Produk: Batu Bara

  • Top! Bukit Asam Raih 2 Proper Emas 2024

    Top! Bukit Asam Raih 2 Proper Emas 2024

    Jakarta – PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, meraih dua peringkat Emas dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) tahun 2024. Kedua Proper Emas tersebut didapat oleh Unit Pertambangan Tanjung Enim dan Unit Pelabuhan Tarahan. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Senin (24/25).

    Selain kategori Emas, PTBA juga berhasil meraih Proper Hijau untuk Unit Dermaga Kertapati. Penghargaan ini diberikan berkat berbagai inovasi sosial dan lingkungan yang diterapkan PTBA untuk mendukung keberlanjutan.

    Hanif dalam sambutannya mengatakan program Proper merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Ia meminta perusahaan-perusahaan agar terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan.

    “Penghargaan Proper ini diharapkan akan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proper juga telah banyak menumbuhkan banyak sekali inovasi ekologi dan inovasi sosial. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan Proper,” ujar Hanif, dalam keterangan tertulis Senin (24/2/2025).

    Foto: Bukit Asam

    Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah. Ketiga penghargaan yang didapat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

    “Bukit Asam senantiasa menjalankan prinsip keberlanjutan dalam upaya menghadirkan Energi Tanpa Henti untuk negeri. Apresiasi ini tentunya menambah motivasi kami untuk terus berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Arsal.

    Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA menjalankan program Eco Inovasi sebagai salah satu implementasi praktik pertambangan terbaik (Good Mining Practice).

    Terdapat beberapa inovasi dalam Program Eco Inovasi. Pertama, di Unit Pertambangan Tanjung Enim, tanaman Kiambang dimanfaatkan untuk menghilangkan bahan pencemar dalam air asam tambang.

    Kemudian, di Unit Pelabuhan Tarahan dilakukan re-design proses batu pack removal dengan instalasi Asynchronous Motor. Dengan modifikasi tersebut, pemindahan batu bara yang ukurannya terlalu besar jadi lebih mudah, proses pengangkutan pun lebih efektif dan efisien.

    Sedangkan di Unit Dermaga Kertapati, dilakukan modifikasi Haulage Unloading Apron Feeder ke stockpile. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bongkar muat batu bara.

    PTBA juga membuat berbagai inovasi sosial. Salah satunya adalah program Dorong Ekonomi Sektor Agrikultur Dengan Inovasi Menuju Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (DESA IMPIAN) yang dijalankan di Unit Pertambangan Tanjung Enim.

    Ada juga program Coastal Ranger Cuku NyiNyi yang dijalankan Unit Pelabuhan Tarahan. Program tersebut dilakukan untuk merestorasi segitiga ekosistem pesisir, dengan tujuan mendukung pengembangan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat setempat.

    Sementara itu, Unit Dermaga Kertapati memiliki program Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro (LENTERA SUKAMORO) yang memanfaatkan lubang-lubang bekas galian batu bata untuk kolam budidaya ikan dan sayuran akuaponik.

    “Melalui inovasi-inovasi sosial tersebut, Bukit Asam berupaya meningkatkan kesejahteraan
    masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara bijak dan berkelanjutan,” ujar Arsal.

    Sebagai informasi, Prooer merupakan penghargaan yang dianugerahkan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik, meliputi penerapan efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

    Pada 2024, sebanyak 4.495 perusahaan ikut dalam penilaian Proper. Dari 4.495 perusahaan tersebut, sebanyak 85 perusahaan mendapat Proper Emas, 227 perusahaan Proper Hijau, 2.649 perusahaan Proper Biru, 1.313 perusahaan Proper Merah, dan 16 perusahaan mendapat Proper Hitam.

    (akd/ega)

  • MIND ID Pede Danantara Mampu Pacu Hilirisasi & Industrialisasi RI

    MIND ID Pede Danantara Mampu Pacu Hilirisasi & Industrialisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID meyakini bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara merupakan langkah strategis untuk memperkuat investasi hilirisasi dan industrialisasi nasional.

    MIND ID merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang akan dikelola oleh Danatara. Selain MIND ID, BUMN lain yang berada di bawah nauangan Danantara adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menegaskan pihaknya berkomitmen untuk konsisten menjalankan peran sebagai tulang punggung hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam mineral dan batu bara di Indonesia.

    Dia pun menegaskan bahwa hadirnya Danantara adalah bagian dari transformasi BUMN. Hal ini terutama dalam mengoptimalkan aset negara agar mampu memberikan nilai tambah berlipat ganda bagi perekonomian RI.

    “Dengan komitmen kuat terhadap hilirisasi dan industrialisasi, kami yakin bahwa pendirian Danantara ini juga akan membawa dampak nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan,” kata Hendi melalui keterangan resmi, Senin (24/2/2025).

    Menurut Hendi, dengan pengelolaan investasi yang lebih strategis, Danantara mampu menjadi akselerator dalam meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam.

    Presiden Prabowo resmi meluncurkan BPI Danatara pada hari ini, Senin (24/2/2025). Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.  

    “Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara.

    Menurut Prabowo, Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara Indonesia dalam mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat.

    Dia menyebut dengan pengelolaan kekayaan negara dengan disiplin, pengelolaan keuangan yang ketat, dan tata kelola yang bertanggung jawab, pihaknya mampu mengamankan belanja negara lebih dari Rp300 triliun. 

    Kini, dana tersebut dikelola oleh Danantara dan dapat diinvestasikan ke dalam lebih dari 20 proyek nasional sebagai bagian dari hilirisasi dan industrialisasi.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ucap Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu mengungkap sejumlah proyek prioritas yang dimaksud. Ini seperti hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga.

    Lalu, pembangunan pusat data artificial intelligence (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” kata Prabowo.

  • Investasi Minerba Capai US,7 Miliar, MIND ID Pacu Hilirisasi untuk Dukung Ekonomi Nasional

    Investasi Minerba Capai US$7,7 Miliar, MIND ID Pacu Hilirisasi untuk Dukung Ekonomi Nasional

    Jakarta (beritajatim.com) – Sektor mineral dan batu bara (minerba) terus menunjukkan perannya sebagai pilar utama investasi di Indonesia.

    Hilirisasi menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.

    Sebagai BUMN Holding Industri Pertambangan, MIND ID terus mengokohkan posisinya sebagai tulang punggung hilirisasi nasional. Investasi besar dialokasikan untuk mempercepat industrialisasi sektor minerba demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi sektor minerba nasional pada 2024 mencapai US$7,7 miliar, menjadikannya sektor investasi terbesar kedua setelah minyak dan gas yang memperoleh US$17,5 miliar.

    Sejalan dengan tren positif ini, Grup MIND ID telah menggelontorkan dana sebesar US$6 miliar (sekitar Rp90,6 triliun, asumsi kurs Rp15.100 per USD) sejak 2019 hingga 2024 untuk mendukung hilirisasi mineral serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    Target Investasi 2025: Lima Proyek Strategis Nasional

    Pada 2025, MIND ID menyiapkan alokasi investasi sebesar Rp20,6 triliun untuk lima proyek strategis yang bertujuan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

    Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, menegaskan bahwa investasi ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan industri turunan yang berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami percaya bahwa hilirisasi adalah kunci bagi masa depan industri minerba Indonesia. Dengan investasi yang tepat, sektor ini mampu menjadi tulang punggung bagi kemajuan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan industri nasional,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Proyek Hilirisasi MIND ID 2025:
    1. Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat:  Mengintegrasikan rantai pasok industri aluminium Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku alumina.

    2. Smelter Aluminium Baru oleh INALUM: Dengan kapasitas produksi 600 ribu ton aluminium per tahun, mendukung swasembada aluminium nasional.

    3. Pengembangan Nikel di Halmahera Timur:  Pembangunan smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) serta fasilitas High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional.

    4. Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Timur: Dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir kuartal ketiga 2025, mendukung pemurnian tembaga dan logam berharga lainnya.

    5. Pengembangan Infrastruktur Batu Bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan: PT Bukit Asam Tbk bermitra dengan PT Kereta Api Indonesia dan memanfaatkan jalur sungai untuk meningkatkan efisiensi distribusi batu bara.

    Komitmen MIND ID terhadap Hilirisasi dan Keberlanjutan

    MIND ID tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Kami optimistis bahwa proyek strategis yang dijalankan MIND ID akan memberikan manfaat besar bagi negara, serta mendukung sektor industri turunan. Hilirisasi adalah kunci menuju masa depan industri yang lebih berdaulat,” pungkas Heri Yusuf.

    Dengan investasi yang terarah dan berkelanjutan, sektor minerba Indonesia diharapkan mampu terus berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional serta mendukung transformasi industri berbasis sumber daya alam. (ted)

  • Menanti Mobil Hidrogen Toyota Wara-wiri di RI, Jakarta-Surabaya Sekali Isi!

    Menanti Mobil Hidrogen Toyota Wara-wiri di RI, Jakarta-Surabaya Sekali Isi!

    Jakarta

    Toyota punya line up elektrifikasi yang lengkap. Satu hal yang paling menarik adalah hidrogen. Kira-kira, butuh berapa lama lagi mobil hidrogen bisa wara-wiri di Indonesia?

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sudah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bahar Hidrogen (SPBH) atau Hydrogen Refueling Station (HRS) di pabrik Karawang, Jawa Barat. Ini menjadi stasiun pengisian dengan daya kapasitas mencapai tekanan 700 bar.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengapresiasi langkah Toyota dalam mengembangkan SPBH. Eniya berbagi pengalaman saat berada di Jepang, SPBH juga jumlahnya hanya satu, dua unit di Jepang.

    “Kemarin sudah ada peresmian Hydrogen Refueling Station kedua di Indonesia, tekanannya tertinggi saat ini di Indonseia, selamat kepada Toyota kemarin sudah launch di Karawang. Sekarang bapak ibu tidak perlu takut, impor kendaraan Hydrogen dari luar. Di Jakarta ada, di Karawang ada yang sudah bekerja sama Toyota dengan Pertamina, nanti mudah-mudahan makin banyak,” kata Eniya dalam talkshow “Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

    “Ini sebuah awal. Saat itu saya melihat awal kendaraan hidrogen itu sekitar 2002 di Tokyo. Saat itu juga hanya ada satu dua stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Tokyo, setelah itu bergerak lebih jauh lagi,” tambah dia.

    Pembangunan HRS merupakan hilir dari upaya perusahaan untuk mendorong tenaga hidrogen di Indonesia. Dengan begitu, bisa mendalami feasibility secara teknis, operasional, komersial hingga regulasi.

    Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT TMMIN mengatakan hidrogen ini menjadi salah satu energi alternatif untuk mencapai net zero emission. Toyota menyajikan beragam pilihan teknologi ramah lingkungan yang bisa diberikan oleh masyarakat Indonesia.

    “Kami sampaikan di sini bahwa no one left behind, prefer BEV silahkan, hybrid silahkan, bahwa tidak ada single solution,” kata Nandi.

    “Banyak solution tergantung dari masing masing daerah, negara. Paling akhir yang memutuskan itu konsumen,” jelasnya lagi.

    Perlu diketahui hidrogen dibedakan dari proses pembuatannya. Sebenarnya hidrogen tidak memiliki warna, tetapi sebagai pembeda, hidrogen diberi warna abu-abu, biru dan hijau.

    Saat ini sebagian besar hidrogen adalah abu-abu. Hidrogen ini bersumber dari bahan bakar fosil seperti gas bumi atau batu bara. Tentu saja masih ada jejak emisi karbon. Selanjutnya hidrogen biru bisa bersumber dari biomass, dan terakhir adalah hidrogen yang benar-benar bersih, yakni hidrogen hijau yang berasal dari air, sebagai hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen.

    Indonesia juga punya potensi besar dari hidrogen hijau seperti tenaga surya, air, angin, dan biomassa.

    Menariknya Toyota juga membawa Mirai Gen-2 ke Indonesia. Durasi pengisian tangki hidrogen hingga penuh hanya dalam waktu 3 menit dengan menggunakan 700 Pascal HRS. Tenaga Mirai itu disebut mencapai 182 PS, jarak tempuhnya ikut meningkat menjadi sekitar 850 km.

    “Ini sebuah awal. Saat itu saya melihat awal kendaraan hidrogen itu sekitar 2002 di Tokyo. Saat itu juga hanya ada satu dua stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Tokyo, setelah itu bergerak lebih jauh lagi,” kata Nandi.

    “Kita tidak bisa pastikan (kapan mobil hidrogen bisa terjangkau), pengalaman Jepang saja dari 2002 sampai 2025 masih terbatas di kota-kota besar. Tapi sudah lumayan,” ungkapnya lagi.

    “Tergantung sejauh mana, kalau kita lihat solar panel itu lama. Tapi sekarang langsung cepat banget. Sampai titik itu kapan kita perlu lihat,” jelas dia.

    Cyrillus Harinowo penulis buku Multi-pathway for Car Electrification, yakin hidrogen akan menjadi keniscayaan di Indonesia.

    “Hidrogen ini akan besar, selama ini kalau hidrogen diproduksi gas bumi itu relatif harganya akan lebih mahal,” kata Cyrillus.

    “Waktu hidrogen diproduksi dari air, sumber tenaganya dari solar energi yang makin lama makin murah. Di situlah, hidrogen akan menjadi kompetitif,” kata dia.

    “Menurut hitungan saya 10 tahun ke depan, saya kira kita sudah ada di sana,” ucapnya lagi.

    “Jadi kalau titik itu terjadi. Mobil hidrogen akan berkompetisi dengan mobil listrik.”

    “Di situ yang menariknya, kalau mobil listrik ngecas perlu setengah jam satu jam . Kalau mobil hidrogen dengan 3 menit jos Jakarta-Surabaya,” tutup dia.

    (riar/din)

  • Sepekan, pelantikan 961 kepala daerah hingga RUU Minerba jadi UU

    Sepekan, pelantikan 961 kepala daerah hingga RUU Minerba jadi UU

    Jakarta (ANTARA) – Selama sepekan (17-22 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari pelantikan serentak 961 kepala daerah hingga Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) disetujui menjadi undang-undang (UU).

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, dan menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. DPR setujui RUU Minerba menjadi undang-undang

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Sekadar Mencegah Viral, Fokus Pengelolaan Kawasan untuk Mitigasi Konflik Orang Utan

    Tak Sekadar Mencegah Viral, Fokus Pengelolaan Kawasan untuk Mitigasi Konflik Orang Utan

    Liputan6.com, Samarinda – Kemunculan video orang utan di lahan tambang batu bara, perkebunan, maupun pemukiman masyarakat seperti langganan rutin viralitas media sosial. Kabupaten Kutai Timur menjadi langganan video viral orang utan yang muncul di sekitar aktivitas manusia.

    Paling sering viral tentu saja orang utan berjalan di lahan pertambangan batu bara. Kabupaten Kutai Timur memang menjadi metapopulasi orang utan. Secara populasi, keberadaan orang utan cukup padat terutama di kawasan yang disebut sebagai Lanskap Karaitan.

    “Di Lanskap Karaitan, metapopulasi orang utan cukup padat. Bagaimana kita mendesain lanskap itu, bagaimana pembangunan ekonomi tetap jalan, tapi isu lingkunggan tetap diperhatikan sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2023, tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati. Bagaimana itu bisa berjalan lestari dan optimal dari semua sisi,” papar Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto, Rabu (19/2/2024).

    Lanskap ini terbentang dari utara Sungai Sangatta hingga Kecamatan Sangkulirang. Tercatat ada 13 perusahaan yang aktif di kawasan metapopulasi orang utan itu. Tak heran jika konflik manusia dengan orang utan kian meruncing.

    Sejak awal 2025, upaya translokasi menjadi salah satu pilihan menyelamatkan orang utan dari konflik ini. Orang utan dengan persyaratan tertentu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 17 tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa akan dipindah atau direhabilitasi.

    “Beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan proses pembangunan ekonomi itu dapat selaras dengan lingkungan hidup. Bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat itu dapat memperhatikan isu-isu lingkungan,” papar Ari.

    Untuk itu, sambungnya, BKSDA Kaltim mengajak semua pihak, khususnya di lanskap yang merupakan metapopulasi orang utan untuk bersama terlibat memecahkan persoalan konflik ini. Salah satu caranya adalah dengan membentuk forum bersama semua pihak terutama perusahaan.

    “Sekarang kita lagi mencoba untuk membentuk forum bersama, mendesain bagaimana habitat orang utan itu tetap terjaga, tetapi pembangunan juga bisa berjalan. Itu kita lakukan di Lanskap Karaitan,” ujar Ari.

    Liputan6.com mencoba menggali perusahaan-perusahaan yang aktif di Lanskap Karaitan. Ada tiga jenis usaha skala besar yang aktif yakni pertambangan batu bara, perkebunan, dan hutan tanaman industri.

    Perusahaan pertambangan batu bara meliputi PT Ganda Alam Makmur, PT Kaltim Prima Coal, PT Indexim Coalindo, dan PT Kaltim Nusantara Coal. Ada juga perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Bima Palma Nugraha, PT Bima Agri Sawit, PT Anugerah Lahan Kaltim, PT Anugerah Energitama, PT Telen, dan PT Sawit Prima Nusantara.

    Kemudian perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yaitu PT Santan Borneo Abadi, perusahaan perkebunan karet PT Multi Kusuma Cemerlang, dan perusahaan hutan produksi PT Panambangan. Harus disadari, ke-13 perusahaan itu beraktifitas dengan membuka hutan yang tentu saja bisa memicu konflik dengan orang utan.

    Ari menjelaskan, forum ini melibatkan semua pihak termasuk pemangku kawasan dan pemangku usaha di Lanskap Karaitan itu sendiri. Diharapkan ada satu pola bersama yang sejalan dengan visi besar menyelamatkan keanekaragaman hayati.

    “Kami indikasi ada 13 pelaku usaha yang ada di sana (Lanskap Karaitan) yang sudah kita coba desain. Sudah kita ajak untuk bersama-sama mendesain bagaimana habitat orang utan bisa tetap terjaga di sana,” katanya.

  • RI-Australia Jalin Kerja Sama Rantai Pasok Mineral Kritis

    RI-Australia Jalin Kerja Sama Rantai Pasok Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerja sama dengan Northern Territory (NT) Australia dalam memperkuat rantai pasok mineral kritis dan strategis.

    Kerja sama tersebut diklaim dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, sekaligus mendukung upaya NT Australia untuk diversifikasi pasokan mineralnya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, muatan kerja sama ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan.

    Menurutnya, fokus kebijakan pengembangan mineral dan batu bara Indonesia mengacu pada tujuan utama yang mencerminkan keseimbangan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan sosial.

    “Fokusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan prioritas pada penelitian, inovasi, dan eksplorasi untuk memperkuat keamanan cadangan mineral,” ujar Dadan melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Dadan pun berpendapat dekarbonisasi industri pertambangan merupakan langkah penting. Dia menyebut hal itu dapat dicapai dengan melibatkan adopsi energi terbarukan, elektrifikasi operasi pertambangan, dan teknologi canggih.

    “Indonesia juga menerapkan praktik untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem alam, memastikan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” jelas Dadan.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia Hon Robyn Cahill berharap agar kemitraan ini dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama konkret di tingkat industri dan pemerintah.

    “Sumber daya kami terus bertambah setiap hari, kami menemukan cadangan dan peluang baru, terutama di sektor mineral kritis. Banyak organisasi dan bisnis telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di wilayah kami karena peluang yang signifikan,” katanya.

    Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis sendiri telah ditandatangani kedua belah pihak pada 12 November 2024.

    Sebagai implementasi kerja sama ini, pada April 2025 akan diselenggarakan Roadshow Mineral Indonesia-NT Australia, berupa kunjungan perusahaan pertambangan Indonesia ke NT, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Sulawesi (Sorowako dan Morowali) atau Maluku (Teluk Weda) pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, pada 2025 juga akan dilaksanakan studi dan pengembangan bersama dalam eksplorasi teknologi pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan.

    Di samping itu, kedua negara juga akan melakukan pengembangan keahlian dan pelatihan dengan pembentukan program pendidikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

  • Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina memberikan akses sumber daya alam (SDA), termasuk mineral yang dianggap harta karun yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ). Akses sumber daya alam ini diajukan sebagai imbalan bantuan militer yang diberikan AS kepada Ukraina.

    Namun begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum menyetujui permintaan tersebut karena dianggap membebani negaranya. Ukraina sendiri tercatat memiliki cadangan mineral penting sangat besar, yang dipakai untuk industri dirgantara, pertahanan dan nuklir.

    Presiden AS Donald Trump, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mengakses sumber daya mineral Ukraina sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada China. Namun begitu, Zelensky secara tegas mengatakan, segala bentuk eksploitasi harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina menekan agresi Rusia.

    “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes, dikutip dari detikInet, Jumat (21/2/2025).

    Melalui proposal itu, AS kemungkinan memiliki sumber daya alam senilai US$ 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Sementara laporan Reuters mengatakan, AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Logam Tanah Jarang di Indonesia

    Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki LTJ. Indonesia tercatat memiliki harta karun yang sama dibidik AS. Dalam catatan detikcom, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menerbitkan data Booklet ESDM yang mengolah data Badan Geologi 2020. Potensi LTJ di antaranya tersimpan dalam produk samping timah berupa monasit.

    Dalam booklet tersebut, Indonesia tercatat memiliki sumber daya monasit sebanyak 185.179 ton logam yang tersebar di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan.

    Selain itu, LTJ juga terdapat pada produk samping zircon, red mud bauksit, produk samping nikel laterit, dan produk samping batu bara. Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, booklet itu juga menyebut baru 9 lokasi yang telah dieksplorasi awal.

    Sementara sekitar 19 lokasi belum dilakukan atau belum optimal dilakukan eksplorasi. Target akselerasi LTJ sendiri terbagi dalam beberapa klaster yakni klaster I dan II Sumatera, klaster III Kalimantan, dan klaster IV Sulawesi.

    Badan Geologi juga sempat melakukan eksplorasi potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, Parmonangan, dan Sumatera Utara pada 2022. Kegiatan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni eksplorasi awal, meliputi pemetaan, georadar dan geomagnet, sumur atau parit uji, serta pengeboran.

    Kemudian dilakukan eksplorasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat dan uji ekstraksi, meliputi karakterisasi, konsentrasi, dan ekstraksi. Berdasarkan eksplorasi tersebut, tercatat kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4.571 ppm dan Parmonangan sebesar 1.549 ppm.

    Sepanjang 2022, Badan Geologi juga telah melakukan eksplorasi potensi LTJ di area Lumpur Sidoarjo dengan temuan potensi Lithium sebesar 86-92 ppm, potensi Stronsium sebesar 394-451 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm.

    (hns/hns)

  • Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan

    Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan

    Jakarta

    Gelsenkirchen, di wilayah Ruhr, Jerman bagian barat, adalah kota termiskin di negara ini. Sampah berserakan di jalan-jalan dan taman, dan apartemen kosong dan terbengkalai sering terlihat.

    Di kota ini, satu dari empat orang yang bekerja hidup masih perlu tunjangan kesejahteraan sosial. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di sini adalah yang terendah di seluruh Jerman, bahkan tidak mencapai €18.000 dan tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi di seluruh negeri, yakni lebih dari 14%.

    Menjadi wali kota Gelsenkirchen mungkin merupakan pekerjaan tersulit di negara ini. Karin Welge-lah orangnya, dia bilang: “Gelsenkirchen memiliki sejarah yang tidak seperti kota Jerman lainnya. Kota ini menjadi kaya dan makmur dengan sangat cepat. Dan kemudian terjadi keruntuhan struktural yang sangat brutal,” demikian ia berkisah kepada DW.

    “Sebelum tahun 1960, ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sini. Selama perubahan struktural, jumlah ini turun drastis menjadi 258.000 pada saat krisis keuangan. Setengah dari pekerjaan yang membayar iuran asuransi sosial hilang,” lanjutnya.

    Selama era “keajaiban ekonomi” di bekas Jerman Barat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini berkembang pesat. Kota ini menarik “pekerja tamu” dari Polandia, Italia, dan Turki dan bahkan bangkit menjadi kota penghasil batu bara terpenting di Eropa.

    Pada tahun 2008, tambang Westerholt mengakhiri operasinya sebagai tambang terakhir di Gelsenkirchen. Namun, selama setengah abad sebelumnya, kota ini terus mengalami kemunduran.

    Perubahan struktural meski pundi-pundi kosong

    Batu bara adalah bagian dari sejarah; industri jasa dan pendidikan adalah masa depan. Namun, Gelsenkirchen berada dalam situasi yang sama seperti banyak kota Jerman lainnya: Kota itu tidak punya “cuan”.

    Pemerintah negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menetapkan berapa banyak pengeluaran yang boleh dilakukan Kota Gelsenkirchen. Dan, menurut Welge, inilah yang mereka dengar: “Anda tidak diizinkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dalam administrasi, dan Anda tidak diizinkan untuk berinvestasi lebih banyak.”

    “Meskipun investasi sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang keadaannya rapuh. Kami belum membangun sekolah di sini sejak tahun 1970-an,” ujar Welge.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    AfD meraup untung dari berbagai masalah kota

    Selain itu, perluasan Uni Eropa tahun 2007 menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan dari Bulgaria dan Rumania datang ke kota tersebut, yang sejauh ini sebagian besar gagal untuk terintegrasi dengan baik.

    Dan hal itu memiliki konsekuensi politik. Wilayah Ruhr secara tradisional merupakan basis bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, partainya Kanselir Olaf Scholz, yang juga merupakan partai di mana Karin Welge bernaung. Namun, masa ketika SPD biasa memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum telah berlalu.

    Sebaliknya, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) telah memperoleh keuntungan selama bertahun-tahun belakangan. Sejak tahun 2017, ketidakpercayaan dan islamofobia mengalami peningkatan dramatis dalam apa yang dulunya merupakan wadah peleburan budaya Jerman.

    “Reputasi Gelsenkirchen selama bertahun-tahun sebagai wadah peleburan budaya yang sukses, dengan kisah imigrasi yang bagus untuk diceritakan telah dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Dan itu membuka jalan bagi kekuatan radikal,” kata Welge.

    Proyek Nordsternpark: Melawan tren

    Jika ada satu orang yang mewakili dan memahami sejarah Gelsenkirchen dengan segala suka dukanya, maka orang itu adalah Reinhold Adam. Pria berusia 79 tahun itu bekerja keras di tambang saat remaja, mengikuti magang pertambangan, dan kemudian bekerja sebagai teknisi listrik di tambang Nordstern.

    Dan ke lokasi tambang inilah ia melakukan tur berpemandu hari ini. Kisah-kisahnya tentang para penambang dan persahabatan mereka sering membuat pengunjung meneteskan air mata, beberapa di antaranya datang dari tempat yang jauh seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

    Setelah tambang ditutup pada tahun 1993, sebuah taman lanskap dibangun di lokasi industri seluas 100 hektare yang dikunjungi setiap tahun oleh 200.000 orang. Di antara fitur-fiturnya adalah area panjat tebing, amfiteater, dan menara berkelok-kelok dengan platform pengamatan setinggi 83 meter. Pengunjung yang menikmati pemandangan panorama selalu kagum dengan betapa hijaunya Gelsenkirchen, papar Adam dengan bangga.

    Namun, terlepas dari berbagai upaya untuk membuat kehidupan di Gelsenkirchen benar-benar menarik, AfD meraup 21,7% suara pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2024 dan hanya terpaut 1.600 suara dari peringkat pertama.

    Adam tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. “Solidaritas selalu menjadi kekuatan orang-orang di daerah Ruhr; sebenarnya itu sangat penting di antara para penambang,” katanya. “Namun sayangnya hal itu telah hilang. Dulu orang-orang mencari solusi; kini, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah mencari seseorang untuk disalahkan.”

    Namun menurutnya: “Kita tidak dapat selalu meminta bantuan kota dan negara, kita harus mengambil tindakan sendiri.”

    Trendi dan multikultural: Kreativquartier Bochumer Strasse

    Bochumer Strasse di distrik ckendorf adalah satu tempat di mana banyak orang beraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, bangunan-bangunan yang bobrok dan hancur di daerah terlarang telah diubah menjadi “Modell und Kreativquartier” (Kawasan Model dan Kreatif) dengan kafe, galeri, dan gereja yang telah diubah menjadi lokasi acara.

    Banyak orang telah melakukan kerja sukarela di sini. Masyarakat Merenovasi Kota (SEG) Gelsenkirchen dan Negara Bagian NRW telah mensubsidi proyek-proyek dan membeli properti, untuk membantu menghidupkan kembali distrik tersebut.

    Salah satu relawannya adalah Kirsten Lipka. Sejak keadaan mencapai titik terendah pada tahun 2016, keadaan telah membaik di distrik tersebut, ujarnya. “Saat ini, bahkan mahasiswa dari Kln pindah ke sini karena mereka tidak mampu untuk tinggal di sana,” kata Lipka. “Bahkan, orang-orang yang kembali dari Berlin berkata, ‘kami tidak begitu suka di sana lagi. ckendorf masih ‘polos’.”

    Frank Eckardt, yang lahir di Gelsenkirchen dan kini mengajar sebagai peneliti perkotaan di Bauhaus-Universitt di Weimar, menganggap ckendorf sebagai anugerah. “Selama beberapa dekade, ada perasaan sangat pasrah di sini,” katanya kepada DW. “Anda merasa tidak ada yang dilakukan, kami bangkrut. Dari sudut pandang psikologis, sangat penting bagi orang-orang untuk sekarang memiliki tempat di sini di mana Anda melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, kami belum mencapai titik di mana orang-orang berkata: ‘Mengapa saya harus meninggalkan Gelsenkirchen, ini kota keren.’”

    Artikel ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota Komite II DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo berpartisipasi dalam pembahasan UU Minerba di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-Tim Media Graal Taliawo.

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat adat untuk menghindari konflik atas pemanfaatan lahan tambang dalam pembahasan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara Graal Taliawo menyatakan bahwa selama ini peran masyarakat adat terkait usaha pertambangan cenderung belum diperhatikan secara optimal.

    “Keberadaan dan eksistensi sejumlah masyarakat adat terancam karena lingkungan hidup mereka masuk kawasan IUP (izin usaha pertambangan), contohnya seperti suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur. Lahan-lahan itu bertuan. Kita semua tentu mengharapkan konflik serupa tak terulang lagi,” ucap Graal Taliawo di Jakarta, Jumat.

    Bersama Anggota DPD dari Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya, ia menyampaikan data mengenai banyaknya kasus konflik lahan tambang dengan masyarakat adat, terutama di Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Para anggota DPD tersebut menyuarakan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan wilayah pertambangan dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat adat.

    Selain itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan pemetaan secara partisipatif bersama masyarakat adat untuk menentukan dan memperjelas tata lahan lokasi hutan adat, hutan lindung, lahan pertambangan, serta area terkait lainnya. Dalam UU ini diakomodasi bahwa masyarakat adat berperan sebagai subjek yang dilibatkan dalam penerimaan manfaat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Tidak hanya hak masyarakat adat, Graal mengatakan bahwa fungsi hutan lindung dan hutan konservasi juga perlu dijaga dari area pertambangan karena manfaatnya yang besar untuk kehidupan mahkluk hidup. Ia menuturkan bahwa hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

    “Fungsi ini begitu besar sehingga kawasan hutan lindung dan hutan konservasi perlu dilindungi, lestari, dan terbebas dari IUP. Tidak ada ruang atasnya untuk pertambangan,” ucapnya.

    Graal menyampaikan bahwa pelibatan instansi di daerah juga menjadi perhatian DPD dalam pembahasan UU Minerba, yakni terkait pelibatan BUMD dalam pengelolaan tambang serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang. Selain itu, perguruan tinggi yang berada di kabupaten/kota maupun provinsi lokasi eksplorasi juga dapat memperoleh manfaat dari aktivitas tambang berupa royalti.

    “Royalti atau manfaat yang diberikan kepada perguruan tinggi terbagi dalam dua bentuk, yakni dana abadi untuk kepentingan jangka panjang perguruan tinggi dan dana untuk menjalankan Tri Darma perguruan tinggi,” ujarnya.

    Pihaknya pun berkomitmen untuk melaksanakan tugas peninjauan dan pemantauan atas pelaksanaan UU Minerba tersebut. Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

     

    Sumber : Antara