Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Percepatan investasi hilirisasi selaras dengan pembukaan pasar baru

    Percepatan investasi hilirisasi selaras dengan pembukaan pasar baru

    Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru…

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan percepatan investasi proyek hilirisasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS) selaras dengan pembukaan pasar-pasar baru di level global oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), lalu bergabung dengan BRICS, serta kemungkinan juga ke ASEAN,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peluang yang muncul secara bersamaan ini harus segera dimanfaatkan, agar produk-produk hilirisasi Indonesia dapat masuk ke pasar-pasar baru tersebut.

    “Jadi peluang yang secara bersama ini harus dimanfaatkan, dan menurut saya produk hilirisasi harus masuk ke pasar-pasar itu nanti. Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya pula.

    Dalam rangka mendorong hilirisasi, maka dibutuhkan dukungan yang cukup agar hilirisasi jika dilakukan dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nila tambah.

    “Sehingga memang harus dipercepat, dan komoditas yang mau dihilirisasikan juga cukup banyak yang mana ada puluhan dari target pemerintah tidak hanya yang mineral kritis ya atau non-renewable, tapi yang juga yang bisa diperbarui seperti hasil-hasil pangan, kelautan, dan sebagainya,” kata Eko.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden percepat proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS

    Presiden percepat proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.

    “Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” ujar dia.

    Melalui Danantara Indonesia, lanjut dia, negara mampu memperkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

    “Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global,” kata Prabowo.

    Sementara itu, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di Gedung Nusantara, Jakarta.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Target jadi Pusat Pengembangan Energi Terbarukan di Asia Tenggara – Page 3

    Indonesia Target jadi Pusat Pengembangan Energi Terbarukan di Asia Tenggara – Page 3

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) harus menyeimbangkan antara keandalan pasokan listrik, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan serta menjaga kesehatan finansial korporat, dalam upaya pencapaian net zero tahun 2060.

    Berbagai inovasi ditempuh untuk memastikan target penurunan emisi tetap berjalan sambil secara bertahap melakukan transisi energi tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan perusahaan.

    EVP Perencanaan Strategi Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri, menjelaskan salah satu bentuk keberlanjutan lingkungan yang tidak mengorbankan keuangan korporat dengan secara bertahap melakukan diversifikasi bahan bakar pembangkit batu bara dengan biomassa (Co firing).

    Untuk tahun ini ada 52 lokasi yang jalankan progrma co firing dengan total kapasitas 2,45 gigawatt (GW) dan potensi reduksi emisi sebesar 10,75 juta ton CO2.

    Selanjutnya konversi konsumsi bahan bakar minyak dengan EBT melaui program Dedieselisasi dan Hibridisasi. Tujuannya untuk mengganti / mengurangi penggunaan BBM, peningkatan efisiensi biaya bahan bakar, mengurangi emisi karbon serta peningkatan keandalan listrik.

    “Program konversi PLTD ke EBT & Hybrid dilakukan secara bertahap di 631 lokasi PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Parulian.

    Program Dedieselisasi dilaksanakan pada 3.378 unit pembangkit diesel yang masih beroperasi melalui tiga program yakni program EBT dan Hybrid sebesar 0.62 GW di 631 lokasi.

  • Pemberantasan underground economy bisa tambah penerimaan Rp500 T

    Pemberantasan underground economy bisa tambah penerimaan Rp500 T

    Memberantas underground economy, seperti mengambil ikan tanpa membuat keruh air kolam. Meningkatkan penerimaan negara, tanpa mengganggu kondusivitas ekonomi kita,

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, pemberantasan ekonomi informal atau underground economy bisa menjadi salah satu langkah efektif pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun.

    Wijayanto di Jakarta, Kamis menjelaskan, mengutip data EY, underground economy Indonesia mewakili sekitar 23,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara 326 miliar dolar AS.

    Maka dari itu, potensi penerimaan negara dari sektor tersebut mencapai sekitar Rp500 triliun.

    “Ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, sekaligus membantu para pengusaha kita untuk tumbuh melalui perbaikan iklim berusaha,” kata Wijayanto.

    Underground economy sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni produk legal yang masuk secara ilegal, produk legal yang tidak membayar pajak, serta produk ilegal.

    Wijayanto mengibaratkan, pemberantasan underground economy seperti “mengambil ikan tanpa membuat keruh air kolam,” yang maksudnya dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu kondusivitas perekonomian.

    “Memberantas underground economy, seperti mengambil ikan tanpa membuat keruh air kolam. Meningkatkan penerimaan negara, tanpa mengganggu kondusivitas ekonomi kita,” terangnya.

    Selain itu, ia memandang sejumlah saran Center of Economics and Law Studies (Celios) untuk menambah penerimaan negara menarik untuk dianalisa.

    Sebelumnya, Celios memperkirakan total penerimaan negara dari penerapan berbagai pajak progresif dapat mencapai Rp524 triliun per tahun.

    Perhitungan itu mencakup 10 instrumen pajak seperti pajak kekayaan, pajak karbon, hingga pajak windfall profit sektor ekstraktif, serta dua instrumen kebijakan lainnya.

    Celios menghitung, potensi penerimaan pajak kekayaan mencapai Rp81,6 triliun, pajak karbon Rp76,4 triliun, dan pajak produksi batu bara Rp66,5 triliun.

    Sementara itu, pengakhiran insentif pajak yang dinilai pro konglomerat berpotensi menambah penerimaan sebesar Rp137,4 triliun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konsep deregulasi alias menyederhanakan aturan berbasis Artificial Intelligence (AI). Konsep tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dukungan teknologi AI harapannya mampu meminimalisir tindakan fraud atau penyelewengan dalam realisasi deregulasi itu sendiri.

    “Deregulasi nanti mau kita paparin juga kepada Presiden itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu (konsep berbasis AI) terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan turun,” ujar Luhut, ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Luhut menjelaskan, deregulasi berbasis AI ini nantinya akan melibatkan sistem Online Single Submission (OSS). DEN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang juga terlibat dalam proses perizinan investasi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi (Rosan Roeslani), karena ada PP 28 nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa melalui, masuk di AI,” terang Luhut.

    Pengembangan deregulasi berbasis AI ini juga selaras dengan rencana pemerintah mengintegrasikan seluruh layanan melalui government technology (GovTech). Pada September mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga akan meresmikan pilot project dari GovTech di Banyuwangi.

    “Ini pilot project dari GovTech berbasis AI berbasis AI di Banyuwangi. Kalau ini successful, ya sudah terus kembangin, sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI jadi bisa kita upgrade setiap waktu,” jelas mantan menteri koordinator era Presiden Joko Widodo itu.

    Di sisi lain, Luhut juga membanggakan anak-anak bangsa di balik lahirnya sistem-sistem digital pemerintah, mulai dari PeduliLindungi, e-Katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), hingga GovTech itu sendiri.

    Menurut Luhut ini menjadi bukti bahwa masa depan Indonesia tidak gelap.

    “Jadi kalau ada orang bilang Indonesia misalnya gelap, silakan saja. Tapi saya mau beritahu, dengan ini tidak gelap, terang, yang bikin ini semua anak Indonesia,” kata Luhut.

    “Jadi kita harus bangga lah, apalagi ini 17 Agustus ya, kita harus bangga, lihat negara kita, bahwa ada di sana sini masih masalah ya masih banyak, dan tidak akan pernah habis juga,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Saat Limbah jadi Nyawa Pembangkit Listrik Demi Terangi Warga – Page 3

    Saat Limbah jadi Nyawa Pembangkit Listrik Demi Terangi Warga – Page 3

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) harus menyeimbangkan antara keandalan pasokan listrik, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan serta menjaga kesehatan finansial korporat, dalam upaya pencapaian net zero tahun 2060.

    Berbagai inovasi ditempuh untuk memastikan target penurunan emisi tetap berjalan sambil secara bertahap melakukan transisi energi tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan perusahaan.

    EVP Perencanaan Strategi Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri, menjelaskan salah satu bentuk keberlanjutan lingkungan yang tidak mengorbankan keuangan korporat dengan secara bertahap melakukan diversifikasi bahan bakar pembangkit batu bara dengan biomassa (Co firing).

    Untuk tahun ini ada 52 lokasi yang jalankan progrma co firing dengan total kapasitas 2,45 gigawatt (GW) dan potensi reduksi emisi sebesar 10,75 juta ton CO2.

    Selanjutnya konversi konsumsi bahan bakar minyak dengan EBT melaui program Dedieselisasi dan Hibridisasi. Tujuannya untuk mengganti / mengurangi penggunaan BBM, peningkatan efisiensi biaya bahan bakar, mengurangi emisi karbon serta peningkatan keandalan listrik.

    “Program konversi PLTD ke EBT & Hybrid dilakukan secara bertahap di 631 lokasi PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Parulian.

    Program Dedieselisasi dilaksanakan pada 3.378 unit pembangkit diesel yang masih beroperasi melalui tiga program yakni program EBT dan Hybrid sebesar 0.62 GW di 631 lokasi.

  • RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    Jakarta –

    Indonesia dan Peru telah menandatangani perjanjian dagang Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan perjanjian dagang ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

    Roro mengatakan setelah perjanjian dagang ini diimplementasikan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam bentuk investasi. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mendorong kinerja perdagangan, tetapi juga mempererat hubungan antarpelaku usaha dan masyarakat Indonesia-Peru dengan landasan people-to-people relations.

    “IP-CEPA ini merupakan perjanjian perdagangan kedua Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Latin, menegaskan posisi penting Peru dalam hubungan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut. Dua tahun setelah implementasi, kami akan melanjutkan perundingan untuk sektor investasi dan jasa guna memperdalam kerja sama bilateral,” ujar Roro, dalam keterangannya, dikutip, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Roro, IP-CEPA mencakup penghapusan tarif signifikan di kedua belah pihak. Sebanyak 7.257 barang (pos tarif) Indonesia yang diekspor ke Peru akan mendapatkan bebas tarif impor alias 0%. Sejumlah barang itu terdiri dari mobil, sepatu, alas kaki, tekstil, kelapa sawit dan turunannya, dan produk-produk manufaktur, lemari, mesin cetak hingga kertas.

    Sementara Peru akan mendapatkan peluang bebas bea masuk untuk 10.531 barang (pos tarif) yang diekspor ke Indonesia. Sejumlah barang yang mendapatkan kemudahan ekspor dan bebas tarif mulai anggur, ekstra nabati, kakao, hingga buah segar lainnya.

    Roro menegaskan, fokus utama kerja sama ini meliputi peningkatan akses pasar, kemudahan prosedur bea cukai, serta pengurangan hambatan perdagangan. Bagi Indonesia, penghapusan tarif oleh Peru menciptakan peluang ekspor yang lebih besar.

    Sebaliknya, Peru berpeluang mengembangkan pasar di Indonesia untuk produk seperti cokelat, anggur, dan tara, yang kini akan menikmati tarif nol. Perjanjian ini juga membuka akses strategis Peru ke pasar Asia Tenggara melalui Indonesia.

    Pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 479 juta, dengan pertumbuhan rata-rata 15,08% per tahun sepanjang 2020-2024. Ekspor Indonesia tercatat US$ 329,4 juta, didominasi oleh kendaraan bermotor, alas kaki, minyak sawit, dan lemari pendingin.

    Impor Indonesia dari Peru senilai US$ 149,6 juta meliputi biji cokelat, batu bara briket, pupuk, anggur, dan seng mentah. Potensi pasar Indonesia yang besar, dengan populasi 280 juta jiwa, menjadi peluang signifikan bagi ekspor produk pertanian Peru.

    Kemudian pada periode 2025, Januari-Juni total perdagangan kedua negara US$ 264,8 juta naik 34,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar US$ 197,1 juta dengan ekspor senilai US$ 206,4 juta dan impor senilai US$ 58,4 juta.

    Roro mengatakan sebelumnya saat sebagai seorang anggota parlemen, dia pernah menjadi ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ke Lima, Peru. Ia menyatakan bahwa sejak dirinya menjadi anggota parlemen telah banyak korespondensi yang dibahas dan dikerjasamakan dengan Peru di ranah legislatif.

    Beberapa fokus utama dalam kesempatan tersebut mengangkat sektor energi hijau, ekonomi digital, dan infrastruktur. Hubungan diplomatik yang telah berjalan hampir 50 tahun diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan kedua negara ke depannya.

    Roro menambahkan, keberhasilan implementasi IP-CEPA memerlukan strategi lanjutan, seperti peningkatan volume perdagangan, transfer teknologi, serta pembangunan kerangka kerja ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Semoga IP-CEPA tidak hanya memberi hasil pada angka-angka perdagangan, tetapi juga menciptakan pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wamendag Roro dalam Indonesia-Peru Business Forum 2025 bertema “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia-Peru Partnership Through CEPA” yang berlangsung di Jakarta.

    Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Peru, Dina Boluarte Zegarra; Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Desilu Leon; Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama; serta Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Forum ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Peru di Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Peru Dina Boluarte juga mengajak pelaku usaha Indonesia untuk memperluas investasi di sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

    Ia menilai kesamaan pandangan kedua negara dalam perdagangan bebas, investasi, serta prinsip-prinsip hukum dan politik internasional menjadi modal penting mempererat kemitraan.

    Tonton juga Video Puan dan Presiden Peru Bertemu Bahas Ekonomi-Pariwisata

    (kil/kil)

  • Harga Batu Bara Turun, Laba Bersih ITMG Anjlok ke 94 Juta Dolar AS

    Harga Batu Bara Turun, Laba Bersih ITMG Anjlok ke 94 Juta Dolar AS

    JAKARTA – PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 27 persen pada semester I-2025.

    Dikutip dari laporan keuangan ITMG, perseroan membukukan laba sebesar 94 juta dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 129 juta dolar AS.

    Dari sisi pendapatan dari penjual, ITMG mengali penurunan sebesar 12 persen menjadi 919 juta dolar AS dari sebelumnya sebesar 1,05 miliar dolar AS.

    Investor Relation ITMG, Agung Putra Sulaiman mengatakan, meski penjualan batu bara meningkat 8 persen, penurunan pendapatan ini dipengaruhi oleh anjloknya harga acuan batu bara sebesar 19 persen menjadi 78 dolar AS per ton.

    Sekalipun produksi batu bara ITMG mengalami kenaikan, lanjut dia, perusahaan berhasil menurunk beban pokok pendapatan sebesar 10 persen yoy dari 774 juta dolar AS pada tahun 2024 menjadi 695 juta dolar AS.

    “Penurunan ini disebabkan oleh biaya operasional yang lebih rendah serta efisien pada biaya biaya yang dapat dikendalikan,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Selasa, 12 Agustus.

    Ia melanjutkan, secara tahunanbeban penjualan mengalami penurunan tipis sebesar 2 juta dolar AS, sementara beban umum administrasi naik sebesar 4 juta dolar AS dan total beban operasional pada semester I tercatat sebesar 100 juta dolar AS.

    Dari sisi setoran kepada pemerintah, ITMG mencatatkan penurunan royalti sebesar 10 persen menjadi 104 juta dolar AS dibandingkan periode sebelumnya sebesar 116 juta dolar AS.

    “Penurunan ini disebabkan oleh penurunan rerata harga jual batu bara. Selain itu beban pajak penghasilan tercatat sebesar 43 juta dolar AS,” tandas dia.

  • Pelindo Regional 4 Tutup Semester I 2025 dengan Lonjakan Signifikan

    Pelindo Regional 4 Tutup Semester I 2025 dengan Lonjakan Signifikan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menyelesaikan Semester I 2025 dengan kinerja yang luar biasa.

    Semester I 2025 Pelindo Regional 4 berhasil mencapai lonjakan yang signifikan.

    Lonjakan signifikan ini terjadi pada arus penumpang, arus peti kemas, dan trafik barang di seluruh pelabuhan kelolaan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

    Terkait lonjakan ini, Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis memaparkan total arus kapal periode Januari–Juni 2025.

    Dimana, dalam periode tersebut mencapai 213,55 juta GT (Gross Tonnage), tumbuh 1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Adapun untuk peningkatan ini didorong bertambahnya kunjungan kapal RoRo di Pelabuhan Donggala pasca dibukanya rute baru.

    Kemudian hal ini juga didorong naiknya kunjungan kapal batu bara di Balikpapan.

    “Untuk arus peti kemas, kami membukukan 1,20 juta TEUs atau tumbuh 2% YoY, berkat meningkatnya aktivitas di Makassar, Bitung, Parepare, dan Kendari,” sebut Abdul Azis dalam acara Coffee Sunset Bersama Media di Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar, Selasa (12/8/2025).

    Lanjut, Azis menjelaskan trafik barang mencapai 35,63 juta ton atau 7% di atas Rencana Kerja Anggaran (RKA), dipicu lonjakan bongkar muat batu bara di Balikpapan serta semen dan pupuk di Gorontalo.

    Lalu sektor penumpang yang menembus 4,16 juta orang atau tumbuh 17% YoY dan 13% di atas target RKA.

    “Capaian ini menandakan strategi operasional dan layanan kami berada di jalur yang tepat,” paparnya.

    “Kami akan terus menjaga tren positif ini sekaligus meningkatkan kualitas layanan agar memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi KTI,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Ada IP-CEPA, Mendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp15,65 Triliun

    Ada IP-CEPA, Mendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp15,65 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membidik perdagangan Indonesia dengan Peru bisa mencapai US$960 juta atau Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) pada tahun pertama Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (Indonesia-Peru CEPA/IP-CEPA) berjalan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa total perdagangan Indonesia dengan Peru mencapai US$480 juta pada 2024. Jika diperinci, total perdagangan Indonesia dengan Peru terdiri dari nilai ekspor yang mencapai US$331,2 juta dan nilai impor sebesar US$149,6 juta pada 2024.

    Adapun, Kemendag membidik perdagangan Indonesia-Peru bisa naik dua kali lipat dari total perdagangan pada 2024, usai IP-CEPA berjalan.

    “Kan sekarang total trade-nya US$480 juta [perdagangan Indonesia dengan Peru pada 2024]. Ya, nanti setelah implementasi CEPA berjalan ya minimal 2 kali lipat total trade-nya. Setelah implementasi, tahun pertama minimal dua kali lipat total trade-nya,” kata Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Budi mengungkap neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus US$181 juta. Menurutnya, dengan adanya IP-CEPA, maka akan semakin memudahkan kerja sama antara kedua negara. Bahkan, Budi menyebut tekstil dan alas kaki dalam negeri memiliki peluang besar untuk diekspor ke Peru.

    “Akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru termasuk alas kaki itu besar. Kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Ini salah satu untuk mendorong akses pasar kita di luar negeri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan ekspor alas kaki hingga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Peru sebagian besar akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% alias bebas tarif.

    Dia menjelaskan, setidaknya ada 10 komoditas ekspor utama Indonesia yang telah mendapatkan penghapusan, penurunan, dan pengurangan tarif ke Peru usai adanya IP-CEPA.

    Secara terperinci, mobil penumpang dan kendaraan bermotor lainnya untuk mengangkut orang (selain pos 87.02) termasuk station wagon dan mobil balap (HS 8703).

    Berikutnya, alas kaki (HS 6404, HS 6403, HS 6402), CPO dan fraksinya, baik dimurnikan atau tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (HS 1511).

    Berikutnya, lemari pendingin, pembeku, dan peralatan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau bukan listrik, pompa panas selain mesin AC pos 84.15 (HS 8414), kertas dan karton, serta kelompoknya (HS 4802).

    Lalu, margarin (HS 1517). Cengkeh, baik dalam bunga utuh, buah utuh, bunga cengkeh, maupun tangkainya (HS 0907). Serta, mesin cetak dan kelompoknya (HS 8443).

    “Ini semua sudah mendapatkan referensi akses pasar yang sangat amat bagus. Jadi hampir semuanya sudah 0%. Nanti akan diberikan komitmen bea masuk 0%,” jelas Djatmiko dalam Media Briefing IP-CEPA di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Adapun, pengenaan bea masuk 0% dari adanya IP-CEPA ini akan mulai berlaku tergantung dari jadwal kesepakatan. “Ada yang di hari pertama, ada yang nanti di tahun ke-2, dan tahun ke-3. Tapi hampir semuanya mendapat 0%,” terangnya.

    Mengacu data Kemendag, terdapat lima komoditas utama ekspor Indonesia ke Peru pada 2024. Mereka di antaranya, mobil dan kendaraan bermotor lainnya senilai US$120,8 juta, alas kaki/sol karet bagian atas tekstil US$21,8 juta.

    Lalu, ada minyak sawit dan pecahannya senilai US$21,4 juta, lemari es dan pompa panas non-AC senilai US$16,5 juta, serta alas kaki bagian atas kulit senilai US$14,9 juta. 

    Sementara itu, Kemendag mencatat sebanyak lima komoditas impor Peru yang masuk ke pasar Tanah Air pada 2024. Berdasarkan catatan Kemendag, biji kakao menjadi komoditas dengan nilai impor tertinggi pada 2024, yakni mencapai US$87,6 juta.

    Djatmiko menjelaskan bahwa biji kakao menjadi komoditas impor tertinggi lantaran untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri guna diolah menjadi pasta atau produk lainnya.

    “Karena memang industri pengolahan kakao di Indonesia sudah sedemikian berkembang. Kebutuhan pasokan dalam negeri sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan industri sehingga kita perlu mengimpor biji kakao [dari Peru],” tuturnya.

    Komoditas lainnya adalah impor batu bara/bahan bakar padat sejenis US$15,6 juta, pupuk mineral, fosfat US$14,1 juta, anggur segar atau kering US$11,5 juta, dan seng yang tidak ditempa senilai US$5 juta pada 2024.