Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Tol Trans Sumatera Tambah Panjang Lagi 18,49 Km, Tembus Jambi!

    Tol Trans Sumatera Tambah Panjang Lagi 18,49 Km, Tembus Jambi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya (Persero) atau HK telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan predikat bintang 5 (lima). SLO itu diberikan untuk proyek Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 (Tempino-Ness) pada Jumat (22/8/2025) lalu.

    Sertifikat ini menandai kesiapan penuh ruas tol sepanjang 18,49 Km tersebut untuk melayani publik dengan standar keselamatan dan kualitas terbaik. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah melalui penilaian dengan predikat tertinggi ini.

    “Predikat ini bukti komitmen Hutama Karya yang mampu menghadirkan infrastruktur jalan tol berstandar tinggi. Ruas Tempino-Ness kami siapkan dengan cermat agar mengakomodir perjalanan yang aman, efisien, dan bermakna bagi masyarakat,” ungkap Adjib dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

    Lebih lanjut, Adjib menegaskan bahwa jalan tol ini secara substansi sudah siap beroperasi. Tahap selanjutnya adalah penerbitan Keputusan Menteri PU mengenai penetapan pengoperasian sebelum jalan tol dapat digunakan oleh publik. Setelah beroperasi, waktu tempuh Jambi menuju Betung dipangkas drastis dari lebih empat jam menjadi sekitar dua jam saja.

    Adapun dari Bayung Lencir (Sumatera Selatan) menuju Sp. Ness (Jambi) kini hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dibanding sebelumnya hampir 3 jam, dimana dapat memecah kemacetan yang sering terjadi di jalur Lintas Sumatera.

    Jalan tol ini juga sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik, terutama arus angkutan batu bara dan hasil sumber daya alam, sehingga diharapkan memberi dorongan pada produktivitas kawasan dan industri sekitar.

    Foto: Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 (Tempino–Ness). (Dok. Hutama Karya)
    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 (Tempino–Ness). (Dok. Hutama Karya)

    SLFO bintang 5 diperoleh setelah melalui proses Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada Rabu – Jumat (6-8 Agustus 2025) lalu. Uji tersebut meliputi pemeriksaan teknis lapangan, seperti struktur jalan utama, bahu jalan, drainase, dan kelengkapan rambu keselamatan, serta evaluasi aspek administrasi sesuai regulasi Kementerian PU.

    Jalan Tol Tempino-Ness dibangun dengan dua lajur per arah, dilengkapi bahu jalan sisi dalam dan luar, drainase modern, on-off ramp, serta rambu keselamatan. Dari sisi kelengkapan fasilitas, tersedia penerangan jalan umum (PJU), pos pemantauan, dan sistem CCTV 24 jam agar pengguna tetap merasa aman selama perjalanan.

    “Kami berharap dengan beroperasinya ruas tol ini, masyarakat Jambi dan Sumatra Selatan bisa merasakan langsung manfaat perjalanan yang lebih cepat, aman, dan nyaman terutama dalam mempersiapkan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti,” tutup Adjib.

    Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang ±1.235 Km, termasuk ruas yang beroperasi maupun dalam tahap konstruksi. Ruas tol yang telah beroperasi penuh antara lain:

    Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 Km),
    Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 Km),
    Tol Palembang – Indralaya (22 Km),
    Tol Indralaya – Prabumulih (64 Km),
    Tol Betung – Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir – Tempino) (33,6 Km),
    Tol Bengkulu – Taba Penanjung (16,725 Km),
    Tol Pekanbaru – Dumai (132 Km),
    Tol Medan – Binjai (17 Km),
    Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Pangkalan Brandan (58 Km),
    Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar (55,4 Km),
    Tol Padang – Sicincin (35,45 Km),
    Tol Indrapura – Kisaran (48 Km),
    Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Sinaksak (91 Km),
    Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 Km).

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Penyumbang Besar Bencana Iklim Dunia, di RI Kerap Terjadi!

    Ini Penyumbang Besar Bencana Iklim Dunia, di RI Kerap Terjadi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengungkapkan kebakaran hutan akibat perubahan iklim menjadi salah satu penyebab polusi udara tertinggi pada tahun lalu.

    Melansir Reuters, Organisasi Kesehatan Dunia (WMO) menyatakan bahwa polusi udara ambien menyebabkan 4,5 juta kematian dini per tahun.

    Dalam laporan WMO untuk tahun 2024 menunjukkan titik-titik polusi di tempat-tempat yang mengalami kebakaran hebat seperti di lembah Amazon, Kanada, Siberia, dan Afrika Tengah.

    Seiring pemanasan global yang sebagian besar didorong oleh emisi bahan bakar fosil mengubah pola cuaca, kebakaran hutan menjadi lebih sering dan meluas di seluruh dunia, menambah partikel di udara yang juga dihasilkan oleh pembakaran batu bara, minyak, gas, dan kayu serta transportasi dan pertanian.

    “Kebakaran hutan merupakan penyumbang besar polusi partikel dan masalah ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemanasan iklim, yang menimbulkan risiko yang semakin besar bagi infrastruktur, ekosistem, dan kesehatan manusia,” kata WMO dalam sebuah pernyataan dikutip Jumat (5/9/2025).

    Wakil Sekretaris Jenderal Ko Barrett pun mengatakan perubahan iklim dan kualitas udara tidak dapat ditangani secara terpisah.

    “Keduanya harus ditangani bersama untuk melindungi planet kita, komunitas kita, dan perekonomian kita,” dilansir dari Reuters, Jumat (5/9/2025).

    Meskipun laporan WMO mencakup tahun 2024, WMO juga menyatakan bahwa kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Eropa selatan tahun ini telah berkontribusi terhadap polusi di seluruh benua.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar Konglomerat yang Dukung Patriot Bond Danantara

    Daftar Konglomerat yang Dukung Patriot Bond Danantara

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperkenalkan instrumen baru bernama Patriot Bond, dengan target dana hingga Rp 50 triliun. Instrumen ini ditawarkan secara terbatas kepada sejumlah taipan besar Indonesia, dengan tujuan membiayai proyek konversi sampah menjadi energi.

    Patriot Bond diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun, masing-masing memberikan kupon 2% per tahun. Sejumlah grup usaha papan atas disebut sudah menyatakan minat, mulai dari Barito Pacific hingga Djarum Group.

    Minat para pengusaha itu dibenarkan langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang menyebut skema ini dirancang untuk mendorong partisipasi sektor swasta.

    “Semua ikut berpartisipasi kok. Iya berminat,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Dikutip dari Antara, dukungan terhadap Patriot Bonds datang dari sejumlah pengusaha terkemuka Indonesia. Meski belum secara eksplisit menyatakan minat membeli, para konglomerat itu menyatakan pandangan positif terhadap Patriot Bonds.

    Daftar Konglomerat Dukung Patriot Bond

    1. Franky Widjaja

    Franky Widjaja adalah konglomerat putra dari taipan Eka Tjipta Widjaja yang merupakan pendiri Sinar Mas Group. Ia memimpin bisnis agribisnis dan pangan lewat Golden Agri-Resources, salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    Franky Widjaja menilai bahwa Patriot Bonds dapat menghadirkan manfaat ganda. Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas

    “Patriot Bonds yang digagas Danantara Indonesia memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas,” ujarnya.

    2. Prajogo Pangestu

    Prajogo Pangestu adalah konglomerat Indonesia yang membangun gurita bisnisnya lewat Barito Pacific Group. Ia dikenal sebagai “raja petrokimia” dan masuk daftar orang terkaya Indonesia berkat ekspansi besar di sektor energi dan industri kimia.

    Prajogo Pangestu menyatakan bahwa pembangunan Indonesia merupakan tanggung semua pihak, termasuk pengusaha. Melalui Patriot Bonds, kata dia, dunia usaha bisa berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional.

    “Inisiatif Danantara Indonesia melalui Patriot Bonds memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

    3. Boy Thohir

    Garibaldi Thohir, yang lebih dikenal sebagai Boy Thohir, merupakan pengusaha Indonesia di bidang energi dan keuangan. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya Adaro Energy), salah satu perusahaan batu bara terbesar di Tanah Air.

    Dukungan terhadap Patriot Bonds juga datang dari Boy Thohir, yang menekankan aspek gotong royong sekaligus dampak nyata proyek yang akan didanai. Menurutnya, Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan bangsa ini.

    “Melalui instrumen ini, dunia usaha dapat ikut memastikan pembiayaan pembangunan nasional lebih mandiri dan berkelanjutan. Kami mendukung program ini, apalagi Patriot Bond ini akan mendanai proyek-proyek waste to energy yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” terang dia.

    (ily/eds)

  • Pembangunan Bahan Bakar Turunan Sampah di Kota Padang, Solusi atau Masalah Baru?

    Pembangunan Bahan Bakar Turunan Sampah di Kota Padang, Solusi atau Masalah Baru?

    Sementara di Padang, pemerintah kota masih terus mengupayakan pembangunan RDF di TPA Air Dingin meski hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat yang mencanangkan proyek ini.

    “Dari pemerintah pusat hingga saat ini belum memiliki titik terang. Apakah persoalannya terkait efisiensi atau hal lain, saya tidak ingin berspekulasi,” kata Fadly.

    Ia menyampaikan saat ini lelang pembangunan RDF sudah dilakukan beberapa kali dan selalu gagal. Proses lelang memang ada di tingkat pusat, bukan di pemerintah kota.

    “Apakah kegagalannya karena faktor teknis atau efisiensi anggaran, saya tidak bisa memastikan. Yang jelas, dengan sisa waktu yang ada, sepertinya kecil kemungkinan proyek RDF dapat dibangun sesuai target,” jelasnya.

    Namun demikian pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak investor, sudah ada dua pihak investor yang datang ke Kota Padang, yakni dari Jepang dan dari Jakarta.

    Terkait pengelolaan sampah yang produksinya mencapai 750 ton per hari, menurutnya pemerintah Kota Padang akan meningkatkan kontribusi masyarakat.

    “Pertama, bagaimana warga bisa berperan mengurangi timbulan sampah, baik sampah rumah tangga, organik maupun anorganik. Kedua, pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah,” katanya.

    Dengan begitu, ketika LPS datang mengangkut sampah, mereka hanya mengambil yang tidak bernilai. Sedangkan sampah yang bernilai bisa dikelola oleh bank sampah agar memberi manfaat kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban TPA.

    “Saya sering sampaikan, berapa pun jumlah petugas kebersihan, tidak akan cukup jika masyarakat tidak terlibat langsung. Karena itu, fokus kita ke depan bukan hanya membersihkan kota atau menambah armada, melainkan mendorong partisipasi masyarakat. Bentuknya bisa berupa reward and punishment memberi penghargaan di tahap awal, lalu menegakkan perda dengan sanksi sosial,” ujarnya.

    Pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan pihak pemasyarakatan untuk penegakan perda. Dengan adanya perubahan KUHP tahun 2023 yang akan berlaku pada 2026, Fadly ingin Kota Padang menjadi pionir dalam menerapkan hukuman sosial.

    “Misalnya, warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan diminta ikut membersihkan kota sebagai bentuk empati atas pelanggaran yang dilakukan,” kata dia.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan Fitra Masta menyampaikan produksi sampah di Kota Padang mencapai sekitar 750 ton sampah per hari.

    “65 persennya sampah organik, dan sisanya anorganik,” ujarnya, 22 Agustus 2025.

    Dari jumlah itu 466,49 ton masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terakhir (TPST) dan sekitar 136,38 ton berhasil dikurangi melalui pemilahan.

    Data tersebut menunjukkan bahwa baru sekitar 40,13 persen sampah yang berhasil dipilah, sedangkan sisanya belum terolah dan langsung berakhir di TPST.

    Menurut Fadelan saat ini pihaknya terus memperkuat layanan pengumpulan sampah berbasis masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan bank sampah. Masyarakat bisa memilih salah satu layanan ini.

    “Dari dua lembaga tersebut, sampah dipilah dan diolah, sehingga yang dibawa ke TPA hanya residu. Pemko juga akan memperkuat Lokasi-lokasi pengolahan sampah agar prinsip 3R semakin berjalan,” katanya.

    Terkait pembangunan RDF, Fadelan tidak mau berkomentar karena hal itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun dari rencana jangka panjang dalam tiga tahun ke depan, pengelolaan sampah dari 750 ton volume sampah per hari, 250 ton organik akan dikompos. Kemudian 200 ton diolah melalui RDF, 150 ton didaur ulang anorganik, dan 75 ton organik untuk maggot.

    Jika RDF di Kota Padang jadi dibangun, palet yang dihasilkan RDF ini akan dijual ke pabrik semen PT Semen Padang. Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra menyampaikan keberadaan fasilitas RDF akan mendorong peningkatan pemakaian energi alternatif di pabrik semen.

    Saat ini, pemanfaatan bahan bakar non-batu bara seperti sekam padi, serbuk gergaji, dan sampah organik baru sekitar 3 persen dari kebutuhan 1,2 juta ton batu bara per tahun. Dengan adanya RDF, persentasenya ditargetkan naik menjadi 6 persen pada 2025, dan terus meningkat hingga 30 persen pada 2029.

    Sementara Direktur WALHI Sumbar, Wengki Purwanto, mengingatkan bahwa pemerintah Kota Padang jangan tergesa-gesa menjadikan RDF sebagai solusi utama untuk memperbaiki tata kelola sampah.

    Ia menekankan pentingnya fokus memperkuat pengelolaan di hulu terlebih dahulu. “Pemerintah Kota Padang seharusnya menguatkan proses pemilahan dari rumah, mengedukasi masyarakat, dan bila perlu merumuskan regulasinya,” jelasnya.

    Menurut Wengki, membangun kesadaran kolektif sangat mendesak dilakukan mulai dari rumah tangga, institusi pendidikan (SD hingga perguruan tinggi), dunia usaha hingga pemerintah sendiri harus menjadi teladan.

    Ia mencontohkan kasus RDF plant di Rorotan, Jakarta Utara sebagai pelajaran penting. “RDF justru menimbulkan polusi, bukan menyelesaikan masalah. Jika teknologi diterapkan tanpa perbaikan tata kelola dan manajemen, justru menjadi masalah baru,” tegasnya.

    Selain tata kelola, efisiensi dan ekonomi, kata Wengki, dari sejumlah penelitian potensi kegagalan RDF bukan hanya hipotetis. Pada mesin pengolah sampah menjadi RDF (misalnya mesin shredder), sering terjadi hambatan operasional ketika sampah bersifat basah atau bercampur lumpur.

    Hal ini menyebabkan penyumbatan, arus pendek listrik, dan operasi mesin yang hanya bertahan singkat (sekitar 7 jam), dengan produksi RDF hanya sebesar 3 ton per shift.

    Dalam Jurnal “Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC” diterbitkan oleh Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta pada 2020, menemukan bahwa penyebab utama kegagalan produksi RDF adalah faktor kelalaian manusia seperti kurangnya pelatihan, kualitas material yang mudah korosi, pengukuran yang tidak standar, tidak adanya SOP, minimnya preventive maintenance, kesulitan mendapatkan suku cadang, serta kondisi lingkungan seperti sampah basah karena hujan.

    Dalam jurnal tersebut, contoh empiris dari instalasi RDF menunjukkan rata-rata ketersediaan mesin (availability) sekitar 85 persen, namun masih terdapat masalah defect karena material tersangkut pisau shredder. Sebagai contoh, jumlah defect per bulan bervariasi antara 0 hingga 8 ton dari produksi 70-80 ton RDF. Artinya, downtime produksi dan kualitas output masih menjadi tantangan.

    Wengki menyampaikan, seharusnya pemerintah belajar dari banyak daerah lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan RDF, seperti RDF Rorotan di Jakarta. Selama uji coba pada Februari 2025, pabrik RDF memicu asap pekat dan bau menyengat akibat kesalahan teknis dan sistem kontrol bau yang tidak siap.

    “Dari data Walhi, warga sekitar melaporkan gangguan pernapasan, terutama di antara anak-anak dan lanjut usia. Walhi juga menyoroti bahwa pemrosesan sampah campuran tanpa pemilahan memicu ketergantungan pada pasokan sampah, menghambat upaya pengurangan sampah di hulu, sekaligus meningkatkan risiko polusi jangka panjang, ini harus jadi Pelajaran bagi daerah lain,” ia menambahkan.

  • Prabowo Minta Perkuat Produksi PT Timah dan Peran BUMN SDA

    Prabowo Minta Perkuat Produksi PT Timah dan Peran BUMN SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk mendorong peningkatan kapasitas produksi PT Timah Tbk. (TINS).

    Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025). 

    “Presiden memberikan beberapa pengarahan terkait dengan kinerja kabinet dan dinamika yang terjadi saat ini. Khusus untuk sektor kami, beliau meminta laporan terkait energi dan transisi energi,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Dalam arahannya, kata Bahlil, Presiden Ke-8 RI menekankan pentingnya mendorong BUMN yang bergerak di sektor SDA agar semakin kuat dan berdaya saing, termasuk dalam hal kapasitas produksi dan pengelolaan.

    “Salah satunya adalah peningkatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah di Bangka Belitung. Itu menjadi bagian dari instruksi agar kita bantu dan dorong BUMN yang mengelola SDA,” kata Bahlil.

    Selain PT Timah, Bahlil melanjutkan pemerintah juga disebut tengah mematangkan strategi penguatan energi nasional seiring dengan agenda transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

    “Bapak presiden meminta laporan terkait energi kemudian transisi energi dan di dalamnya terkait arahan agar BUMN yang mengelola SDA harus betul-betul kita dorong, kita bantu dalam rangka meningkatkan kapasitas,” pungkas Bahlil.

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, TINS membukukan penurunan laba bersih sekitar 30,93% secara tahunan menjadi Rp300,07 miliar pada semester I/2025. 

    Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, TINS mengemas pendapatan sebesar Rp4,22 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. Jumlah itu turun 19,0% dari realisasi pendapatan semester I/2024 sebesar Rp5,2 triliun. 

    Mayoritas pendapatan PT Timah berasal dari penjualan logam timah Rp3,21 triliun sepanjang Januari—Juni 2025. Disusul oleh penjualan tin chemical Rp473,5 miliar, tin solder Rp170,78 miliar, batu bara Rp122,9 miliar, nikel Rp101,98 miliar, real estat Rp78,31 miliar, jasa galangan kapal Rp39,15 miliar, jasa pengangkutan Rp17,83 miliar, dan lainnya Rp588 juta.

    Realisasi pendapatan emiten Grup MIND ID itu ditopang oleh volume produksi bijih dan logam timah perseroan. Sepanjang semester I/2025, TINS memproduksi bijih timah sebanyak 6.997 ton atau turun 32% year-on-year (YoY) dari 10.279 ton pada 6 bulan pertama 2024.

    Sejalan dengan itu, volume produksi logam timah turun 29%  YoY menjadi 6.870 ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9.675 ton. Pada saat yang sama, penjualan logam timah turun 28% YoY menjadi 5.983 ton pada semester I/2025 dibanding 8.299 ton pada semester I/2024.

  • PGN Pasok Gas Bumi ke Rumah Sakit Kariadi Semarang

    PGN Pasok Gas Bumi ke Rumah Sakit Kariadi Semarang

    Jakarta –

    PT Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina resmi menyalurkan gas bumi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang. Pengaliran gas ini diklaim dapat meningkatkan efisiensi, layanan dan keamanan operasional rumah sakit terbesar di Jawa Tengah.

    Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Agus Akhmadi mengatakan, penggunaan gas bumi ini memberi dampak yang signifikan bagi rumah sakit terhadap efisiensi biaya operasional, yang dapat menghemat hingga 60%.

    “Pengeluaran biaya bahan bakar solar dan LPG sebelumnya bisa mencapai Rp 510 juta per bulan, kini bisa menghemat sekitar Rp 290 jutaan. Setahun, penghematan hampir Rp 3 miliar yang bisa dialokasikan untuk investasi peralatan medis,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Ia mengatakan, gas bumi PGN akan digunakan di fasilitas vital seperti laundry dan bagian gizi. Dengan 1.221 tempat tidur serta kebutuhan memasak sampai tiga kali sehari untuk pasien, efisiensi ini membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi peningkatan pelayanan.

    “Kami sangat berterima kasih dengan dukungan PGN, rumah sakit dapat menjalankan operasional secara lebih efisien, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

    Sementara itu, Area Head PGN Semarang, Sugianto Eko Cahyono mengatakan pasokan ini berasal dari wilayah Kepodang, di mana volume kebutuhan di RSUP Dr. Kariadi Semarang per bulan mencapai 30.000 -40.000 meter kubik, dan secara pasokan masih sangat cukup dan aman.

    “Harapan kami dengan suplai gas ke RSUP Dr. Kariadi Semarang, efisiensi bisa meningkat sehingga rumah sakit memiliki ruang lebih luas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sugianto menekankan, gas bumi PGN memiliki sejumlah keunggulan. Dari sisi keamanan, gas bumi PGN lebih aman karena lebih ringan dari udara sehingga bila bocor akan naik ke atas dan menurunkan risiko kebakaran maupun ledakan.

    Dari sisi lingkungan, emisi gas bumi 30-40% lebih rendah dibanding minyak maupun batu bara. Sementara dari sisi harga, gas bumi PGN relatif lebih kompetitif sehingga memberikan dampak efisiensi lebih besar.

    Ia menambahkan, PGN memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun industri yang ingin menggunakan gas bumi PGN. Saat ini PGN telah melayani lebih dari 16 ribu pelanggan rumah tangga, 44 pelanggan industri, serta rumah sakit besar yaitu RS Panti Wilasa hingga RSUP Dr. Kariadi Semarang.

    “Ke depan, PGN menargetkan ekspansi ke sejumlah kawasan industri seperti di Kendal, Batang, Semarang, Demak, Tegal, hingga Pekalongan,” ucapnya.

    (kil/kil)

  • Ekonom Proyeksi Harga Batu Bara Sulit Bangkit Sepanjang 2025

    Ekonom Proyeksi Harga Batu Bara Sulit Bangkit Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan harga batu bara sulit terungkit sepanjang tahun ini seiring masih lemahnya permintaan dari konsumen utama global, China dan India. 

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor batu bara hanya mencapai US$13,82 miliar sepanjang Januari—Juli 2025. Nilai itu turun 21,74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar US$17,66 miliar.

    Penurunan nilai ekspor emas hitam itu sejalan dengan volume ekspor yang juga turun 6,96% secara kumulatif menjadi 214,71 juta ton pada Januari—Juli 2025. Padahal, volumenya pernah mencapai 230,76 juta ton pada periode yang sama 2024.

    Dari sisi harga, rata-rata batu bara di tingkat global mencapai US$64,37 per ton, atau turun 9,64% secara kumulatif dari US$71,24 per ton pada Januari—Juli 2024.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan, penurunan ekspor itu tak lepas dari melemahnya permintaan dari China dan India. Dia menyebut, China dan India tengah menggenjot produksi batu bara di dalam negeri.

    Di samping itu, kedua negara tersebut juga getol melakukan transisi energi dengan memanfaatkan energi nonfosil untuk pembangkit listrik.

    “Penurunan permintaan itu pada akhirnya menurunkan harga internasional sehingga secara kumulatif, volume dan harga ekspor batu bara Indonesia turun,” jelas Ishak kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Menurutnya, peluang kenaikan harga batu bara tahun ini relatif berat jika melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Ini khususnya untuk China dan India.

    Dia berpendapat peluang kenaikan bisa terjadi jika pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung kebijakan penggunaan batu bara. Hal ini dapat menjadi sentimen kenaikan harga global.

    “Jadi target ekspor di kisaran 500 juta ton sudah sangat optimistis,” imbuh Ishak.

    Lebih lanjut, Ishak pun mengingatkan agar pelaku usaha dan pemerintah melakukan diversifikasi pasar agar tidak terkonsentrasi pada China dan India.

    Selain itu, pemerintah juga sudah saatnya perlu menerapkan strategi penurunan ketergantungan pada pendapatan dari sektor batu bara. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan dengan menurunkan target produksi dan penggunaan batu bara secara bertahap.

    “Karena itu, selama Indonesia masih booming batu bara, perlu penyisihan sebagian pendapatan tersebut untuk diinvestasikan pada energi terbarukan, baik produksi maupun ekosistemnya, termasuk industri produksi energi terbarukan,” ucap Ishak.

    Senada, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli mengatakan, China dan India tengah meningkatkan produksi dalam negeri.

    Dia menyebut, produksi batu bara oleh China berdasarkan data yang dilaporkan mencapai 4,7 miliar ton pada 2024 sedangkan India melaporkan produksi batu bara dalam negerinya mencapai hampir 1 miliar ton.

    “Kedua negara tersebut juga meningkatkan produksi batu bara dalam negerinya sehingga mengurangi impor batu bara dari negara lain seperti Indonesia,” kata Rizal.

    Adapun, produksi batu bara Indonesia berdasarkan data MODI ESDM mencapai 496,13 juta ton per Agustus 2025. Angka ini baru mencapai 67,08% dari target produksi tahun ini yang sebanyak 735 juta ton.

    Sementara itu, penjualan emas hitam, baik ekspor maupun domestik, dilaporkan sebanyak 486,76 juta ton atau 65,82% dari target tahun ini.

    Menurut Rizal, proyeksi produksi batu bara bisa mencapai target yang direncanakan pemerintah pada tahun ini.

    “Bahkan, bisa melebihi target tersebut atau berapa di 101%. Forecast penjualannya akan berada di level 99% atau di 730 juta ton,” kata Rizal.

  • Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait penurunan ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 menurun sebesar 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengakui, penurunan nilai ekspor ini memang terjadi dikarenakan terdapat peningkatan kapasitas produksi di China dan India belakangan ini.

    Apalagi, lanjut dia, China dan India merupakan dua negara ekspor utama batu bara Indonesia.

    “Itu China dan India memang kapasitas produksinya naik. Nah, sedangkan kita ekspor utamanya ke kedua negara itu. Nah, jadi wajar-wajar saja sebetulnya,” ujar Tri kepada awak media di Kawasan Parlemen, Rabu, 3 September.

    Ia menambahkan naik turunnya nilai ekspor merupakan hal yang wajar terjadi, seperti fluktuasi harga komoditas batu bara.

    “Sebetulnya ini siklusnya ya, naik turun gitu, harga naik turun. Seperti itulah kira-kira,” sambung Tri.

    Untuk mengatasi penurunan ini, Tri menyebut kementeriannya telah menjajaki alternatif negara ekspor lain selain China dan India. Alih-alih mengekspor ke Eropa, Tri telah meminta Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) agar menyasar negara-negara Asean seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina.

    “Kita sudah ngomong juga dengan APBI, coba dijajakin misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand, terus kemudian Filipina,” jelas dia.

    Sebelumnya, BPS melaporkan kinerja ekspor komoditas emas hitam ini pada periode Januari hingga Juli 2024 tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

    “Nilai ekspor batu bara turun 21,74 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin, 1 September.

    Dia menjelaskan, secara kumulatif penurunan ekspor ini disebabkan karena adanya penurunan volume ekspor sebesar 6,95 persen.

    Asal tahu saja, ekspor batu bara memiliki pangsa pasar sebesar 9,08 persen dari total ekpsor nonmigas sejak Januari hingga Juli 2025.

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta –

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Tol Trans Sumatera Tambah Panjang Lagi 18,49 Km, Tembus Jambi!

    Tol Baru di Sumatera Ini Mau Beroperasi, Betung-Jambi Terasa Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya (Persero) atau HK telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan predikat bintang 5 (lima). SLO itu diberikan untuk proyek Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 (Tempino-Ness) pada Jumat (22/8/2025) lalu.

    Sertifikat ini menandai kesiapan penuh ruas tol sepanjang 18,49 Km tersebut untuk melayani publik dengan standar keselamatan dan kualitas terbaik. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah melalui penilaian dengan predikat tertinggi ini.

    “Predikat ini bukti komitmen Hutama Karya yang mampu menghadirkan infrastruktur jalan tol berstandar tinggi. Ruas Tempino-Ness kami siapkan dengan cermat agar mengakomodir perjalanan yang aman, efisien, dan bermakna bagi masyarakat,” ungkap Adjib dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

    Lebih lanjut, Adjib menegaskan bahwa jalan tol ini secara substansi sudah siap beroperasi. Tahap selanjutnya adalah penerbitan Keputusan Menteri PU mengenai penetapan pengoperasian sebelum jalan tol dapat digunakan oleh publik. Setelah beroperasi, waktu tempuh Jambi menuju Betung dipangkas drastis dari lebih empat jam menjadi sekitar dua jam saja.

    Adapun dari Bayung Lencir (Sumatera Selatan) menuju Sp. Ness (Jambi) kini hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dibanding sebelumnya hampir 3 jam, dimana dapat memecah kemacetan yang sering terjadi di jalur Lintas Sumatera.

    Jalan tol ini juga sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik, terutama arus angkutan batu bara dan hasil sumber daya alam, sehingga diharapkan memberi dorongan pada produktivitas kawasan dan industri sekitar.

    Foto: Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 (Tempino–Ness). (Dok. Hutama Karya)
    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 (Tempino–Ness). (Dok. Hutama Karya)

    SLFO bintang 5 diperoleh setelah melalui proses Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada Rabu – Jumat (6-8 Agustus 2025) lalu. Uji tersebut meliputi pemeriksaan teknis lapangan, seperti struktur jalan utama, bahu jalan, drainase, dan kelengkapan rambu keselamatan, serta evaluasi aspek administrasi sesuai regulasi Kementerian PU.

    Jalan Tol Tempino-Ness dibangun dengan dua lajur per arah, dilengkapi bahu jalan sisi dalam dan luar, drainase modern, on-off ramp, serta rambu keselamatan. Dari sisi kelengkapan fasilitas, tersedia penerangan jalan umum (PJU), pos pemantauan, dan sistem CCTV 24 jam agar pengguna tetap merasa aman selama perjalanan.

    “Kami berharap dengan beroperasinya ruas tol ini, masyarakat Jambi dan Sumatra Selatan bisa merasakan langsung manfaat perjalanan yang lebih cepat, aman, dan nyaman terutama dalam mempersiapkan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti,” tutup Adjib.

    Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang ±1.235 Km, termasuk ruas yang beroperasi maupun dalam tahap konstruksi. Ruas tol yang telah beroperasi penuh antara lain:

    Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 Km),
    Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 Km),
    Tol Palembang – Indralaya (22 Km),
    Tol Indralaya – Prabumulih (64 Km),
    Tol Betung – Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir – Tempino) (33,6 Km),
    Tol Bengkulu – Taba Penanjung (16,725 Km),
    Tol Pekanbaru – Dumai (132 Km),
    Tol Medan – Binjai (17 Km),
    Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Pangkalan Brandan (58 Km),
    Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar (55,4 Km),
    Tol Padang – Sicincin (35,45 Km),
    Tol Indrapura – Kisaran (48 Km),
    Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Sinaksak (91 Km),
    Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 Km).

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]