Bangkit dari Krisis, Keberhasilan Transformasi KAI Jadi Inspirasi Lintas Sektor
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau
KAI
telah membuktikan bahwa
transformasi
yang dilakukannya berhasil membawa kemajuan signifikan bagi perseroan dan menjadi inspirasi bagi berbagai institusi strategis nasional.
Capaian KAI dalam lima tahun terakhir menjadi bukti konkret keberhasilan transformasi yang dijalankan perseroan.
Setelah sempat merugi Rp 1,7 triliun akibat pandemi Covid-19 pada 2020, KAI berhasil melakukan pemulihan secara bertahap. Pada 2021, kerugian perseroan berkurang menjadi Rp 435 miliar. Dua tahun berikutnya, KAI sukses membukukan laba bersih sebesar Rp 2,2 triliun.
Selain membaik dari sisi keuangan, aset KAI juga tumbuh signifikan, dari Rp 52,2 triliun pada 2020 menjadi Rp 97,1 triliun pada 2024. Angka ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengembangkan nilai perusahaan.
Dalam aspek keselamatan, KAI mencatat penurunan jumlah kecelakaan secara konsisten. Pada 2024, angka kecelakaan kereta api tercatat sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.
Capaian tersebut diraih berkat implementasi budaya keselamatan yang terus diperkuat, baik melalui pelatihan, sistem audit, maupun digitalisasi pengawasan.
Peningkatan kepuasan pelanggan juga menjadi indikator keberhasilan transformasi layanan. Indeks kepuasan pelanggan KAI pada 2024 mencapai skor 4,50, menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api.
Dari sisi keberlanjutan, KAI mencatat pencapaian penting dengan skor
environmental, social, and governance
(ESG) sebesar 41 dari S&P Global pada 2024. Hal ini membuktikan bahwa komitmen perseroan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola telah diakui.
Menurut Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, seluruh capaian tersebut tidak lepas dari
triple transformation
yang dijalankan KAI, mencakup transformasi bisnis, digital, serta organisasi dan budaya.
“Ketiganya berjalan beriringan dengan berlandaskan nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (AKHLAK) sebagai budaya kerja, serta strategi komunikasi yang inklusif untuk menyatukan seluruh elemen perusahaan dalam satu semangat perubahan,” ucapnya dalam siaran pers, Kamis (17/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Didiek saat menjadi pembicara dalam sesi Inspirational Talk pada Rapat Kerja Tengah Tahun Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2025 yang digelar di Gedung City Plaza Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Dengan tema “Transformational Leadership”, Didiek membagikan pengalaman nyata dalam memimpin transformasi KAI di tengah ketidakpastian, sekaligus memberikan inspirasi kepada sekitar 170 peserta, pimpinan, dan manajemen
SKK Migas
yang hadir.
Ia menekankan bahwa transformasi bukan hanya soal teknologi dan struktur, tetapi menyangkut pembentukan karakter adaptif, budaya kerja kolaboratif, serta keteladanan dari para pemimpin.
”
Kepemimpinan
dapat dikatakan efektif ketika mampu menjadi mercusuar saat krisis serta mendorong organisasi bergerak cepat, tepat, dan berdampak,” ucap Didiek.
Menurutnya, transformasi membutuhkan keberanian mengambil keputusan strategis yang tidak selalu populer. Pemimpin harus hadir memberi arah, energi, dan harapan berbasis data serta nilai.
Transformasi
di SKK Migas yang kini mengusung struktur organisasi berbasis
value chain
menjadi relevan dalam diskusi tersebut, mengingat tantangan dan urgensi perubahan serupa juga dihadapi berbagai institusi strategis nasional.
Dalam forum tersebut, Didiek juga mengulas strategi krisis yang diterapkan saat pandemi, antara lain melindungi keselamatan pelanggan dan karyawan, menjaga likuiditas, menjalankan efisiensi dan penghematan anggaran, serta mengoptimalkan pendapatan logistik, seperti angkutan batu bara dan pemanfaatan aset nonproduksi.
“Keberhasilan KAI bukan semata soal pertumbuhan finansial, melainkan bukti bahwa perusahaan negara hadir memberi dampak nyata, membangun kepercayaan publik, mewujudkan visi untuk menggerakkan transportasi berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.
Menutup pemaparannya, Didiek menegaskan bahwa transformasi adalah keniscayaan dan hanya dapat dicapai melalui
kepemimpinan
dengan karakter kuat.
Sebagai informasi, forum Inspirational Talk ini dihadiri oleh Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, Pengawas Internal Irjen Pol Ibnu Suhaendra, serta para deputi dari bidang eksplorasi, eksploitasi, keuangan, dan dukungan bisnis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: Batu Bara
-
/data/photo/2025/07/17/687880d606a12.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bangkit dari Krisis, Keberhasilan Transformasi KAI Jadi Inspirasi Lintas Sektor
-

Melongok Transformasi Digital dan Kiat Keberlanjutan BNI
Jakarta –
Dalam era digital yang terus berkembang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI telah melakukan transformasi digital yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada nasabah. Transformasi ini sejalan dengan implementasi program Environment, Social, dan Governance (ESG) yang komprehensif untuk memastikan kegiatan bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, akselerasi digital BNI ditandai dengan peluncuran aplikasi wondr by BNI pada 5 Juli 2024. Kemudian perseroan berencana mengalihkan seluruh layanan digital dari BNI Mobile Banking ke wondr by BNI secara bertahap mulai 17 Juli. Aplikasi wondr by BNI ditujukan untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan finansial secara lebih terencana.
Aplikasi wondr by BNI merupakan platform mobile banking generasi terbaru dengan kapabilitas yang lebih baik dan teknologi terbaru dengan standar global. Platform ini memuat layanan transfer, tarik tunai tanpa kartu, pembayaran tagihan, kartu kredit hingga investasi. Untuk fitur transaksi misalnya, wondr by BNI mampu mendukung kebutuhan keuangan secara real-time untuk nasabah.
Fitur transaksi memuat layanan transfer domestik dan luar negeri, pembayaran tagihan, dan pengaturan jadwal transfer yang semuanya dapat dilakukan hanya dalam langkah sederhana, memudahkan nasabah dalam pengelolaan transaksi harian.
Digitalisasi Topang Kinerja BNI
Mengutip laporan BNI, pengguna wondr by BNI hingga kuartal I-2025 menyentuh 6,8 juta dengan transaksi 218 juta senilai Rp 212 triliun. BNI mencatat peningkatan jumlah transaksi di seluruh kanal mobile banking sebesar 57,5% yoy dengan nilai transaksi yang tumbuh 31,1% sepanjang kuartal I 2025. Capaian ini diperoleh berkat transformasi digital perseroan melalui wondr by BNI yang inovatif dan relevan.
Selain meningkatkan layanan digital perorangan, BNI juga menyediakan digital banking untuk nasabah non-perorangan, baik instansi maupun perusahaan, melalui BNIdirect. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 9 Oktober 2024, BNIdirect telah mencatatkan pertumbuhan transaksi sebesar 33,2% yoy atau sebesar Rp 2.374 triliun. Angka tersebut naik signifikan sebesar 16,4% yoy menjadi 337 juta transaksi.
Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, sebelumnya sempat mengatakan transformasi digital BNI berhasil mendorong perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan Current Account Saving Account (CASA). “Keberhasilan digitalisasi dengan hadirnya aplikasi wondr by BNI dan BNIdirect telah berkontribusi terhadap peningkatan CASA,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).
Jika ditinjau dari laporan keuangan BNI, hingga Mei 2025 perseroan mencatatkan BNI juga mencatat rasio pinjaman terhadap DPK atau Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 94,5% hingga Mei. Sementara untuk Return on Equity (ROE), tercatat di level 12,8% dengan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 2%.
Selain itu, hingga Mei 2025 BNI juga mencatat DPK sebesar Rp 799 triliun dengan rasio giro dan tabungan terhadap DPK (CASA) pada level 71,7%, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 20,8%. Penyaluran kredit BNI juga tercatat sebesar Rp 755,44 triliun hingga Mei 2025.
Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, yakni sebesar Rp 708,89 triliun. Pada periode tersebut, total aset perseroan juga tercatat tumbuh menjadi Rp 1.091,5 triliun dari Rp 1.039,5 triliun di periode yang sama periode sebelumnya.
BNI juga membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 15,73 triliun dengan komposisi pendapatan bunga Rp 26,97 triliun dan beban bunga Rp 11,23 triliun. Sementara, laba tahun berjalan BNI tercatat sebesar Rp 8,5 triliun hingga Mei 2025. Torehan ini sejalan dengan komitmen ESG BNI yang loyal terhadap pembiayaan di sektor hijau.
Portofolio ESG BNI
Hingga Mei 2025, BNI tercatat telah menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp 13,37 triliun atau sekitar 18,19% dari total portofolio kredit BNI. Angka ini terus tumbuh, yakni sebesar 2,9% sepanjang tahun 2025. Pembiayaan hijau ini sejalan dengan komitmen BNI mendorong ketercapaian Net Zero Emission 2060 dan taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara pada kuartal I-2025, BNI mencatat total sustainable portfolio atau pembiayaan kepada sektor bisnis yang memenuhi Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sesuai aturan OJK sebesar Rp 182,4 triliun atau 24,3% dari total portofolio kredit BNI.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 110,2 triliun disalurkan untuk program pembiayaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Rp 72,2 triliun berupa green loan.
BNI juga terus mengembangkan pembiayaan melalui skema Sustainability Linked Loan (SLL), dengan total penyaluran mencapai Rp 6 triliun ke berbagai sektor, seperti peternakan dan pengolahan hasil pangan, manufaktur besi, semen, produk batu bara, serta industri barang dari plastik.
Di 2025 ini, BNi juga memperkuat komitmen ESG melalui Program BUMI atau BNI UMKM Ramah Lingkungan, dengan memberikan insentif dan dukungan mulai dari pelatihan, business matching, hingga sertifikasi. Melalui program ini, BNI tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 13,9 miliar kepada 40 UMKM sepanjang kuartal I 2025.
“BNI aktif memperkuat peran sebagai katalis dalam pengembangan pembiayaan hijau nasional. Ini kami wujudkan melalui penguatan berbagai instrumen pendanaan, seperti penerbitan green bonds, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses pembiayaan,” ujar Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, dalam keterangan tertulisnya Jumat (4/7/2025).
Tonton juga video “Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif” di sini:
(ara/ara)
-

Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 17 Juli 2025 – 00:05 WIBElshinta.com – Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi ekspor yang lebih spesifik untuk memaksimalkan keuntungan dari blok ekonomi tersebut.
Mengutip laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI di Jakarta, Rabu, data neraca perdagangan menunjukkan Indonesia mencatat surplus dengan beberapa anggota seperti India, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, tetapi defisit dengan China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.
Laporan tersebut menekankan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Indonesia perlu mendorong pembahasan penurunan hambatan tarif dan non-tarif di BRICS. Langkah ini penting agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan adil.
“Selain itu, penting untuk mendorong penyamaan persepsi dan kepentingan di BRICS untuk lebih mengutamakan peningkatan volume perdagangan daripada neraca perdagangan,” tulis laporan tersebut.
Analisis LPEM FEB UI menggarisbawahi perlunya strategi ekspor berbeda untuk setiap negara BRICS.
Dengan China misalnya, saat ini ekspor Indonesia didominasi komoditas tambang dan bahan mentah, sementara impor dari China adalah produk manufaktur bernilai tinggi.
Strategi Indonesia harus mencakup diversifikasi produk ekspor ke China dan mendorong investasi China di sektor bernilai tambah tinggi di Indonesia untuk mencegah ketergantungan Indonesia terhadap barang modal dari China.
Perdagangan India dan Indonesia didominasi komoditas dan produk primer. Indonesia perlu mencari cara untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur ke pasar India yang besar.
Perdagangan migas dan komoditas dengan UAE masih dominan, dan studi tersebut menyakini bahwa kondisi ini dapat menjadi penghubung perluasan akses pasar ekspor Indonesia ke seluruh Timur Tengah.
Dalam laporannya, LPEM FEB UI mengidentifikasi produk manufaktur otomotif Indonesia sudah mulai memasuki pasar Afrika Selatan, meskipun ekspor minyak sawit masih mendominasi.
Dengan Rusia, Indonesia mengekspor kopi dan karet, tetapi juga mengimpor komoditas dalam jumlah besar seperti batu bara dan gandum.
Ekspor Indonesia ke Brasil masih didominasi produk bernilai rendah, sementara impor didominasi produk pangan dengan permintaan yang tinggi, seperti gula dan kapas.
Selain perdagangan barang, perdagangan jasa Indonesia dengan hampir seluruh negara anggota BRICS menunjukkan defisit yang persisten sepanjang 2011-2023.
Menurut studi tersebut, kondisi ini menandakan lemahnya daya saing sektor jasa Indonesia, termasuk teknologi, logistik, transportasi, dan pendidikan.
Untuk mengatasi ini, studi tersebut merekomendasikan bahwa Indonesia perlu memetakan dan memperkuat kapasitas jasa domestik.
Upaya itu termasuk mengidentifikasi peluang pengiriman tenaga kerja terampil, mendorong kerja sama universitas dalam riset dan pengembangan, serta meningkatkan kemampuan layanan digital.
Sumber : Antara
-

Trump Incar Tembaga Indonesia, ESDM Buka Suara
Jakarta –
Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan dagang yang menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 19%. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, pemerintah memberikan akses bagi AS untuk melakukan ekspor-impor produk mineral dari Indonesia.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Minerba dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyatakan pemerintah Indonesia telah lama membuka akses perdagangan komoditas tersebut dan akses ini sebenarnya terbuka untuk semua pihak, bukan hanya AS.
“Kalau free access selama ini kan kita memang open saja, kan, untuk mineral loh ya. Kita open siapa yang mau beli dari kita silahkan saja,” ujar Winarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Trump sebelumnya menegaskan kesepakatan dagang Indonesia dan AS memberikan akses penuh atas semua hal di Indonesia. Termasuk berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, tanpa harus dikenakan tarif.
Trump menilai, kesepakatan ini merupakan bagian paling penting dari negosiasi tarif antara RI-AS. “Kami telah membuat kesepakatan dengan Indonesia.
Saya berbicara dengan presidennya yang luar biasa, sangat populer, kuat, cerdas. Dan kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya,” kata Trump seperti dikutip dari Youtube resmi Gedung Putih, Rabu (16/7/2025).
“Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga. Tapi kami punya akses penuh ke semua itu. Kami tidak akan membayar tarif apapun. Jadi mereka memberikan kami akses ke Indonesia yang tidak pernah kami miliki sebelumnya. Mungkin itu merupakan bagian terpenting dalam kesepakatan,” sambung Trump.
(hns/hns)
-

BKPM sebut banyak investor minati hilirisasi batu bara RI
ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menerima banyak minat investasi di sektor hilirisasi batu bara, dengan usulan teknologi alternatif dalam pengolahan komoditas tersebut
“Jadi memang cukup banyak minat yang masuk yang sudah kami coba absorb aspirasinya. Jadi memang ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini,” kata Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ada juga beberapa turunan dari hilirisasi batu bara ini yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain.
Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terkait minat investasi tersebut, dan diharapkan melalui investasi yang masuk bakal memperkaya peta jalan hilirisasi batu bara.
Dalam peta jalan hilirisasi batu bara 2023–2040, sasaran hilirisasi komoditas tersebut yakni untuk 100 persen mensubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu menjadi Dimethyl Ether (DME), serta memenuhi kebutuhan kokas/semi kokas dalam negeri.
Adapun target produk hilirisasi batu bara yaitu DME, methanol dan kokas/semi kokas.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) periode pertama bulan Juli 2025 sebesar 107,35 dolar AS (Rp1,74 juta) per ton, naik sebesar 8,74 dolar AS (Rp141,7 ribu) atau 8,86 persen per ton jika dibandingkan dengan HBA periode kedua Juni 2025 sebesar 98,61 dolar AS (Rp1,59 juta) per ton.
Penetapan HBA ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara.
Pihaknya mencatat potensi investasi komoditas tersebut mencapai 31,82 miliar dolar AS atau Rp518 triliun (kurs Rp16.294), serapan tenaga kerja 23.160 orang, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 2,26 miliar dolar AS atau Rp36 triliun, serta peningkatan ekspor 11,3 miliar atau Rp184 triliun.
Lebih lanjut, ia mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan untuk dapat menarik investasi di bidang hilirisasi hingga Rp521,4 triliun, dengan 15 komoditas prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Trump incar tembaga RI, BKPM upayakan produk dijual dari hilirisasi
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama lembaga terkait mengupayakan agar produk tembaga yang dijual ke Amerika Serikat (AS) merupakan hasil peningkatan nilai tambah atau hilirisasi yang dilakukan di tanah air.
Hal tersebut disampaikan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan di Jakarta, Rabu, merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki tembaga dengan kualitas tinggi ketika mengumumkan penurunan tarif balasan atau resiprokal dari semula 32 persen menjadi 19 persen.
“Secara bersama-sama itu kita menyusun kebijakan yang pro hilirisasi. Jadi, tidak ekspor dalam keadaan mentah,” kata Rizwan.
Menurut dia, saat ini ekspor konsentrat tembaga sudah dilarang oleh pemerintah, sehingga pihaknya mendorong untuk melakukan proses hilirisasi di dalam negeri.
“Kalau kami mendukung untuk fasilitas proses produksinya di dalam negeri,” katanya lagi.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS dan Kepala USTR di Washington DC pada 9 Juli 2025, disepakati penundaan pemberlakuan tarif untuk memberi waktu tiga pekan bagi penyelesaian perundingan lanjutan.
Selain soal tarif, negosiasi juga mencakup hambatan nontarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis seperti nikel dan tembaga.
AS disebut tertarik memperkuat kemitraan strategis di sektor tersebut.
“Indonesia memiliki beberapa produk yang bagus dan mereka memiliki beberapa komoditas mineral berharga, salah satunya tembaga berkualitas tinggi,” kata Trump.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Harga batu bara acuan periode kedua Juli turun jadi 97,65 dolar AS/ton
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) pada periode kedua Juli turun menjadi 97,65 dolar AS per ton.
Dikutip dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 244.K/MB.01/MEM.B.2025 yang diakses dari Jakarta, Selasa, harga komoditas batu bara turun 9,7 dolar AS per ton, dari 107,35 dolar AS pada periode pertama Juli, menjadi 97,65 dolar AS.
Dengan demikian, harga batu bara kembali turun, setelah sempat naik pada periode pertama Juli sebesar 8,74 dolar AS (Rp141,7 ribu) atau 8,86 persen per ton.
Dalam Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terdapat empat jenis HBA berdasarkan nilai kalori batu bara.
Nilai HBA, HBA I, HBA II dan HBA III untuk Periode Kedua Juli 2025 yang berlaku untuk tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut.
1. HBA (6.322 GAR): 97,65 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 107,35 dolar AS);
2. HBA I (5.300 GAR): 75,94 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 71,50 dolar AS);
3. HBA II (4.100 GAR): 48,35 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 49,78 dolar AS);
4. HBA III (3.400 GAR): 36,00 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 35,87 dolar AS).Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Bank Pelat Merah dengan Kinerja Hijau
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), mencatat pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Tak ayal, BNI tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia.
Untuk diketahui, BNI merupakan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang loyal memberikan fasilitas pembiayaan kepada korporasi besar. BNI memiliki delapan sektor utama yakni minyak, gas, pertambangan, permesinan, konstruksi, telekomunikasi, digital, kimia, ritel, pertanian, hingga makanan-minuman.
Dikutip dari laporan keuangan BNI, perseroan tercatat telah menyalurkan kredit Rp 755,44 triliun hingga Mei 2025. Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode yang sama 2024, sebesar Rp 708,89 triliun. Pada periode tersebut, total aset perseroan juga tercatat tumbuh menjadi Rp 1.091,5 triliun dari Rp 1.039,5 triliun di periode yang sama periode sebelumnya.
BNI juga membukukan pendapatan bunga bersih Rp 15,73 triliun dengan komposisi pendapatan bunga Rp 26,97 triliun dan beban bunga Rp 11,23 triliun. Sementara, laba tahun berjalan BNI Rp 8,5 triliun hingga Mei 2025. BNI juga mencatat rasio pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) atau Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 94,5% hingga Mei.
Sementara untuk Return on Equity (ROE), tercatat di level 12,8% dengan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 2%. Hingga Mei 2025, BNI mencatat DPK sebesar Rp 799 triliun dengan rasio giro dan tabungan terhadap DPK (Current Account Saving Account/CASA) pada level 71,7%, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 20,8%.
BNI di Balik Permodalan Perusahaan Terbuka
Selain mencatat pertumbuhan kinerja keuangan, BNI juga loyal memberi fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan terbuka. Berdasarkan data yang dihimpun detikcom, beberapa di antaranya adalah emiten milik pebisnis kakap, seperti Prajogo Pangestu, Hashim Djojohadikusumo, hingga keluarga Bakrie.
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)
Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), BNI tercatat sempat memberikan fasilitas untuk emiten batu bara milik Prajogo Pangestu, yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Fasilitas itu diberikan untuk anak usaha CUAN, yakni PT Equator Sumber Energi dan PT Daya Bumindo Karunia sebesar Rp 2,42 triliun pada 23 Desember 2024.
Pinjaman berdasarkan tersebut akan jatuh tempo dalam 120 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan. Seluruh Pinjaman yang diperoleh Entitas Anak Perseroan ini akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan Entitas Anak Perseroan secara umum.
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)
BNI menjalin kerja sama dengan anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), yakni PT Integrasi Jaringan Ekosistem (WEAVE). Dalam kerja sama ini, BNI memberikan fasilitas kredit investasi dengan nilai pinjaman Rp 978 miliar.
Kredit investasi ini akan dialokasikan untuk membangun jaringan internet rakyat dengan kecepatan tinggi hingga 100 Mbps kepada 40 juta rumah tangga, mencakup wilayah urban, sub-urban, dan rural di Pulau Jawa. Fasilitas pinjaman ini tidak hanya sejalan dengan visi digital nasional, melainkan juga mengukuhkan peran BNI dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
“BNI senantiasa mendukung inisiatif yang memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, 30 Januari 2025.
Bakrie Grup
Bakrie Grup juga menjadi salah satu penerima fasilitas kredit dari BNI melalui anak usaha PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), yakni PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP). Fasilitas kredit ini disepakati melalui penandatangan nota kesepahaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani plasma dan program kemitraan strategis sektor perkebunan kelapa sawit.
BNI melihat potensi pembiayaan mencapai Rp 1 triliun untuk mendukung lebih dari 13.400 petani dengan total luasan plasma kemitraan mencapai 19.406 hektare. Program ini tersebar di berbagai wilayah operasional entitas Grup Bakrie, meliputi Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat.
Tonton juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif
(ara/ara)
-

Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.
Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.
“Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.
“Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.
Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.
Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.
“Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).
“Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.
Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.
Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.
“Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.
“Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.
“Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
-

Kuliah Umum di Jepang, Menperin Beberkan Strategi Industrialisasi Nasional
Jakarta –
Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang. Adapun tema yang diusung yaitu ‘Strategi Baru Industrialisasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Energi’.
Kegiatan yang digelar Senin (14/7) ini dalam rangka kunjungan kerja di Negeri Sakura seusai menghadiri World Expo Osaka 2025.
“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Asta Cita, sebuah visi pembangunan nasional yang mencakup delapan misi besar. Enam di antaranya kini telah dioperasionalkan melalui sebuah kerangka strategis yang disebut sebagai Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN),” kata Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).
Dalam forum akademik yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, peneliti, serta kalangan industri Jepang, Agus menjelaskan Indonesia kini tengah mengembangkan pendekatan baru dalam industrialisasi yang berpijak pada konteks global yang berubah cepat, sekaligus menjawab tantangan dalam negeri yang kian kompleks.
Agus menegaskan SBIN ini bukanlah sekadar lanjutan dari pendekatan masa lalu, melainkan pembaruan dari gagasan-gagasan terbaik dalam ekonomi pembangunan yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia serta tertanam dalam realitas global yang multipolar, terdigitalisasi, dan bergerak menuju dekarbonisasi.
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Kemenperin menjalankan empat program utama yang saling terkait dan saling menguatkan dalam kerangka SBIN. Program pertama adalah hilirisasi sumber daya alam.
“Hilirisasi bukan lagi jargon politik semata, melainkan bentuk nyata dari pergeseran struktural dalam model ekonomi,” ungkap Agus.
Menperin mencontohkan, hingga tahun 2019, Indonesia masih mengekspor nikel, bauksit, dan minyak sawit dalam bentuk mentah. Produk-produk ini menciptakan nilai tambah yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, dan menghasilkan keuntungan yang tidak stabil.
Namun sejak saat itu, pemerintah mulai mewajibkan pengolahan sumber daya tersebut di dalam negeri melalui kebijakan hilirisasi.
“Transformasi ini terlihat jelas di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Dahulu merupakan daerah yang relatif terisolasi, kini Morowali menjelma menjadi pusat industri yang kompetitif secara global, menjadi rumah bagi klaster perusahaan multinasional di sektor pemurnian nikel dan komponen baterai,” tutur Agus.
Di kawasan itu, puluhan ribu tenaga kerja Indonesia kini terlibat dalam produksi baja nirkarat dan nikel sulfat berkualitas tinggi untuk baterai. Model serupa juga tengah diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, dan minyak sawit.
“Bahkan saat ini, Indonesia sedang memasuki rantai nilai baru untuk komoditas strategis seperti kobalt, litium, dan tanah jarang, yakni unsur-unsur penting dalam mendukung transisi energi hijau global,” imbuh Agus.
Program kedua, pentingnya penguasaan teknologi industri. Agus menjelaskan, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah memacu transformasi industri dari sistem produksi tradisional menuju sistem yang lebih cerdas, terhubung, dan terintegrasi secara digital.
“Di sektor tekstil, misalnya, kini telah diimplementasikan penenunan berbasis sensor dan sistem pewarnaan tanpa limbah. Selanjutnya, di sektor makanan dan minuman, teknologi blockchain diterapkan untuk ketertelusuran produk dari hulu ke hilir,” ujar Agus.
“Sementara, pada sektor komponen otomotif, integrasi teknologi mendorong perakitan robotik dan sistem logistik just-in-time,” sambungnya.
Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. Ribuan industri kecil dan menengah (IKM) juga telah diperkenalkan pada teknologi serupa melalui pusat-pusat keunggulan dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah, termasuk kerja sama erat dengan lembaga pelatihan dan industri di Jepang. Agus menyampaikan program ketiga adalah industrialisasi hijau, yang menyatakan bahwa era pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi telah usai.
Sebab, pasar, pemodal, dan regulator kini menuntut industri untuk memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Karena itu, strategi industrialisasi Indonesia kini mengadopsi prinsip ecological modernization.
Contohnya, di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, pemerintah telah mewajibkan sistem penggunaan kembali air limbah, efisiensi energi, dan penerapan simbiosis industri. Di Jawa Barat, limbah dari pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi biogas dan digunakan sebagai bahan bakar industri. Di Sumatera, pabrik semen memanfaatkan abu terbang (fly ash) dari pembangkit listrik sebagai bahan baku alternatif.
“Semua upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular. Indonesia tidak hanya ingin memenuhi standar ESG (environmental, social, and governance), tetapi juga ingin menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri, serta menarik lebih banyak investasi hijau,” ujar Agus.
Untuk program keempat, Agus menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dari keberhasilan industrialisasi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, insinyur, wirausahawan, dan inovator, semua strategi tidak akan berjalan optimal.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik, revitalisasi pusat kejuruan, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital. Jepang, menurut Agus, telah memainkan peran sangat penting dalam proses tersebut.
Melalui kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri Jepang, Indonesia kini memiliki kurikulum bersama di bidang robotika, permesinan presisi, otomatisasi pabrik, dan material berkelanjutan.
“Lulusan dari program ini tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan secara global serta pengalaman langsung di dunia industri,” terang Agus.
Agus berharap kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan dan industri akan semakin kuat di masa depan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun masa depan industri yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang pangan, energi, dan kesehatan.
Kedaulatan Pangan hingga Energi
Dalam kuliah umum tersebut, Agus juga menekankan bahwa strategi industrialisasi Indonesia saat ini dibangun di atas prinsip kedaulatan. Namun kedaulatan yang dimaksud bukanlah bersifat isolatif, melainkan sebagai bentuk kapasitas dan kemampuan nyata dalam mengelola sumber daya dan sistem produksi secara mandiri.
Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, kedaulatan berarti Indonesia tidak cukup hanya menanam padi, tetapi juga harus mampu mengolah, menyimpan, mendistribusikan, serta menjamin akses nutrisi yang merata ke seluruh pelosok nusantara. Sementara itu, dalam bidang energi, kedaulatan tidak sekadar berarti menambang batu bara atau gas alam, tetapi mencakup pengembangan kilang domestik, produksi biofuel, pemanfaatan teknologi energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur penyimpanan, transmisi, dan inovasi energi berkelanjutan.
Agus juga menyinggung pentingnya kedaulatan di sektor kesehatan, terutama sebagai pelajaran dari pandemi COVID-19. Menurut Agus, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor vaksin atau alat kesehatan.
Negara harus mampu memproduksi bahan baku farmasi aktif, membangun ekosistem biofarma yang kuat, serta melatih para ilmuwan dan tenaga kesehatan lokal yang mumpuni, agar dapat melindungi populasi nasional dari ancaman pandemi di masa depan. Dalam forum tersebut, Agus menegaskan strategi industrialisasi Indonesia hari ini dibangun dengan kesadaran historis dan pemahaman konseptual yang kuat.
Agus merujuk pada pemikiran ekonomi terkemuka Indonesia, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang telah lama menegaskan bahwa industrialisasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah proyek politik dan peradaban. Mengambil inspirasi dari pemikiran Strukturalis Amerika Latin, Sumitro memperingatkan bahwa negara-negara yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah akan terjebak dalam siklus ketergantungan, kerentanan, dan keterbelakangan.
Pandangan ini selaras dengan Hipotesis Prebisch-Singer, yang menunjukkan bagaimana harga komoditas primer cenderung menurun relatif terhadap produk manufaktur.
“Oleh karena itu, Prof Sumitro mendorong pembangunan pabrik baja, industri pupuk, pengolahan hasil pertanian, hingga penguatan rekayasa nasional sebagai jalan keluar dari struktur ekonomi kolonial yang stagnan,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus juga mengaitkan strategi industri saat ini dengan model Dual Sector milik Arthur Lewis, yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bergantung pada transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern yang lebih produktif. Dalam kerangka ini, industrialisasi tidak cukup dipahami sebagai akumulasi investasi semata, melainkan sebagai perubahan struktural dalam sistem tenaga kerja, kelembagaan, dan penciptaan nilai tambah.
Pandangan Lewis ini kemudian dikembangkan oleh Albert Hirschman yang menekankan pentingnya backward dan forward linkages dalam membangun jaringan ekonomi domestik yang saling terhubung, sehingga sektor industri tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang saling memperkuat. Agus juga menyinggung pendekatan take-off dalam model pertumbuhan ekonomi WW Rostow, dan menyatakan bahwa Indonesia kini berada pada fase ‘lepas landas’ dalam banyak sektor industrinya.
“Kita tidak lagi sekadar berusaha untuk melakukan industrialisasi. Kita sedang mencoba untuk merestrukturisasi industrialisasi kita, agar tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat atau melayani pasar luar negeri, tetapi juga mengangkat wilayah pedesaan, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun kapabilitas negara secara menyeluruh,” pungkasnya.
Tonton juga video “Keinginan Prabowo Agar Makin Banyak Mahasiswa RI Belajar di Eropa” di sini:
(prf/ega)