Produk: Batu Bara

  • DPR apresiasi integrasi Grup MIND ID dan pengawalan proyek hilirisasi

    DPR apresiasi integrasi Grup MIND ID dan pengawalan proyek hilirisasi

    Saya menghargai dalam satu tengah tahun ini bisa mengonsolidasikan dengan baik.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XII DPR RI mengapresiasi BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, yang terus menunjukkan komitmen dalam mendukung hilirisasi mineral dan batu bara sebagai proyek strategis tulang punggung industri nasional.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama MIND ID, anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian menyampaikan penghargaan atas langkah konsolidasi yang dilakukan dalam satu setengah tahun terakhir.

    Menurut Ramson, MIND ID berhasil mengintegrasikan pengelolaan aset dari sejumlah anggota grup, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

    Konsolidasi ini memperkuat posisi MIND ID, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih optimal mendukung program hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.

    Sepanjang 2024, beberapa proyek hilirisasi telah berjalan dengan baik. Proyek Smelter Tembaga di Gresik yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia menjadi salah satu yang paling strategis.

    Selain itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan antara ANTAM dan INALUM.

    MIND ID juga berperan penting dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik melalui proyek EV Battery Upstream yang dijalankan oleh ANTAM. Selain itu, Bukit Asam telah mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

    Ramson menyampaikan bahwa konsolidasi ini juga memudahkan MIND ID dalam mendapatkan pembiayaan yang kompetitif untuk mendukung pengembangan bisnis.

    “Saya menghargai dalam satu tengah tahun ini bisa mengonsolidasikan dengan baik. Dengan aset yang terkonsolidasi, sehingga bisa dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman yang kompetitif bukan konsumtif untuk pengembangan bisnis yang sesuai dengan arahan pemerintah,” katanya pula.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso memaparkan sejumlah program prioritas MIND ID untuk tahun 2025.

    Salah satu fokus utama adalah penyelesaian SGAR Fase 1 yang memiliki kapasitas 1 juta ton alumina, dan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025. SGAR Fase 2 dengan kapasitas yang sama, juga direncanakan memasuki tahap Final Investment Decision (FID) dalam waktu dekat.

    Hendi juga menyebutkan, pihaknya memiliki proyek RKEF FHT Dragon dengan kapasitas 88 ribu ton nikel, serta proyek HPAL Dragon yang menjadi bagian dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik, juga menjadi prioritas penting bagi MIND ID.

    Selain itu, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) Freeport Indonesia di Gresik ditargetkan beroperasi penuh pada akhir kuartal ketiga 2025.

    Ada pula proyek pengembangan jalur angkutan batu bara TE-Keramasan berkapasitas 20 juta ton per tahun yang tengah dikembangkan oleh PTBA.

    “Total investasi untuk proyek ini mencapai Rp20,6 triliun. MIND ID berharap dukungan dari seluruh pihak agar mendukung kelancaran operasional pembangunan proyek-proyek strategis ini,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya proaktif memastikan pengelolaan grup dan portofolio anak usaha selaras dengan standar internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • MIND ID mohon dukungan DPR perbaiki tata kelola industri pertambangan

    MIND ID mohon dukungan DPR perbaiki tata kelola industri pertambangan

    Kami memohon dukungan kepada Komisi XII karena Komisi XII yang mempunyai kuasa dalam mempengaruhi tata niaga, tata kelola. Karena aspek regulasi, tentunya Komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor, maka kami berharap agar ada dukungan di sisi ta

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso memohon dukungan Komisi XII DPR RI memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri pertambangan Indonesia.

    “Kami memohon dukungan kepada Komisi XII karena Komisi XII yang mempunyai kuasa dalam mempengaruhi tata niaga, tata kelola. Karena aspek regulasi, tentunya Komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor, maka kami berharap agar ada dukungan di sisi tata kelola, tata niaga,” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam sisi tata kelola, Hendi mengharapkan adanya pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. Apabila jumlah smelter semakin banyak, lanjut dia, maka akan membuat oversupply (kondisi ketika pasokan melebihi permintaan) dari sisi pasar dunia.

    Seperti yang telah terjadi terhadap feronikel, oversupply menyebabkan harga komoditas tersebut jatuh, walaupun dilakukan secara tidak langsung dan tak sengaja. Sekarang, harga feronikel disebut tak bisa menutupi biaya produksi.

    Kemudian, MIND ID mempunyai rencana mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sendiri dengan kebutuhan energi 5 gigawatt (GW).

    “5 gigawatt ini tidak ada dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), sehingga kami mohon izin agar diberikan dukungan agar bisa lebih leluasa menyediakan listrik untuk kebutuhan sendiri, karena kita akan membangun smelter-smelter,” kata dia.

    Dua permohonan lainnya dari sisi tata kelola terkait permintaan hilirisasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, dan pemahaman business judgment rule di lingkungan Aparat Penegak Hukum (APH) agar risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir seperti di sektor swasta.

    Pada sisi tata niaga, pihaknya meminta insentif impor tak diberikan kepada produk yang telah diproduksi di dalam negeri.

    Sebagai contoh, PT Timah Tbk mempunyai anak usaha bernama PT Timah Industri Mineral (TIM) untuk membuat tin chemical (produk hilir logam timah) maupun tin powder.

    Saat PT Timah menjual komoditas ke TIM, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Namun, ketika TIM melakukan perdagangan impor, justru dikenakan PPN 0 persen.

    Karena itu, MIND ID mengharapkan ada kalibrasi kebijakan dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian agar produk dalam negeri dapat lebih kompetitif dibandingkan produk impor.

    Selanjutnya, penetapan kuota produksi mineral kritis dan mineral strategis oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (SDM) diminta berdasarkan rekomendasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta asosiasi pertambangan.

    “Contohnya di masa lalu, seperti kita tidak mempunyai batasan atau pemahaman mengenai konteks supply demand dunia. Akhirnya waktu di masa lalu, produksi timah kita membanjiri pasar dunia, (lalu) harganya jatuh signifikan. Yang rugi juga negara kita karena kita tidak bisa menerima hasil devisa yang optimal. Jadi saya harap, regulator dalam memberikan kuota produksi itu juga memperhatikan (kuota produksi mineral kritis dan strategis) agar RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang diberikan itu tidak melebihi demand supply dunia karena sudah terbukti di masa lalu, harga timah itu hancur karena oversupply yang dilakukan oleh Indonesia,” ungkap Hendi.

    Bentuk dukungan lain pada sisi tata niaga ialah BUMN harus mendapatkan kuota yang dominan untuk memastikan stabilisasi harga.

    Terkait sisi hilirisasi, pihaknya memohon agar BUMN dapat diberikan privilege untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tak diberikan terhadap mineral kritis dan strategis, competent person wajib melakukan verifikasi lapangan, WIUPK mineral kritis dan strategis yang menjadi objek vital nasional harus dijaga APH, pemerintah menetapkan kuota produksi nasional untuk menjaga keseimbangan mineral kritis dan strategis, serta relaksasi izin ekspor tembaga sebagai dampak force majeur insiden kebakaran gas cleaning.

    Mengenai industrialisasi, MIND ID mohon kepastian dalam hal ketersediaan energi untuk mendukung hilirisasi, dukungan realisasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara sebagai kompensasi atas untuk pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, serta sokongan pembiayaan dalam negeri untuk proyek hilirisasi.

    Khusus untuk PT Bukit Asam Tbk, Hendi menyatakan ada ketidakadilan karena kewajiban memasok kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai 90 persen. Baginya, tidak ada perusahaan batu bara lagi di Indonesia yang memiliki kewajiban sebagaimana dipikul Bukit Asam.

    “Jadi, kami harapkan ada kebijakan baru. MIP itu yang bisa melakukan ekualisasi atas kondisi ketimpangan ini,” ujarnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • MIND ID laporkan sejumlah progres proyek strategis tahun 2024 ke DPR

    MIND ID laporkan sejumlah progres proyek strategis tahun 2024 ke DPR

    dengan selesainya smelter tembaga dan precious metal refinery yang ada di Manyar, Gresik, insyaAllah ke depan Indonesia akan punya produksi emas sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso melaporkan sejumlah progres proyek strategis MIND ID tahun 2024.

    Pertama, PT Freeport Indonesia yang telah menyelesaikan smelter tembaga dan pembuatan precious metal refinery (PMR) di Gresik, Jawa Timur.

    “Dulu, waktu PTFI (PT Freeport Indonesia) itu melakukan ekspor konsentrat, kita Indonesia belum bisa memanen mineral-mineral ikutannya. Alhamdulillah, dengan selesainya smelter tembaga dan precious metal refinery yang ada di Manyar, Gresik, insyaAllah ke depan Indonesia akan punya produksi emas sendiri, kisarannya 50-70 ton (per tahun),” ujar Hendi prio Santoso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, disampaikan pula bahwa proyek smelter tembaga dan PMR di Gresik yang sempat terbakar pada Senin (14/10) telah memasuki tahap pemulihan commissioning (uji coba komponen pabrik atau bangunan) dan ramp-up (peningkatan signifikan dalam tingkat output dari produk atau layanan perusahaan).

    Capaian progres proyek strategis lainnya berasal dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang disebut sudah tak lagi mengimpor bahan baku untuk pabrik aluminium karena telah bersinergi dengan PT Aneka Tambang (Antam) terkait bauksit.

    “Dulunya, kalau kita ekspor itu hanya di bawah 20 dolar (Amerika Serikat/AS), sekarang dengan sinergi yang terjadi dari bahan yang nilainya di bawah 20 dolar (AS) ini, kita sudah bisa menjual di ujung dengan harga 2.400 dolar AS begitu menjadi aluminium. Jadinya, sudah terintegrasi dari bauksit menjadi alumina, dari alumina menjadi aluminium,” ungkap Hendi.

    Proyek strategis ketiga ialah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah beroperasi dengan kapasitas 2 x 390 MW (megawatt).

    “Bukit Asam mempunyai potensi batu bara yang sangat besar, juga ingin melakukan kontribusi di bidang kelistrikan hingga sudah membangun PLTU Mulut Tambang (di Tanjung Enim). Mungkin salah satu yang terbesar senilai 2×390 MW di Tanjung Enim. Alhamdulillah juga, (Bukit Asam) sudah berhasil menjalin kerjasama dengan pabrik EV (Electric Vehicle) battery terbesar di dunia, yang namanya CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). CATL ini merupakan supplier dari baterainya Tesla, baterainya EV-nya Mercedes, dan EV-nya BMW,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliunBandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sumatera Bagian Barat mencatat realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung sampai akhir Oktober 2024 mencapai Rp836,93 miliar.

    “Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliun, dan kinerjanya bertumbuh 1,68 persen dari tahun ke tahun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Sumatera Bagian Barat Estty Purwadiani Hidayatie di Bandarlampung, Rabu.

    Ia mengatakan untuk Cukai mengalami lonjakan yang cukup besar yakni 520,89 persen, berkat peningkatan pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik.

    “Sedangkan Bea Masuk tumbuh 25,51 persen, yang dipicu dari impor gula pasir dan beras. Akan tetapi Bea Keluar turun 16,40 persen akibat penurunan harga minyak Sawit mentah atau CPO di pasar global yang dipicu dari ketidakpastian global,” katanya.

    “Peningkatan tersebut didorong dari ekspor kopi sebesar 132,38 juta dolar Amerika Serikat dan minyak kelapa sawit sebesar 51,91 juta dolar Amerika Serikat,” tambahnya.

    Menurut dia, ekspor komoditas lain seperti pulp dan CPO juga tumbuh positif, meski ekspor batu bara turun 10,48 persen. Dan dari sisi impor pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong dan beras.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    selama teknologinya masih mahal, dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia memakai cara sendiri sesuai kapabilitas industri dalam negeri dalam proses menuju nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) dan transisi energi.

    Menurut Bahlil, pemerintah setuju dengan agenda dunia untuk mewujudkan nol emisi karbon, namun selama teknologi penerapan proses transisi masih mahal, dan ekonomi dalam negeri belum kuat, Indonesia akan mengedepankan kepentingan domestik.

    “Kita setuju dengan global net zero emission, menurunkan emisi rumah kaca, dan program kita adalah 2060 harus kita mencapai net zero emission. Tetapi selama teknologinya masih mahal, dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita,” kata Menteri Bahlil dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

    Bahlil menyatakan pemerintah Indonesia akan menetapkan proses transisi energi dan nol emisi karbon berdasarkan batas kemampuan (baseline) sendiri, bukan mengikuti baseline negara-negara maju.

    Oleh karena itu, hingga saat ini dirinya menganggap sektor batu bara masih menjadi energi yang kompetitif, murah, dan bisa menghasilkan produk yang menguntungkan ekonomi Indonesia.

    “Perlahan-lahan kita akan masuk pada energi baru terbarukan, tetapi batu bara, sampai dengan hari ini kami masih menganggap sebagai salah satu energi yang cukup kompetitif, murah, dan bisa menghasilkan biaya yang kompetitif untuk menghasilkan produk,” ujarnya.

    Meski demikian menurutnya, pelaku usaha di sektor batu bara harus segera melakukan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah domestik.

    Sebelumnya ia optimistis bahwa Indonesia bisa memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) secara global.

    Hal tersebut karena Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan energi hijau, dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah.

    Indonesia memiliki potensi pengembangan bauran EBT mencapai 3.687 gigawatt, potensi ini terdiri atas pengembangan tenaga air (hidro) sebesar 95 gigawatt, tenaga surya 3.294 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, panas bumi (geotermal) 23 gigawatt, energi bayu atau angin 155 gigawatt, serta potensi elektrifikasi dari laut mencapai 63 gigawatt.

    Selain itu, pemerintah telah menetapkan target pengurangan gas rumah kaca (GRK) sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) yakni sebanyak 912 juta ton CO2 pada 2030.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kecelakaan Truk di Gatsu Jaksel, Muatan Batu Bata Tumpah ke Jalan

    Kecelakaan Truk di Gatsu Jaksel, Muatan Batu Bata Tumpah ke Jalan

    Jakarta

    Satu unit truk mengalami kecelakaan tunggal di Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan pagi ini. Imbasnya muatan batu bata yang dibawa tumpah ke jalan.

    “Sebuah kendaraan truk pengangkut batu bata mengalami kecelakaan tunggal (out of control) di Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan (titik kenal sebelum Menara Jamsostek / fly over Mampang sebelum Gerbang Tol Kuningan 1),” demikian dikutip dari Twitter TMC Polda Metro Jaya, Rabu (4/12/2024).

    Kini petugas sedang melakukan penanganan terhadap kecelakaan tersebut. Pengendara lainnya diimbau berhati-hati melintas.

    “Saat ini sedang ditangani oleh petugas, bagi pengguna jalan yang melintas harap berhati-hati,” kata TMC Polda Metro.

    Sementara itu berdasarkan foto yang diunggah TMC Polda Metro, muatan batu bara kendaraan truk itu terlihat tumpah ke jalan. Sementara pengendara lainnya masih dapat melintas di sisi lain jalan tersebut.

    (yld/zap)

  • Aktivis gelar aksi tuntut penghentian proyek energi fosil

    Aktivis gelar aksi tuntut penghentian proyek energi fosil

    Senin, 18 November 2024 14:56 WIB

    Sejumlah aktivis dari Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Lingkungan Hidup, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek energi fosil, mempercepat penonaktifan PLTU batu bara, menolak biofuel skala besar, CCS/CCUS, dan hidrogen skala besar, serta mendukung energi terbarukan terdesentralisasi, efisiensi energi, dan transportasi publik rendah karbon yang inklusif. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

    Sejumlah aktivis dari Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Lingkungan Hidup, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek energi fosil, mempercepat penonaktifan PLTU batu bara, menolak biofuel skala besar, CCS/CCUS, dan hidrogen skala besar, serta mendukung energi terbarukan terdesentralisasi, efisiensi energi, dan transportasi publik rendah karbon yang inklusif. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

  • PLN Dukung Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Lewat Hal Ini!

    PLN Dukung Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Lewat Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) melalui PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya meresmikan gedung baru Hub UMK Jakarta Raya di Kembangan, Jakarta Barat, yang diharapkan menjadi rumah dan pusat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan pentingnya penguatan UMKM dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Ia juga menekankan bahwa PLN akan terus mendukung para pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk semakin berkembang dan mandiri secara ekonomi.

    “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Melalui inisiatif seperti Hub UMK ini, PLN tidak hanya menyediakan energi listrik yang andal, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan usaha kecil agar lebih inovatif, kompetitif, dan berdaya saing di pasar nasional maupun global,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (2/12/2024).

    Sejak berdiri di tahun 2023, Hub UMK PLN Jakarta Raya telah membina 925 UMKM dan memiliki banyak program unggulan, seperti pelatihan UMKM, sertifikasi BNSP Fasilitator, TJSL Day, dan pemberdayaan kelompok rentan.

    Bukan hanya itu, Hub UMK PLN Jakarta Raya juga secara konsisten menghadirkan berbagai event berskala nasional hingga internasional bagi UMKM binaan PLN. Upaya ini merupakan salah satu kontribusi PLN dalam memajukan sektor usaha kecil dan menengah.

    Mega Indah Septiariandini, pemilik usaha Demero Indonesia, yang juga merupakan salah satu UMKM binaan PLN menjelaskan bahwa adanya Hub UMK ini sangat membantu usahanya untuk terus berkembang. Usaha artisan tea yang Ia rintis sejak 2018 ini, kini semakin dikenal dan telah meraih Penghargaan Gold dalam ajang Bina Mitra UMKM Awards 2024.

    “Kami tidak hanya fokus pada produk berkualitas, tetapi juga memberdayakan kaum rentan untuk memproduksi belacu sebagai kemasan teh. Ini sekaligus mendukung keberlanjutan dengan penggunaan bahan ramah lingkungan,” ungkap Mega.

    Selain Mega, Harry, pemilik Batik Palbatu, mengungkapkan bahwa usahanya berfokus pada pengembangan batik kontemporer dengan pemberdayaan kaum rentan, seperti difabel dan penyintas kanker. Hadirnya Hub UMK menurutnya telah menjadi wadah bagi dirinya dan pelaku UMKM lain di Jakarta untuk semakin memperluas pasar dan kolaborasi.

    “Kami memiliki pembatik tetap dari komunitas tunarungu dan menyertakan motif anak-anak difabel dalam desain kami, sebagai bagian dari upaya menciptakan batik yang inklusif dan bermakna,” jelas Harry.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, menyampaikan bahwa rumah baru ini dirancang untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Jakarta Raya. Gedung baru tersebut diharapkan dapat menjadi tempat subur berkembangnya berbagai inisiatif dan kolaborasi para pelaku UMKM.

    “Kami percaya UMKM adalah pilar ekonomi Indonesia. Hub UMK Jakarta Raya hadir sebagai platform untuk mengembangkan potensi UMKM secara maksimal,” ucap Lasiran.

    Bukan hanya itu, lanjut Lasiran, sebagai salah satu inovasi PLN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi karbon, Hub UMK Jakarta Raya juga dibangun melalui pendekatan ramah lingkungan dengan memanfaatkan fly ash and bottom ash (FABA), residu dari pembakaran batu bara di PLTU Lontar. FABA tersebut digunakan dalam berbagai bagian konstruksi gedung, seperti tribun, dinding, meja dapur, dan lainnya.

    “Kami ingin memastikan UMKM memiliki fasilitas dan dukungan terbaik untuk mengoptimalkan potensinya. Dengan konsep ramah lingkungan, Gedung Hub UMK ini juga menjadi simbol komitmen PLN terhadap keberlanjutan,” pungkas Lasiran.

    Hingga saat ini, PLN telah memiliki 7 Hub UMK yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Maluku. Melalui Hub UMK, PLN berharap dapat terus menciptakan ekosistem UMKM yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

    (dpu/dpu)

  • Dorong Transisi ke Energi Hijau, Chandra Asri Uji Coba Co-firing RDF

    Dorong Transisi ke Energi Hijau, Chandra Asri Uji Coba Co-firing RDF

    Jakarta: PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) telah menjalankan uji coba co-firing Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif untuk boiler di pabrik petrokimia yang berlokasi di Puloampel, Serang, Banten (Site Office Puloampel).
     
    Dalam uji coba tersebut, persentase RDF yang digunakan mencapai lima persen dari kebutuhan batu bara. Hasilnya menunjukkan RDF dapat terbakar stabil bersama batu bara tanpa memengaruhi performa boiler.
     
    Seluruh emisi yang dihasilkan dari proses ini juga tetap berada di bawah batas regulasi yang ditetapkan. Capaian ini menjadi langkah awal Chandra Asri Group dalam mengimplementasikan energi terbarukan melalui co-firing RDF, dengan rencana memenuhi persyaratan kelanjutan agar sesuai dengan regulasi pemerintah.
     
    Co-firing RDF merupakan proses pembakaran bersama antara RDF dan batu bara dalam boiler untuk menghasilkan energi. RDF merupakan bahan bakar dari sampah padat yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan bahan organik, yang telah diproses untuk menghilangkan material yang tidak dapat terbakar, seperti logam dan kaca.
     
    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai menjelaskan uji coba ini menjadi langkah strategis bagi perusahaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keberlanjutan dan peran nyata pihak swasta mendukung regulasi hijau atau green industry dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.
     
    “Dengan memanfaatkan RDF, kami tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif melalui pendekatan ekonomi sirkular. Inovasi ini menunjukkan potensi RDF sebagai bahan bakar alternatif dan kami percaya co-firing RDF memiliki peluang besar untuk menjadi solusi energi jangka panjang bagi sektor industri,” ujar Edi dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
     

     

    Manfaat penggunaan RDF
     
    Penggunaan RDF memberikan berbagai manfaat signifikan, termasuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, menekan emisi karbon dan sulfur, serta mengalihkan sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
     
    Dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular, sampah dikumpulkan dan diproses menjadi produk yang bernilai seperti RDF, sehingga mengurangi beban lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.
     
    Co-firing RDF tidak hanya membawa manfaat lingkungan tetapi juga menawarkan efisiensi biaya bagi perusahaan. Dengan memanfaatkan bahan baku dari sampah TPA yang bernilai rendah, perusahaan berpeluang mengurangi biaya operasional jangka panjang dengan mensubstitusi sebagian kebutuhan batu bara dengan RDF.
     
    Melalui inisiatif ini, Chandra Asri Group mempertegas komitmen dalam mengedepankan keberlanjutan, efisiensi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus mendukung transisi menuju industri yang lebih hijau.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara