Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • China Protes ke WTO soal Tarif AS

    China Protes ke WTO soal Tarif AS

    Jakarta –

    China mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif 10% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada impor dari China serta pembatalan pengecualian bea masuk untuk produk bernilai rendah pada Rabu (5/2). China menuduh tindakan tersebut sebagai proteksionis dan melanggar aturan WTO.

    Protes China datang di tengah kebingungan di kalangan pelaku pengiriman logistik mengenai pengecualian de minimis oleh Trump. Pengecualian ini berlaku untuk paket impor dengan nilai di bawah US$ 800 dan banyak digunakan oleh perusahaan e-commerce.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (6/2/2025), pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan bahwa semua paket kecil dari China dan Hong Kong harus memiliki dokumen bea cukai sebelum tiba di AS. Hal ini memungkinkan beberapa barang dikembalikan jika dokumen tersebut tidak lengkap.

    WTO mengonfirmasi bahwa China telah mengajukan permintaan konsultasi dengan AS terkait tarif tersebut. Dalam dokumen yang diajukan, China berargumen bahwa tarif baru Trump, yang bertujuan menghentikan pengiriman opioid fentanyl dan bahan kimia prekursor ke AS didasarkan pada tuduhan tidak berdasar dan salah.

    China juga menyatakan bahwa tarif tersebut diskriminatif karena hanya berlaku untuk barang asal China, sehingga bertentangan dengan kewajiban AS di bawah aturan WTO. Permintaan konsultasi ini adalah langkah awal dalam proses sengketa yang bisa mengarah pada keputusan bahwa tarif Trump melanggar aturan perdagangan, seperti putusan WTO pada 2020 yang menyatakan bahwa tarif era pertama kepresidenan Trump melanggar regulasi perdagangan.

    Namun, hal tersebut kemungkinan tidak memberikan manfaat nyata bagi China, karena Badan Banding WTO telah lama tidak berfungsi akibat AS yang memblokir penunjukan hakim banding dengan alasan keberatan terhadap perluasan wewenang hukum WTO.

    Sementara itu, Layanan Pos AS (USPS) mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan kembali menerima paket dari China dan Hong Kong, membalikkan keputusan sebelumnya yang sempat menangguhkan layanan tersebut secara sementara. Pengumuman ini dibuat setelah sehari sebelumnya mereka akan menangguhkannya.

    Pemerintahan Trump melanggar pengecualian de minimis sebagai celah yang memungkinkan fentanyl dan bahan kimia prekursornya masuk ke AS tanpa pemeriksaan. Laporan terbaru juga menemukan bahwa para pengedar narkoba memanfaatkan pengecualian ini.

    USPS mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menerapkan mekanisme pemungutan tarif baru terhadap China guna meminimalkan gangguan pengiriman.

    Di sisi lain, hingga Rabu belum ada jadwal panggilan telepon antara Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas tarif baru AS dan langkah balasan dari China. Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Xi, sementara tarif baru mulai berlaku tepat setelah tengah malam waktu Timur AS.

    China merespons dengan memberlakukan tarif yang ditargetkan pada impor batu bara, gas alam cair (LNG), minyak mentah, dan peralatan pertanian dari AS. Selain itu, China juga membuka penyelidikan anti-monopoli terhadap Alphabet (perusahaan induk Google).

    Maureen Cori, salah satu pendiri perusahaan konsultasi Supply Chain Compliance yang berbasis di New York mengatakan adanya perang dagang baru ini membuat sektor ritel dan pengiriman tidak siap.

    “Tidak ada waktu sama sekali bagi siapa pun untuk bersiap menghadapi ini. Yang benar-benar kita butuhkan adalah arahan dari pemerintah tentang cara menangani kebijakan ini yang datang tanpa peringatan atau pemberitahuan,” katanya.

    Saat ini, paket de minimis dikonsolidasikan sehingga bea cukai dapat memproses ratusan atau ribuan kiriman sekaligus. Namun, dengan aturan baru, setiap kiriman harus melalui pemeriksaan individual, yang secara signifikan meningkatkan beban bagi layanan pos, broker, dan agen bea cukai.

    Ketentuan de minimis awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan perdagangan, tetapi penggunaannya melonjak seiring dengan meningkatnya belanja online. Pada 2024, sekitar 1,36 miliar pengiriman masuk ke AS menggunakan ketentuan ini, meningkat 36% dari 2023, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP).

    (ara/ara)

  • Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

    Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kediaman Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pengggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditangani KPK.

    Sebelumnya, terkait kasus yang sama, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus mantan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tengah Ahmad Ali.

    Satu tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ahmad Ali di Kompleks Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jalan Taman Kebon Jeruk Utama, Blok H2 nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dari penggeledahan yang berlangsung sejak pagi ini, penyidik menyita dokumen, tas, jam tangan, hingga uang dalam mata uang rupiah dan valas.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah rumah pimpinan ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

    Dari penggeledahan di kediaman orang nomor satu ormas Pemuda Pancasila itu, tim KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    “Hasil sita rumah JS: 11 kendaraan bermotor roda empat,” jelas Tessa.

    KPK menyatakan penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan Japto adalah dalam rangka mencari, menyita dan memulihkan aset-aset diduga hasil gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

    Said Amin pun telah diperiksa pihak KPK pada 27 Juni 2024.

    Penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

    KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

    Diberitakan, eks Bupati Kukar Rita Widyasari sejak 2017 menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur atas vonis 10 tahun penjara.

    Ia terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Dalam perkembangannya, pihak KPK menemukan bukti adanya pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan Rita Widyasari.

    Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

    Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

    Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

    Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

    Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 436 miliar. 

    Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

    Profil Japto Soerjosoemarno

    Tokoh pemuda dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949 (usia 73).

    Lahir di Surakarta atau Solo, Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat.

    Japto merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Purn) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo  Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius, serta adik dari artis Marini Soerjosoemarno.

    GRATIFIKASI HASIL TAMBANG – Presiden Joko Widodo mendapat kartu anggota luar biasa dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KPK kini mengusut kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang diduga melibatkan Japto.

    Japto menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

    – Organisasi

    Japto muda pada usia 21 tahun sempat mendirikan geng bernama Siliwangi Boys Club alias Siliwangi Boys Communitty (SBC) di lingkungan tempat tinggalnya di Siliwangi, komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, ia terjun ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila.

    Hal itu bermula dari Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, hingga terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini.

    Mengutip Wikipedia, pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu – Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019.

    Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Ia pun disebut-sebut menjadi satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut lantaran memimpin ormas PP sejak 1981 atau sekitar 44 tahun.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

    Di samping bergelut di dunia politik, dia juga adalah seorang tokoh penyayang dan pelestarian binatang WWF.

    Namun, ia ia juga mempunyai hobi berburu yang dapat dilihat dari trophy yang diperolehnya dari “Big Five” di Afrika dan serta koleksi binatang-binatang yang di-offset seperti hidup yang menghiasi interior rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta.

    – Politik: Dirikan Partai Patriot hingga Dukung Anies di Pilpres 2024

    Japto juga terjun ke dunia politik pada 2001. Ia mendirikan Partai Patriot, sebelumnya bernama Partai Patriot Pancasila, pada 1 Oktober 2001.

    Partai Patriot lahir dibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila (PP).

    Partai dengan simbol burung garuda Patriot itu pun ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Japto Soerjosoemarno bergabung dalam jajaran tim pemenangan dari capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Ia mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, yang bekerja di bawah pimpinan ketua K.H Syukron Makmun.

    Japto merupakan salah satu dari tujuh orang wakil ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN. Adapun enam orang wakil ketua lainnya adalah Letjen (Purn) Sutiyoso, Muhammad Hidayat Nur Wahid, K.H. Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, Komjen Oegroseno.
     

     

  • Rumah Digeledah KPK, Apa Kaitan Japto dan Kasus Rita Widyasari?

    Rumah Digeledah KPK, Apa Kaitan Japto dan Kasus Rita Widyasari?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soejosoemarno. Penggeledahan rumah Japto terkait dengan perkara dugaan gratifikasi bekas Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    Rumah Japto berlokasi di Jalan Benda Ujung No.8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

    “Benar ada kegiatan penggeledahan terkait perkara dengan Tersangka RW (Kutai Kertanegara) yaitu penggeledahan di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui video kepada wartawan, Rabu (5/2/2025). 

    Adapun penggeledahan tersebut dikonfirmasi telah selesai. Upaya paksa penyidik di rumah Japto berlansung kemarin, Selasa (4/2/2024), sekitar pukul 17.00 sampai dengan 23.00 WIB. 

    Budi menuturkan bahwa penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terkait dengan kasus Rita. Di antaranya adalah 11 mobil hingga uang valuta asing. 

    “Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik lainnya,” terang Budi. 

    Pada hari yang sama, KPK turut menggeledah rumah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali terkait dengan kasus yang sama. Penyidik menemukan serta menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, bukti elektronik, uang rupiah dan valas, tas serta jam.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengemukakan bahwa penggeledahan rumah Japto terkait kasus gratifikasi Rita Widyasari. Kendati demikian dia mengemukakan, KPK masih mendalami peran Japto dalam perkara tersebut.

    “Belum bisa diungkap saat ini.”

    Kasus Rita Widyasari

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton.

    Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut. 

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan. 

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.

  • Kantor Pos AS Kembali Terima Paket dari China dan Hong Kong

    Kantor Pos AS Kembali Terima Paket dari China dan Hong Kong

    Jakarta –

    Layanan Pos Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan terus menerima paket internasional yang masuk dari China dan Hong Kong. Pengumuman ini dibuat setelah sehari sebelumnya dikatakan bahwa mereka akan menangguhkannya.

    “USPS, Bea Cukai, dan Perlindungan Perbatasan bekerja sama erat untuk menerapkan mekanisme yang efisien untuk tarif China yang baru guna memastikan sedikit gangguan pada pengiriman paket,” kata Layanan Pos AS dalam pernyataan dikutip dari CNN, Kamis (6/2/2025).

    Meskipun awalnya tidak diberikan alasan menangguhkan pengiriman paket dari China, Layanan Pos AS mengisyaratkan hal itu terkait dengan tarif baru yang diberlakukan dan penghapusan pengecualian de minimis.

    Pengecualian ini memungkinkan siapa pun termasuk eksportir untuk mengirim paket senilai kurang dari US$ 800 ke AS tanpa bea masuk dan menjalani pemeriksaan. Memeriksa paket yang masuk untuk mengumpulkan pajak impor baru bisa terbukti sangat sulit.

    USPS dan perusahaan pengiriman FedEx dan UPS telah dihubungi untuk memberikan komentar. DHL mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah bekerja sama dengan pelanggan untuk menavigasi perubahan tersebut.

    Pembatasan yang dilonggarkan dan pengecualian pajak pada produk murah telah memungkinkan lebih dari 1 miliar paket masuk ke AS dengan harga rendah bagi konsumen yang mencari diskon apa saja mulai dari pakaian hingga perlengkapan rumah tangga.

    Sebagai balasan, China akan mengenakan tarif tambahan 15% untuk jenis batu bara dan gas alam cair tertentu dari AS. Selain itu, ada bea masuk tambahan 10% untuk minyak mentah, mesin pertanian, mobil berkapasitas besar dan truk pikap mulai 10 Februari 2025.

    (aid/ara)

  • Teka-teki Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Korupsi Rita Widyasari, Apa Kaitannya? Nasional 6 Februari 2025

    Teka-teki Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Korupsi Rita Widyasari, Apa Kaitannya? Nasional 6 Februari 2025

    Teka-teki Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Korupsi Rita Widyasari, Apa Kaitannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP)
    Japto Soerjosoemarno
    menjadi sosok paling anyar terseret dalam kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).
    Rumah pribadi Japto yang berlokasi di Jalan Benda Ujung, RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, telah digeledah KPK pada Selasa (4/2/2025) malam.
    “Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).
    “Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW,” sambungnya.
    KPK masih merahasiakan
    peran Japto Soerjosoemarno
    dalam kasus korupsi Rita Widyasari tersebut. Hingga kini, belum diungkap apa kaitan Japto dengan kasus yang menjerat Rita.
     
    “Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno),” kata Tessa.
    Ia mengatakan, dari penggeledahan, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS).
    “11 Ranmor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik),” ujarnya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan dirinya sudah bertemu dengan Japto usai KPK menggeledah rumah Japto dan menyita 11 mobilnya.
     
    Arif menyebut Japto tidak masalah dengan tindakan KPK itu. Apalagi, KPK juga sangat menghormati Japto ketika bertindak.
    “Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah,” ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.
    Arif menyampaikan, Japto pun mempersilakan KPK melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
    Dia menyebut, Japto tidak memberi arahan apa pun kepada Pemuda Pancasila usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi.
    “Kalau respons dari Pak Japto-nya sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali,” katanya.
    Sampai saat ini, Arif masih belum mengetahui masalah apa yang menjerat ketua umumnya. Apalagi Japto juga bukan penyelenggara negara.
    “Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara,” ujar Arif.
    Arif mengatakan, pada intinya, Pemuda Pancasila menghormati proses yang dilakukan oleh KPK. Dia pun meminta agar semua pihak menghormati dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
    “Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah,” tuturnya.
    “(Pemuda Pancasila) tidak tahu, bahwa ini ada masalah seperti ini. Kita tidak mengerti, tidak tahu,” tegasnya.
    KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka pada kasus suap dan gratifikasi pada September 2017.
    Penetapan tersangka Rita tersebut bukan melalui operasi tangkap tangan (OTT), melainkan dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.
    Rita ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP.
    Dalam perkara ini, Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.
    Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara.
    Nilainya mencapai 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar.
    Atas kejahatannya, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 6 Juli 2018.
    Selain itu, Rita diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.
    Selain kasus gratifikasi, KPK juga menetapkan Rita sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    Rita diduga menyamarkan gratifikasi yang diduga berasal dari izin usaha tambang batu bara.
    Politisi Partai Golkar itu diduga menerima jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.
    Uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub dukung Citilink perkuat konektivitas ke Way Kanan Lampung

    Kemenhub dukung Citilink perkuat konektivitas ke Way Kanan Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung maskapai Citilink memperkuat konektivitas dengan pembukaan rute baru ke Way Kanan, Provinsi Lampung, guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian daerah tersebut.

    “Kemenhub mendukung Citilink yang buka rute penerbangan baru ke Way Kanan, ini tentu membuka konektivitas ke Way Kanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas, dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa maskapai tersebut menambah rute penerbangan baru dari Jakarta melalui Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) menuju Bandar Udara Gatot Soebroto (WTX) di Way Kanan, Provinsi Lampung.

    Penerbangan perdana dilaksanakan pada Rabu dan akan beroperasi seminggu dua kali pada Rabu dan Minggu, menggunakan pesawat jenis ATR72 seri 600.

    Sementara itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Silampari Wachyu Setiawan yang membawahi Satpel Bandar Udara Gatot Soebroto di Way Kanan menilai bahwa terdapat sejumlah potensi pasar di daerah tersebut.

    Ia menyebutkan potensi pasar di bandar udara tersebut pertama, terdapat tujuh pemerintah kabupaten baik di Provinsi Lampung maupun Provinsi Sumatera Selatan, dengan penduduk saat ini kurang lebih 3 juta jiwa.

    Kedua, terdapat 39 industri berskala besar yaitu tujuh perusahaan berada di Kabupaten Way Kanan, tiga perusahaan berada di Kabupaten OKU Timur, lima perusahaan di Kabupaten OKU Selatan, 22 di Kabupaten OKU dan dua perusahaan di Kabupaten Lampung Barat.

    “Industri-industri tersebut di antaranya bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan karet, kelapa sawit, tebu, nanas, tambang batu bara, semen, minyak bumi dan gas,” ucapnya.

    Ketiga, meningkatnya animo masyarakat melakukan perjalanan luar daerah dan luar negeri, seperti ibadah umroh, haji dan wisata.

    Keempat, meningkatnya kunjungan ke daerah seiring perkembangan objek wisata di tujuh kabupaten dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan kelima pelayanan angkutan penumpang dan barang dari dan ke Pulau Jawa saat ini dilayani oleh 82 bandar udara.

    “Dengan beroperasinya maskapai Citilink, tentunya konektivitas dan operasional penerbangan dari dan ke Way Kanan akan membawa dampak positif yang luas bagi kemajuan daerah,” kata Wachyu.

    Ia menuturkan bahwa saat ini Bandar Udara Gatot Soebroto memiliki runway berukuran 2.100 m x 40 m, dengan luas terminal 300 m2.

    Dengan adanya operasional penerbangan di Way Kanan, Wachyu optimis banyak manfaat yang akan diperoleh terutama dalam aksesibilitas dan mendukung perekonomian wilayah Way Kanan dan sekitarnya.

    “Harapan ke depan, pemerintah daerah setempat bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait dapat selalu bersinergi, untuk mengembangkan serta meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara yang ada di Bandar Udara Gatot Soebroto,” kata Wachyu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah kembali menguat hingga 58 poin jadi Rp16.293 per dolar AS

    Rupiah kembali menguat hingga 58 poin jadi Rp16.293 per dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah kembali menguat hingga 58 poin jadi Rp16.293 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat hingga 58 poin atau 0,36 persen menjadi Rp16.293 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.351 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu turut menguat ke level Rp16.308 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.365 per dolar AS.

    “Kekhawatiran tentang perang dagang global yang berlarut-larut sedikit mereda semalam menyusul kesepakatan menit-menit terakhir Trump dengan Kanada dan Meksiko (terkait penundaan implementasi kebijakan tarif perdagangan AS kepada kedua negara tersebut),” ujar Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Seperti diketahui, Trump melakukan penundaan rencana memberlakukan kebijakan tarif perdagangan terhadap Kanada dan Meksiko.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum disebut telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba. Karena itu, pemberian tarif sebesar 25 persen akan ditunda selama 30 hari.

    Di samping itu, Tiongkok telah mengumumkan tarif balasan atas barang-barang AS mengingat Negeri Paman Sam tersebut baru memberlakukan kebijakan tarif ke Negeri Tirai Bambu sebesar 10 persen.

    Balasan yang diberikan Tiongkok sebesar 15 persen atas batu bara dan gas alam cair, serta tarif 10 persen atas minyak mentah, peralatan pertanian, dan kendaraan tertentu.

    “Tarif ini akan mulai berlaku pada 10 Februari 2025. Meskipun ada harapan akan adanya diskusi tingkat tinggi untuk meredakan situasi, Presiden Trump telah menyatakan bahwa ia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping,” ucapnya.

    Sikap ini dinilai menunjukkan resolusi atas konflik perdagangan yang meningkat mungkin takkan segera terjadi, sehingga membuat pasar dan bisnis tak yakin tentang masa depan hubungan ekonomi AS-Tiongkok.

    “Meningkatnya ketegangan perdagangan telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang skala penuh antara dua ekonomi terbesar di dunia,” ungkap Ibrahim.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Minta Harga DMO Batu Bara Naik, ESDM Matangkan Skema MIP

    Pengusaha Minta Harga DMO Batu Bara Naik, ESDM Matangkan Skema MIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mematangkan skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP). Hal ini tak lepas dari adanya permintaan pengusaha batu bara yang menginginkan harga DMO naik. 

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri. Harga DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya saat ini masih membahas permintaan kenaikan harga batu bara untuk DMO.

    “Tapi untuk DMO itu akan ada aturan terkait gimana DMO yang pas, kira-kira gitu lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, permintaan pengusaha terkait penyesuaian harga DMO itu akan difasilitasi lewat format mitra instansi pengelola (MIP). Di sisi lain, skema tersebut hingga saat ini belum diberlakukan.

    Tri pun mengatakan pembentukan MIP segera dilakukan. Saat ini, pihaknya masih akan melakukan pembahasan.

    “Ini akan dilakukan pembahasan, dalam waktu dekat,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perusahaan batu bara sebenarnya bersedia untuk memasok batu bara ke PT PLN (Persero). Namun, yang menjadi masalah adalah harga DMO batu bara untuk PLN berada di bawah harga pasar. 

    “Begitu masuk di PLN dihargai di bawah harga pasar. Makanya dibutuhkan satu lembaga mediasi untuk menghimpun antara dana ekspor selisih dengan yang masok DMO agar harganya seimbang,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

    Bahlil menegaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menaikkan harga DMO lantaran ingin menjaga keberlangsungan PLN.

    “Justru saya melindungi PLN, maka sekalipun pengusaha batu bara meminta naik harga, kami belum naikkan. Kalau nggak, PLN lewat itu,” kata

    Adapun, Kementeiran ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). 

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB. 

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • KPK Geledah Rumah Japto Soerjosoemarno, 11 Mobil Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Disita

    KPK Geledah Rumah Japto Soerjosoemarno, 11 Mobil Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Disita

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) hari ini Rabu, 5 Februari 2025 pagi.

    KPK geledah rumah Japto Soerjosoemarno terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi telah menyita 11 mobil Ketum Pemuda Pancasila tersebut di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025.

    “Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik,” ucap Tessa seperti dikutip dari Antara.

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali

    Penyidik KPK geledah rumah ketua umum organisasi tersebut yang diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS,” lanjutnya.
    Penggeledahan berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan diketahui sudah selesai.

    Sebelumnya, KPK geledah rumah Ahmad Ali terkait perkara yang sama pada Selasa, 4 Februari 2025. KPK geledah rumah Ahmad Ali dan menyita beberapa bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

    Kasus Korupsi Rita Widyasari

    Penyidik KPK kembali melakukan pengembangan perkara penerimaan gratifikasi Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

    KPK saat ini tengah menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 tersebut.

    Penyidikan tersebut menghasilkan penyitaan 91 unit kendaraan, sejumlah benda bernilai ekonomis lain, 5 bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah berbagai merek.

    Sebagian besar barang sitaan saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur dan di Samarinda, Kalimantan Timur dalam rangka perawatan.

    Barang sitaan ini ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan lewat proses pengadilan, akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

    Penyidik merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini tengah menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara guna mengoptimalkan pembalikan hasil korupsi pada negara.

    Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017, dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan penjara, terbukti menerima uang gratifikasi Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Ungkap Plus Minus HBA jadi Harga Acuan Ekspor Batu Bara

    Pengamat Ungkap Plus Minus HBA jadi Harga Acuan Ekspor Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai wacana mewajibkan para eksportir menjual batu bara menggunakan harga batu bara acuan (HBA) dapat memberikan dampak positif. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, kebijakan tersebut dapat menempatkan Indonesia di posisi strategis secara global.

    “Kebijakan ekspor dengan HBA semangatnya bagus dan bisa menempatkan posisi Indonesia dalam pasar global lebih strategis,” kata Bisman kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, indeks HBA sebenarnya relatif baik dan dalam banyak kesempatan tidak jauh dengan harga pasar global. Namun, aturan HBA tersebut hanya bisa punya daya paksa kepada pelaku dalam negeri selaku penjual/eksportir.

    Dengan kata lain, kebijakan itu tidak bisa memaksa pasar luar dan negara lain. Bisman menuturkan akan percuma saja bila Indonesia pakai HBA kalau barangnya malah tak diminati pasar global.

    Namun, kata dia, kalau sebagai upaya menaikkan bargaining position Indonesia dalam perdagangan global atau sebagai acuan dasar itu bisa saja. 

    “Walaupun keputusan dan deal harga berakhir bergantung pada indeks pasar global dan kesepakatan penjual dan pembeli,” imbuh Bisman.

    Oleh karena itu, Bisman mengingatkan pemerintah harus menetapkan HBA yang akurat. Apalagi, perdagangan global ditentukan oleh hukum pasar, yaitu mana yang paling menguntungkan dan deal kesepakatan antara penjual dan pembeli.

    “Yang utama adalah penetapan HBA harus akurat serta terkini dan menghormati mekanisme business to business atau jual beli berdasarkan kesepakatan bisnis,” ucap Bisman.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan para eksportir menjual batu bara Indonesia sesuai dengan HBA yang dipatok pemerintah.

    Dia pun mengaku pemerintah kini tengah menggodok kebijakan ini yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

    “Saya lagi memerintahkan Dirjen [Minerba] untuk hitung betul HBA kita dibandingkan ICI [Indonesia Coal Index], ICI lebih rendah dari HBA. Saya umumkan hari ini, tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).