Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Video: Dapat Jatah Tambang, Modal & Kemampuan UMKM Sudah Mumpuni?

    Video: Dapat Jatah Tambang, Modal & Kemampuan UMKM Sudah Mumpuni?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengungkapkan sejumlah tujuan Revisi UU Minerba lewat perubahan keempat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Selain untuk memperkuat aturan sektor Mineral dan Batu Bara, revisi UU Minerba juga dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi dan mengatasi persoalan tambang-tambang yang terbengkalai hingga mengakomodir tujuan pemerintah untuk membantu lembaga hingga UMKM.

    Diharapkan Revisi UU Minerba ini bisa mengaktifkan kembali izin usaha pertambangan (IUP) yang terbengkalai sehingga hilirisasi sektor pertambangan dapat lebih luas pemanfaatannya.

    Seperti apa pertimbangan revisi UU Minerba mengakomodir pemberian IUP pada UMKM dan Perguruan Tinggi? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi dalam Closing Bell,C NBC Indonesia (Rabu, 05/02/2025)

  • Pupuk Kujang Produksi Hybrid Green Ammonia Kurangi Emisi Karbon, Begini Hasilnya

    Pupuk Kujang Produksi Hybrid Green Ammonia Kurangi Emisi Karbon, Begini Hasilnya

    Sementara itu, di PLTU yang dikelola PLN IP itu, green ammonia akan digunakan dalam proses co-firing, sebuah proses pembakaran di boiler atau tungku khusus untuk menghasilkan tenaga uap sehingga memutar turbin dan menghasilkan listrik.

    Dalam perkembangan terbaru di sektor energi, green ammonia, bisa menjadi opsi bahan bakar alternatif dalam pembangkitan listrik. Dengan green ammonia, batu bara di PLTU bisa diganti sebagian atau secara total.

    Dengan menggunakan green ammonia, ada berbagai keuntungan yang didapat, selain mengurangi ketergantungan pada batu bara, inisiatif ini juga mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060, sekaligus menandai langkah signifikan dalam mengurangi jejak karbon.

    “Karena berbagai keunggulan itu, uji coba produksi green ammonia ini merupakan sebuah langkah nyata menjalankan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi CO2 sesuai dengan target nasional mencapai netralitas karbon tahun 2060,” kata Robert.

    Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernardus menuturkan, uji coba penggunaan green ammonia di PLTU Labuan, Banten diharap bisa menurunkan emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi operasional.

    “Uji coba ini untuk mendapatkan keyakinan, bahwa PLTU juga bisa beroperasi menggunakan ammonia. Apakah lebih efisien dan mudah di-handle, karena itu, kami harap uji coba ini dilakukan dengan sangat baik dan akurat,” kata Bernardus.

    Vice President Technology Development PLN Indonesia Power Hedwig Lunga Sampe Pajung, mengatakan green ammonia yang dibuat Pupuk Kujang akan dipakai dalam proses co-firing selama 8 jam.

    “Kalau berbagai parameternya aman, dan uji cobanya memuaskan, bukan tidak mungkin kita menuju ke tahap penghitungan efisiensinya,” kata Hedwig.

    Dalam proses penggunaan green ammonia di PLTU Labuan, IHI Corporation, sebuah perusahaan energi asal Jepang akan berperan untuk mengevaluasi seara teknis. Khususnya terkait modifikasi burner atau alat pembakar untuk menggerakkan turbin listrik.

  • Profil Prajogo Pangestu, Konglomerat Indonesia yang Hartanya Anjlok hingga Rp 148,5 T

    Profil Prajogo Pangestu, Konglomerat Indonesia yang Hartanya Anjlok hingga Rp 148,5 T

    GELORA.CO  – Prajogo Pangestu merupakan seorang pengusaha dan pendiri perusahaan petrokimia dan energi, Barito Pacific.

    Pria yang terlahir dengan nama Phang Djoen Phen itu masuk ke dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes.

    Prajogo sendiri menempati posisi teratas sebagai orang terkaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai 35,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp577,7 triliun.

    Namun, baru-baru ini harta salah satu konglomerat di Indonesia itu dikabarkan turun hingga 20,34 persen, sekitar 9,1 miliar dollar AS atau setara Rp148,5 triliun berdasarkan data Forbes Real Time Net Worth.

    Berikut rekam jejak Prajogo Pangestu.

    Profil Prajogo Pangestu

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Prajogo Pangestu lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944.

    Saat ini, ia telah berusia 80 tahun.

    Prajogo Pangestu adalah anak dari seorang pedagang karet. Karena keterbatasan ekonomi, Prajogo hanya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah.

    Ia memiliki istri yang bernama Herlina Tjandinegara dan telah dikaruniai tiga anak.

    Perjalanan karier Prajogo Pangestu hingga berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia, tentu penuh lika-liku panjang.

    Setelah lulus dari Sekolah Menengah, ia mencoba peruntungan di Jakarta, namun perjuangannya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

    Akhirnya, Prajogo kembali ke kampung halamannya. Ketika kembali di kampung halamannya, ia mulai bekerja menjadi sopir angkot dan membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin.

    Di sela-sela pekerjaannya, Prajogo bertemu pengusaha kayu asal Malaysia, Burhan Uray, pada 1960-an. Pertemuan tersebut menjadi titik balik nasib Prajogo.

    Pada 1969, Prajogo memutuskan untuk bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Djajanti Grup. 

    Tujuh tahun kemudian, Burhan mengangkat Prajogo menjadi general manager (GM) di pabrik Plywood Nusantara, Gresik, Jawa Timur.

    Prajogo hanya menjabat sebagai GM di perusahaan itu selama satu tahun, karena dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan membeli sebuah perusahaan yang saat itu mengalami krisis finansial, yang bernama CV Pacific Lumber Coy.

    Pada saat itu, Prajogo mengajukan pinjaman dari bank untuk membeli perusahaan tersebut. Setelah akuisisi, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Barito Pacific.

    Barito Pacific kemudian mengakuisisi 70 persen saham perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 2007. 

    Pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia.

    Selain mendirikan Barito Pasific, Prajogo tercatat juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan, yakni:

    PT Mangole Timber Producers – Direktur Utama (1969-1977)

    PT Barito Pacific Lumber – Direktur Utama (1976)

    Barito Pacific Group – (1977)

    PT Barito Pacific Timber (dh. PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan) – Direktur Utama (1979-1993)

    PT Mangole Timber Producers – Direktur Utama (1982-1993)

    PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries – Direktur Utama (1987-1998)

    PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood – Direktur Utama (1987-1998)

    PT Musi Hutan Persada – Komisaris (1991-1993)

    PT Mangole Timber Producers – Komisaris Utama (1993-1998)

    PT Astra International Tbk – Wakil Komisaris Utama (1993-1998)

    PT Tripolyta Indonesia Tbk – Komisaris (1989-1999)

    PT Chandra Asri – Direktur Utama (1990-1999)

    PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper – Komisaris Utama (1999-2005)

    PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper – Wakil Komisaris Utama (1997-1999)

    PT Barito Pacific Tbk (d/h PT Barito Pacific Timber) – Komisaris Utama (1993-sekarang).

    Empat Saham Perusahaan

    Prajogo Pangestu tercatat memiliki empat saham perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Keempat saham itu, di antaranya, holding energi PT Barito Pacific Tbk (BRPT), perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), emiten geotermal PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan emiten batu bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

    Harta Prajogo Pangestu

    Hingga saat ini, Prajogo Pangestu memiliki kekayaan mencapai 35,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp577,7 triliun.

    Meski begitu, baru-baru ini harta orang terkaya di Indonesia itu turun hingga 20,34 persen, sekitar 9,1 miliar dollar AS atau setara Rp148,5 triliun.

    Dilansir Kompas.com, penurunan drastis ini terjadi setelah beredar kabar bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak akan memasukkan tiga emiten miliknya ke dalam MSCI Investable Market pada review Februari 2025.

    MSCI merupakan indeks pasar global yang menjadi acuan utama bagi investor institusional dalam menentukan portofolio mereka. 

    Keputusan untuk tidak memasukkan tiga emiten milik Prajogo, yakni Barito Renewables Energy (BREN), Petrindo Jaya Kreasi (PTRO), dan Barito Pacific (CUAN) diperkirakan berdampak besar pada kepercayaan pasar terhadap saham-saham tersebut.

    Hal ini turut memengaruhi kapitalisasi pasar dan akhirnya berimbas pada kekayaan bersih Prajogo Pangestu.

  • Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

    Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan hibah dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar yang akan digunakan untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.

    Penggunaan dana hibah ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dari total dana hibah itu sekitar 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dipergunakan untuk  program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) oleh PLN.

    “Dana digunakan PLN mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM,” kata Dadan saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility (IETF) di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakannya, transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih yang menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.

    “Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40 persen, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone mengatakan, program  IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan, mendorong inovasi sehingga  kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Di saat peluncuran juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia. 

    Perjanjian berinsi penempatan Energy Technical Advisor oleh AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), 

    Lebih lanjut, kata Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengungkapkan, dana akan digunakan untuk mendukung berbagai program transisi energi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Dukungan ini akan dimanfaatkan untuk renovasi proyek, asistensi teknis, serta memastikan kelancaran proyek transmisi dan distribusi energi terbarukan,” tuturnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • Pembangunan Jalan Alternatif Tambang di Lumajang Berikan 2 Keuntungan

    Pembangunan Jalan Alternatif Tambang di Lumajang Berikan 2 Keuntungan

    Lumajang (beritajatim.com) – Pembangunan jalan alternatif khusus untuk angkutan tambang di Kabupaten Lumajang dinilai mampu memberikan dua manfaat signifikan bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, saat meninjau langsung proses pembangunan jalan tersebut pada Jumat (7/2/2025).

    Menurut Indah Wahyuni, yang akrab disapa Bunda Yuyun, keberadaan jalan alternatif tambang ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam memantau pemungutan pajak mineral dan batu bara (minerba).

    Selain pemungutan pajak di lokasi tambang, titik-titik pengambilan pajak tambahan di sepanjang jalan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya jalan tambang ini, kami dapat lebih optimal dalam mengawasi pemungutan pajak minerba, yang tentu berdampak positif bagi peningkatan PAD,” ujar Bunda Yuyun.

    Selain manfaat dari sisi pendapatan daerah, pembangunan jalan alternatif ini juga berdampak pada penghematan biaya pemeliharaan jalan kabupaten. Selama ini, armada truk pengangkut pasir kerap merusak infrastruktur jalan umum karena beban berat yang mereka bawa.

    “Selain itu, juga bisa menghemat biaya pemeliharaan jalan karena armada truk yang membawa pasir bisa melalui jalan alternatif tambang sehingga meminimalisir atau mengurangi kerusakan jalan,” tambahnya.

    Pembangunan jalan alternatif sepanjang kurang lebih 9 kilometer ini dimulai dari titik nol hingga Desa Bago, Kecamatan Pasirian. Dalam kunjungan tersebut, Pj. Bupati didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    Indah Wahyuni menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan tambang serta mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.

    “Pembangunan alternatif jalan tambang ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat dan juga ada bantuan dari CSR APBD,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya jalan ini, armada truk tambang dapat langsung terhubung ke jalan provinsi atau jalan nasional tanpa harus melintasi jalan kabupaten. Dengan begitu, beban jalan kabupaten akan berkurang dan infrastruktur tersebut bisa digunakan sesuai dengan spesifikasi kelas jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan umum.

    Guna mengoptimalkan pemanfaatan jalan tambang, Pj. Bupati berencana berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menerbitkan surat edaran resmi. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng jajaran Polres Lumajang untuk mendukung sosialisasi penggunaan jalan alternatif tersebut kepada para pelaku usaha tambang dan masyarakat.

    “Ini nantinya akan kita lakukan koordinasi kepada OPD terkait untuk pembuatan surat edaran, dan kita akan sampaikan juga kepada jajaran Polres Lumajang terkait sosialisasi penggunaan jalan tambang ini,” pungkas Bunda Yuyun.

    Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan jalan alternatif tambang ini dapat meningkatkan efisiensi angkutan tambang, menjaga kualitas infrastruktur jalan umum, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. (ted)

  • Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

    Perjalanan karier Isa diketahui banyak berada di Kemenkeu, maupun menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

    Sekadar informasi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menyampaikan pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Isa sebagai tersangka.

    “Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025).

    Qohar menyampaikan, Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Profile Jabatan Isa Rachmatarwata

    Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, pria kelahiran Jombang, 30 Desember 1966 itu pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta University of Waterloo, Kanada. 

    Karier Isa di Kemenkeu dimulai di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada 1991. 

    Pada 2006, Isa diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada masa inilah penyidik Jampidsus Kejagung menduga Isa terlibat korupsi Jiwasraya. 

    Kemudian, pada 2013 Isa sempat diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun yang sama, dia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. 

    Selang empat tahun kemudian atau 2017, Isa resmi menjadi eselon I setingkat Dirjen. Pada saat itu, dia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan itu dipegangnya sampai 2021. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkelakar bahwa Isa merupakan orang terkaya di Indonesia. 

    Sebab, Isa mengelola dan mengawasi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Namun, kekayaan tentu aset tersebut bukanlah aset pribadi Isa. Kelakar itu disampaikan ketika memberi arahan calon ASN baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (17/2/2021). 

    “Pak Isa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara [DJKN]. Nah, ini orang paling kaya di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Rabu (17/2/2021).

    Kini, Isa dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran dan dilantik pada 12 Maret 2021. 

    Isa diketahui tidak hanya memiliki jabatan di kementerian tersebut. Dia kini diketahui menjabat salah satu Komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

    Sebelumnya, Isa juga diketahui pernah menjabat Komisaris di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

    Riwayat Kasus 

    Kini, Isa resmi menjadi tersangka Kejagung. Namun, Bisnis mencatat bahwa Isa pernah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa di sejumlah kasus dugaan korupsi. 

    Di Kejagung, Isa pernah juga diperiksa di kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) 4G pada Juni 2023. Kasus itu diketahui menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. 

    Kemudian, pada 2024, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa Isa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metric tonne dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara. 

    “Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

  • Terungkap! Ini Alasan ESDM Belum Kasih Freeport Izin Ekspor

    Terungkap! Ini Alasan ESDM Belum Kasih Freeport Izin Ekspor

    Jakarta –

    PT Freeport Indonesia (PTFI) belum mendapat izin atau relaksasi untuk mengekspor konsentrat tembaga. Relaksasi ekspor untuk Freeport sebelumnya hanya berlaku sampai 31 Desember 2024.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, untuk mendapat relaksasi ekspor maka perlu ada pemicu atau alasannya. Ia menyebut alasan tersebut harus memuat kondisi kahar atau force majeure.

    “Jadi kalau misalnya terkait dengan izin ekspor, sebetulnya ekspor itu kan sudah dilarang. Nah harus ada kondisi tertentu yang menyebabkan larangan itu dibuka. Nah misalnya kondisi kahar misalnya. Nah kondisi kahar itu siapa yang menyebabkan kondisi? Itu kan mesti ada statement seperti itu,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Tri lantas menegaskan pemerintah belum memberikan izin ekspor konsentrat tembaga. Ia pun menjelaskan pihak yang berhak memberi izin adalah Kementerian ESDM.

    “Ya, dari ESDM, tapi pemicunya mesti ada, kira-kira gitu lah,” tuturnya.

    Ia mencontohkan kasus kebakaran yang terjadi di smelter PTFI di Kawasan Industri Java Integrated Industrial Estate, Gresik, Jawa Timur di Oktober 2024. Meski begitu, Tri berpandangan perlu ada penyelidikan mendalam terkait potensi kesengajaan dalam kasus tersebut.

    “Nah, itu. Ya maksudnya kebakaran, kebakaran itu disengaja atau tidak,” imbuhnya.

    Saat ini penyelidikan terkait penyebab kebakaran masih dilakukan. Tri menduga masalah kelistrikan menjadi salah satu penyebab terbakarnya smelter Freeport di Gresik.

    “Kayak semacam itulah, aliran listrik. Ya, gitu-gitulah. Saya nggak tahu istilahnya,” tutup Tri.

    Lihat juga Video: Prabowo Bertemu Pemimpin Freeport hingga Chevron, Bahas Investasi di RI

    (acd/acd)

  • Harta Prajogo Pangestu Anjlok, Ini Penyebab dan Kiprahnya di Dunia Bisnis

    Harta Prajogo Pangestu Anjlok, Ini Penyebab dan Kiprahnya di Dunia Bisnis

    Jakarta: Konglomerat Indonesia, Prajogo Pangestu, tengah menjadi sorotan setelah kekayaannya merosot tajam. Per 6 Februari 2025, harta bersihnya tercatat sebesar USD35,5 miliar, turun USD9 miliar atau sekitar 20,8 persen dibandingkan sebelumnya. 
     
    Penurunan drastis ini terjadi setelah beredar kabar bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak akan memasukkan tiga emiten miliknya ke dalam MSCI Investable Market pada review Februari 2025.
    Tiga Emiten Prajogo Pangestu Tak Masuk MSCI
    MSCI merupakan indeks pasar global yang menjadi acuan utama bagi investor institusional dalam menentukan portofolio mereka. 
     
    Keputusan untuk tidak memasukkan tiga emiten milik Prajogo, yakni Barito Renewables Energy (BREN), Petrindo Jaya Kreasi (PTRO), dan Barito Pacific (CUAN) diperkirakan berdampak besar pada kepercayaan pasar terhadap saham-saham tersebut.

    Hal ini turut memengaruhi kapitalisasi pasar dan akhirnya berimbas pada kekayaan bersih Prajogo Pangestu.
     

    Sosok Prajogo Pangestu
    Mengutip Forbes, Prajogo Pangestu lahir dari keluarga pedagang karet yang  membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Kariernya dimulai di industri perkayuan pada akhir 1970-an, yang kemudian membawanya mendirikan Barito Pacific Timber. Perusahaan ini melantai di bursa pada tahun 1993 dan akhirnya berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007.
     
    Pada tahun yang sama, Barito Pacific melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi 70 persen saham perusahaan petrokimia Chandra Asri. Langkah ini menjadikannya salah satu pemain utama di industri petrokimia Indonesia. 
     
    Pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Tanah Air.
    Ekspansi ke energi terbarukan dan batu bara
    Tak hanya di petrokimia, Prajogo juga melakukan diversifikasi bisnis ke sektor energi. Pada 2023, ia membawa perusahaan tambang batu baranya, Petrindo Jaya Kreasi (PTRO), melantai di bursa. Pada tahun yang sama, anak usahanya di bidang energi terbarukan, Barito Renewables Energy (BREN), juga resmi menjadi perusahaan publik.
     

    Harta kekayaan dan posisi di daftar orang terkaya
    Terlepas dari penurunan tajam yang terjadi baru-baru ini, Prajogo Pangestu tetap menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia juga masuk dalam The Real-Time Billionaires List urutan ke-50, yang mencerminkan perubahan nilai kekayaannya secara langsung di pasar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha bersikeras meminta agar harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) naik.

    Hal ini merespons pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang memberi sinyal bahwa harga DMO tidak akan naik.

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri.  

    Harga batu bara DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan harga batu bara untuk DMO idealnya mengikuti harga pasar.

    “Kalau dari perspektif penambang tentu idealnya mengikuti harga pasar,” kata Hendra singkat kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,53% ke level US$111,90 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 melemah 0,09% ke level US$115,40 per metrik ton.

    Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan wajar saja jika ada pengusaha minta harga DMO naik. Sebab, dalam hukum pasar pengusaha ingin menjual dengan harga tertinggi. 

    Kendati demikian, Tri menilai jika harga batu bara DMO naik, maka akan berdampak pada subsidi listrik dari PLN. Oleh karena itu, alih-alih menaikkan harga DMO, pihaknya akan mengkaji skema lain sebagai jalan tengah. 

    “Kalau harga DMO semua akan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas, sedang dilakukan pembahasan,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Meskipun demikian, Tri tidak berbicara secara detil mengenai mekanisme yang tengah dibahas tersebut. Namun, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP).  

    “MIP Pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pasang ke DMO. Sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance gitu lah Karena untuk stripping ratio yang lebih dari 12, sudah minus kalau dijual ke PLN. Ini supaya pas adil itu seperti apa,” ucap Tri.

    MIP Sebagai Pilihan Tepat?

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menialai MIP pilihan yang tepat. Pasalnya, skema tersebut dinilai berkeadilan.

    Menurutnya, MIP juga tak akan mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Biaya Pokok Produksi (BPP) tidak naik. 

    “Mengingat kondisi ekonomi saat ini, affordability/daya beli masyarakat cukup berat jika terjadi kenaikan harga listrik. Jadi jelas MIP sbg pilihan terbaik,” kata Singgih kepada Bisnis.

    Dia berpendapat jika harga DMO naik, malah akan memberatkan pemerintah. Apalagi, saat ini tengah ada penghematan anggaran di APBN.

    Singgih menyebut kenaikan harga batu bara untuk DMO jelas akan berpengaruh terhadap subsidi yang diberikan kepada PLN. 

    “Sehingga menurut saya selain MIP, justru langkah strategis lainnya adalah mengeluarkan Smelter dari DMO. Menjadi bias bila Smelter dikeluarkan dari DMO, mengingat harganya mengikuti harga pasar,” kata Singgih.

    Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).  

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.  

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • Segini Harga Ideal Batu Bara untuk DMO

    Segini Harga Ideal Batu Bara untuk DMO

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat memberikan opsi harga ideal batu bara untuk domestic market obligation (DMO). Hal ini seiring dengan pengusaha yang disebut meminta harga emas hitam untuk kebutuhan dalam negeri itu naik.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan menaikkan harga batu bara untuk DMO sejatinya memberikan dua dampak.

    Menurutnya, jika harga naik akan baik bagi produsen Batubara tetapi akan membebani PT PLN (Persero) dan industri.

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri. Harga DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    “Namun jika naik masih cukup ideal untuk kelistrikan US$80 [per metrik ton] dan untuk semen dan pupuk US$100,” kata Bisman kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Di sisi lain, kata Bisman, jika harga DMO naik maka pemerintah perlu menyiapkan kompensasi untuk PLN. Pasalnya, biaya akan tinggi dan akhirnya memberikan tambahan beban produksi listrik.

    Bisman memaklumi jika pengusaha meminta harga batu bara untuk DMO naik karena saat ini masih terlalu rendah.

    “Harga DMO dianggap terlalu rendah, jauh dari harga pasar dan sudah berlaku cukup lama, jadi itu jadi alasan minta dievaluasi,” jelas Bisman.

    Seiring dengan permintaan kenaikan harga batu bara untuk DMO itu, Kementerian ESDM juga tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP).

    Skema MIP disebut akan memfasilitasi permintaan pengusaha untuk menaikkan harga batu bara DMO.

    Terkait hal ini, Bisman menilai rencana penerapan skema MIP cukup baik. Namun, perlu kajian yang cukup mendalam terutama dampaknya bagi PLN yang punya tugas penyediaan listrik untuk masyarakat dan juga industri.

    “Dengan skema MIP akan memangkas gap harga DMO dengan harga pasar dan akan menjamin ketersediaan energi primer,” ucap Bisman.

    Namun, dia menilai hal ini berpotensi memberatkan PLN, penyediaan anggaran untuk energi primer menjadi fluktuatif, apalagi jika suatu saat ada kenaikan harga cukup tinggi.  

    “Untuk itu jika MIP diberlakukan, pemerintah perlu memberikan harga batas atas dan menyiapkan kompensasi bagi PLN,” imbuh Bisman.

    Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan wajar saja jika ada pengusaha minta harga DMO naik. Sebab, dalam hukum pasar pengusaha ingin menjual dengan harga paling tinggi.

    Kendati, Tri menilai jika harga DMO batu bara naik, akan berdampak pada subsidi listrik PLN. Oleh karena itu, alih-alih menaikkan harga DMO, pihaknya akan mengkaji skema lain sebagai jalan tengah.

    “Kalau harga DMO semua akan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas, sedang dilakukan pembahasan,” tutur Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Tri tak berbicara secara detil mekanisme yang tengah dibahas tersebut. Namun, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP.

    “MIP Pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pasang ke DMO. Sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance karena untuk stripping ratio yang lebih dari 12, sudah minus kalau dijual ke PLN,” ucap Tri.