Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pembentukan ekosistem hilirisasi merupakan syarat utama bagi perusahaan di sektor pertambangan yang ingin memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Salah satu syarat utama untuk memperpanjang PKP2B adalah membangun hilirisasi,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Menurut Bahlil, ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui 8%.

    Bahlil melanjutkan, kebijakan ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan nasional agar tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih signifikan.

    “Konsumsi LPG kita mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi 6 juta ton, di antaranya masih harus diimpor. Kapasitas produksi LPG dalam negeri hanya berkisar antara 1,6 hingga 1,8 juta ton. Karena itu, kita perlu mendorong produksi gas seperti C3 dan C4, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia,” jelasnya.

    Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo, Bahlil menyebut pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi untuk 28 komoditas utama.

    Sebanyak 91% dari komoditas tersebut berada di bawah Kementerian ESDM dan membutuhkan investasi sebesar USS 618 miliar hingga 2040.

    “Dari total kebutuhan investasi itu, sekitar 91%  berada di lingkup Kementerian ESDM,” ungkapnya.

    Selain menerapkan hilirisasi jadi syarat perpanjangan PKP2B, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan pemerataan alokasi produksi mineral di dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui pengaturan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan bagi perusahaan tambang.

    Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya permintaan dari salah satu perusahaan tambang domestik yang menginginkan porsi RKAB lebih besar dari yang semestinya.

    “Ada perusahaan yang meminta alokasi RKAB hingga 30–40 persen dari total produksi nasional. Sebagai contoh, produksi nikel kita mencapai 150 juta ton, namun ada perusahaan yang meminta jatah hingga 50–60 juta ton,” tutup Bahlil.

    Pernyataan Bahlil menegaskan, perusahaan tambang yang ingin perpanjang PKP2B harus memiliki syarat pembentukan ekosistem hilirisasi.

  • Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pembentukan ekosistem hilirisasi sebagai syarat utama bagi para pengusaha di sektor pertambangan untuk memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil persyaratan tersebut ditetapkan pihaknya guna mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam guna meningkat nilai tambah domestik sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

    Ia mengatakan persyaratan tersebut juga bertujuan untuk mendiversifikasi pendapatan Indonesia agar tidak terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah, serta menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih cukup tinggi.

    “LPG kita impor satu tahun itu 6 juta ton, konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri dalam negeri LPG kita itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton, sisanya ya impor. Kita mau bikin gas, gasnya harus C3, C4, dan di Indonesia itu sedikit,” katanya.

    Lebih lanjut, dikatakan dia guna membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) 28 komoditas utama hilirisasi yang 91 persen di antaranya berada di lingkup Kementerian ESDM, dan membutuhkan realisasi investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040.

    “Dari 618 miliar dolar AS itu sekitar 91 persen ada di kementerian ESDM,” katanya.

    Selain mensyaratkan hilirisasi sebagai perpanjangan PKP2B, Menteri Bahlil mengatakan pihaknya juga bakal membagi rata alokasi produksi mineral di tanah air untuk para pengusaha, melalui pemerataan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB).

    Hal tersebut ditetapkan dirinya, karena ada salah satu perusahaan dalam negeri yang meminta porsi RKAB lebih besar.

    “Ada satu perusahaan RKAB minta sampai 30–40 persen dari total RKAB. Produksi kita kan 150 juta ton untuk nikel, ada satu perusahaan yang minta sampai 50 sampai 60 juta (ton),” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Ultimatum Pengusaha, Tagih Janji Hilirisasi Batu Bara

    Bahlil Ultimatum Pengusaha, Tagih Janji Hilirisasi Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara.

    Menurutnya, hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara harus terus digarap. DME selama ini ditargetkan bisa menjadi pengganti liquefied petroleum gas (LPG). 

    Oleh karena itu, DME jadi keniscayaan demi menekan impor LPG yang masih tinggi. Hilirisasi batu bara saat ini masih jalan ditempat. 

    Bahlil pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara [PKP2B] yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil menuturkan Indonesia masih ketergantungan impor LPG. Dia menyebut industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun.

    Sementara itu, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton. Karena itu, RI masih mengimpor sekitar 6 juta ton LPG senilai US$3,45 miliar per tahun.

    Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG. 

    Di sisi lain, Indonesia belum mampu menggenjot produksi LPG lantaran kekurangan gas propana (C3) dan butana (C4). Oleh karena itu, DME untuk pengganti LPG menjadi penting.

    Bahlil pun mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai kemanapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah proyek DME yang tengah digarap saat ini pun belum tampak membuahkan hasil nyata. Proyek milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) hingga PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) pun mandek.

  • Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang segera dibentuk di Kementerian ESDM, akan dipimpin oleh aparat, mulai dari polisi, tentara atau jaksa.

    “Ditjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin.

    Bahlil mengatakan dengan penambahan direktorat baru di institusi yang dipimpinnya tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan izin usaha pertambangan (IUP), sekaligus menjadikan tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan.

    “Saya gak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dirinya mengakui selama ini pengelolaan tambang di Indonesia belum transparan. Hal itu karena Bahlil mendapati laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB), lambat dalam proses penerbitannya.

    Disampaikan Bahlil pula, tak hanya melalui Ditjen Gakkum yang bakal dibentuk, dirinya turut ingin ada komitmen dari para pengusaha untuk tidak menggunakan jasa konsultan dalam proses pembuatan izin di sektor minerba guna meminimalisasi kecurangan.

    “Tolong kalau bikin RKAB, bikin Minerba One Data Indonesia (MODI). Jangan pakai konsultan. Datang ke kantor kita, bapak Ibu semua yang datang. Karena konsultan itu yang membuat RKAB naik-naik gitu, seolah-olah ada titipan dirjen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pembentukan ditjen baru itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024

    “Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama (Ditjen Gakkum) akan segera ada di Kementerian ESDM,” ujar Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

    Baca juga: Bahlil usulkan buat Ditjen Gakkum di ESDM berantas tambang ilegal
    Baca juga: Menteri ESDM-Menteri Energi UEA bahas tiga kerja sama di Abu Dhabi
    Baca juga: ESDM-Pertamina cek stok BBM serta LPG jelang Natal dan Tahun Baru

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Konfirmasi Adanya Temuan ‘Bukan Migas Biasa’ di Blok Tua RI

    Pertamina Konfirmasi Adanya Temuan ‘Bukan Migas Biasa’ di Blok Tua RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengonfirmasi bahwa sumur Migas Non Konvensional (MNK) Gulamo Det-1 di Blok Rokan, Riau, telah dinyatakan sebagai discovery atau adanya temuan hidrokarbon.

    Penegasan ini setelah PHR melakukan evaluasi hasil data fracturing dan uji rekahan (flowback test) serta hasil pengeboran dan well testing Sumur Gulamo DET-1. Proses main fracturing atau perekahan utama pada lapisan Formasi Brownshale telah selesai dilakukan dan hasil awal dari uji alir didapatkan sampel hidrokarbon.

    Post drill atau rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah proses pengeboran selesai, bertujuan untuk menganalisis kegiatan operasi pengeboran dan well testing serta mengevaluasi potensi hidrokarbon pada suatu sumur.

    Dengan dinyatakan sebagai discovery, Sumur Gulamo DET-1 menjadi sumur MNK pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan dari MNK.

    “Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru bagi PHR dan industri migas nasional,” ucap Andre Wijanarko, EVP Upstream Business PHR.

    “Dengan berhasil menemukan sumberdaya migas baru di Sumur Gulamo DET-1, kami semakin yakin akan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” tuturnya.

    Andre menambahkan bahwa Keberhasilan ini akan menjadi momentum bagi PHR untuk terus melakukan eksplorasi dan pengembangan MNK di Wilayah Kerja Rokan. Tahapan berikutnya, ungkap Andre, adalah melakukan evaluasi potensi sumberdaya yang ditemukan, serta langkah-langkah eksplorasi tahap lanjut dan pengembangan lapangan yang lebih detail, termasuk pengeboran sumur appraisal untuk membuktikan konsep sumur MNK (long horizontal well dan multi-stage hydraulic fracturing) bekerja dengan baik dalam mengkonfirmasi potensi sumberdaya yang lebih luas.

    Senada dengan Andre, Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas Sunjaya Eka Saputra menyambut gembira pencapaian ini.

    “Penemuan sumberdaya migas baru di Sumur Gulamo DET-1 merupakan kabar baik bagi industri migas Indonesia. Ini membuktikan bahwa upaya kita dalam mengembangkan sumber daya migas non-konvensional telah membuahkan hasil. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan-lapangan MNK lainnya di Indonesia,” ujar Sunjaya.

    Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional (MNK) adalah minyak dan gas bumi yang terbentuk dan terkekang pada batuan reservoir berbutir halus dan berpermeabilitas rendah di dalam zona kematangan yang akan ekonomis apabila diproduksi melalui pengeboran horizontal dengan menggunakan teknik stimulasi hydraulic fracturing, antara lain shale oil, shale gas, tight sand oil, tight sand gas, gas metana batu bara dan methane-hydrate.

    Perbedaan utama eksplorasi migas konvensional dengan eksplorasi MNK terletak pada lokasi minyak di lapisan bumi.

    Artinya, migas konvensional lebih mudah terlihat karena letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan, sedangkan MNK berada di lapisan yang lebih dalam.

    Berbeda dengan migas konvensional, MNK adalah hidrokarbon yang terperangkap pada batuan induk (shale oil/gas) tempat terbentuknya hidrokarbon atau batuan reservoir klastik berbutir halus dengan permeabilitas (kemampuan bebatuan untuk meloloskan partikel) rendah.

    Perlu diketahui, PHR melakukan tajak perdana sumur MNK di Lapangan Gulamo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Kamis, 27 Juli 2023 lalu.

    Sumber daya MNK di WK Rokan berada di formasi pematang brown shale, yakni batuan induk utama hidrokarbon di kawasan Sumatera bagian tengah dan lower red bed, yakni formasi bebatuan yang berada di bawah brown shale. Adapun potensi tersebut berada pada kedalaman lebih dari 6.000 kaki.

    Di Blok Rokan, potensi MNK ini ada di wilayah sumur Gulamo, dengan rencana total kedalaman mencapai 8.559 kaki.

    Operasi pengeboran sumur eksplorasi MNK Gulamo rencananya akan menggunakan rig PDSI #42.3/N1500-E berukuran besar dengan tenaga 1,500 horsepower (HP).

    (wia)

  • Tokenisasi Bakal Jadi Tren Baru di Sektor Keuangan?

    Tokenisasi Bakal Jadi Tren Baru di Sektor Keuangan?

    Jakarta: Adopsi teknologi blockchain yang semakin pesat di sektor keuangan mendorong pengembangan tokenisasi aset oleh pelaku industri, tidak hanya fintech tetapi juga institusi keuangan tradisional.
     

    Dalam laporan Project Wira berjudul Peluang Tokenisasi Aset Indonesia yang diterbitkan BRI Ventures (BVI), Saison Capital, D3 Labs, dan Tiger Research, permintaan untuk aset tokenisasi di Indonesia diprediksi mencapai USD88 miliar pada 2030. Tokenisasi membuka peluang bagi investor ritel dengan menurunkan batas investasi minimum, yang diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan.
     
    Tokenisasi, yang merupakan proses mengkonversi aset fisik atau riil menjadi aset digital melalui jaringan blockchain, menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai tokenisasi aset dunia nyata (Real World Asset).
     
    Meskipun masih dalam tahap awal, tokenisasi RWA semakin menarik perhatian institusi keuangan karena menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan likuiditas, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan (financial deepening).
    Co-CEO D3 Labs,Tigran Adhiwirya, menjelaskan Tokenisasi bukan semata gimmick, tetapi membawa nilai tambah nyata untuk industri keuangan, khususnya dalam aspek likuiditas dan inklusivitas.
     
    “Dengan minat pasar yang tinggi terhadap solusi dari tokenisasi dan dukungan regulator yang progresif terhadap blockchain, antara lain melalui pelaksanaan regulatory sandbox (ruang uji coba), potensi pengembangan tokenisasi di Indonesia masih sangat besar. Bahkan, kami melihat sektor tokenisasi kita bisa menjadi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara dan dapat menjadi salah satu motor penting bagi ekonomi nasional.” jelas dia dikutip Minggu, 24 November 2024.
     
    Untuk itu, Tigran menekankan pentingnya kolaborasi antar semua pelaku di ekosistem ini guna membawa best practise tokenisasi di Indonesia.
     
    Salah satu contoh implementasi tokenisasi di Indonesia adalah kolaborasi BTN bersama D3 Labs dalam mengembangkan produk tokenisasi aset properti pertama di Indonesia. Melalui skema Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbasis teknologi blockchain, BTN mempersiapkan tokenisasi aset properti.

    Berkontribusi tinggi kepada ekonomi nasional

    Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menjelaskan implementasi tokenisasi di sektor properti bisa berdampak pada kontribusi industri yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Ia mencontohkan bagaimana tokenisasi RWA dapat mendukung pendanaan program strategis pemerintah seperti target membangun tiga juta rumah per tahun, karena memungkinkan likuiditas yang tinggi.
     
    “Sebagai banker, pendanaan bisa kita dapatkan, antara lain dari third party fund, time deposit, dan current account, yang pertumbuhannya rata-rata paling tinggi di kisaran 10-12 persen per tahun. Karena itu, diperlukan pendanaan dari instrumen pasarseperti Mortgage Backed Securities (MBS) atau DIRE. Lewat tokenisasi, perluasan akses ke instrumen seperti MBS bisa dilakukan sehingga mendukung pendalaman pasar (financial deepening).” tegas dia.

    Mempermudah kepemelikan emas

    Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono mengungkapkan bahwa tokenisasi akan mempermudah masyarakat dalam memiliki aset emas.
     
    “Permintaan terhadap emas itu tinggi, untuk itu tokenisasi menjadi penting karena dapat membuat prosesnya lebih mudah, efisien, dan juga lebih likuid.” tegas dia.
     
    Selain memudahkan masyarakat dalam hal membeli dan menyimpan emas, tokenisasi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar lebih luas.
     
    ”Karena dipecah lewat tokenisasi, denominasi bisa lebih kecil. Suatu produk yang nilainya milyaran bisa dipecah-pecah menjadi lebih kecil, sehingga dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Untuk saat ini (tokenisasi) kami masih siapkan, berkoordinasi dengan OJK.” jelas dia.
     
    Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pendalaman potensi pengembangan tokenisasi dalam surat hutang, emas, dan real estate, yang beririsan dengan pengawasan lembaga jasa keuangan lainnya.
     
    Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto menjelaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan regulasi untuk memastikan kemajuan blockchain di Indonesia, termasuk tokenisasi.
     
    “Kedepan teknologi ini akan mewarnai semua ranah kehidupan. Tokenisasi, khususnya, meningkatkan likuiditas dan inklusivitas karena investor bisa membeli dalam jumlah kecil karena aset sudah bisa dipecah. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan literasi keuangan digital. Kolaborasi dan kerja sama jadi kunci,” ungkap Djoko.
     
    Djoko menuturkan ada sekitar 18,5 juta orang Indonesia atau 6,7 persen dari populasi yang memiliki aset digital, melampaui investor saham yang berjumlah lebih dari 6 juta investor. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan tokenisasi di Indonesia.
     
    Di luar industri keuangan, tokenisasi juga memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor strategis lain, seperti komoditas. Terlebih, Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk komoditas seperti minyak sawit dan batu bara. Tokenisasi mampu memangkas inefisiensi yang menjadi salah satu tantangan besar dalam supply chain di sektor komoditas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • Wujudkan Indonesia Emisi Nol Bersih Lewat Energi Baru Terbarukan

    Wujudkan Indonesia Emisi Nol Bersih Lewat Energi Baru Terbarukan

    Jakarta: Climate Policy Initiative (CPI) meluncurkan kajian terbarunya berupa Dasbor Pembiayaan
    Pembangkit Listrik di Indonesia. Dasbor interaktif ini memetakan seluruh investasi untuk
    pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) vs bahan bakar fosil di Indonesia, serta
    pendanaan yang mengalir melalui PLN.

    Dikembangkan dengan metode triangulasi berupa konsolidasi dataset dari berbagai sumber
    resmi, dasbor ini menjawab permasalahan akses dan transparansi data investasi sektor
    ketenagalistrikan di Indonesia.

    Fitur interaktif dasbor ini juga memudahkan dalam melihat arus investasi berdasarkan sumber, penggunaan tematik, dan alokasi sektoral sehingga pemangku kepentingan pemerintah dan industri terkait dapat mengidentifikasi titik masuk investasi, kesenjangan pembiayaan, peluang investasi baru, serta perencanaan strategis terkait agenda transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih.

    Rata-rata investasi untuk EBT per tahun (2019-2021) adalah sebesar USD 2,2 miliar, terpaut jauh dari kebutuhan pendanaan sebesar USD 9,1 miliar per tahun hingga tahun 2030 untuk mencapai target iklim Indonesia seperti tercantum pada dokumen ENDC Indonesia.

    Investasi yang mengalir ke EBT juga masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata investasi untuk bahan bakar fosil sebesar sebesar USD 3,7 miliar per tahun. Sementara, 94% pendanaan bahan bakar fosil berasal dari investor swasta (84% asing, 10% domestik).

    “Ini menunjukkan tren mengkhawatirkan pelonjakan investasi fosil dari swasta, terutama modal asing,” kata Direktur CPI Indonesia Tiza Mafira.

    Menurutnya, membandingkan efisiensi keseluruhan portfolio energi PLN, biaya operasional pembangkit istrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi, antara lain diesel (Rp. 2211 per Kwh), gas (Rp1402 per Kwh), dan batu bara (Rp526 per Kwh).

    PLN katanya berpeluang menurunkan biaya operasional per unit produksi tenaga surya menjadi Rp296 per Kwh dengan meningkatkan faktor kapasitas pembangkit tenaga suryanya menjadi empat kali lebih tinggi, sehingga setara dengan rata-rata faktor kapasitas pembangkit tenaga surya di Asia Tenggara.

    Meskipun ada gap yang signifikan antara realisasi nilai investasi EBT dan komitmen iklim
    Indonesia, temuan kunci tersebut juga menunjukkan peluang strategis mengalihkan arus
    investasi menuju perekonomian berkelanjutan dan rendah karbon bagi Indonesia.

    Ia melanjutkan Indonesia memerlukan visibilitas mengenai apakah kebijakan energi saat ini sudah cukup mempercepat investasi hijau. Data menunjukkan bahwa total investasi pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil hampir dua kali lipat dari total investasi pada pembangkit listrik EBT.

    “Ada peluang yang sangat besar untuk memikirkan kembali dan mengalihkan arus investasi
    tersebut, terutama dari lembaga keuangan swasta internasional sebagai kontributor terbesar.
    Dengan memanfaatkan data investasi yang komprehensif di dasbor kami, kebijakan dan
    investasi dapat dioptimalkan untuk membangun masa depan yang aman, kompetitif, dan rendah
    karbon bagi Indonesia,” tutupnya.

    Jakarta: Climate Policy Initiative (CPI) meluncurkan kajian terbarunya berupa Dasbor Pembiayaan
    Pembangkit Listrik di Indonesia. Dasbor interaktif ini memetakan seluruh investasi untuk
    pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) vs bahan bakar fosil di Indonesia, serta
    pendanaan yang mengalir melalui PLN.
     
    Dikembangkan dengan metode triangulasi berupa konsolidasi dataset dari berbagai sumber
    resmi, dasbor ini menjawab permasalahan akses dan transparansi data investasi sektor
    ketenagalistrikan di Indonesia.
     
    Fitur interaktif dasbor ini juga memudahkan dalam melihat arus investasi berdasarkan sumber, penggunaan tematik, dan alokasi sektoral sehingga pemangku kepentingan pemerintah dan industri terkait dapat mengidentifikasi titik masuk investasi, kesenjangan pembiayaan, peluang investasi baru, serta perencanaan strategis terkait agenda transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih.
    Rata-rata investasi untuk EBT per tahun (2019-2021) adalah sebesar USD 2,2 miliar, terpaut jauh dari kebutuhan pendanaan sebesar USD 9,1 miliar per tahun hingga tahun 2030 untuk mencapai target iklim Indonesia seperti tercantum pada dokumen ENDC Indonesia.
     
    Investasi yang mengalir ke EBT juga masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata investasi untuk bahan bakar fosil sebesar sebesar USD 3,7 miliar per tahun. Sementara, 94% pendanaan bahan bakar fosil berasal dari investor swasta (84% asing, 10% domestik).
     
    “Ini menunjukkan tren mengkhawatirkan pelonjakan investasi fosil dari swasta, terutama modal asing,” kata Direktur CPI Indonesia Tiza Mafira.
     
    Menurutnya, membandingkan efisiensi keseluruhan portfolio energi PLN, biaya operasional pembangkit istrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi, antara lain diesel (Rp. 2211 per Kwh), gas (Rp1402 per Kwh), dan batu bara (Rp526 per Kwh).
     
    PLN katanya berpeluang menurunkan biaya operasional per unit produksi tenaga surya menjadi Rp296 per Kwh dengan meningkatkan faktor kapasitas pembangkit tenaga suryanya menjadi empat kali lebih tinggi, sehingga setara dengan rata-rata faktor kapasitas pembangkit tenaga surya di Asia Tenggara.
     
    Meskipun ada gap yang signifikan antara realisasi nilai investasi EBT dan komitmen iklim
    Indonesia, temuan kunci tersebut juga menunjukkan peluang strategis mengalihkan arus
    investasi menuju perekonomian berkelanjutan dan rendah karbon bagi Indonesia.
     
    Ia melanjutkan Indonesia memerlukan visibilitas mengenai apakah kebijakan energi saat ini sudah cukup mempercepat investasi hijau. Data menunjukkan bahwa total investasi pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil hampir dua kali lipat dari total investasi pada pembangkit listrik EBT.
     
    “Ada peluang yang sangat besar untuk memikirkan kembali dan mengalihkan arus investasi
    tersebut, terutama dari lembaga keuangan swasta internasional sebagai kontributor terbesar.
    Dengan memanfaatkan data investasi yang komprehensif di dasbor kami, kebijakan dan
    investasi dapat dioptimalkan untuk membangun masa depan yang aman, kompetitif, dan rendah
    karbon bagi Indonesia,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Nggak Cuma Penuhi Regulasi, Laporan Keberlanjutan Jadi Masa Depan SIG

    Nggak Cuma Penuhi Regulasi, Laporan Keberlanjutan Jadi Masa Depan SIG

    Jakarta: PT Semen Indonesia Tbk (SIG) terus bergerak maju dan menghadapi tantangan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Langkahnya dengan berpijak pada konsep keberlanjutan.
     
    Komitmen SIG terhadap keberlanjutan tercermin dalam Sustainability Roadmap SIG 2030 tentang strategi bisnis Perusahaan yang menjunjung nilai etika dan tanggung jawab meliputi tiga pilar keberlanjutan, yaitu mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, dan menciptakan nilai untuk karyawan dan komunitas.
     
    Laporan keberlanjutan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas SIG dalam melaporkan kinerja keberlanjutan Perusahaan, yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola.
    “Bagi SIG, laporan keberlanjutan tidak sebatas untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai media informasi bagi para pemangku kepentingan tentang strategi, target, langkah ke depan, serta proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha SIG di masa mendatang,” kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
     
    Reni menambahkan, operasional berbasis keberlanjutan menjadi keharusan untuk meningkatkan keunggulan yang mendukung pertumbuhan kinerja dan ketahanan bisnis Perusahaan di masa mendatang.
     
    Pertambangan ramah lingkungan

    Di tengah isu perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem, SIG terus berinovasi untuk menjalankan operasional yang ramah lingkungan melalui Production Excellence. Dimulai dari kegiatan pertambangan, SIG mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik secara konsisten dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
     
    Komitmen menjalankan pertambangan berkelanjutan, membawa SIG meraih 16 Penghargaan Good Mining Practice 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
     
    SIG juga menjalankan proses produksi yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, salah satunya diwujudkan melalui penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah pertanian dan industri, sampah perkotaan (municipal solid waste) yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF), biomassa, serta sumber lainnya, untuk menggantikan hingga 20 persen penggunaan bahan bakar batu bara pada 2030.
     
     

     
    Selain itu, inisiatif penggunaan bahan bakar alternatif telah membantu Perusahaan dalam mereduksi emisi CO2 per ton semen yang di produksi hingga 38 persen lebih rendah dibandingkan semen konvensional. Fokus SIG dalam mereduksi emisi CO2, juga dilakukan melalui penggunaan hydrogen injection untuk optimalisasi proses pembakaran di kiln semen, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi energi termal dan listrik.
     
    Kemudian mengembangkan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya untuk substitusi energi listrik pada unit-unit operasional, dan optimasi gas panas buang dari proses produksi semen (Waste-Heat Recovery Power Generation).
     
    Berkat berbagai upaya yang telah dilakukan, hingga 2023 SIG berhasil menurunkan 17,37 persen intensitas emisi CO2 cakupan 1 (dari operasional) dibandingkan baseline 2010. Sedangkan pada cakupan 2 (penggunaan energi tidak langsung) berhasil diturunkan 5,22 persen dari baseline 2019.
     
    “Operasional bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing Perusahaan, terutama dalam menghadapi situasi sosial, ekonomi dan politik yang dinamis. Dengan keberlanjutan, SIG siap mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” jelas Reni.
     
    Pemeringkatan laporan keberlanjutan

    Di sisi lain, SIG telah meraih peringkat Gold dalam pemeringkatan laporan keberlanjutan (sustainability report), Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024, yang dilakukan oleh National Center for Corporate Reporting bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners.
     
    Anak usaha SIG, Semen Baturaja, juga berhasil meraih peringkat Gold pada ajang yang sama. SIG dinilai telah menyajikan laporan keberlanjutan secara transparan dan akuntabel, serta memenuhi standar The Global Reporting Initiative (GRI) 2021, organisasi internasional yang menyediakan standar laporan keberlanjutan. 
     
    Penghargaan diterima oleh Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari pada ajang ASRRAT Award 2024 di Raffles Hotel Jakarta, pada Kamis, 21 November 2024. ASRRAT Award merupakan ajang apresiasi bagi perusahaan dan institusi atas kualitas laporan keberlanjutan dan komitmen terhadap praktik terbaik dalam tata kelola berkelanjutan.
     
    Pada 2024, ASRRAT diikuti oleh 70 organisasi, baik perusahaan dari sektor swasta dan publik, maupun institusi perguruan tinggi. Para peserta tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga luar negeri seperti Bangladesh dan Filipina. Penilaian dilakukan oleh para assessor kompeten yang berasal dari akademisi dan praktisi ahli.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Lalu, siapa saja orang-orang kaya yang kemungkinan bisa mendapatkan tax amnesty?

    Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires, sejumlah nama konglomerat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Saat ini, posisi orang terkaya di Indonesia di peringkat pertama ditempati oleh Prajogo Pangestu. 

    Prajogo Pangestu yang memiliki beberapa perusahaan di Bursa seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), hingga PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) memiliki kekayaan bersih sebesar US$46,6 miliar. Menurut Forbes, sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia dan energi. 

    Orang terkaya selanjutnya adalah Low Tuck Kwong dengan jumlah kekayaan US$26,9 miliar. Konglomerat kelahiran Singapura ini mendapatkan kekayaannya dari bisnis batu bara. 

    Pada posisi selanjutnya orang terkaya Indonesia adalah Robert Budi Hartono dengan kekayaan US$24,8 miliar dan Michael Hartono dengan kekayaan US$23,8 miliar. Hartono bersaudara memiliki bisnis yang terdiversifikasi mulai dari bisnis perbankan hingga rokok. 

    Konglomerat selanjutnya adalah Sri Prakash Lohia dengan bisnis petrokimia. Forbes mencatat kekayaan Sri Prakash Lohia saat ini sebesar US$7,9 miliar. 

    Nama selanjutnya yang berada dalam daftar Forbes real-time billionaire adalah Agoes Projosasmito. Agoes tercatat memiliki kekayaan US$7 miliar yang berasal dari bisnis tambang dan investasi. 

    Kemudian, ada nama konglomerat Tahir dan keluarga dengan jumlah kekayaan US$5,8 miliar yang berasal dari berbagai macam bisnis.

    Nama mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era SBY, Chairul Tanjung juga masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Chairul Tanjung memiliki kekayaan sebesar US$5,1 miliar dari berbagai macam bisnisnya.

    Pada posisi ke-9, terdapat nama Dewi Kam, yang juga merupakan pemegang saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) selain Low Tuck Kwong. Dewi Kam memiliki kekayaan sebesar US$4,7 miliar. 

    Sementara itu, orang terkaya ke-10 di Indonesia adalah Djoko Susanto. Pemilik jaringan minimarket Alfamart ini diperkirakan Forbes memiliki kekayaan bersih sebesar US$4,2 miliar. 

    Selain nama-nama tersebut, terdapat pula nama seperti pemilik Grup Wilmar Martua Sitorus, Mochtar Riady dan keluarga dari Grup Lippo, Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko, hingga Hary Tanoesoedibjo dalam daftar Forbes ini. 

    Sebagaimana diketahui, muncul wacana tax amnesty jilid III usai DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Meski tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak, pada dasarnya program tersebut lebih mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan pajak besar. 

    Pada saat pemerintahan pertama kali menerapkan tax amnesty pada 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Ditjen Pajak lebih fokus mengejar para orang kaya, khususnya yang memiliki harta di luar negeri.

    Pemerintah bakal berkonsentrasi mengejar wajib pajak (WP) yang memiliki kekayaan kotor lebih dari Rp10 miliar atau WP yang melaporkan penghasilan di dalam SPT di atas Rp1 miliar per tahun.

  • Semen Indonesia: Operasional berbasis keberlanjutan jadi keharusan 

    Semen Indonesia: Operasional berbasis keberlanjutan jadi keharusan 

    SIG siap mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan kinerja berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Operasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Reni Wulandari mengatakan operasional berbasis keberlanjutan menjadi keharusan untuk meningkatkan keunggulan yang mendukung pertumbuhan kinerja dan ketahanan bisnis perseroan pada masa mendatang.

    “Operasional bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing perusahaan, terutama dalam menghadapi situasi sosial, ekonomi dan politik yang dinamis. Dengan keberlanjutan, SIG siap mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Reni dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Reni, keberlanjutan menjadi pijakan yang memperkuat langkah SIG untuk terus bergerak maju dan menghadapi tantangan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Komitmen SIG terhadap keberlanjutan tercermin dalam Sustainability Roadmap SIG 2030 tentang strategi bisnis perusahaan yang menjunjung nilai etika dan tanggung jawab meliputi tiga pilar keberlanjutan, yaitu mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, dan menciptakan nilai untuk karyawan dan komunitas.

    Anak usaha SIG, PT Semen Baturaja Tbk, juga berhasil meraih peringkat Gold pada ajang yang sama.

    Reni menyampaikan laporan keberlanjutan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas SIG dalam melaporkan kinerja keberlanjutan perusahaan, yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola.

    “Bagi SIG, laporan keberlanjutan tidak sebatas untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai media informasi bagi para pemangku kepentingan tentang strategi, target, langkah ke depan, serta proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha SIG di masa mendatang,” kata Reni.

    Reni menambahkan di tengah isu perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem, SIG terus berinovasi untuk menjalankan operasional yang ramah lingkungan.

    Hal itu dimulai dari kegiatan pertambangan, SIG mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik secara konsisten dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    SIG juga menjalankan proses produksi yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, salah satunya diwujudkan melalui penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah pertanian dan industri, sampah perkotaan (municipal solid waste) yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF), biomassa, serta sumber lainnya, untuk menggantikan hingga 20 persen penggunaan bahan bakar batu bara pada tahun 2030.

    Di sisi lain, inisiatif penggunaan bahan bakar alternatif telah membantu perusahaan dalam mereduksi emisi CO2 per ton semen yang di produksi hingga 38 persen lebih rendah dibandingkan semen konvensional.

    Fokus SIG dalam mereduksi emisi CO2, juga dilakukan melalui penggunaan hydrogen injection untuk optimalisasi proses pembakaran di kiln atau tungku semen sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi energi termal dan listrik, serta mengembangkan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya untuk substitusi energi listrik pada unit-unit operasional, dan optimalisasi gas panas buang dari proses produksi semen (Waste-Heat Recovery Power Generation).

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024