Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Kementerian ESDM hormati proses hukum dugaan korupsi RSM

    Kementerian ESDM hormati proses hukum dugaan korupsi RSM

    Penyidik Kejati Bengkulu telah menetapkan tersangka inisial SSH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tambang batu bara,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi produksi dan eksplorasi pertambangan milik PT Ratu Samban Mining (RSM).

    Dalam kasus tersebut, mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi (SSH) ditetapkan sebagai tersangka.

    “Prinsipnya, dari Kementerian ESDM memang menghormati semua proses hukum yang berlangsung,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Kementerian ESDM, lanjut dia, tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah dan berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan dan tata kelola pertambangan yang akuntabel dan transparan.

    Anggi membenarkan Sunindyo merupakan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) ESDM. Akan tetapi, ketika kasus berlangsung, Sunindyo merupakan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode April 2022–Juli 2024.

    “Dari Kementerian pasti ada pendampingan hukum. Seperti biasa, kami ikuti proses yang lebih lanjut seperti apa,” tuturnya.

    Pada Kamis (31/7) malam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi (SSH) sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi produksi dan eksplorasi pertambangan milik PT Ratu Samban Mining (RSM).

    “Penyidik Kejati Bengkulu telah menetapkan tersangka inisial SSH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tambang batu bara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis.

    Sunindyo dengan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pengajuan persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 yang diajukan oleh PT RSM terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 348 sebagai syarat untuk operasi produksi.

    Hasil evaluasi tersebut menjadi komponen untuk mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2023.

    Akan tetapi, dari hasil penyidikan, didapatkan fakta bahwa telah ada persetujuan RKAB Tahun 2023 oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba. Namun, dokumen rencana reklamasi di dalamnya belum mendapatkan persetujuan.

    Kendati demikian, PT RSM telah melaksanakan operasi produksi tahun 2022–2023 tanpa ada jaminan reklamasi yang ditempatkan pada bank sampai saat ini.

    Atas perbuatannya, SSH dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya, akan ditahan sementara di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

    Anang mengatakan bahwa tersangka SSH diperiksa oleh penyidik Kejati Bengkulu di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, lantaran berdomisili di Jakarta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MIND ID Tegaskan Komitmen Integrasi Grup, Pastikan Kinerja Berkelanjutan

    MIND ID Tegaskan Komitmen Integrasi Grup, Pastikan Kinerja Berkelanjutan

    Jakarta –

    MIND ID menegaskan upayanya untuk terus memperkuat integrasi dan sinergi antar Anggota Grup sebagai langkah menciptakan kinerja unggul yang berkelanjutan.

    Sebagai strategic active holding di sektor industri pertambangan, MIND ID secara konsisten mendorong penerapan operational excellence serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri global yang semakin kompetitif.

    “Kami berupaya untuk konsisten dalam transformasi yang memperkuat kinerja struktural, sehingga kami mampu menjalankan mandat sebagai penggerak hilirisasi Indonesia dan memberikan dampak berlipat ganda bagi perekonomian nasional,” ujar Corporate Secretary MIND, ID Pria Utama, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

    Sepanjang tahun 2024, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp 145,2 triliun, tumbuh 34,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan melonjak menjadi Rp 40,2 triliun, meningkat 46 persen dari capaian tahun 2023. Total aset perusahaan naik menjadi Rp 292,1 triliun dari sebelumnya Rp 259,2 triliun.

    Seiring ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak, beban pokok pendapatan meningkat dari Rp 90 triliun menjadi Rp 124,6 triliun. Dengan kinerja yang solid tersebut, MIND ID menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 20,1 triliun-naik dibandingkan dividen tahun buku 2023 yang tercatat sebesar Rp 17,14 triliun.

    Atas capaian tersebut, MIND ID dianugerahi penghargaan Excellence in Strategic Mining Consolidation dalam ajang BUMN Awards 2025 yang diselenggarakan oleh salah satu media nasional, Kamis (31/7). Pria menyampaikan capaian kinerja dan kontribusi kepada negara merupakan hasil kolaborasi proses bisnis dari hulu hingga hilir di seluruh Anggota MIND ID.

    Perusahaan mengintegrasikan eksplorasi, pertambangan, hingga komersial, melalui transformasi proses bisnis guna menciptakan nilai tambah dari sumber daya mineral nasional secara optimal. Pria juga menekankan penerapan Good Mining Practice telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan.

    Menurut Pria, keberlanjutan bukan sekadar bentuk kepatuhan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

    “Kami memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, agar nilai tambah dari program hilirisasi dapat dirasakan oleh seluruh pihak-termasuk sosial masyarakat dan lingkungan,” kata Pria.

    Sebagai informasi, sepanjang tahun 2024, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet. Pada 2025, MIND ID melanjutkan inisiatif strategisnya dengan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim-Keramasan.

    Perusahaan juga tengah mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi-IGP Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako-untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional. Lebih lanjut, Pria menyampaikan MIND ID juga proaktif mengintegrasikan program tanggung jawab sosial dengan membina UMK masyarakat sekitar operasional.

    Selain mendorong kemandirian ekonomi masyarakat daerah, upaya ini merupakan salah satu cara untuk mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih kuat dari kegiatan ekonomi masyarakat. Grup MIND ID telah membina lebih dari 10.000 UMK.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.029 UMK berhasil naik kelas sejak periode 2021 hingga 2024, yang ditunjukkan dengan peningkatan omzet serta ekspansi pasar mereka.

    “Kami percaya bahwa pertambangan bukan sekadar menggali sumber daya alamnya, tetapi menggali potensi kegiatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi pondasi ekonomi masa depan suatu daerah,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Peran Eks Direktur ESDM di Kasus Korupsi Tambang Batu Bara di Bengkulu

    Peran Eks Direktur ESDM di Kasus Korupsi Tambang Batu Bara di Bengkulu

    Jakarta –

    Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menjadi tersangka baru di kasus dugaan korupsi tambang batu bara. Ini perannya.

    “Dia pejabat sebagai selaku Kepala inspektur Tambang. Dia yang mengeluarkan izin ya, izin untuk reklamasi,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Anang mengatakan penyidik telah menetapkan tersangka Sunindyo berdasarkan alat bukti yang ada. Saat ini Sunindyo ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan.

    “Yang jelas, penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka yang bersangkutan sebagai tersangka dengan alat-alat bukti yang ada,” ucapnya.

    Tersangka tersangkut kasus tersebut saat menduduki jabatan sebagai Mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian selaku Kepala Inspektur Tambang periode April 2022 sampai dengan Juli tahun 2024.

    “Perkara ini sebelumnya sudah ditetapkan ada sebanyak 8 tersangka dan untuk hari ini berarti tambah 1, (jadi) 9 tersangka. Dengan total estimasi kerugian negara sekitar Rp 500 miliar,” ucapnya.

    Adapun sembilan tersangka dalam kasus ini ialah Komisaris Tunas Bara Jaya Bebby Hussy, General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy, Direktur Utama Tunas Bara Jaya Julius Soh, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman, Direktur Tunas Bara Jaya Sutarman, Direktur PT Samban Mining Edhie Santosa, Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu Iman Sumantri, Komisaris PT Samban Mining David Alexander Yuwono, dan Mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi.

    Sebelumnya, Aswas sekaligus Ketua Tim Penyidik Kejati Bengkulu Andri Kurniawan mengatakan tersangka David Alexander diduga terlibat melakukan kongkalikong dengan PT Sucofindo cabang Bengkulu. Dia mengatakan manipulasi itu menyebabkan kerugian negara.

    “Untuk DA ini adalah satu komisaris, kebetulan yang bersangkutan secara aktif, terlibat di dalam proses penambangan batu bara yang kami juga menemukan kerugian keuangan negara,” ujar Andri.

    Dia mengatakan manipulasi diduga dilakukan untuk kualitas hingga data batu bara pada periode 2022-2023. Manipulasi diduga dilakukan agar perusahaan tak membayar royalti dan kewajiban lain terkait pertambangan batu bara kepada negara.

    “Menghindari pembayaran royalti dan juga ada beberapa kewajiban-kewajiban terhadap negara termasuk pajak dan segala macam,” ujarnya.

    (fca/fca)

  • Konsensus Ekonom Ramal Inflasi Juli 2025 Naik, Surplus Neraca Dagang Menyusut

    Konsensus Ekonom Ramal Inflasi Juli 2025 Naik, Surplus Neraca Dagang Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg menunjukkan estimasi kinerja indeks harga konsumen/IHK akan melanjutkan kenaikan Inflasi pada Juni 2025. Sementara itu, surplus neraca perdagangan barang diramal semakin susut.

    Berdasarkan proyeksi dari 29 ekonom yang Bloomberg himpun, median atau nilai tengah IHK Juli 2025 sebesar 2,26% year-on-year (YoY). Estimasi tertinggi di level 2,44% dan terendah di posisi 1,97%. 

    Secara bulanan atau month-to-month (MtM), median dari konsensus 18 ekonom meramalkan inflasi sebesar 0,23%. Melihat ramalan tersebut, seluruhnya menunjukkan bahwa inflasi akan semakin tinggi pada awal semester II/2025 ini. 

    Sebelumnya, inflasi pada Juni 2025 tercatat senilai 1,87% YoY dan 0,19% MtM. Dengan tingkat inflasi sepanjang tahun berjalan atau year-to-date (YtD) sebesar 1,38%, lebih rendah dari target pemerintah dan Bank Indonesia 2,5% ±1%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro, termasuk dalam ekonom yang disurvei Bloomberg, memperkirakan IHK tahunan akan naik menjadi 2,44% YoY, yang mencerminkan kontribusi lebih tinggi dari komponen musiman dan terkait pangan.

    Pada basis bulanan, inflasi diperkirakan akan meningkat sebesar 0,38% MtM, lebih tinggi dari 0,19% MtM yang tercatat pada bulan sebelumnya.

    “Peningkatan inflasi pada Juli terutama didorong oleh harga pangan yang lebih tinggi, dengan kenaikan signifikan pada beras, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam,” ujarnya, Kamis (31/7/2025). 

    Di samping itu, ada dorongan inflasi akibat efek musiman dari pengeluaran pendidikan karena pembayaran uang sekolah biasanya dilakukan pada bulan Juli.

    Komponen pendidikan diperkirakan akan naik sedikit di atas kenaikan musiman tahun lalu, berkontribusi pada kenaikan inflasi umum. 

    Sementara harga bahan bakar nonsubsidi juga mengalami penyesuaian naik pada awal Juli 2025, sejalan dengan peningkatan mobilitas selama periode sekolah. 

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan inflasi umum akan naik ke level 2,35% YoY yang dipengaruhi oleh efek basis rendah dari tahun sebelumnya. 

    Inflasi inti secara tahunan diproyeksi sedikit menurun menjadi 2,35% YoY, didukung oleh membaiknya kondisi global serta penguatan rupiah, namun secara bulanan meningkat akibat kenaikan musiman biaya pendidikan. 

    “Dengan meredanya ketegangan geopolitik dan risiko perang dagang, serta stabilnya nilai tukar rupiah, inflasi diprediksi tetap terkendali dalam target Bank Indonesia 1,5–3,5% hingga akhir tahun,” ungkapnya. 

    Sementara secara bulanan, Josua memandang IHK masih akan terjadi inflasi sebesar 0,29% MtM, lebih tinggi dari Juni 2025 yang sebesar 0,19%. Utamanya didorong oleh lonjakan harga komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah akibat gangguan produksi. 

    Surplus Neraca Dagang Bakal Susut

    Mengacu konsensus Bloomberg, nilai tengah dari 24 ekonom menunjukkan surplus neraca dagang akan mencapai US$3,45 miliar pada Juni 2025, lebih rendah dari Mei 2025 yang senilai US$4,30 miliar.  

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang melihat dari sisi eksternal, neraca perdagangan Juni 2025 diperkirakan masih melanjutkan surplus sebesar US$4,20 miliar, memperpanjang tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. 

    Ekspor diperkirakan masih tumbuh kuat sebesar 10% YoY, ditopang oleh peningkatan pengiriman produk kelapa sawit, logam dasar, dan komponen elektronik ke AS dan China.

    Sebaliknya, impor hanya tumbuh 5% YoY, mencerminkan pelemahan permintaan domestik serta berlanjutnya kontraksi PMI manufaktur yang masih berada di bawah level 50.

    Adapun, Andry Asmoro memprediksi surplus neraca perdagangan Juni 2025 lebih rendah, yakni akan mencapai US$3,32 miliar. 

    “Hal ini sejalan dengan peningkatan impor dari China, sementara ekspor melambat akibat melemahnya permintaan dari India dan China,” tuturnya, Kamis (31/7/2025). 

    Asmo melihat hal tersebut tecermin dari data Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Kpler (aplikasi pelacakan kargo komoditas global) yang menunjukkan bahwa ekspor batu bara Indonesia ke China turun sekitar 30% year on year (YoY), sementara ekspor batu bara ke India turun 14%. 

    Surplus yang susut tersebut juga sejalan dengan ekspor yang meski diperkirakan tumbuh 9,7% YoY, tetapi turun 7,1% month to month (MtM). Penurunan ekspor bulanan mencerminkan aktivitas bisnis yang melemah, seperti terlihat dari penurunan lebih lanjut dalam PMI manufaktur Indonesia. 

    Bisnis mencatat bahwa Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia mengalami kontraksi hingga ke level 46,9 pada Juni 2025, atau menurun sejak 3 bulan terakhir.

    Lebih lanjut, Asmo menyampaikan bahwa penurunan harga baja dan nikel juga diperkirakan akan membebani kinerja ekspor.

    Sementara itu, pertumbuhan ekspor tahunan didukung oleh efek dasar yang rendah dari tahun sebelumnya, serta upaya percepatan impor sebagai respons terhadap kebijakan tarif Trump. 

    Sama halnya dengan impor yang juga diperkirakan tumbuh 5,9% YoY atau kontraksi 3,8% MtM. Pertumbuhan impor tahunan didorong oleh impor mesin dan kendaraan dari China. 

    Menurut Biro Statistik Nasional China, total ekspor China ke Indonesia naik sekitar 8% YoY pada Juni-25. Secara bulanan, impor Indonesia mengalami kontraksi, sejalan dengan penurunan sekitar 30% dalam impor terkait minyak dari Singapura.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan perkembangan IHK periode Juli 2025 dan kinerja ekspor, impor, serta neraca perdagangan Juni 2025 pada Jumat (1/8/2025), mulai pukul 09.00 WIB. 

  • Hilirisasi dan Energi Terbarukan Tekan Emisi Batu Bara

    Hilirisasi dan Energi Terbarukan Tekan Emisi Batu Bara

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menegaskan, perusahaan tambang batu bara terus melakukan berbagai upaya untuk menekan emisi karbon dari aktivitas pertambangan. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari proses hilirisasi batu bara sekaligus strategi dekarbonisasi guna mengurangi dampak lingkungan.

    “Salah satu upaya hilirisasi batu bara itu yakni mengurangi emisi karbon, selain dekarbonisasi. Beberapa praktik di lapangan seperti penggunaan biodiesel atau teknologi energi terbarukan dalam proses pertambangan batu bara,” ujar Hendra dalam acara Energi Mineral Festival (EMF) 2025 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Ia menyebutkan, sejumlah langkah konkret telah diterapkan perusahaan, di antaranya penggunaan biodiesel, pemanfaatan energi terbarukan seperti solar PV (pembangkit listrik tenaga surya), percepatan reklamasi lahan pascatambang, hingga penggunaan teknologi digital untuk efisiensi dan pengurangan emisi karbon.

    Fokus pengurangan emisi ini dinilai penting mengingat usia tambang batu bara di Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung hingga ratusan tahun ke depan.

    Oleh karena itu, menurut Hendra, hilirisasi batu bara harus sejalan dengan transisi energi dan penggunaan sumber energi yang lebih bersih.

    “IMA pernah merilis bahwa dalam hal sumber daya yang bisa dikonversi menjadi cadangan ekonomi, kita masih memiliki ratusan tahun umur tambang batu bara jika hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Hendra juga menjelaskan bahwa hilirisasi batu bara bukan hanya sekadar slogan. Pemerintah kini tengah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pertanyaan publik mengenai wujud nyata dari hilirisasi batu bara di lapangan.

    “Kalau di batu bara, secara tradisional masyarakat lebih banyak mengetahui hilirnya itu menjadi energi listrik. Namun, batu bara bisa dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya,” jelas Hendra.

    Ia mencontohkan, jika diolah lebih lanjut, batu bara dapat diubah menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti petrokimia, bahan bakar cair (liquefaction), gasifikasi, coal upgrading, dan lainnya.

    Menurut Hendra, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara tegas menggariskan perlunya peningkatan nilai tambah komoditas batu bara.

  • Kejati Bengkulu Tetapkan Kabiro Klik ESDM jadi Tersangka Kasus Batu bara

    Kejati Bengkulu Tetapkan Kabiro Klik ESDM jadi Tersangka Kasus Batu bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah menetapkan eks Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM 

    Sunindyo Suryo Herdadi (SSH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang batu bara di Bengkulu.

    Sebelum jadi tersangka Sunindyo telah diperiksa terlebih dahulu di Gedung Bundar Kejagung RI. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan oleh penyidik Kejati Bengkulu.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Sunindyo sebagai tersangka.

    Adapun, Sunindyo Suryo Herdadi saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro Klik) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

    “Pada malam ini ingin kami sampaikan bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan, menetapkan tersangka dengan inisial SSH,” kata Anang di Kejagung, Kamis (31/7/2025).

    Anang menjelaskan, Sunindyo selaku Kepala Inspektur Tambang Periode April 2022 hingga Juli 2024 diduga memuluskan pengajuan rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) dari PT Ratu Samban Mining (RSM) pada 2023.

    Padahal kenyataannya, dokumen rencana reklamasi dari PT RSM masih belum mendapatkan persetujuan. Sementara, PT RSM telah melakukan aktivitas produksi 2022-2023.

    “Dia menjabat sebagai selaku Kepala Inspektur Tambang, dia yang mengeluarkan izin,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya itu, Sunindyo dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1.

    Adapun, Sunindyo saat ini ditahan sementara di Rutan Salemba Kejagung untuk kepentingan penyidikan sebelum nantinya dipindahkan ke Bengkulu.

  • Kementerian ESDM konfirmasi wacana KEK untuk pengembangan DME

    Kementerian ESDM konfirmasi wacana KEK untuk pengembangan DME

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi wacana pemerintah terkait pengembangan proyek batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    “Setelah jadi, setelah ini kan Kawasan Ekonomi Khusus, artinya nanti kita finalkan dulu (proyek DME), step by step dulu untuk keekonomiannya, studinya,” kata Tri saat ditemui di sela-sela acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Kamis.

    Lebih jauh, Tri mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan merupakan lokasi paling potensial untuk dibidik sebagai KEK khusus DME.

    “Kemungkinannya bisa jadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,” ujar dia.

    Tri mengatakan, pemerintah kemungkinan bakal menambah insentif bagi perusahaan batu bara yang menggarap proyek DME mereka sendiri.

    “Iya (ada) insentif, tapi saya kurang (tahu) untuk detailnya, insentifnya apa saja,” kata Tri.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (31/7) secara terpisah di Indonesia Mining Forum 2025 menilai pemberian status KEK akan membuka jalan bagi kemudahan investasi dari sisi fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan batu bara yang menggarap proyek DME.

    Adapun proyek ini diharapkan dapat menjadi substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia yang dinilai masih tinggi dengan angka Rp80 triliun per tahun.

    Menko Airlangga pun mengatakan pemerintah membidik proyek DME bisa mulai berjalan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

    Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menyampaikan hilirisasi batu bara menjadi DME dengan nilai investasi mencapai Rp164 triliun merupakan salah satu dari 18 proyek prioritas hilirisasi.

    “(DME) termasuk, refinery (kilang) juga termasuk,” ujar Bahlil dalam konferensi pers setelah acara bertajuk, “Penyerahan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional”, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7).

    Proyek industri DME (batu bara) yang tersebar di enam lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin memiliki nilai investasi sebesar Rp164 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang.

    Proyek DME memiliki nilai investasi tertinggi apabila dibandingkan dengan 17 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi lainnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM nilai batu bara masih diperlukan dalam proses transisi EBT

    ESDM nilai batu bara masih diperlukan dalam proses transisi EBT

    energi baru terbarukan bisa tetap berkembang, energi batu bara pun diupayakan lebih ramah lingkungan. Keduanya berjalan paralel

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai batu bara sebagai sumber daya masih diperlukan Indonesia dalam proses transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

    “Untuk energi baru terbarukan bisa tetap berkembang, energi batu bara pun diupayakan lebih ramah lingkungan. Keduanya berjalan paralel,” kata Tri di sela-sela acara Energi Mineral Festival 2025 Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pengembangan EBT di Indonesia sejalan dengan Peta Jalan Investasi Energi Nasional dan target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disahkan.

    Ia menambahkan porsi EBT dalam pengembangan energi nasional setelah tahun 2030 adalah sebesar 70 persen. Namun, dalam jangka pendek, sekitar 40 persen bauran energi nasional sekarang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama.

    “Harapannya ke depan, semakin lama energi yang kita gunakan semakin ramah lingkungan,” kata Tri.

    “Akan tetapi, sektor batu bara yang masih kita andalkan tetap digunakan dengan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS), serta pembangkit listrik rendah karbon lainnya. Sehingga pemanfaatannya bisa optimal dan juga masyarakat bisa menikmati energi yang murah,” ujar dia menambahkan.

    Ia juga menyoroti masih terdapat sekitar 5.400 desa yang belum teraliri listrik secara memadai, serta adanya keterbatasan pasokan bahan bakar minyak di sejumlah daerah.

    “Ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan energi nasional. Masyarakat Indonesia berhak menikmati energi yang murah dan terjangkau,” kata Tri.

    Selain itu, untuk mewujudkan pemerataan dan kemandirian energi tersebut, Tri menilai hal ini perlu dilakukan bersama-sama.

    “Transisi energi adalah sebuah keniscayaan, dilakukan secara bertahap, realistis, dan inklusif. Gasifikasi, batu bara adalah solusi jangka menengah untuk memastikan energi terjangkau dan berkelanjutan. Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat adopsi energi baru terbarukan,” ujar Tri.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membuat daftar hitam dan putih proyek yang akan digarap berdasarkan tingkat risiko.

    “Ayo bantu untuk mendorong Danantara punya blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar putih) project,” ucap Bhima dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis.

    Bhima menjelaskan bahwa proyek-proyek yang nantinya masuk ke daftar putih sebaiknya merupakan proyek yang rendah karbon, termasuk proyek komponen dan instalasi energi terbarukan, transmisi, dan proyek yang bisa meningkatkan nilai tambah.

    Adapun sejumlah proyek yang ia nilai perlu menuai dukungan, yakni proyek industri tanaman chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; kemudian proyek industri nata de coco (kelapa) di kawasan industri Tenayan, Riau; industri oleoresin (pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Lebih lanjut, ia juga mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; serta industri karagenan (rumput laut) di Kupang, NTT.

    Di sisi lain, tutur Bhima, proyek-proyek yang masuk ke daftar hitam adalah proyek atau sektor yang sebaiknya dihindari Danantara dan anak usahanya, sebab mengandung risiko tinggi, berupa stranded asset dan tidak mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

    “Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,” tutur Bhima.

    Terdapat tiga proyek yang menurut Bhima wajib dihindari, seperti proyek DME (Dimethyl Ether) dari batu bara yang ditargetkan akan berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin.

    Selain itu, Bhima juga menilai proyek kilang minyak dan tangki penyimpanan minyak sebagai proyek yang wajib dihindari.

    “Sepertinya kita masih akan bergantung terus pada investasi di sektor fosil,” kata Bhima.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus memberikan kemudahan bagi perusahaan demi menjalankan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Dia menyebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk pengembangan proyek tersebut. KEK sendiri menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor, baik di bidang fiskal seperti perpajakan dan bea cukai, maupun non-fiskal seperti birokrasi, ketenagakerjaan, hingga imigrasi.

    “Ini penting, beberapa proyek sudah kami berikan KEK untuk DME,” ucap Airlangga dalam acara Indonesia Mining Forum 2025, Kamis (31/7/2025).

    Asal tahu saja, proyek DME batu bara yang diharapkan menjadi alternatif pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) itu masih jalan di tempat.

    Airlangga pun berharap dengan sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek DME batu bara bisa segera dimulai. Sebab, pemberian KEK berarti pemerintah memberikan fasilitas perpajakan hingga capex.

    Dia berharap program DME bisa dimulai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Apalagi, pemerintah bisa menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker dari DME yang dihasilkan.

    “Undang-undangnya sudah siap, pemerintah berikan kemudahan KEK. Artinya fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas capex untuk permesinan diberikan, offtaker harusnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini Pertamina,” ucap Airlangga.

    Program hilirisasi batu bara menjadi DME ini telah dicetuskan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini, program tersebut masih belum berjalan. Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products, memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam. 

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi salah satu perusahaan yang pendapat penugasan untuk menggarap proyek DME. Belakangan PTBA telah menemukan mitra baru, yakni perusahaan asal China East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (ECEC).

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan, faktor keekonomian menjadi tantangan utama dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara. Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG. 

    “Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ucap Arsal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025) lalu.

    Dia menyebut, ECEC mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton. 

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021, yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi. 

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Padahal, diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga, dan industri.

    Proyek DME dirancang untuk memanfaatkan sekitar 6 juta batu bara per tahun dengan target produksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun. 

    Arsal memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun. 

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.