Produk: Batu Bara

  • Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.

    Maroef juga menanggapi soal permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menghapus hambatan ekspor mineral kritis. Dia menegaskan tidak ada pembahasan khusus dengan Presiden terkait hal tersebut. Pembicaraan soal Freeport hanya seputar produksi tembaga dan emas serta tugas kelola MIND ID di Gresik.

    Terkait larangan ekspor mineral mentah, Maroef menegaskan bahwa MIND ID tetap patuh pada Undang-Undang yang berlaku. Dia juga menegaskan komitmen MIND ID dalam menjaga sumber daya alam demi keberlanjutan.

    Sementara itu, mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang disiapkan menjadi tahunan, Maroef mengatakan hal itu menjadi domain Kementerian ESDM.

    Sekadar informasi, sejak era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) rencana penambahan saham sebesar 10% di Freeport Indonesia menjadi 61%. 

    Namun, wacana itu masih dalam proses yang dilakukan kementerian terkait. Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di 2024 lalu, menargetkan rencana penambahan saham ini pada awal 2025.

  • Prabowo minta MIND ID tingkatkan produktivitas dan tata kelola

    Prabowo minta MIND ID tingkatkan produktivitas dan tata kelola

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta MIND ID untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat tata kelola dalam pengelolaan tambang.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Tadi cuma diminta untuk tingkatkan produktivitasnya MIND ID dan semua anggota holding-nya. Kita juga diminta supaya tata kelola yang baik,” ujar Maroef.

    Dia menyampaikan bahwa peningkatan tata kelola penting mengingat sektor mineral merupakan salah satu kekayaan alam utama yang harus dijaga sebagai aset negara.

    “Tata kelola yang baik termasuk mineral ini kan harus kita jaga, aset negara, harus kita jaga, itu paling penting,” ucap dia.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah petinggi MIND ID di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Selain, Maroef, hadir pula Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier.

    MIND ID sendiri mencatat laba tahun 2024 sebesar Rp40,2 triliun atau naik 46 persen dibandingkan 2023 yang tercatat Rp27,5 triliun.

    Dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun, tumbuh 34,56 persen dari tahun sebelumnya.

    Aset perusahaan tercatat meningkat menjadi Rp292,1 triliun dari Rp259,2 triliun. Beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

    Maroef mengatakan bahwa penerapan Good Mining Practice juga telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang.

    “Kami berupaya memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk sosial dan lingkungan,” kata Maroef pada pertengahan Juni lalu.

    Sepanjang 2024, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet.

    Pada 2025, MIND ID memprioritaskan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim-Keramasan.

    Perusahaan juga mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi, yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako, untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN Buka-Bukaan Cara Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan

    PGN Buka-Bukaan Cara Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki cara dalam mengelola bisnis energi gas bumi agar ramah terhadap lingkungan sekitar. Ada tiga elemen utama yang diperhatikan agar pengelolaan bisnis gas bumi PGN tetap ramah lingkungan yaitu sistem manajemen risiko, peralatan/ equipment dan sumber daya manusia (SDM).

    “Kegiatan operasional bisnis gas bumi PGN berdampingan dengan lingkungan diantaranya operasional yang berlokasi di lepas pantai. dan jaringan pipa transmisi gas bumi yang melintasi laut. Dengan pengelolaan bisnis gas bumi mulai dari upstream, midstream hingga downstream. PGN memiliki tanggung jawab agar keseluruhan bisnis tersebut berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Arief Kurnia Risdianto selaku Direktur Manajemen Risiko PGN di hadapan anak-anak muda saat berlangsungnya Young On Top National Conference (YOTC) ke-15 di Balai Kartini, Jakarta beberapa waktu lalu.

    Pertama dari sisi sistem manajemen risiko, PGN selalu mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi pada saat pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur gas bumi, termasuk yang berlokasi di lepas pantai karena bersinggungan dengan ekosistem laut seperti Pipa SSWJ, KJG dan TGI. Dari identifikasi risiko, PGN akan dapat memitigasi atau mencegah risiko-risiko yang memungkinkan terjadi pada bisnis yang memiliki tingkat hazard cukup tinggi ini.

    Sistem manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari aktivitas operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. PGN telah mengintegrasikan risiko Environmental, Sustainability Social, dan Government Governance (ESG) ke dalam manajemen risiko perusahaan.

    Secara global, manajemen risiko ESG PGN semakin diakui karena mampu meraih skor ESG Risk Rating sebesar 20,2 dan menjadi peringkat pertama di antara perusahaan infrastruktur gas di dunia pada kategori kapitalisasi pasar $2,0-$2,8 miliar.

    Elemen kedua adalah pemilihan peralatan atau equipment yang berkualitas sesuai dengan standar, sehingga tingkat keamanan akan lebih tinggi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemajuan teknologi juga mendorong PGN menggunakan peralatan yang lebih ramah lingkungan. PGN melakukan langkah preventif dengan melakukan maintenance secara berkala agar peralatan yang dipakai selalu reliabel dan tidak menyebabkan bahaya yang besar.

    Elemen ketiga dan tidak kalah penting adalah SDM. PGN terus mengembangkan kompetensi karyawan untuk mendukung produktivitas, keselamatan, kelangsungan operasional, dan mendukung pelaksanaan strategi keberlanjutan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. “Secara rutin, kami menerapkan training dan safety culture yang baik untuk menciptakan operasional PGN yang safety dan ramah lingkungan,” ungkap Arief. Sepanjang tahun 2024, rata-rata jam pelatihan meningkat 72% menjadi 69 jam per karyawan (PGN standalone), dengan fokus utama pada upskilling terkait energi bersih, teknologi digital, dan manajemen risiko operasional.

    “Kesehatan, keamanan dan lingkungan adalah aspek yang saling berkaitan, sehingga dengan SDM yang selalu menanamkan tiga aspek tersebut, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan,” ujar Arief.

    PGN mencatatkan 44.472.719 jam kerja aman dengan 490.585.951 jam kerja aman kumulatif pada tahun 2024 serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

    Gas Bumi sebagai komoditi utama dalam bisnis PGN, memiliki peranan yang cukup besar untuk menekan emisi karbon. Gas bumi sebagai resource yang diperoleh langsung dari alam, menghasilkan emisi yang relatif lebih rendah dibanding energi fosil lainnya seperti minyak bumi dan batu bara. Besaran emisi karbon yang dihasilkan gas bumi sekitar 450-550 gram CO2 per kWh sedangkan minyak bumi 700-900 gr CO2 per kWh dan batu bara 600-1.100 gr CO2 per kWh.

    Dengan kombinasi efisiensi operasional, diversifikasi sumber energi, dan adopsi teknologi rendah karbon, PGN semakin memperkuat perannya sebagai katalis transisi energi di Indonesia. Hal ini bertujuan memastikan tercapainya target NZE 2060.

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 10
                    
                        Kejati Bengkulu Tahan Kepala Sucofindo karena Korupsi Batu Bara Rp 500 M
                        Regional

    10 Kejati Bengkulu Tahan Kepala Sucofindo karena Korupsi Batu Bara Rp 500 M Regional

    Kejati Bengkulu Tahan Kepala Sucofindo karena Korupsi Batu Bara Rp 500 M
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan
    tersangka baru
    dalam kasus
    korupsi pertambangan
    dengan menahan Kepala Cabang Sucofindo Bengkulu berinisial IS, yang diduga terlibat dalam manipulasi kandungan batu bara.
    Penetapan tersangka ini dilakukan pada Senin (28/7/2025), bersamaan dengan penetapan ES, Direktur PT Ratu Samban Mining (PT RSM).
    Kepala
    Kejati Bengkulu
    , Victor Antonius Saragih Sidabutar, melalui Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, menjelaskan bahwa IS berperan dalam memanipulasi data uji laboratorium terkait kualitas kandungan batu bara.
    “Manipulasi ini dilakukan untuk memuluskan proses penjualan batu bara dan memperbesar keuntungan ilegal perusahaan, sekaligus mengelabui negara,” ungkap Ristianti.
    Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menambahkan bahwa para tersangka melakukan manipulasi secara bersama-sama dan saling mengetahui.
    “Mereka sama-sama mengetahui bahwa manipulasi kandungan batu bara ini merugikan negara serta pihak pembeli,” jelas Danang.
    Penyidik mencatat bahwa total batu bara yang telah dimanipulasi dan terjual mencapai lebih dari 88.000 metrik ton.
    “Jumlah batu bara yang dimanipulasi datanya lebih dari 88.000 metrik ton, yang membutuhkan banyak kapal dalam pengiriman,” sebutnya.
    Penyidik Kejati Bengkulu terus mendalami perkara ini dengan memeriksa pihak-pihak terkait lainnya. “Pihak terkait pasti kita periksa,” tegas Danang.
    Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
    Mereka juga dikenakan Pasal 64 ayat (1) KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan di Lapas Bentiring.
    Sebelumnya, pada Rabu (23/7/2025), Kejati Bengkulu telah menetapkan lima orang tersangka dalam dugaan penjualan batu bara fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 500 miliar.
    Kelima tersangka tersebut adalah Bebby Hussie, Komisaris PT Tunas Bara Jaya, dan Sutarman, Agusman, Julis Sho, serta Saskya Hussie dari PT Inti Bara Perdana.
    Penyidikan yang dilakukan Kejati Bengkulu berawal dari temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Ratu Samban Mining dan PT TBR, yang diduga beroperasi di luar Izin Usaha Produksi (IUP) dan masuk kawasan hutan.
    Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di kantor perusahaan dan menyita sejumlah barang bukti.
    Dalam upaya menyelidiki lebih lanjut, Kejati juga menyita ponsel, laptop, serta barang-barang berharga lainnya milik para tersangka, termasuk enam mobil mewah dan sejumlah perhiasan.
    Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp 500 miliar, termasuk kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak sesuai.
    Kejati Bengkulu juga melibatkan ahli forensik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako untuk membantu dalam investigasi di lokasi tambang milik PT RSM yang terletak di Bengkulu Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI

    Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto geram bukan main dengan fenomena ekonomi serakah. Menurutnya, dewasa ini banyak sekali fenomena pengusaha yang mencari keuntungan secara berlebih dan rakus. Dia menyebut fenomena ini sebagai serakahnomics.

    Tak jarang pengusaha itu menabrak regulasi dan aturan yang ada untuk mencari untung. Bahkan, keuntungan yang didapat pun seringkali diraup dari kesusahan yang terjadi di tengah masyarakat.

    Serakahnomics tidak bisa didiamkan, sebab bisa memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Utamanya, dampak terhadap tingkat ketimpangan masyarakat kaya dan miskin, jurang pemisah antara si kaya dan miskin bakal makin lebar.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan apabila fenomena serakahnomics terus menerus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan sangat tidak berkualitas di Indonesia. Meski ekonomi dapat tumbuh di angka 5% atau bahkan lebih, namun berkahnya cuma bisa dirasakan segelintir orang.

    “Akhirnya jadi memengaruhi kualitas ekonomi, meski tumbuh 5%, yang sejahtera hanya segelintir,” beber Bhima ketika dihubungi detikcom.

    Bhima melanjutkan dampak ketimpangan itu sebetulnya sudah mulai terjadi di Indonesia dan harus jadi perhatian pemerintah. Tahun 2024 saja, dari laporan yang dibuat pihaknya, tercatat 50 orang terkaya di Indonesia hartanya setara dengan 50 juta orang biasa. “Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit,” katanya.

    Dampak buruk berikutnya apabila serakahnomics dibiarkan adalah potensi munculnya pemberontakan sosial. Sebab, banyak orang miskin tak bisa mengubah nasibnya di Indonesia.

    “Kalau dibiarkan bisa terjadi pemberontakan sosial, karena yang menganggur dan miskin makin hopeless dengan keadaan terutama berusia muda,” sebut Bhima.

    Solusi Lawan Serakahnomics

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan hal utama untuk melawan fenomena serakahnomics adalah penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

    Menurutnya faktor utama pengusaha melakukan praktik yang serakah adalah kurang tegasnya Pemerintah sebagai regulator untuk menegakkan aturan.

    “Sebenarnya negara bisa mencegah perilaku itu dengan membuat regulasi yang tegas. Tinggal mau atau tidak, alias good will. Jika ada goodwill saya rasa sangat mungkin. Tugas negara sebagai regulator,” tegas Esther ketika dihubungi detikcom.

    Kembali ke Bhima, dia mengatakan ada beberapa hal yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak serakahnomics. Menurutnya ada beberapa instrumen pajak yang harus dibentuk dan ditegaskan pola penarikannya oleh negara.

    Pertama, membentuk instrumen pajak kekayaan, pajak yang dipungut berdasarkan jumlah harta bukan hanya penghasilan. Pajak ini dapat digunakan pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan ke masyarakat kecil, sehingga pengusaha serakah pun akan berpikir dua kali untuk memperkaya diri sendiri.

    “Segera bentuk instrumen pajak kekayaan atau 2% pajak untuk aset netto bagi orang super kaya. Uangnya Rp 81,6 triliun bisa digunakan untuk mempersempit ketimpangan,” sebut Bhima.

    Kedua, pajak windfall profit atau pajak yang ditarik dari keuntungan sektor ekstraktif misalnya pada perusahaan batu bara. Pengusaha kaya kebanyakan berbisnis komoditas ekstraktif.

    Selain pajak, pemerintah juga harus melakukan pemberantasan yang tegas dan terstruktur terhadap mafia birokrasi atau koruptor di semua lini perizinan dan kebijakan. Hal ini menjaga agar bisnis tetap patuh aturan dan meminimalkan akal-akalan untuk memperkaya diri sendiri.

    (hal/fdl)

  • Rusak Lingkungan di Kaltara Sejak 2016, Kasus Dugaan Tambang Ilegal Diadili

    Rusak Lingkungan di Kaltara Sejak 2016, Kasus Dugaan Tambang Ilegal Diadili

    Liputan6.com, Bulungan – Perjalanan hukum korporasi tambang batu bara PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ) memasuki babak akhir. Vonis terhadap terdakwa korporasi ini akan dibacakan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB pada Senin, 28 Juli 2025, mendatang.

    Perusahaan ini diadili atas dugaan kuat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin alias tambang ilegal di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), dengan ancaman pidana denda hingga Rp 50 miliar, serta kewajiban tambahan berupa reklamasi dan pemulihan lingkungan. Tuntutan tersebut dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.

    PMJ disebut melakukan penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik mereka. Bahkan sebagian besar aktivitas berlangsung di area konsesi PT Mitra Bara Jaya (MBJ), termasuk di atas tanah negara, menggunakan dokumen dari pemerintah desa yang belakangan diketahui tidak sah.

    Fakta di persidangan mengungkap PMJ telah beroperasi secara ilegal sejak 2016 hingga 2019. Salah satu saksi kunci, mantan Kepala Desa Bebatu, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin pembukaan lahan seperti yang diklaim PMJ.

    Tak hanya aspek legalitas, perusahaan ini juga disorot akibat buruknya standar keselamatan kerja. Tiga pekerja tambang dinyatakan tewas dalam rentang waktu 2019, 2021, dan 2022 akibat longsor. JR, Kepala Teknik Tambang PMJ, telah ditahan dan mengakui adanya pelanggaran prosedur operasional standar.

    Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga cukup masif. Lahan bekas tambang berubah menjadi danau buatan seluas 1,3 hektare dengan kedalaman 70 meter, berada di atas wilayah negara. Selain itu, tercatat 7,6 hektare lahan MBJ rusak parah akibat aktivitas tersebut.

    Direktur PT Mitra Bara Jaya, Imelda Budiati, menegaskan bahwa kasus ini jauh melampaui sengketa antarkorporasi.

    “Ini bukan sekadar soal antar korporasi. Negara kehilangan potensi penerimaan, dan wilayah sah kami dirusak. Kami meminta hukum ditegakkan dengan adil,” ujarnya.

     

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan tambang galian C yang dibekingi oleh mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan Dadang Iskandar ternyata ilegal atau tidak memiliki izin. Hal itu diungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sum…

  • Tim Forensik Cek Kerugian Negara Kasus Korupsi Tambang di Bengkulu

    Tim Forensik Cek Kerugian Negara Kasus Korupsi Tambang di Bengkulu

    Bengkulu, Beritasatu.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menurunkan tim ahli auditor forensik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako (Untad) Palu ke lokasi tambang batu bara milik PT Ratu Samban Minning di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk memastikan besaran kerugian negara dan kerusakan hutan akibat pertambangan itu.

    Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu Danang Prasetyo mengatakan kejaksaan sedang mempercepat proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara tersebut dan sudah menetapkan lima orang tersangka.

    “Maka kami mendatangkan langsung tim ahli forensik yang kami bawa langsung dari auditor forensik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako untuk mengecek kondisi lapangan dan tambang PT Ratu Samban Minning,” kata Danang, Sabtu (26/7/2025).

    Danang menjelaskan ada dua lokasi yang langsung didatangi tim auditor forensik itu, yakni tambang di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, dan Desa Lubuk Resam, Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah.

    “Kita akan mengetahui langsung berapa kerugian dan dampak kerusakan yang ditimbulkan, tim ahli ini setelah melakukan cek lokasi akan membuat analisa dan kesimpulan serta perhitungan dengan nantinya bahan tersebut diperlukan saksi saat persidangan,” jelas Danang.

    Sebelumnya, Kejati Bengkulu mengatakan berdasarkan hasil perhitungan auditor kejaksaan, nilai kerugian negara yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan penjualan batu bara yang dilakukan tak sesuai prosedur oleh perusahaan itu mencapai Rp 500 miliar.

    Dalam kasus korupsi tambang itu, Tim Tindak Pidana Khusus Kejati Bengkulu sudah menyita enam mobil mewah, di antaranya jenis Mercedes-Benz, Lexus, Mini Cooper. Selain mobil, penyidik juga menyita uang tunai, perhiasan berupa emas batangan, bulatan emas seharga miliaran rupiah, ikat pinggang merek Hermes seharga ratusan juta, dan tiga rumah mewah milik tersangka.

  • PBB Warning Keras AS & China, Malapetaka di Depan Mata

    PBB Warning Keras AS & China, Malapetaka di Depan Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras kepada dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat (AS) dan China. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa persaingan dalam teknologi tak boleh mengorbankan masa depan bumi.

    Ia menyebut malapetaka sudah di depan mata jika dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil.

    Dalam pidatonya di markas besar PBB, Guterres menyoroti maraknya pembangunan pusat data (data center) berbasis gas dan batu bara, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Ia menegaskan bahwa masa depan teknologi harus ditenagai oleh energi bersih. Guterres juga meminta pemerintah di seluruh dunia untuk menyiapkan rencana iklim nasional yang baru guna mencapai target Perjanjian Paris sebelum September.

    Ia menyatakan bahwa momen ini merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk memenuhi seluruh permintaan listrik baru dengan energi terbarukan serta menggunakan air secara berkelanjutan dalam sistem pendingin.

    Seperti diketahui, AS dan China adalah dua negara yang paling kencang mengembangkan teknologi AI dan berinvestasi pada data center sebagai penopangnya. Keduanya bersaing untuk mendominasi teknologi AI dunia.

    Peringatan ini disampaikan sebelum Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan Rencana Aksi AI dari pemerintahannya. Rencana ini diperkirakan akan mencakup sejumlah kebijakan eksekutif untuk melonggarkan pembatasan penggunaan lahan dan produksi energi demi mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI).

    Trump sebelumnya telah menetapkan status darurat energi nasional untuk mengatasi tingginya kebutuhan listrik pusat data dalam menjalankan AI, serta untuk mempermudah pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batu bara, dan nuklir guna bersaing dengan China.

    Sebagai dua rival ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China kini terjebak dalam persaingan teknologi untuk memperebutkan dominasi di bidang AI.

    Namun, di saat yang sama, Trump juga telah mengeluarkan perintah eksekutif dan menandatangani undang-undang “One Big Beautiful Bill Act” yang membatasi insentif untuk energi angin dan surya, dua sumber energi terbarukan yang saat ini mendominasi daftar antrean pembangkit listrik baru yang akan tersambung ke jaringan listrik.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Jakarta

    Pada tanggal 24 Juli, umat manusia telah menghabiskan sumber daya ekologis planet ini untuk sepanjang tahun. Hal ini dihitung oleh organisasi internasional untuk keberlanjutan, Global Footprint Network, bekerja sama dengan Universitas York di Toronto, Kanada.

    Hari yang disebut sebagai Hari Kelebihan Mengonsumsi Sumber Daya Bumi atau Hari Kelebihan Bumi tahun ini, terjadi sekitar satu minggu lebih awal dibandingkan tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh data baru yang menunjukkan, lautan dunia menyerap CO2 lebih sedikit dari yang sebelumnya diperkirakan.

    Kita mengonsumsi terlalu banyak, dan menggunakan lebih banyak sumberdaya alam daripada yang bisa diperbaharui dalam setahun. Hal ini terlihat misalnya pada penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Tren ini dimulai pada awal tahun 1970-an.

    Mathis Wackernagel, salah seorang pendiri Global Footprint Network mengatakan, penggunaan sumber daya yang berlebihan adalah penyebab banyaknya masalah lingkungan.

    Secara konsisten mengonsumsi sumber daya lebih banyak dari yang bisa direproduksi secara alami oleh planet ini, memiliki efek kumulatif. “Meski kita tetap pada tingkat yang sama, kita meningkatkan beban utang ekologis dunia,” kata Wackernagel dalam wawancara dengan DW. “Beban ini bisa diukur.”

    Konsumsi berlebih sebagai masalah global

    Qatar, Luksemburg, dan Singapura adalah negara-negara pertama yang mencapai Hari Kelebihan Bumi masing-masing, pada bulan Februari. AS menyusul dekat di belakangnya.

    Jika semua orang di planet ini mengonsumsi seperti orang Amerika Serikat, sumber daya akan habis pada 13 Maret. Bagi Jerman dan Polandia, tanggal jatuh temponya adalah 3 Mei; bagi Cina dan Spanyol, ini adalah 23 Mei; dan Afrika Selatan, kehabisan sumber daya tahunan pada 2 Juli.

    Qatar, dengan iklim gurun dan curah hujan tahunan yang rendah, serta musim panas yang sangat panas dan lembap, misalnya, sangat bergantung pada sistem pendingin udara yang ditenagai oleh energi dari bahan bakar fosil. “Mereka memiliki akses mudah ke bahan bakar fosil, sehingga penggunaannya murah dan mereka memiliki jejak ekologis yang besar,” jelas Wackernagel.

    Selain itu, negara ini juga membutuhkan banyak energi untuk membuat air asin dapat diminum melalui pabrik desalinasi.

    Uruguay diperkirakan akan mencapai batas sumber dayanya pada 17 Desember – negara Amerika Selatan ini telah berhasil bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, terutama mengandalkan tenaga air, tenaga angin, dan biomassa.

    Ambil saja apa yang bisa tergantikan

    Dan kemudian ada negara-negara yang tetap berada dalam batas anggaran planet ini, seperti misalnya India, Kenya, dan Nigeria.

    Agar tetap berada dalam batas tersebut, jejak ekologi global harus sesuai dengan biokapasitas yang tersedia per orang di planet kita, yang saat ini mencapai sekitar 1,5 hektare global.

    Biokapasitas didefinisikan sebagai wilayah daratan dan lautan yang menyediakan sumber daya seperti makanan dan kayu, menampung infrastruktur perkotaan, dan menyerap kelebihan CO2.

    Apa pun yang melebihi hal itu, yaitu, apa pun di atas biokapasitas yang tersedia secara global, berarti kita mengonsumsi terlalu banyak sumber daya.

    “Jerman memiliki jumlah biokapasitas per kapita yang kurang lebih sama dengan rata-rata global, tetapi mengonsumsi tiga kali lipatnya,” kata Wackernagel.

    Meskipun India, negara terpadat di dunia, mengonsumsi lebih banyak sumber daya per tahun daripada yang dapat digantikannya, secara global, “tingkat konsumsinya masih di bawah planet,” kata Wackernagel. Namun, planet seharusnya bukan tujuan utama, ia memperingatkan. Konsumsi harus lebih rendah untuk memberi ruang bagi spesies lain.

    Konsumsi berlebihan selama beberapa dekade menunjukkan kerusakan yang ditimbulkannya.

    “Meskipun kita mengonsumsi sumber daya jauh melampaui apa yang dapat diregenerasi Bumi, kita memiliki pemahaman kolektif bahwa hal ini tidak masalah,” kata Wackernagel. “Namun, kita menipu diri sendiri.”

    Paul Shrivastava, salah satu presiden lembaga kajian Club of Rome, mengatakan sudah waktunya untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang ekonomi. “Kita perlu beralih dari pola pikir ekonomi eksploitatif ke pola pikir regeneratif,” ujar Shrivastava kepada DW.

    Pertambangan dan ekstraksi minyak adalah bentuk-bentuk dari hal ini, karena “setelah kita mengambilnya dari dalam tanah, kita tidak memberikan apa pun kembali.”

    Wackernagel mengatakan, persoalan ini bukan tentang apa yang harus kita korbankan, tetapi bagaimana kita dapat mempersiapkan masa depan dan apa yang akan bernilai bagi kita.

    Alih-alih mengadaptasi ekonomi untuk mengurangi kemacetan, kita justru mencoba memeras setiap tetes terakhir dari tabung pasta gigi, demikian analoginya. “Di AS, tempat saya tinggal, saya melihat banyak isu pemilu tahun lalu justru berkisar pada hal itu, misalnya, ketakutan akan kekurangan energi.”

    Namun, mereka gagal mengatasi masalah kemacetan yang sebenarnya, malah mendorong peningkatan penambangan bahan bakar fosil dari perut Bumi.

    Bagaimana kita bisa membalikkan Hari Kelebihan Bumi?

    Global Footprint Network atau Jaringan Jejak Global telah mengidentifikasi berbagai solusi di lima bidang utama, yang dapat memundurkan Hari Kelebihan Bumi.

    Sektor energi sejauh ini merupakan faktor terbesar: Menetapkan harga emisi karbon yang mencerminkan biaya sebenarnya dari pencemaran planet, dapat membantu memundurkan tanggal tersebut hingga 63 hari.

    Kota pintar dengan sistem transportasi terintegrasi, manajemen energi canggih, dan penginderaan prediktif untuk mengatur penggunaan energi di gedung, dapat memundurkan tanggal tersebut hingga 29 hari.

    Mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas, dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang menghasilkan 75 persen listrik dari sumber rendah karbon, dapat menambah 26 hari lagi.

    Mengurangi separuh sampah makanan, akan menambah 13 hari dari tanggal saat ini; Mengganti separuh konsumsi daging global dengan alternatif nabati, akan menambah tujuh hari dalam penghematan karbon dan penggunaan lahan saja.

    Hanya satu hari tanpa daging per minggu akan memundurkan tanggal tersebut sekitar dua hari.

    Kepentingan dalam mempertahankan sistem saat ini

    “Ada kepentingan pribadi dalam mempertahankan sistem yang berlangsung saat ini,” misalnya, terkait bahan bakar fosil, kata Shrivastava. Dan meskipun keputusan individu, seperti mengurangi konsumsi daging, bersepeda alih-alih mobil, dan mengurangi jarak tempuh, berada di peringkat yang relatif rendah dalam daftar Kekuatan Kemungkinan, para pemilih memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan sistem.

    “Meskipun kita tidak mengendalikan semua ini secara individu, kita dapat bersuara dan berbicara dengan orang-orang yang mampu,” kata Shrivastava, dan, misalnya, berpartisipasi dalam protes damai, atau mendukung politisi lokal yang memiliki visi ekologis. Perubahan semacam itu akan terjadi melalui kekuatan rakyat, tambah Shrivastava.

    “Masalah kemacetan adalah risiko terbesar kedua bagi umat manusia dekade ini,” pungkas Wackernagel. “Risiko terbesarnya adalah tidak merespons.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Kutub Utara Bumi Ternyata Perlahan Bergeser, Kok Bisa?” di sini:

    (ita/ita)