Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Kementerian ESDM Bantah Laporan Ombudsman soal Maladministrasi RKAB

    Kementerian ESDM Bantah Laporan Ombudsman soal Maladministrasi RKAB

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah laporan Ombudsman RI yang menyatakan terdapat maladministrasi dalam penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) usaha pertambangan mineral dan batu bara pada 2021-2024.

    Kementerian ESDM memastikan penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

    “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dilansir ANTARA, Jumat, 21 Desember.

    Temuan Ombudsman adalah pengabaian kewajiban hukum oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tidak melaksanakan kewenangan penandatanganan persetujuan RKAB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Ombudsman berpendapat, apabila Menteri ESDM mendelegasikan kewenangan penandatanganan persetujuan dokumen RKAB kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, diperlukan regulasi sebagai dasar hukum pendelegasian berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Sedangkan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bukan peraturan pemerintah/peraturan presiden.

    Terkait hal tersebut, Kementerian ESDM menjelaskan kewenangan penerbitan RKAB oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) tidak harus langsung berasal dari kewenangan atribusi dari peraturan pemerintah/peraturan presiden.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya atribusi, delegasi, dan/atau mandat, sehingga Menteri ESDM yang memiliki kewenangan penerbitan RKAB dapat melakukan delegasi atau mandat kepada Dirjen Minerba/Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba/Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Minerba, sebagaimana saat ini tercantum di dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023.

    Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa mengenai pendelegasian melalui PP/peraturan presiden, apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah tepat pemberian delegasi dan mandat penerbitan RKAB kepada direktur jenderal melalui peraturan di tingkat menteri (permen).

    Kementerian ESDM menilai, apabila pendelegasian langsung kepada direktur jenderal melalui PP/perpres dianggap berpotensi dapat melampaui materi muatan PP/perpres yang memberikan pengaturan tata kelola pemerintahan di tingkat presiden dan menteri.

  • ESDM Selesaikan 830 Permohonan RKAB Mineral dan Batu bara Sepanjang 2024

    ESDM Selesaikan 830 Permohonan RKAB Mineral dan Batu bara Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan 830 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk komoditas mineral dan batu bara periode 2024-2026 per Kamis (26/12/2024).

    Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno mengatakan dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.  

    Adapun komoditas yang mendapat persetujuan meliputi nikel 207 izin, timah 107, bauksit 37, galena 130, emas dan mineral pengikut 90, besi 74, tembaga 9, dan komoditas lainnya 56. 

    Sementara itu, untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan. Lebih rinci, 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.  

    Di sisi lain, Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon. 

    Tri mengatakan dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi. 

    Dia pun menegaskan bahwa seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

    “Perbaikan regulasi ini menjadi bagian dari langkah kami untuk memastikan proses perizinan RKAB berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Tri melalui keterangan resmi, Jumat (27/12).  

    Dia menjelaskan mekanisme persetujuan RKAB untuk tahap Operasi Produksi telah diberikan untuk jangka waktu selama 3 tahun melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian usaha bagi perusahaan tambang serta menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi substansi dalam proses evaluasi. 

    Guna memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien, telah juga diterbitkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 yang menyempurnakan tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta memberikan kemudahan dalam perubahan studi kelayakan.

    Tri menyebut kewenangan penerbitan RKAB oleh dirinya tidak harus langsung berasal dari kewenangan atribusi dari Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat, sehingga Menteri ESDM yang memiliki kewenangan penerbitan RKAB berdasarkan ketentuan Pasal 177 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan delegasi atau mandat kepada Dirjen Minerba/Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba/Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Minerba, sebagaimana saat ini tercantum di dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023. 

    Lebih lanjut, mengenai pendelegasian melalui PP/Peraturan Presiden apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah tepat pemberian delegasi dan mandat penerbitan RKAB kepada Direktur Jenderal melalui peraturan di tingkat Menteri (Permen) sebagaimana kelaziman pendelegasian yang telah dikenal di berbagai instansi saat ini. 

    Adapun apabila pendelegasian langsung kepada Direktur Jenderal melalui PP/Perpres dianggap berpotensi dapat melampaui materi muatan PP/Perpres yang memberikan pengaturan tata kelola pemerintahan di tingkat presiden dan menteri.

    “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan,” imbuh Tri.

    Dia menambahkan bahwa seluruh perbaikan tata Kelola RKAB pada prinsipnya diperlukan karena adanya penarikan kewenangan sekitar 1.900 izin dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Dengan begitu, untuk perizinan yang berasal dari daerah diperlukan berbagai penyesuaian untuk dapat mengikuti seluruh ketentuan dan compliance yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

  • ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Jakarta (ANTARA) – Per 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan 1.757 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Minerba.

    Adapun 1.757 permohonan perizinan tersebut terdiri atas 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026 dan 927 permohonan perizinan untuk komoditas batu bara.

    “Dari jumlah (komoditas mineral) tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

    Komoditas mineral yang mendapat persetujuan meliputi nikel (207 izin), timah (107), bauksit (37), galena (130), emas dan mineral pengikut (90), besi (74), tembaga (9), dan komoditas lainnya (56).

    Untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.

    Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon.

    Dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi.

    “Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Tri.

    Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan minerba.

    Perbaikan sistem dan tata kelola yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pertambangan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

    Perbaikan lainnya yang telah dilakukan Kementerian ESDM adalah bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia dalam pengembangan Sistem Informasi Mineral Batu Bara (SIMBARA). SIMBARA mengintegrasikan sejumlah aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

    “SIMBARA mencakup rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor,” kata Tri pula.

    Saat ini, Kementerian ESDM juga melakukan penyelesaian tahap akhir sistem digital terpadu Minerba One, yang menyatukan sistem pendataan, evaluasi, persetujuan, pemantauan, pembinaan, hingga pengawasan secara digital tata kelola mineral dan batu bara.

    Minerba One direncanakan dapat diluncurkan pada awal tahun 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kualitas Udara Jakarta Bersih Usai Ditinggal Banyak Kendaraan saat Natal

    Kualitas Udara Jakarta Bersih Usai Ditinggal Banyak Kendaraan saat Natal

    Jakarta –

    Selama libur Natal dan tahun baru, Jakarta ditinggal banyak kendaraan yang ‘hijrah’ ke luar kota. Bahkan, hingga hari ini, Jumat (27/12), jalan raya setempat masih cenderung sepi. Imbasnya, kualitas udara Jakarta membaik!

    Menurut pantauan detikOto di kawasan Kuningan, Tebet dan Senayan, Jakarta Selatan, lalu lintasnya terbilang sepi kendaraan. Padahal, pantauan tersebut dilakukan sekira pukul 07.00 hingga 08.30 WIB ketika aktivitas warga sedang tinggi-tingginya.

    Biasanya, kawasan-kawasan setempat selalu ‘diserbu’ kendaraan bermotor hingga memicu kemacetan. Bahkan, di sejumlah titik sepanjang Bassura hingga Kota Casablanca, antrean mobil dan motor kerap kali tertahan.

    Kualitas udara di kota Jakarta. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Disitat dari CNN Indonesia, ada 391 ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta selama libur Natal, tepatnya 21-25 Desember 2024. Laporan tersebut diumumkan tepat saat hari H Natal. Sehingga, bukan mustahil, ada penambahan angka menjelang tahun baru.

    Dilihat dari laman IQ Air, kualitas udara di Jakarta membaik selama sepekan terakhir. Bahkan, selama periode 25-26 Desember, angkanya sempat turun ke level 44 atau ‘sehat’. Keterangan tersebut ditandai dengan warna hijau.

    Hari ini, kualitas udara di Jakarta masih terbilang baik. Meski keterangannya bukan hijau, melainkan kuning, namun angkanya berada di level 61 atau ‘moderate’. Menariknya, Jakarta tak masuk dalam daftar ’50 kota terpolutif di dunia’ sepanjang hari ini.

    Padahal, biasanya, kualitas udara di Jakarta berada di atas 150 dengan keterangan ‘unhealthy’. Bahkan, tak jarang, kawasan tersebut menempati urutan pertama sebagai kota terpolutif di dunia.

    Sebagai catatan, menurut hasil studi komprehensif source apportionment yang dikerjakan Kemenko Marves bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah pakar terkait, kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

    Emisi kendaraan bermotor menyumbang 32-41 persen terhadap polusi udara Jakarta saat musim hujan. Bahkan, angkanya meroket menjadi 42-57 persen ketika musim kemarau.

    Sementara pembakaran batu bara untuk industri dan pembangkit listrik hanya menyumbang 14 persen. Data tersebut merupakan hasil pengumpulan sampel di tiga titik kota Jakarta.

    (sfn/rgr)

  • Mahfud MD Ungkap Alasan Kemarahannya terhadap Putusan Harvey Moeis – Page 3

    Mahfud MD Ungkap Alasan Kemarahannya terhadap Putusan Harvey Moeis – Page 3

    Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim kepada Harvey Moeis terlalu ringan. Tidak sebanding dengan kerugian negara dan dampak kerusakan yang diakibatkan.

    “Hukuman itu terlalu rendah menurut saya. Karena saya berbasis pada teori pemidanaan. Konsep teori pemidanaan itu kan ada tiga. Ada retributif pembalasan, ada rehabilitatif, ada restoratif. Nah dalam kasus-kasus korupsi tambang, saya sepakat dengan Kejaksaan dengan menggunakan konsep retributif pembalasan,” kata Hibnu kepada merdeka.com, Selasa, 24 Desember 2024.

    “Karena apa? Dengan hukuman yang tinggi nanti, misalkan banding yang tinggi, itu berdampak pada tambang-tambang yang lain tidak semena-mena terhadap tambang itu,” sambungnya.

    Menurut Hibnu, jika hakim bisa menjatuhi hukum lebih tinggi terhadap Harvey Moeis, maka akan memberikan efek jera terhadap para calon penambang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

    “Jadi kalau rendah ini tidak menjadi efek jera nanti. Bagaimana dengan tambang-tambang yang lain, ada nanti batu bara, ada yang emas dan sebagainya. Karena alam sudah semakin rusak, menurut ahli lingkungan. Sehingga kalau tanpa pidana yang keras akan sulit untuk namanya rehabilitasi ke depan. Reklamasi lah itu istilahnya,” jelasnya.

    “(Vonis) tidak sebanding. Ini kejahatan tambang dan merusak alam, terkait dengan anak cucu. Saya melihatnya ke sana. Mudah-mudahan jaksa banding,” sambungnya.

    Ia menilai, majelis hakim tidak melihat sifat kejahatan dalam perkara tersebut secara global. Apalagi, kejahatan yang dilakukan Harvey Moeis dan rekan-rekannya sangat luar biasa.

    “Kalau memang berpikir ke depan, sebagai bentuk penyelamatan lingkungan, harusnya hakim memutus melebihi 12 tahun. Harusnya lebih dari 12 tahun. Karena saya tadi katakan, ini kejahatan lingkungan yang berdimensi pada korupsi. Ini terkait dengan alam, masa depan anak cucu bangsa kita,” tegas Hibnu.

    “Jadi kalau dengan melihat hukuman yang terlalu ringan, akhirnya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain. Kita itu berbicara pada pelaku-pelaku yang dimungkinkan berpotensi melanggar, itu yang kita lihat,” pungkasnya.

     

  • Menilik Cadangan Nikel RI di Tengah Wacana Pembatasan Produksi 2025

    Menilik Cadangan Nikel RI di Tengah Wacana Pembatasan Produksi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komoditas mineral andalan Indonesia yakni nikel kembali menjadi perbincangan. Kali ini, pemerintah berencana membatasi produksi nikel mulai tahun depan.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan. Lantas, seberapa besar cadangan nikel Indonesia?

    Data mengenai pasokan nikel RI tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Pada Tahun 2023. 

    Berdasarkan beleid tersebut, pasokan nikel berada dalam tabel Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Termasuk Mineral Radioaktif. 

    Adapun tabel itu mengungkapkan total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5.325.790.841 ton bijih dan 56.117.187 ton logam.

    Sementara, total sumber daya nikel Indonesia mencapai 18.550.358.128 ton untuk bijih dan 184.606.736 ton untuk logam.
     
    Sedangkan, cadangan terkira sebanyak 3.423.289.094 ton bijih dan 35.910.615 ton logam. Adapun, cadangan terbukti sebanyak 1.902.501.747 ton untuk bijih dan 20.206.573 ton untuk logam.

    Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut Kementerian ESDM, umur cadangan nikel saprolite diperkirakan tinggal 13 tahun dan cadangan nikel limonit 33 tahun.

    Pembatasan Produksi Nikel

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). 

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi. 

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot.

    Langkah pembatasan produksi secara signifikan disebut kemungkinan akan ditentang oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi karena akan berdampak pada pendapatan pajak dan juga akan berisiko berdampak buruk pada investasi di sektor nikel.

    Maklum, nikel selama ini masih menjadi penopang kinerja ekspor nonmigas RI. Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nikel sebagai komoditas penopang kinerja ekspor nonmigas pada November 2024. 

    BPS mencatat nilai ekspor nonmigas pada November 2024 mencapai US$22,69 miliar. Angka ini turun 1,67% jika dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$23,08 miliar.  

    Menurut BPS, penurunan nilai ekspor itu terjadi lantaran nilai ekspor bijih logam dan kerak abu, minyak hewan/nabati, serta tembaga dan barang daripadanya yang anjlok. 

    Kendati demikian, BPS mencatat realisasi ekspor nonmigas November 2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang cuma sebesar US$20,71 miliar. Adapun, capaian ini berkait kinerja ekspor nikel.

  • Bos PLN Pastikan SPKLU di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat, Wisata Pakai Mobil Listrik Jadi Tenang – Page 3

    Bos PLN Pastikan SPKLU di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat, Wisata Pakai Mobil Listrik Jadi Tenang – Page 3

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) memastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Upaya ini didukung oleh ketersediaan pasokan primer yang secara rata-rata berkisar pada 23 Hari Operasi Pembangkit (HOP) di seluruh pembangkit listrik di Indonesia.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi prima untuk menyambut Nataru. PLN telah melakukan asesmen dan pemeliharaan dari hulu hingga hilir, khususnya kesiapan stok energi primer yang terdiri dari batu bara, gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    “Kami pastikan seluruh pembangkit memiliki rata-rata HOP di atas 23 hari. Pasokan energi primer seperti batu bara, gas, dan BBM telah kami amankan untuk menjamin keandalan listrik di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terisolasi dan 3T,” ujar Darmawan, Sabtu (21/12/2024).

    Pada periode Nataru, Darmawan memproyeksikan bahwa beban puncak kelistrikan nasional mencapai 39,2 gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok (DMP) sebesar 53.1 GW.

    “Kami telah memetakan dan terus memonitor bahwa kebutuhan listrik secara nasional selama periode Nataru kali ini adalah sebesar 39 ribu megawatt (MW). Oleh karena itu, kami menyiagakan seluruh pembangkit listrik kami dengan total daya mampu pasok sebesar 53 ribu megawatt (MW). Artinya, dari sisi pasokan listrik sangat mencukupi,” ujar dia.

    Darmawan juga memastikan kesiapan PLN menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang sering terjadi pada akhir tahun. 

    “Kami juga telah mengadopsi berbagai inisiatif mitigasi seperti penggunaan teknologi digital melalui protokol Anti Blackout, Smart Power Plant, dan sistem integrasi lainnya untuk mendeteksi dan menangani gangguan secara otomatis,” papar dia. 

    Tidak hanya itu, PLN disebutnya telah menyiagakan 81.591 personel di 1.853 posko siaga yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh 1.731 unit genset, 735 unit UPS, 1.206 unit Gardu Bergerak (UGB), serta armada seperti 395 unit truk crane, 3.756 mobil, dan 3.318 sepeda motor.

     

     

  • Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024

    Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024

    Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V)
    Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Saat ini berkiprah sebagai akademisi, peneliti, dan konsultan. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/
    PADA
    tulisan sebelumnya telah dijelaskan potensi
    Kalimantan Timur
    di sektor agro dan agroindustri.
    Sesuai dengan klasifikasi neraca ekonomi, sub-sektor yang mendukung agro-industri antara lain (1) industri pengolahan tembakau, (2) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari mambu, rotan dan sejenisnya, (3) industri furnitur, dan (4) industri karet, barang dari karet dan plastik.
    Selanjutnya, sektor industri pengolahan atau manufaktur lainnya juga perlu didorong untuk lebih berkembang. Hal ini penting karena struktur perekonomian perlu berubah untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Berdasarkan dari klasifikasi neraca perekonomian, jenis industri manufaktur adalah (1) industri pengolahan hasil pertambangan, (2) industri makanan dan minuman, (3) industri tekstil dan pakaian jadi, (4) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, (5) industri kertas dan barang dari kertas, (6) industri kimia, farmasi dan obat tradisional, (7) industri barang galian bukan logam, (8) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik, (9) industri mesin dan perlengkapan, (10) industri alat angkutan, dan (11) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
    Kelompok manufaktur tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 146 triliun atau 17,3 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
    Jika digabungkan dengan industri manufaktur lain (yang lebih dekat ke agro-industri), maka kontribusi total menjadi Rp 150 triliun atau 17,7 persen terhadap PDRB.
    Dari seluruh industri manufaktur di Kalimantan Timur, sub-sektor pengolahan batu bara dan minyak dan gas (migas) memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar Rp 82 triliun atau 9,8 persen dari PDRB.
    Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kontribusi sektor manufaktur di provinsi ini berasal dari pengolahan batu bara dan migas.
    Selanjutnya, industri kimia menempati posisi penting, dengan kontribusi Rp 30 triliun atau 3,6 persen terhadap PDRB.
    Industri makanan minuman menyumbang Rp 24 triliun atau 2,8 persen terhadap PDRB. Selain itu, industri lain memiliki kontribusi yang cenderung lebih kecil.
    Hilirisasi sektor pertambangan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, asalkan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
    Saat ini, bauran energi masih didominasi energi fosil. Ke depan, penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan industri dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
    Ketersediaan energi yang memadai merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung berdirinya industri secara masif.
    Kalimantan Timur memiliki potensi produksi gas yang signifikan, meskipun produksi gas mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
    Gas alam bisa menjadi jembatan menuju energi terbarukan. Setidaknya, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi lain yang lebih polutif.
    Pengolahan hasil tambang di provinsi ini mencakup batu bara, minyak bumi, gas alam, serta berbagai hasil tambang lainnya, yang dapat mendukung pengembangan sektor industri secara lebih luas.
    Program hilirisasi batu bara secara besar-besaran perlu dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.
    Pada pertengahan tahun 2024, Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan untuk beberapa proyek hilirisasi batu bara yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan lahan operasional di Kalimantan Timur.
    Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah batu bara melalui berbagai inovasi. Contohnya, gasifikasi batu bara menjadi metanol yang berpotensi diolah lebih lanjut menjadi amonia.
    Selain itu, terdapat pengembangan produksi semi kokas, pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), serta teknologi underground coal gasification (USG).
    Upaya ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus menciptakan industri yang lebih bernilai tinggi.
    Kebijakan transisi energi secara bertahap bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan aspek sosial.
    Transisi energi penuh tetap menjadi tujuan utama, tapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor sosio-ekonomi, seperti keberlanjutan lapangan kerja dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Transformasi ini tetap harus dilakukan secara bertahap.
    Berdasarkan data geospasial dari Kementerian ESDM, selain batu bara, Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi tambang lainnya seperti emas, perak, bijih besi, intan, dan timah.
    Potensi emas tersebar di Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, sedangkan bijih besi banyak ditemukan di Paser dan Kutai Timur. Potensi seng terdapat di Berau, sementara platina berada di Kutai Timur.
    Hilirisasi untuk jenis barang tambang lain juga dapat dilakukan, termasuk memanfaatkan potensi dari provinsi tetangga.
    Sebagai contoh, Sulawesi Selatan memiliki mangan, kromit, bijih besi, dan perak, sementara Sulawesi Barat memiliki mangan, emas, dan timbal.
    Sulawesi Tengah dikenal dengan potensi kromit, bijih besi, dan nikel, sedangkan Kalimantan Selatan memiliki emas dan bijih besi.
    Khusus untuk hilirisasi nikel, Kalimantan Timur telah memulai langkah strategis ini dengan pabrik yang berlokasi di Kutai Kartanegara.
    Hilirisasi nikel memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
    Selain nikel, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk hilirisasi hasil tambang lainnya. Keunggulan utama provinsi ini adalah kemampuan mendukung industri berbasis hasil tambang dan produk kimia, didukung oleh pasokan energi yang cukup, terutama dari gas alam.
    Saat ini industri yang sudah eksis adalah pengilangan minyak bumi dan gas, serta berbagai industri kimia, terutama di kawasan industri di wilayah timur.
    Transformasi ekonomi di Kalimantan Timur membutuhkan langkah strategis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sektor industri yang sudah eksis secara optimal, serta tidak serta merta mematikan industri dan sektor perekonomian yang sudah ada.
    Prosesnya harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sosio-ekonomi.
    Hilirisasi sektor pertambangan, pengembangan energi terbarukan, dan diversifikasi industri manufaktur harus berjalan seiring untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
    Dengan dukungan potensi gas alam, sumber daya tambang yang beragam, serta lokasi strategis, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

    Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah eselon II atau Direktur di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. 

    Pada kasus Rita atau RW, pekan ini KPK telah memanggil dua orang Direktur Bea Cukai yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal pda 23 Desember, serta Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Anita Iskandar pada 24 Desember. KPK mengonfirmasi bahwa saksi Anita Iskandar meminta penjadwalan ulang dalam dua minggu ke depan. 

    “[Saksi] meminta penjadwalan ulang ke tanggal 8,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (25/12/2024). 

    Sebelumnya, KPK telah lebih dulu memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kemenkeu Askolani sebagai saksi pada kasus RW, Jumat (20/12/2024). Dia diperiksa oleh penyidik terkait dengan ekspor batu bara. 

    Pada keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa Askolani diperiksa berkaitan dengan pengetahuannya soal ekspor komoditas itu ke luar negeri lantaran Bea Cukai adalah otoritas yang menaungi hal tersebut. 

    Untuk diketahui, tersangka lRW diduga menerima gratifikasi terkait dengan produksi batu bara per metric tonne. Batu bara itu diekspor ke luar negeri. Meski demikian, lanjut Tessa, KPK belum sampai kepada dugaan adanya keterlibatan Dirjen Bea Cukai secara langsung pada kasus RW. 

    “Tidak semua saksi itu paham perkara intinya, bisa jadi yang bersangkutan dipanggil karena ada prosedur yang diketahui penyidik dan penyidik butuh keterangan bisa dikatakan semi ahli untuk menjelaskan proses tersebut seperti apa, jadi bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu tetapi hal ini masih di dalami penyidik,” kata Tessa. 

    Dalam catatan Bisnis.com, ini bukan pertama kalinya eselon I Kemenkeu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus RW. Sebelumnya, pada Oktober 2024, lembaga antirasuah telah memeriksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.  

    Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. 

    Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan. Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.  

    Di sisi lain KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah. 

    Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

  • Tak Terbendung di Kherson dan Donetsk, Prajurit Rusia Makin Dekat ke Dnipro – Halaman all

    Tak Terbendung di Kherson dan Donetsk, Prajurit Rusia Makin Dekat ke Dnipro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM — Rusia semakin merajalela di oblast Donetsk dan Kherson, bahkan pasukan mereka kini telah mendekat ke wilayah oblast Dnipropetrovsk atau Dnipro.

    Vladyslav Voloshyn, juru bicara Komando Selatan militer Ukraina mengatakan, di tengah antisipasi kemajuan besar Rusia di Kherson Oblast.

    Pada awal Desember, pasukan Rusia melakukan serangan di wilayah selatan untuk mendapatkan pijakan di pulau-pulau di delta Sungai Dnipro.

    Kepada Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Voloshyn mengatakan, langkah-langkah Rusia tersebut muncul di tengah antisipasi kemajuan besar Rusia di Kherson. 

    Pada awal Desember, pasukan Rusia melakukan serangan di wilayah selatan untuk mendapatkan pijakan di pulau-pulau di delta Sungai Dnipro.

    “Dari pijakan baru itu, pasukan Rusia dapat menembaki Kherson dan unit militer Ukraina yang terletak di zona pesisir di tepi barat Dnipro,” kata Voloshyn.

    Pasukan Rusia melakukan lima hingga tujuh serangan oleh kelompok infanteri kecil di area garis depan ini setiap hari untuk “mendeteksi kelemahan pertahanan Ukraina,” menurut pejabat itu.

    “Musuh telah melancarkan serangan serupa di Pulau Kozatsky, dan selama beberapa hari berturut-turut, mereka (pasukan Rusia) telah mencoba mendarat di Pulau Velykyi Potemkin, dan sebelum itu, mereka mencoba mendarat di pulau selatan Zabych,” kata Voloshyn.

    Ia menambahkan bahwa Rusia juga melakukan serangan serupa di dekat Jembatan Antonivskyi dua minggu lalu.

    Upaya ini bukanlah upaya untuk melakukan “serangan besar atau memaksa Sungai Dnipro,” kata juru bicara tersebut.

    “Kelompok (kecil) seperti itu tidak melakukan ini. Pasukan yang jauh lebih besar melakukannya, tetapi sangat sulit untuk menyembunyikannya dengan sarana intelijen modern,” tambahnya.

    Bahkan jika informasi tentang kemungkinan serangan Rusia di Kherson ternyata benar, “itu akan berakibat fatal bagi pasukan Rusia,” Oleksandr Tolokonnikov, kepala departemen kebijakan internal dan informasi Administrasi Militer Regional Kherson, mengatakan kepada media.

    Sementara itu, jika militer memperingatkan tentang bahaya seperti itu, otoritas setempat siap mengumumkan evakuasi tambahan dari kota dan lingkungan sekitarnya, kata pejabat tersebut.

    Kherson dan permukiman regional lainnya di sebelah barat Sungai Dnipro telah menjadi sasaran serangan Rusia hampir setiap hari sejak Ukraina membebaskan wilayah tersebut pada November 2022, dan pasukan Rusia didorong ke timur sungai.

    Pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan darat di beberapa wilayah di sepanjang garis depan selama beberapa hari terakhir tetapi gagal menembus garis pertahanan Ukraina, kata Panglima Tertinggi Oleksandr Syrskyi pada 19 Desember.

    Rusia menyerang sebuah gedung perumahan di kota Kryvyi Rih di Oblast Dnipropetrovsk pada Malam Natal, 24 Desember, melukai sedikitnya 13 orang, kata Gubernur Serhii Lysak.

    Satu orang tewas, menurut gubernur.

    Laporan awal mengatakan bahwa rudal balistik Rusia menghantam sebuah gedung apartemen empat lantai di kota itu, menurut Wali Kota Oleksandr Vilkul.

    Dua orang berhasil diselamatkan dari bawah reruntuhan. Seorang pria berusia 79 tahun, serta wanita berusia 69 dan 72 tahun berada dalam kondisi cukup parah di rumah sakit, imbuh Lysak.

    “Sementara seluruh dunia merayakan Natal, warga Ukraina terus menderita akibat serangan Rusia yang tak berkesudahan. Teroris tidak memahami moralitas manusia,” kata Ombudsman Ukraina Dmytro Lubinets.

    Pasukan Rusia Sudah Berjarak 10 Kilometer 

    Sementara itu dari arah timur, pasukan Rusia dikabarkan telah berjarak 10 kilometer dari Dnipro. 

    Rusia yang telah mengepung Kota Pokrovsk, Donetsk, tersebut mengambil keuntungan dengan terus bergerak ke arah barat.

    “Kini jaraknya dari wilayah Dnipro hanya 9-10 kilometer saja,” demikian dikutip dari Strana.

    Meski demikian, pergerakan Rusia di sebelah timur Dnipro tersebut belum jelas. Bahkan mereka tidak segera menaklukkan Pokrovsk yang merupakan gudang logistik dan kota pertambangan batu bara tersebut. (Ukrinform/Strana)