Produk: Batu Bara

  • Video: Swasembada Pangan Terganjal, Bupati Batu Bara Desak Sinergi

    Video: Swasembada Pangan Terganjal, Bupati Batu Bara Desak Sinergi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Batu Bara Sumatera Utara Baharuddin Siagian menegaskan komitmen daerahnya untuk mendukung program nasional ketahanan pangan. Saat ini, Kabupaten Batu Bara memiliki belasan ribu hektare lahan pertanian tanaman padi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, upaya untuk mendukung swasembada pangan terganjal oleh persoalan mendasar yakni buruknya sistem irigasi.

    Menurutnya, persoalan irigasi tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah kabupaten. Sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga perbaikannya membutuhkan sinergi lintas level pemerintahan. Baharuddin juga menjelaskan bahwa sektor pertanian belum berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, PAD lebih banyak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun Ia optimistis, jika produktivitas petani meningkat, maka penerimaan daerah dari sektor pajak pun ikut naik.

    Saksikan dialog Serliana Shania Alatas bersama Bupati Batu Bara, Sumatera utara Baharuddin Siagian di Program Nation HubCNBC Indonesia.

  • Briket Batu Bara Disebut Jadi Alternatif Hilirisasi Energi

    Briket Batu Bara Disebut Jadi Alternatif Hilirisasi Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi melalui hilirisasi batu bara. Salah satu produk dari upaya hilirisasi ini adalah briket batu bara.

    Sebagai produsen briket batu bara di Indonesia, PTBA mengoperasikan dua pabrik briket, yaitu Pabrik Briket Tanjung Enim yang beroperasi sejak 1993 dan Pabrik Briket di Natar, Lampung. Melalui kedua pabrik ini, PTBA menyediakan solusi energi alternatif yang efisien dan ekonomis bagi masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, usaha kuliner, hingga sektor peternakan.

    Briket batu bara merupakan bahan bakar padat yang dihasilkan melalui serangkaian proses khusus di pabrik, termasuk karbonisasi, untuk meningkatkan kualitas kalori batu bara. Produk unggulan PTBA, yakni Briket Super, melalui proses karbonisasi mampu menaikkan nilai kalori dari sekitar 4.800-5.000 menjadi 5.300-5.800 kcal/kg (GAR).

    “Briket super dikenal dengan pembakarannya yang mudah, tidak menghasilkan asap, dan tidak memengaruhi cita rasa masakan. Inilah yang menjadikannya semakin diminati oleh pelaku usaha makanan dan jasa boga,” ujar Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto dikutip Rabu (2/7/2025).

    Briket batu bara menawarkan keunggulan dibandingkan bahan bakar konvensional. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi, yang tercermin dari sifatnya yang lebih hemat dan irit dalam penggunaan energi.

    Selain itu, briket menghasilkan panas bara tinggi dengan nyala bersih, bebas jelaga, sehingga menjaga kebersihan perabotan dan dapur.

    Keunggulan lainnya adalah pembakaran yang tanpa asap dan bau sehingga tidak ada perubahan pada rasa atau aroma masakan. Bahkan aman untuk penggunaan rumah tangga, terutama Briket Super Karbonisasi.

    Briket juga menjamin keamanan karena tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan atau ternak, serta bebas dari risiko ledakan. Terakhir, abu sisa pembakarannya dapat dimanfaatkan kembali sebagai abu gosok, alat penyulut briket, campuran pupuk, atau sebagai bahan pencampur dalam bangunan.

    Briket batu bara menunjukkan keserbagunaan dan dapat dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor. Dalam konteks memasak, briket ini menjadi pilihan ideal bagi rumah tangga, restoran, pabrik kerupuk, pabrik tahu/tempe, dan berbagai usaha kuliner lainnya.

    Selain itu, briket juga berperan dalam pemanasan, baik sebagai penghangat ruangan, untuk mendukung operasional peternakan ayam, maupun dalam proses penyulingan atsiri.

    Kemampuannya dalam pengeringan juga efektif digunakan untuk mengeringkan komoditas, seperti padi, teh, tembakau, karet, kopi, dan kopra. Tak hanya itu, briket juga dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk produksi batubata, genteng, dan gamping.

    Briket juga memiliki manfaat lain, seperti menjadi bahan bakar untuk steam boiler.

    Turino menjelaskan pabrik Briket Tanjung Enim dan Natar juga memproduksi dan menjual tungku briket, termasuk tungku portabel untuk mempermudah konsumen dalam memanfaatkan briket sebagai bahan bakar.

    “Dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, PTBA terus meningkatkan produksi briket sesuai dengan pertumbuhan permintaan,” kata dia.

    Menurut dia potensi pengembangan briket masih besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, maupun sektor pertanian dan peternakan.

    “Saat ini, PTBA juga terus mengembangkan sayapnya dengan merangkul UMKM dan koperasi di sekitar Muara Enim, Lahat, hingga Lampung sebagai pangsa pasar briket, memperluas jangkauan manfaat produk hilirisasi ini,” pungkas Turino.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri ESDM-Komisi XII sepakat persetujuan RKAB diberikan per tahun

    Menteri ESDM-Komisi XII sepakat persetujuan RKAB diberikan per tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Komisi XII menyepakati pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan akan dilakukan per tahun.

    “Mulai hari ini, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kami buat RKAB per tahun,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, perusahaan pertambangan dapat mengajukan RKAB untuk berproduksi selama tiga tahun.

    Kebijakan tersebut mulanya bertujuan untuk memberi kepastian usaha bagi perusahaan tambang, serta menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi substansi dalam proses evaluasi.

    Akan tetapi, Bahlil menilai pemberian persetujuan RKAB dalam jangka waktu tiga tahun menyebabkan kegiatan produksi pertambangan menjadi sulit disesuaikan dengan permintaan dunia.

    “Akibat RKAB jor-joran yang kita lakukan bersama, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harganya jatuh,” kata Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil menyetujui usulan Komisi XII, yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), untuk mengubah pemberian persetujuan RKAB dari rentang 3 tahun menjadi per tahun.

    Menyusul persetujuan tersebut, Bahlil berencana memangkas RKAB dari berbagai perusahaan pertambangan yang sudah mengajukan untuk berproduksi selama tiga tahun.

    “Mohon maaf, dengan RKAB per tahun, ini kami akan memotong RKAB. Jadi, kalau besok ada pengusaha yang datang mengeluh ke DPR, kenapa RKAB-nya dipotong, jangan sampai (melempar) salah ke ESDM lagi,” tuturnya.

    Usulan tersebut mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang menilai adanya produksi pertambangan Indonesia yang berlebih, hingga menyebabkan jatuhnya harga komoditas tambang.

    Bambang mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk mengubah pemberian persetujuan RKAB dari tiga tahun menjadi per tahun.

    Usulan tersebut pun disetujui dalam rapat kerja antara Menteri ESDM dengan Komisi XII DPR.

    “Komisi XII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk mengevaluasi persetujuan RKAB perusahaan pertambangan yang semula diberikan untuk jangka waktu 3 tahun menjadi 1 tahun dalam rangka menjaga kestabilan supply dan demand,” kata Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP siapkan respons hambatan restitusi pajak

    DJP siapkan respons hambatan restitusi pajak

    Untuk konteks batu bara, karena volatilitas harga kami sudah usulkan beberapa alternatif pengukuran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyiapkan respons hambatan restitusi atau pengembalian pajak yang menjadi kendala penerimaan pajak pada semester I-2025.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencoba mengawasi permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak, termasuk restitusi pendahuluan.

    “Untuk (restitusi) pendahuluan yang begitu masif, kami coba scrutiny (awasi) apakah COGS (Cost of Goods Sold) benar-benar bisa disahkan sebagai COGS pajak masukan, input atau tidak,” kata Bimo usai rapat Badan Anggaran DPR, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Di samping itu, DJP juga meningkatkan quality control, review, dan audit sampling agar pengawasan bisa dikelola dengan lebih bijak dan sesuai dengan Undang-Undang (UU).

    Semua itu pun dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemudahan bagi bisnis.

    Terkait restitusi batu bara, Bimo mengaku berencana mengeluarkan kebijakan khusus.

    “Untuk konteks batu bara, karena volatilitas harga kami sudah usulkan beberapa alternatif pengukuran. Nanti kalau sudah jadi, kami akan beri tahu ke teman-teman,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hingga semester I-2025 tercatat mencapai Rp831,27 triliun secara neto atau 38 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi tersebut masih menunjukkan tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.

    Pada Januari 2025, misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.

    “Neto-nya memang jauh lebih dalam kontraksinya Januari 41,9 persen karena restitusi cukup besar. Sampai Februari masih terasa,” ujar Sri Mulyani.

    Menurut dia, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak Maret 2025.

    Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun. Pihaknya pun optimistis pada semester II-2025 penerimaan negara dapat distabilkan.

    Seiring dengan itu, outlook penerimaan pajak hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai 94,9 persen dari target APBN, atau tumbuh 7,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Proyeksi ini ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.

    Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukit Asam Perkuat Ketahanan Energi Lewat Hilirisasi Briket Batu Bara

    Bukit Asam Perkuat Ketahanan Energi Lewat Hilirisasi Briket Batu Bara

    Jakarta

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus berupaya dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi melalui hilirisasi batu bara. Salah satu produk unggulan dari upaya hilirisasi ini adalah briket batubara.

    Sebagai produsen briket batu bara berkualitas di Indonesia, PTBA mengoperasikan dua pabrik briket, yaitu Pabrik Briket Tanjung Enim yang telah beroperasi sejak tahun 1993, dan juga Pabrik Briket di Natar, Lampung.

    “Briket super ini dikenal dengan pembakarannya yang mudah, tidak menghasilkan asap, dan tidak memengaruhi cita rasa masakan. Inilah yang menjadikannya semakin diminati oleh pelaku usaha makanan dan jasa boga,” ujar Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Melalui kedua pabrik ini, PTBA menyediakan solusi energi alternatif yang efisien dan ekonomis bagi masyarakat luas, mulai dari rumah tangga, UMKM, usaha kuliner, hingga sektor peternakan. Briket batubara merupakan bahan bakar padat yang dihasilkan melalui serangkaian proses khusus di pabrik, termasuk karbonisasi, untuk meningkatkan kualitas kalori batu bara.

    Produk unggulan PTBA, Briket Super, melalui proses karbonisasi ini mampu menaikkan nilai kalori dari sekitar 4.800-5.000 menjadi 5.300-5.800 kcal/kg (GAR). Briket batubara menawarkan serangkaian keunggulan signifikan dibandingkan bahan bakar konvensional, menjadikannya pilihan energi yang menarik.

    Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi, yang tercermin dari sifatnya yang lebih hemat dan irit dalam penggunaan energi. Selain itu, briket ini menghasilkan panas bara yang tinggi dengan nyala yang bersih, bebas jelaga, sehingga menjaga kebersihan perabotan dan dapur.

    Keunggulan penting lainnya adalah pembakarannya yang tanpa asap dan bau, memastikan tidak ada perubahan pada rasa atau aroma masakan, bahkan membuatnya aman untuk penggunaan rumah tangga, terutama Briket Super Karbonisasi. Briket ini juga menjamin keamanan karena tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan peliharaan atau ternak, serta bebas dari risiko ledakan.

    Terakhir, bahkan abu sisa pembakarannya pun dapat dimanfaatkan kembali sebagai abu gosok, alat penyulut briket, campuran pupuk, atau sebagai bahan pencampur dalam bangunan. Briket batubara menunjukkan keserbagunaan dan dapat dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor.

    Dalam konteks memasak, briket ini menjadi pilihan ideal bagi rumah tangga, restoran, pabrik kerupuk, pabrik tahu/tempe, dan berbagai usaha kuliner lainnya. Selain itu, briket juga berperan penting dalam pemanasan, baik sebagai penghangat ruangan, untuk mendukung operasional peternakan ayam, maupun dalam proses penyulingan atsiri.

    Kemampuannya dalam pengeringan juga sangat efektif, digunakan untuk mengeringkan komoditas seperti padi, teh, tembakau, karet, kopi, dan kopra. Tak hanya itu, briket juga dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk produksi batu bata, genteng, dan gamping.

    Terakhir, di luar fungsi-fungsi tersebut, briket juga memiliki manfaat lain yang signifikan, seperti menjadi bahan bakar untuk steam boiler. Pabrik Briket Tanjung Enim dan Natar juga memproduksi dan menjual tungku briket, termasuk tungku portabel untuk mempermudah konsumen dalam memanfaatkan briket sebagai bahan bakar.

    Dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, PTBA terus meningkatkan produksi briket sesuai dengan pertumbuhan permintaan. Potensi pengembangan briket masih sangat besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, maupun sektor pertanian dan peternakan.

    Saat ini, PTBA juga terus mengembangkan sayapnya dengan merangkul UMKM dan koperasi di sekitar Muara Enim, Lahat, hingga Lampung sebagai pangsa pasar briket, memperluas jangkauan manfaat produk hilirisasi ini. PTBA berupaya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas distribusinya, tidak hanya memperluas diversifikasi bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan.

    (akd/akd)

  • Peluang Elon Musk Diusir dari AS Balik ke Afrika, Ini Kata Trump

    Peluang Elon Musk Diusir dari AS Balik ke Afrika, Ini Kata Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertengkaran antara miliarder Elon Musk dan Presiden AS Donald Trump berlangsung sengit. Musk mengkritik habis-habisan Rancangan Undang-undang (RUU) besar yang mencakup pemotongan pajak, belanja pertahanan, dan penguatan perbatasan.

    Musk mengatakan RUU itu akan menghancurkan ekonomi AS dan mencetak banyak pengangguran. Ia juga menuduh pemerintahan Trump mengutamakan industri masa lalu dan tak berpihak pada inovasi masa depan.

    Sebagai informasi, dalam RUU yang didukung Trump, akan ada kenaikan pajak untuk sejumlah proyek energi surya, baterai, panas bumi, angin dan nuklir. RUU juga akan memberikan subsidi baru pada batu bara yang digunakan dalam produksi baja.

    Menanggapi kritik tajam dari Musk, Trump membalas dengan keras melalui akun Truth Social miliknya.

    Trump mengatakan Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) perlu mengusut tuntas praktik bisnis Musk. Trump mengatakan selama ini Musk adalah sosok pengusaha yang paling banyak mendapatkan subsidi di muka Bumi.

    Seperti diketahui, Musk yang tadinya merupakan penasihat khusus Trump sempat ditunjuk untuk mengepalai DOGE. Musk lantas mengundurkan diri dengan alasan ingin lebin fokus mengurus bisnisnya. DOGE dibentuk untuk memangkas anggaran pemerintah federal.

    “Tanpa subsidi, Elon Musk kemungkinan harus menutup bisnis dan kembali ke Afrika Selatan,” kata Trump, dikutip dari akun Truth Social-nya, Rabu (2/7/2025).

    “Tak ada lagi peluncuran roket, satelit, dan produksi mobil listrik. Negara kita akan menghemat sangat besar,” Trump menambahkan.

    Sebagai konteks, Musk lahir di Afrika Selatan. Ibunya juga dibesarkan di Afrika Selatan. Kemudian, Musk bermigrasi ke AS dan menjadi warga negara AS hasil naturalisasi.

    Dikutip dari Axios, ketika ditanya lebih lanjut apakah Trump akan mendeportasi Musk, sang Presiden memberikan jawaban yang tak menutup peluang tersebut.

    “Kita harus lihat dulu,” ujar Trump.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketika Kejaksaan Agung Menyita Uang Hasil Korupsi Rp477 Miliar

    Ketika Kejaksaan Agung Menyita Uang Hasil Korupsi Rp477 Miliar

    JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia mengeksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp477.359.539.000 dari terpidana kasus korupsi Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim (Direktur PT Tansri Madjid Energi). Eksekusi ini merupakan putusan Mahkamah Agung nomor Nomor: 3318K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019. 

    Dalam amar putusannya disebutkan, Kokos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara serta denda sebesar Rp.200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

    Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477 miliar yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rekening Nomor 0700771126 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Uang pengganti tersebut telah disetor ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui sistem informasi PNBP online dengan kode billing 820191113923508.

    1. Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan eksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), Jumat (15/11/19). pic.twitter.com/K6gpcpgwFj

    — Kejaksaan RI (@KejaksaanRI) November 15, 2019

    Putusan ini sudah inkrah berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print: 1303/M.1.14/Fu.1/11/2019 tanggal 08 November 2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) tanggal 11 November 2019. Kokos dieksekusi juga ke Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur. 

    Dalam kasus ini, Kokos selaku Direktur Utama PT TME bersama-sama dengan Direktur Utama PT PLN Batu Bara Khairil Wahyuni telah menyalahgunakan kewenangan atau melawan hukum dengan cara diketahui mengatur dan mengarahkan tender batu bara supaya PT TME yang mengerjakan proyek tersebut.

    Perbuatan tersebut telah menguntungkan/memperkaya PT. TME sebesar Rp477 miliar. Atas perbuatan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

    Serta, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

  • 2025 Ada Efisiensi Anggaran tapi Utang Bertambah

    2025 Ada Efisiensi Anggaran tapi Utang Bertambah

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mencecar pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Hal ini membuat target penarikan utang bertambah.

    Dolfie heran efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, justru defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi Rp 662 triliun (2,78% dari PDB). Padahal sebelumya ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB).

    “Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya nambah,” kata Dolfie dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (1/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Dolfie juga menyoroti Sri Mulyani yang meminta izin kepada para anggota dewan untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85,6 triliun, dari total SAL 2024 sebesar Rp 457,5 triliun.

    “Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah utang, nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan,” imbuhnya.

    Dolfie juga mengungkapkan kegelisahannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp 134,9 triliun, tanpa meminta persetujuan dari DPR.

    “Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju,” ujar Dolfie.

    “Tapi ketika buka blokir landasannya apa? Inpresnya jelas blokir anggaran, tidak disebutkan di inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir, apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan?” ucap Dolfie.

    Merespons hal itu, Sri Mulyani mengatakan kondisi APBN tidak bisa dilihat dengan cara Dolfie. Menurutnya, ini karena kompleksitas kondisi APBN 2025 yang terdampak dari sisi penerimaan negara, maupun kebutuhan besar belanja negara.

    “Ini kan ceritanya panjang ada kondisi PPN yang nggak jadi, deviden nggak ada, jadi itu yang menyebabkan bahwa kita tidak mampu meng-collect Rp 150 triliun sendiri ditambah adanya restitusi dan lain-lain dari penurunan harga komoditas terutama batu bara. Itu semuanya masuk dalam postur penerimaan yang lebih rendah,” beber Sri Mulyani.

    Di sisi lain, ia melanjutkan, ada kebutuhan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan berbagai program-program prioritasnya melalui anggaran belanja negara. Belanja negara sampai akhir tahun diperkirakan akan sebesar Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah sedikit ketimbang target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    “Sebetulnya kalau kita nggak melakukan efisiensi, sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis, harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi pak,” papar Sri Mulyani.

    Oleh sebab itu, pemerintah buka blokir anggaran efisiensi sebagai upaya supaya belanja negara tidak bengkak. Caranya dengan menyesuaikan kebutuhan presiden saat setiap rapat terbatas (ratas) tanpa harus melaporkan ke DPR karena sudah diatur mekanisme fleksibilitasnya dalam UU APBN 2024 Pasal 20 ayat 1 huruf H.

    “Jadi dari sisi kekuatan hukum sama, yang satu Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang belanja tergantung presiden putuskan, oh kita ratas misal koperasi, maka dialokasikan segini, untuk rumah ditambah segini, ditambah MBG dilakukan, itu dilakukan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani.

    “Pasti ada notulennya, kami tidak mungkin buka blokir karena saya pun sebagai menteri keuangan tidak memiliki kewenangan, makanya harus ada notulen dari presiden itu biasanya melalui rapat terbatas,” tegasnya.

    Tonton juga Video CT Setuju soal Efisiensi Anggaran: Asal Kantong Rakyat Tebal

    (kil/kil)

  • Ekspor CPO RI Melejit 61,5% di Mei 2025, Begini Trennya Sejak 2020

    Ekspor CPO RI Melejit 61,5% di Mei 2025, Begini Trennya Sejak 2020

    Jakarta

    Minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) merupakan salah satu dari komoditas unggulan RI. Per bulan Mei 2025, tercatat ekspornya bernilai US$ 1,85 miliar atau naik 61,50% secara month-to-month (mtm).

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, CPO merupakan salah satu dari komoditas unggulan RI dari sektor non-minyak dan gas bumi (migas)

    “Untuk bulan Mei 2025, ekspor CPO bernilai US$ 1,85 miliar, naik 61,50% secara bulanan atau mtm,” kata Pudji dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Pudji mengatakan, komoditas unggulan Indonesia yaitu besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya memberikan share sekitar 29,01% dari total ekspor non-migas Indonesia secara kumulatif selama periode Januari-Mei 2025.

    “Nilai ekspor besi dan baja naik 11,02% secara kumulatif, nilai ekspor batu bara turun 19,10% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 27,89% secara kumulatif,” ujarnya.

    Untuk nilai ekspor CPO dan turunannya, secara kumulatif periode Januari-Mei 2025 adalah sebesar US$ 8,9 miliar. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, nilai ekspornya hanya mencapai US$ 6,96 miliar.

    Selaras dengan itu, BPS mencatat volume ekspor CPO dan turunannya secara kumulatif turut naik 3,58%, naik menjadi 8,30 juta ton dibandingkan Januari-Mei 2024 sebesar 8,01 juta ton. Lalu negara tujuan utama ekspor CPO Januari-Mei 2025 adalah Pakistan, India dan China.

    Lebih lanjut, Pudji memaparkan tren ekspor CPO sejak tahun 2020 silam. Pada tahun 2010, nilai ekspor CPO adalah sebesar US$ 17,36 miliar dengan volume 25,94 juta ton. Kemudian tahun 2021, nilai ekspor CPO sebesar US 26,76 miliar dan volumenya 25,62 juta ton.

    Berikutnya di tahun 2022, nilai ekspor CPO adalah sebesar US$ 27,74 miliar dengan volume 24,99 juta ton. Lalu pada tahun 2023 nilai ekspor CPO sebesar US$ 22,69 miliar dan volumenya sebesar 26,13 juta ton.

    “Dan di tahun 2024 nilai ekspor CPO adalah sebesar US$ 20,05 miliar dan volumenya sebesar 21,64 juta ton,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Rincian Sumber Uang Rp 11,8 T Disita di Kasus Korupsi Minyak Goreng

    (shc/kil)

  • Kadis PUPR Sumut TOP Ditangkap KPK, Ini Respons Bobby Nasution

    Kadis PUPR Sumut TOP Ditangkap KPK, Ini Respons Bobby Nasution

    MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengklaim mengingatkan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar tak melakukan korupsi.

    “Ini OPD (organisasi perangkat daerah) kami yang ketiga jadi tersangka dalam tindakan korupsi. Ini Pak Topan di-OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tentu kami sangat menyayangkan,” kata Bobby dilansir ANTARA, Senin, 30 Juni.

    Bobby mengaku sangat menghargai atas tindakan KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

    Topan Obaja Putra Ginting alias TOP dan empat lainnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi atas proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

    Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Ilyas Sitorus ditahan Kejari Batu Bara, Sumut, atas dugaan korupsi pekerjaan belanja software perpustakaan digital dan media pembelajaran digital tingkat SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar.

    Berikutnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut Zumri Sulthony atas dugaan korupsi penataan Situs Benteng Putri Hijau di Kabupaten Deli Serdang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp817.008.240,00.

    “Kami pemerintah provinsi menghargai keputusan, dan penindakan apa pun dari KPK,” jelas Bobby.

    Gubernur juga menegaskan pihaknya telah berulang kali mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Sumut.

    “Kemarin juga sudah saya sampaikan, jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Semua enggak ada karena tujuannya untuk masyarakat,” tutur Bobby.

    KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan serta preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut terdapat dua tersangka dari proyek yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara.

    “Satu, TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Dua, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK),” kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/6).

    Satu tersangka berinisial HEL dari proyek yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

    Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yang berinisial KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN.

    “RAY ini adalah anak dari KIR,” kata Asep.

    Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek dengan total senilai Rp231,8 miliar.

    Asep menerangkan bahwa pada Dinas PUPR Provinsi Sumut, tersangka TOP selaku Kadis PUPR Sumut memerintahkan tersangka RES untuk menunjuk KIR selaku Dirut PT DGN sebagai rekanan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pada proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan total nilai proyek sebesar Rp157,8 miliar.

    “Di sini sudah terlihat perbuatan bahwa ada kecurangan. Seharusnya ini melalui proses lelang yang benar-benar transparan,” katanya.

    Selain itu, tersangka KIR bersama RES bersama-sama mengatur proses e-catalog agar PT DGN dapat memenangkan proyek pembangunan Jalan Spiongot Batas Labusel.

    “Atas pengaturan proses e-catalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut tersebut, terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening,” katanya.