Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Setelah Nikel, KPK Bakal Bantu DJP Tingkatkan Pajak dari Korporasi Sawit

    Setelah Nikel, KPK Bakal Bantu DJP Tingkatkan Pajak dari Korporasi Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal fokus mengejar potensi penerimaan pajak salah satunya dari industri kelapa sawit.

    Salah satu caranya yaitu dengan membantu penyediaan data pembanding untuk Direktorat Jenderal Pajak agar bisa melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha di industri sawit. 

    Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan Sistem Informasi Industri Kelapa Sawit dan Turunannya (Simkasatu).

    Sebelumnya, Stranas telah mendorong pengunaan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk mengejar optimalisasi penerimaan negara lewat komoditas batu bara hingga nikel.

    Optimalisasi Simkasatu akan dilakukan sejalan dengan peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi (PK) 2025-2026. Sistem informasi itu diharapkan bisa mengestimasi secara lengkap potensi penerimaan negara dari sawit dan turunannya. 

    Data dan informasi soal penerimaan negara itu nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sebagai hak negara dari aktivitas perusahaan-perusahaan sawit di Tanah Air. 

    “Nah dari situlah dibandingkan dengan SPT dari perusahaan sawit ini. Nah kalau sudah beda, silakan diperiksa,” jelas Pahala pada konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Pahala mengatakan, upaya untuk mendorong penerapan Simkasatu sejalan dengan Fokus 2 Pencegahan Korupsi, yakni Keuangan Negara. Ada tiga Pilar Strategis Pencegahan Korupsi, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. 

    Nantinya, data soal penerimaan negara di Simkasatu akan dicocokkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seperti diketahui, pemerintah kini sudah memadankan NIK dan NPWP guna akses layanan perpajakan. 

    Data-data dari Simkasatu, maupun Simbara, nantinya akan dicocokkan dengan NIK agar Ditjen Pajak bisa melihat potensi penerimaan negara yang belum tertangkap. 

    “Pokoknya ending-nya Ditjen Pajak punya data pembanding yang lebih baik. Jadi penerimaan negara kita setuju sangat mendukung. Hanya lewat digitalisasi memang kita tidak bisa langsung menambah penerimaan negara, tapi lewat pengumpulan data, elektronik kita kasih Ditjen Pajak untuk diperiksa,” papar Pahala, yang juga menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

    Pahala menyampaikan, masih ada potensi penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dari sektor sawit yang belum tertangkap oleh negara. 

    Dia menceritakan, beberapa tahun lalu pihaknya pernah mengestimasi dengan konservatif potensi penerimmaan pajak yang belum dipungut dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Riau. Estimasi Pahala dari 260 PKS, dengan menggunakan satelit, terdapat potensi penerimaan pajak sebesar Rp4 triliun yang belum dipungut negara. 

    “Kita bilang di salah satu zoom dengan Ibu Menteri Keuangan ‘Bu, di Riau saja modelling kita yang sederhana dan sangat konservatif misalnya produktivitas per hektare berapa kita pilih yang paling bawah, harganya berapa yang paling bawah, itu semua masih ada Rp4 triliun buat penerimaan pajak yang lebih banyak dari sawit saja. Itu baru dari CPO, produk turunan lain kita enggak tahu,” ungkap Pahala.

    Adapun dikutip dari Buku Aksi Stranas PK 205-2026, terdapat 106 juta hektare atau sebesar 85% kawasan hutan yang telah ditetapkan. Stranas telah memetakan potensi penerimaan negara berdasarkan UU Cipta Kejra pasal 110 A dan 110 B untuk sanksi dengan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dan berada dalam kawasan hutan. 

    Potensi denda sektor sawit sebesar Rp30,2 triliun, sedangkan sektor tambang Rp1,1 triliun. 

  • Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Mengacu data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen. 

    Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

    Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU. 

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya. 

    “Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis. 

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Peresmian sejumlah infrastruktur  Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan IKN, sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Perwira tinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang, aviationweek melaporkan, Senin (9/12/2024).

    Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. 

    Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta—penempatan itu ditawarkan dan diterima.

    “Para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran,” kata Paparo. 

    Selain pesawat, Korea Utara kemungkinan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya.

    Ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan reentry, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara.

    Meskipun MiG-29 dan Su-27 yang menua bukanlah pesawat tempur generasi kelima yang baru, mereka masih “tangguh,” kata Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California. 

    Jet Sukhoi Su-27 Rusia. Moskow dikabarkan setuju mengirimkan Su-27 dan Mig-29 ke Korea Utara untuk bantuan pasukan dalam perang melawan Ukraina.

    Kirim Satu Juta Barel Minyak

    Selain jet, Rusia diyakini telah memasok lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara sejak Maret tahun ini, menurut analisis citra satelit oleh Open Source Centre, sebuah kelompok penelitian nirlaba yang berbasis di Inggris. 

    Minyak tersebut merupakan pembayaran untuk senjata dan pasukan yang dikirim Pyongyang ke Moskow untuk membiayai perangnya di Ukraina, menurut para ahli terkemuka dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada BBC.

    Pengangkutan ini melanggar sanksi PBB, yang melarang negara menjual minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dalam upaya untuk mencekik ekonominya guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir lebih lanjut.

    Citra satelit, yang dirilis secara eksklusif untuk BBC, menunjukkan lebih dari selusin kapal tanker minyak Korea Utara yang berbeda tiba di terminal minyak di Timur Jauh Rusia sebanyak 43 kali dalam delapan bulan terakhir .

    Citra lebih lanjut, yang diambil dari kapal-kapal di laut, tampak menunjukkan kapal-kapal tanker itu tiba dalam keadaan kosong dan berangkat dalam keadaan hampir penuh.

    Citra satelit yang menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara ke Rusia sejak Maret 2024, didokumentasikan oleh Open Source Centre (bbc)

    Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak diizinkan membeli minyak di pasar terbuka.

    Jumlah barel minyak olahan yang dapat diterimanya dibatasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga 500.000 per tahun, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkannya.

    Pengiriman minyak pertama yang didokumentasikan oleh Open Source Center dalam laporan baru adalah pada 7 Maret 2024, tujuh bulan setelah pertama kali terungkap bahwa Pyongyang mengirim senjata ke Moskow.

    Pengiriman minyak tersebut terus berlanjut karena ribuan tentara Korea Utara dikatakan telah dikirim ke Rusia untuk bertempur, dengan yang terakhir tercatat pada tanggal 5 November.

    “Sementara Kim Jong Un memberi Vladimir Putin jalur hidup untuk melanjutkan perangnya, Rusia secara diam-diam memberi Korea Utara jalur hidupnya sendiri, kata Joe Byrne dari Open Source Center.

    “Aliran minyak yang stabil ini memberikan Korea Utara tingkat stabilitas yang belum pernah dimilikinya sejak sanksi ini diberlakukan.”

    Empat mantan anggota komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara mengatakan kepada BBC kalau transfer minyak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang.

    “Transfer ini mendorong mesin perang Putin – minyak untuk rudal, minyak untuk artileri, dan sekarang minyak untuk personel tentara,” kata Hugh Griffiths, yang memimpin komisi tersebut dari tahun 2014 hingga 2019.

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada BBC, “Untuk terus bertempur di Ukraina, Rusia semakin bergantung pada Korea Utara untuk mendapatkan pasukan dan senjata sebagai ganti minyak.”

    Ia menambahkan bahwa hal ini “memiliki dampak keamanan langsung di Semenanjung Korea, Eropa, dan Indo-Pasifik .”

    Pasokan Minyak Mudah dan Murah

    Sementara sebagian besar penduduk Korea Utara bergantung pada batu bara untuk kehidupan sehari-hari, minyak sangat penting untuk operasi militer negara tersebut .

    Solar dan bensin digunakan untuk mengangkut peluncur rudal dan pasukan di seluruh negeri, menjalankan pabrik amunisi, dan mengisi bahan bakar mobil-mobil kaum elite Pyongyang.

    Jumlah 500.000 barel yang boleh diterima Korea Utara jauh dari jumlah sembilan juta barel yang dikonsumsinya – artinya sejak pembatasan tersebut diperkenalkan pada tahun 2017, negara tersebut terpaksa membeli minyak secara ilegal dari jaringan kriminal untuk menutupi defisit ini.

    Hal ini melibatkan pemindahan minyak antarkapal di laut – bisnis yang berbahaya, mahal, dan memakan waktu, menurut Dr Go Myong-hyun, peneliti senior di Institut Strategis Keamanan Nasional Korea Selatan, yang terkait dengan badan mata-mata negara tersebut.

    “Kini Kim Jong Un menerima minyak secara langsung, kualitasnya mungkin lebih baik dan kemungkinan besar ia mendapatkannya secara cuma-cuma, seperti pasokan amunisi. Apa yang lebih baik dari itu?’

    “Satu juta barel bukanlah apa-apa bagi produsen minyak besar seperti Rusia, tetapi itu jumlah yang signifikan bagi Korea Utara,” imbuh Dr Go.

    Perbedaan posisi kapal tanker Korea Utara saat datang dan pergi dari pelabuhan Vostochny di Rusia. (bbc)

    Cara Kapal Korea Utara Tiba Diam-diam

    Dalam semua 43 pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center menggunakan citra satelit, kapal tanker berbendera Korea Utara tiba di pelabuhan Rusia Vostochny dengan pelacak yang dimatikan, sehingga pergerakan mereka tidak terlihat.

    Citra satelit menunjukkan bahwa mereka kemudian kembali ke salah satu dari empat pelabuhan di pantai timur dan barat Korea Utara.

    “Kapal-kapal muncul tanpa suara, hampir setiap minggu,” kata Joe Byrne, peneliti dari Open Source Center.

    “Sejak Maret, arusnya cukup stabil.” Tim yang telah melacak kapal-kapal tanker ini sejak sanksi minyak pertama kali diberlakukan, menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas setiap kapal untuk menghitung berapa banyak barel minyak yang dapat diangkutnya.

    Mereka kemudian mempelajari gambar kapal yang memasuki dan meninggalkan Vostochny dan, dalam banyak kasus, dapat melihat seberapa rendah posisi kapal di dalam air dan seberapa penuh kapal tersebut.

    Kapal tanker, menurut perkiraan mereka, terisi hingga 90 persen dari kapasitasnya.

    “Dari beberapa gambar, kita dapat melihat bahwa jika kapal lebih penuh, mereka akan tenggelam,” katanya.

    Berdasarkan hal ini, mereka memperkirakan bahwa, sejak Maret, Rusia telah memberikan lebih dari satu juta barel minyak kepada Korea Utara – lebih dari dua kali lipat batas tahunan, dan sekitar sepuluh kali lipat jumlah yang diberikan Moskow secara resmi kepada Pyongyang pada tahun 2023.

    Hal ini mengikuti perkiraan pemerintah AS pada bulan Mei bahwa Moskow telah memasok lebih dari 500.000 barel minyak.

    Pilot-pilot tempur Korea Utara dilaporkan sudah berada di wilayah Rusia sejak September 2024. (Kredit foto: MWM)

    Barter Minyak dengan Pasukan dan Senjata

    Pengiriman minyak ini tidak hanya melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang telah disetujui Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB – tetapi juga, lebih dari separuh pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center dilakukan oleh kapal-kapal yang telah disetujui secara individual oleh PBB.

    Ini berarti kapal-kapal tersebut seharusnya disita saat memasuki perairan Rusia.

    AS dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Pyongyang telah mengirim 16.000 kontainer berisi peluru dan roket ke Moskow, sementara sisa-sisa rudal balistik Korea Utara telah ditemukan dari medan perang di Ukraina.

    Baru-baru ini, Putin dan Kim menandatangani pakta pertahanan, yang mengakibatkan ribuan pasukan Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk di Rusia, tempat laporan intelijen menunjukkan mereka kini tengah bertempur.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada BBC kalau mereka akan “menanggapi dengan tegas pelanggaran Rusia dan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Moskow akan menyediakan teknologi bagi Pyongyang untuk meningkatkan satelit mata-mata dan rudal balistiknya.

    Bulan lalu, Menteri Pertahanan Seoul Kim Jong-hyun mengatakan ada “kemungkinan besar” Korea Utara akan mencari bantuan tersebut.

     “Jika Anda mengirim orang-orang Anda untuk mati dalam perang di luar negeri, satu juta barel minyak bukanlah hadiah yang cukup, kata Dr. Goh.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia di Universitas Kumkin di Seoul, setuju.

    “Saya dulu berpikir bahwa Rusia tidak berkepentingan untuk berbagi teknologi militer, tetapi mungkin pandangannya telah berubah. Rusia membutuhkan pasukan ini dan ini memberi Korea Utara lebih banyak kekuatan,” katanya.

     

    (oln/bbc/lng/*)

     
     
     
     
     

  • Vietnam Pertahankan PPN 8 Persen pada 2025 Saat Indonesia Ingin Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Vietnam Pertahankan PPN 8 Persen pada 2025 Saat Indonesia Ingin Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Vietnam akan tetap mempertahankan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 8 persen pada 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Vietnam berbanding terbalik dengan Indonesia yang ingin menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025. Namun, belakangan, kebijakan ini disebut hanya untuk barang mewah.

    Mengutip Vatupdate, Senin (9/12/2024), pada 2025, Vietnam disebut akan tetap memperpanjang tarif PPN menjadi 8 persen hingga pertengahan tahun. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari pemotongan tarif PPN yang seharusnya berlaku sebesar 10 persen.

    Pemangkasan tarif PPN menjadi 8 persen merupakan langkah Vietnam untuk mendukung dunia perekonomian setelah pandemi Covid-19 terjadi pada 2020. Kebijakan ini diterapkan sejak 2022 dan diperbarui setiap enam bulan.

    Peraturan ini diatur berdasarkan keputusan 72/2024/ND-CP dan resolusi terkait yang kemungkinan penerapan tarif PPN yang lebih rendah untuk berbagai barang dan jasa.

    Pada 2024, Vietnam mempertahankan pengurangan PPN 8 persen. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 dan mencakup barang dan jasa tertentu.

    Namun, beberapa sektor, seperti telekomunikasi, properti, perbankan, real estate, tambang, minyak, batu bara dan barang mewah tidak termasuk dalam pengurangan ini. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik dan mendukung bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi​.

    Pengurangan PPN Vietnam jadi 8 persen diharapkan dapat memberikan keringanan yang sangat dibutuhkan bagi bisnis yang berjuang menghadapi kenaikan biaya dan gangguan rantai pasokan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan belanja konsumen dan merangsang aktivitas ekonomi selama 2025.

  • Waduh! Sesama Pengusaha Batu Bara Masih Ada Ketimpangan

    Waduh! Sesama Pengusaha Batu Bara Masih Ada Ketimpangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Holding BUMN Pertambangan MIND ID mendorong agar pelaksanaan skema iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi ketimpangan antarperusahaan tambang batu bara.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menilai bahwa pelaksanaan MIP sangat mendesak. Pasalnya, terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu anak usaha MIND ID, PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

    Hal yang menjadi sorotan Hendi adalah tingginya kewajiban PTBA dalam memenuhi kewajiban pasokan batu bara ke PLN. Menurutnya, secara tertulis kewajiban tersebut mencapai 90% dari total produksi.

    “Kewajiban memasok kepada PLN itu, kalau secara tertulis mencapai 90%. Tidak ada perusahaan batu bara lagi di Indonesia yang memiliki kewajiban seperti yang dipikul oleh PTBA. Jadi kami harapkan ada kebijakan baru, MIP itu yang bisa melakukan ekualisasi atas kondisi ketimpangan ini,” kata Hendi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII, Rabu (4/12/2024).

    Sebagaimana diketahui, MIP sendiri nantinya akan bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara guna menutup selisih antara harga pasar dan harga DMO yang ditetapkan maksimal sebesar US$ 70 per ton untuk PLN. Adapun, harga batu bara di pasaran pada 6 Desember 2024, dilansir dari Refinitiv, berada di angka US$ 132,4 per ton.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail menjelaskan bahwa pelaksanaan skema iuran batu bara yang dijalankan melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) bertujuan guna menjaga pasokan batu bara dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan PLTU milik PLN tetap stabil.

    “Kita harapkan tentunya dengan adanya MIP ini kami berharap dan PTBA ini agar segera direalisasikan dan PTBA sebagai BUMN ya tidak hanya membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional tapi juga mendukung untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional khususnya di dalam bidang energi kelistrikan,” kata Arsal, di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.

    Ia menilai skema ini diharapkan dapat menciptakan perhitungan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Adapun, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait implementasi skema MIP.

    “Nah sampai dengan hari ini ya kami masih menunggu dari pemerintah apapun yang diputuskan oleh pemerintah PTBA sebagai BUMN tentunya akan ikut support dan mendukung program ini,” ujarnya.

    (wia)

  • Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bandung: Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih terbuka sangat luas, meski energi fosil masih menjadi andalan. Hal ini terjadi karena produksi minyak bumi masih lebih kecil dibandingkan konsumsi masyarakat Indonesia.
     
    Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang diwakili oleh Harris, Kepala Balai Besar Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  dalam diskusi bertajuk “Mampukah Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat Mendukung Kebutuhan Energi Nasional?”.
     
    Diskusi energi ini diselenggarakan Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat.
    Menurut Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian KEBTKE, Harris, saat ini pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi minyak dan gas (migas) dan batu bara sebesar 87 persen. Sedangkan EBT berkisar 13 persen.
     
    “Yang perlu dicermati penggunaan minyak sekitar 30 persen dari total energi nasional yang dipergunakan untuk sektor transportasi,” ucap Harris, dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Desember 2024.
     
    Sedangkan konsumsi minyak yang dibutuhkan sebesar 1,5 juta barel per hari. Padahal jumlah produksi nasional industri hulu minyak berkisar 600 ribu barel per hari.
     
     

     

    Indonesia juga mengimpor LPG

    Harris menambahkan, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak tetapi juga LPG. Apalagi kebutuhan LPG sudah tinggi. Dia mengatakan, sektor batu bara yang ketersediaannya masih puluhan tahun lagi dan produksinya mencapai 700 juta ton per tahun (100 juta ton dipergunakan di dalam negeri) tetapi sektor ini dianggap menimbulkan terjadinya emisi gas rumah kaca.
     
    Pada titik inilah relevansi dikembangkannya EBT yang diharapkan kelak dapat menggantikan peran batu bara. Harris mengatakan potensi EBT Indonesia masih cukup besar, diantaranya  energi surya, mencapai 3.294 Gigawatt (GW) dan pemanfaatannya 675 MW.
     
    Selain itu terdapat energi angin dengan potensinya sebesar 155 GW dan pemanfaatannya mencapai 152 MW. Sedang energi hidro potensinya 95 GW dan pemanfaatannya 6.697 MW. 
     
    Untuk potensi energi laut sebesar 63 GW dan pemanfaatannya 0 (masih dalam penelitian). Sementara untuk Geo Energi potensinya 57 GW dan pemanfaatannya 3.408 MW. Sedangkan  potensi gasifikasi batu bara 0 dan pemanfaatannya 250 MW. Untuk panas bumi potensinya mencapai 23 GW dan pemanfaatannya mencapai 2.597 MW.
     
    Secara total potensi EBT mencapai 3.687 GW dan pemanfaatannya mencapai 13.781 MW. Berdasarkan data tersebut, peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka luas.
     
    Ketua IKA FTG Unpad, Surya Widyantoro mengatakan potensi EBT di Indonesia harus dimanfaatkan dan akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
     
    “Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. EBT bisa  mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” papar Surya.
     
     

     

    Potensi EBT Jawa Barat

    Menurut Kementerian ESDM dalam Buku Potensi Panas Bumi, di Jawa Barat ada 11 wilayah yang ditetapkan sebagai WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi). Ke-11 WKP tersebut di antaranya WKP Cibeureum Parabakti, WKP Cibuni, WKP Cisolok Cisukarame, WKP Kamojang Darajat, dan WKP Pangalengan.
     
    Direktur Pusat Pembinaan EBT ICMI Jawa Barat, Muhammad Irwansyah, mengatakan EBT merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
     
    “Penggunaan energi baru dan terbarukan harusnya lebih ditingkatkan dan diimplementasikan secara berlanjut dan terus menerus melalui Konservasi Energi, Diversifikasi Energi dan Intensifikasi Energi guna mencapai 23 persen di 2025 dan 31 persen di 2050,” kata Irwansyah.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-Jawa Barat, Hadi mengatakan potensi EBT di Jabar yang besar perlu diimbangi dengan regulasi yang kondusif terhadap para investor sehingga dapat menarik minat investor. Misalnya, terkait single buyer dapat memberikan harga kompetitif bagi pelaku bisnis EBT.
     
    Jadi berdasarkan data-data tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan EBT Jawa Barat mampu mendukung kebutuhan energi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Prabowo Kenalkan Haji Isam sebagai Pengusaha Terkemuka Asal Kalimantan

    Prabowo Kenalkan Haji Isam sebagai Pengusaha Terkemuka Asal Kalimantan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto, Jumat (6/12/2024), menerima kunjungan para pengusaha asal Jepang di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ada momen menarik saat Presiden Prabowo mengenalkan Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai pengusaha terkemuka asal Kalimantan.

    “Bapak Arsjad Rasyid, dan Bapak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bapak Andi Syamsudin Arsyad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo mengenalkan jajaran menterinya, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Lalu, siapakah Haji Isam? Haji Isam terlahir dengan nama Andi Syamsudin Arsyad. Ayah Haji Isam bernama H Andi Arsyad Bin Conding dan ibunya Hj Wardatul Wartiah bin Abdul Samad. Kedua orang tua Haji Isam telah meninggal dunia. Haji Andi Arsyad berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia merantau ke Kalimantan Selatan hingga sukses sebagai pedagang tembakau. Haji Andi Arsyad meninggal dunia pada 2020, sementara ibunya, Wardatul Wartiah, meninggal dunia pada 2017.

    Haji Isam memulai perjalanan kariernya dari pekerjaan sederhana sebagai sopir pengangkut kayu. Tidak hanya itu, Haji Isam juga pernah melakoni beberapa pekerjaan, termasuk pekerja perkayuan, tukang tebang, buruh muat, sopir angkutan, hingga tukang ojek.

    Ketekunan Haji Isam pun akhirnya membuahkan hasil. Ia memulai usahanya dari nol hingga akhirnya sukses. Haji Isam mengawali bisnisnya dari komoditas batu bara. Ia ikut bekerja di sebuah perusahaan milik pengusaha batu bara keturunan Tionghoa. Pengusaha itulah yang mengenalkannya dengan usaha batu bara. Setelah keluar dari perusahaan tersebut, Haji Isam mencoba berusaha sendiri dan mendirikan perusahaan bernama Jhonlin yang belakangan bisnisnya menggurita.

    Dengan modal keuletan dan jaringan yang dibangun, ia berhasil mengembangkan bisnis ke tingkat nasional. Dari sektor kecil, ia merambah ke berbagai sektor industri, mulai dari agribisnis, properti, hingga teknologi. Kesuksesannya tidak hanya mengangkat derajat keluarga, juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang.

    Salah satu pencapaian dari perjalanan hidup Haji Isam terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyebutkan namanya di hadapan pengusaha Jepang.

    “Beliau ini adalah salah satu pebisnis terkemuka asal Kalimantan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan pengusaha dari Jepang.

    Momen itu adalah titik balik bagi Haji Isam, yang dahulu diremehkan dan dihujani cercaan, tetapi kini berdiri tegak sebagai simbol ketabahan dan inspirasi. Ia tidak hanya membuktikan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada dunia, bahwa perjalanan dari nol hingga menjadi sukses di bidang ekonomi tak mustahil bagi siapa pun yang berani bermimpi, bekerja keras, dan bertahan di tengah badai.

    Kisah Haji Isam membuktikan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan. Perjalanan hidup Haji Isam, from zero to hero, akan terus diingat, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda.

  • Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Artikel bertajuk Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) di 2025 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

    Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (7/12/2024):

    1. Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) 2025

    PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Setelah melewati fase kritis, industri penerbangan baik di dalam negeri maupun secara global mengalami masalah ketersediaan pesawat. Indonesia misalnya, hanya mengoperasikan sekitar 390 pesawat sepanjang tahun ini. Padahal sebelum Covid-19 atau pada 2019, jumlah burung besi yang beroperasi mencapai 700 unit.

    Padalah jumlah penumpang terus mengalami pemulihan sepanjang empat tahun terakhir. Pada tahun lalu misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 78,28 juta penumpang pesawat di Indonesia, naik 31,21% dibandingkan dengan 2022 sekitar 59,66 juta penumpang.

    Sementara itu sepanjang Januari – Oktober 2024, jumlah penumpang domestik Indonesia telah menyentuh 53,54 juta orang. Sedangkan perjalanan internasional telah melayani 15,71 juta penumpang. Artinya, penumpang penerbangan di Indonesia telah mencapai 69,25 juta penumpang dalam 10 bulan 2024.

    2. Cari Dana Segar, Emiten Kantongi Restu Private Placement

    Sejumlah emiten mengantongi restu private placement jelang pengujung tahun untuk mencari dana segar di pasar modal.

    Terbaru, pemegang saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menyetujui rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MBMA di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, pemegang saham MBMA menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dana hasil IPO yang dihimpun pada April 2023 akan dialokasikan untuk belanja modal pembangunan pabrik high pressure acid leach (HPAL) yang membutuhkan pembiayaan segera.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini merupakan langkah strategis MBMA untuk memperkuat posisi kami dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendraan bermotor listrik,” kata Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Greviartana Wijaya lewat siaran pers, Jumat (6/12/2024).

    Merujuk keterbukaan informasi MBMA, perseroan bakal melepaskan hingga 10,79 miliar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, yang akan diterbitkan dari saham portepel dengan nilai nominal Rp100 per saham. Rencana private placement ini mesti diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak mendapat persetujuan RUPSLB hari ini.

    3. BPR Diterpa Gelombang Bank Bangkrut hingga Kredit Bermasalah Tinggi

    Industri bank perekonomian rakyat (BPR) diterpa gelombang bank bangkrut hingga kredit bermasalah tinggi sepanjang tahun ini. Setidaknya, 17 bank bangkrut dan tren kredit bermasalah terus menanjak.

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Duta Niaga yang beralamat di Jalan Pangeran Natakusuma No. 80D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pencabutan izin usaha BPR Duta Niaga ini menambah jumlah bank bangkrut sepanjang tahun ini menjadi 11.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Langkah OJK mencabut izin BPR Duta Niaga bukan datang tiba-tiba. OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 15 Januari 2024 karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12%, cash ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta tingkat kesehatan (TKS) BPR dalam predikat Tidak Sehat.

    4. Presiden Korea Selatan Makin Terpojok ke Ujung Pemakzulan

    Jabatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol makin di ujung tanduk setelah pemimpin partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berbalik mendukung penangguhan tugas sang kepala negara.

    Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan ada kemungkinan bahwa presiden akan mengambil keputusan radikal lagi seperti tindakan Yoon dalam mengumumkan darurat militer pada Selasa lalu.

    “Mengingat fakta terbaru yang terungkap, saya yakin kita perlu segera menghentikan Presiden Yoon Suk-yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han dalam pertemuan darurat di Majelis Nasional pada Jumat (6/12/2024), seperti dikutip Yonhap News.

    Pernyataan ini berubah 180 derajat pada awal pekan ini setelah Han mengatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan.

    Han juga mengungkap bahwa Yoon pada Kamis telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung menahan tokoh-tokoh politik utama dengan menuduh mereka sebagai pasukan “anti-negara” dan bahkan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

    5. Suara Hati Pengusaha Tambang soal Proyek DME Batu Bara

    Proyek penghiliran batu bara berupa gasifikasi alias mengubah emas hitam menjadi produk gas atau dimethyl ether (DME) di Tanah Air masih saja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

    Padahal, penghiliran batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena ditargetkan bisa menjadi alternatif pengganti gas alam cair (liquefied petroleum gas/LPG) yang selama ini banyak diperoleh melalui impor.

    Tak hanya itu, beragam pemanis juga disiapkan pemerintah untuk mempercepat pengerjaan proyek DME yang tahapan groundbreaking-nya bahkan ketika itu diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan pada 24 Januari 2022.

    Kini, di era pemerintahan baru, penghiliran menjadi salah satu dari delapan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Batu bara menjadi bagian dari 28 komoditas prioritas yang masuk dalam peta jalan penghiliran yang tengah disempurnakan pemerintah, selain sektor mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Namun, Indonesian Mining Association (IMA) menilai penghiliran batu bara menjadi DME masih sulit dilakukan lantaran dinilai belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan penghiliran batu bara memerlukan biaya yang tidak sedikit.

  • Kementerian ESDM tegaskan komitmen RI capai NZE di ajang IJEF ke-8

    Kementerian ESDM tegaskan komitmen RI capai NZE di ajang IJEF ke-8

    Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) dalam ajang Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 di Bali, 5 Desember 2024.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana yang membuka ajang tersebut menyatakan perhelatan itu merupakan hal penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi, mengingat forum ini dihadiri oleh para delegasi yang terdiri atas perwakilan pemerintah dan pelaku usaha dari Indonesia dan Jepang.

    “Diskusi pada forum ini menyoroti komitmen kedua negara untuk mencapai Net Zero Emission yang diuraikan dalam kebijakan nasional, termasuk program roadmap, serta kegiatan-kegiatannya,” kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

    Dadan juga menegaskan, dukungan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita, yang melibatkan delapan misi utama pemerintahan baru.

    “Dua dari misi ini terkait dengan sektor energi dan sumber daya, yang pertama adalah membangun sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan, energi, air, ekonomi swasta, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru. Yang kedua adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah energi di dalam negeri,” katanya.

    Dikatakan dia, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton.

    Dadan juga menyebutkan pencapaian pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon.

    Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi.

    “Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” kata Dadan.

    Lebih lanjut, Deputy Commissioner for International Affairs Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), Masanori Tsuruda menjelaskan langkah-langkah Jepang menuju netralitas karbon pada 2050.

    “Kami sangat berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 46 persen sebelum tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk itu, kami harus menggunakan segala cara yang memungkinkan, termasuk teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS),” ujarnya.

    Selain itu Masanori juga menyoroti pentingnya energi terbarukan, energi nuklir, dan bahan bakar fosil sebagai bagian dari strategi transisi energi Jepang.

    ia juga menegaskan bahwa Jepang berkomitmen untuk menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien, meski batu bara masih memiliki peran tertentu.

    “Energi terbarukan perlu ditingkatkan dua kali lipat, dan kami membutuhkan energi nuklir yang stabil dan rendah karbon. Sementara itu, gas alam tetap penting sebagai bahan bakar transisi,” ujarnya.

    Pada IJEF ke-8 dibahas empat topik utama, yaitu minyak dan gas, mineral, energi terbarukan, serta hidrogen dan amonia. Fokus diskusi mencakup peluang investasi di sektor energi, pengembangan energi rendah karbon, dan hilirisasi mineral.

    Sebagai bagian dari forum ini juga ditandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama di sektor energi panas bumi antara INPEX Geothermal dan PLN Indonesia Power.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024