang semakin menekan sisi permintaan.

    Dia melihat efek tarif Trump berdampak pada penurunan harga batu bara dan sawit di pasar internasional sejak kuartal III/2024 sampai sekarang.

    “Konflik Timur Tengah ini memang mengubah tingkat harga, tetapi lebih di harga minyak dan gas. Harga minyak memang kembali naik setelah turun, kemudian naik. Gas mulai naik, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Sementara itu, lanjut dia, batu bara dan CPO masih relatif tetap rendah meski sudah mulai terlihat mengalami peningkatan harga. Namun, dia melihat peningakatannya tidak terlalu besar dalam beberapa waktu terakhir sejak konflik.

    Dengan kata lain, Faisal menyebut tingkat elastisitas kenaikan harga komoditas nonenergi atau nonminyak masih relatif rendah meski ada kecenderungan meningkat.

    “Kalau lihat kondisi seperti ini terhadap neraca perdagangan kita, justru harga komoditas ekspor andalan kita seperti sawit dan batu bara harganya masih relatif rendah, karena ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang menekan dari sisi permintaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika harga CPO dan batu bara rendah, artinya prospek nilai ekspor juga tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, volume perdagangan dua komoditas ini juga diperkirakan melemah lantaran faktor pelemahan permintaan di global.

    Di sisi lain, Faisal menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah justru mengerek impor minyak, mengingat Indonesia merupakan net importir minyak. Alhasil, Faisal mewanti-wanti ekspor tidak meningkat signifikan, sedangkan keran impor meningkat.

    “Artinya potensi terhadap rasa perdagangan memang makin lama surplusnya makin tipis menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, pasca perang dagang terutama dan juga ditambah lagi dengan konflik yang mendorong kenaikan harga minyak,” tuturnya.

    Sementara itu, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memproyeksi komoditas batu bara dan CPO akan mengalami defisit di tengah konflik Iran—Israel yang kian memanas.

    “Keduanya [batu bara dan CPO] merupakan ekspor terbesar kita. Pasti trade deficit akan makin lebar dan current accountmakin mengaga,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Terlebih, Wijayanto menyebut Indonesia sangat bergantung pada ekspor batu bara dan CPO. Bahkan, kata dia, ekspor batu bara dan CPO mewakili sekitar 20–25% total ekspor Indonesia.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan agar pemerintah perlu bersiap mencari pasar baru, mendiversifikasi usaha, melakukan efisiensi operasional, dan menghindari keputusan-keputusan yang berisiko, termasuk melakukan utang berlebih.

    Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah harus mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan impor energi.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi yang berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.

    “Lalu, mendorong percepatan industrialisasi dengan memperbaiki iklim investasi agar kita tidak terjebak sebagai eksportir komoditas yang rentan terhadap siklus komoditas global,” ujarnya.

    Pasalnya, menurut dia, ketegangan di Timur Tengah akan mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energi dan pangan. Adapun dalam hal energi, transisi ke energi hijau akan semakin cepat.

    Meski demikian, Wijayanto menilai lonjakan harga kedua komoditas ini hanya dampak sesaat.

    “Jika perang terus berkecamuk, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, akhirnya demand terhadap komoditas juga ikut melambat walaupun taraf perlambatan demand masing-masing komoditas berbeda, tergantung elastisitas permintaan,” terangnya.

    Orang berjalan di tengah tumpukan batu bara

    Dalam catatan Bisnis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor komoditas unggulan, yakni CPO dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    Tercatat, total volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Dari sisi harga, CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 berada di level US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025. Sedangkan untuk share pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas ini turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

  • Cadangan Nikel 5,3 Miliar Ton, Formula E Yakin Indonesia Jadi Pemain Kunci Ekosistem EV

    Cadangan Nikel 5,3 Miliar Ton, Formula E Yakin Indonesia Jadi Pemain Kunci Ekosistem EV

    Sebagai bentuk penguatan peran strategis ini, pemerintah Indonesia pun telah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel dan menjalankan program hilirisasi.

    Langkah ini akhirnya mendorong penciptaan nilai manfaat yang signifikan dari ore nikel menjadi produk bahan baku minerla yakni feronikel dan Nickel Pig Iron (NPI), yang menjadi fondasi penting dalam produksi baterai EV.

    Sejumlah perusahaan tambang nasional seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk—anggota Grup MIND ID—berperan aktif dalam agenda hilirisasi tersebut.

    Sebagai Holding Industri Pertambangan nasional, MIND ID memiliki peran sentral dalam mendukung hilirisasi industri mineral mulai dari baukit, tembaga, nikel, emas, timah hingga batu bara guna memperkuat industri strategis ekosistem baterai EV di Indonesia.

    Dengan mengintegrasikan hulu hingga hilir, seluruh Anggota Grup termasuk Aneka Tambang dan Vale Indonesia, didorong untuk terus memperkuat kapasitas dan diversifikasi produk hilir untuk mendukung pembentukan industri baterai EV di Indonesia.

    Lebih lanjut, Dodds menyoroti tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap pentingnya penggunaan kendaraan listrik.

    Dirinya optimistis tren ini akan terus menguat, dan sejalan dengan ambisi pemerintah Indonesia yang menargetkan pengurangan emisi nasional sebesar 30% pada tahun 2030.

    “Kita telah berada di tengah revolusi energi yang nyata. EV bukan lagi teknologi masa depan—ia adalah realitas hari ini. Tren ini bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga momentum global yang menyatukan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih hijau, cepat, dan berkelanjutan,” pungkas Dodds. (Pram/fajar)

  • RI Punya ‘Harta Karun’ Pembuat Nuklir di Kalimantan

    RI Punya ‘Harta Karun’ Pembuat Nuklir di Kalimantan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kalimantan Barat dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai salah satu wilayah dengan potensi energi yang beragam. Salah satu sumber energi yang tersimpan di Kalimantan adalah nuklir.

    Berdasarkan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, Kalimantan Barat digadang-gadang memiliki berbagai sumber energi. Di antaranya adalah tenaga air, biomassa, biogas, batu bara, hingga uranium dan thorium yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

    Asal tahu saja, potensi nuklir di wilayah tersebut diketahui berasal dari kandungan uranium dan thorium yang terdapat di Kabupaten Melawi. Apabila mengacu pada data Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kementerian ESDM, terdapat cadangan uranium dan thorium di daerah ini sebanyak 24.112 ton.

    “Potensi uranium di Kabupaten Melawi menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat sebesar ± 24.112 ton. Namun, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari Pemerintah yang didukung studi kelayakan pembangunan PLTN,” tulis dokumen RUPTL PLN 2025-2034, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Seperti diketahui, dokumen tersebut menjelaskan, pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perlu memenuhi sejumlah persyaratan penting. Syarat yang dimaksud antara lain menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar nuklir, sistem pengelolaan limbah radioaktif yang aman, serta sistem pengendalian dan pengawasan ketat sesuai standar yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) dan regulasi domestik.

    Lebih jauh, guna mendukung perencanaan pembangunan PLTN, sejumlah survei tapak di berbagai wilayah telah dilakukan oleh pemerintah melalui BATAN/BRIN. Kajian ini dilakukan untuk mempertimbangkan aspek geoteknik, seismik, serta risiko bencana alam lainnya.

    Sementara itu, dari total 28 wilayah yang telah disurvei, seluruhnya dinyatakan memiliki potensi sebagai lokasi PLTN dengan total kapasitas pengembangan yang diperkirakan dapat mencapai hingga 70 Giga Watt (GW).

    Jika berkaca pada wilayah potensial tersebut serta mengacu kepada kebutuhan sistem kelistrikan nasional, maka potensi PLTN pada tahap awal direncanakan akan dibangun di Sistem Sumatera dan Kalimantan.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Harga BBM RI Berpotensi Naik

    Konflik Iran-Israel Memanas, Harga BBM RI Berpotensi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengkhawatirkan konflik Iran-Israel berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, konflik Iran-Israel berpotensi mengerek harga minyak dunia. Alhasil, konflik ini akan berdampak pada inflasi dunia.

    “Kenaikan harga minyak akan diikuti kemudian dengan kenaikan harga bensin di berbagai negara yang menggunakan bensin termasuk juga, tentunya adalah Indonesia yang merupakan net importir minyak,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).

    Bahkan, Faisal menyebut, kenaikan harga minyak dunia akan berdampak terhadap peningkatan nilai impor Indonesia. Begitu pula dengan inflasi yang akan meningkat.

    Pasalnya, Faisal menjelaskan, harga minyak sangat mudah terpengaruh oleh dinamika geopolitik. Imbasnya, kondisi ini mengancam stabilitas pasokan minyak global. Apalagi, sambung dia, konflik Iran—Israel juga semakin meluas dan melibatkan Amerika Serikat (AS).

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan serangan jauh lebih besar jika Iran tak mau melakukan perdamaian. Adapun, tiga fasilitas nuklir utama Iran telah dihancurkan oleh pasukan militer AS, yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan.

    Faisal menuturkan bahwa serangan saling membalas antara Iran dengan Israel sudah mengerek harga minyak dari US$60-an per barel menjadi US$75-an per barel. Jika AS semakin ikut terlibat di dalam konflik Iran—Israel, sambung dia, harga minyak dunia bisa tembus di atas US$100 per barel.

    “Ini [harga minyak] bisa mengerek lebih jauh lagi jika Amerika ikut campur dan kemudian eskalasi bisa mendorong sampai di atas US$80 per barel. Dan jika berterusan, ini tidak menutup kemungkinan bisa sampai US$100 per barel,” ujarnya.

    Kendati demikian, Faisal menuturkan bahwa kenaikan harga minyak umumnya juga diikuti oleh kenaikan harga komoditas energi substitusinya, seperti komoditas batu bara dan gas alam.

    “Karena kita net eksportir gas alam dan net eksportir batu bara, maka kenaikan harganya tentu akan mendorong ekspor kita secara nilai,” imbuhnya.

    Di samping itu, Faisal menambahkan konflik Iran—Israel juga berpotensi meningkatkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat di dalam negeri, terutama kelas menengah ke bawah.

    “Dalam kondisi seperti ini sangat mungkin ini akan semakin meningkatkan nilai impor karena tadinya perang dagang sendiri sudah mendorong masuknya atau semakin besarnya inflow barang-barang dari China ke Indonesia,” tuturnya.

    Faisal menuturkan, barang-barang China yang sebelumnya menyasar pasar Amerika, tetapi tak bisa masuk atau mengalami hambatan karena tarif tinggi, maka barang asal China tersebut akan mulai mencari alternatif negara lain.

    “Yang kita bisa dalam kontrol kita adalah ekonomi kita sendiri, kebijakan domestik kita sendiri,” imbuhnya.

    Untuk itu, menurutnya, kebijakan domestik harus dijaga. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat ekonomi domestik untuk menghindari impor barang-barang yang tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan, termasuk barang ilegal. “… supaya tidak semakin menekan neraca perdagangan kita,” pungkasnya.

  • Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dokumen perjanjian pasar bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) akan diteken oleh dua negara saat Konferensi Tingkat Tinggi EAEU pada Desember 2025.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, Airlangga melanjutkan, telah merampungkan perundingan perjanjian pasar bebas, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Perjanjian (FTA) dengan (Uni Ekonomi) Eurasia sudah selesai, conclusion, sudah selesai materi (perundingan disepakati oleh dua belah pihak.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di lobi hotel tempat Presiden Prabowo menginap di St. Petersburg, Rusia, dikutip Antara, Sabtu, 21 Juni.

    Airlangga kembali menekankan seluruh materi yang dirundingkan telah disepakati, sehingga tahapan selanjutnya ialah penandatanganan dokumen perjanjian pasar bebas, yang nantinya membuka hambatan pasar antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.

    “Kemarin sudah dilaporkan, sudah disampaikan oleh Presiden Putin dan Presiden Bapak Prabowo mengenai EAEU,” kata Airlangga.

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sesi pernyataan pers bersama di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, Kamis (19/6), mengumumkan rampungnya perundingan perjanjian pasar bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada 18 Juni sampai dengan 20 Juni untuk kunjungan resmi dan memenuhi undangan Presiden Putin untuk hadir sebagai pembicara utama di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia memulai negosiasi perjanjian pasar bebas sejak bulan Desember 2022. Dalam rentang waktu hingga Juni 2025, ada lima putaran perundingan, dan sejumlah pertemuan intersesi. Uni Ekonomi Eurasia terdiri atas Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Tim perunding dari Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

    Perjanjian pasar bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian pasar bebas itu dipercaya dapat memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Nilai perdagangan antara Indonesia dan EAEU pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia juga menunjukkan tren positif, yaitu mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

  • MIND ID Garap 4 Proyek Strategis Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

    MIND ID Garap 4 Proyek Strategis Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID mengungkap sejumlah upaya untuk menjadikan Indonesia hub ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehcile/EV) global. 

    Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memasok kebutuhan industri ekosistem EV guna menjawab permintaan pasar yang terus meningkat.

    Menurut dia, EV merupakan ruang pasar baru yang penuh potensi. Apalagi saat ini banyak negara tengah berlomba-lomba untuk menembus pasar kendaraan listrik. 

    “Namun, Indonesia memiliki kekuatan yang sangat fundamental, kekayaan sumber daya alam dan kemampuan hilirisasi yang solid. Kami yakin Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam rantai pasok ekosistem EV global,” kata Dany dalam keterangan resminya, Sabtu (21/6/2025). 

    Dalam hal ini, MIND ID bersama seluruh perusahaan anggotanya akan memaksimalkan kapasitas dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak agar potensi pasar ini dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri.

    Dany menerangkan, sejumlah proyek-proyek strategis yang menghasilkan bahan baku mineral penting untuk industri turunan EV.

    Proyek pertama, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Mempawah, Kalimantan Barat telah beroperasi dan mampu memproduksi 1 juta ton alumina per tahun sebagai baku utama untuk produksi aluminium, yang menjadi material dasar rangka dan bodi kendaraan listrik.

    Kedua yaitu Smelter Pemurnian Nikel yang sedang dikembangkan di Pomalaa, Morowali, Sorowako, dan Halmahera Timur untuk memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni bahan baku utama baterai EV.

    Ketiga, proyek smelter Tembaga di Gresik yang memiliki kapasitas produksi 600.000 ton katoda tembaga per tahun, yang menjadi komponen penting dalam sistem kelistrikan di dalam EV.

    Keempat yakni pilot proyek Coal-to-Graphite di Sumatra Selatan yang mampu mengonversi batu bara menjadi grafit sintetis dan anode sheet yang merupakan komponen utama baterai EV. 

    “Proyek ini merupakan solusi inovatif bagi Indonesia yang belum memiliki tambang grafit alam yang ekonomis,” tuturnya. 

    Dany juga menegaskan bahwa perseroan memahami pentingnya keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi dalam menopang transformasi industri EV di masa depan. 

    Melalui payung riset Indonesia Mining & Minerals Research Institute (IMMRI), MIND ID berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi mineral yang relevan dengan kebutuhan industri.

    “Kunci untuk memenangkan perlombaan ini adalah semangat untuk terus melakukan riset dan pengembangan. Kami tidak akan berhenti pada proyek yang sudah berjalan — inovasi harus terus hidup, agar posisi Indonesia semakin kuat dalam rantai pasok global,” terangnya.