Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Pesan Guru Besar UGM soal Rencana Prabowo Suntik Mati PLTU

    Pesan Guru Besar UGM soal Rencana Prabowo Suntik Mati PLTU

    Jakarta –

    Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung pengalihan ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia berpesan agar pemerintah tetap teguh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang sudah dibuat matang untuk mengejar net zero emission.

    Dia setuju bahwa pengembangan EBT harus dikejar mulai dari sekarang. Ini dikarenakan perubahan iklim telah menjadi masalah besar dunia yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kemudian juga adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana produk metal kita tidak bisa diterima di Eropa Barat kalau masih menggunakan energi fosil,” kata Prof Deen kepada detikINET melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Namun, dia menyebut bahwa semua bisa dilakukan secara paralel. Produksi untuk produk-produk yang disyaratkan dalam CBAM itu dapat memanfaatkan energi terbarukan. Jadi, kita juga memiliki progres dalam perencanaan menuju net zero emission.

    “Tahun sekian hidrogen, tahun sekian biofuel, tahun sekian listrik, itu sudah ada perencanaannya. Oleh karena itu, saya pikir perencanaan yang sudah matang itu dilaksanakan saja sih. Jangan sampai kita tidak melihat itu,” katanya.

    Prof Deen berpendapat bahwa lebih baik kita memakai PLTU sampai umurnya berakhir. Nanti, ketika ada demand (permintaan) yang berlebih, demand itu dapat menggunakan EBT. Ketika masa pakainya selesai, maka bisa digantikan lagi dengan EBT.

    “Jadi kita tidak usah terburu-buru kalau saya sih, harus dihitung dulu demand-nya, supply-nya, dan economic impact-nya apa,” katanya.

    “Karena saya khawatir gini, kalau seandainya kita terlalu terpaksa terburu-buru menggunakan energi baru terbarukan, kalau ujung-ujungnya import ya industri kita mau buat apa? Kita lebih dari 60% listrik kita dari batu bara. Jadi kalau mau dipensiunkan dalam 15 tahun, kalau saya sih perlu perhitungan yang matang,” tambah Prof Deen.

    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menjabarkan berbagai rencana untuk sumber energi. Disebutkan di sana bahwa peran EBT pada 2025 harus berperan paling sedikit 23% dan 31% pada 2050. Untuk peran batu bara, ditargetkan minimal menjadi 30% pada 2025 dan minimal 25% pada 2050.

    Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT mencapai 13.155 MW hingga akhir 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sampai 2023 sebesar 3.322 MW, dengan kenaikan rata-rata 6% per tahun. Hingga 2023, bauran EBT di Indonesia baru mencapai 13,09%.

    (ask/fay)

  • Kadin Luncurkan White Paper, Dorong 4 Pilar untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Kadin Luncurkan White Paper, Dorong 4 Pilar untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan White Paper dengan 4 pilar yang perlu dilakukan pemerintah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    White Paper Kadin merupakan dokumen strategis sebagai panduan, serta rekomendasi kebijakan terkait arah pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan dokumen ini menjelaskan tantangan dan inisiatif utama yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga White Paper relevan dengan kondisi Indonesia untuk lima tahun ke depan.

    Menurutnya, White Paper ini bisa menjadi panduan sinergi dunia usaha dan pemerintah untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam White Paper ini, Kadin Indonesia merumuskan empat pilar strategis, antara lain meningkatkan ketahanan, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan memajukan keberlanjutan yang diturunkan dalam inisiatif utama sebagai panduan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Adapun, dia menyebut inisiatif utama tersebut berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga 7-8% per tahun. Kadin turut melakukan proyeksi PDB berdasarkan tambahan kumulatif US$450-500 miliar dari seluruh inisiatif utama selama 2024-2029.

    Di mana, terdapat tujuh tema pertumbuhan teratas yang berpotensi memberikan kontribusi lebih dari 80% dari estimasi total dampak PDB selama 2024-2029.

    Ketujuh prioritas ini berasal dari bidang infrastruktur kesehatan, ketahanan energi, UMKM, manufaktur, bisnis hijau dan berkelanjutan, serta ketahanan pangan.

    Pada kesempatan yang sama, Boston Consulting Group Adrian Dimitri mengatakan pemerintah harus membuka keran potensi ekonomi yang terkunci di setiap wilayah untuk mencapai pertumbuhan di level 8%.

    Menurutnya, setiap wilayah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berkaitan dengan demografis, komoditas, hingga sumber energi yang berpotensi untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang secara signifikan. Sebab, saat ini ekonomi Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa.

    Namun, Adrian melihat pusat ekonomi Indonesia ke depan akan bergerak ke arah bagian Timur, yakni berupa critical minerals, agrikultur, perikanan, minyak dan gas, hingga energi.

    “Jadi pengembangan masing-masing daerah nanti akan sangat krusial. Masing-masing daerah dan pulau yang terbesar di Indonesia akan punya fokus,” kata Arsjad di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

    Misalnya saja, wilayah Sumatera yang bisa terus berkembang, baik dari perkebunan kelapa sawit, batu bara, hingga minyak dan gas.

    “Secara umum Indonesia semuanya itu ada di sini, Indonesia mempunyai market, sumber energi, sumber daya, dan tenaga kerja. Komplit semua. [Tinggal] bagaimana kita meng-unlock potensi, ini jarang dimiliki oleh negara lain,” tuturnya.

    Dia menambahkan, Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar perlu memprioritaskan sektor strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, dia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% bukan suatu hal yang mustahil terjadi.

    “Target 8% bukan satu hal yang mustahil, bisa kita capai walaupun di beberapa tahun terakhir kita cukup stagnan di 5-6%,” ujar Adrian.

    Sementara itu, Chairperson 5P Global Movement Indonesia William Sabandar mengatakan penguatan inklusivitas penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan di beberapa aspek, mulai dari aspek sosial, politik dan tata kelola, ekonomi, ekologi dan keberlanjutan, budaya dan sosial, serta keamanan dan stabilitas.

    Bahkan, dia juga menyebut ekonomi 8% bisa tumbuh seiring dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan.

    “Pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai dasar kita bisa bertumbuh 8%. Kita tidak akan bisa tumbuh 8% dengan mengabaikan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Dirjen Minerba ESDM Soroti PT Timah karena Tak Capai Target sejak 2020

    Dirjen Minerba ESDM Soroti PT Timah karena Tak Capai Target sejak 2020

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyoroti kinerja PT Timah Tbk. (TINS) karena tidak pernah mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sejak 2020.

    Tri bahkan menyebut target RKAB TINS untuk 2024 ini yang sebesar 48.000 ton, tidak dapat tercapai.

    “Tapi target 48.000 ton kayaknya gak tercapai ya? PT Timah itu kalau tidak salah mulai tahun 2020 sampai sekarang RKAB-nya selalu di bawah [target produksi] ya, Pak ya?” ucap Tri dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Komentar Tri itu pun disambut gelak tawa direksi dan komisaris anggota holding BUMN tambang MIND ID. Adapun salah satu direksi yang hadir dalam forum tersebut adalah Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo.

    Tri juga menyebut TINS menguasai 70% luas lahan izin usaha pertambangan (IUP) timah. Meski demikian, kata Tri, produksi TINS hanya mencapai 20%.

    Oleh karena itu, Tri mengatakan fakta tersebut sebagai tantangan bagi TINS.

    “Jadi poinnya sangat aneh apabila saya gak tahu industri pertambangan, terus dikasih tahu PT Timah itu menguasai 70% luas lahan, tetapi tingkat produksinya hanya 20% [dari total]. Itu orang luar pasti akan heran, kok bisa?” tutur Tri.

    Dia lantas mengingatkan TINS melalui MIND ID tidak membuat target terlalu tinggi dalam RKAB. Dia menilai realisasi yang berada di bawah target bukan disebabkan oleh kapasitas TINS yang kurang.

    “Ya Pak Dilo kalau pas pembuatan RKAP jangan kenceng-kenceng targetnya Pak Dilo,” kata Tri kepada Dilo yang duduk di antara tamu yang hadir. 

    Ditemui setelah acara, Dilo mengatakan tak tercapainya target terjadi karena masih banyak IUP TINS yang berada di tanah milik masyarakat. Oleh karena itu, TINS tidak bisa sembarangan menggarap lahan tersebut.

    “Penguasaan tanahnya itu bukan [oleh TINS], walaupun IUP-nya PT Timah, tapi lahannya kan bukan penguasaan atas nama PT Timah,” jelas Dilo.

    IUP sendiri diberikan kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya mineral di bawah tanah. Sementara untuk lahan di atas permukaan tanah tidak termasuk ke dalam IUP tersebut.

    Dengan kata lain, harus ada proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar dua hingga tiga kali lipat sebelum melakukan penambangan.

    “Jadi kalau ada orang PT Timah datang ke rumah gali-gali di situ kan banyak yang harus dibereskan. Pengertian tentang penguasaan yang di atas dan yang di bawah tanah ini juga mungkin tidak aware,” katanya.

  • Jauh dari ‘Kiamat’, Batu Bara RI Diramal Masih Laris Manis

    Jauh dari ‘Kiamat’, Batu Bara RI Diramal Masih Laris Manis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi bahwa masa depan batu bara Indonesia masih akan tetap cerah dalam beberapa tahun ke depan. Sekalipun dunia terus berupaya mendorong ke arah transisi menuju energi bersih.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menilai berbagai faktor global seperti kebijakan energi murah di Amerika Serikat, kebutuhan energi China, serta dampak konflik Rusia-Ukraina, diperkirakan akan menjaga permintaan terhadap komoditas emas hitam ini tetap stabil.

    “Dengan adanya China, konflik Rusia-Ukraina dan lain sebagainya yang mungkin ada dinamikanya seperti saya sampaikan, mungkin Batu Bara relatif masih digunakan lah. Saya ngomong di sini bukan sebagai pemerintah,tapi nanti dikira nggak berpihak pada transisi energi nanti kan,” kata Tri dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Oleh sebab itu, ia pun memandang bahwa sektor batu bara masih mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dengan adanya isu global tersebut. Terutama dengan adanya kebijakan Donald Trump, yang cenderung mendukung energi berbasis fosil, memberikan sinyal positif untuk keberlanjutan permintaan batu bara.

    Namun, Tri mengingatkan bahwa strategi peningkatan produksi harus dilakukan dengan hati-hati mengingat pasar global yang cenderung jenuh. Ia pun mengingatkan pentingnya efisiensi logistik bagi PT Bukit Asam (PTBA) yang merupakan perusahaan batu bara pelat merah.

    “Jadi rasanya Batu Bara masih oke, produksi Batu Bara dunia itu kan sekitar 8,4 miliar ton dan yang ada di pasar itu sekitar 1,4 sampai dengan 1,5 miliar ton. Nah poinnya kalau misalnya mau ngisi market internasional, itu rasanya untuk tambahin Batu Bara saat ini rasanya sudah agak jenuh lah. Jadi harapannya untuk teman-teman di PTBA mungkin untuk peningkatan kapasitas produksi gak terlalu tajam sekali,” katanya.

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya hilirisasi batu bara sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan pasar global. Misalnya seperti Mongolia dan China, yang telah berhasil mengembangkan hilirisasi batu bara secara ekonomis.

    “Beberapa hal memang kalau kita lihat di Mongolia, yang sekitar Mongolia itu kan Batu Bara sudah mulai dihilirisasi ya, sudah banyak Batu Bara yang dihilirisasi bahkan di China juga ada, itu dan mereka ekonomis,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Pakar Sebut Nuklir Potensial untuk Jadi Sumber Energi di Indonesia

    Pakar Sebut Nuklir Potensial untuk Jadi Sumber Energi di Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun. Pakar menyebut nuklir bisa jadi solusi untuk sumber energi Indonesia.

    Meski punya sinar matahari yang melimpah, Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat bahwa panel surya bukan jawaban yang paling utama.

    “Kalau solar panel itu kan rule of thumb-nya kan 1 MW itu kan 1 hektar. Kita nggak bisa bayangkan berapa hektar kita butuh kalau semuanya pakai solar panel, ya nggak cukup kan,” katanya kepada detikINET melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Apalagi, energi tidak semata untuk pembangkit saja. Ada juga energi yang harus dipenuhi untuk urusan transportasi.

    “Ya kalau kita berpikir solusi terbaik ya nuklir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden itu nuklir bagus,” ujar lulusan S3 Universitas Tokushima, Jepang, tersebut.

    Ada beberapa fase untuk mewujudkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Fase tersebut antara lain fase lisensi, fase konstruksi, final test, kemudian baru operasional. Semua itu membutuhkan waktu minimal tujuh tahun.

    Saat ini, Indonesia belum memiliki PLTN. Menurut Prof Deen, pembangunan untuk riset sudah dilakukan di Indonesia, tapi belum untuk pembangkit listrik.

    Lebih lanjut, Prof Deen menyebutkan sejumlah keunggulan menggunakan PLTN. Pertama, energy density yang dihasilkan sangat besar. Yang kedua, otomatis energy cost-nya juga rendah. Akan tetapi ada beberapa masalah yang jadi tantangan.

    “Ya beberapa masalah saja ya, satu masalah sosial saja, susceptibility masyarakat dan juga investment cost kan cukup besar di awal. Tapi kalau kita committed, semua bisa sih,” ujarnya optimis.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto berencana membangun PLTN sebagai bagian dari bauran energi nasional. Rencananya, terdapat setidaknya 5 GW dari pembangkit jenis ini hingga 2040.

    “Jadi ini komitmen dari Indonesia untuk itu. Di samping itu ada 5 Giga Watt lebih dari tenaga nuklir,” kata Ketua Delegasi Indonesia untuk COP 29, Hashim Djojohadikusumo saat diwawancara CNBC Indonesia di sela rangkaian acara COP29 di Baku, Azerbaijan.

    (ask/fay)

  • Prabowo Minta Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ilmuwan Dukung Tapi…

    Prabowo Minta Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ilmuwan Dukung Tapi…

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap akan ‘suntik mati’ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun. Pakar mendukung, tapi mengingatkan untuk tetap tidak terburu-buru.

    Kepada detikINET, Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan soal target 15 tahun, dia tidak bisa menilainya mungkin atau tidak. Namun yang jelas, rencana ini harus demi kepentingan nasional.

    “Demi kepentingan industrialisasi, demi kepentingan akses energi terhadap masyarakat, ya semuanya perlu dipindahkan secara detil. Kalau saya sih melihat begini, kita kan punya 52 PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Pertanyaannya, kalau itu dipensiunkan dan diganti dengan energi terbarukan, tentu perlu pertimbangan matang,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah akses masyarakat terhadap energi per kapita sudah terpenuhi. Ini dikarenakan energi merupakan modal pembangunan nasional. Artinya semakin besar energi yang diterima oleh masyarakat, indeks pengembangan manusia juga akan lebih baik.

    “Kemudian kualitas produktivitas industri akan lebih baik, kan begitu,” ucap lulusan S3 Universitas Tokushima, Jepang, tersebut.

    Secara pribadi, Prof Deen mendukung Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Terlebih, perencanaannya sudah sangat matang.

    Dijabarkan bahwa pada 2025, Energi Baru Terbarukan (EBT) kita akan menyentuh 23%. Kemudian pada 2050, EBT direncanakan naik menjadi 31%. Nah, pada 2060, Indonesia sudah menuju net zero emission.

    Prof Deen berpendapat, strategi yang terbaik adalah memakai PLTU sampai umurnya berakhir. Nanti, ketika ada demand (permintaan) yang berlebih, demand itu dapat menggunakan EBT. Ketika masa pakainya selesai, maka bisa digantikan lagi dengan EBT.

    “Jadi kita tidak usah terburu-buru kalau saya sih, harus dihitung dulu demand-nya, supply-nya, dan economic impact-nya apa,” katanya.

    “Karena saya khawatir gini, kalau seandainya kita terlalu terpaksa terburu-buru menggunakan energi baru terbarukan, kalau ujung-ujungnya import ya industri kita mau buat apa? Kita lebih dari 60% listrik kita dari batu bara. Jadi kalau mau dipensiunkan dalam 15 tahun, kalau saya sih perlu perhitungan yang matang,” tambah Prof Deen.

    Untuk membangun EBT, diperlukan compact yang sangat besar. Kemudian, energy cost-nya juga tidak sedikit. Belum lagi energy density dari energi terbarukan tidak sebesar energi fosil.

    “Kalau saya, yang paling penting ya sudah ketika demand kita tumbuh, ya demand yang tumbuh itu yang kita gunakan energinya. Kemudian juga sambil menyiapkan R&D yang matang di perguruan tinggi, di research center, di industri energi nasional. Kalau dipaksa terlalu buru-buru tanpa ada perhitungan yang matang, ya mungkin bisa, tapi pertanyaannya apakah energy cost-nya bisa affordable atau tidak,” tandasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berbicara saat menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11). Dia mengatakan soal rencana mengakhiri PLTU dalam 15 tahun dan beralih ke energi hijau.

    “Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” jelas Prabowo.

    (ask/fay)

  • Bahlil Beberkan Praktik Kecurangan Izin Tambang, Gunakan Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bahlil Beberkan Praktik Kecurangan Izin Tambang, Gunakan Nomor Surat Pengantar Jenazah

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan sederet pelanggaran dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

    Salah satunya akal-akalan pengusaha untuk memuluskan proses penerbitan dokumen secara ilegal, yakni menggunakan dokumen palsu seperti surat pengantar KTP bahkan surat pengantar jenazah.  

    Konten Promosi

    “Nomor surat kadang-kadang aneh. Surat pengantar KTP atau bahkan surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, dikutip, Selasa (26/11/2024). 

    “Sudahlah, berakhir sudah permainan ini. Saya tidak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” tuturnya.

    Menurutnya, untuk melancarkan modus ini, seringkali oknum pegawai Kementerian ESDM bahkan pemerintah daerah dilibatkan. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran untuk memperoleh IUP secara ilegal tersebut.

    “Demi Allah! Di mimbar ini, cukup sudah! Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat. Saya mohon dengan hormat,” katanya.

    Bahlil juga bercerita, saat menjabat Menteri Investasi, dirinya telah melakukan pecabutan terhadap 2078 IUP. Namun tak berselang lama, dirinya menemukan banyak IUP baru yang sudah terbit kembali.

    “Saya bilang terlalu lincah ini permainan. IUP dalam status dicabut, sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan sampai bisa keluar IUP ini,” ucapnya.

    Setelah dilakukan pengecekan, lanjut Bahlil, dirinya menemukan banyak bentuk pelanggaran seperti surat izin yang menggunakan tanda tangan kepala daerah yang telah meninggal dunia.

    Untuk menertibkan tata kelola pertambangan, lanjut Bahlil, pihaknya akan segera membentuk Direktorat jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) yang akan dipimpin dari unsur TNI-Polri atau Kejaksaan.

    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak Polisi, TNI. Kalau enggak, jaksa,” ujar Bahlil.

    Dia mnekankan, hal ini dimaksudkan agar penyelesaian konflik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat segera bisa diatasi di Kementerian ESDM. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pernah dipimpin oleh Bambang Suswantono yang merupakan Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal.

    “Coba bayangkan Letnan Jenderal Marinir Jadi Plt Dirjen Minerba satu tahun. Itu artinya apa? Karena sudah bisa diatur lama-lama saya turunkan juga tentara untuk atur kita kelihatannya,” katanya

  • Tanda Kiamat Sudah Sangat Jelas, Ilmuwan Tunjuk Laut Panas dan Sapi

    Tanda Kiamat Sudah Sangat Jelas, Ilmuwan Tunjuk Laut Panas dan Sapi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerusakan Bumi kian parah. Bahkan banyak tanda-tanda vital yang ditemui jauh lebih buruk dari yang tercatat sebelumnya.

    Sebuah laporan menyebutkan 25 dari 35 tanda vital tahun lalu lebih buruk dari yang tercatat sebelumnya. Tanda vital Bumi menggambarkan sinyal “kiamat” perubahan iklim akibat pemanasan global. Ini termasuk terkait kadar karbon dioksida dan populasi manusia.

    Laporan itu juga menyebutkan suhu permukaan Bumi dan laut telah mencapai titik tertingginya. Ini terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil yang mengalami peningkatan.

    Populasi manusia dan jumlah sapi serta domba meningkat, masing-masing 200 ribu dan 170 ribu ekor per hari. Akibatnya, rekor emisi gas rumah kaca pecah berkali-kali.

    Para ilmuwan juga mencatat pemanasan global mengakibatkan cuaca ekstrem terjadi di seluruh dunia. Mulai dari badai hingga kejadian panas ekstrem.

    “Kita berada di tengah pergolakan iklim yang membahayakan kehidupan Bumi yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya,” kata pemimpin kelompok ilmuwan itu, William Ripple dari Oregon State University, dikutip dari The Guardian, Selasa (26/11/2024).

    “Kelebihan ekologi, mengambil lebih dari yang diberikan Bumi, mendorong planet ini dalam kondisi iklim mengancam dari aapun yang disaksikan orang prasejarah,” ucapnya menambahkan.

    Dia juga mengatakan dampak dari perubahan iklim pada manusia. Yakni jutaan orang bahkan mencapai miliaran orang berpotensi mengungsi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidakstabilan geopolitik yang lebih besar.

    Di tengah situasi ini, penggunaan batu bara, minyak dan gas masih mendominasi tahun lalu. Ini terjadi meski di sisi lain ada pertumbuhan sebesar 15% pada penggunaan energi angin dan Matahari.

    Para ilmuwan menilai tindakan tegas bisa melindungi Bumi dan mencegah manusia lebih menderita lagi. Pada akhirnya memastikan generasi berikutnya hidup dalam dunia yang lebih layak huni.

    (dem/dem)

  • Bahlil Tiba-Tiba Bongkar Ada Modus ‘Dokumen Tambang Terbang’

    Bahlil Tiba-Tiba Bongkar Ada Modus ‘Dokumen Tambang Terbang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pihaknya ke depan akan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM.

    Salah satu fungsi Ditjen baru tersebut, kata Bahlil, untuk memberantas modus ‘dokumen terbang’ dalam mempermulus pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba).

    Modus ‘dokumen terbang’ itu sendiri, kata Bahlil, seperti melalui dokumen yang ditandatangani oleh Bupati yang sudah meninggal, dokumen yang menggunakan nomor surat pengantar KTP, bahkan hingga dokumen yang menggunakan surat pengantar jenazah.

    “Kita kan tahu ada dokumen yang terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah, jangan kita baku tipu. Kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat, kadang-kadang surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” jelas Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024, di Balai Kartini Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil menegaskan di depan para pengusaha sektor pertambangan minerba, bahwa modus tersebut jangan lagi dilakukan dan pihaknya ingin memulai babak baru dalam mengurus perizinan di Indonesia

    “Sudah, kita berakhir saja lah. Berakhirlah sudah permainan ini. Sudah. Saya gak mau tengok ke belakang lah. Sudah, saya gak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru. Saya ingin babak baru. Modusnya pun, saya paham, bukan gak paham,” imbuhnya.

    Ditambah, Bahlil mengatakan harus ada kolaborasi untuk memulai babak baru tanpa modus ‘permainan’ dalam mengurus izin pertambangan di Indonesia.

    Dia bahkan meminta kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Kementerian ESDM untuk tidak melakukan gerakan aksi tambahan, khususnya terkait penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Bahlil menyebut, hal ini harus diucapkannya karena beranjak dari pengalaman tata kelola IUP, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan mencabut IUP yang dianggap melanggar aturan, tiba-tiba IUP yang sudah dicabut tersebut diterbitkan lagi izin barunya.

    “Saya mau bilang demi Allah di mimbar ini saya mohon dengan hormat jangan ada gerakan tambahan karena waktu kami melakukan penataan pencabutan IUP ketika saya jadi Menteri Investasi ini, izin baru dicabut IUP-nya sudah keluar, terlalu lincah ini permain. IUP dalam status dicabut, sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang mungkin ada Menteri Investasi dan Menteri ESDM bayangan ini, ketika setelah dicek lagi ternyata Bupatinya sudah meninggal. Jadi, sudah lah saya mohon dengan hormat jangan paksakan saya melakukan batas kewajaran karena kita sama-sama tahu kartu ini,” katanya.

    Oleh karena itu, Bahlil menyebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM yang sudah disetujui pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto akan dipimpin oleh pihak Kepolisian atau TNI.

    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak Polisi, TNI, kalau gak Jaksa. Dengan demikian, penyelesaian konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian ESDM karena kalian lolos pun di pengadilan, begitu dicek Dirjen, MODI (Minerba One Data)-nya gak bisa dikeluarkan, terus berdebat lagi, itu MA kan sudah memutuskan, kenapa gak dihargai,” tutup Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Akui RI Masih Impor Nikel: Tidak Haram

    Bahlil Akui RI Masih Impor Nikel: Tidak Haram

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengamini Indonesia masih melakukan impor nikel. Menurutnya, hal itu sah-sah saja lantaran impor nikel bukan hal terlarang. 

    Impor nikel menjadi sorotan karena selama ini Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, impor nikel seolah menjadi kontradiksi.

    “Impor itu sebenarnya nggak haram. Untuk memenuhi stok bahan baku dia [perusahaan], kan? Nggak apa-apa,” kata Bahlil di Balai kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

    Menurut Bahlil, impor nikel yang dilakukan Indonesia juga tidak dalam jumlah besar. Bahkan, menurutnya, jumlahnya tak sampai 10% dari total produksi sekitar 150 juta ton per tahun.

    “Impor itu, menurut saya baru dua kapal kok. Baru dua kapal, dan itu pun limonit [nikel kadar rendah],” ucap Bahlil.

    Sebelumnya, Laporan PT UBS Sekuritas Indonesia dalam Global Research and Evidence Lab pada 20 Agustus 2024 menyebut bahwa impor bijih nikel ke Indonesia mencapai 896.000 wet metric ton (wmt) pada Juni 2024, atau naik sekitar 62% secara bulanan (month-on-month/mom). 

    “Setelah lonjakan impor bijih mom ke Indonesia pada Mei 2024, ada rekor impor bijih tertinggi sebesar 896.000 wmt pada bulan Juni,” dikutip dari laporan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, lonjakan impor bijih nikel pada Juni 2024 terjadi di wilayah kawasan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang merupakan pusat ekspor nikel global. Adanya lonjakan impor mengindikasikan bahwa pasokan bijih nikel di Indonesia mengetat, yang menghambat produksi nickel pig iron (NPI).

    Laporan UBS selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS yang diakses Kamis (22/8/2024), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 pada Juni 2024 sebanyak 896.375 ton hampir seluruhnya berasal dari Filipina. Total nilainya mencapai US$34,68 juta. 

    Dari jumlah tersebut, impor bijih nikel di Morowali tercatat mencapai 339.800 ton, Weda Bay 440.765 ton, Kendari 59.240 ton, dan Kolonade 56.570 ton. Volume impor bijih nikel di Morowali pada Juni 2024 itu melonjak dibandingkan volume impor pada Mei 2024 yang hanya sebesar 52.800 ton.

    Di sisi lain, Indonesia sebenarnya merupakan salh satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

    Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional pada Tahun 2023, total sumber daya bijih nikel Indonesia saat ini mencapai 18,55 miliar ton dan untuk logam nikel sebesar 184,60 juta ton. 

    Dari sisi cadangan, Indonesia tercatat masih memiliki total cadangan bijih nikel sebesar 5,32 miliar ton dan logam nikel sebesar 56,11 juta ton. 

    Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut  Kementerian ESDM, umur cadangan nikel saprolite diperkirakan tinggal 13 tahun dan cadangan nikel limonit 33 tahun.