Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025

    Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam resmi memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025 mendatang.

    Mengutip Kantor Berita Vietnam News Agency (VNA) pada Rabu (11/12/2024), perpanjangan pemotongan PPN ini dilakukan setelah Majelis Nasional Vietnam menyetujui resolusi perpanjangan kebijakan tersebut pada 30 November 2024 lalu. Kebijakan pemangkasan PPN ini semula akan berakhir pada 31 Desember 2024.

    Dalam resolusi tersebut, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan. Pengurangan PPN akan berlaku secara seragam di semua tahap—impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan—untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.

    Adapun, pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

    Sementara itu, dilansir dari Vietnam News, perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang, kata pakar ekonomi Đinh Trọng Thịnh.

    Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VNĐ26,1 triliun atau US$1,028 miliar pada paruh pertama 2025. Namun, hal itu akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

    Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi setelah pandemi COVID-19.

    Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VNĐ51,4 triliun, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8% dibandingkan periode 2021.

    Pengurangan PPN pada paruh kedua 2023 mencapai total VNĐ23,4 triliun, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada 2023. Adapun, total biaya pengurangan PPN pada 2024 diperkirakan sekitar VNĐ49 triliun.

  • Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjanjikan pemerintahannya akan membantu mempercepat perizinan bagi setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi sedikitnya US$1 miliar di AS.

    “Setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi Satu Miliar Dolar atau lebih, di Amerika Serikat, akan menerima persetujuan dan perizinan yang dipercepat sepenuhnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua persetujuan lingkungan. BERSIAPLAH UNTUK BERHASIL!!!” kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg pada Rabu (11/12/2024).

    Trump tidak segera memperinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintahannya untuk membantu investor mendapatkan izin guna mempercepat proyek dan upaya semacam itu kemungkinan akan menghadapi rintangan di tingkat negara bagian dan lokal.

    Adapun, janji Trump tersebut sejalan dengan sumpahnya untuk membantu meningkatkan energi, infrastruktur, dan investasi domestik lainnya dalam masa jabatan keduanya dan mencabut peraturan federal yang menurut Partai Republik telah menghambat pertumbuhan ekonomi. 

    Presiden terpilih tersebut mencalonkan Gubernur North Dakota, Doug Burgum untuk mengepalai Departemen Dalam Negeri serta Dewan Energi Nasional yang baru dibentuk dan menunjuk Chris Wright, yang menjalankan perusahaan layanan fracking minyak dan gas alam yang berbasis di Colorado, untuk memimpin Departemen Energi. 

    Burgum adalah kepala negara bagian yang kaya energi dan Wright adalah pendukung vokal pengembangan minyak dan gas, yang menyoroti fokus pemerintahan yang akan datang untuk meningkatkan produksi energi domestik. 

    Reformasi perizinan merupakan fokus utama bagi industri minyak dan gas. Prospek penundaan hukum dan peraturan selama bertahun-tahun telah menghalangi pembangunan jaringan pipa baru dan telah mengekang pertumbuhan produksi gas alam di wilayah Appalachian.

    Masalah yang sama kini menjadi perhatian utama bagi pembangkit listrik dan perusahaan teknologi karena pertumbuhan kapasitas data terkait kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik AS dengan cepat selama beberapa tahun ke depan, yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur pembangkitan dan transmisi baru.

    Masalah ini telah lama menjadi prioritas bagi Trump, seorang mantan pengembang real estat yang pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden mengeluhkan beberapa proyek infrastruktur paling penting di negara itu terikat dan terhambat oleh proses persetujuan federal yang sangat lambat dan memberatkan.

    Proses Panjang

    Di sisi lain, ada kekhawatiran yang berkembang di seluruh sektor energi mengenai jangka waktu yang panjang untuk mengizinkan proyek-proyek energi dan infrastruktur utama — termasuk panel surya, pengembangan minyak, dan jaringan listrik. 

    Keterlambatan dalam menghubungkan proyek-proyek listrik ke jaringan listrik nasional telah mengurangi sebagian manfaat subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga bebas emisi lainnya, yang memicu kekhawatiran dari para aktivis iklim dan Demokrat di Washington. 

    Sementara itu, persetujuan lingkungan, termasuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Air Bersih, juga telah menjerat berbagai proyek batu bara, minyak, dan gas.

    Para pembuat undang-undang dan presiden — termasuk Trump — telah mencoba untuk mempercepat pemberian izin sebelumnya, dengan keberhasilan yang terbatas. Berdasarkan undang-undang transportasi 2015, AS berupaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur berprioritas tinggi tertentu, termasuk yang difokuskan pada transmisi listrik, jaringan pipa, dan produksi tenaga terbarukan.

    Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump juga mengajukan rencana yang dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu perizinan proyek menjadi hanya dua tahun. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk merampingkan perizinan untuk proyek infrastruktur besar yang tunduk pada pengawasan di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional.

    Pemerintahannya akhirnya melonggarkan persyaratan untuk tinjauan lingkungan menyeluruh di bawah undang-undang tersebut. Namun, pengawasan federal masih dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan untuk proyek yang juga harus mendapatkan otorisasi negara bagian dan lokal.

    Trump kemungkinan tidak dapat membuat perubahan menyeluruh pada sistem reformasi perizinan federal menggunakan otoritas eksekutif. Hal tersebut karena adanya batasan terkait seberapa banyak presiden dapat mengubah secara administratif. 

    Hukum AS yang sudah lama berlaku — khususnya Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 1970 — secara efektif menetapkan dasar untuk beberapa pengawasan pemerintah yang hanya dapat dibatalkan oleh Kongres. 

    Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga federal untuk mencermati konsekuensi dari tindakan federal besar yang memengaruhi lingkungan, kategori yang dapat mencakup jalan raya yang diuntungkan oleh pengeluaran pemerintah serta pengembangan minyak di tanah federal.

    Upaya-upaya sebelumnya untuk mengubah perizinan federal, termasuk yang dilakukan selama pemerintahan pertamanya dan inisiatif-inisiatif lain di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, telah gagal tanpa dukungan dari Kongres. 

    Upaya-upaya Kongres yang mencakup waktu-waktu terbatas untuk lembaga-lembaga federal dan pengambilan keputusan yang dipercepat untuk proyek-proyek minyak dan gas serta jalur-jalur transmisi yang dapat membantu menyalurkan tenaga terbarukan, sejauh ini telah gagal. 

    Di Capitol Hill, Partai Republik dan Demokrat telah berebut pendekatan terbaik. Meskipun ada konsensus bipartisan bahwa peraturan saat ini menghambat segala macam pengembangan energi, hanya ada sedikit kesepakatan tentang pendekatan untuk merombaknya. 

    Banyak pendukung lingkungan mengecam perombakan perizinan yang diajukan pada bulan Juli oleh Senator John Barrasso, seorang Republikan, dan Joe Manchin, seorang independen, dengan mengatakan bahwa hal itu memberikan terlalu banyak konsesi kepada industri minyak dan gas.

  • Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Iklim Global

    Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Iklim Global

    Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai USD300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.

    Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.

    Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
     

    Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).

    Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands,” yang berarti Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.

    Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500–700 Gigaton CO2.

    “Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e, selain itu  Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” kata Hashim.

    Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. 

    Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.

    Menjelaskan reforestasi tersebut, Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.

    “Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” kata Menteri Raja Juli.

    Pada kesempatan yang sama, MenLH Hanif menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 pembicara.

    Selain itu pada COP29, Delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan MenLH Hanif Faisol bahwa Delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29. 

    ”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits,” ucap Menteri Hanif.

    Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerjasama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerjasama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerjasama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.

    Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak.
     

    Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. 

    Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.

    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Hanif.

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini, fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. 

    ”Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4.

    Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut

    Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
     
    Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai USD300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.
     
    Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.
    Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
     

    Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).
     
    Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands,” yang berarti Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.
     
    Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500–700 Gigaton CO2.
     
    “Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e, selain itu  Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” kata Hashim.
     
    Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. 
     
    Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.
     

     
    Menjelaskan reforestasi tersebut, Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.
     
    “Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” kata Menteri Raja Juli.
     
    Pada kesempatan yang sama, MenLH Hanif menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 pembicara.
     
    Selain itu pada COP29, Delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan MenLH Hanif Faisol bahwa Delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29. 
     
    ”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits,” ucap Menteri Hanif.
     
    Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerjasama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerjasama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerjasama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.
     
    Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak.
     

    Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. 
     
    Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.
     
    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.
     
    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.
     
    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Hanif.
     
    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.
     
    Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini, fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. 
     
    ”Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4.
     
    Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi produksi produk nikel demi menjaga harga tetap tinggi di pasaran global.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pembatasan produk nikel kian relevan di tengah tingginya konflik geopolitik saat ini.

    “Nikel kita mulai atur produk apa di pasar jangan sampai over, jadi optimal saja. Nanti kita batasi produk nikel yang jenuh di pasar supaya harga naik,” kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Namun, dia tak memerinci kapan pembatasan produk nikel itu bakal berlaku. Tri hanya mengatakan bahwa di tengah konflik global, Indonesia harus memiliki daya tahan.

    “Saya sepakat tidak baik-baik saja [kondisi dunia], ini challenge bagi kita terutama Indonesia dengan komoditas yang ada bisa berperan lebih,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia disebut telah membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal dari penurunan harga nikel global. 

    Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan. 

    Chief Executive Officer Eramet Indonesia Jerome Baudelet menuturkan, karena pembatasan yang dilakukan pemerintah, para penambang memilih memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. 

    Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal. 

    “Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

    Pembatasan smelter nikel

    Membanjirnya pembangunan smelter nikel di dalam negeri membuat harga jual produk turunan nikel di pasar global jatuh. Pengusaha pun mendorong pemerintah agar segera melakukan kebijakan rasionalisasi atau pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. 

    Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF) sejatinya telah digulirkan beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Akibatnya, pasokan produk olahan nikel kelas dua seperti feronikel (FeNi), bahan baku baja tahan karat atau stainless steel, menjadi berlebih. 

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi kelebihan pasok atau oversupply produk nikel saat ini telah memicu jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar global. Alhasil, harga jual feronikel saat ini tidak ekonomis. 

    “Kalau oversupply seperti yang terjadi di feronikel, harganya jatuh. Sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” kata Hendi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk itu, dia pun meminta dukungan kepada parlemen untuk mendorong regulasi yang mengatur tata kelola pembangunan smelter di dalam negeri. 

    “Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola. Mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat oversupply dari sisi pasar dunia,” ujar Hendi.

  • Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan khusus presiden Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintah tidak berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040.

    Klarifikasi tersebut untuk menepis isu yang berkembang bahwa Indonesia berkomitmen untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Hashim menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak akurat.

    “Apa yang saya baca dan yang orang lain baca, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Ini dimuat di media berbahasa Inggris,”kata Hashim dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

    “Itu sepenuhnya salah. Indonesia tidak percaya pada phase out. Kami percaya pada phase down,” tambahnya.

    Menurut Hashim, maksud dari phase down atau pengurangan bertahap adalah secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara tanpa sepenuhnya menutup seluruh pembangkit listriknya.

    “Kami tidak akan menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. [Tetapi] kami tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Jadi menurut saya ini sangat penting,” tambahnya.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia memilih jalur moderat dalam transisi energi.

    “Kita memilih jalan tengah, kita tidak memilih ekstrem. Untuk menutup semua coal power plant pada tahun 2040 akan menjadi penyakit ekonomi industri, dan saya berani mengatakan penyakit politik bagi para pemimpin yang akan mengikuti Prabowo di masa depan” tutur Hashim.

    Sebagai bagian dari strategi transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan.

    Hashim menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 hingga 2040, sekitar 75 persen dari kapasitas listrik yang dihasilkan akan berasal dari energi baru terbarukan. Sisanya, 25 persen, akan berasal dari energi transisi seperti gas alam dan tenaga nuklir.

    “Itu tidak benar. Dan saya baca beberapa kritik di media internasional itu ambisi tidak realistis dan sebagainya. Memang benar, memang itu tidak realistis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk beralih ke energi bersih dengan menutup seluruh PLTU batu bara pada 2050. Hal ini ia katakan saat berbicara pada pembukaan pameran dagang industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman.

    “Pada 2025, 23 persen energi berasal dari EBT. Di 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/4).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi membuka peluang investasi bagi pengusaha atau investor Jerman untuk turut berkontribusi dalam transisi energi di Indonesia.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • China Lebih Jago dari Eropa Soal Mineral Galium-Germanium

    China Lebih Jago dari Eropa Soal Mineral Galium-Germanium

    Jakarta –

    Isu mineral penting dianggap akan sulit diprediksi. Hal ini menyusul tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) yang kian meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, diketahui China resmi melarang ekspor beberapa jenis mineral penting seperti galium, germanium, dan antimon ke AS.

    Dalam hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai China lebih menguasai mineral penting dibanding negara-negara Eropa.

    “Untuk critical minerals itu, jujur saja, China yang menguasai. Barat kalah lah, kalah jauh lah. Dunia-dunia barat itu kalah sama China,” ungkap Tri dalam sebuah diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Akan tetapi, Tri mempertanyakan sikap negara-negara di belahan Eropa terkait perang dagang yang terjadi antara AS dan China. Dalam posisi yang mengedepankan langkah transisi energi, Tri meragukan sikap Independen negara Eropa.

    Pasalnya, kata Tri, Eropa tidak memiliki cukup banyak cadangan batu bara. Hal itu diduga menjadi dasar bagi negara-negara Eropa menggemborkan transisi energi.

    “Kalau negara Eropa ini agak bingung juga memosisikan, karena kalau batu bara, kita ini menggunakan batu bara ini 1990 kita baru mulai, sedangkan di Prancis, revolusi industri dia sudah bakar batu bara. Ini kan pada saat ini dunia Barat sudah nggak ada, kecuali Jerman dan Rusia tapi dia untuk konsumsi dalam negeri,” jelasnya.

    “Prancis, Inggris, itu kan revolusi industrinya sudah selesai dulu, batu baru (mereka) sampai sekarang sudah habis. Maka dia akan ngomong transisi energi,” tambahnya.

    Tri pun menilai, transisi energi yang akan dilakukan melalui penggunaan EV oleh negara-negara Eropa akan cenderung bergantung pada China. Sementara bagi negara yang masih menggunakan energi fosil, kecenderungannya akan lebih besar ke AS mengingat sikap Donald Trump yang akan dianggap pro terhadap energi fosil.

    Lebih jauh, Tri menyebut pemanfaatan energi ke depan masih sangat dinamis kecenderungannya. “Dunia ini akan kemana rasanya memang masih dinamis lah,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Trump Disebut Pro Energi Fosil, Transisi Energi Diramal Bakal Macet

    Trump Disebut Pro Energi Fosil, Transisi Energi Diramal Bakal Macet

    Jakarta – Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan menghambat laju transisi energi dunia. Pasalnya, Trump diketahui seorang yang pro terhadap penggunaan energi fosil.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai, posisi AS sebagai negara mendukung penggunaan energi fosil diteguhkan dengan penunjukan Chris Wrigth sebagai Menteri Energi.

    “Poin yang akan kita sampaikan, dia (Trump) mengangkat Menteri Luar Negeri (Chris Wrigth sebagai Menteri Energi) yang memang sponsor dia, tapi orangnya fully bahwa dia pro fosil terus kemudian diangkat menjadi Menteri Energi,” kata Tri dalam sebuah diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Di sisi lain, Tri juga menyebut AS masih aktif memproduksi minyak mentah sekitar 12 juta BOPD. Sementara gas, ia juga menyebut AS masih melakukan ekspor sebesar 100 juta ton.

    “Jadi kebijakan Trump ke depan akan lebih condong ke pada energi fosil,” ungkapnya.

    Secara otomatis, tutur Tri, sikap pro-fosil yang dianut Trump berpotensi mempengaruhi deklarasi COP26 tentang transisi energi. Selain itu, terpilihnya Trump juga dinilai akan memacu kembali penggunaan batu bara ke depan.

    “Maka transmisi energi kurang begitu ini, maka EV baterai dan lain sebagainya itu tidak akan eksponensial dalam 4 tahun ini paling enggak,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Harta Karun Logam Langka Tersembunyi di Limbah Batu Bara

    Harta Karun Logam Langka Tersembunyi di Limbah Batu Bara

    Jakarta –

    Jutaan ton abu batu bara yang tersisa dari pembakaran bahan bakar fosil paling kotor di Bumi teronggok di tempat pembuangan sampah. Limbah ini dapat meresap ke saluran air dan mencemari tanah.

    Namun, limbah beracun ini mungkin juga merupakan tempat penyimpanan unsur tanah jarang yang dibutuhkan untuk mendorong dunia menuju energi bersih. Para ilmuwan menganalisis abu batu bara dari pembangkit listrik di seluruh Amerika Serikat (AS) dan menemukan bahwa limbah tersebut dapat mengandung hingga 11 juta ton unsur tanah jarang.

    Angka ini hampir delapan kali lipat jumlah yang dimiliki AS dalam cadangan domestik, yang bernilai sekitar USD 8,4 miliar, menurut penelitian terkini yang dipimpin oleh Texas University di Austin, Texas, AS.

    “Ini menawarkan potensi sumber unsur tanah jarang domestik yang sangat besar tanpa perlu penambangan baru,” kata Bridget Scanlon, kata penulis studi dan profesor riset di Jackson School of Geosciences, Texas University, dikutip dari CNN.

    “Ini benar-benar menggambarkan mantra ‘dari sampah menjadi harta karun. Pada dasarnya, kami mencoba menutup siklus dan menggunakan limbah serta memulihkan sumber daya dalam limbah,” ujarnya.

    Unsur Logam yang Terkandung

    Logam tanah jarang merupakan gugusan unsur logam, dengan nama seperti skandium, neodimium, dan itrium, yang terdapat di inti Bumi. Unsur-unsur ini memiliki peran penting dalam teknologi bersih, termasuk kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin.

    Terlepas dari namanya, logam-logam ini tidaklah langka di alam, tetapi sulit diekstraksi dan dipisahkan dari bijih yang mengelilinginya sehingga permintaannya melebihi pasokan.

    Seiring dengan semakin menjauhnya dunia dari bahan bakar fosil yang membuat Bumi makin panas, semakin banyak logam tanah jarang yang dibutuhkan. Menurut International Energy Agency, permintaan logam ini diperkirakan akan melonjak hingga tujuh kali lipat dari tingkat saat ini pada 2040.

    Namun, pasokan AS masih sedikit. Satu-satunya tambang tanah jarang berskala besar adalah Mountain Pass di California. Negara tersebut saat ini mengimpor lebih dari 95% unsur tanah jarangnya, yang sebagian besar berasal dari China, sehingga menimbulkan masalah rantai pasokan dan keamanan.

    “Kita perlu memperbaiki situasi ini. Itulah sebabnya ada gerakan untuk mencari sumber logam tanah jarang yang tidak konvensional, dan salah satu sumber ini adalah batu bara dan produk sampingan batu bara,” kata Scanlon.

    Abu batu bara mengandung konsentrasi unsur tanah jarang yang relatif rendah dibandingkan dengan yang dapat ditambang langsung dari endapan bawah tanah. Keuntungannya adalah ketersediaannya yang mudah. Sekitar 70 juta ton abu batu bara diproduksi setiap tahun di AS.

    “Ada banyak sekali barang ini di seluruh negeri. Dan proses awal ekstraksi sudah kami tangani,” kata Davin Bagdonas, salah satu penulis studi dan ilmuwan peneliti di University of Wyoming.

    Studi tersebut menemukan bahwa asal batu bara menentukan seberapa mudah ekstraksi tanah jarang dilakukan. Abu batu bara dari Cekungan Appalachian mengandung unsur tanah jarang dalam jumlah tertinggi, tetapi hanya 30% yang dapat diekstraksi.

    Abu batu bara dari Cekungan Powder River, yang membentang di Wyoming dan Montana, memiliki konsentrasi unsur rata-rata terendah tetapi lebih dari 70% dapat diekstraksi.

    Proses ekstraksi dari abu batu bara bisa jadi mahal, kata Paul Ziemkiewicz, direktur Water Research Institute di West Virginia University, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Biaya penambangan perlu dipertimbangkan terhadap seberapa banyak produk yang dapat diperoleh.

    “Asam dan basa kuat dibutuhkan untuk mengekstraksi unsur tanah jarang. Keduanya mahal,” kata Ziemkiewicz.

    Abu batu bara dari Barat dapat mengandung konsentrasi mineral alkali yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan biaya karena alkalinitas menetralkan asam.

    Semakin banyak bahan kimia yang dibutuhkan untuk prosesnya, semakin tinggi potensi dampak lingkungannya. Ziemkiewicz menambahkan, unsur tanah jarang juga hanya menyusun sebagian kecil dari abu batu bara, jadi ekstraksinya tidak akan mengubah volume yang memerlukan pembuangan dan penyimpanan.

    Abu batu bara mengandung kontaminan seperti merkuri, arsenik, dan timbal, sehingga menjadikannya aliran limbah yang sangat berisiko.

    Namun, penulis studi memperkirakan nilai dari ekstraksi logam tanah jarang dapat digunakan untuk mengimbangi biaya peningkatan cara penyimpanan dan pengelolaan abu batubara.

    Beberapa pendapat menyatakan kekhawatiran bahwa mengubah abu batu bara menjadi sesuatu yang berharga dapat digunakan untuk mendorong lebih banyak batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor dalam memanaskan planet.

    Scanlon tidak terlalu khawatir tentang hal itu. “Kami akan menggunakan sebagian besar limbah lama,” kata Scalon.

    “Tidak ada indikasi bahwa ketergantungan di masa mendatang pada abu batu bara sebagai bahan baku untuk bahan-bahan penting akan mendorong penggunaan tenaga batu bara,” kata tambahnya.

    Tujuan yang lebih luas adalah untuk menemukan cara mendapatkan berbagai produk dari batu bara selain tanah jarang, kata Scanlon, untuk mengekstraksi nilai darinya tanpa membakarnya.

    (rns/rns)

  • Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing

    Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia kini semakin terbuka terhadap investasi dari luar negeri dengan mengurangi jumlah industri yang tidak boleh dimasuki investor asing.

    “Kita menjadi negara yang semakin terbuka. Daftar negatif investasi kami revisi sejak akhir 2021-2022, dari 100 industri yang tidak boleh dimasuki asing, sekarang hanya tinggal enam industri yang tidak boleh dimasuki asing,” ujar Rosan, di Jakarta, Senin (9/12). 

    Pemerintah Indonesia juga telah berupaya menyederhanakan banyak aturan, kebijakan, dan regulasi agar dapat mengakomodasi investor dengan lebih baik.

    Rosan mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Investasi akan memegang peranan yang sangat penting dalam bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen ini, selain konsumsi​​​​,” ujarnya pula.

    Ia menuturkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi domestik sekitar 53-54 persen, investasi sekitar 24-25 persen, belanja pemerintah sekitar 8-9 persen, sedangkan net ekspor hanya sekitar 2 persen.

    Rosan menyatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dibutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun (sekitar 853,77 miliar dolar AS, kurs=Rp15.845 per hari ini) pada 2025-2029 untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Nilai investasi tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap 3,47 juta tenaga kerja.

    Selain investasi, pemerintah juga berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan melakukan hilirisasi berbagai industri yang memiliki nilai tambah dan berdampak besar bagi perekonomian nasional, seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

    Rosan menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah memetakan potensi hilirisasi dan berencana melakukan hilirisasi terhadap 28 komoditas, termasuk batu bara, nikel, emas, perak, kobalt, gas alam, logam tanah jarang, udang, rumput laut, kakao, dan nila.

    Ia menyatakan bahwa salah satu prioritas pemerintah dalam hilirisasi adalah industri baterai dan kendaraan listrik yang sangat bergantung pada nikel.

    Pihaknya pun mengajak anggota Kamar Dagang Eropa (EuroCham) di Indonesia untuk bekerja sama mengoptimalkan potensi hilirisasi komoditas tersebut.

    “Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan EuroCham tentang bagaimana kita dapat bergerak maju dan bekerja sama dalam hilirisasi komoditas kita,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Saham Adaro Andalan Indonesia ARA 3 Hari Beruntun, Kapan Bisa Akumulasi?

    Saham Adaro Andalan Indonesia ARA 3 Hari Beruntun, Kapan Bisa Akumulasi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) menguat 19,75% pada perdagangan Senin (9/12/2024). Ini merupakan ketiga kalinya saham Adaro Andalan Indonesia menembus auto reject atas (ARA) atau penghentian otomatis batas atas sejak penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (5/12/2024).  Kapan investor bisa mengakumulasi saham AADI?  

    Research Analyst RHB Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan, saham AADI diserbu investor karena terafiliasi dengan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk). Adapun ADRO merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. “Ini membuat saham Adaro Andalan Indonesia menjadi menarik dan berpotensi menguntungkan,” kata Wafi kepada Beritasatu.com di BEI Jakarta, Senin. 

    Dia mengatakan, kenaikan saham AADI setelah IPO merupakan hal wajar. Beberapa hari pasca-IPO, biasanya mengalami lonjakan atau volatilitas cukup tinggi.  “Memang kecenderungannya sering ke auto rejection atas dan itu biasanya terjadi dalam beberapa hari,” kata dia.

    Khusus untuk saham Adaro Andalan Indonesia (AADI), kata dai, pada masa penawaran sudah over subscribe (kelebihan permintaaan) hampir delapan kali. “Itu menunjukkan minat investor untuk membeli saham ini. Over subscribe delapan kali itu sebenarnya mengarah kepada potensi auto rejection atas dalam beberapa hari perdagangan,” ucap dia.

    Dia menilai, pergerakan saham Adaro Andalan Indonesia menembus ARA dipandang wajar. Secara historis, kata dia, saham-saham yang baru IPO akan menemukan harga stabilnya setelah 5 hari perdagangan. Sementara hingga Senin, saham AADI baru diperdagangkan selama 3 hari. “Jadi para investor yang mau akumulasi AADI, agar berhati-hati. Mungkin bisa dipertimbangkan menunggu momen-momen koreksi,” tambah Wafi.

    Wafi mengatakan, momentum Adaro Andalan Indonesia (AADI) masih cenderung positif. “Kelihatannya masih bisa melanjutkan kenaikan. Saya rasa mungkin sekitar hari ke-5 atau hari ke-6, mungkin paling cepat di hari ke-4 bisa terjadi koreksi,” tutup Wafi.