Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Gara-gara Monyet, 22 Juta Penduduk Alami Mati Listrik

    Gara-gara Monyet, 22 Juta Penduduk Alami Mati Listrik

    Jakarta –

    Seekor monyet menyebabkan gangguan jaringan listrik di salah satu gardu induk Sri Lanka di pinggiran Kota Kolombo. Akibat ulah monyet tersebut, pemerintah Negeri Air Mata India itu harus melakukan pemadaman listrik selama beberapa jam di seluruh pulau.

    Melansir Reuters, Jumat (14/2/2025), pemadaman sementara ini dilakukan sejak hari Minggu (9/2) hingga Kamis (13/2) kemarin, mengganggu pasokan listrik ke 22 juta penduduk negara tetangga RI itu.

    Secara umum pemadaman listrik selama sembilan puluh menit dilakukan pada hari Senin dan Selasa untuk mengelola permintaan. Sedangkan pada Rabu, seluruh jaringan listrik negara itu tidak mengalami pemadaman sama sekali karena hari itu merupakan hari libur di Sri Lanka.

    Barulah pada hari Kamis kemarin pemadaman Kembali dilakukan. Menteri Energi Sri Lanka Kumara Jayakody mengatakan hingga saat ini pihaknya masih berupaya memulihkan jaringan listrik nasional ke kapasitas penuh.

    Jayakody menjelaskan kerusakan terjadi setelah seekor monyet bersentuhan dengan trafo di stasiun jaringan listrik hingga mengganggu pasokan ke seluruh negeri. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah monyet itu selamat dari insiden tersebut.

    Parahnya lagi, imbas gangguan kelistrikan yang terjadi pada hari Minggu itu juga mempengaruhi satu-satunya pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 900 MW di pulau itu, yang menyebabkan fasilitas tersebut harus beroperasi dalam mode aman.

    “Semua upaya sedang dilakukan untuk memulihkan jaringan ke kapasitas penuh tetapi pemadaman listrik akan dilakukan untuk mengelola jam-jam permintaan puncak di malam hari,” kata Dewan Listrik Ceylon (CEB) dalam sebuah pernyataan.

    (fdl/fdl)

  • Bocoran RUU Minerba: Kampus Bukan Pemilik IUP Tambang, tapi Penerima Manfaat

    Bocoran RUU Minerba: Kampus Bukan Pemilik IUP Tambang, tapi Penerima Manfaat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membocorkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Minerba (RUU Minerba). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno menyampaikan dalam DIM RUU Minerba, perguruan tinggi bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melainkan hanya penerima manfaat.

    “Nah, itu perguruan tinggi itu yang penerima manfaat, bukan pemilik IUP,” kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Ia menyampaikan, dalam rapat panja RUU Minerba yang akan dibahas nanti malam bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di antaranya terkait kepastian tidak adanya perubahan tata ruang pertambangan.

    “Itu kan mesti juga clear. Masa sekarang ada tambang, terus kemudian tata ruang dirubah, terus kemudian berubah kan kasihan tambangnya juga. Kemudian pemilihan prioritas, hilirisasi,” katanya.

    Sebelumnya, Baleg DPR RI menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2) atau pekan depan.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan Menteri Sekretaris Negara tentang RUU Minerba di Jakarta, Selasa (11/2).

    Bob menyampaikan pada rapat tersebut telah disepakati jadwal rapat kerja terkait selanjutnya terkait pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara keseluruhan. Selain itu, Baleg juga telah menyusun jadwal pembahasan RUU Minerba untuk masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

    “Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat 1 dapat diselesaikan pada masa sidang 2 sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang. Itu target kita ya,” katanya.

    (ara/ara)

  • Revisi UU Minerba Dikebut, Ini Kabar Terbarunya

    Revisi UU Minerba Dikebut, Ini Kabar Terbarunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Badan Legislasi DPR hingga kini masih melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Adapun pembahasan masih berkutat pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa revisi UU Minerba masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja). Sehingga untuk ditetapkan sebagai undang-undang membutuhkan proses yang cukup panjang.

    “Ini kan pembahasan DIM itu kan masih berjalan. Kemudian dari Panja itu kan ada tim perumus dan juga ada tim sinkronisasi. Jadi nanti dari sisi legal draftingnya sudah benar atau belum, itu ada tabrakan dengan undang-undang lain atau tidak, jadi kan dia lagi dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Yuliot ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot pun berharap dengan proses yang sudah berjalan saat ini, pembahasan di tim sinkronisasi dan tim perumus dapat segera selesai. Dengan demikian, rancangan revisi bisa diajukan dalam sidang paripurna. “Dari paripurna itu nanti akan disampaikan lagi ke pemerintah,” katanya.

    Terpisah, Ketua Baleg Bob Hasan mengatakan bahwa proses pembahasan DIM RUU Minerba bersama pemerintah dan DPR hingga kini masih berlangsung. Bahkan pembahasan DIM akan dilanjutkan nanti malam pukul 19.00 WIB.

    “Intinya kita akan urut satu persatu setiap DIM tersebut serta dibahas secara terbuka. Nanti kemudian akan dibahas ulang atas DIM tersebut. Artinya tidak ada yang tergesa-gesa,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba ke Baleg DPR RI. Penyerahan DIM dilakukan oleh Wamen ESDM, Yuliot Tanjung ke pimpinan Baleg DPR RI.

    Yuliot menyampaikan bahwa DIM ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja antara DPR RI, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar pada 11 Februari 2025.

    Adapun, sesuai dengan surat Menteri ESDM Nomor T-53/MN.01MEM.S/2025 tanggal 12 Februari 2025, DIM ini telah diparaf oleh wakil pemerintah untuk pembahasan lebih lanjut terkait perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Dari 14 pasal yang diusulkan DPR RI sebagai perubahan dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambahan mineral dan batu bara, telah dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah DIM,” kata dia dalam rapat bersama Baleg DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Yuliot memerinci secara keseluruhan, setidaknya terdapat 256 butir permasalahan yang dikategorikan sebagai berikut:

    – 104 DIM tetap sesuai usulan DPR RI

    – 2 DIM tetap dengan penyesuaian ayat

    – 34 DIM mengalami perubahan

    – 6 DIM tetap dengan perubahan redaksional

    – 2 DIM tetap dengan perbaikan redaksional

    – 2 DIM mengalami penyesuaian redaksi

    – 39 DIM merupakan penambahan pasal

    – 6 DIM berupa penambahan ayat

    – 8 DIM dihapus

    – 3 DIM ditambahkan

    – 1 DIM mengalami reposisi pasal

    – 49 DIM merupakan penambahan penjelasan

    “Sehingga total DIM-nya adalah 256 DIM,” kata Yuliot.

    (pgr/pgr)

  • Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Siapkan 35 Proyek Senilai Rp2.014 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah mengidentifikasi dan menyiapkan sejumlah proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan satgas ini telah memetakan 35 proyek senilai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 2.014 triliun (kurs Rp 16.268 per dolar AS).

    “Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Proyek-proyek yang disiapkan oleh Satgas mencakup berbagai sektor.

    Beberapa di antaranya berfokus pada hilirisasi mineral dan batu bara, lalu juga minyak dan gas bumi.

    Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian, dengan pengembangan oleochemical. Lalu, di sektor ketahanan energi, satgas sedang mendorong percepatan bauran energi.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ujar Yuliot.

    Sebelumnya, usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalila mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Dibentuk Prabowo

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

  • Ledakan Bom di Dekat Tambang Pakistan, 11 Orang Tewas Ledakan Bom di Dekat Tambang Pakistan, 11 Orang Tewas

    Ledakan Bom di Dekat Tambang Pakistan, 11 Orang Tewas Ledakan Bom di Dekat Tambang Pakistan, 11 Orang Tewas

    Islamabad –

    Ledakan bom mengguncang sebuah kendaraan yang mengangkut para pekerja tambang di dekat area tambang batu bara di Pakistan bagian barat daya. Sedikitnya 11 orang tewas dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

    Para pejabat setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025), melaporkan bahwa truk yang mengangkut para pekerja ke sebuah area tambang di daerah Harnai, Provinsi Balochistan, yang menjadi lokasi militer Pakistan memerangi pemberontakan separatis.

    “Sebuah peledak rakitan ditanam di pinggir jalan dan meledak ketika truk pengangkut pekerja tambang batu bara mencapai lokasi,” tutur seorang pejabat paramiliter setempat.

    Pejabat yang enggan disebut namanya itu menyebut peledak tersebut kemungkinan diledakkan dari jarak jauh.

    Wakil Komisioner wilayah setempat, Hazrat Wali Agha, menyebut sebanyak 17 pekerja tambang ada di dalam truk ketika ledakan mengguncang.

    Sebanyak 11 orang dipastikan tewas akibat ledakan itu.

    Lihat juga Video Detik-detik Ledakan di Stasiun Kereta Pakistan, 24 Orang Tewas

    Sedangkan di antara enam orang yang mengalami luka-luka, menurut dokter di rumah sakit setempat, dua korban luka di antaranya berada dalam kondisi kritis.

    Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

    Balochistan yang merupakan wilayah kaya mineral terletak di perbatasan dengan Iran dan Afghanistan. Wilayah ini menjadi lokasi pemberontakan selama satu dekade oleh sekelompok separatis etnis Baloch. Sejumlah militan Islamis juga beroperasi di area tersebut.

    Lihat juga Video Detik-detik Ledakan di Stasiun Kereta Pakistan, 24 Orang Tewas

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Siapkan 35 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 2.025 Triliun – Page 3

    Pemerintah Siapkan 35 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 2.025 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi menyiapkan 35 proyek hilirisasi. Nilai dari proyek-proyek tersebut mencapai USD 123,8 miliar, atau setara Rp 2.025,36 triliun.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi tengah mempersiapkan proyek-proyek tersebut untuk bisa ditawarkan kepada investor.

    “Jadi dari satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan, ada 35 proyek dengan nilai sekitar USD 123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan, dan koordinasikan dengan kementerian/lembaga,” ujar Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot menyampaikan, beberapa proyek hilirisasi yang disiapkan mencakup berbagai komoditas strategis di sektor energi. Mulai dari batu bara, minyak dan gas bumi.

    Selain itu, ada juga produk oleochemical yang akan diberikan untuk sektor pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga tetap mengutamakan ketahanan energi melalui percepatan bauran energi.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan bisa segera kita tawarkan pada investor,” kata Yuliot.

    Dalam rangka percepatan program hilirisasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mewajibkan perbankan untuk ikut mendanai program hilirisasi. Kewajiban ini didorong tak hanya untuk bank BUMN, tapi juga swasta.

    Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi ini bilang, kredit pembiayaan untuk hilirisasi ini didorong agar nilai tambah dari program prioritas tersebut tetap berputar di dalam negeri.

    “Kami sudah memulai, secara informal sudah kita komunikasikan. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai proyek hilirisasi,” tegas Bahlil usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

     

     

     

  • ESDM Sebut Freeport Pangkas Produksi Konsentrat 40% Imbas Gudang Membludak

    ESDM Sebut Freeport Pangkas Produksi Konsentrat 40% Imbas Gudang Membludak

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan PT Freeport Indonesia (PTFI) menurunkan kapasitas produksi konsentrat tembaga hingga 40% dari total kapasitas produksi yang ada.

    Tri menyampaikan penurunan produksi lantaran stockpile atau tempat penyimpanan konsentrat tembaga PTFI sudah penuh lantaran tidak bisa ekspor konsentrat tembaga.

    “Udah full. Kalau misalnya stockpile-nya (tempat penyimpanan) sudah penuh kan otomatis produksinya akan turun,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Tri menambahkan, penurunan kapasitas produksi konsentrat tembaga juga karena perbaikan tambang bawah tanah PTFI beberapa waktu lalu, sehingga kapasitas produksi saat ini hanya 60% dari total kapasitas. Saat ini, perbaikan tambang bawah tanah PTFI sudah selesai.

    “Kalau misalnya underground, dia kan kemarin sempat maintenance sampai produksinya turun 40%,” katanya.

    Sementara itu, Tri Winarno menyampaikan, investigasi terhadap kebakaran yang melanda smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur beberapa waktu lalu sudah rampung dan dinyatakan kebakaran tersebut tidak ada unsur kesengajaan.

    “Nggak ada unsur kesengajaan. kalau ada kesengajaan asuransi dia nggak cair. itu kan diasuransikan,” katanya.

    Dengan adanya hasil investigasi tersebut yang menyatakan kondisi kahar, Triwarno mengungkapkan pemerintah saat ini belum memberikan izin ekspor lantaran masih harus memenuhi syarat dan ketentuan.

    Akan tetapi ia tidak menjelaskan syarat dan ketentuannya. Di satu sisi, Tri Winarno mengatakan Kementerian ESDM mendukung ekspor konsentrat tembaga PTFI.

    “ESDM mendukung, tapi syarat dan ketentuan berlaku,” katanya.

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan, pemerintah juga masih mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk potensi hambatan produksi oleh PTFI yang dapat berdampak ke penerimaan negara dan daerah.

    “Jadi untuk Kemenko Perekonomian sudah mengkoordinasikan, menugaskan Kementerian ESDM sama Kementerian Perdagangan untuk bagaimana melihat kondisi ini, untuk dalam rangka dimungkinkan adanya pemberian proses ekspor dari konsentrat yang sudah disiapkan oleh PT Freeport,” katanya.

    Yuliot menepis kabar PFTI yang akan mengekspor konsentrat tembaga akhir bulan ini, karena perlu rapat kordinasi dan rapat terbatas terlebih dahulu dari berbagai kementerian.

    “Nggak, itu belum ada keputusan. Paling tidak itu ada rakor dan juga ada ratas untuk memutuskan kapan dibolehkan,” katanya.

    (ara/ara)

  • RI Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi ke Investor Senilai Rp2.015 Triliun

    RI Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi ke Investor Senilai Rp2.015 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bakal menawarkan 35 proyek hilirisasi baru senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS).

    Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di kantornya, Jumat (14/2/2025). Dia mengatakan seluruh proyek itu tengah disiapkan.

    “Jadi dari Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” kata Yuliot.

    Dia mengatakan proyek hilirisasi itu terdiri dari sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Sementara itu, di sektor pertanian disiapkan di sektor oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ucap Yuliot.

    Sebagai informasi, Kantor Kementerian ESDM akan menjadi posko dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas pun akan berjalan selama 5 tahun ke depan.

    Dalam rapat sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus ketua satgas itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah,” kata Bahlil.

    Dia juga menegaskan nilai tambah dari hilirisasi harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Satgas juga merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri.

    Bahlil menyebut, hal ini salah satunya dilakukan dengan mendorong perbankan di Tanah Air untuk ikut memberikan pembiayaan untuk hilirisasi.

    Dengan begitu, pinjaman perusahaan lokal kepada bank luar negeri pun bisa berkurang. Sebab, kata Bahlil, jika pengusaha masih meminjam dana kepada perbankan luar, nilai tambah hilirisasi malah terbang ke luar negeri.

    “Bahwa itu nanti [negara lain] lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan berkurang,” ucap Bahlil.

  • WN China Pencuri 774 Kg Emas Divonis Bebas, Begini Respons DPR Regional 14 Februari 2025

    WN China Pencuri 774 Kg Emas Divonis Bebas, Begini Respons DPR Regional 14 Februari 2025

    WN China Pencuri 774 Kg Emas Divonis Bebas, Begini Respons DPR
    Tim Redaksi
     
    PONTIANAK, KOMPAS.com –
    Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat tertutup bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (14/2/2025).
    Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah bebasnya terdakwa Yu Hao (49) dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin yang merugikan negara Rp 1,020 triliun.
    Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai, putusan hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut melukai.
    “Saya kira (putusan itu) melukai. Karena itu kami akan kejar terus sampai nanti dengan Jaksa Agung, apa upayanya kalau sudah vonis bebas ini,” kata Hinca kepada wartawan, Jumat siang.
    Hinca memastikan, perkara tersebut akan menjadi pelajaran serta perhatian Komisi III DPR.
    Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengkonfirmasi langsung Jaksa Agung terkait hasil putusan tersebut.
    “Apakah ada unsur-unsur lain, atau sejak awal tidak serius menangani kasus ini, sehingga akhirnya vonis bebas,” ungkap Hinca.
    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pontianak mengabulkan permohonan banding terdakwa Yu Hao (49) dalam kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
    Dalam dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima, Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.
    Majelis hakim juga memutuskan bahwa terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
    Sebagai konsekuensinya, Yu Hao dibebaskan dari semua dakwaan dan tahanan.
    Pengadilan Negeri Ketapang awalnya memutuskan terdakwa Yu Hao bersalah dan divonis hukuman 3,5 tahun dan denda Rp 30 miliar.
    Yu Hao yang didakwa melakukan penambangan tanpa izin pada bulan Februari-Mei 2024 di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
    Perbuatan WNA asal China itu diduga merugikan negara hingga Rp1.020.622.071.358,00 (Rp1,02 triliun) akibat hilangnya cadangan emas sebanyak 774,274.26 gram (774,27 kilogram) dan perak sebesar 937,702.39 gram (937,7 kilogram).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Donald Trump Mulai Berhentikan Pegawai di Sejumlah Lembaga, Siapkan Pemangkasan Besar – Page 3

    Donald Trump Mulai Berhentikan Pegawai di Sejumlah Lembaga, Siapkan Pemangkasan Besar – Page 3

    Sebelumnya, kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor untuk beberapa negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, tengah jadi sorotan dunia saat ini. Beberapa negara melihat ini bukan ancaman tetapi justru peluang dari kebijakan Donald Trump tersebut.

    Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai, imbas kebijakan Trump bisa dilihat dari beberapa sisi. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil sudut pandang positif terhadapnya.

    “Untuk kita, kita harus melihat peluangnya. Misalnya contoh, kalau mereka enggak mau beli produk China, kalau produk Indonesia gimana?” kata Arsjad di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Dengan begitu, pengusaha China akan lebih banyak investasi di Indonesia. Kalau enggak, tidak bisa dia jualan,” dia menambahkan.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mengambil sisi positif dari kebijakan Trump, lantaran banyak potensi perdagangan yang bisa dikawal oleh Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia pun didorong untuk bisa bersinergi dengan negara tetangga dalam menyikapinya.

    “Di sisi ini juga yang penting, bicara mengenai, kenapa enggak Indonesia, kenapa enggak Asean, menjadi the supply chain,” ujar Arsjad.

    Sudut pandang terhadap kebijakan Donald Trump pun telah beberapa kali diutarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Khususnya setelah Amerika Serikat memilih keluar dari Paris Agreement.

    Bahlil bilang, keputusan Trump hengkang dari Paris Agreement membuat batu bara kembali dibutuhkan. Utamanya sebagai sumber kelistrikan yang lebih hemat biaya dibanding energi baru terbarukan (EBT).

    “Kita pikir batu bara udah mau selesai, eh bernyawa lagi barang ini. Jadi bapak/ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah,” kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.