Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Kalimantan Pasok 70 Persen Energi Nasional, Pengelolaan Harus Bertanggung Jawab

    Kalimantan Pasok 70 Persen Energi Nasional, Pengelolaan Harus Bertanggung Jawab

    Liputan6.com, Samarinda – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa 70 persen sumber energi Indonesia dari batu bara berasal dari Kalimantan. Pengelolaan kekayaan ini diminta dilakukan secara ramah dan penuh tanggung jawab.

    “Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56 persen untuk bauran energi nasional,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati saat Roadshow Edisi Kalimantan oleh APBI/ICMA di Samarinda, Rabu, (9/7/2025).

    Siti menjelaskan, 50 hingga 60 persen pembangkit listrik nasional masih mengandalkan batu bara. Dari jumlah itu, 70 persen dipasok dari Kalimantan sebagai sumber energi utama.

    Ia menyebut target produksi batu bara pada 2024 adalah 710 juta ton, namun realisasinya mencapai 836,1 juta ton. Capaian itu melebihi target hingga 117,76 persen dengan nilai 37.773 miliar dolar AS.

    Untuk 2025, target produksi kembali ditingkatkan menjadi 739,674 juta ton. Hingga Mei, produksi telah mencapai 357,6 juta ton dengan nilai sebesar 12.350 miliar dolar AS.

    Menurutnya, batu bara masih menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Energi ini dinilai memegang peran penting dalam keberlangsungan aktivitas kehidupan.

    “Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya di acara ini tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” katanya.

    Siti juga menyinggung penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara yang cukup besar. Pada 2024, PNBP sektor ini mencapai Rp140,460 triliun atau 123,75 persen dari target yang ditetapkan.

    “Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Siti.

     

  • Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Jakarta, Beritasatu.com – Michael Wattimena atau yang akrab disapa BMW, belakangan mencuri perhatian publik setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pertamina Holding, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

    Posisi ini menjadikan Michael Wattimena sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi nasional melalui anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik kelautan dan energi.

    Sebelum menjabat di PIS, Michael Wattimena telah lebih dulu dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan peran strategis sebagai wakil ketua Komisi V dan VI DPR RI.

    Di luar peran legislatif, BMW juga dipercaya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya di bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara.

    Sosok BMW: Bara dari Timur yang Tak Pernah PadamMichael Wattimena. – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Lahir pada 12 Januari 1969, Michael Wattimena bukan hanya representasi dari Timur Indonesia, tetapi juga simbol tekad dan integritas.

    Berpenampilan necis dan penuh wibawa, ia menjelma sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua Barat dengan kebijakan nasional.

    Dalam dua periode pengabdiannya di DPR RI, BMW membawa suara-suara dari pelosok yang kerap luput dari pusat perhatian. Kini, meski tak lagi duduk di parlemen, perannya justru semakin strategis.

    Sebagai pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyuarakan kepentingan energi untuk rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Ia menjadi wajah dari pulau-pulau yang selama ini hanya menatap kilau ibu kota dari kejauhan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Michael Wattimena (kanan). – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Michael Wattimena membawa perspektif kepulauan dalam setiap perencanaan kebijakan. Ia mengerti betul bahwa keadilan energi bukan hanya soal pembangunan PLTU atau jaringan listrik, melainkan soal keberlangsungan hidup.

    BMW memahami bahwa bagi banyak warga di Timur, energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan harapan.

    Komisaris dengan Misi Energi untuk Semua

    Kini, di luar gedung kementerian, Michael Wattimena menjalankan peran penting sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping.

    Dalam posisi ini, ia tak hanya mengawasi jalannya bisnis logistik kelautan, tetapi juga memastikan distribusi energi berjalan merata ke seluruh penjuru negeri.

    Bagi BMW, energi bukan soal angka atau kilowatt semata. Energi adalah urat nadi pembangunan, dan bila distribusinya terhambat, maka janji keadilan hanya tinggal wacana.

    Dan seperti matahari dari ufuk timur, ia akan terus hadir menyinari, memanaskan, dan memastikan: Indonesia tak hanya Jakarta. Indonesia adalah juga sorong, Fakfak, Tual, Tobelo, dan Timika.

    BMW bukan tipe yang mengejar sorotan. Namun dalam diamnya, ia bekerja dengan semangat yang menyala. 

  • Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Mantan atlet bulu tangkis itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp79,66 miliar per 2024.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Taufik yang mencapai Rp79,66 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp49,85 miliar.

    Perinciannya, dia memiliki tanah dan bangunan seluas 581 m2/498 m2 di Jakarta selatan, hibah dengan akta senilai Rp16,64 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 945 m2/49 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp5,53 miliar.

    Kemudian, tanah dan bangunan seluas 1.299 m2/70 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp7,59 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.000 m2/3.186 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp19,01 miliar.

    Berikutnya, tanah seluas 897 m2 di Bandung Barat, hasil sendiri senilai Rp832 juta. Lalu, tanah seluas 10 m2 di Karawang Barat, hasil sendiri senilai Rp226,72 juta.

    Lebih lanjut, Taufik juga memiliki alat transportasi mesin dengan total senilai Rp3,51 miliar. Perinciannya, mobil Volkswagen Tiguan tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp350 juta. Lalu, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp600 juta.

    Selain itu, Taufik juga memiliki mobil BMW Series 735IL tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp2,54 miliar. Taufik juga memiliki motor Honda Beat tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp12 juta.

    Di samping itu, Taufik juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta, surat berharga Rp14,35 miliar, kas dan setara kas Rp4,79 miliar, dan harta lainnya Rp6,45 miliar. Namun, dia memiliki utang senilai Rp118,16 juta.

    Profil Taufik Hidayat

    Taufik memang dikenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Maklum, dia sukses menorehkan segudang prestasi.

    Adapun, prestasi tertinggi pria kelahiran 10 Agustus 1981 ini adalah medali emas di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Taufik mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan dengan skor 15–8, 15–7 di final untuk memenangkan medali emas.

    Selain itu, Taufik juga berhasil menyabet juara di beragam Seri Super BWF, baik Superseries maupun Superseries Premier hingga turnamen tingkat nasional dan internasional lainnya. Taufik resmi mengakhiri karier sebagai pebulutangkis profesional pada 12 Juni 2013.

    Dia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Terlepas dari karier dan prestasinya di dunia olahraga, Taufik Hidayat merupakan suami dari Ami Gumelar, putri eks Menteri Perhubungan (Menhub) Agum Gumelar.  

    Di dunia politik, Taufik Hidayat saat ini menjabat sebagai Wamenpora mendampingi Menteri Dito Ariotedjo.

    Taufik Hidayat pun tercatat menjadi kader Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Taufik sempat ditunjuk sebagai ketua DPRD Jawa Barat sementara.

    Penunjukkan Taufik itu berlangsung dalam acara pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung pada 2 September 2024.

    Karier politik Taufik Hidayat kiat mengilap usai ditunjuk Prabowo menjadi pengisi Kabinet Merah Putih. Penunjukkan ini menjadikannya salah satu pengisi Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran dari kalangan profesional.

  • Prospek Bisnis Batu Bara Jika Pemerintah Kenakan Bea Keluar

    Prospek Bisnis Batu Bara Jika Pemerintah Kenakan Bea Keluar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Namun, langkah ini mendapat keberatan dari para pelaku usaha batu bara di tengah kondisi permintaan yang lesu.

    Usulan pengenaan bea keluar untuk emas dan batu bara muncul dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI di Panja Penerimaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

    Untuk emas, pada dasarnya memang sudah dikenai bea keluar seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/2024. Hanya saja, yang dikenai bea keluar hanya emas mentah/konsentrat/dore bullion, tidak dengan emas batangan/perhiasan.

    Sementara untuk batu bara, sudah tidak termasuk komoditas yang dikenai bea keluar sejak 2006. Komoditas batu bara hanya dikenai tarif royalti, yang tergolong sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Atas usulan DPR tersebut, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyebut bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendiskusikan wacana pengenaan bea keluar untuk komoditas emas dan batu bara.

    “Kami berterima kasih untuk masukkan itu dari DPR. Tentunya kami akan konsolidasi dengan kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian ESDM,” ujar Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Sementara itu, Kementerian ESDM menilai wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas perlu dikaji secara mendalam.

    Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pengenaan bea keluar, khususnya untuk batu bara, perlu memperhatikan kondisi pasar. Sebab, bila kebijakan ini diterapkan saat permintaan pasar lemah, industri batu bara dalam negeri bisa tertekan.

    “Kalau permintaannya lemah, [lalu] kenakan bea keluar, justru ini akan berdampak. Jadi ini enggak ada yang beli juga. Jadi kita melihat kompetitif dari komoditas yang kita miliki,” jelas Yuliot.

    Namun demikian, Yuliot mengatakan, pihaknya akan duduk bersama dengan Kemenkeu untuk membahas wacana tersebut.

    Dampak ke Bisnis Batu Bara

    Pelaku usaha batu bara merasa keberatan dengan wacana pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas hitam.

    Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai langkah pemerintah itu kian menambah beban pengusaha. Sebab, selama ini pelaku usaha telah dikenai kewajiban membayar royalti batu bara. Di samping itu, saat ini harga batu bara juga tengah lesu. 

    “Rencana pemberlakuan bea masuk ini tentunya akan menambah lagi beban bagi perusahaan batu bara. Selama ini sudah ada royalti juga. Belum lagi pengenaan ini makin tidak tepat dengan kondisi harga batu bara saat ini,” kata Gita kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025) malam.

    Selain itu, Gita menyebut, perusahaan batu bara juga tengah dihadapkan pada beban operasional yang meningkat lantaran harga bahan bakar B40 naik signifikan.

    Dia menuturkan, APBI sejatinya mendukung kebijakan pemerintah yang mampu mendorong keberlangsungan usaha serta upaya peningkatan penerimaan negara.

    Namun, terkait rencana pemerintah akan menerapkan bea keluar atas batu bara, dia mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut lebih dulu.

    “Sehingga baik keberlangsungan usaha, ketahanan energi nasional serta peningkatan penerimaan negara menjadi tolak ukur yang berkesinambungan antara pelaku usaha pertambangan serta industri pendukungnya dan juga pemerintah,” jelas Gita.

    Senada, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mendukung semangat pemerintah untuk menambah nilai tambah sektor tambang nasional, termasuk lewat kebijakan fiskal seperti bea keluar.

    Namun, dalam konteks batu bara, kebijakan ini perlu dikaji ulang secara lebih komprehensif, agar tidak menggerus daya saing dan kelangsungan industri.

    “Perlu kajian dampak ekonomi menyeluruh, termasuk simulasi sensitivitas terhadap harga batu bara global,” katanya.

    Menurut Anggawira, pengenaan bea keluar itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha. Dampak itu seperti menurunkan daya saing ekspor.

    Lalu, bea keluar bisa mengurangi margin pengusaha batu bara, terutama bagi produsen dengan kualitas batu bara rendah (low-CV), yang pasar ekspornya sensitif terhadap harga. Apalagi, negara pesaing seperti Australia, Rusia, atau Afrika Selatan tidak mengenakan bea serupa.

    Selain itu, dampak dari kebijakan itu juga bisa membuat banyak pelaku batu bara, khususnya kelas menengah dan kecil, kesulitan memenuhi kewajiban keuangan baru di tengah volatilitas harga global.

    Di samping itu, kebijakan tersebut juga berpotensi membuat investor menahan ekspansi. Industri hilir, logistik, hingga pelabuhan bisa ikut terdampak.

    Tak hanya itu, kebijakan itu pun berpotensi membuat ekspor menurun dan mengganggu target produksi serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Bila ekspor melemah, maka target lifting dan PNBP dari sektor ini justru bisa turun,” imbuh Anggawira.

    Lebih lanjut, dia pun mengingatkan pemerintah untuk membedakan antara pemain besar dan kecil. Menurutnya, pemerintah jangan menyamakan beban fiskal bagi semua level pelaku usaha. UMKM tambang butuh perlakuan khusus.

    Dia juga menekankan bahwa penggunaan bea keluar harus jelas arahnya.

    “Apakah untuk mendukung hilirisasi, pendanaan transisi energi, atau perlindungan lingkungan? Transparansi penting,” katanya.

    Dia juga menyarankan, jika pengenaan bea keluar diberlakukan, sebaiknya dibuat dengan skema insentif-diskriminatif atau reward and punishment. Anggawira mencontohkan, perusahaan yang menyuplai ke dalam negeri (DMO) dan melakukan hilirisasi bisa mendapatkan pengurangan atau penghapusan bea keluar.

    Anggawira menambahkan bahwa Aspebindo siap berdialog dan memberikan masukan konstruktif demi menciptakan kebijakan yang berkeadilan, berkepastian, dan mendukung daya saing nasional.

    “Prinsipnya, jangan sampai niat menambah penerimaan negara justru mengganggu kelangsungan sektor yang menopang energi nasional dan ekonomi daerah,” ucapnya.

    Permintaan dari China Melemah

    Permintaan batu bara dari China, pasar ekspor utama Indonesia, melemah sepanjang awal tahun ini. Impor batu bara Indonesia oleh China turun secara tahunan (yoy) dalam 3 bulan berturut-turut. Bea Cukai China mencatat impor batu bara dari Indonesia mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Volume impor itu merosot 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Merosotnya permintaan dari China lantaran stok dari negara tersebut masih melimpah. Terlebih, produksi batu bara China cukup tinggi.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menyebut, lesunya permintaan batu bara dari China itu membuat harga batu bara terus turun. Menurutnya, dengan kondisi lesunya harga dan permintaan batu bara, wacana pengenaan bea keluar akan menekan industri batu bara.

    “Dampaknya akan sangat signifikan bagi industri pertambangan batu bara mengingat saat ini komoditas tersebut sedang tertekan harganya. Tentu akan berdampak kepada keuntungan bisnis tersebut,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Ucapan Rizal tentu bukan isapan jempol. Harga batu bara acuan (HBA) sepanjang tahun ini relatif turun. Tercatat HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Juli 2025 ditetapkan sebesar US$107,35 per ton. Angka itu turun dibanding Januari 2025 yang senilai US$124,01 per ton.

    Rizal menuturkan, pemerintah memang sedang menggenjot pendapatan negara di tengah gejolak geopolitik global yang saat ini terjadi. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pengenaan bea kelauar untuk emas dan batu bara itu.

    “Mengingat saat ini juga terjadi kelesuan impor batu bara oleh China yang menjadi penentu harga batu bara global,” imbuhnya.

    Selain itu, dia mengatakan, para pelaku usaha juga ternah menanggung beban pengenaan royalti. Saat ini, kata Rizal, pemerintah juga sudah melakukan perubahan untuk prosentase royalti terhadap komoditas batu bara dan bahkan ada yang mencapai 28% terutama untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) atau kelanjutan perpanjangannya.

    “Apabila harga terus menurun dan pengeluaran tambahan meningkat tentu saja akan dilakukan rasionalisasi stripping ratio sehingga terganggunya konservasi batu bara ke depan,” ucap Rizal.

  • Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI

    Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemegang saham melakukan perombakan untuk Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Subholding PT PLN (Persero).

    Mengutip situs perusahaan, Rabu (09/07/2025), Rakhmad Dewanto kini diangkat sebagai Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, menggantikan Iwan Agung Firstantara. Sebelumnya, Rakhmad menjabat sebagai Direktur Gas dan BBM PLN EPI.

    Sementara Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dijabat oleh Nikson Silalahi. Komisaris lainnya yang baru diangkat yaitu Anggawira dan Taufik Hidayat.

    Anggawira saat ini juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sementara Taufik Hidayat bukan lah sosok yang baru. Selain mantan atlet bulutangkis ternama, Taufik Hidayat kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI sejak 2024, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI sejak 2024.

    Berikut susunan terbaru Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia:

    Dewan Komisaris:

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Nikson Silalahi.

    Komisaris: Anggawira

    Komisaris: Julizar Idris

    Komisaris: Taufik Hidayat

    Komisaris Independen: Ridwan Dhani Wirianata.

    Dewan Direksi:

    Direktur Utama: Rakhmad Dewanto

    Direktur Batu Bara: Ary Bastari

    Direktur Gas dan BBM: Erma Melina Sarahwati

    Direktur Biomassa: Hokkop Situngkir

    Direktur Management Human Capital dan Administrate: Dedeng Hidayat

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Efin Febriantoro R.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini

    Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia– Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menggelar diskusi bertajuk “Penggerak Energi dari Kalimantan untuk Keberlanjutan” di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut membahas beragam tantangan sekaligus peluang dalam industri batu bara.

    Saat ini Kalimantan menjadi tulang punggung industri batu bara nasional dengan kontribusi sebesar 688 juta ton atau 82% dari total produksi Indonesia pada 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa 70% sumber energi dari batu bara di Indonesia dipasok oleh Pulau Kalimantan, sehingga pengelola harus memanfaatkan secara ramah dan bertanggung jawab.

    “Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56% untuk bauran energi nasional,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati, Rabu (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, terdapat sekitar 50%-60% pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung dari batu bara, yang sebesar 70% dihasilkan dari Kalimantan. Menurutnya, pertambangan batu bara memiliki peran dalam menerangi dunia karena kebutuhan listrik terbesar masih mengandalkan produksi batu bara.

    “Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” katanya.

    Rita melanjutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada 2024 sebesar Rp140.460 triliun dan mencapai 123,75% dari target atau setara dengan 52% dari total PNBP Kementerian ESDM.

    “Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Rita.

    Sementara itu, Ketua Umum APBI-ICMA Priyadi, menyebut batu bara bukan hanya komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong ekonomi, dan menciptakan peradaban baru. Kalimantan Timur dinilai sebagai kontributor utama sektor energi nasional sekaligus kekuatan besar dalam keanggotaan APBI.

    Di tengah tekanan global seperti penurunan harga dan ketidakpastian geopolitik, Priyadi mengajak seluruh pihak untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berkomitmen pada keberlanjutan.

    “Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.

    Model Pembangunan Pertambangan Modern

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa transformasi pembangunan ekonomi pascatambang dan transisi menuju energi rendah emisi adalah keniscayaan. Hal ini karena ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tidak bisa berlangsung lama.

    Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III Arief Murdiyatno menyebut seiring dengan adanya komitmen dari APBI-ICMA dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab, maka pihaknya mendukung komitmen tersebut.

    “Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggungjawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon,” ujar dia.

    Dia berharap setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.

    Dia menegaskan saat ini Kaltim sedang menjalankan transformasi menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif. Sehingga ia berharap sektor pertambangan berjalan dalam koridor tata kelola yang baik (good mining governance), menjunjung keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan kepastian hukum.

    Sebagai informasi, diskusi antara pelaku usaha batu bara ini juga membahas beragam persoalan teknis terkait isu logistik yang merupakan aspek fundamental dalam operasional pertambangan. Terdapat berbagai tantangan infrastruktur, mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan hingga padatnya lalu lintas sungai, seperti yang terjadi pada Sungai Mahakam dengan belum adanya sistem pengaturan terpadu.

    Para pelaku industri menegaskan bahwa tanpa logistik yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses produksi hingga ekspor batu bara tidak akan dapat berjalan optimal. Karena itu, digitalisasi serta integrasi sistem logistik yang adaptif dinilai memperkuat daya saing sektor ini di tengah tekanan biaya dan kompetisi global.

    Melalui kegiatan ini, APBI-ICMA berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong praktik tambang yang bertanggung jawab, serta menunjukkan bahwa kemajuan industri batu bara dapat sejalan dengan keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang bangsa.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Melansir situs resmi PLN EPI, para pemegang saham menunjuk Rakhmad Dewanto sebagai direktur utama menggantikan Iwan Agung Firstantara. Adapun, Rakhmad sebelumnya menjabat sebagai direktur gas dan BBM.

    Lalu, posisi direktur gas dan BBM kini ditempati oleh Erma Melina Sarahwati. Selain itu, para pemegang saham juga menunjuk Hokkop Situngkir sebagai direktur biomassa. Hokkop menggantikan posisi Antonius Aris.

    Sementara itu, posisi direktur batu bara masih ditempati oleh Ary Bastari. Lalu, direktur management human capital dan administrasi masih diemban oleh Dedeng Hidayat.

    Kemudian, posisi direktur keuangan dan manajemen risiko masih ditempati oleh Efin Febriantoro.

    Selain jajaran direksi, PLN EPI juga merombak susunan komisaris. Para pemegang saham menunjuk Nikson Silalahi sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Nikson menggantikan Achmad Bakir Pasaman pada posisi tersebut.

    Para pemegang saham juga menunjuk Wamenpora Taufik Hidayat, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, dan Julizar Idris sebagai komisaris, serta Ridwan Dhani Wirianata sebagai komisaris independen.

    Berikut daftar direksi dan komisaris terbaru PLN EPI:

    Direksi PLN EPI

    – Rakhmad Dewanto: Direktur Utama

    – Erma Melina Sarahwati: Direktur Gas dan BBM

    – Hokkop Situngkir: Direktur Biomassa

    – Ary Bastari: Direktur Batu bara

    – Dedeng Hidayat: Direktur Management Human Capital dan Administrasi

    – Efin Febriantoro R: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

    Komisaris PLN EPI

    – Nikson Silalahi: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    – Anggawira: Komisaris

    – Julizar Idris: Komisaris

    – Taufik Hidayat: Komisaris

    – Ridwan Dhani Wirianata: Komisaris Independen

  • Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Pengamat menilai wacana pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui pungutan bea keluar emas dan batu bara berpotensi menekan pelaku industri.

    Wacana pungutan bea keluar itu sebelumnya muncul dari Ketua Komisi XI DPR sekaligus pimpinan Panja Penerimaan Mukhamad Misbakhun yang melaporkan hasil rapat panja, yang salah satunya menyepakati kebijakan teknis kepabeanan dan cukai sebagai implementasi kebijakan umum perpajakan.   

    DPR dan pemerintah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada pengaturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menilai kebijakan itu bakal berdampak signifikan bagi pelaku usaha, khususnya batu bara. Apalagi, harga emas hitam itu kini tengah anjlok.

    “Dampaknya akan sangat signifikan bagi industri pertambangan batu bara mengingat saat ini komoditas tersebut sedang tertekan harganya. Tentu akan berdampak kepada keuntungan bisnis tersebut,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Ucapan Rizal tentu bukan isapan jempol. Harga batu bara acuan (HBA) sepanjang tahun ini relatif turun. Tercatat HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Juli 2025 ditetapkan sebesar US$107,35 per ton. Angka itu turun dibanding Januari 2025 yang senilai US$124,01 per ton.

    Rizal menuturkan, pemerintah memang sedang menggenjot pendapatan negara di tengah gejolak geopolitik global yang saat ini terjadi. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pengenaan bea kelauar untuk emas dan batu bara itu.

    “Mengingat saat ini juga terjadi kelesuan impor batu bara oleh China yang menjadi penentu harga batu bara global,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, lesunya permintaan batu bara dari China itu membuat harga terus turun. Selain itu, dia mengatakan, para pelaku usaha juga ternah menanggung beban pengenaan royalti.

    Saat ini, kata Rizal, pemerintah juga sudah melakukan perubahan untuk prosentase royalti terhadap komoditas batu bara dan bahkan ada yang mencapai 28% terutama untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) atau kelanjutan perpanjangannya.

    “Apabila harga terus menurun dan pengeluaran tambahan meningkat tentu saja akan dilakukan rasionalisasi stripping ratio sehingga terganggunya konservasi batu bara ke depan,” ucap Rizal.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM pun buka suara terkait wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas tersebut. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi detil dari wacana tersebut. Pihaknya pun belum berbicara dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal melakukan pembahasan dengan Kemenkeu.

    “Kami akan duduk bersama Kemenkeu,” kata Yuliot di Le Meridien Hotel Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan, penetapan bea keluar untuk emas dan batu bara harus dilihat secara adil. Menurutnya, kebijakan itu pun harus mengacu pada harga di pasar internasional.

    Dengan kata lain, jika harga internasional sedang anjlok, sementara pungutan bea keluar diberlakukan, maka pelaku usaha bisa tertekan.

    “Kalau permintaanya lemah, [lalu] kenakan kenakan bea keluar, justru ini akan berdampak. Jadi ini gak ada yang beli juga. Jadi kita melihat kompetitif dari komoditas yang kita miliki,” jelas Yuliot.

  • Tanda Kiamat Sudah Dekat Makin Jelas Terlihat di Awan

    Tanda Kiamat Sudah Dekat Makin Jelas Terlihat di Awan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keseimbangan iklim di Bumi makin kacau balau. Salah satu tanda Bumi makin dekat dengan “kiamat” perubahan iklim akibat pemanasan global tampak dari perubahan di awan.

    Penelitian dari tim riset yang dipimpin oleh Steven Sherwood dari UNSW Sydney menunjukkan bahwa iklim Bumi makin “tidak seimbang.”

    Sherwood, dalam tulisan di The Conversation, menjelaskan bahwa perhitungan surplus-defisit panas adalah salah satu alternatif untuk memantau perubahan iklim selain perkembangan suhu rata-rata.

    Cara perhitungan “keseimbangan energi” adalah lewat perhitungan berapa banyak “panas” yang memasuki dan keluar dari atmosfer. Riset Sherwood dan tim menemukan bahwa selisih antara panas yang masuk dan keluar dari Bumi dalam 20 tahun terakhir, makin lebar. 

    Pada pertengahan 2000-an, ketimpangan energi rata-rata adalah 0,6 Watt per meter persegi. Dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan tersebut naik hingga 1,3 W/meter persegi. Artinya, akumulasi “panas” di permukaan Bumi sudah naik dua kali lipat.

    Makhluk hidup di Bumi bergantung kepada energi yang keluar masuk Bumi ini. Hanya sebgian dari energi yang terpancar lewat panas Matahari dipantulkan lagi keluar. Sebagian energi “disimpan” oleh Bumi lewat “perangkap” gas rumah kaca.

    Aktivitas ekonomi manusia lewat pembakaran karbon di dalam batu bara, minyak, dan gas membuat gas rumah kaca makin tebal. Akibatnya, panas yang terperangkap di Bumi makin lama makin banyak.

    Sebagian kecil dari panas yang menumpuk ini membuat daratan makin hangat dan es mencair. Mayoritas dari energi panas tersebut, nyaris 90 persen, tersimpan di laut yang punya kapasitas penyimpanan jauh lebih besar.

    Penelitian oleh tim riset yang dipimpin oleh Christian Jakob dari Monash University menunjukkan bahwa salah satu faktor paling besar yang membuat “ketimpangan energi” di Bumi berlipat ganda adalah awan.

    Hampir dua pertiga permukaan Bumi selalu diselimuti awan. Adanya awan membuat suhu di permukaan Bumi lebih “adem” karena bisa memantulkan cahaya Matahari sebelum menyentuh permukaan Bumi.

    Namun, Bumi yang makin panas membuat bentuk dan ketebalan awan berubah. Perubahan bentuk awan ini kemudian membuat Bumi makin hangat dan seterusnya dalam siklus yang tak pernah habis.

    Perubahan suhu yang drastis dalam beberapa tahun terakhir bisa dijelaskan dari perubahan bentuk awan di langit. Jakob menjelaskan, jenis awan yang berbeda memiliki kemampuan memantulkan panas yang berbeda.

    Awan yang putih dan terang bisa memantulkan lebih banyak cahaya Matahari, apalagi jika mereka ada di langit di dekat garis Khatulistiwa. Di sisi lain, awan yang warnanya lebih gelap dan tersebar tipis hanya sedikit memantulkan cahaya.

    Studi Jakob menunjukkan bahwa area yang Bumi yang tertutup oleh awan putih terang makin sedikit, sedangkan area yang diselimuti awan yang “putus-putus” makin besar.

    Dampaknya, cahaya Matahari yang menembus awan hingga mencapai permukaan Bumi makin banyak. Perubahan ini, lanjutnya, disebabkan oleh perubahan pola tiupan angin di penjuru Bumi.

    Awan pemantul cahaya yang ada di dekat ekuator (disebut sebagai zona intertropical convergence) dan area di antara lintang 30 derajat dan 40 derajat makin sedikit. Di sisi lain, zona awan patah-patah yang biasanya ada di wilayah subtropis, makin meluas.

    Kesimpulannya, pemanasan global berdampak kepada pola tiupan angin yang kemudian mengubah pola pembentukan awan, yang kemudian menyebabkan Bumi makin panas. Rantai ini disebut sebagai “positive feedback” dalam sistem iklim. Pemanasan berujung kepada pemanasan yang lebih drastis.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Sebut Partai Baru Elon Musk Konyol, Beberkan Fakta Tak Terduga

    Trump Sebut Partai Baru Elon Musk Konyol, Beberkan Fakta Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump menanggapi partai baru yang dibentuk Elon Musk. Trump blak-blakan menyebut langkah itu konyol dan Musk sudah benar-benar berada di luar jalur.

    “Saya sedih melihat Elon Musk keluar jalur dan menjadi kekacauan dalam 5 pekan terakhir,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social, dikutip dari CNBC International, Senin (7/7/2025).

    Menurut Trump, satu hal yang pasti terjadi dengan pembentukan partai ketiga buatan Musk adalah kerusakan dan kekacauan.

    Sebelumnya, dalam unggahan di X, Musk mengatakan telah menyiapkan ‘Partai Amerika’ yang akan bersaing melawan Republik dan Demokrat. Ia telah memberikan teaser soal partai baru tersebut dalam beberapa pekan.

    Langkah Musk membentuk partai baru merupakan respons atas disahkannya RUU terkait pajak dan anggaran pemerintah. Menurut Musk, RUU tersebut akan membuat ekonomi AS bangkrut.

    “Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk memberikan kebebasan pada rakyat,” kata Musk dalam unggahan pada Sabtu (5/7) pekan lalu.

    Ketegangan antara Musk dan Trump sudah berlangsung beberapa saat, pasca Musk hengkang dari Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOFE) untuk fokus mengurus kerajaan bisnisnya.

    Gesekan antara dua sosok yang sempat berhubungan erat dalam kampanye pemenangan Trump di Pilpres 2024 tersebut makin ganas setelah Trump mendukung RUU yang dinilai mendukung industri batu bara dan menghambat industri mobil listrik.

    “Menurut saya, pembentukan partai ketiga adalah ide konyol. Kita sudah memiliki kesuksesan besar dengan Partai Republik. Demokrat sudah kehilangan jalan. Namun, selama ini sistem dua partai sudah pas. Menciptakan partai ketiga akan menimbulkan kebingungan,” Trump menuturkan.

    Salah satu aturan baru dalam RUU yang diteken pada 4 Juli 2024 tersebut adalah mengakhiri kredit pajak untuk pembeli mobil listrik.

    Laporan CNBC International juga memuat omongan Trump yang mengungkap fakta soal kredit pajak tersebut. Menurut Trump, ia telah mewanti-wanti Musk bahwa dirinya akan memangkas kredit pajak untuk mobil listrik jika terpilih sebagai Presiden AS dalam Pilpres 2024 lalu.

    “Ketika Musk memberikan dukungan penuh kepada saya, saya sudah bertanya apakah dia tahu saya akan memangkas kredit pajak mobil listrik, seperti yang saya ucapkan pada setiap kampanye. Musk mengatakan dia tak ada masalah,” kata Trump.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]