Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Menguji Efektivitas Skema Koperasi Atasi Tambang Timah Ilegal

    Menguji Efektivitas Skema Koperasi Atasi Tambang Timah Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya menggandeng koperasi untuk melegalkan tambang timah ilegal dinilai menjadi opsi cepat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan nasional.

    Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai aktivitas penambangan timah ilegal saat ini dilakukan warga di sekitar permukiman sehingga pendekatannya dinilai perlu lebih bijak dan berbeda dengan tambang ilegal batu bara atau nikel.

    “Yang disebut tambang timah ilegal itu merupakan kegiatan penggalian yang dilakukan warga setempat dari lahan di area pemukiman. Jadi memang cara penanganannya harus lebih bijak dibandingkan tambang ilegal komoditas lain,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

    Aktivitas tambang ilegal timah belakangan disoroti lantaran merugikan negara hingga triliunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah memerintahkan untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

    Bahkan, Prabowo menyebut selama ini sekitar 80% hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur, mulai kapal hingga feri.

    Kondisi ini pun menjadi perhatian besar, mengingat Indonesia memiliki cadangan timah yang cukup besar. Cadangan timah Indonesia mencapai 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta dalam bentuk logam pada 2024. Angka tersebut naik dibanding 2023 yang hanya mencapai 6,36 miliar ton untuk bijih dan 1,36 juta ton untuk logam.

    Namun, produksi timah pada 2024 hanya mencapai 39.814 ton, turun dibanding 2023 yang mencapai 67.600 ton. Untuk sumber daya timah, jumlahnya mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih per 2024, naik dibanding 2023 yang mencapai 8,08 miliar ton.

    Untuk total sumber daya timah dalam bentuk logam mencapai 2,53 juta ton per 2024, turun dibanding 2023 yang mencapai 2,71 juta ton.

    Untuk mengatasi polemik tambang ilegal dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, Sudirman melihat upaya perusahaan pelat merah, PT Timah Tbk yang tengah mencari cara agar aktivitas penambangan warga di wilayah izin usaha perusahaan bisa dilegalkan.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nanggala untuk menertibkan tambang ilegal menjadi legal melalui pemberdayaan koperasi dan mitra.

    “Jika opsi itu bisa dilakukan guna memastikan agar aktivitas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di sektor timah dapat terus berjalan,” tuturnya.

    Namun, dia menekankan bahwa PT Timah Tbk harus melakukan pembimbingan kepada koperasi yang dijadikan mitra tersebut agar praktik penggalian atau penambangan yang dilakukan koperasi mitra atau warga tetap dapat memenuhi kaidah good mining practice.

    “Seperti misalnya tetap melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, melakukan reklamasi tambang, dan lainnya,” terangnya.

    Senada, Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto menilai model koperasi bisa menjadi jalan tengah. Namun, tetap kembali pada kebijakan dari pemerintah.

    “Kalau boleh, kami dari asosiasi menyarankan agar izin penambangan rakyat [IPR] diterbitkan. Tentunya harus ada penetapan wilayah tambang rakyat lebih dulu,” ujar Harwendro saat ditemui, beberapa waktu lalu.

    Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam kegiatan tambang dapat diatur melalui mekanisme IPR dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dengan begitu, kegiatan tambang rakyat bisa legal sekaligus memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menjelaskan, dasar hukum penerbitan IPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

    Prosesnya dimulai dari usulan bupati kepada gubernur untuk menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang di dalamnya termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR).

    “WPR itulah yang ditetapkan nantinya WP. Yang keseluruhan dalam satu provinsi ditetapkan oleh Menteri. Setelah nanti ada juga masukan dari Badan Geologi apakah daerahnya itu potensial atau tidak,” ujar Tri di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Tri menambahkan, izin pertambangan rakyat tidak dikenakan royalti, melainkan retribusi dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPERA). Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan koordinasi lintas daerah serta penyusunan dokumen lingkungan sebelum izin bisa diterbitkan.

    “Dari WPR itu dibuatlah dokumen namanya dokumen pengelolaan WPR. Terus dari dokumen pengelolaan WPR itu dilanjut dengan Dokumen Lingkungan. Nah, setelah itu baru mengajukan ke WPR-nya. WPR-nya oleh gubernur,” pungkasnya.

  • Bakal Gantikan LPG Mulai Tahun Depan, Apa Itu DME Batu Bara?

    Bakal Gantikan LPG Mulai Tahun Depan, Apa Itu DME Batu Bara?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana mengganti atau mencampur Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) salah satunya batu bara mulai 2026.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi kini telah merampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS).

    Percepatan persiapan proyek ini dilakukan untuk mengejar target realisasi pada 2026, sekaligus sebagai upaya pemerintah mengurangi impor LPG.

    “Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Lantas apa itu DME?

    Dilansir dari laman Kementerian ESDM, DME memiliki karakteristik fisika-kimia yang cukup mirip LPG yakni dari sisi penanganan, distribusi, hingga infrastrukturnya seperti tabung, penyimpanan, distribusi.

    DME memiliki kelebihan salah satunya adalah bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbarui seperti biomassa, limbah dan Coal Bed Methane (CBM) atau batu bara. Namun saat ini, batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME.

    Lebih lanjut, DME memiliki kandungan panas (calorific value) sebesar 7.749 Kcal/Kg, sedangkan kandungan panas LPG senilai 12.076 Kcal/Kg. Kendati demikian, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga kalau dalam perbandingan kalori antara DME dengan LPG sekitar 1 berbanding 1,6.

    Pemilihan DME untuk substitusi sumber energi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%.

    Di samping itu, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, serta tidak mengandung sulfur.

    DME merupakan senyawa eter paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3OCH3 yang berwujud gas sehingga proses pembakarannya berlangsung lebih cepat dibandingkan LPG.

  • Pemerintah Klaim Ciptakan Ratusan Ribu Peluang Lapangan Kerja Baru melalui Proyek Hilirisasi di Sektor ESDM

    Pemerintah Klaim Ciptakan Ratusan Ribu Peluang Lapangan Kerja Baru melalui Proyek Hilirisasi di Sektor ESDM

    JAKARTA – Pemerintah menciptakan lebih dari 276.000 peluang kerja baru dari berbagai proyek hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang saat ini sudah berjalan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya, dikutip Antara, Senin 27 Oktober mengatakan, dalam satu tahun terakhir, kebijakan prorakyat di sektor ESDM menunjukkan hasil nyata.

    “Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja lokal,” sebutnya.

    Langkah ini dilakukan secara terukur, mulai dari pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD).

    Pemerintah juga menempatkan proyek-proyek strategis di luar kawasan industri utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kota kecil dan desa.

    Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

    “Transformasi ini tidak hanya berdampak kepada perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subjek pembangunan,” kata Bahlil.

    Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan.

    Upaya ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan industri masa depan.

    “Dampaknya, lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari berbagai proyek hilirisasi yang tengah berjalan,” kata dia.

    Selama setahun terakhir, Bahlil juga telah meninjau langsung kondisi lapangan di berbagai daerah.

    “Aneka program (ESDM) membuat ibu-ibu bisa menjahit hingga malam, anak-anak belajar dengan cahaya terang, dan nelayan hasil tangkapannya lebih awet,” ujarnya.

    Dampak fiskal dan investasi

    Selain memberikan dampak sosial, strategi pembangunan di sektor ESDM juga memperlihatkan hasil fiskal yang positif.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM hingga semester I 2025 mencapai Rp183,3 triliun atau 71,99 persen dari target tahunan.

    Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batu bara sebesar Rp100,2 triliun serta subsektor minyak dan gas bumi sebesar Rp73,3 triliun.

    Kinerja positif juga terlihat dari realisasi investasi sektor ESDM yang hingga Agustus 2025 telah menembus 17,20 miliar dolar AS atau naik 8,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,85 miliar dolar AS.

    Investasi tersebut didominasi oleh subsektor migas sebesar 10,22 miliar dolar AS dan minerba 3,80 miliar dolar AS.

    Bahlil juga mengatakan capaian ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral.

    “Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru kebijakan sektor ESDM terhadap amanat konstitusi,” sebutnya.

    Bahlill menambahkan capaian tersebut juga menandai dua hal penting bagi perekonomian nasional yakni berlanjutnya proyek hilirisasi yang mendorong nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatnya keyakinan investor terhadap stabilitas dan arah kebijakan pemerintah di sektor strategis ini.

  • RI Pamer Peta Jalan Hilirisasi Mineral di IMARC Australia 2025

    RI Pamer Peta Jalan Hilirisasi Mineral di IMARC Australia 2025

    Jakarta –

    Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong hilirisasi mineral di ajang International Mining and Resources Conference & Expo (IMARC) 2025 di Sydney, Australia. Kehadiran Holding Industri Pertambangan MIND ID di forum pertambangan terbesar di Australia itu menjadi bukti nyata peran Indonesia dalam rantai pasok global berbasis nilai tambah.

    IMARC sendiri merupakan konferensi dan pameran pertambangan terbesar di Australia yang mempertemukan pelaku industri global, mulai dari perusahaan tambang, penyedia teknologi, investor, regulator, hingga pemerintah. Acara ini menjadi wadah bagi seluruh rantai nilai industri pertambangan, dari eksplorasi, pengembangan, produksi, hingga penutupan tambang dan rehabilitasi dengan tema besar ‘Australia’s largest mining event connecting global mining leaders with technology, finance and the future’.

    Mengusung tema ‘Journey of Indonesian Minerals’, MIND ID menampilkan peta jalan hilirisasi yang memperlihatkan bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok industri global.

    Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono menilai kehadiran MIND ID di IMARC 2025 dapat memperkuat citra Indonesia sebagai pusat mineral strategis dunia.

    “Dengan adanya MIND ID, kita mampu memainkan peran sentral-tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai mitra industri dan teknologi dalam mendukung transisi energi global,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Ia menjelaskan Indonesia memiliki sekitar 25% cadangan nikel dunia serta sumber daya bauksit, timah, dan logam tanah jarang (Rare Earth Elements/REE) yang sangat potensial.

    Booth MIND ID di IMARC 2025 turut menampilkan berbagai produk hilirisasi mineral dan batu bara dari seluruh anggota holding. Inovasi yang dihadirkan menunjukkan bahwa sumber daya alam Indonesia kini tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang berdaya saing global.

    Salah satu fokus utama yang menarik perhatian adalah potensi Unsur Tanah Jarang (REE), komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik, semikonduktor, teknologi pertahanan, dan sistem energi terbarukan. Potensi REE yang berasal dari mineral sampingan seperti monasit dan zirkon pada tambang timah serta bauksit menjadikan Indonesia pemain strategis dalam rantai pasok global.

    Siswo menambahkan langkah MIND ID sejalan dengan visi Indonesia membangun industri hijau dan berkelanjutan.

    “MIND ID menunjukkan performa solid dari upaya hilirisasi nasional. Partisipasinya di IMARC bukan hanya memperkuat jejaring global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset, investasi, dan pengembangan teknologi bersama mitra Australia,” sambungnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan representasi MIND ID mencerminkan wajah diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global sekaligus menjadi momentum penting untuk menjajaki peluang kemitraan di sektor mineral strategis.

    “Diplomasi mineral adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan MIND ID di garis depan, kita ingin dunia melihat Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam inovasi dan keberlanjutan industri tambang,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Terlibat dalam IMARC 2025, MIND ID Dorong Diplomasi Mineral untuk RI

    Terlibat dalam IMARC 2025, MIND ID Dorong Diplomasi Mineral untuk RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keterlibatan Indonesia dalam International Mining and Resources Conference & Expo (IMARC) 2025 di Sydney, Australia dapat dimanfaatkan sebagai titik temu penting bagi investor, peneliti, dan pelaku industri untuk menjajaki peluang kemitraan di sektor mineral strategis.

    Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono, mengatakan kehadiran Indonesia menjadi ruang diplomasi ekonomi di tingkat global. Pasalnya, helatan ini merupakan konferensi dan pameran terbesar di Australia yang mengumpulkan pelaku industri pertambangan global, mulai dari perusahaan tambang, penyedia teknologi & jasa, investor, regulator hingga pemerintahan.

    IMARC 2025 menempati posisi sebagai “Australia’s largest mining event connecting global mining leaders with technology, finance and the future.” Acara ini menyatukan seluruh rantai nilai industri pertambangan dari eksplorasi, pengembangan, produksi, hingga penutupan tambang dan rehabilitasi.

    “Diplomasi mineral adalah bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan MIND ID di garis depan, kita ingin dunia melihat Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam inovasi dan keberlanjutan industri tambang,” ujar Siswo dikutip Minggu, (26/10/2025).

    Dalam ajang IMARC 2025, Indonesia diwakilkan oleh Holding Industri Pertambangan MIND ID. Dengan mengusung tema “Journey of Indonesian Minerals”, MIND ID menampilkan peta jalan hilirisasi yang memperlihatkan bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok industri global.

    Siswo, mengatakan keterlibatan MIND ID dalam IMARC 2025 dapat memperkuat citra Indonesia sebagai pusat mineral strategis dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 25% cadangan nikel dunia, serta sumber daya bauksit, timah, dan logam tanah jarang yang sangat potensial.

    “Dengan adanya MIND ID, kita mampu memainkan peran sentral-tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai mitra industri dan teknologi dalam mendukung transisi energi global,” ujar Siswo di sela kunjungannya ke booth MIND ID.

    Booth MIND ID di IMARC 2025 menghadirkan beragam produk hilirisasi mineral dan batu bara yang berasal dari seluruh anggota holding MIND ID. Berbagai inovasi dan produk turunan yang dipamerkan menunjukkan bagaimana sumber daya alam Indonesia kini tak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang berdaya saing global.

    Salah satu fokus utama yang menarik perhatian adalah potensi Unsur Tanah Jarang (Rare Earth Elements/REE) Indonesia komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik, semikonduktor, teknologi pertahanan, dan sistem energi terbarukan.

    Potensi REE yang berasal dari mineral sampingan seperti monasit dan zirkon pada tambang timah dan bauksit menjadikan Indonesia sebagai pemain strategis dalam rantai pasok global. Siswo menambahkan bahwa langkah MIND ID sejalan dengan visi Indonesia dalam membangun industri hijau dan berkelanjutan.

    “MIND ID menunjukkan performa solid dari upaya hilirisasi nasional. Partisipasinya di IMARC bukan hanya memperkuat jejaring global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset, investasi, dan pengembangan teknologi bersama mitra Australia,” ujarnya.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetyhl ether (DME) dapat berjalan pada tahun depan. Pengamat pun menilai tantangan proyek tersebut masih sama, yakni investasi jumbo dan nilai keekonomian.

    Bahlil menuturkan, proyek dimethyl ether (DME) menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi. 

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi.

    Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA. Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.  

    “Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat,” kata Widhy kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), perusahaan pelat merah itu telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DME pada November 2024, mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton.Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.

    Pun, PTBA memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.

    Oleh karena itu, Widhy merasa skeptis jika insentif yang direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah dapat membantu secara signifikan penurunan biaya DME.

    Memang, Widhy tetap sepakat jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini tetap didorong dengan tujuan untuk dapat menyubstitusi LPG, sehingga mengurangi ketergantungan impor LPG yang cukup menguras devisa negara.  Namun demikian, perlu dievaluasi kembali bersama-sama antara pemerintah dengan kalangan pengusaha serta offtaker produknya.

    “Agar proyek nasional ini bisa direalisasikan tanpa harus merugikan karena nilai investasinya yang besar dan harga jualnya yang masih belum sebanding dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan,” tutur Widhy.

    Alternatif Proyek DME

    Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.

    Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.

    “Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China,” jelas Widhy.

    Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME.

    Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.

    “Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi,” kata Ishak.

    Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.

    “Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?” ucapnya.

  • ESDM Percepat Transisi Energi Bersih, Sampah dan Limbah Kini jadi Sumber Daya Baru untuk Rakyat – Page 3

    ESDM Percepat Transisi Energi Bersih, Sampah dan Limbah Kini jadi Sumber Daya Baru untuk Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda besar transisi energi nasional yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebijakan ini dijalankan sebagai wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperluas akses energi bersih dan berkeadilan.

    Sejumlah langkah konkret kini sudah berjalan, mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE), Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, hingga biomassa. Seluruh program tersebut tidak hanya menekan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah.

    “Seluruh program transisi energi yang dijalankan pemerintah harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tanpa menambah beban biaya,” kata perwakilan Kementerian ESDM dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).

    Sampah jadi Energi dan Peluang Ekonomi

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang menyempurnakan Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Dua PLTSa yang telah beroperasi di Surabaya dan Solo saat ini memiliki kapasitas terpasang mencapai 36,47 megawatt (MW). Dengan regulasi baru tersebut, pemerintah menargetkan proyek serupa bisa segera direplikasi di berbagai daerah lain untuk menjawab masalah sampah sekaligus memperkuat pasokan listrik berbasis energi terbarukan.

    Selain itu, RDF kini menjadi alternatif bahan bakar efisien bagi sektor industri. Sampah non-organik diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang digunakan oleh pabrik semen dan pembangkit listrik.

    Dengan RDF, masa pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa diperpanjang dan penggunaan energi fosil semakin berkurang. Program ini juga melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.

    Energi Bersih dari Desa

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Di kawasan pedesaan, pemerintah memperluas pemanfaatan biogas yang bersumber dari limbah pertanian dan peternakan. Energi ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak maupun penerangan rumah tangga. Selain menghemat biaya hidup masyarakat, program biogas juga memperbaiki sanitasi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Kementerian ESDM bahkan telah menerbitkan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023 sebagai dasar hukum pengembangan bisnis biogas di tanah air. Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik.

    “Angka ini menjadi bukti bahwa energi bersih sudah semakin dekat dengan masyarakat. Transisi energi bukan sekadar isu global, tapi juga kebutuhan nyata di desa-desa kita,” lanjut pernyataan tersebut.

    Biomassa untuk Ekonomi Lokal

    Selain biogas, pemanfaatan biomassa juga menjadi prioritas pemerintah. Limbah dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu (wood pellet). Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, koperasi, dan pelaku UMKM di sektor energi hijau.

    Transisi Energi yang Adil dan Prorakyat

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Kementerian ESDM menegaskan seluruh kebijakan transisi energi dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi fondasi utama agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara merata.

    “Arah kebijakan energi nasional jelas: transisi menuju energi bersih harus prorakyat. Melalui subsidi PLTSa, perizinan biometana, dan sinergi dengan pelaku lokal, pemerintah memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan tumbuh bersama,” tegas Kementerian ESDM.

    Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi juga tentang memastikan setiap warga negara berperan aktif dalam menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan.

  • Dorong Transisi Energi Prorakyat ESDM Percepat Pengembangan PLTSa

    Dorong Transisi Energi Prorakyat ESDM Percepat Pengembangan PLTSa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat langkah transisi energi yang prorakyat dan ramah lingkungan. Upaya ini dijalankan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

    Program konkret dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE/PLTSa), teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), pengolahan biogas, serta pemanfaatan biomassa. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengelolaan limbah bernilai tambah.

    Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program energi baru dan terbarukan disusun agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tanpa menambah beban biaya. Program PLTSa menjadi salah satu prioritas karena mampu mengubah sampah menjadi listrik sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan. Selain itu, proyek ini juga memberikan kontribusi pada sektor tenaga kerja dan ekonomi daerah.

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, penyempurnaan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Hingga saat ini, dua PLTSa telah beroperasi di Surabaya dan Solo, dengan total kapasitas terpasang sebesar 36,47 megawatt (MW). Dengan adanya aturan baru, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PLTSa di berbagai daerah untuk membantu mengatasi persoalan sampah yang mendesak sekaligus meningkatkan bauran energi bersih nasional.

    Selain PLTSa, RDF juga menjadi fokus dalam substitusi bahan bakar fosil. Teknologi ini mengolah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang digunakan oleh industri semen dan pembangkit listrik. RDF dapat memperpanjang usia TPA, mengurangi emisi karbon, serta menekan biaya energi jika koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat berjalan optimal.

    Di pedesaan, biogas menjadi sumber energi bersih yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Limbah pertanian dan peternakan dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Program biogas berkontribusi terhadap penghematan biaya, peningkatan sanitasi lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian ESDM terus memperluas pembangunan instalasi biogas berbasis komunitas. Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, ESDM telah mempublikasikan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023 sebagai bentuk kepastian hukum dan teknis bagi pelaku usaha. Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik, menandakan peningkatan signifikan terhadap konsumsi energi bersih nasional.

    Pemanfaatan biomassa juga menjadi prioritas dalam diversifikasi energi. Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu. Program ini memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil.

    Seluruh program ini dijalankan dengan prinsip transisi energi yang adil, inklusif, dan prorakyat. Kementerian ESDM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat agar manfaatnya terasa luas di seluruh wilayah. Energi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga fondasi kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

    Arah kebijakan energi nasional ke depan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak menambah beban masyarakat. Subsidi PLTSa, dukungan perizinan biometana, dan integrasi pelaku usaha lokal menjadi bagian dari strategi pemerintah agar manfaat ekonomi dan lingkungan berjalan beriringan.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PLN Dorong NTT Swasemba Energi, Geotermal dan PLTS  Jadi Andalan

    PLN Dorong NTT Swasemba Energi, Geotermal dan PLTS  Jadi Andalan

    Bisnis.com, BAJAWA – PT PLN (Persero) mendorong Provinsi NTT mandiri secara energi alias swasembada dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebagai andalan. Saat ini, bauran EBT baru sekitar 8% dari total energi listrik di NTT. 

    Bobby Robson Sitorus, Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara mengatakan NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga terdapat beberapa sistem kelistrikan. 

    Dia menjelaskan beban puncak Sistem Timor sekitar 145 MW, sementara beban puncak Sistem Flores sekitar 104 MW.  Selain itu terdapat sistem Rote 4 MW, sistem Alor dan Waingapu masing-masing sebesar 3 MW. 

    “Jadi dia bentuknya sendiri-sendiri. Kemudian paling banyak itu dipasok oleh fosil. Energi fosil ya. Pakai solar sama pakai batu bara. Itu sekitar 87%,” ujarnya di Bajawa, Jumat malam (25/10/2025). 

    Bobby melanjutkan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, bauran EBT menjadi salah satu yang paling besar. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bakal menjadi andalan untuk 10 tahun ke depan. 

    PLTS, katanya, ada di Sistem Timor dengan kapasitas sekitar 136 MW dan di Sistem Flores sekitar 50-60 MW. Sistem Flores, lanjutnya, paling besar berasal dari PLTP atau berbasis geotermal sebesar 130 MW. 

    “Jadi bauran energi untuk EBT sebenarnya sudah tercakup semua. Jadi orang bilang, kenapa harus geotermal? Ya enggak juga. Kami pasang juga PLTS,” tambahnya.

    Bobby menambahkan selain PLTS dan PLTP, pemerintah juga sedang meneliti potensi tenaga angin dan tidal atau gelombang laut. Namun, keduanya tidak masuk dalam RUPTL terbaru 2025-2034. 

    Menurutnya, jika pembangunan PLTP ditunda, maka operasionalnya juga tertunda. Di sisi lain, beban PLN juga makin besar karena kapasitas tidak bisa mengejar pertumbuhan kebutuhan.  

    “Karena PLTP itu bisa sampai 6-7 tahun baru bisa beroperasi,” tambahnya. 

    Menurutnya, jika pasokan listrik tidak mampu mengejar kebutuhan maka akan kembali ke pembangkit berbasis fosil. Untuk itu, PLN terus memacu produksi listrik guna mengejar angka pertumbuhan kebutuhan listrik.  

    Bobby mencontohkan khusus Sistem Flores permintaan terus naik seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

    “Itu hotel-hotel baru itu naik semua itu sekarang. Di bukit-bukit itu kan. Itu satu hotel itu bisa sampai 2-3 MW. Sekarang masih ditopang sama PLTMG Rangko,” imbuhnya. 

  • Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaikkan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 100%.

    Menurutnya, rencana kenaikan tukin bagi ASN di Kementerian ESDM telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto.

    “Negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas) seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Dari kenaikan tukin itu, Presiden Prabowo ingin agar ASN menghapus praktik-praktik lama yang menghambat perkembangan di sektor ESDM.

    “Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian,” ucap dia menegaskan.

    Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM didukung oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Minyak dan Gas Bumi (Migas), Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Oleh karena itu, dia meminta agar pegawai Kementerian ESDM bekerja lebih baik dengan tunjangan lebih tinggi.

    “Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang kita harus angkat jabatannya,” kata Bahlil.

    Saat ini, aturan mengenai tukin Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No. 94/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM. Lebih lanjut, tunjangan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan, dengan rentang tunjangan untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 94/2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM. Artinya, dengan adanya kebijakan baru, akan ada aturan anyar yang menggantikan beleid tersebut.