Produk: Batu Bara

Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025).

Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan.

“Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

“Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal.

“Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Herman Daru.

Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto.

Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.

01/11/2025 17:05
PTBA Cetak Laba Rp 1,4 T hingga September 2025

Jakarta –

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melaporkan kinerja keuangan untuk sembilan bulan pertama 2025 dengan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini turun 56% year-on-year (YoY) dari Rp 3,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi ini terjadi di tengah tekanan harga batu bara global yang masih menurun sepanjang 2025. Meski mengalami penurunan laba, pendapatan masih naik 2% dari Rp 30,65 triliun menjadi Rp 31,3 triliun hingga September 2025.

Selain itu, juga tercatat EBITDA sebesar Rp 3,6 Triliun. Lalu EBITDA margin tercatat berada di angka 11%, hingga akhir September 2025.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan, di tengah tekanan harga batu pihaknya berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis,” kata Arsal, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Sementara itu, volume penjualan tercatat meningkat 8% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun demikian, pelemahan harga batu bara, baik Newcastle Index yang turun 22% YoY dan ICI-3 yang turun 16% YoY, berimbas pada pelemahan harga jual rata-rata yang tercatat turun 6% YoY.

Sampai dengan akhir September 2025 ini, perusahaan mencatat penjualan domestik sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% merupakan ekspor. Pada periode ini, lima negara tujuan ekspor terbesar ditempati oleh Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan.

Lalu dari sisi beban pokok pendapatan, realisasinya sebesar Rp 27,8 triliun, atau naik sebesar 11% secara YoY. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan volume operasional, baik produksi batu bara yang naik 9% YoY maupun angkutan yang juga naik 8% YoY.

Meskipun rasio pengupasan (stripping ratio) sedikit menurun ke 5,98x dari 6,02x tahun lalu, menurut dia, biaya bahan bakar meningkat karena pencabutan subsidi komponen FAME pada biodiesel serta kewajiban penggunaan B40, yang membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 8%.

Di samping itu, secara YoY, beban umum dan administrasi naik sebesar Rp 52,4 miliar atau 4% dalam 9 bulan pertama 2025. Sedangkan untuk beban penjualan turun 1% atau sebesar Rp 7,1 miliar.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan tercatat naik 3% menjadi Rp 42,84 triliun per September 2025. Angka ini melonjak tipis dari tahun lalu sebesar Rp 41,78 triliun.

Total liabilitas tercatat naik 15% menjadi Rp 22,06 triliun dibandingkan Rp 19,14 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas menurun 8% menjadi Rp 20,77 triliun dari sebelumnya Rp 22,64 triliun.

(shc/fdl)

01/11/2025 14:00
PTBA Cetak Laba Rp 1,4 T hingga September 2025

Jakarta –

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melaporkan kinerja keuangan untuk sembilan bulan pertama 2025 dengan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini turun 56% year-on-year (YoY) dari Rp 3,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi ini terjadi di tengah tekanan harga batu bara global yang masih menurun sepanjang 2025. Meski mengalami penurunan laba, pendapatan masih naik 2% dari Rp 30,65 triliun menjadi Rp 31,3 triliun hingga September 2025.

Selain itu, juga tercatat EBITDA sebesar Rp 3,6 Triliun. Lalu EBITDA margin tercatat berada di angka 11%, hingga akhir September 2025.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan, di tengah tekanan harga batu pihaknya berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis,” kata Arsal, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Sementara itu, volume penjualan tercatat meningkat 8% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun demikian, pelemahan harga batu bara, baik Newcastle Index yang turun 22% YoY dan ICI-3 yang turun 16% YoY, berimbas pada pelemahan harga jual rata-rata yang tercatat turun 6% YoY.

Sampai dengan akhir September 2025 ini, perusahaan mencatat penjualan domestik sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% merupakan ekspor. Pada periode ini, lima negara tujuan ekspor terbesar ditempati oleh Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan.

Lalu dari sisi beban pokok pendapatan, realisasinya sebesar Rp 27,8 triliun, atau naik sebesar 11% secara YoY. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan volume operasional, baik produksi batu bara yang naik 9% YoY maupun angkutan yang juga naik 8% YoY.

Meskipun rasio pengupasan (stripping ratio) sedikit menurun ke 5,98x dari 6,02x tahun lalu, menurut dia, biaya bahan bakar meningkat karena pencabutan subsidi komponen FAME pada biodiesel serta kewajiban penggunaan B40, yang membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 8%.

Di samping itu, secara YoY, beban umum dan administrasi naik sebesar Rp 52,4 miliar atau 4% dalam 9 bulan pertama 2025. Sedangkan untuk beban penjualan turun 1% atau sebesar Rp 7,1 miliar.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan tercatat naik 3% menjadi Rp 42,84 triliun per September 2025. Angka ini melonjak tipis dari tahun lalu sebesar Rp 41,78 triliun.

Total liabilitas tercatat naik 15% menjadi Rp 22,06 triliun dibandingkan Rp 19,14 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas menurun 8% menjadi Rp 20,77 triliun dari sebelumnya Rp 22,64 triliun.

(shc/fdl)

01/11/2025 14:00
Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

Jakarta –

Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG dengan cara mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Proyek ini akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

“Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

“Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

“Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

(hal/fdl)

01/11/2025 10:30
Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

“Bank daerahnya meng-inputnya salah,” kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

“Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” ucap Tito.

Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

“Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru,” paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

“Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun,” ucap Tito.

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

“Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input,” tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

“Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat,” tegasnya.

“Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga,” papar Purbaya.

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

31/10/2025 20:50
Menhub minta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel sesuai jadwal

Itu harus segera terealisir dengan timeline yang jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sumsel bisa terpenuhi

Palembang (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar dapat segera memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dudy saat penandatangan nota kesepahaman dan serah terima lahan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Banyuasin dan nota kesepahaman penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional di Palembang, Jumat, mengatakan pembangunan pelabuhan tersebut sangat strategis.

Sebab wilayah Sumsel memiliki banyak sumber daya alam, seperti batu bara, gas, karet, sawit dan komoditas lain. Namun, seluruh sumber daya tersebut tak dikirim melalui Sumsel.

Oleh sebab itu, kegiatan penandatangan ini diharapkan bukan hanya sekedar seremonial. Dirinya juga berupaya semua pihak terkait untuk ikut membantu pembangunan pelabuhan.

“Itu harus segera terealisir dengan timeline yang jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sumsel bisa terpenuhi. Semoga dengan adanya pelabuhan, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, jika saat ini Sumsel 5,42 persen, mudah-mudahan bagaimana cita-cita Pak Presiden bisa terwujud 8 persen,” katanya.

Menurut dia, langkah maju pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini akan terus dimonitor agar sesuai dengan jadwal. Apalagi, pelabuhan ini kembali masuk PSN sesuai dengan Permenko 16/2025.

“Ini adalah momentum dan momentum tidak boleh lepas. Saya harap, pihak terkait pembangunan pelabuhan ini dapat bekerja dengan baik sesuai waktu yang ditentukan,” kata Dudy.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan saat ini Sumsel hanya memiliki Pelabuhan Boom Baru dengan kondisi terdampak sedimentasi. Membuat kapal besar tak bisa sandar di pelabuhan tersebut.

“Maka, hadirnya pelabuhan ini, akan membuka peluang investasi di Sumsel. Sumsel menjadi suplier terbesar kopi ke-3 dunia, kita punya 280 ribu hektare lahan kopi tersebar di 7 kabupaten/kota. Tapi, tidak ditemukan satu merek kopi asal Sumsel karena dibranding provinsi tetangga karena punya pelabuhan dan gudang,” ujarnya.

Selain itu, Deru mengatakan banyak kendaraan besar yang melintas ke dalam kota, karena posisi ini Pelabuhan Boom Baru terletak di tengah kota. Setiap pekan, selalu ada korban jiwa karena kecelakaan.

“Semoga ini menjadi langka awal, Pemprov akan menyerahkan lahan 59,5 hektare untuk pelabuhan untuk selanjutnya dilakukan pembangunan yang dilakukan beberapa konsorsium yang ditunjuk nantinya,” kata dia.

Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menambahkan PSN Pelabuhan Tanjung Carat juga akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Pelabuhan di Sumatera cuma ada di Dumai dan di Lampung. Pembangunan pelabuhan ini jadi PR besar, jadi kunci urusan logistik. Sumsel terus terang sangat tidak efisien, karena integrated logistic-nya tidak memadai,” katanya.

Ia mengatakan apabila Pelabuhan Tanjung Carat telah dibuka, pihaknya akan mengusahakan jalur tol dibuka dari JTTS backbone Sumatera ditembuskan sampai ke Tanjung Carat.

Pembangunan tol di Sumsel juga akan sampai ke Muara Enim, sehingga logistik produksi batu bara juga bisa dilakukan.

“PTBA kurang lebih hanya bisa keluar 42-45 juta ton batu bara, bukan masalah produksi tapi saluran keluaran yang jadi tantangan. Jadi pelabuhan ini nantinya benar-benar menyelesaikan banyak hal,” kata Todotua.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 20:07
Terungkap Sumber Bahan Baku Proyek DME Pengganti LPG

Jakarta –

Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG, salah satunya dengan mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME), proyek ini salah satunya akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

“Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

“Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

“Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

(hal/kil)

31/10/2025 17:21
Survei CERAH: Regulasi Tak Konsisten Hambat Perbankan Dukung Transisi Energi

Regulasi pemerintah sendiri dinilai belum cukup kuat mendorong transisi energi bersih. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang menetapkan harga batu bara domestik hanya USD 70 per ton membuat energi terbarukan tampak kurang kompetitif.

Kondisi ini memperkuat kecenderungan bank untuk tetap menyalurkan kredit ke sektor fosil.

Proyek energi terbarukan juga masih dianggap berisiko tinggi. Periode pengembalian modal yang panjang, rekam jejak yang terbatas, dan biaya due diligence yang besar membuat perbankan lebih berhati-hati menyalurkan pendanaan.

Data CERAH mencatat, hingga akhir 2024, pembiayaan bank ke sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 373 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan untuk energi terbarukan yang baru sekitar Rp 55 triliun.

Anastasia menegaskan, lemahnya tekanan kebijakan untuk menahan pembiayaan batu bara dapat menghambat komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Padahal, dibutuhkan dana sekitar USD 20–40 miliar per tahun untuk mencapai target tersebut.

31/10/2025 11:40
Kolaborasi Indonesia dengan China dapat percepat transisi energi

Jakarta (ANTARA) – Kerja sama energi terbarukan antara Indonesia dan China semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut prospek kolaborasi kedua negara di bidang ini masih sangat besar ke depannya, dengan China memegang peran penting dalam membantu mempercepat transisi energi di Indonesia.

Dalam laporan terbarunya berjudul “China-Indonesia Energy Transition Cooperation: Progress, Prospect, and Recommendation”, Celios menganalisis puluhan aktivitas penting terkait kerja sama kedua negara di bidang ini. Kegiatan ini mencakup penandatanganan kerja sama baru, peluncuran proyek, hingga pertukaran akademisi dan pakar.

Direktur China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat, yang juga berpartisipasi dalam penyusunan laporan tersebut, mengatakan kerja sama energi terbarukan kedua negara menunjukkan tren peningkatan. Bentuk kemitraannya pun meluas, dari proyek infrastruktur energi ke sektor-sektor lain, seperti rantai pasokan baterai, teknologi penyimpanan energi, serta inovasi energi bersih lainnya.

“Prospeknya ke depan masih sangat besar. Dengan kebutuhan energi bersih yang terus tumbuh dan target net zero 2060, kolaborasi Indonesia-China bisa jadi motor utama dalam mempercepat transisi energi, asalkan tetap transparan dan berpihak pada kepentingan nasional,” kata Zulfikar dalam keterangannya kepada Xinhua.

Sektor paling potensial untuk dikembangkan ke depannya antara lain energi surya, kendaraan listrik, baterai, dan sistem penyimpanan energi. Selain itu, kolaborasi dalam bidang efisiensi energi di sektor industri dan transportasi juga memiliki peluang besar untuk terus dieksplorasi.

Dalam laporan tersebut, Celios juga merekomendasikan setidaknya 10 langkah untuk memajukan kerja sama ini, di antaranya menyelaraskan kebijakan industri dengan komitmen untuk mengakhiri pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri, hingga komitmen untuk menerjemahkan kesepakatan diplomasi menjadi tindakan yang terukur.

China telah terlibat dalam sejumlah proyek strategis untuk transisi energi di Indonesia. Pada Juni lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan proyek hilirisasi baterai listrik yang melibatkan sejumlah perusahaan China dan Indonesia. Selain itu, sejumlah korporasi China turut berpartisipasi di berbagai proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di berbagai daerah di Indonesia.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

30/10/2025 16:42
Akademisi: Potensi hilirisasi batu bara Kaltim sangat besar

Potensi batu bara kalori rendah-sedang di Kalimantan Timur sangat besar serta bisa dikembangkan dengan proses gasifikasi untuk mendukung hilirisasi batu bara,

Samarinda (ANTARA) – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Agus Winarno menyoroti potensi besar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pengembangan hilirisasi komoditas batu bara.

“Potensi batu bara kalori rendah-sedang di Kalimantan Timur sangat besar serta bisa dikembangkan dengan proses gasifikasi untuk mendukung hilirisasi batu bara,” kata Agus Winarno dari Center of Excellence for Tropical Studies Unmul di Samarinda, Kamis.

Agus menjelaskan bahwa Kaltim merupakan provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia, yakni mencapai 11,87 miliar ton atau 37,14 persen dari total cadangan nasional.

Dia merinci bahwa dari jumlah cadangan tersebut, porsi terbesar atau sekitar 75 persen merupakan kategori batu bara kalori rendah.

Menurutnya, melimpahnya batu bara kalori rendah ini justru menjadi peluang strategis untuk program peningkatan nilai tambah (PNT) batu bara.

“Salah satu teknologi yang paling prospektif untuk batu bara kalori rendah adalah gasifikasi,” kata Agus.

Gasifikasi merupakan proses konversi bahan bakar padat seperti batu bara menjadi gas sintetik (syngas).

Syngas yang dihasilkan kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi, seperti metanol, Dimethyl Ether (DME), amonia, hingga hidrogen.

Pengembangan PNT batu bara ini telah diatur dalam regulasi pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang menggantikan istilah PNT menjadi pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara.

Agus mencatat saat ini sudah ada beberapa proyek hilirisasi batu bara yang sedang dalam tahap perencanaan atau persiapan konstruksi di Kaltim.

Ia mencontohkan proyek Coal to Methanol oleh PT KPC dan PT KNC di Bengalon, Kutai Timur, Kaltim, yang diestimasikan dapat memproduksi 1,8 juta ton metanol per tahun.

Selain itu, terdapat pula rencana proyek Coal to Ammonia oleh PT Kideco Jaya Agung dengan target produksi 100 ribu ton amonia per tahun.

Serta rencana pabrik batu bara semi kokas oleh PT Multi Harapan Utama dengan estimasi produksi 500 ribu ton per tahun.

Dosen Fakultas Teknik Unmul itu juga menyebutkan pihaknya telah melakukan penelitian gasifikasi terhadap batu bara peringkat rendah dari Formasi Balikpapan dan Formasi Pulau Balang.

Hasilnya menunjukkan sampel batu bara tersebut memenuhi karakteristik untuk dikonversi menjadi gas, dengan maseral reaktif rata-rata di atas 83 persen.

Ia pun mendorong perlunya penelitian lanjutan yang lebih intensif mengenai gasifikasi batu bara Cekungan Kutai, Kaltim.

Agus menegaskan bahwa pemanfaatan optimal teknologi gasifikasi batu bara pada akhirnya akan mendukung pembangunan kemandirian energi bangsa dari impor bahan bakar.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

30/10/2025 16:12