Produk: Batu Bara

  • Tok! Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro

    Tok! Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Muhammadiyah positif akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Sebelumnya, Muhammadiyah mendapatkan tawaran menggarap tambang di tiga wilayah PKP2B dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Eks Adaro, Bahlil: Sudah Positif

    Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Eks Adaro, Bahlil: Sudah Positif

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.   

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu. 

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.

  • Presiden Prabowo Tunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Presiden Prabowo Tunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Keputusan pembentukan satgas ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang ditandatangani oleh Prabowo pada Jumat (3/1/2025) di Jakarta.

    Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi dibentuk  dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk mempercepat hilirisasi di sektor mineral, batu bara, minyak dan gas, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri. 

    Kedua, untuk mempercepat ketahanan energi nasional dengan memastikan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, baik dari minyak, gas bumi, batu bara, maupun energi terbarukan.

    Satgas ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, serta sekretariat yang semuanya langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo.

    Bahlil Lahadalia bersama anggota satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    Berikut adalah susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional:

    Ketua: menteri energi dan sumber daya mineralWakil ketua bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: menteri investasi dan hilirisasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalWakil ketua bidang penyediaan lahan: menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan NasionalWakil ketua bidang pertanian: menteri pertanianWakil ketua bidang hilirisasi kehutanan: menteri kehutananWakil ketua bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: menteri kelautan dan perikananWakil ketua bidang dukungan kebijakan: menteri sekretariat negara
     

    Anggota Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, meliputi menteri perindustrian, menteri keuangan, menteri hukum, menteri BUMN, menteri lingkungan hidup, menteri pekerjaan umum, menteri perdagangan, jaksa agung, dan kepala kepolisian RI.

  • 7
                    
                        Kejagung Heran Guru Besar IPB Dipolisikan soal Kerugian Kasus Timah
                        Nasional

    7 Kejagung Heran Guru Besar IPB Dipolisikan soal Kerugian Kasus Timah Nasional

    Kejagung Heran Guru Besar IPB Dipolisikan soal Kerugian Kasus Timah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) heran Guru Besar Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB)
    Bambang Hero Saharjo
    dilaporkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penghitungan yang dilakukan Bambang Hero semestinya tidak perlu diragukan karena pengadilan sudah menyatakan bahwa kasus tersebut merugikan negara Rp 300 triliun.
    “Lalu, apa yang menjadi keraguan kita terhadap pendapat ahli tersebut sehingga harus dilaporkan?” kata Harli saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025).
    Menurut Harli, putusan yang dijatuhkan pengadilan sejalan dengan dakwaan jaksa yang menyebut ada kerugian negara dalam kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Moeis.
    “Artinya, pengadilan juga sependapat dengan JPU bahwa kerugian kerusakan lingkungan tersebut merupakan kerugian keuangan negara,” ujar Harli.
    Harli pun meminta semua pihak untuk menaati asas-asas hukum yang berlaku.
    Ia menekankan, Bambang Hero menghitung kerugian negara dalam kasus timah tersebut berdasarkan permintaan penyidik.
    Harli juga menegaskan bahwa kesaksian yang diberikan ahli tentu sesuai dengan latar belakang keilmuannya dan diolah kembali oleh auditor negara.
    “Iya, semua pihak harus taat asas. Ahli memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya yang kemudian diolah dan dihitung oleh auditor negara,” ujar Harli.
    “Perhitungan atas kerugian keuangan negara ini didasarkan atas permintaan jaksa penyidik,” kata dia.
    Diberitakan, Bambang dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengeklaim mewakili berbagai elemen masyarakat di Bangka Belitung.
    Bambang dinilai tidak berkompeten dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan sebesar Rp 271 triliun dalam kasus tata niaga timah, yang kemudian membengkak menjadi Rp 300 triliun.
    “Kami berharap majelis hakim menelaah lebih jauh, tidak hanya pada penilaian subyektif,” kata Pengacara Hukum Andi Kusuma seusai membuat laporan pengaduan di Mapolda Bangka Belitung, Rabu (8/1/2025).
    Dalam laporannya, Andi mempertanyakan metode perhitungan yang menggunakan citra satelit gratis dan menilai bahwa Bambang tidak menjelaskan hitungan kerugian saat bersaksi di persidangan.
    Hal ini, menurutnya, berdampak pada perekonomian Bangka Belitung yang memburuk, dengan banyak perusahaan tambang tutup dan pekerja kehilangan mata pencarian.
    Andi juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika metode perhitungan seperti ini diterapkan secara luas, sektor tambang lain seperti nikel dan batu bara bisa terkena imbas serupa.
    Bambang Hero dilaporkan dengan tuduhan melanggar Pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DEN Klaim Eksportir Batu Bara Cs Tak Rugi Meski Harus Simpan Devisa 1 Tahun

    DEN Klaim Eksportir Batu Bara Cs Tak Rugi Meski Harus Simpan Devisa 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim korporasi pengekspor sumber daya alam seperti batu bara, nikel, hingga emas tidak akan merugi meski ketentuan masa simpan devisa hasil ekspor (DHE) akan diperpanjang dari minimal tiga bulan menjadi minimal satu tahun. 

    Anggota DEN Septian Hario Seto menegaskan bahwa para eksportir akan diberi insentif yang sepadan meski harus menanamkan DHE-nya di Indonesia. Oleh sebab itu, dia meyakini para eksportir tidak akan merasa dipaksa.

    “Saya kira pemerintah akan seimbangkan, tidak rugikan operasional karena dari segi perbankan bisa bantu,” jelas Seto dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Bagaimanapun, sambungnya, sumber daya alam yang diekspor seperti kelapa sawit hingga batu bara berasal dari bumi Indonesia. Dengan demikian, menurutnya, korporasi juga perlu memberi timbal balik.

    Anggota DEN Heriyanto Irawan menambahkan bahwa tujuan pemerintah ingin memperpanjang masa simpan DHE agar membantu stabilkan nilai tukar rupiah. Dia mengingatkan kurs rupiah akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

    “Ini kita sadar kondisi di luar makin lama tidak certain [pasti]. Jadi kita tidak hanya bisa wait and see [melihat dan menunggu], kita harus ambil strategi stabilkan rupiah. Ini tujuan DHE ini,” ujar Heri pada kesempatan yang sama.

    Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meyakini strategi pemerintah menstabilkan kurs rupiah sudah terbukti berhasil lewat kebijakan DHE. Per akhir Desember 2024, sambungnya, cadangan devisa Indonesia mencapai US$155,7 miliar yang merupakan tertinggi sepanjang masa.

    “Semua currency [mata uang] kena hit [melemah] karena AS punya dolar kuat, tapi kita relatif stabil,” klaim Luhut.

    Diberikan sebelumnya, rencana memperpanjang masa simpan DHE menjadi minimal satu tahun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Saat ini, kebijakan wajib simpan DHE minimal tiga bulan sebesar 30% dari total ekspor. Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan DHE tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan rekening khusus.

    “[DHE] akan lebih panjang [masa simpannya] minimal 1 tahun,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (8/1/2025).

    Pemerintah, tambahnya, tengah menyiapkan tambahan insentif bagi para eksportir untuk kompensasi perpanjang masa simpan DHE tersebut.

    “Kami sedang persiapkan dengan BI dan perbankan. Insentifnya [bakal] menarik,” kata Airlangga.

  • Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan suatu sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau Govtech Indonesia.

    Sistem itu kata dia akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan. Data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Sistem baru hasil pengembangan govtech itu kata dia akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

    Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

    “Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat,” tutur Luhut.

    Secara konsep, dia mengatakan, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

    “Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh,” tegasnya.

    Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara itu kata dia sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.

    “Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan,” tutur Luhut

    (arj/mij)

  • Dolar AS Diramal Tetap Berada di Level Rp 16.000 Sepanjang Tahun

    Dolar AS Diramal Tetap Berada di Level Rp 16.000 Sepanjang Tahun

    Jakarta

    HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus mengalami tekanan pada 2025 dan akan tetap berada di kisaran Rp 16.000an sepanjang tahun ini.

    “Meskipun nilai tukar rupiah terhadap US dolar akan menghadapi tekanan, karena US dolar yang semakin kuat. Kami tetap optimis dengan rupiah karena daya tarik imbal hasilnya. Kami memperkirakan nilai tukar USD-IDR akan mencapai Rp 16.300 pada akhir tahun,” kata CIO Southeast Asia and ASEAN for Private Banking and Wealth Management HSBC, James Cheo, dalam media briefing HSBC, Kamis (8/1/2025).

    Lebih lanjut Head of Markets and Securities Services HSBC Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan tekanan terhadap nilai rupiah ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penguatan nilai tukar dolar AS.

    Namun di luar itu, menurutnya yang paling mempengaruhi nilai tukar rupiah saat ini adalah besarnya impor yang dilakukan Indonesia. Sebab untuk melakukan impor, perusahaan atau pemerintah harus membeli dolar menggunakan rupiah.

    “Sebetulnya aliran dana dari luar negeri yang datang dan pergi itu yang bisa menentukan arah mata uang rupiah-dollar. Kita kalau misalnya setiap tahun negara impor dalam hal konsumsi, beras impor, gandum untuk mie impor, kedelai tahu dan tempe impor, untuk impor itu kan perlu beli dolar,” kata Ali.

    “Karena yang impor ini harus beli dollar, yang bikin naik dolar tuh apa? Kalau orang beli dolar dong, pakai apa? Pakai rupiah. Rupiah kita jadi lemah, nah kalau misalnya rupiah kita nggak mau melemah, siapa yang jual dollar? Kalau misalnya nggak ada yang jual dollar, rupiah kita akan lemah,” tambahnya.

    Di sisi lain saat melakukan ekspor, tidak semua perusahaan atau dana dalam bentuk dolar ini akan ditukar kembali menjadi rupiah. Bahkan menurutnya saat ini hanya sekitar 30% dolar hasil ekspor yang ditukar ke rupiah. Pada akhirnya penggunaan dolar ini dapat semakin menekan nilai tukar rupiah.

    “Mereka dari eksportir itu berapa banyak yang jual dolar? Kalau yang dari batu bara, mereka terima dollar apa mereka jual dollar? tidak karena mereka juga butuh dollar kalau dari kelapa sawit, mereka terima dollar, mereka jual nggak dolarnya? Nggak, karena mereka juga kebutuhannya dolar. Kalau dari kelapa sawit mereka terima dolar, jual dolar nggak? Nggak juga karena mereka cash juga butuh dolar,” terangnya.

    Hal inilah yang kemudian membuat nilai tukar dolar terhadap rupiah akan tetap tinggi, selama Indonesia mengurangi jumlah impor. Baik impor yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah.

    (fdl/fdl)

  • Pengemplang Pajak Akan Dipersulit untuk Urus Administrasi

    Pengemplang Pajak Akan Dipersulit untuk Urus Administrasi

    Jakarta, FORTUNE – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan rencana pemerintah memperketat pengawasan terhadap wajib Pajak melalui integrasi data berbasis teknologi canggih. Dengan memanfaatkan blockchain, big data, dan artificial intelligence (AI), pemerintah akan menerapkan sistem yang memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pajak serta royalti.

    Luhut menegaskan mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak atau royalti akan menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi penting.

    “Kalau kamu belum bayar pajak atau royalti, nanti izin-izinmu, termasuk paspor, tidak akan bisa diperpanjang. Sistem ini akan memblok akses tersebut sampai kewajibanmu dipenuhi,” kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis (9/1).

    Melalui teknologi blockchain dan integrasi data, pemerintah dapat memantau aktivitas wajib pajak secara lebih akurat. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Jika data yang dimasukkan wajib pajak tidak valid, sistem akan memblokir aktivitas mereka hingga dilakukan verifikasi.

    “Kalau datanya benar, mesin akan merilis izin tanpa antre. Tapi kalau ada data yang tidak benar, sistem akan memblok dan perusahaan tersebut akan diperiksa. Jika terbukti salah, perusahaan bisa kena sanksi, bahkan sampai diblok aktivitasnya,” kata Luhut.

    Sebagai contoh, pada sektor batu bara telah ada Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga. Sistem tersebut dapat mendeteksi perusahaan yang belum melunasi royalti tidak akan diizinkan menjual produknya hingga kewajiban tersebut diselesaikan. Sistem ini juga akan diterapkan secara bertahap untuk berbagai sektor lain guna meningkatkan kepatuhan pajak.

    Berikan efek jera ke pengemplang pajak

    Selain perusahaan, mantan pejabat negara yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak juga tidak akan luput dari pengawasan.

    “Kalau ada mantan pejabat yang menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Dengan sistem ini, tidak ada lagi yang bisa sembunyi, bahkan kalau dia dulu punya kuasa besar,” kata Luhut.

    Luhut optimistis langkah ini akan menjadi game changer bagi Indonesia. Ia menambahkan bahwa sistem ini akan mempermudah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi negara.

    DEN secara khusus memberikan dukungan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam implementasi Core Tax yang menjadi tulang punggung reformasi perpajakan nasional. Sistem ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara.

    Selain itu, sistem e-catalogue versi 6.0 yang diintegrasikan dengan data lintas sektor pemerintah akan membantu mengurangi potensi pemborosan anggaran, meningkatkan kualitas pengadaan, serta memastikan efisiensi dalam belanja negara.

    “Digitalisasi bukan hanya solusi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Kami mendukung penuh implementasi Core Tax dan program digitalisasi lainnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

  • Hilirisasi Tambang Masif, Bos MIND ID Cemas Industrialisasi Belum Melaju

    Hilirisasi Tambang Masif, Bos MIND ID Cemas Industrialisasi Belum Melaju

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN pertambangan, MIND ID mengungkap kecemasan industri pertambangan yang sudah masif melakukan hilirisasi, sementara industri manufaktur sebagai penyerap produk hilirisasi belum berkembang.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya telah berhasil mengolah berbagai komoditas tambang untuk bahan baku industri manufaktur, mulai dari bijih timah, tembaga, bauksit, hingga emas. 

    “Namun, kami sedikit cemas manufaktur dalam negeri belum terlalu exist yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita buat, kami mendukung tumbuhnya iklim manufaktur yang membuat produk jadi,” kata Hendi dalam agenda MINDialogue, Kamis (9/1/2025). 

    Dia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan seiring dengan industrialisasi. MIND ID berkomitmen untuk dapat memasok bahan baku ke industri manufaktur di Indonesia. Sebab, jika hasil olahan komoditas tidak diserap manufaktur maka tidak akan jadi nilai tambah industri. 

    Untuk itu, pihaknya berharap ada kolaborasi strategis antara pertambangan dan manufaktur sehingga kita bawa manfaat lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur nasional dan berkontribusi dalam mencapai target ekonomi 8%. 

    “Kami yakini program hilirisasi tidak jalan sendiri, namun harus disertai program industrialisasi, sayangnya mohon maaf kalau saya salah malah industrialisasi di Indonesia menurun khususnya di sektor yang menyerap bahan baku di dunia pertambangan,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Hendi memerinci berbagai proyek hilirisasi yang telah dilakukan grup MIND ID dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, PT Timah Tbk yang sudah mengoperasikan smelter untuk pengolahan tin coal menjadi tin chemical, tin powder, dan tin solder. 

    Tak hanya itu, PT Antam Tbk yang berkolaborasi dengan Inalum mengintegrasikan hulu ke hilir dalam menyediakan pemrosesan bauksit dari Antam hingga smelter alumina. 

    “Ini sejarah untuk pertama kalinya aluminium di produksi itu bisa dihasilkan murni di Indonesia jadi Inalum sebelumnya sudah puluhan tahun mengimpor bahan baku, sekarang sudah mendirikan smelter alumina di Mempawah,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Antam juga melakukan hilirisasi smelter nikel di Pomalaa dan Halmahera Timur, serta akan ada pembangunan smelter RKEF baru yang didedikasikan untuk hilirisasi menuju ekosistem baterai EV. 

    “Kemudian tidak kalah, PT Vale Indonesia hilirisasi dengan adanya smelter HPAL di Sorowako, pembangunan HPAL smelter di berbagai lokasi,” tuturnya. 

    Di sisi lain, PT Freeport Indonesia juga telah membangun smelter tembaga di Gresik yang menjadi smelter terbesar untuk pembuatan katoda tembaga. 

    “Juga tidak kalah penting dengan adanya smelter tembaga maka bisa dimulai ada precious metal refinery yang akhirnya Indonesia bisa membuat produksi emas yang diekstraksi by product pemrosesan smelter tembaga,” jelasnya. 

    Beberapa waktu ke depan, pihaknya juga akan melakukan penambahan kapasitas di smelter alumina dan peningkatan kapasitas pemrosesan alumunium secara signifikan bahkan 3 kali besar yang ada di Kuala Tanjung.  

    “Ada rencana RKEF dan HPAL di berbagai tempat Vale dan Antam. Kita meningkatkan hilirisasi batu bara saat ini masih dalam tahapan prototyping di lab tapi synthetic graphite sudah dimungkinkan. Kita akan gali sinergi timah dan PTBA dilakukan. Yang namanya polysilikon bisa dihasilkan dari by proudct timah yaitu silika dan di-combine dengan derivatif dari produk batu bara yang olah PTBA,” pungkasnya. 

  • Ketua DEN Luhut Sebut Cortex hingga OSS jadi Jalan Prabowo Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Ketua DEN Luhut Sebut Cortex hingga OSS jadi Jalan Prabowo Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini digitalisasi merupakan elemen kunci untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai.

    Luhut menjelaskan digitalisasi menjadi jalan yang diusulkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Prabowo. Dia mengaku Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, sambung pensiunan TNI itu, Presiden ingin semua sistem digitalisasi pemerintahan tersebut bisa terimplementasi pada hari ulang tahun Indonesia ke-80.

    “Dia [Prabowo] mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus [2025]. Kami sudah harus kerja around the clock [mengejar waktu] untuk membuktikan ini, karena ini game changer [titik balik kemajuan] buat Indonesia,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Luhut merincikan terdapat empat pilar digitalisasi usulan Dewan Ekonomi Nasional. Pertama, optimalisasi penerimaan negara dengan implementasi Coretax (sistem inti administrasi perpajakan) dan Simbara (sistem Informasi Mineral dan Batubara) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan penerimaan sektor mineral dan batu bara.

    Kedua, efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien sehingga bebas dari pemborosan.

    Ketiga, kemudahan pelayanan publik dengan digitalisasi layanan seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan masyarakat sehingga mengurangi birokrasi berlebih.

    Keempat, kemudahan berusaha dengan penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat proses perizinan usaha sehingga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta menarik lebih banyak investasi langsung.

    Dengan empat pilar digitalisasi tersebut, Luhut meyakini kepercayaan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan meningkatkan tajam. Sejalan dengan itu, terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    “Itu 8% growth [pertumbuhan] yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible [tak mungkin], itu sangat global dilakukan,” ujarnya.