Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

    Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pebisnis meminta supaya integrasi basis data pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui single profile tidak memicu beban baru berupa pelaporan kepatuhan maupun sanksi administratif. 

    Sekadar informasi, rencana untuk mengintegrasikan basis data sejumlah unit di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029. 

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan single profile yang dinilai sebagai upaya modernisasi sistem penerimaan negara. 

    “Dunia usaha pada prinsipnya mendukung penguatan basis data yang terintegrasi, selama implementasinya dilakukan secara bertahap, transparan, dan tetap menjaga kepastian berusaha,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hipmi Anggawira kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Menurutnya, ada beberapa manfaat yang bakal didapatkan pelaku usaha dari upaya integrasi basis data penerimaan negara.

    Pertama, kepastian dan konsistensi regulasi meningkat. Anggawira melihat bahwa data yang terintegrasi membuat penilaian risiko, penetapan kewajiban, dan pelayanan menjadi lebih standar sehingga mengurangi potensi perbedaan interpretasi di lapangan.

    Kedua, mempermudah layanan dan mengurangi duplikasi dokumen. Basis data yang sama untuk ketiga penerimaan negara itu dinilai bisa membuat proses administrasi lebih efisien. 

    “Mulai dari ekspor-impor, restitusi pajak, hingga perizinan. Ini sejalan dengan agenda ease of doing business [kemudahan berusaha],” ujar Anggawira. 

    Ketiga, mendorong reformasi birokrasi berbasis data. Single profile itu dinilai bisa meminimalisasi kontak fisik serta menekan biaya-biaya tak resmi. 

    Akan tetapi, Anggawira juga mencatat otoritas perlu memastikan berbagai hal sejak awal. Misalnya, perlindungan data yang kuat dengan standar cyber-security, governance dan audit data yang jelas. 

    Selanjutnya, perbedaan sistem historis antar direktorat sering membuat validasi data tidak selalu linier. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi mismatch yang pada akhirnya membebani wajib pajak.

    Anggawira, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo), turut meminta pemerintah bisa memastikan agar integrasi basis data itu justru tidak menambah beban kepatuhan. 

    “Kami ingin memastikan single profile tidak melahirkan kewajiban pelaporan tambahan atau sanksi administratif baru. Integrasi harus membuat proses lebih ringan, bukan lebih rumit,” terangnya. 

    Doktor lulusan Tsinghua University, China itu menilai single profile yang berhasil akan menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan (fair), modern, dan berbasis risiko, sehingga mendorong iklim investasi yang lebih sehat.

    “Hipmi dan dunia usaha pada dasarnya mendukung penuh transformasi digital Kemenkeu. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proses transisi, keamanan data, serta ruang dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha,” tuturnya. 

  • Freeport Dapat Izin ESDM Operasikan Kembali Tambang DMLZ dan Big Gossan di Grasberg

    Freeport Dapat Izin ESDM Operasikan Kembali Tambang DMLZ dan Big Gossan di Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membuka kembali dua tambang bawah tanah yang tidak terdampak longsor di tambang Grasberg Block Cave (GBC). Kedua tambang tersebut adalah Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa izin telah diberikan, namun saat ini PTFI masih belum mengoperasikan kedua tambang tersebut karena tengah mempersiapkan kembali proses produksi.

    “Sudah-sudah [diberi izin] untuk DMLZ dan Big Gossan, tapi belum produksi,” ujar Tri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Tri menambahkan, kapasitas produksi bijih dari kedua tambang milik Freeport tersebut sekitar 600.000 ton per tahun, atau sekitar 30% dari total kapasitas produksi seluruh tambang Freeport.

    Produksi bijih dari dua tambang ini rencananya akan dipasok ke smelter PTFI di Manyar, Gresik, yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan konsentrat tembaga.

    “Iya, dipasok ke smelter Manyar, karena memang kurang pasokan,” tegas Tri.

    PTFI sebelumnya berencana mengoperasikan kembali tambang Grasberg, Papua Tengah, yang tidak terdampak insiden luncuran material basah. Tri mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan izin operasi untuk area yang aman dari longsor.

    “Iya, sementara mereka mau mengajukan proposal. Itu kan tidak ada pengaruh dari situ, ya, jadi mereka ingin memulai produksi di sana,” ujar Tri kepada wartawan, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Sementara itu, produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC) masih terhenti akibat longsor pada 8 September 2025. Meskipun DMLZ dan Big Gossan tidak terdampak longsoran, kedua tambang ini juga belum berproduksi.

    “Freeport sudah melakukan evaluasi. Untuk sementara, daerah yang terdampak kecelakaan belum boleh beroperasi,” tambah Tri.

    Sebelumnya, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX), melaporkan bahwa insiden luncuran material basah dari bekas tambang terbuka Grasberg ke GBC pada 8 September 2025 menghentikan sementara operasi penambangan. Penghentian ini bertujuan memprioritaskan evakuasi tujuh korban serta penyelidikan penyebab utama insiden.

    PTFI menyatakan proses evakuasi selesai pada 5 Oktober 2025, dan proses investigasi hampir rampung. Kajian dampak kerusakan yang dilakukan bersamaan dengan pembersihan lumpur diperkirakan selesai akhir 2025.

    FCX dan PTFI, bersama ahli eksternal, menyelesaikan penyelidikan penyebab insiden luncuran lumpur serta menentukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

    Bersamaan dengan itu, rencana produksi ke depan sedang dievaluasi bersama pemerintah, dan penilaian kerusakan sedang diselesaikan. Setelah itu, PTFI akan mengevaluasi nilai buku aset terdampak untuk menentukan kemungkinan penghapusan nilainya (write-off).

    Cebakan bijih GBC mewakili 50% cadangan terbukti dan terkira PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70% proyeksi produksi tembaga dan emas PTFI hingga 2029.

    PTFI memperkirakan tambang Big Gossan dan DMLZ, yang tidak terdampak longsor, dapat mulai beroperasi kembali pada kuartal IV/2025, diikuti pemulihan bertahap tambang bawah tanah GBC sepanjang 2026.

    Berdasarkan skenario pemulihan bertahap ini, yang masih bergantung pada banyak faktor, produksi PTFI pada 2026 diproyeksikan sekitar 35% lebih rendah dibanding estimasi sebelum insiden, dengan estimasi sebelumnya sekitar 1,7 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.

  • ESDM Restui Tambang Freeport Beroperasi Lagi

    ESDM Restui Tambang Freeport Beroperasi Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    “Nggak banyak dia. Dia cuma 600 ribu (ton) per tahun kira-kira,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, penghentian sementara seluruh tambang milik Freeport dilakukan imbas longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Pemberhentian operasional tersebut bertujuan untuk memfokuskan sumber daya dalam mengevakuasi tujuh orang pekerja yang terjebak di area tambang. Kini, seluruh korban telah ditemukan. Pada 6 Oktober lalu, Freeport menyatakan pencarian selesai.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Sabtu (11/10/2025).

    (ara/ara)

  • ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pertumbuhan penerapan profiling biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Capaian tersebut terus tumbuh dari inisiatif yang dimulai sejak 2020 sebagai upaya dekarbonisasi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan pada 2020 hanya ada 6 PLTU yang menggunakan skema profiling biomassa. Kemudian hingga Oktober 2025, jumlahnya melonjak menjadi 47 pembangkit yang menggunakan sisa limbah kelapa dan sawit.

    “Perkembangan terkait dengan implementasi dari profiling biomassa di PLTU sebagian besar adalah upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di mana pada tahun 2020 hanya 6 pembangkit yang melakukan profiling, pada saat ini, sampai di tahun Oktober 2025, jumlah melonjak menjadi 47 pembangkit,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, volume biomassa digunakan melalui skema profiling mencapai 1,8 juta ton dengan produksi listrik 1,78 juta MWh. Sementara produksi listrik dari batu bara pada unit yang sama berada di angka 193 juta MWh.

    “Dengan demikian, rasio pemanfaatan biomassa terhadap batu bara pada PLTU yang telah menerapkan profiling mencapai 3,36%,” jelasnya.

    Hingga Oktober 2025, total produksi listrik dari PLN dan Independent Power Producer (IPP) telah mencapai 290 terawatt hour (TWh) dan diperkirakan naik menjadi 354 TWh di akhir tahun.

    Hingga akhir 2025, batu bara diproyeksikan masih menjadi kontributor produksi listrik mencapai 235 TWh atau 66,54%. Kemudian di posisi kedua, produksi listrik disumbang oleh gas 59,01 TWh atau sekitar 15,69%.

    Sementara untuk energi baru terbarukan (EBT) menyumbang sebesar 44,79 TWh atau sekitar 12,67%. Terakhir BBM dan BBN sekitar 14,52 TWh atau sekitar 4,10%.

    “Dominasi yang selama ini juga menjadi mengingat bagi kita bahwa upaya untuk menurunkan intensitas emisi harus terus diperkuat melalui percepatan co-firing biomassa,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Polusi Tetap Ada Walau PLTU Suralaya Dimatikan

    (ara/ara)

  • Produksi Emas Freeport Belum Pulih, Bisnis Bullion Bank Aman?

    Produksi Emas Freeport Belum Pulih, Bisnis Bullion Bank Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia mengungkapkan bahwa produksi emas perseroan belum akan optimal dalam waktu dekat. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan emas seiring langkah bullion bank memperkuat posisi mereka di pasar logam mulia,

    Wakil Direktur PTFI Jenpino Ngabdi mengatakan, tahun ini perusahaan baru memulai kembali produksi emasnya, namun kapasitasnya masih jauh dari kondisi normal. Adapun insiden longsor di salah satu area tambang perusahaan menjadi alasan produksi emas di Freeport berpotensi menurun. 

    “Untuk produksi saya pikir normal production kita itu setahun sekitar 50 hingga 60 ton. Untuk tahun ini mungkin maksimum 15 ton,” ujarnya saat ditemui di acara Bullion Connect 2025 di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

    Jenpino menuturkan sebagian besar produksi emas Freeport saat ini disuplai ke PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam. Meski permintaan tengah meningkat, dia mengakui kapasitas produksi masih terbatas akibat adanya insiden.

    “Kebetulan tahun ini kan kita baru mulai untuk produksi emasnya, jadi kita belum full capacity. Selain itu juga ada insiden kemarin, sehingga produksi kami berkurang,” 

    Adapun untuk tahun depan, Freeport memperkirakan volume produksi emas masih akan menurun sekitar 30% dibanding kondisi normal.

    “Untuk tahun depan kemungkinan supply atau produksi kita berkurang 30% dari kondisi normalnya, karena ada insiden wetmark,” kata Jenpino.

    Dengan demikian, perseroan menargetkan pemulihan produksi emas secara bertahap dan baru akan kembali ke level normal, yakni di kisaran 50 sampai dengan 60 ton per tahun pada 2027.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun permintaan emas global tengah melaju, pasokan domestik dari tambang raksasa seperti Freeport masih dalam fase pemulihan kapasitas.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sektor pertambangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh negatif alias terkontraksi pada kuartal III/2025. 

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan sektor pertambangan terkoreksi -1,98% pada kuartal III/2025. Dia menjelaskan sejumlah komponen sektor pertambangan yang memang mengalami kontraksi pertumbuhan seperti pertambangan migas seperti batu bara dan bijih logam.

    Menurutnya, penyebab karena dinamika global. Selain itu, dinamika domestik seperti insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia di Papua Tengah pada 8 September 2025. 

    “Pertambangan batu bara untuk triwulan III sebetulnya kontraksi 7,29%, karena penurunan permintaan di pasar global. Jadi, batu bara memang kalau kita lihat di data ekspor juga kontraksi. Bijih logam juga kontraksi 3,19% karena ada penurunan produksi bijih tembaga dan emas. Jadi utamanya di wilayah Papua, ini Freeport, kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi,” ungkap Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025)

    Sektor pertambangan sendiri masuk ke dalam lima besar lapangan usaha yang paling berkontribusi dalam perekonomian. Pada kuartal III/2025, BPS mencatat distribusi pertambangan terhadap pertumbuhan PDB mencapai 8,51%, hanya kalah dari sektor konstruksi (9,82%), perdagangan (13,19%), pertanian (14,35%), dan industri pengolahan (19,15).

    Sebagai informasi, produksi tembaga dan emas Freeport Indonesia anjlok pada kuartal III/2025. Hal ini sejalan dengan penghentian produksi dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah. 

    “Penghentian sementara operasi sejak insiden luncuran lumpur September 2025 telah mengurangi produksi sekitar 90 juta pound tembaga dan 80.000 ounce emas pada kuartal ketiga 2025,” tulis Freeport-McMoran Inc. (FCX) dalam laporannya, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Bila diperinci, produksi tembaga PTFI mencapai 311 juta pound atau menurun 29,16% (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 439 juta pound. 

    Jika dilihat secara kumulatif untuk periode 9 bulan pertama tahun 2025, produksi tembaga mencapai 966 juta pound, turun 29% yoy dari 1,37 miliar pound pada 2024. 

    Tak hanya produksi, penjualan tembaga pada kuartal III/2025 juga turun 15,49% yoy atau sebanyak 360 juta pound dari tahun sebelumnya 426 juta pound. Meski volume menurun, harga jual rata-rata tembaga mengalami kenaikan menjadi US$4,52 per pound, dibandingkan US$4,29 per pound pada tahun lalu.

  • SMI Genjot Pembiayaan Hijau, Portofolio Ditargetkan Tembus 30% di 2030

    SMI Genjot Pembiayaan Hijau, Portofolio Ditargetkan Tembus 30% di 2030

    Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menargetkan portofolio pembiayaan proyek-proyek hijau meningkat hingga mencapai 25%-30% hingga 2030.

    Direktur Operasional dan Keuangan SMI, Aradita Priyanti mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan portofolio pembiayaan hijau untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2030.

    Adapun, sampai dengan September 2025 portofolio pembiayaan proyek hijau atau climate related project SMI telah mencapai 20,9%. 

    “Kami ada roadmap untuk portofolio pembiayaan hijau dan sampai 2030 kami berupaya untuk meningkatkan menjadi 25% hingga 30%,” kata Aradita di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (11/11/2025).

    Dia menjelaskan, dari 20,9% portofolio pembiayaan hijau SMI, masih didominasi oleh proyek energi terbarukan yakni sekitar 15,7%. Kemudian, disusul proyek air minum dan sanitasi dengan kontribusi sebesar 2,0%, energi baru 1,6% dan transportasi 1,6%.

    Salah satu bentuk dukungan SMI dalam proyek hijau ialah melalui pembiayaan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sion di Sumut. PT SMI memberikan fasilitas pembiayaan sebesar US$21,2 juta kepada PT Citra Multi Energi (CME) untuk proyek pembangkit senilai US$30,8 juta tersebut.

    Di sisi lain, Aradita mengungkapkan bahwa portofolio pembiayaan SMI untuk proyek dari sektor coal fired hanya sebesar 9%. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan pada sektor coal fired memang terus menurun. Hal ini sejalan dengan dilakukannya moratorium pembiayaan pada proyek-proyek energi fosil.

    “Sejak 2018, PT SMI telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang terkait dengan batu bara. Portofolio [pembiayaan non-renewable] yang ada sekarang adalah portofolio sebelum moratorium,” jelasnya.

    Komitmen untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek-proyek hijau juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. Dia memastikan portofolio pembiayaan hijau SMI akan terus meningkat ke depannya.

    “Kita setiap tahun menargetkan pembangunan proyek renewable sekitar 5 GW. Jadi bukan hanya proyek pembangkit listrik minihidro saja,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan SMI juga ke depannya akan menjajaki peluang pembiayaan pada proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

    “Potensinya sangat besar sekali untuk PSEL ini dan kita akan mencoba berkolaborasi,” ucap Reynaldi.

    Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan PSEL. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Aturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun. Namun, sekitar 60,99% di antaranya belum terkelola dengan baik.

    Sementara itu, berdasarkan paparan SMI, per September 2025 akumulasi komitmen pembiayaan mencapai Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun.

    “Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia,” ujar Reynaldi.

    Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu disalurkan ke sejumlah proyek, seperti pembangunan jalan dan jalan tol sepanjang 4.521 kilometer, proyek ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

    Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

    “Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah,” ungkapnya.

  • Raja Hacker Buron 10 Tahun Ternyata Pengusaha Batu Bara, Ini Sosoknya

    Raja Hacker Buron 10 Tahun Ternyata Pengusaha Batu Bara, Ini Sosoknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang hacker kawakan bernama Vyacheslav Penchukov atau Tank buka-bukaan soal kehidupannya, termasuk saat ditangkap beberapa tahun lalu. Kini dia mendekam di penjara Colorado usai jadi buron selama 10 tahun. Ternyata, dulu Penchukov juga sempat menjadi pengusaha batu bara. 

    Tank bersama kru Jabber Zeus menggunakan teknologi kejahatan siber untuk melakukan pencurian dari rekening bank usaha kecil, pemerintah daerah dan lembaga amal selama akhir tahun 2000-an. Kejahatan itu berhasil menguras uang banyak korban.

    Setidaknya ada lebih dari 600 korban dengan kerugian lebih dari 4 juta poundsterling selama tiga bulan di Inggris.

    Menurutnya kejahatan saat itu adalah ‘uang mudah’. Sebab para korbannya yang merupakan bank, begitu pula polisi di berbagai wilayah tidak bisa mengatasinya.

    Kejahatan Tank kian membesar antara 2018-2022. Saat itu dia bergabung dengan ekosistem ransomware dan menargetkan banyak perusahaan internasional serta rumah sakit.

    Butuh waktu 15 tahun, termasuk 10 tahun jadi buron, sebelum akhirnya dia ditangkap pada 2022 lalu. Penchukov mengaku masih kesal dengan penangkapannya yang dianggap berlebihan di Swiss.

    “Ada penembak jitu di atap dan polisi menjatuhkan saya ke tanah, memborgol, dan membekap kepala di jalan di depan anak-anak saya. Mereka ketakutan,” jelasnya dikutip dari BBC, Rabu (12/11/2025).

    Kini dia ditahan di Fasilitas Pemasyarakatan Englewood. Dia mengaku menghabiskan waktu sebaik-baiknya selama di penjara.

    Salah satunya adalah olahraga. Penchukov juga memanfaatkan waktunya dengan belajar bahasa Perancis dan Inggris, dia terlihat membawa kamus Rusia-Inggris yang usang selama wawancara dengan BBC.

    Sempat Bisnis Batu Bara

    Polisi sempat mengetahui identitas asli Tank dari rincian kelahiran putrinya. Kemudian beberapa kru Jabber Zeus telah ditangkap, tapi Tank tetap bisa lolos.

    Penchukov menceritakan dirinya pernah mendirikan perusahaan jual beli batu bara. Meski tak terdeteksi, FBI masih terus melacaknya dan memasukkannya dalam daftar pencarian orang.

    Masalahnya bukan hanya itu. Dia diperas habis-habisan oleh pihak berwenang Ukraina, tempatnya bersembunyi, setelah mengetahui dia adalah peretas kaya yang dicari oleh Barat.

    Setiap hari, dia mengklaim para pejabat akan datang dan memerasnya. Ini juga yang membuat Tank tetap melakukan kejahatan siber, saat bisnis batu baranya ternyata berjalan lancar hingga invasi Rusia ke Krimea tahun 2014.

    “Ini jadi cara tercepat menghasilkan uang untuk membayar mereka,” kata dia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bisa Lebih dari 25 Persen

    Bisa Lebih dari 25 Persen

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dilansir ANTARA, Selasa, 11 November.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

  • Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember, dan memulai proses pembangunannya pada 2026.

    “Kemarin rapat dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara), di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Apabila pada bulan Desember pemerintah sudah memutuskan lokasi proyek DME, kata Bahlil, maka proses konstruksinya akan dimulai pada 2026.

    Ia menyampaikan bahwa realisasi proyek DME mendesak untuk mengurangi angka impor LPG. Bahlil memaparkan, perkiraan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Akan tetapi, kapasitas produksi nasional kurang lebih di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

    Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Bahlil, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

    “Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” ujar dia.

    Pernyataan tersebut terkait dengan kebutuhan LPG yang meningkat sekitar 1,2 juta MT per tahun setelah diresmikannya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Pabrik tersebut berdiri di Cilegon, Banten, seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunan pabrik itu menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS.

    Lantas, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (6/11), memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan dan nilai keseluruhannya mencapai hampir Rp600 triliun.

    “Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.