Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

    OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia meng­­­­anu­gerahkan Hadiah Nobel Ekonomi (Sve­­­­riges Riksbank Prize in Economic Sciences) kepada tiga ekonom terkemuka, ya­­­itu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt atas kontribusi mereka da­­­lam menjelaskan per­tum­­­­buhan ekonomi yang di­­­ge­­­rakkan oleh peranan ino­­­vasi.

    Mokyr menekankan perlunya Pembangunan Teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan yang berke­si­­nam­­­bungan sementara Aghion dan Howitt berbagi penghargaan atas teori cre­ative destruction. Teori ini menjelaskan bahwa ino­­vasi baru secara terus-me­­ne­­­rus akan menggantikan teknologi dan perusahaan lama.

    Dalam kehidupan sehari-hari creative destruction ini terlihat dalam berbagai perubahan di sekitar kita. Kamera digital membuat bisnis film gulung seperti Kodak bangkrut, namun melahirkan industri baru fotografi digital dan media sosial.

    Kehadiran Netflix dan Spotify menghilangkan persewaan dan toko DVD/CD dengan layanan streaming yang lebih efisien. Begitu pula Gojek dan Grab yang menggantikan taksi konvensional, atau e-commerce seperti Tokopedia yang menggantikan banyak toko fisik serta menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang terintegrasi.

    Secara umum, karya para ekonom ini menegaskan bahwa inovasi tidak boleh lagi dilihat sebagai proses yang terjadi secara otomatis; namun memerlukan kebijakan pemerintah serta perubahan lingkungan yang terbuka terhadap penelitian dan pengembangan.

    Pemikiran di atas juga merupakan kelanjutan dari teori pertumbuhan yang sudah dikenal sejak setengah abad lalu. Robert Solow (1956) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, dan bukan akumulasi modal atau tenaga kerja, yang berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Paul Romer (1986) memperluas gagasan tersebut dengan pernanan modal manusia (human capital) sebagai sumber pertumbuhan secara endogen. Keduanya pun menerima hadiah Nobel ekonomi, Solow pada 1987 dan Romer pada 2018.

    Bagi Indonesia, terdapat benang merah penting dari pemikiran di atas; apakah negara kita akan terus menyandarkan pertumbuhan ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam atau pelan-pelan menuju sumber pertumbuhan berbasis inovasi. Selama 2 dekade terakhir, nilai ekspor RI masih bergantung pada hasil tambang dan pertanian, khususnya batu bara dan minyak sawit.

    Sebagai perbandingan, Vietnam sukses beralih ke komoditas perdagangan dari industri manufaktur bernilai tambah tinggi, khususnya elektronik, sehingga ekspor komputer dan elektroniknya melampaui Indonesia sejak pertengahan 2010-an.

    Hal ini bisa menjadi preseden bahwa Indonesia bergerak lebih lambat untuk bertransformasi menuju pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

    Salah satu permasalahan utama terbatasnya peranan inovasi bersifat struktural. Total belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Indonesia hanya 0,28% dari PDB, jauh di bawah Malaysia (1,1%), China (1,4%), apalagi rata-rata negara OECD mencapai 2,5% pada 2022.

    Survei Bank Dunia terhadap 123 perusahaan manufaktur menemukan hanya 22 yang perusahaan yang melakukan R&D, dan hanya satu di sektor TIK. Meski 82% perusahaan mengklaim melakukan inovasi, 4 dari 5 di antaranya berasal dari transfer teknologi luar negeri, bukan dari hasil riset lokal.

    Dengan kata lain, lemahnya inovasi, peranan triple helix antara perusahaan dan universitas membuat perusahaan Indonesia lebih sering meminjam inovasi daripada menciptakannya.

    Data tahunan dari Joint Research Centre Komisi Eropa dalam laporan Industrial R&D Investment Scoreboard bisa digunakan sebagai acuan peranan inovasi pada tingkat perusahaan.

    Berdasarkan data ini ditemukan bahwa pada 2024, sejumlah 2.000 perusahaan terbesar dunia menghabiskan 1,25 triliun euro untuk R&D pada 2023, naik 7,5% dari tahun sebelumnya.

    Sektor TIK, kesehatan, dan otomotif menyumbang hampir dua pertiga dari total tersebut. Nama Indonesia hanya muncul sekali, melalui GoTo (hasil merger Gojek dan Tokopedia).

    Sebagai perbandingan, Korea Selatan memiliki 60 perusahaan dalam daftar, dan Taiwan 38. Jumlah ini mencerminkan investasi terkoordinasi selama puluhan tahun dalam R&D dan human capital yang melahirkan banyak sekali perusahaan berbasis inovasi.

    Munculnya nama GoTo di daftar tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus keterbatasan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jumlah belanja R&D GoTo tahun 2023 sebesar 210 juta euro dengan nilai penjualan sebesar 864 juta euro. Dengan kata lain R&D intensity atau rasio R&D terhadap penjualan sebesar 24%. Namun, GoTo masih mencatatkan kerugian secara keuangan serta mencatatkan jumlah pendapatan jauh di bawah peers seperti Grab (2,1 miliar euro) dan Lyft (4 miliar euro). Fakta ini menjelaskan, bahkan untuk perusahaan berbasis inovasi terbesar di Indonesia baru bisa mengandalkan basis domestik. Hal ini menandakan belum terbentuknya ekosistem inovasi nasional yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Di tingkat menengah, keterbatasan ini kian nyata di tengah kemunculan otomatisasi dan kecerdasan buatan.

    Statistik lain juga menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Saat ini, hanya terdapat 0,05 % perusahaan di Indonesia yang berinvestasi dalam R&D. Indonesia memiliki kurang dari 300 peneliti per sejuta penduduk, jauh di bawah Malaysia (1.200) dan Korea Selatan (7.000). Ketimpangan ini menjelaskan mengapa kisah sukses digital Indonesia, meskipun mengesankan, masih sangat bergantung pada teknologi impor dibandingkan dengan hasil inovasi domestik

    Sebagai penutup hadiah Nobel Ekonomi tahun 2025 ini memberikan inspirasi sekaligus peringatan bagi Indonesia. Ekonomi berbasis pengetahuan memang membutuhkan perhatian khusus yang didukung ekosistem berbasis riset. Negara yang berinvestasi dalam riset dan human capital akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi optimal di masa depan. Pilihan Indonesia jelas: tetap menjadi pengguna teknologi atau melangkah menjadi produsen pengetahuan.

  • Sosok Rudi Mas'ud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI Regional 24 Oktober 2025

    Sosok Rudi Mas'ud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI Regional 24 Oktober 2025

    Sosok Rudi Masud, Ingin Provinsi Terlibat Susun APBN usai Jabat Ketua APPSI
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 melalui keputusan aklamasi.
    Rudi menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kebijakan fiskal nasional bisa lebih adil dan sesuai kebutuhan tiap provinsi.
    “Provinsi tidak hanya menjadi penikmat kebijakan. Kita juga harus berkontribusi dalam penyusunan APBN, dana transfer pusat, dan kebijakan yang menyangkut fiskal,” ujar Rudi di Samarinda, Jumat (24/10/2025).
    Rudi menegaskan bahwa APPSI akan berperan penting dalam memperkuat posisi kepala daerah di forum musyawarah perencanaan dan penganggaran nasional.
    Ia ingin agar seluruh provinsi dilibatkan sejak tahap awal penyusunan anggaran untuk memastikan keadilan pembangunan di seluruh Indonesia.
    “Daerah harus dilibatkan sejak penyusunan anggaran agar keadilan pembangunan terwujud,” ucapnya.
    Rudi mengatakan, di bawah kepemimpinannya, APPSI akan lebih aktif memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih adil dan merata.
    Ia menyebut, komunikasi yang baik antara kedua tingkat pemerintahan menjadi kunci agar aspirasi daerah benar-benar terwakili dalam perencanaan nasional.
    Menurutnya, melalui forum resmi seperti APPSI, kepala daerah dapat menyampaikan masukan langsung ke pemerintah pusat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
    “Kita bersama-sama ingin berikan kontribusi atas situasi negara hari ini,” ujarnya..
    Rudi menilai setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, baik dari segi geografis, kepadatan penduduk, maupun sumber daya alam.
    Ia mencontohkan, ada provinsi dengan wilayah kepulauan, daerah dengan penduduk padat, hingga wilayah luas yang kaya sumber daya seperti batu bara, minyak, dan CPO.
    Perbedaan ini, kata Rudi, harus tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional agar hasilnya benar-benar dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
    “Setiap provinsi menyimpan karakteristik tantangan yang tidak sama. Perbedaan kondisi ini harus tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional,” tuturnya.
    Rudy Mas’ud lahir di Balikpapan dan dikenal sebagai putra daerah yang berangkat dari dunia usaha.
    Sebelum terjun ke politik, ia sukses membangun perusahaan di sektor energi dan konstruksi bersama keluarganya.
    Pendidikan formalnya ditempuh di Kalimantan Timur dan kemudian melanjutkan pengembangan diri melalui berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen bisnis.
    Karier politiknya mulai menanjak saat terpilih menjadi anggota DPR RI. Di Senayan, ia dikenal vokal memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah.
    Pada 2024, Rudy Mas’ud dipercaya memimpin Kalimantan Timur sebagai gubernur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Kebun Sawit dari Agrinas Palma, Begini Penjelasannya

    Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Kebun Sawit dari Agrinas Palma, Begini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa mengelola kebun sawit milik perusahaan pelat merah, yakni PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi menjelaskan nantinya, pengelolaan kebun sawit akan menggunakan model kemitraan inti plasma. Dalam hal ini, Agrinas Palma menjadi pengelola utama (inti) dan Kopdes/Kel Merah Putih menjadi mitra pengelola (plasma).

    “Ini kita sedang melakukan pembahasan pembicaraan-pembicaraan teknis terkait dengan pengelolaan dari kebun sawit yang jumlahnya cukup besar yang sudah diambil oleh pemerintah yang dikelola oleh Agrinas Palma,” kata Ahmad dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Ahmad menjelaskan bahwa skema model dan teknis terkait beroperasinya Kopdes/Kel Merah Putih masih dalam tahap diskusi lebih lanjut dengan Agrinas Palma.

    “Desainnya nanti seperti apa, jadi belum juga bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, karena kita tahu kan ini juga baru ada Agrinas Palmanya sendiri juga sebagai sebuah perusahaan sedang melakukan saya kira konsultasi,” terangnya.

    Meski begitu, Ahmad menyebut Kemenkop akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak Agrinas Palma dalam waktu dekat. Di sisi lain, dia menjelaskan industri kelapa sawit bukan hanya melibatkan tenaga kerja, melainkan juga membutuhkan investasi yang sangat besar.

    “Karena kita tahu di industri sawit ini kan tidak sekadar orang, tetapi juga investasi yang cukup besar sehingga kami memerlukan kemitraan usaha dan koperasi dengan mulai pertama usaha-usaha besar, khususnya Agrinas Palma,” terangnya.

    Namun, dia menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah masih membahas bentuk penyerahan lahan kebun sawit yang akan dikelola oleh koperasi. Sebab, belum ada kesepakatan tertulis atau keputusan resmi mengenai status hukum lahan tersebut.

    Adapun, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemberian dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), yang secara hukum dapat dijadikan jaminan usaha. Namun, kepastian mengenai bentuk hak dan mekanisme penyerahan kepada koperasi masih menunggu keputusan lebih lanjut

    “Kalau HGU kan mestinya bisa, kalau HGU, tapi kan nanti kita belum tahu bentuknya apakah HGU, apakah hanya pengelolaan dasar kepemilikan, kita belum tahu. Intinya saya kira kita akan bicarakan lebih lanjut kami dengan Agrinas Palma dan stakeholder yang lain,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih berpeluang mengelola berbagai bisnis, termasuk perkebunan kelapa sawit.

    Dia menyebut, Kopdes/Kel Merah Putih telah diminta untuk mengambil peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta kawasan perikanan.

    “Bahkan kami juga sudah diminta untuk ikut mengelola kebun-kebun sawit dan juga kawasan-kawasan industri nelayan yang ada di kawasan-kawasan perikanan,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Teranyar, Kopdes/Kel Merah Putih telah mendapat lampu hijau untuk mengelola tambang mineral, seiring meluncurnya PP 39/2025.

    Dalam hal ini, koperasi kini sudah bisa mengelola tambang mineral dengan luas sampai dengan 2.500 hektare. Selain itu, lanjut dia, koperasi termasuk Kopdes/Kel Merah Putih juga mendapat izin mengelola sumur minyak rakyat.

    “Sekarang koperasi juga sudah diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat yang ada di daerah-daerah,” ujarnya.

    Ferry menjelaskan, setiap Kopdes/Kel Merah Putih harus memiliki enam gerai utama. Secara terperinci, menjual barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, hingga apotek desa dan klinik desa.

    Dalam hal apotek dan klinik desa, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar setiap Kopdes/Kel Merah Putih menyediakan obat dan fasilitas kesehatan sampai dengan ke tingkat desa. Kemudian, Kopdes/Kel Merah Putih juga harus memiliki kantor, kegiatan simpan pinjam (perkreditan) atau pembiayaan, dan gudang. Serta, logistik untuk mengangkut barang seperti truk.

    “Oleh karena itu memang kita butuh, ini sesuai dengan tulisan tadi koperasi naik kelas. Jadi ini mudah-mudahan dengan bantuan Kementerian Hukum proses naik kelasnya menjadi tambah lancar,” tuturnya.

    Adapun, koperasi sebelumnya telah mendapatkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau WIUP batu bara dengan cara prioritas.

    Dalam PP 39/2025 disebutkan bahwa verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

    Nantinya, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk koperasi harus memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP mineral logam atau WIUP batu bara.

    Di samping itu, koperasi harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan cakupan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan mineral logam atau batu bara. Serta, merupakan koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database koperasi.

    Kemudian, luas WIUP mineral logam maupun WIUP batu bara untuk koperasi paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.

  • Bahlil Sebut Proyek DME Mulai Eksekusi Awal Tahun Depan

    Bahlil Sebut Proyek DME Mulai Eksekusi Awal Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai dieksekusi awal tahun depan secara bertahap. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek DME tersebut akan menjadi bentuk hilirisasi batu bara yang dapat menjadi substitusi liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia yang selama ini masih bergantung pada impor. 

    “Sekarang kita hasil studinya sudah serahin kepada Danantara dan Insha Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dalam catatannya, konsumsi LPG di Indonesia sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia hingga saat ini mengimpor 7–7,5 juta ton per tahun.

    “Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri karena posisi gas kita itu kapasitas itu C1 dan C2, sementara untuk LPG itu C3 dan C4,” tutur Bahlil. 

    Oleh karena itu, proyek DME menjadi penting untuk menekan importasi LPG, sekaligus mengoptimalkan sumber daya energi yang lebih low calorie dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG. 

    Salah satu proyek DME akan dimulai oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang tengah bersiap untuk melanjutkan proyek gasifikasi batu baramenjadi dimethyl ether (DME) pada tahun depan.

    Proyek yang diharapkan dapat menjadi subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu mandek usai ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc. Kini, PTBA memberi sinyal akan melanjutkan proyek tersebut bersama mitra dari China.

    Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto mengungkapkan bahwa Perseroan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan partner teknologi baru untuk mengerjakan proyek DME.

    Dia bercerita pihaknya telah mengunjungi pabrik-pabrik gasifikasi di China yang mengubah batu bara menjadi produk kimia, termasuk DME, methanol, hingga polypropylene. Di China, kata Turino, proyek gasifikasi menjadi zat kimia telah berjalan 20-30 tahun. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci industri di Negeri Tirai Bambu itu sangat kompetitif.

    Meski demikian, dia belum dapat memastikan siapa mitra baru yang akan bergabung dalam proyek DME. Dia hanya memberi sinyal ada investor China yang telah kompeten di bidang tersebut lebih dari 20 tahun.

    “Jadi teknologinya sudah berkembang dan mereka masih membesarkan kapasitas. Jadi mereka macam-macam. Satu produk dari batu bara bikinnya nggak hanya tunggal DME. Bikin ini, bikin ini. Ada satu pabrik yang punya 50 produk,” ujar Turino, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, PTBA telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DMEpada November 2024, mengusulkanprocessing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

  • UMKM-Koperasi Bisa Kelola Tambang, Bahlil: Jangan Hanya Pengusaha Saja

    UMKM-Koperasi Bisa Kelola Tambang, Bahlil: Jangan Hanya Pengusaha Saja

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) yang memprioritaskan UMKM daerah, koperasi daerah, hingga BUMD untuk dapat mengelola tambang.

    Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 baru saja dirilis tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

    Bahlil mengatakan langkah memprioritaskan masyarakat melalui BUMD, Koperasi daerah hingga UMKM dapat mengelola tambang sejalan dengan keinginannya agar pengelolaan tambang hanya tidak dikuasi oleh pengusaha atau kelompok itu-itu saja.

    “Saya katakan dari awal bahwa pengelolaan tambang jangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, jangan hanya pengusaha itu saja, itu saja. Kita harus adil untuk menyerahkan, membagi secara baik sesuai aturan kepada UMKM daerah, kepada Koperasi daerah, kepada BUMD daerah dengan pemberian prioritas,” kata Bahlil dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil mengatakan langkah ini juga ditujukan agar masyarakat daerah-daerah di wilayah tambang bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya, sehingga perekonomian dapat meningkat.

    “Alhamdulillah perubahan undang-undang Minerba sudah kita lakukan, peraturan pemerintah pun sudah ada, dan sekarang tinggal peraturan menteri. Ini semua kita lakukan untuk menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” katanya.

    Aturan teknis Disiapkan

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan aturan teknis untuk menindaklanjuti PP nomor 39 2025 dalam bentuk Peraturan Menteri.

    “Kita kan PP-nya baru keluar. Setelah keluar kita susun Permennya sekarang. Jadi di UU Minerba baru itu diberikan prioritas untuk UMKM, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Permennya disusun,” ujar Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Aturan teknis itu seperti kriteria UMKM atau Koperasi yang bisa mengelola tambang. Salah satunya, kesesuaian wilayah tambang dengan lokasi koperasi atau UMKM yang menjadi pengelolanya.

    “Koperasi juga itu yang ada di lokasi, UMKM juga yang ada di daerah setempat. Bukan UMKM atau Koperasi dari Jakarta. Jadi contoh tambang ada di Kalimantan Utara ya koperasi dan UMKM nya harus yang ada di Kalimantan Utara. Jangan yang di Jakarta,” terang Bahlil.

    Selain itu soal luasan tambang yang dikelola hingga aturan bagi koperasi dan UMKM sebagai pengelola harus menyesuaikan kemampuan modalnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Polusi Mikroplastik Tingkatkan Resistensi Antimikroba

    Polusi Mikroplastik Tingkatkan Resistensi Antimikroba

    Jakarta –

    Kontaminasi mikroplastik yang berlebihan dapat memicu antimicrobial resistance (AMR) atau resistensi antimikroba. Sebuah penelitian baru mengungkap, masalah ini semakin meningkat di seluruh dunia.

    Laporan yang diterbitkan dalam The Journal of Hazardous Materials menemukan bahwa plastik berperan sebagai wadah bagi biofilm, komunitas bakteri dan mikroba lain yang menempel pada permukaannya. Biofilm ini dapat mempercepat penyebaran resistensi obat dengan menciptakan lapisan pelindung yang menghalangi masuknya antibiotik ke dalam mikroba, dan membantu gen resistensi untuk bertransmisi lebih mudah dalam komunitas biofilm.

    Plastik menjadi masalah bagi AMR

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa plastik dapat berperan dalam mendorong pengembangan dan penularan AMR sepanjang seluruh siklus hidupnya. Selama ekstraksi bahan baku untuk industri bahan bakar fosil, termasuk minyak mentah, gas alam, dan batu bara, biosida digunakan untuk mencegah bakteri mengkolonisasi pipa dan peralatan pengangkut minyak atau cairan tambang.

    Bahan kimia ini dapat terlepas secara tidak sengaja ke lingkungan, memicu AMR di area yang terdampak tumpahan. Paparan mikroba terhadap konsentrasi biosida yang dapat memicu munculnya resistensi dan penyebaran gen resistensi dalam komunitas biofilm.

    Demikian pula, zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan kualitas plastik dalam industri kemasan dapat mendorong pertumbuhan mikroba yang resistan terhadap antibiotik, terutama pada orang yang terpapar bahan kimia yang larut dari kemasan makanan melalui saluran pencernaan atau pernapasan.

    Makanan panas, misalnya, meningkatkan pelarutan logam berat dari plastik, yang beberapa di antaranya dapat membantu pertumbuhan mikroba yang resistan. Kekhawatiran utamanya adalah partikel plastik kecil ini bertindak sebagai permukaan bagi mikroorganisme untuk menempel dan membentuk biofilm.

    “Di dalam biofilm ini, bakteri dapat secara selektif mengakumulasi gen resistensi antimikroba dan spesies patogen, menciptakan ekosistem mikroba unik yang berbeda dari perairan di sekitarnya,” kata Keerthi Guruge, ilmuwan dari National Agricultural and Food Research Organization (NARO) Jepang, dikutip dari Nature.

    Tahapan lain dalam siklus hidup plastik juga dapat menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi mikroba yang resistan terhadap obat, termasuk tempat pembuangan sampah dan pabrik daur ulang plastik. TPA mengakumulasi kontaminan kimia, dan curah hujan yang tinggi dapat menyebarkannya ke tanah dan air tanah di sekitarnya, menciptakan reservoir mikroba AMR.

    “Pada tahap ini, sangat sulit untuk mengukur kontribusi relatif mikroplastik dalam mendorong evolusi dan penyebaran AMR,” kata Emily Stevenson dari University of Exeter Medical School di Inggris, yang turut menulis laporan tersebut.

    “Yang kami ketahui adalah bahwa mikroplastik dan entitas AMR seperti gen, bakteri, patogen, dan residu antibiotik hidup berdampingan di beberapa kompartemen lingkungan, terutama air limbah, limbah padat, dan pelarutan TPA,” tambahnya.

    Mikroba menyukai plastik

    Mikroplastik telah menjadi masalah polusi global. Mikroplastik mengapung di laut, sungai, danau, dan bahkan di air minum. Sebuah tinjauan tentang mikroplastik dan AMR dalam sistem perairan yang ditulis oleh Guruge dan rekan-rekannya, dan diterbitkan di NanoImpact pada Mei 2025, melaporkan bahwa gen yang resistan terhadap antibiotik lebih kaya pada mikroplastik dibandingkan pada substrat non-plastik.

    Kesimpulannya adalah bahwa mikroplastik dapat secara selektif mendorong pertumbuhan mikroorganisme patogen dan berperan sebagai pembawa resistensi antibiotik di lingkungan perairan. Kombinasi mikroplastik dengan polutan lain dalam sistem air tawar dapat semakin meningkatkan potensi dampaknya terhadap kesehatan, demikian peringatan laporan tersebut.

    “Kekhawatiran utamanya adalah partikel plastik kecil ini bertindak sebagai permukaan bagi mikroorganisme untuk menempel dan membentuk biofilm,” kata Guruge.

    “Di dalam biofilm ini, bakteri dapat secara selektif mengakumulasi gen resistensi antimikroba dan spesies patogen, menciptakan ekosistem mikroba unik yang berbeda dari perairan di sekitarnya,” tambahnya.

    Pada 2023, sekitar satu dari enam infeksi bakteri yang dikonfirmasi laboratorium di seluruh dunia disebabkan oleh strain yang resistan terhadap antibiotik. Penelitian ini menjelaskan bagaimana plastik yang dilapisi biofilm ini dapat terkumpul dalam ‘plastiome’, menyebarkan kuman dan gen berbahaya yang membuat infeksi lebih sulit diobati.

    Mikroplastik yang tahan lama dan mudah bergerak dapat membawa bakteri dan gen yang resistan terhadap obat lintas batas, dari darat ke laut, bahkan ke dalam rantai makanan. Baik AMR maupun mikroplastik merupakan tantangan lingkungan dan kesehatan masyarakat global.

    “Interaksi keduanya dapat membuat keduanya lebih berbahaya jika digabungkan daripada jika dipisahkan,” ujar Guruge.

    Beberapa negara berisiko lebih tinggi

    Penelitian tentang hubungan antara mikroplastik dan AMR masih dalam tahap awal, dengan studi yang sejauh ini dilaporkan dari Jepang, China, dan beberapa negara Eropa. Namun, karena mikroplastik tersebar secara global, dari Arktik hingga sedimen laut dalam, kemungkinan besar masalah ini tersebar luas di semua wilayah.

    Negara-negara berkembang mungkin sangat rentan, karena terbatasnya fasilitas pengolahan air limbah dan infrastruktur pengelolaan limbah meningkatkan risiko pencemaran mikroplastik dan penyebaran mikroba resistan yang tidak terkendali.

    Para ahli yang menangani AMR menyoroti meningkatnya ancaman di negara-negara dengan sistem kesehatan yang lemah. Laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia WHO tentang AMR menggemakan kekhawatiran ini.

    Berdasarkan lebih dari 23 juta infeksi yang dikonfirmasi secara bakteriologis di 104 negara, dan perkiraan resistensi terhadap 22 antibiotik terhadap delapan patogen bakteri umum, ditemukan bahwa pada 2023, sekitar satu dari enam infeksi bakteri yang dikonfirmasi laboratorium di seluruh dunia disebabkan oleh strain yang resistan terhadap antibiotik.

    Resistensi tertinggi terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Mediterania Timur (hampir satu dari tiga infeksi), diikuti oleh Kawasan Afrika (satu dari lima), semuanya di atas median global. Resistensi lebih rendah di Kawasan Eropa (satu dari sepuluh) dan terendah di Kawasan Pasifik Barat (satu dari sebelas), menunjukkan disparitas regional yang lebar.

    Mengingat AMR dan mikroplastik hidup berdampingan di tempat pembuangan sampah dan air limbah, hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, mengingat mikroplastik dapat memengaruhi beban, persistensi, dan penyebaran AMR.

    Artinya, di wilayah dunia yang pengelolaan limbahnya kurang efektif, mungkin terdapat lebih banyak kontaminan, dan karenanya bebannya mungkin lebih besar.

    “Di banyak negara berkembang, antibiotik seringkali diresepkan secara berlebihan, terkadang bahkan ketika tidak diperlukan secara medis,” kata Guruge.

    Emily Stevenson dari Fakultas Kedokteran University of Exeter menyebutkan, pertahanan terkuat adalah meningkatkan pengelolaan limbah untuk menghentikan masuknya kontaminan ini ke lingkungan sejak awal.

    Akses antibiotik yang dijual bebas atau daring semakin memicu penyalahgunaan, menciptakan tekanan selektif yang mendorong bakteri resistan yang membawa gen resistansi antibiotik untuk berkembang biak.

    “Ketika air limbah yang tidak diolah atau diolah dengan buruk dari rumah tangga, rumah sakit, dan industri masuk ke lingkungan, air tersebut membawa residu antibiotik dan bakteri resisten,” ujarnya.

    “Dikombinasikan dengan keberadaan mikroplastik, yang menyediakan permukaan stabil bagi pertumbuhan mikroba, kondisi ini menciptakan lingkungan ideal untuk amplifikasi dan pertukaran gen resistensi, yang memperburuk krisis AMR,” tambahnya lagi.

    Kekhawatiran serupa juga muncul di tempat lain. Misalnya, sebuah studi Jerman baru-baru ini, yang diterbitkan di Nature, mendeteksi jumlah bakteri patogen yang lebih tinggi dalam sampel air Sungai Oder yang terkontaminasi plastik, menggarisbawahi bagaimana polusi dapat mempercepat penyebaran resistensi di ekosistem alami.

    Sebagai prioritas, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya mekanisme mikroplastik memengaruhi AMR di lingkungan, serta konsekuensinya bagi manusia dan hewan,. Sejauh ini, mitigasi paling sederhana menurut para peneliti adalah meningkatkan pengelolaan sampah untuk mencegah kontaminan ini memasuki lingkungan sejak awal.

    (rns/rns)

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pasar Nikel Lesu, Proyek Baterai Antam-Huayou Prospektif?

    Pasar Nikel Lesu, Proyek Baterai Antam-Huayou Prospektif?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lesunya pasar nikel dan baterai kendaraan listrik global dinilai dapat menahan laju perkembangan megaproyek ekosistem baterai domestik yang digarap Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation atau IBC.

    Hingga kini, proyek yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam itu tak kunjung groundbreaking. Sebelumnya, groundbreaking direncanakan pada Agustus 2025 dan mundur ke Oktober 2025.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, lambatnya realisasi proyek bernama Titan itu disebabkan oleh empat faktor utama, mulai dari tekanan harga nikel global hingga ketidakpastian insentif fiskal.

    Bhima menjelaskan, faktor pertama yang menahan laju proyek tersebut adalah situasi harga nikel internasional yang masih melemah. Lesunya pasar nikel turut dipengaruhi oleh permintaan dari China yang belum pulih sepenuhnya.

    “Pada kuartal III/2025, pertumbuhan ekonomi China masih di level 4,8%, turun dari 5% secara tahunan [year-on-year]. Artinya, permintaan terhadap baterai kendaraan listrik yang sebagian besar diekspor ke China ikut melemah,” ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah perusahaan perlu meninjau ulang rencana bisnisnya untuk menyesuaikan dengan risiko fluktuasi pasar global. Sementara itu, pasar domestik juga belum cukup kuat menopang industri kendaraan listrik. 

    “Permintaan otomotif di dalam negeri, meskipun sudah mulai muncul kendaraan listrik, belum meningkat signifikan,” tambah Bhima.

    Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah persoalan pasokan bijih nikel ke smelter-smelter di dalam negeri. Bhima mengungkapkan, sekitar 25 smelter sempat mengalami gangguan produksi, bahkan sebagian menghentikan operasi.

    “Ketidakpastian pasokan bahan baku nikel memberikan risiko besar terhadap rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Karena itu, kepastian bahan baku menjadi krusial,” jelasnya.

    Adapun, faktor ketiga berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sebelumnya, pelaku industri berharap ada insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk mendukung hilirisasi sektor baterai. Namun, penerapan kebijakan global minimum tax mengubah skema tersebut.

    “Aturan baru ini tidak lagi memperbolehkan tarif 0% untuk PPh atau bea ekspor sehingga perhitungan bisnis perusahaan patungan ikut berubah. Di satu sisi, pemerintah harus mematuhi aturan global, tapi di sisi lain perusahaan juga perlu menyesuaikan kembali struktur insentif fiskalnya,” ujar Bhima.

    Sementara itu, faktor keempat berkaitan dengan isu lingkungan dan tata kelola proyek. Sejumlah persoalan seperti amdal, izin lokasi, serta dampak limbah terhadap masyarakat sekitar dinilai masih menjadi perhatian utama.

    “Diharapkan pabrik baterai kendaraan listrik tidak menggunakan pembangkit tenaga batu bara. Maka perlu ada perencanaan energi baru terbarukan [EBT], dan itu butuh waktu untuk transisi,” katanya.

    Bhima menambahkan bahwa ke depan produk baterai yang dihasilkan diharapkan memiliki grade yang layak secara ESG (environmental, social, and governance), bahkan dapat bernilai premium berkat standar lingkungan yang lebih tinggi.

    Adapun, Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Proyek Titan itu bakal berlokasi di Maluku Utara dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.

    Dalam Proyek Titan, Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau nikel mangan kobalt (NMC). Di samping itu, Antam juga merupakan salah satu pemegang saham IBC, yakni sebesar 25%.

    Proyek Titan merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) di sektor energi dan mineral, yang ditaksir bernilai lebih dari US$8 miliar atau setara Rp132,6 triliun (asumsi kurs Rp16.576 per US$)

    Terbaru, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan pemerintah terus mendorong percepatan Proyek Titan. Menurut Yuliot, progres Proyek Titan saat ini masih dalam tahap penyelesaian perjanjian kerja sama antara Antam dan Huayou.

    “Titan ini kita lagi dorong untuk percepatan kerja sama antara Antam sama Huayou, lagi menyelesaikan perjanjian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, kita dorong bagaimana groundbreaking-nya,” ujar Yuliot.

    Perlu Dukungan Pemerintah

    Sementara itu, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli berpendapat terus mundurnya jadwal groundbreaking Proyek Titan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Persoalan itu antara lain adalah belum selesainya penandatanganan perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban dan skema bisnis lainnya antar pihak.

    “Kemudian juga kemungkinan belum selesainya studi kelayakan [FS], amdal serta masalah perizinan yang diperlukan belum dapat dipenuhi,” ucap Rizal.

    Padahal, kata dia, atau investasi tersebut berupa PSN tentu akan lebih mudah karena banyak fasilitas yang diberikan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi.

    Oleh karena itu, Rizal mengatakan pemerintah harus turun tangan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di Proyek Titan. Salah satunya, dengan mempercepat semua persyaratan dan perizinan.

    “Harus dibantu percepatan semua persyaratan dan perizinan yang diperlukan serta fasilitas-fasilitas yang disetujui,” ujar Rizal.

    Dia menuturkan, Proyek Titan dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Sebab, akan ada investasi besar yang masuk ke Tanah Air.

    Dengan begitu tentu akan menambah terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

    “Indonesia diuntungkan dengan adanya industri ini sehingga menjadi salah satu negara dalam ekosistem kendaraan listrik global. Dengan berdirinya industri ini berarti sudah ada dua industri baterai EV dibangun di Indonesia,” tuturnya.

  • DPR: RKAB Digital Bisa Basmi ‘Hengki-Pengki’ di Sektor Minerba

    DPR: RKAB Digital Bisa Basmi ‘Hengki-Pengki’ di Sektor Minerba

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menilai penerapan sistem digital MinerbaOne untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi dan tata kelola sektor pertambangan mineral dan batu bara. 

    Dia menyebut, sistem ini berpotensi besar menghilangkan praktik ‘hengki-pengki’ atau kecurangan di bawah meja yang selama ini mencoreng proses perizinan tambang.

    Menurut Bambang, perubahan sistem ini merupakan hasil pembelajaran dari berbagai kasus di masa lalu yang melibatkan proses manual dan pihak ketiga seperti konsultan. Pasalnya, ada banyak dugaan permainan terjadi dalam tahap penilaian RKAB yang dilakukan secara tertutup tanpa sistem yang akuntabel.

    “RKAB digital ini diciptakan justru untuk menghindari praktik-praktik ‘hengki-pengki’ yang dulu sering muncul dalam proses manual. Dengan sistem digital, semuanya by system, bukan by person,” ujar Bambang Patijaya, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dia bercerita, sebelum sistem digital diterapkan, proses pengajuan RKAB kerap kali menumpuk karena minimnya evaluator atau pihak yang memverifikasi data pengajuan di Kementerian ESDM. 

    Kondisi itu memunculkan ruang bagi perantara atau pihak luar untuk ‘mempercepat’ proses dengan cara yang tidak transparan. Dari sekitar 7.000 pengajuan RKAB setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hanya 15 evaluator yang menangani di pusat.

    Akibatnya, penumpukan dan keterlambatan penerbitan izin terjadi di berbagai daerah. Pada 2021–2022, dirjen minerba kala itu melakukan simplifikasi agar proses berjalan lebih cepat. Namun, kebijakan itu tidak diatur dalam peraturan menteri dan akhirnya menimbulkan masalah hukum.

    “Dulu ruang manipulasi terbuka karena prosesnya manual dan tertutup. Sekarang dengan sistem digital, setiap tahapan terekam dan bisa dilacak. Ini cara paling efektif meminimalisir kecurangan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bambang menuturkan bahwa sistem MinerbaOne memungkinkan perusahaan mengajukan RKAB langsung melalui platform daring tanpa interaksi tatap muka. Hal ini diyakini mampu mengurangi peluang permainan antara pemohon dan petugas. 

    Dia menilai digitalisasi juga menjadi bentuk transformasi birokrasi menuju transparansi publik. Pemerintah dan DPR, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem ini bekerja adil bagi semua pelaku usaha, bukan hanya bagi yang memiliki akses atau pengaruh.

    “Kalau dulu cepat lambatnya proses bisa dipengaruhi hal-hal non-teknis, sekarang semua tergantung pada kesiapan dan kelengkapan perusahaan itu sendiri. Ini bagian dari reformasi perizinan yang sehat,” tambahnya.

    Namun, Bambang mengingatkan bahwa sistem digital tidak akan efektif tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan sistem tidak mudah macet atau eror karena hal itu bisa menghambat kegiatan usaha dan membuka celah baru.

    Selain itu, perubahan aturan masa berlaku RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun tetap perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban administratif bagi perusahaan. Sebab, kebijakan yang baik adalah yang menyeimbangkan efisiensi dengan pengawasan.

    “Digitalisasi ini langkah maju, tapi jangan sampai malah menambah kerumitan baru. Sistem harus andal, SDM harus siap, dan aturannya harus konsisten agar niat baik transparansi tidak berubah jadi hambatan,” pungkasnya.

  • Core Ungkap Gap Data Ekspor Batu Bara ke India, RI Bisa Rugi Rp1 Triliun per Tahun

    Core Ungkap Gap Data Ekspor Batu Bara ke India, RI Bisa Rugi Rp1 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkap adanya selisih mencolok antara data ekspor batu bara Indonesia dan data impor yang dicatat oleh negara mitra utama seperti India dan China. 

    Temuan ini dinilai menimbulkan potensi kerugian signifikan bagi penerimaan negara. Adapun, perbedaan data tersebut terlihat jelas dari catatan ekspor-impor kedua negara. 

    Dalam catatannya, untuk China, selisihnya masih tergolong kecil, sekitar US$150 juta–US$160 juta pada 2024. Namun, untuk India gapnya jauh lebih besar.

    “Yang cukup mengagetkan adalah selisih antara data ekspor kita ke India dan data impor yang dicatat India. Nilainya mencapai US$2,3 miliar pada 2024, bahkan pernah US$3,8 miliar pada 2022,” kata Faisal dikutip Rabu (22/10/2025). 

    Menurut Faisal, data mirroring tersebut kerap digunakan untuk mengidentifikasi potensi kebocoran atau aktivitas ilegal, seperti yang pernah dilakukan pemerintah dalam menelusuri impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. 

    Namun, beda data itu kini terjadi pada ekspor batu bara RI. Dia membandingkan pencatatan ekspor batu bara Indonesia di BPS dengan pencatatan ekspor dari sejumlah negara, dalam hal ini China dan India. 

    “Kalau benar data India lebih akurat, berarti sekitar 26% ekspor batu bara kita ke India tidak tercatat dalam data Indonesia. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal akurasi pencatatan dan potensi kebocoran,” ujarnya.

    Dia melakukan simulasi perhitungan untuk membuat melihat potensi kerugian negara dari selisih tersebut, dengan asumsi tarif PPh 22 ekspor sebesar 1,5%. 

    Berdasarkan data gap US$3,8 miliar pada 2022, potensi kehilangan penerimaan negara bisa mencapai US$57 juta atau hampir Rp1 triliun per tahun.

    “Kalau dikonversi, hanya dari India saja potensi kehilangan pajak ekspor kita hampir Rp1 triliun per tahun. Ini baru dari satu negara, belum dari mitra dagang lainnya,” tuturnya.

    Dia menegaskan, penyebab pasti dari selisih besar ini masih perlu ditelusuri. Namun, yang mencurigakan perbedaan data antara ekspor Indonesia dan impor India terjadi secara konsisten sejak 2015.

    “Kalau dilihat trennya, gap ini sudah muncul sejak 2015 sekitar US$800 juta, lalu naik terus hingga 2022. Setelah itu memang turun sedikit pada 2023–2024, tapi tetap di atas US$2 miliar. Artinya, ini bukan fenomena sesaat,” tambahnya.

    Menurut Faisal, kondisi ini memperkuat urgensi perbaikan tata kelola dan transparansi data ekspor minerba, termasuk dengan penerapan sistem digital dan integrasi lintas lembaga. 

    Apalagi, dia menyebut akurasi data menjadi kunci agar kebijakan fiskal dan pengawasan sektor batu bara berjalan optimal.

    “Pemerintah perlu memperkuat sistem pencatatan ekspor-impor secara digital agar bisa di-cross check langsung dengan data negara mitra. Ini penting untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara,” tutupnya.