Produk: Batu Bara

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Februari 2025 Mayoritas Melemah

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Februari 2025 Mayoritas Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara acuan (HBA) pada Februari 2025 mayoritas melemah, kecuali untuk jenis kalori tinggi 6.322 kcal/kg GAR.

    HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Bulan Februari 2025.

    Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada Februari 2025 naik tipis menjadi US$124,24 per ton. Pada bulan sebelumnya, harga batu bara kalori ini berada di level US$124,01 per ton

    Sementara itu, HBA dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$82,26 per ton, turun dibandingkan bulan lalu yang dipatok US$83,95 per ton.

    HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga turun ke level US$50,52 per ton. Melemah dibandingkan harga acuan bulan sebelumnya di angka US$52,75 per ton.

    Batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR juga kembali melemah ke level US$34,38 per ton. Harga acuan itu turun dari posisi bulan sebelumnya di angka US$34,70 per ton.

    HBA Februari 2025 juga digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara (HPB) bulan ini.

    Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral bulan Februari 2025.

    HMA nikel dipatok US$15.276,11/dmt. Kemudian, aluminium US$2.531,97/dmt, tembaga US$8.895,14/dmt, kobalt US$24.300/dmt, dan timbal US$1.927,97/dmt.

  • Kadin Soroti Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia-Vietnam

    Kadin Soroti Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia-Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga gas industri di dalam negeri. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja industri nasional.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri di Tanah Air.

    “Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Agar keinginan bapak Presiden Prabowo Subianto guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka industri di Tanah Air harus tumbuh dan berkembang dan konstribusi terhadap PDB harus minimal 29%,” kata Saleh Husin saat menjadi pembicara dengan topik “Atmosfir dan Dukungan Dunia Usaha untuk Percepatan Hilirisasi Gas Alam, Jumat (21/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Saleh juga menyoroti sejumlah persoalan yang dapat menghambat kemajuan industri. Masalah pertama terkait harga energi gas yang masih mahal jika dibandingkan dengan negara negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

    Kedua, bahan baku industri kadang sulit didapat akibat kebijakan ego sektoral dan kalau dapat pun harga sudah tidak ekonomis lagi.

    Ketiga, biaya logistik Indonesia masih mahal dan sektor industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) perlu diperluas sehingga produknya dapat bersaing di pasar global.

    “Serta keempat adanya ketidakpastian berusaha dikarenakan peraturan yang berubah ubah. Semua ini kami sampaikan sebagai sebuah pemikiran ilmiah demi cintanya kepada Tanah Air agar target 8% yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo dapat tercapai,” ujarnya.

    Saleh dalam paparannya juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 142,72 TSCF. Namun, dari total cadangan tersebut, yang dimanfaatkan baru 5,494 BBTUB, di mana 68,2% dari jumlah tersebut digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan 31,8% untuk pasar ekspor.

    Sementara produksi energi dari gas alam sebesar 10,1%, di mana 71% melalui energi batu bara dan sektor industrilah yang paling banyak mengomsumsi energi diikuti sektor transportasi.

    Saleh juga menyampaikan potensi hilirisari minyak dan gas bumi masih sangat terbuka lebar. Dari gas alam dapat dihilirisasi menjadi LNG, amoniak, CO2 dan methanol yang dihulu dan masih bisa dihilirisasi ke bawah menjadi urea, amonium nitrat, soda ask, DME, acetic acid, biodiesel dan terus di-downstream menjadi melamine, NPK, fuel dan lain lain sesuai produk industri yang akan dikembangkan.

  • Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan – Halaman all

    Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan – Halaman all

    Gelsenkirchen, di wilayah Ruhr, Jerman bagian barat, adalah kota termiskin di negara ini. Sampah berserakan di jalan-jalan dan taman, dan apartemen kosong dan terbengkalai sering terlihat.

    Di kota ini, satu dari empat orang yang bekerja hidup masih perlu tunjangan kesejahteraan sosial. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di sini adalah yang terendah di seluruh Jerman, bahkan tidak mencapai €18.000 dan tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi di seluruh negeri, yakni lebih dari 14%.

    Menjadi wali kota Gelsenkirchen mungkin merupakan pekerjaan tersulit di negara ini. Karin Welge-lah orangnya, dia bilang: “Gelsenkirchen memiliki sejarah yang tidak seperti kota Jerman lainnya. Kota ini menjadi kaya dan makmur dengan sangat cepat. Dan kemudian terjadi keruntuhan struktural yang sangat brutal,” demikian ia berkisah kepada DW.

    “Sebelum tahun 1960, ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sini. Selama perubahan struktural, jumlah ini turun drastis menjadi 258.000 pada saat krisis keuangan. Setengah dari pekerjaan yang membayar iuran asuransi sosial hilang,” lanjutnya.

    Selama era “keajaiban ekonomi” di bekas Jerman Barat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini berkembang pesat. Kota ini menarik “pekerja tamu” dari Polandia, Italia, dan Turki dan bahkan bangkit menjadi kota penghasil batu bara terpenting di Eropa.

    Pada tahun 2008, tambang Westerholt mengakhiri operasinya sebagai tambang terakhir di Gelsenkirchen. Namun, selama setengah abad sebelumnya, kota ini terus mengalami kemunduran.

    Perubahan struktural meski pundi-pundi kosong

    Batu bara adalah bagian dari sejarah; industri jasa dan pendidikan adalah masa depan. Namun, Gelsenkirchen berada dalam situasi yang sama seperti banyak kota Jerman lainnya: Kota itu tidak punya ”cuan”.

    Pemerintah negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menetapkan berapa banyak pengeluaran yang boleh dilakukan Kota Gelsenkirchen. Dan, menurut Welge, inilah yang mereka dengar: “Anda tidak diizinkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dalam administrasi, dan Anda tidak diizinkan untuk berinvestasi lebih banyak.”

    “Meskipun investasi sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang keadaannya rapuh. Kami belum membangun sekolah di sini sejak tahun 1970-an,” ujar Welge.

    AfD meraup untung dari berbagai masalah kota

    Selain itu, perluasan Uni Eropa tahun 2007 menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan dari Bulgaria dan Rumania datang ke kota tersebut, yang sejauh ini sebagian besar gagal untuk terintegrasi dengan baik.

    Dan hal itu memiliki konsekuensi politik. Wilayah Ruhr secara tradisional merupakan basis bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, partainya Kanselir Olaf Scholz, yang juga merupakan partai di mana Karin Welge bernaung. Namun, masa ketika SPD biasa memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum telah berlalu.

    Sebaliknya, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) telah memperoleh keuntungan selama bertahun-tahun belakangan. Sejak tahun 2017, ketidakpercayaan dan islamofobia mengalami peningkatan dramatis dalam apa yang dulunya merupakan wadah peleburan budaya Jerman.

    “Reputasi Gelsenkirchen selama bertahun-tahun sebagai wadah peleburan budaya yang sukses, dengan kisah imigrasi yang bagus untuk diceritakan telah dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Dan itu membuka jalan bagi kekuatan radikal,” kata Welge.

    Proyek Nordsternpark: Melawan tren

    Jika ada satu orang yang mewakili dan memahami sejarah Gelsenkirchen dengan segala suka dukanya, maka orang itu adalah Reinhold Adam. Pria berusia 79 tahun itu bekerja keras di tambang saat remaja, mengikuti magang pertambangan, dan kemudian bekerja sebagai teknisi listrik di tambang Nordstern.

    Dan ke lokasi tambang inilah ia melakukan tur berpemandu hari ini. Kisah-kisahnya tentang para penambang dan persahabatan mereka sering membuat pengunjung meneteskan air mata, beberapa di antaranya datang dari tempat yang jauh seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

    Setelah tambang ditutup pada tahun 1993, sebuah taman lanskap dibangun di lokasi industri seluas 100 hektare yang dikunjungi setiap tahun oleh 200.000 orang. Di antara fitur-fiturnya adalah area panjat tebing, amfiteater, dan menara berkelok-kelok dengan platform pengamatan setinggi 83 meter. Pengunjung yang menikmati pemandangan panorama selalu kagum dengan betapa hijaunya Gelsenkirchen, papar Adam dengan bangga.

    Namun, terlepas dari berbagai upaya untuk membuat kehidupan di Gelsenkirchen benar-benar menarik, AfD meraup 21,7% suara pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2024 dan hanya terpaut 1.600 suara dari peringkat pertama.

    Adam tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. “Solidaritas selalu menjadi kekuatan orang-orang di daerah Ruhr; sebenarnya itu sangat penting di antara para penambang,” katanya. “Namun sayangnya hal itu telah hilang. Dulu orang-orang mencari solusi; kini, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah mencari seseorang untuk disalahkan.”

    Namun menurutnya: “Kita tidak dapat selalu meminta bantuan kota dan negara, kita harus mengambil tindakan sendiri.”

    Trendi dan multikultural: Kreativquartier Bochumer Strasse

    Bochumer Strasse di distrik Ückendorf adalah satu tempat di mana banyak orang beraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, bangunan-bangunan yang bobrok dan hancur di daerah terlarang telah diubah menjadi “Modell und Kreativquartier” (Kawasan Model dan Kreatif) dengan kafe, galeri, dan gereja yang telah diubah menjadi lokasi acara.

    Banyak orang telah melakukan kerja sukarela di sini. Masyarakat Merenovasi Kota (SEG) Gelsenkirchen dan Negara Bagian NRW telah mensubsidi proyek-proyek dan membeli properti, untuk membantu menghidupkan kembali distrik tersebut.

    Salah satu relawannya adalah Kirsten Lipka. Sejak keadaan mencapai titik terendah pada tahun 2016, keadaan telah membaik di distrik tersebut, ujarnya. “Saat ini, bahkan mahasiswa dari Köln pindah ke sini karena mereka tidak mampu untuk tinggal di sana,” kata Lipka. “Bahkan, orang-orang yang kembali dari Berlin berkata, ‘kami tidak begitu suka di sana lagi. Ückendorf masih ‘polos’.”

    Frank Eckardt, yang lahir di Gelsenkirchen dan kini mengajar sebagai peneliti perkotaan di Bauhaus-Universität di Weimar, menganggap Ückendorf sebagai anugerah. “Selama beberapa dekade, ada perasaan sangat pasrah di sini,” katanya kepada DW. “Anda merasa tidak ada yang dilakukan, kami bangkrut. Dari sudut pandang psikologis, sangat penting bagi orang-orang untuk sekarang memiliki tempat di sini di mana Anda melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, kami belum mencapai titik di mana orang-orang berkata: ‘Mengapa saya harus meninggalkan Gelsenkirchen, ini kota keren.’”

    Artikel ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

  • Puncak Emisi Karbon RI Diramal Baru Terjadi pada 2035

    Puncak Emisi Karbon RI Diramal Baru Terjadi pada 2035

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020-2024 Satya Widya Yudha membeberkan, bahwa puncak sumbangan emisi karbon di Indonesia akan terjadi pada tahun 2035 mendatang. Hal itu lantaran Indonesia sendiri masih memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang baru beroperasi hingga tahun 2026 mendatang.

    “Toh Kita juga sudah sepakat bahwa peak emission kita di tahun 2035. Itu kita mengakomodasi PLTU yang baru masuk 2024 kemarin, 2025, 2026 masih ada PLTU yang telat ini. Jadi masih ada. Jadi 2035 baru kita anggap itu peak,” ujarnya dalam acara Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Di samping menunggu puncak sumbangan emisi karbon di 2035 mendatang, Indonesia tidak tinggal diam. Satya mengungkapkan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon tetap dilakukan di Indonesia. “Net zero emission, itu yang kita kejar. Phasing out itu cara cepat, cara cepat supaya kita bisa memenuhi jumlah daripada emisi yang kita capai,” katanya.

    Meskipun, lanjutnya, sumbangan emisi karbon di Indonesia masih terhitung jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat (AS).

    Bahkan, Satya menyebutkan Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan sumbangan emisi karbon ke udara hingga 446 juta ton sampai tahun 2030 mendatang.

    “Karena kita sebagai climate change believer, kita bukan climate change denier kayak Trump ya. Karena kita climate change believer, berarti apa ukurannya? Ukurannya dari NDC kita, dari Nationally Determined Contributions. Kita sudah commit 2030 menurunkan sampai 446 juta ton atau 330 sekian juta ton kalau tanpa bantuan internasional,” imbuhnya.

    Berdasarkan datanya, Satya menyebutkan Indonesia intensitas sumbangan emisi karbon per kapita di Indonesia sebesar 3 juta ton, jauh dari AS yang terhitung mencapai 13 juta ton emisi karbon per kapita.

    “Kayak di Eropa tuh tahun 1971 mereka sudah peak emission. Maka kenapa di dalam beberapa diskusi itu selalu dilihat apakah ini fair apa enggak sih. Karena intensitas emisi kita per kapita ternyata kita cuma 3 juta ton. Sementara Amerika itu 12-13 juta ton. Maka ini digugat lah paling tidak. Jadi kenapa kalau Indonesia dikejar-kejar,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

  • Kampus Dapat Manfaat Tambang, Bahlil Ungkap Ada Rektor yang Datang

    Kampus Dapat Manfaat Tambang, Bahlil Ungkap Ada Rektor yang Datang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku bahwa dirinya sempat didatangi oleh beberapa rektor sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini upaya perguruan tinggi bisa mendapatkan akses beasiswa hingga pengembangan laboratorium.

    Seiring dengan itu, Bahlil mengatakan negara sudah merevisi Undang-undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) baru-baru ini. Salah satu poin yang ditambahkan dalam beleid tersebut adalah perguruan tinggi yang menjadi penerima manfaat dari pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP).

    “Contoh kampus di daerah-daerah penghasil tambang di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Kalimantan mereka datang ke saya beberapa rektornya datang ke saya memohon kiranya mereka juga bisa mendapatkan akses dalam pemberian beasiswa, kemudian lab-nya, RND-nya itu untuk kemudian mereka bisa dilibatkan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dia menegaskan, pemerintah tidak mengharuskan seluruh perguruan tinggi untuk menjadi penerima manfaat seperti sudah tertuang dalam beleid terbaru tersebut. Melainkan, Bahlil menegaskan hal itu bisa diajukan bagi perguruan tinggi yang mau dan butuh saja.

    “Ya, kampus adalah penerima manfaat. Ya, menerima manfaat. Jadi nanti begitu undang-undang sudah disahkan bagi kampus yang mau ya bagi kampus yang mau, kan banyak juga kampus yang udah kaya yang nggak butuh tapi kita harus memberikan ruang kepada kampus yang butuh,” tegasnya.

    Namun yang pasti, Bahlil menegaskan bahwa aturan baru perihal pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia tidak mengizinkan perguruan tinggi untuk mengelola langsung IUP. Melainkan, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat dari pengelolaan IUP tersebut.

    “Tapi, dalam UU itu tidak diberikan ke kampus tapi diberikan kepada BUMN, BUMD dan perusahaan yang nantinya akan dikerjasamakan untuk kampus mendapat manfaat,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Ratusan mahasiswa gelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025). 

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Pandalungan Melawan tersebut, dengan mengusung tagline Indonesia Gelap di era pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. 

    Beberapa atribut unjuk rasa yang meraka gunakan saat aksi, tulisan “Dibawah efisiensi, di atas bagi-bagi kursi” dan “orang miskin dilarang kuliah”.

    Nampak, massa juga meletakkan gambar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih di aspal depan Gedung DPRD Jember. Kemudian mereka taburkan bunga mawar merah ke seluruh foto pejabat tersebut. 

    Kemudian, massa mengumpulkan kembali gambar-gambar tersebut menjadi satu tumpukan. Setelah itu, kertas berfoto pejabat kementerian dan lembaga dibakar. 

    Koordinator Aksi, Hasyisy Ahmad mengatakan demo kali ini dilakukan oleh semua elemen mahasiswa. Massa menolak tiga kebijakan pemerintah. 

    “Pertama menolak Revisi Undang-undang Minerba baru yang kemarin baru disahkan,” ujarnya. 

    Menurutnya, meskipun tidak ada klausul perguruan tinggi dalam pemanfaatan pertambangan dalam UU Mineral dan Batu Bara. namun tetap ada potensi itu. “Melalui BUMN, BUMD dan BUMS,” kata Hasyisy. 

    Selain itu, kata dia, massa juga menolak adanya efisiensi anggaran belanja negara, yang dialihkan untuk modal Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    “Dan kami juga menolak pembentukan Danantara, karena penggunaan uang di Danantara tidak begitu jelas bahkan prosesnya penuh kejanggalan,” papar Hasyisy. 

    Mengingat hasil Revisi UU BUMN, kata dia. pengawasan terhadap usaha PBI Danantara tidak jelas, bahkan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilemahkan. 

    “Audit justru dilakukan RUPS, dan mekanisme audit di RUPS tidak jelas. Sehingga sekecil apapun uang rakyat harus diperjuangkan, sepeser pun,” paparnya. 

    Hasyisy mengatakan tuntutan ini sengaja disuarakan kepada DPRD Jember, agar diteruskan terhadap pemerintah pusat. 

  • Ekspansi PLTU Captive di Indonesia Berpotensi Meningkatkan Biaya Listrik – Page 3

    Ekspansi PLTU Captive di Indonesia Berpotensi Meningkatkan Biaya Listrik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Analisis terbaru think tank pusat kajian energi global EMBER menyebutkan, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara signifikan. Rencana tersebut mencakup penambahan 26,8 GW PLTU baru selama tujuh tahun ke depan, di mana lebih dari 20 GW berasal dari ekspansi PLTU captive.

    RUKN ini berpotensi menghambat pencapaian target skenario rendah emisi dan Just Energy Transition Partnership (JETP), serta juga meningkatkan biaya listrik.

    Analis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) Katherine Hasan mengatakan, kurangnya kejelasan mengenai berapa banyak kapasitas daya listrik tambahan yang masih tersisa dalam perencanaan nasional membahayakan upaya Indonesia untuk mewujudkan Visi Emas 2045.

    “Dengan adanya rencana pertumbuhan yang sebagian besar terpusat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara, mereka yang tinggal di dekat lokasi industri tempat PLTU akan beroperasi harus menanggung beban kesehatan dan ekonomi tertinggi akibat paparan polusi, belum lagi dampak lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dari penyebaran partikel beracun.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Laporan ini menemukan bahwa PLTU baru akan menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi finansial maupun regulasi. Di bawah kebijakan yang ada, PLTU baru hanya dapat beroperasi hingga tahun 2050, harus mengurangi emisi hingga 35% dalam waktu 10 tahun dan tidak akan mendapatkan keuntungan dari harga batu bara DMO (domestic market obligation), sehingga memaksa operator untuk membayar harga pasar.

     

  • Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Saat Mahasiswa Gelar Puncak Demo Indonesia Gelap, Tuntut 9 Hal ke Pemerintahan Prabowo
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Februari 2025

    Saat Mahasiswa Gelar Puncak Demo Indonesia Gelap, Tuntut 9 Hal ke Pemerintahan Prabowo Megapolitan 21 Februari 2025

    Saat Mahasiswa Gelar Puncak Demo Indonesia Gelap, Tuntut 9 Hal ke Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar puncak demo ”
    Indonesia Gelap
    ” di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Peserta aksi mulai berdatangan pukul 14.32 WIB. Massa kompak mengepalkan tangan kiri ke udara sambil memegang spanduk dan poster yang memuat tulisan tentang keresahan atas beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
    “Cabut efisiensi pemotongan anggaran pendidikan atau kesehatan. Tolak Undang-undang Minerba,” bunyi tulisan di salah satu spanduk.
    Salah satu yang dikritisi massa ialah Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Menurut mahasiswa, pemerintah dan DPR tak seharusnya mengesahkan undang-undang tersebut karena tidak berpihak kepada rakyat kecil.
    “Undang-undang Minerba sudah tidak etis lagi untuk kepentingan masyarakat kecil,” kata orator membakar semangat massa.
    Para mahasiswa juga memandang, Undang-undang Minerba membuat alam hancur, sehingga sudah seharusnya dibatalkan.
    “Tolong Pak Presiden, alam kami rusak, cabut Undang-undang Minerba,” tutur orator.
    Adapun dalam puncak demonstrasi ini, massa membawa sembilan tuntutan ke pemerintahan Prabowo, yaitu:
    Demonstrasi ini sempat diwarnai aksi bakar ban di awal. Kamis sore, seiring bertambahnya massa, peserta aksi mulai menjebol beton pembatas atau
    barrier
    di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
    Mahasiswa tersebut menjebol
    barrier
    beton yang melintang di Jalan Merdeka Barat arah Istana Negara. Pembatas beton itu semula memang ditutup agar mahasiswa aksi tidak berunjuk rasa menuju Istana Negara.
    Massa aksi berusaha menjebol pembatas beton itu menggunakan tali tambang berwarna putih yang telah mereka siapkan dalam sebuah kantong plastik.
    Untuk menjebol
    barrier
    , mahasiswa bersama-sama mengikat tali tambang pada besi penyangga beton. Kemudian, mereka menarik beton itu sesuai hitungan orator dari atas mobil komando.
    Di sela-sela penarikan beton, massa aksi juga melemparkan botol ke arah polisi. Setelah berhasil menjebol
    barrier
    , para mahasiswa itu bertepuk tangan sambil bersorak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
    Selanjutnya, mereka berupaya untuk terus masuk ke area Istana Negara.
    Melihat situasi kian memanas, polisi yang berjaga di lokasi langsung berkomunikasi dengan pihak Istana.
    “Teman-teman, saat ini kami berusaha mengomunikasikan dengan pihak Istana, untuk para korlap agar menahan massa aksi yang bersifat merusak,” kata polisi melalui pengeras suara.
     
    Akhirnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun muncul menemui massa aksi. 
    Awalnya Prasetyo hanya menemui massa aksi dari pagar pembatas yang berada di Jalan Merdeka Barat.
    Dia sempat meminta perwakilan massa yang mayoritas mahasiswa ini menghampirinya untuk berdialog. Namun, permintaan itu ditolak mahasiswa.
    Massa meminta agar Prasetyo yang menghampiri mahasiswa. Akhirnya, aparat kepolisian membuka jalan agar Prasetyo bisa menemui peserta aksi
    Kemudian, Mensesneg naik ke atas mobil komando ditemani Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo.
    Mahasiswa yang berada di atas mobil komando lantas memberikan map berwarna merah yang berisi tuntutan massa
    aksi Indonesia Gelap
    .
    Di hadapan massa, Prasetyo mengaku sudah mendengar semua tuntutan mahasiswa. Prasetyo lantas menandatangani tuntutan mahasiswa peserta aksi.
    “Sore hari ini saya nyatakan bahwa, kami, pemerintah menyatakan terbuka, akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya,” ucap Prasetyo.
    Sementara, mahasiswa memberikan waktu 2×24 jam untuk pemerintah menanggapi sembilan tuntutan massa aksi.
    “Kawan-kawan semua, hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2×24 jam,” ujar orator di atas mobil komando.
    Dalam pernyataannya, Prasetyo menyampaikan jaminan bahwa pemerintah akan membahas tuntutan dari mahasiswa.
    Politikus Partai Gerindra itu juga mengajak mahasiswa untuk berdialog secara terbuka membahas tuntutan mereka.
    “Untuk mengawalnya, saya menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara. Kita berdialog secara konstruktif,” ucap Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.