Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • KPK Geledah Rumah Politisi Nasdem Ahmad Ali!

    KPK Geledah Rumah Politisi Nasdem Ahmad Ali!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW [Kukar]. Untuk lokasinya adalah rumah Ahmad Ali,” Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2024).

    Hanya saja, Tessa tidak menjelaskan lebih detail ihwal penggeledahan maupun keterkaitan Ahmad Ali tersebut dengan perkara tersebut.

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton.

    Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut. 

    Beberapa di antaranya adalah Dirjen Bea Cukai Askolani dan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata. Masing-masing diperiksa terkait ekspor komoditas batu bara dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan. 

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep

  • Pemanfaatan Biomassa Mampu Tekan Emisi Karbon

    Pemanfaatan Biomassa Mampu Tekan Emisi Karbon

    Jakarta: Transisi energi terus diupayakan oleh sejumlah badan usaha, termasuk PLN Indonesia Power (PLN IP). 
     
    Melalui pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar alternatif pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tercatat berhasil menekan emisi karbon hingga 921.119 ton CO2 sepanjang tahun 2024.
     
    Langkah strategis ini dilakukan melalui program cofiring, yaitu pencampuran biomassa dengan batu bara dalam proses pembangkitan listrik. 

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pihaknya sukses menghasilkan energi hijau (green energy) sebesar 814 GWh selama tahun 2024, memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendukung target Net Zero Emission pada 2060.
     
    “Program yang memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan energi ramah lingkungan di Indonesia,” kata Edwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Januari 2025.
     

    Mengurangi ketergantungan pada batu bara dengan biomassa
    Subholding pembangkitan PLN ini tengah mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dengan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan.
     
    Sepanjang 2024, PLN IP telah memanfaatkan 793.060 ton biomassa yang terdiri dari pellet kayu, sampah, cangkang sawit, serbuk gergaji, sekam padi, hingga limbah racik uang kertas.
     
    Inisiatif cofiring biomassa ini menjadi bagian dari strategi besar perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.
     
    “Ini adalah langkah besar korporasi dalam mendukung transisi energi nasional dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ucap Edwin.
     
    Selain itu, PLN IP juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam mengembangkan teknologi yang lebih inovatif dalam pengurangan emisi karbon di sektor energi.
     
    “PLN Indonesia power terbuka melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon,” ujar Edwin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kaget WN China Pencuri 774 Kg Emas Divonis Bebas, Bahlil: Saya Tidak Suka Dengarnya! Nasional 4 Februari 2025

    Kaget WN China Pencuri 774 Kg Emas Divonis Bebas, Bahlil: Saya Tidak Suka Dengarnya! Nasional 4 Februari 2025

    Kaget WN China Pencuri 774 Kg Emas Divonis Bebas, Bahlil: Saya Tidak Suka Dengarnya!
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kaget mendengar vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap warga negara China, Yu Hao (49), dalam kasus penambangan ilegal. 
    Bahlil mengungkapkan, jajarannya adalah salah satu yang mengungkap pencurian ratusan kilogram emas oleh Yu Hao di Kalimantan Barat pada saat itu. 
    “Menyangkut dengan vonis bebas, saya pun tidak suka dengarnya. Saya kaget juga kenapa bisa divonis bebas, karena yang menangkap waktu itu adalah Pak Inspektur Jenderal,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (3/2/2025).
    Bahlil menyatakan bahwa kasus tersebut tidak bisa ditolerir.
    “Karena bagi saya, tidak bisa ditolerir yang begini-begini. Nyata-nyata membuat pelanggaran masa’ kemudian mendapatkan hukuman yang seringan itu? Tidak fair,” katanya.
    Bahlil pun akan mengajukan kasasi ke MA. Menurut dia, ini merupakan persoalan menjaga muruah negara dalam sektor pertambangan. 
    “Kami naik ke kasasi. Bukan didiamkan barang ini, saya juga kaget. Karena ini muruah negara dan kita tidak ingin seperti ini terus,” tambah dia.
    Sebagai informasi, Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak menerima permohonan banding dan membebaskan terdakwa Yu Hao (49), pemilik perusahaan Pu Er Rui Hao Lao Wu You Xian Gong Si karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan ilegal.
    Majelis hakim yang memutus, yaitu Wakil Ketua PT Pontianak Isnurul Syamsul Arif selaku hakim ketua majelis dan Eko Budi Supriyanto dan Pransis Sinaga sebagai hakim anggota.
    Vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim PT Pontianak tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2024.
    Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan vonis pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan serta denda Rp30 miliar subsider 6 bulan kurungan.
    Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara 5 tahun dan denda Rp50 miliar subsider 6 bulan kurungan.
    Yu Hao yang didakwa melakukan penambangan tanpa izin pada bulan Februari-Mei 2024 di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
    Perbuatan WNA asal China itu diduga merugikan negara hingga Rp1.020.622.071.358,00 (Rp1,02 triliun) akibat hilangnya cadangan emas sebanyak 774,274.26 gram (774,27 kilogram) dan perak sebesar 937,702.39 gram (937,7 kilogram).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakomodir berbagai saran sejumlah stakeholder terkait hilirisasi minerba di Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja di daerah Makassar, Senin.

    Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menjelaskan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    “Kami mengundang seluruh stakeholders terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” kata dia.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    Abdul Waris juga menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Dalam pertemuan ini, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.

    Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.

    “Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan,” jelasnya.

    Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Turut hadir Pj Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, serta pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.

    Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.

    Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Jufri Rahman.

    Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.

    Ia juga menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.

    Salah satu pelaku usaha Pertambangan yang hadir, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)bLily Dewi Candinegara, menyampaikan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini. Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    “Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain,” katanya.

    Untuk diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Di beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Santer soal Produksi Nikel Mau Dipangkas, Ini Penjelasan Bahlil

    Santer soal Produksi Nikel Mau Dipangkas, Ini Penjelasan Bahlil

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan memperhatikan pasokan dan permintaan nikel. Hal ini menyusul rencana pemangkasan produksi nikel global 2025.

    Pemangkasan lantaran permintaan turun imbas ketegangan geopolitik dunia.

    “Kita punya target minimal (produksi nikel), tapi kita akan memperhatikan supply and demand. Contoh nikel, kita menghitung berapa total kapasitas kita, industri kita, yang ada. Tetapi nggak boleh dimonopoli,” kata Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Bahlil memberi contoh, ada salah satu perusahaan yang memiliki industri dan tambang. Jika perusahaan tersebut membutuhkan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan jumlah tertentu, pemerintah tidak akan memenuhi kebutuhan untuk memberdayakan pengusaha tambang lokal.

    “Katakanlah dia butuh 10 juta (nikel), dia butuh RKAB mintanya 11 juta, atau 10 juta juga. Kalau itu kita kasih 10 juta semua, terus konsep kemitraan dengan pengusaha yang punya tambang di daerah, mau dijual kemana itu orang daerah itu,” terang Bahlil.

    Bahlil menduga, ketika kebutuhan nikel dipenuhi produksi pemerintah, produk pengusaha tambang lokal tidak akan tersentuh. Karenanya, ia menekankan agar tidak ada monopoli nikel di daerah.

    “Negara harus hadir buat keadilan. Itu sebenarnya. Jadi kita pingin suplai and demand kita jaga, tapi tidak dimonopoli oleh suatu kelompok tertentu. Jadi kita mau buat aturan mainnya bagus,” tegasnya.

    “Supaya rakyat hidup bagus, industri jalan, negara dapat royalti, tapi adil semuanya. Itu maksudnya,” tutupnya.

    Produksi Bijih Nikel 220 Juta Ton

    Sementara itu Kementerian ESDM telah membidik produksi bijih nikel tahun 2025 sebesar 220 juta ton. Adapun target produksi nikel disebut akan berbeda dengan RKAB lantaran ada potensi dispute atau lahan-lahan yang masih bersengketa.

    “Jadi bedakan RKAB dengan target produksi, karena biasanya, terjadi dispute. Sekarang sudah mengajukan RKAB ternyata lahannya nggak bisa dibebasin. (RKAB angkanya lebih tinggi dari target?) Betul, betul,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Tri Winarno, kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Sementara saat ini, Winarno mengatakan pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel. Artinya, kelebihan pasokan bijih nikel yang terjadi merupakan kesalahan smelter yang berdampak pada anjloknya harga.

    Ke depan, Winarno mengatakan Kementerian ESDM akan kembali menghitung kebutuhan nikel dunia. Berdasarkan evaluasi itu, produksi nikel baru akan disesuaikan.

    “Mau akan dilakukan evaluasi terhadap itu, kepatuhan seperti apa terhadap pasar tambang, terus kemudian kecelakaan kerjanya seperti apa, dan kepatuhan teknik dan PNBP lainnya seperti apa,” tutur Winarno.

    (hns/hns)

  • Mahalnya Biaya Pensiunkan PLTU Batu Bara – Page 3

    Mahalnya Biaya Pensiunkan PLTU Batu Bara – Page 3

    Pemerintah akan membangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Dengan pembangunan pembangkit terbarukan ini, apakah PLTU batu bara akan dimatikan?

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Pangan Hashim S Djojohadikusumo menjelaskan, pemerintah memiliki target untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik sebanyak 103 gigawatt. Dari jumlah tersebut, 75% akan diperoleh dari energi baru terbarukan (EBT).

    Pembangkit terbarukan yang akan dibangun antara lain dari geotermal atau panas bumi, tenaga bayu, tenaga surya dan dari biomassa. “Di samping itu ada rencana pemerintah untuk membangun pembangkit tenaga nuklir, kalau tidak salah 4,3 gigawatt,” jelas dia dalam ESG Sustainability Forum 2025, dikutip Senin (3/2/2025).

    Ditargetkan akan ada dua sampai tiga pembangkit nuklir besar dengan kapasitas 1 gigawatt. Selain pembangkit dengan kapasitas yang besar, pemerintah juga akan membangun pembangkit nuklir dalam bentuk Small Modular Reactors yaitu pembangkit terapung.

    “Ini semua untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim,” tutur adik dari Presiden Prabowo Subianto ini.

    Hashim juga mengatakan, Pemerintahan Prabowo tidak akan menutup semua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan energi batu bara mulai 2040.

    “Ada media salah mengutip Pemerintah Prabowo-Gibran akan menutup PLTU baru bara, itu tidak benar, itu salah kutip,” jelas dia.

    Menurut dia, Indonesia bunuh diri secaa ekonomi jika mematikan seluruh PLTU.

    Oleh karena itu, pemerintah akan menyeimbangkan penutupan PLTU dengan pembangunan pembangkit dari energi baru terbarukan. Dalam targetnya, setelah 2040 tidak akan ada pembangunan pembangkit batu bara baru.

    Menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia yang akan menutup PLTU batu bara.

  • Dongkrak Harga Batu Bara, Bahlil Ancam Larang Ekspor Tak Ikuti Aturan – Page 3

    Dongkrak Harga Batu Bara, Bahlil Ancam Larang Ekspor Tak Ikuti Aturan – Page 3

    Batu bara salah satu komoditas yang menyumbang pendapatan besar lewat investasi di sektor ESDM pada 2024 silam. Adapun investasi di subsektor mineral dan batu bara (minerba) tahun lalu mencapai USD 7,7 miliar.

    Bahlil mengemukakan, total investasi yang diraup sektor ESDM sepanjang 2024 sebesar USD 32,3 miliar, atau setara Rp 516,8 triliun (kurs Rp 16.000 per dolar AS).

    “Realisasi di sektor ESDM pada 2024 sebesar USD 32,3 miliar. Ini sama dengan kurang lebih kalau dirupiahkan hampir Rp 516,8 triliun. Bukan Rp 8.000 seperti yang kemarin ya,” ujar Bahlil sembari tertawa kecil, seraya menyinggung valuasi rupiah yang error di Google Finance beberapa waktu lalu.

    Capaian investasi ESDM terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir sejak 2020. Secara tren, raupan investasi di 2020 sebesar USD 26,3 miliar, 2021 sekitar USD 27,5 miliar, 2022 sebesar USD 27 miliar, dan 2023 senilai USD 29,9 miliar. 

    Namun, realisasi investasi pada 2024 senilai USD 32,3 miliar lalu masih lebih kecil dibanding era sebelum pandemi. Tepatnya pada 2019, ketika pemasukan investasi di sektor ESDM pada tahun itu sebesar USD 33,2 miliar.

    Untuk investasi ESDM di 2024, paling besar berasal dari subsektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar USD 17,5 miliar. Disusul dari subsektor mineral dan batu bara (minerba) USD 7,7 miliar, listrik USD 5,3 miliar, serta Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) USD 1,8 miliar.

    Bahlil mengatakan, semua angka tersebut sudah termasuk penghitungan pajak. Sehingga, ia meyakini nilai investasi ESDM semustinya lebih besar dari yang ditampilkan.

    “Sudah barang tentu, kalau investasi berapa sih sumbangsih ESDM ke dalam pendapatan negara? Ada pendapatan dari PNBP dan pajak. Untuk pajak, PPh badan dan pajak ekspor, PPN, itu di Kementerian Keuangan. Kalau dihitung, itu pasti lebih banyak,” ungkapnya. 

     

  • Bahlil Buka Opsi Batasi Ekspor Batu Bara & Eksportir Wajib Jual Sesuai HBA

    Bahlil Buka Opsi Batasi Ekspor Batu Bara & Eksportir Wajib Jual Sesuai HBA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi untuk membatasi ekspor batu bara. Hal ini dilakukan demi menjaga harga emas hitam di tingkat global.

    Dia menjelaskan, sepanjang 2024, batu bara yang beredar di pasar global mencapai 2,5 miliar ton. Sementara itu, ekspor batu bara dari Indonesia mencapai 555 juta ton. Menurutnya, dengan angka itu, kontribusi pasokan batu bara RI ke pasar global mencapai 30% hingga 35%. Artinya, Indonesia memiliki peran signifikan.

    Kendati demikian, dia menilai harga batu bara RI masih terbilang rendah. Oleh karena itu, Bahlil pun membuka opsi untuk melarang ekspor emas hitam itu.

    “Jadi batu bara kita betul-betul berdampak sistemik, masif, dan terstruktur kalau kita membuat kebijakan pengetatan ekspor. Namun sampai saat ini belum. Tapi kalau harga kita ditekan terus, tak menutup kemungkinan kita berpikir lain,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional sepanjang 2024 mencapai 836 juta ton, melebihi target yang dipatok 710 juta ton. Realisasi produksi batu bara 2024 itu pun lebih besar dibanding 2023 yang sebesar 775 juta ton.

    Lebih terperinci, dari total produksi emas hitam pada 2024 itu, untuk ekspor mencapai 555 juta ton, sementara untuk domestic market obligation (DMO) sebesar 233 juta ton, dan tersedia stok sebesar 48 juta ton.

    Eksportir Wajib Jual Pakai HBA

    Selain itu, Bahlil juga berencana mewajibkan para eksportir menjual batu bara Indonesia sesuai dengan harga batu bara acuan (HBA) yang dipatok pemerintah. Bahlil pun mengaku pemerintah kini tengah menggodok kebijakan ini yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

    “Saya lagi memerintahkan Dirjen [Minerba] untuk hitung betul HBA kita dibandingkan ICE [ICE Newcastle]. Saya umumkan hari ini, tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil.  

    Bahlil bahkan mengultimatum tidak akan mengeluarkan izin ekspor jika perusahaan batu bara tak mau mengikuti aturan tersebut.

    “Kalau perusahaan tak mau menerapkan, kami punya cara agar mereka ikut. Kalau perlu kita nggak keluarkan izin ekspor. Masa harga batu bara kita dibuat lebih murah, masa harga batu bara kita ditentukan negara tetangga. Jadi negara kita harus berdaulat menentukan harga sendiri,” tegas Bahlil.

    Berdasarkan catatan Bisnis, HBA pada Januari 2025 mengalami kenaikan untuk sebagian besar jenis kalori. HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR pada Januari 2025 naik 1,22% menjadi US$124,01 per ton. Pada bulan sebelumnya, harga batu bara kalori ini berada di level US$122,51 per ton.

    Selanjutnya, HBA dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$83,95 per ton, naik 2,89% dibandingkan bulan lalu seharga US$81,59 per ton.

    Tak ketinggalan, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga naik ke level US$52,75 per ton atau menguat 1,87% dibandingkan harga acuan bulan sebelumnya di angka US$51,78 per ton.

    Sementara itu, batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR kembali melemah ke level US$34,7 per ton. Harga acuan itu turun 1,64% dari posisi bulan sebelumnya di angka US$35,28 per ton.

  • Investasi Sektor Energi & Sumber Daya Mineral Tembus Rp531,7 Triliun di 2024

    Investasi Sektor Energi & Sumber Daya Mineral Tembus Rp531,7 Triliun di 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai US$32,3 miliar atau setara Rp531,7 triliun (asumsi kurs Rp16.461 per dolar AS) sepanjang 2024.

    “Realisasi investasi di sektor ESDM. Kalau kita lihat realisasi investasi kita pada 2024 sebear US$32,3 miliar,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi sektor ESDM pada 2023 yang mencapai US$29,9 miliar atau Rp492,2 triliun.

    Lebih terperinci, capaian investasi sektor ESDM pada 2024 terdiri atas sektor minyak dan gas (migas) sebesar US$17,5 miliar, mineral dan batu bara (minerba) US$7,7 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) US$1,8 miliar, dan listrik US$5,3 miliar.

    Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp269,6 triliun sepanjang 2024. Angka ini mencapai 115% dari target yang sebesar Rp234,2 triliun.

    “Target PNBP kita di 2024 sebesar Rp234,2 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp269,6 triliun. Artinya, terjadi kenaikan signifikan,” kata Bahlil.

    Adapun, realisasi PNBP 2024 terdiri atas Rp110,9 triliun dari sektor migas, Rp140,5 triliun dari minerba, Rp2,8 triliun dari EBTKE, dan Rp15,4 triliun dari lainnya.

    Namun, realisasi PNBP 2024 lebih rendah dibanding 2023 yang mencapai Rp299,5 triliun. Menurut Bahlil, penurunan PNPB 2024 dibanding 2023 terjadi lantaran harga batu bara global yang turun. 

    “Ini terjadi penurunan di sektor mineral dan batu bara. Kenapa turun? Karena harga global lagi turun. Tapi kita bersyukur walaupun lagi turun tapi target PNBP masih bisa tumbuh,” tuturnya.

  • Indonesia Bersiap Bangun PLTN Berkapasitas 4 GW

    Indonesia Bersiap Bangun PLTN Berkapasitas 4 GW

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas sekitar 4 gigawatt (GW) sebagai langkah strategis menuju pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, saat ini, total kapasitas daya terpasang di Indonesia melebihi 90 GW, dengan dominasi penggunaan batu bara yang menyumbang lebih dari separuhnya. Kontribusi energi terbarukan masih di bawah 15 persen, dan Indonesia belum memiliki infrastruktur pembangkit listrik berbasis nuklir. Untuk mendiversifikasi sumber energi, pemerintah mempertimbangkan nuklir sebagai alternatif yang potensial.

    Hashim, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan dalam sebuah forum yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan bahwa Indonesia berencana membangun reaktor modular kecil yang dapat mengapung. Meski demikian, ia belum memberikan detail terkait jadwal pembangunan maupun jumlah reaktor yang akan dibuat.

    PLTN ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada 2036. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan global yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Dengan mengadopsi teknologi nuklir, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon.

    Walaupun PLTN dikenal sebagai sumber energi yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida secara langsung, terdapat kekhawatiran terkait limbah radioaktif yang dihasilkannya. Beberapa pakar berpendapat bahwa energi nuklir sebaiknya tidak dikategorikan sebagai energi hijau karena tantangan pengelolaan limbahnya yang kompleks.

    Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan kritik terhadap Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah inisiatif dari negara-negara G7 yang diluncurkan pada 2022. Salah satu tujuan program ini adalah membantu Indonesia mengurangi emisi karbon dengan menyediakan pendanaan sebesar US$20 miliar. Namun, hingga saat ini, realisasi pencairan dana tersebut masih sangat terbatas. 

    “JETP adalah program yang gagal,” ujar Hashim, mengutip laporan Reuters pada Sabtu (1/2).

    Selain itu, Hashim menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) pada 2040. Meski demikian, pemerintah akan menghentikan pembangunan PLTU baru sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

    Indonesia, sebagai eksportir batu bara termal terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara tetap menjadi salah satu kontributor utama emisi karbon di negara ini.