Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Harga Batu Bara Rontok, Laba ITMG Turun 29,51%

    Harga Batu Bara Rontok, Laba ITMG Turun 29,51%

    Jakarta –

    PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) membukukan penurunan laba dan pendapatan imbas rontoknya harga batu bara. Hingga semester I 2025, ITMG membukukan laba bersih sebesar US$ 90,98 juta atau sekitar Rp 1,49 triliun (asumsi kurs Rp 16.468), turun sekitar 29,51% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Kemudian dari sisi pendapatan, ITMG membukukan penurunan sebesar 19% menjadi sebesar US$ 919 juta. Penurunan pendapatan ini terjadi imbas penurunan harga jual rata-rata batu bara (ASP) sebesar 19%.

    Direktur Indo Tambangraya Megah, Junius Prakarsa Darmawan, menjelaskan penurunan harga rata-rata batu bara menekan penjualan perseroan. Ia menyebut, harga batu bara turun dari US$ 81 per ton menjadi US$ 74 per ton. Hal tersebut berdampak langsung pada EBITDA dan laba bersih perseroan.

    “Meskipun volume penjualan dan biaya dapat dipertahankan sepanjang kuartal ke-2 2025, namun tren penurunan harga pasar batu bara memberikan tekanan pada rata-rata harga jual batu bara perusahaan yang tercatat sebesar US$ 74 per ton atau turun dari US$ 81 per ton dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini berdampak pada menurunnya EBITDA dan net profit perusahaan menjadi sebesar US$ 72 juta dan US$ 28 juta,” ungkap Junius dalam acara Public Expose Live secara virtual, Rabu (10/9/2025).

    Meski begitu, ITGM berhasil menurunkan biaya sewa alat berat dan melakukan efisiensi operasional lainnya. Junius menyebut, perseroan berhasil menurunkan biaya operasional menjadi sebesar US$ 55 per ton dibandingkan dengan US$ 56 per ton pada kuartal I 2025.

    “Posisi keuangan dan struktur permodalan perusahaan tetap dalam kondisi yang baik, dengan rasio debt to equity berada pada level 0,03 kali, dan kas terhadap total aset tercatat sebesar 44%,” jelasnya.

    Junius menambahkan, ITMG mencatat aset sebesar US$ 2,39 miliar hingga Juni 2025. Adapun posisi kas tercatat sebesar US$ 1 miliar yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai US$ 281 juta. Kemudian, terjadi arus keluar untuk investasi sebesar US$ 45 juta, pembayaran dividen final tahun 2024 sebesar US$ 153 juta, dan arus keluar untuk pendanaan sebesar US$ 30 juta.

    “Dari sisi liabilitas, total pinjaman bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercatat sebesar US$ 51 juta, yang sebagian besar berasal dari pembiayaan akuisisi dua anak perusahaan pertabangan batubara, yaitu PT Graha Panca Karsa dan PT Tepian Indah Sukses,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Indo Tambangraya Megah, Yulius Kurniawan Gozali, menyebut harga batu bara akan kembali stabil di semester II 2025. Di sisi lain, ITMG juga memproyeksikan pertumbuhan produksi batu bara.

    Hingga Juni 2025, ITMG mencatatkan total produksi batu bara sebesar 10,4 juta ton, atau naik sebesar 12% year-on-year (yoy), dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 sebesar 9,3 juta ton. Capaian ini juga diikuti dengan peningkatan volume penjualan yang mencapai 11,7 juta ton, atau meningkat sebesar 8% year-on-year.

    “Hal yang berita baiknya adalah di semester dua ini kita melihat harga batubara akan cukup stabil dan juga dari sisi produksi akan lebih tinggi. Sehingga dari sisi pendapatan kita memperkirakan bahwa pendapatan akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan semester yang pertama,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: TPST Ini Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti Batu Bara

    (rrd/rrd)

  • Prabowo Minta Bahlil Hitung Sumber Daya Mineral RI, Ini Tujuannya

    Prabowo Minta Bahlil Hitung Sumber Daya Mineral RI, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto ingin Sumber Daya Alam (SDA) mineral Indonesia bisa dimaksimalkan, mulai dari batu bara, bauksit, nikel, timah dan mineral kritis lainnya. Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia menghitung kekayaan alam Indonesia.

    Perintah itu diberikan Prabowo dalam rapat terbatas siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil diminta menghitung sumber daya sesuai dengan standar pelaporan publik untuk hasil eksplorasi, sumber daya mineral, dan cadangan bijih dalam industri pertambangan JORC.

    “Kami tadi rapat dengan presiden membahas beberapa hal terkait cadangan sumber daya alam kita, baik batu bara, bauksit, nikel, timah, dan mineral lainnya. Presiden memerintahkan kami untuk melakukan JORC untuk cadangan kita,” ujar Bahlil usai ratas, Selasa (9/9/2025).

    Nantinya perhitungan mendalam tadi digunakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan investasi untuk mengolah SDA di Indonesia.

    “Kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian yang kita dorong untuk sektor hilirisasi ini untuk meningkatkan investasi kita,” sebut Bahlil.

    (hal/ara)

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi, Ini Pemiliknya

    Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi, Ini Pemiliknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas Kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Selain itu, Tri beralasan pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.

    “Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Lantas, siapa pemilik PT Gag Nikel?

    PT Gag Nikel Indonesia merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.

    Izin operasi produksi tambang PT Gag Nikel ini sudah diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sejak 2017. Namun sebelumnya, pengelolaan tambang di Pulau Gag ini dikelola oleh perusahaan asing berbentuk Kontrak Karya (KK).

    Berdasarkan situs PT Gag Nikel, perusahaan merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998.

    Awalnya, kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty Ltd) sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun sejak 2008 PT Antam Tbk berhasil mengakuisisi semua saham PT Asia Pacific Nickel Pty Ltd, sehingga pada tahun 2008, PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh PT Antam Tbk.

    Wilayah tambang yang dikelola PT Gag Nikel tercatat seluas 13.136 ha dan izin operasi produksi berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi, Ini Pemiliknya

    Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. Izin tersebut diberikan terutama setelah PT Gag Nikel sempat dihentikan kegiatannya pada Juni 2025 lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas kementerian. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Selain itu, Tri beralasan, pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.

    “Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional PT Gag Nikel Indonesia, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.

    Hal ini menyusul dugaan aktivitas perusahaan yang disebut-sebut telah merusak ekosistem alam sekitar di wilayah tersebut. PT Gag sendiri memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan Kontrak Karya (KK). Adapun kontrak karya sendiri mulai ditandatangani pada tahun 1997-1998.

    Sementara itu, pada tahun 2017, perusahaan memperoleh izin operasi produksi. Perusahaan juga telah mengantongi dokumen AMDAL dari pemerintah.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pembenahan BUMN, Ibarat Revitalisasi Kapal Besar

    Pembenahan BUMN, Ibarat Revitalisasi Kapal Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum lama ini, Dony Oskaria, COO Danantara, mengungkapkan fakta bahwa 53% BUMN merugi, sementara 97% dividen negara hanya berasal dari 8 perusahaan. Kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, ditaksir mencapai Rp50 triliun per tahun.

    Ini belum memperhitungkan dividen yang tergerus Penambahan Modal Negara (PMN) untuk menyuntik perusahaan-perusahaan sakit. Untuk mengatasinya, Danantara menggagas kajian menyeluruh atas seluruh BUMN, termasuk wacana penggabungan lebih dari 1.000 anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Harapannya, melalui redesain model bisnis, BUMN lebih efisien dan kompetitif.

    Langkah ini penting, tetapi pertanyaannya: apakah masalah BUMN hanya sebatas desain bisnis? Mengapa dengan dukungan dana yang besar dan dukungan politik yang kuat BUMN gagal berfungsi sebagai pilar ekonomi yang andal? BUMN ibarat kapal besar yang berlayar membawa kepercayaan rakyat dan ekonomi negara. Kapal dibangun dengan dana besar dan teknologi modern, tetapi masa depannya ditentukan oleh nakhoda, awak, pengawasan, visi pemilik, aturan, dan perawatan.

    Direksi adalah nakhoda, menentukan arah dan menjaga pelayaran. Dewan Komisaris ibarat pengawas pelayaran, memastikan kapal tidak salah arah. Pemegang Saham (negara/Danatara) adalah pemilik kapal, menetapkan tujuan dan memilih nakhoda. Good Corporate Governance (GCG) adalah aturan pelayaran internasional. Perawatan kapal melambangkan pemeliharaan sistem dan budaya organisasi. Tanpa nakhoda kompeten, awak terlatih, dan pemilik bijak, ketaatan pada aturan, kapal sebesar apa pun bisa karam.

    REDESAIN BISNIS

    Redesain bisnis BUMN dapat dianalogikan sebagai mengubah strategi pelayaran. Perubahan ini tidak hanya soal rute, tetapi juga muatan, tujuan, dan keseimbangan kapal. Pertama, rute pelayaran. Kapal diarahkan ke jalur per dagangan internasional yang menguntungkan, tetapi pelayaran antar-pulau tetap penting sebagai kewajiban publik. Rute ini sering tidak menghasilkan laba, tetapi vital bagi persatuan ekonomi nasional. Di sinilah crosssubsidy berlaku di mana keuntungan dari rute-rute utama yang gemuk digunakan untuk menopang rute-rute kecil. Jika dikelola dengan tepat, bukan hanya efisiensi yang dicapai, tetapi juga pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Kedua, jenis muatan. Kapal yang cerdas mengangkut muatan sesuai kebutuhan pasar seperti pangan ke daerah kekurangan atau energi ke wilayah terpencil. Begitu pula BUMN, muatannya harus berupa muatan pilihan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Misalnya, energi baru terbarukan, ketika dunia bergerak meninggalkan batu bara. Pangan dan kesehatan, yang terbukti kru sial dalam menjaga ketahanan nasional. Jaringan logistik terpadu, sebagai tulang punggung distribusi barang dari Sabang hingga Merauke.

    Layanan publik esensial, yang meski berbiaya tinggi tetap harus dijalankan dengan dukungan skema cross-subsidy. Dengan demikian, muatan BUMN tidak hanya sekadar penuh, tetapi relevan, bernilai strategis, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ketiga, pelabuhan tujuan. Rute harus diarahkan ke pelabuhan yang direncanakan. Demikian juga BUMN harus memiliki strategi pasar jangka panjang, bukan sekadar memenuhi permintaan sesaat atau mengikuti arus.

    Keempat, kapasitas dan keseimbangan. Kapal terlalu besar untuk muatan kecil akan boros biaya, sedangkan kapal terlalu kecil bisa tenggelam karena kelebihan beban. Hal ini sama dengan mismatch antara modal BUMN dengan skala bisnisnya. Konsolidasi dan restrukturisasi diperlukan agar ukuran kapal sesuai dengan muatannya.Kelima, armada pendukung. Kapal besar sering diiringi kapal-kapal pendukung yang lebih kecil. Bila selaras, armada ini bisa memperluas jangkauan dan memperkuat daya saing. Namun bila dibiarkan, anak dan cucu perusahaan justru menjadi beban. Sinergi mutlak diperlukan agar mereka menjadi supporting fleet, bukan kapal kecil tanpa arah. Keenam, navigasi dan inovasi.

    Dunia pelayaran berubah cepat dengan teknologi navigasi modern. Begitu pula BUMN yang dituntut mengadopsi digitalisasi, big data, dan kecerdasan buatan dan lainnya sebagai instrumen yang membuat pelayaran lebih cepat, efisien, dan aman da lam persaingan global.

    AKAR MASALAH

    Masalah terbesar BUMN bu kan hanya tumpang tindih bisnis, melainkan manusia yang mengemudikannya. Pertama, direksi sebagai nakhoda. Banyak direksi dipilih bukan karena merit, melainkan politik. Akibatnya keputusan strategis tidak kon sisten dan sering jangka pendek. Kedua, dewan komisaris sebagai pengawas. Idealnya independen, tetapi sering dianggap jabatan politik atau balas jasa. Fungsi pengawasan pun melemah. Ketiga, pemegang saham sebagai pemilik.

    Seharusnya menetapkan visi dan menyerahkan kendali kepada profesional. Namun, sering kali ikut masuk ke ruang kendali, memberi instruksi kontradiktif, dan membuat navigasi kehilangan konsistensi. Keempat, aturan pelayaran. Banyak BUMN masih abai pada prinsip GCG: laporan tidak transparan, konflik kepentingan, atau procurement yang tidak akuntabel. Dalam analogi kapal, ini sama dengan melanggar aturan keselamatan yang berakibat fatal. BUMN Indonesia bukan satu-satunya kapal besar di lautan global. Banyak contoh negara lain yang berhasil mengarungi badai. Temasek (Singapura) fokus mutlak pada meritokrasi. Nakhoda dan awak dipilih dari profesional terbaik, bukan kompromi politik. Hasilnya, Temasek tidak hanya selamat, tetapi juga menjelma menjadi investor global kelas dunia. Khazanah (Malaysia) yang meski menghadapi tantangan, tetap menekankan tata kelola ketat dan konsistensi pemilik dalam menyerahkan kendali pada profesional. Disiplin inilah yang menjaga kapal tidak kehilangan arah. Norges Bank Investment Management (Norwegia) yang mengelola dana minyak dengan ketaatan penuh pada aturan. Transparansi dan akuntabilitas dijadikan standar mutlak, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar di dunia. Pelajarannya jelas bahwa kapal besar hanya bisa selamat bila nakhoda, awak, aturan, dan pemilik bekerja selaras. Agar kapal BUMN benar-benar sampai ke pelabuhan tujuan, ada lima langkah penting. Pertama, seleksi direksi dan komisaris berbasis kompetensi dan integritas. Kedua, dewan komisaris harus independen dan berani memberi peringatan. Ketiga, pemegang saham menetapkan tujuan jelas, menyediakan bekal, lalu konsisten menyerahkan kemudi kepada profesional. Keempat, tata kelola dijadikan syarat mutlak, bukan formalitas. Terakhir, perawatan kapal melalui digitalisasi, pelatihan, dan pembaruan sistem agar mesin organisasi tidak aus dimakan waktu. BUMN ibarat kapal besar yang membawa harapan bangsa. Redesain bisnis, merger, dan efisiensi penting, tetapi semua itu tak berarti tanpa nakhoda kompeten, awak profesional, pengawas inde-penden, dan pemilik yang konsisten. Sejarah membuktikan, kapal besar yang dikelola dengan benar akan sampai ke pelabuhan dengan selamat, bahkan menaklukkan samudera. Sebaliknya, kapal megah tanpa tata kelola hanya akan menjadi bangkai di dasar laut. Demikian pula BUMN.

    Keberhasilan tidak semata ditentukan oleh rute baru atau muatan pilihan, melainkan oleh manusia dan tata kelola. Peran pajak dalam APBN seharusnya dapat dilengkapi, bahkan suatu saat digantikan sebagian, oleh dividen BUMN yang sehat. Inilah tantangan terbesar sekaligus peluang emas untuk menjadikan BUMN pilar sejati pembangunan bangsa.

  • United Tractors buka peluang untuk perluas bisnis nikel dan emas

    United Tractors buka peluang untuk perluas bisnis nikel dan emas

    Jakarta (ANTARA) – PT United Tractors Tbk (kode saham: UNTR) terus membuka peluang untuk memperluas portofolio bisnis nikel dan emas, sembari mengoptimalkan portofolio pada segmen batubara dan metalurgi untuk memastikan profitabilitas dan pengembalian yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

    “UT atau UNTR saat ini terus aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus untuk menambah portofolio di sektor mineral mining ini,” kata Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro dalam Public Expose Live 2025 di Jakarta, Senin.

    UNTR telah memiliki dua portofolio untuk segmen bisnis nikel, salah satunya PT Stargate Pasific Resources (SPR) yang tengah membangun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan ditargetkan selesai pada 2026 serta berproduksi mulai 2027.

    “Dan kita juga pada saat yang bersamaan, saat ini melakukan studi untuk pengembangan ke arah battery making material melalui smelter HPAL,” ujar Iwan.

    Selain itu, ada Nickel Industries Limited (NIC) yang sahamnya dimiliki perseroan sebesar 20,14 persen. Iwan mengatakan, NIC juga tengah membangun smelter HPAL di Morowali yang ditargetkan mulai memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik pada kuartal I tahun depan.

    Sementara segmen usaha pertambangan emas dioperasikan oleh PT Agincourt Resources (PTAR) dan PT Sumbawa Jutaraya (SJR). PTAR mengoperasikan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan SJR mengoperasikan tambang emas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Adapun segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi dijalankan oleh PT Tuah Turangga Agung (Turangga Resources).

    Sebagai informasi, sampai dengan Juli 2025, tambang batu bara Turangga Resources mencatatkan volume penjualan batu bara sebesar 8,0 juta ton (termasuk 2,4 juta ton batu bara metalurgi), naik 19 persen dari periode yang sama tahun 2024.

    “Sementara batubara dan metalurgi, yang kita lakukan saat ini adalah strateginya untuk melakukan ekspansi atas aset yang kita miliki,” kata Iwan.

    Ia menambahkan bahwa ke depannya, UNTR juga akan masuk ke bisnis-bisnis yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Setelah mineral mining, fokus berikutnya yakni sektor energi terbarukan, sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia untuk bertransisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

    Terdapat tiga sektor yang menjadi perhatian utama antara lain pembangkit listrik tenaga air (hydropower plant), pembangkit listrik tenaga surya (solar PV), serta panas bumi (geothermal).

    Untuk geothermal, strategi yang dijalankan adalah melakukan studi dan eksplorasi pada portofolio yang sudah dimiliki UNTR, yaitu Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), dengan harapan kapasitas terpasang dapat terus ditingkatkan seiring dengan kegiatan eksplorasi yang dilakukan.

    Pada semester pertama tahun 2025, UNTR membukukan pendapatan bersih sebesar Rp68,5 triliun atau naik sebesar 6 persen dari Rp64,5 triliun pada periode yang sama di tahun 2024.

    Pendapatan bersih terutama ditopang dari segmen kontraktor penambangan sebesar Rp26,1 triliun serta segmen mesin konstruksi sebesar Rp20,9 triliun.

    Sementara segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi menyumbang pendapatan Rp13,4 triliun, 14 persen lebih rendah dari semester I 2024. Adapun segmen pertambangan emas dan mineral lainnya menyumbang Rp7,0 triliun, meningkat 60 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.

    Laba bersih UNTR tercatat turun 15 persen menjadi Rp8,1 triliun, disebabkan oleh penurunan kinerja dari segmen kontraktor penambangan yang terkendala curah hujan tinggi serta segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi akibat harga jual batu bara yang lebih rendah.

    Namun demikian, catat perseroan, sebagian dapat diimbangi oleh peningkatan kontribusi dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya serta segmen mesin konstruksi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ‘Harta Karun Super Langka’ RI Ini Bakal Dikelola Oleh Negara!

    ‘Harta Karun Super Langka’ RI Ini Bakal Dikelola Oleh Negara!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi dan pemetaan potensi ‘harta karun super langka’ dalam hal ini Logam Tanah Jarang (LTJ) di berbagai wilayah Indonesia.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, meski LTJ di Indonesia merupakan mineral ikutan pada berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian, namun pengelolaannya bukan berada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

    “Nanti kalau pas ada Badan Geologi lah ngomong LTJ. LTJ kan bukan di kami. Logam tanah jarang itu kemungkinan dikelola negara,” kata Tri di Gedung Kementerian ESDM, Senin (8/9/2025).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

    Brian menjelaskan bahwa lembaga baru tersebut nantinya akan bertugas mengelola mineral-mineral strategis yang berkaitan erat dengan industri pertahanan. Mineral strategis yang dimaksud mencakup logam tanah jarang atau rare earth element (LTJ) dan mineral penting lainnya.

    “Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian Yuliarto saat ditemui di Istana Negara, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Namun sayangnya, ia belum dapat membeberkan di bawah kementerian mana Badan Industri Mineral akan berada. Yang pasti, tugasnya sebagai Kepala Badan Industri Mineral tidak akan mengganggu perannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    “Karena ini diharapkan muatan teknologinya cukup banyak, jadi pengembangan di perguruan tinggi terkait mineral logam tanah jarang diharapkan bisa didorong diaplikasikan di industri,” tegas Brian.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengajuan Izin Tambang Diubah Jadi Setahun, Produksi Bakal Turun?

    Pengajuan Izin Tambang Diubah Jadi Setahun, Produksi Bakal Turun?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal rencana kebijakan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kembali menjadi satu tahun dari yang sebelumnya tiga tahun.

    Sejatinya, RKAB yang sudah diajukan oleh para perusahaan tambang di Indonesia berlaku hingga tahun 2026. Namun dengan rencana pengembalian kebijakan pengajuan RKAB menjadi satu tahun sekali, para perusahaan tambang di Indonesia harus mengajukan RKAB lagi untuk tahun 2026 mendatang. Secara tidak langsung, target produksi mineral dan batu bara dalam negeri kemungkinan akan terjadi penyesuaian.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan target produksi minerba di tahun 2026 mendatang kemungkinan bisa menurun, tetap, maupun meningkat. “(Target produksi) bisa jadi turun, bisa jadi nggak,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Adapun, pemerintah akan memulai menerima pengajuan RKAB tahunan dari para pengusaha tambang dalam negeri pada Oktober 2025 mendatang.

    “Jadi untuk tahun 2026, meskipun sudah ada persetujuan 3 tahun, (perusahaan tambang) tetap harus mengajukan RKAB yang bulan Oktober. Karena sudah terjadi perubahan kan dari 3 tahun menjadi 1 tahun,” jelasnya.

    Alasan dari kembalinya pengajuan RKAB jadi tahunan tersebut adalah agar harga komoditas minerba bisa disesuaikan dengan produksi yang ada. “Kalau itu mungkin kita lebih ke harga ya. Gimana supaya harga bisa naik, ini lagi berpikir nih. Apakah ada hubungan produksi sama harga, apakah itu masih sedang di ini lah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BNI Genjot Pembiayaan Berkelanjutan, Portofolio Tembus Rp 185,2 T

    BNI Genjot Pembiayaan Berkelanjutan, Portofolio Tembus Rp 185,2 T

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI membukukan pertumbuhan kredit berkelanjutan sepanjang semester I 2025. Perseroan mencatat kredit berkelanjutan sebesar Rp 185,2 triliun atau sekitar 24,3% dari total keseluruhan kredit BNI.

    Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, menjelaskan perseroan terus berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen kredit yang disediakan BNI.

    “BNI terus berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan. Portofolio berkelanjutan mencapai Rp 185,2 triliun dan telah mencapai 24,3% dari total kredit BNI di posisi Juni 2025,” jelas Paolo dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

    Paolo menjelaskan, minat pada instrumen kredit Sustainability-Linked Loan (SLL) yang disediakan BNI turut meningkat. Total pencairan kredit dengan skema SLL mencapai US$ 352 juta, yang banyak dimanfaatkan oleh sektor peternakan dan agri-food processing, industri semen, baja, kemasan, hingga pengolahan batu bara dan turunannya.

    “Sampai dengan akhir Juni 2024, BNI telah menyalurkan SLL senilai US$ 352 juta atau setara Rp 5,8 triliun kepada perusahaan-perusahaan top tier di sektor industri produsen makanan, pertanian, manufaktur semen, manufaktur besi, dan juga manufaktur kemasan,” ungkapnya.

    Dari sisi ekspansi bisnis, BNI mencatat total penyaluran kredit sebesar Rp 778,7 triliun atau tumbuh 7,1% yoy hingga akhir Juni 2025. Pencapaian ini didukung oleh diversifikasi portofolio yang terlihat dari kontribusi berbagai segmen, mulai dari korporasi, konsumer, komersial, hingga UMKM.

    Per Juni 2025, terang Paolo, tercatat total aset BNI sebesar Rp 1.200 triliun. Total aset ini menjadikan perseroan sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 16,4% yoy menjadi Rp 900 triliun, didominasi oleh peningkatan dana murah atau CASA yang tumbuh pesat 18,7% yoy menjadi Rp 647,6 triliun.

    “Per Juni 2025, tercatat total aset BNI sebesar Rp 1.200 triliun, menjadikan BNI sebagai bank terbesar keempat dari sisi total aset,” imbuhnya.
    Paolo menambahkan, pengelolaan risiko yang disiplin dan akselerasi kredit di segmen berisiko rendah tercermin dari kualitas aset BNI yang terus membaik. Non-Performing Loan (NPL) turun menjadi 1,9% dan Loan at Risk (LAR) membaik menjadi 11,0%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat ditekan di level 1%.

    (rrd/rrd)

  • Bos MIND ID Blak-blakan Wujudkan Tambang Berkelanjutan Standar Dunia

    Bos MIND ID Blak-blakan Wujudkan Tambang Berkelanjutan Standar Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen mengelola kekayaan mineral dan batu bara (minerba) secara berkelanjutan. Pasalnya, sektor ini bukan hanya sumber daya untuk digali, melainkan aset strategis yang dikelola guna memberi manfaat jangka panjang.

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyebut, industri pertambangan dan pengolahan mineral konsisten memperkuat kinerja operasionalnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, sektor pertambangan konsisten berpegangan teguh pada prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama.

    MIND ID sendiri diketahui menaungi sejumlah perusahaan tambang, mulai dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

    Maroef menjelaskan, fondasi keberlanjutan dalam operasional Grup MIND ID berangkat dari penerapan good mining practices. Setiap tahapan mulai dari kegiatan pra penambangan, penambangan, pasca tambang, hingga aktivitas pengolahan mineral dijalankan secara bertanggung jawab untuk mengoptimalkan peningkatan nilai tambang serta pengelolaan dampak lingkungan.

    MIND ID merujuk pada standar dan kerangka global sebagai upaya menjaga keberlanjutan, sehingga penerapannya tetap sejalan dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional, sekaligus dengan Asta Cita Presiden.

    “Bagi MIND ID, sustainability bukan sekedar tambahan melainkan wujud nyata dari semangat MIND ID for Indonesia and the world, ini semangat moto kami yang baru,” kata Maroef dalam acara MINDialogue CNBC Indonesia, dikutip Senin (8/9/2025).

    Menurut dia, MIND ID for Indonesia and the World merefleksikan komitmen MIND ID untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia melalui penciptaan nilai tambah dengan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

    “Lebih dari itu, semangat ini menegaskan bahwa MIND ID siap menjadi perusahaan berkelas dunia yang beroperasi sesuai standar internasional dan berperan aktif di kancah industri pertambangan global,” ujarnya.

    Menurutnya, ketika berbicara tentang Indonesia dan dunia, yang dimaksud bukan hanya terbatas pada sektor pertambangan, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Grup MIND ID juga berkomitmen mendukung Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pemerintah serta aspirasi menuju net zero emission.

    Guna mewujudkan hal ini, MIND ID menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 21,4% dibandingkan skenario business as usual atau setara 6,6 juta ton CO₂ equivalent pada tahun 2030. Sementara itu, untuk mencapai target penurunan emisi, Grup MIND ID telah menyusun empat skenario utama dalam upaya pengurangan gas rumah kaca dengan sejumlah langkah nyata.

    “Untuk mencapai target tersebut, kami telah menyusun empat skenario utama dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan beberapa langkah nyata yang telah dijalankan,” kata Maroef.

    Empat Skenario Grup MIND ID tersebut di antaranya adalah:

    1. Konversi Bahan Bakar Rendah Karbon

    Substitusi bahan bakar dengan penggunaan 35% biodiesel di seluruh operasional PT Aneka Tambang Tbk -UBP Kolaka. Dampaknya, berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 13.000 tCO₂e.

    2. Efisiensi Operasi

    Penggantian coal handling stockpile dari Excavator dan Dump Truck ke Bucket Wheel Excavator (BWE) di PT Bukit Asam Tbk – Unit Pertambangan Tanjung Enim. Hasilnya, dapat menurunkan emisi GRK sebesar 5.200 tCO₂e.

    3.Co-firing & Energi Terbarukan

    Melalui pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT), salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Misalnya di PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebesar 99,31% dari total energi yang digunakan berasal dari dua unit PLTA di kawasan Paritohan.

    Ada juga pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Solar Photovoltaic (PV) di PT Timah. Instalasi 300 kWp solar cell off di area PT Timah Tbk. Hasilnya, menurunkan emisi GRK per tahun sebesar 300 tCO₂e.

    Maroef mengatakan MIND ID menjadi salah satu Perusahaan milik negara yang terus konsisten memperkuat kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. MIND ID mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 0,38 juta ton co2 equivalent, dan akan terus ditingkatkan di masa depan.

    Di sisi lain, sebagai bagian dari inisiatif jangka panjang, Grup MIND ID juga tengah menjajaki peluang penerapan carbon offset, carbon trading, maupun pemanfaatan renewable energy certificate. Saat ini, berbagai opsi tersebut masih berada pada tahap kajian mencakup aspek kelayakan teknologi, metodologi, ekonomi dan finansial, serta pertimbangan sosial dan lingkungan.

    “Kami yakin masih banyak ruang bagi Grup MIND ID untuk memberikan kontribusi lebih besar. Melalui dekarbonisasi, Grup MIND ID ingin memberi kontribusi nyata pada pencapaian target iklim nasional,” ujar Maroef

    4. Biodiversity & Konservasi

    MIND ID menegaskan komitmennya menjaga alam melalui program konservasi keanekaragaman hayati yang dijalankan secara terintegrasi oleh seluruh Anggota MIND ID.

    ANTAM di Maluku Utara berhasil meningkatkan populasi burung endemik Gosong Kelam dari 18 ekor pada 2023 menjadi 22 ekor pada 2024, sementara PT Bukit Asam mendukung konservasi flora dan fauna seperti bunga bangkai, anggrek pensil, beruang madu, dan gajah Sumatera dengan melibatkan masyarakat lokal.

    Hingga 2024, Maroef menegaskan bahwa Grup MIND ID sudah mereklamasi lebih dari 7.000 Ha lahan tambang, merehabilitasi DAS lebih dari 37.000 Ha, konservasi Danau Toba lebih dari 2.700 Ha, dan melakukan konservasi ekosistem mangrove sampai lebih dari 2.000 Ha.

    Menteri LH Apresiasi Grup MIND ID

    Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi, aspek lingkungan harus tetap menjadi dasar utama.

    Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus dijalankan salah satunya dengan berwawasan lingkungan.

    Namun, dia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan MIND ID Group yang mampu konsisten dalam menjalankan komitmennya dalam menjaga lingkungan. MIND ID pun diharapkan dapat terus melanjutkan praktik bisnis berkelanjutan sekaligus menjadi contoh yang baik di industri pertambangan nasional.

    “Ini kerangka kegiatan mining (pertambangan) yang dilakukan oleh teman-teman MIND ID ini sudah sangat lebih baik daripada pertambangan umum lainnya. Saya sudah langsung ke lapangan,” ungkap dia.

    Dia mengatakan, konservasi lingkungan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis. Hanif kemudian menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke PT Vale Indonesia.

    “Dia (PT Vale Indonesia) melakukan investasi lingkungan secara konsisten. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan unit usaha yang baru melakukan investasi lingkungan saat terjadi bencana, karena biayanya justru akan lebih besar,” kata dia.

    Hanif lantas menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan tersebut bukan sebagai bentuk pujian kepada Vale, melainkan berdasarkan dokumen dan pengamatan langsung di lapangan.

    Hal yang sama juga ditemui di wilayah operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menjalankan rehabilitasi di kawasan tambang dengan kondisi yang sangat rumit. PTFI mampu konsisten dalam merealisasikan program rehabilitasi tambang Grasberg, yang nilai investasinya tinggi dan membutuhkan teknik rehabilitasi yang rumit.

    Namun menurutnya, apa yang dilakukan MIND ID saja tidak cukup. Pasalnya, kontribusi MIND ID “hanya” 20-30% dari total pelaku usaha tambang di Tanah Air. Berdasarkan data KLH, saat ini terdapat lebih dari 400 izin tambang yang telah diterbitkan persetujuan lingkungannya.

    “Dengan seperti ini tentu banyak yang harus masih kita lakukan. Tentu dukungan dari MIND ID ini menjadi hal yang sangat penting,” katanya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]