Xcloud.id

Produk: Batu Bara

  • Industri Petrokimia Kritisi Rencana Proyek DME Pengganti LPG

    Industri Petrokimia Kritisi Rencana Proyek DME Pengganti LPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong pengembangan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

    Namun, pelaku industri petrokimia menilai bahwa keekonomian DME masih perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait harga, rantai proses, dan beban regulasi.

    Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan saat ini kebutuhan LPG untuk industri berkisar 6 juta ton. Sementara itu, konsumsi keseluruhan mencapai  10 juta ton. 

    Proyek DME diproyeksikan dapat menekan ketergantungan impor tersebut karena bahan bakunya berasal dari batu bara dalam negeri melalui proses coal-to-DME.

    “Dari sisi industri petrokimia, sebenarnya tidak ada keberatan terhadap pengembangan DME,” kata Fajar kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/11/2025). 

    Pasalnya, proses produksi DME umumnya menghasilkan produk samping berupa metanol, yang juga menjadi bahan baku penting bagi sejumlah industri, termasuk proses methanol-to-olefin (MTO) serta campuran untuk biodiesel.

    Namun demikian, pelaku industri menilai tantangan terbesar ada pada keekonomian harga DME dibandingkan LPG. Terlebih, saat ini proses MTO masih belum kompetitif. 

    “Harga DME dibandingkan LPG, murah mana? Itu yang perlu dihitung. Methanol-to-olefin itu masih minus. Yang masih positif sekarang itu refinery-to-olefin atau langsung coal-to-olefin,” jelasnya. 

    Fajar menyebut pemrosesan batu bara menjadi metanol kemudian diolah menjadi olefin akan membuat rantai proses terlalu panjang dan tidak ekonomis. 

    Selain persoalan keekonomian, industri juga menyoroti aspek regulasi dan perpajakan, yang dinilai dapat semakin membebani biaya produksi. 

    “Dari sisi regulasi perlu dibedah lagi karena ada banyak aturan, terutama soal perpajakan. Dari coal-to-methanol kena pajak, methanol-to-olefin kena pajak lagi. Ini akan membuat keekonomian DME semakin buruk,” ujarnya.

    Dengan berbagai pertimbangan tersebut, sebagian pelaku industri menyatakan lebih memilih skema coal-to-chemical secara langsung, yang dinilai memberikan keekonomian lebih baik pada kondisi saat ini. 

    “Kalau DME itu nanti kembali lagi seberapa besar keekonomiannya, apakah cukup menarik. Tapi untuk sekarang, coal-to-chemical lebih bagus secara keekonomian,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan LPG pada 2026 akan mencapai 10 juta ton. Dari angka tersebut, sekitar 6,8 juta ton atau 68% masih harus dipenuhi dari impor, membebani anggaran negara miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan pendekatan realistis yang diambil pemerintah. Fokus utama saat ini bukan pada besaran persentase penggantian LPG, melainkan pada keberlanjutan proyek itu sendiri.

    “Pak Menteri sudah menggarisbawahi bahwa kalau kita hitung terus keekonomiannya ini nggak jalan-jalan. Seharusnya kita jalanin dulu, sudah implementasi kita hitung ulang keekonomiannya seperti apa. Tapi dia harus menghasilkan dulu DME-nya,” ujar Laode, Rabu (29/10/2025).

    Laode menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru. Soal konversi, pemerintah menyebut keberadaan DME sama dengan proyek jargas.

    Dengan begitu, meski target Menteri Bahlil ambisius, eksekusi di lapangan akan dilakukan dengan hati-hati, memprioritaskan kelayakan jangka panjang. Dengan basis konsumen LPG yang mencapai lebih dari 50 juta, nantinya substitusi ke DME tidak akan langsung signifikan, melainkan bertahap.

    Soal infrastruktur distribusi, untuk mengatasi tantangan biaya, pemerintah mengusung strategi pemanfaatan infrastruktur eksisting. Pertamina, yang ditunjuk sebagai offtaker, akan mendistribusikan DME menggunakan rantai pasok dan tabung LPG yang sudah ada.

    “Kalau mau murah ya, kalau mau bikin semua infrastruktur baru nanti akan mahal lagi. Jadi harusnya yang existing LPG tadinya dipakai buat LPG, nah ini dipakai buat DME. Jadi cost tidak terlalu tinggi dari sisi penyiapan infrastruktur,” tegas Laode.

  • Hilirisasi dan Industrialisasi Bersimpang Jalan, Tak Menambah Lapangan Kerja

    Hilirisasi dan Industrialisasi Bersimpang Jalan, Tak Menambah Lapangan Kerja

    Bisniscom, JAKARTA – Hilirisasi dan industrialisasi adalah duet maut bagi pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja. Tidak heran jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari Asta Cita, bagaimana nasibnya kini?

    Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat program hilirisasi. Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis (6/11/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya program hilirisasi di berbagai sektor strategis. Baik itu sektor perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral.

    Pemerintah pun menargetkan prastudi kelayakan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun rampung pada tahun ini. Bahkan, DataIndonesia yang merupakan tim riset Bisnis Indonesia Group, mencatat potensi nilai investasi penghiliran mineral dan batu bara (minerba) menjadi yang paling tinggi.

    Data Editor DataIndonesia Gita Arwana Cakti menjabarkan sektor minerba mencapai Rp321,8 triliun, sedangkan ketahanan energi sebesar Rp232 triliun, disusul transisi energi senilai Rp40 triliun. 

    “Kelautan dan perikanan Rp17,22 triliun dan yang terakhir, yang paling kecil itu pertanian, padahal dia yang di posisi kedua [kontribusi terhadap PDB], tapi potensi nilai investasinya Rp7,11 triliun,” ungkap Gita dalam siniar Factory Hub yang dikutip pada Minggu (16/11/2025).

    Dari sisi investasi, sektor penyerap terbesar adalah industri logam dengan nilai investasi Rp62,02 triliun pada kuartal III/2025.  Pada posisi kedua terdapat sektor pertambangan sebesar Rp55,87 triliun. 

    Lebih rinci lagi, realisasi investasi hilirisasi diserap paling besar oleh komoditas nikel yakni senilai Rp42 triliun. Untuk komoditas nikel, pemerintah sebelumnya berharap hilirisasi itu bisa menopang pengembangan produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). 

    Hanya saja, hingga kini proses itu belum tersambung, sebab mobil listrik yang dipasarkan justru lebih banyak menggunakan baterai jenis lithium ferro phosphate (LFP). Para produsen menilai LFP relatif lebih murah dibandingkan baterai berbasis nikel.

    LAPANGAN KERJA

    Lebih lanjut, investasi jumbo proyek hilirisasi juga tidak berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Hingga periode kuartal III/2025, tercatat penyerapan  tenaga kerja mencapai 696.478 orang. Posisi tersebut naik dari periode yang sama pada 2024 sebanyak 650.172 orang. 

    Namun, jika melihat data lebih dekat, pada 2024 sendiri jenis industri dengan proporsi pekerja manufaktur terbesar adalah industri makanan dengan persentase 4% disusul dengan industri pakaian jadi atau tekstil sebanyak 2%. 

    Berbanding terbalik dengan kucuran investasinya, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya serta industri logam dasar hanya berkontribusi masing-masing 0,43% dan 0,16%.

    Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi juga tidak lebih baik, sektor ini mencatat proporsi tenaga kerja manufaktur sebanyak 0,03%. Hal ini menunjukkan hilirisasi yang ada bersifat padat modal tetapi minim rangsangan terhadap industri padat karya lainnya.

    Padahal, hilirisasi diharapkan bisa mewujudkan indonesia sebagai negara industri mengingat hilirisasi dan industrialisasi saling berkaitan. Industrialisasi, jelas Gita, merupakan proses transformasi ekonomi dari sektor agraris ke sektor manufaktur yang menghasilkan barang produksi massal.

    Oleh karena itu, penghiliran menjadi salah satu prasyarat negara industri karena mengolah sumber daya mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. “Nah jadi penghiliran itu langkah awal menciptakan industrialisasi, keduanya saling berkaitan,” ujar Gita.

    Lebih jauh, data menunjukkan hilirisasi di Indonesia tidak menambah geliat industri sebagaimana yang diharapkan. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal II tahun 2023–2025 masih datang dari industri pengolahan. 

    Pada Kuartal II/2025, industri pengolahan menyumbang kontribusi sebesar 18,67%. Pencapaian ini menurun dari tren kontribusi manufaktur terhadap PDB pada awal 2000-an yang bisa mencapai 30%.  

    “Itu sekitar awal 2000-an tapi sekitar 2020-an sampai sekarang itu [kontribusi industri manufaktur] masih di bawah 20% gitu,” terang Gita. 

    Berdasarkan laporan S&P Global Market, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia terus mengalami fluktuasi selama setahun terakhir.

    DataIndonesia memaparkan PMI manufaktur Indonesia tercatat 51,2 poin pada Oktober 2025. Sebelumnya, sempat mengalami kontraksi dari 51,5 poin pada Agustus 2025 menjadi 50,4 poin di September 2025.

    “Satu tahun terakhir PMI Manufaktur ini juga cukup dinamis sih. Sempat kontraksi terus naik ke ekspansif, tapi turun lagi dan baru Agustus kemarin naik ke ekspansi. Tapi, kemudian Septembernya turun lagi,” jelas Gita.

    Persoalannya, berdasarkan data yang sama, manufaktur Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Thailand, misalnya, tercatat PMI berada di level 56,6 poin dan Vietnam 54,5 poin pada Oktober 2025.

    Berdasarkan pengamatan data-data tersebut, maka pemerintah perlu menggenjot agar hilirisasi bisa mendongkrak industri. Hanya saja, keduanya juga dibutuhkan bagi pembukaan luas lapangan kerja, agar Indonesia Emas bisa diwujudkan. Bukan sebaliknya, malah terjadi deindustrialisasi dini!

  • Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Jakarta –

    Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengalami longsor ditargetkan buka kembali dibuka pada Maret atau April 2026. Hal ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan tim Kementerian ESDM masih terus melakukan evaluasi terhadap bencana tersebut. Ia menyebut tak ingin sembarangan mengambil keputusan karena masalah ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia.

    “Ya kita targetkan mungkin bulan 3-4, tahun depan baru bisa (beroperasi). Kita nggak mau sembrono, kalau sembrono kan orang mati nanti siapa yang tanggung jawab lagi? Kita harus hati-hati. Nyawa orang ini, bukan persoalannya bisnis, nyawa orang dan kita harus nge-check apa penyebabnya setelah itu diaudit oleh tim ahli setelah itu rekomendasi dilakukan perbaikan, baru dilakukan produksi,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menjelaskan, area yang terdampak longsor memang langsung ditutup dan dilakukan evakuasi. Namun daerah operasional lain yang berjauhan dan tidak berdampak bisa kembali berproduksi.

    “Freeport itu tidak semua areanya itu kan kena masalah. Tapi kemarin pada saat masalah itu kita tutup sampai dilakukan evakuasi. Setelah dilakukan evakuasi kemudian kita membuat analisa ada bagian yang gak ada hubungannya dengan longshore underground itu,” sebutnya.

    “Itu nggak apa-apa berjalan itu kan ada sekitar 6 kilometer atau 7 kilometer itu, itu jalan aja tetapi yang titik dimana bermasalah yang bencana itu tim kita lagi melakukan evaluasi,” sambung Bahlil.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    (ily/hns)

  • Bahlil Bakal Pangkas Produksi Batu Bara 2026, Porsi DMO Berpotensi Naik

    Bahlil Bakal Pangkas Produksi Batu Bara 2026, Porsi DMO Berpotensi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan memangkas volume produksi batu bara pada 2026 dan mempertimbangkan opsi untuk mengerek porsi kewajiban pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemangkasan produksi batu bara bertujuan untuk mengendalikan harga batu bara di pasar internasional.

    “Pasti. Kami lagi exercise [volumenya],” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Antara. 

    Bahlil menuturkan, lesunya harga batu bara global disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan pasar dengan suplai batu bara dari Indonesia.

    Pada 2024, Kementerian ESDM mencatat total produksi batu bara mencapai 836 juta ton. Jumlah produksi tersebut mencapai 117% dari target yang ditetapkan pada 2024, yakni sebesar 710 juta ton. Sebanyak 233 juta ton sudah disalurkan ke kebutuhan domestik (DMO) dan 48 juta ton untuk stok batu bara domestik.

    Sementara itu, pada 2024, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara atau setara dengan sekitar 33–35% dari total konsumsi dunia. Bahlil memperkirakan kebutuhan batu bara dunia berada di angka 1,3 miliar ton.

    “Akhirnya, sekarang harga batu bara lagi turun jauh,” kata Bahlil.

    Harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November turun menjadi US$103,75 dolar per ton dari yang sebelumnya US$109,74 per ton pada periode kedua Oktober 2025. Harga tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan harga batu bara pada November 2024 yang berada di angka US$114,43 per ton.

    Oleh karena itu, untuk mendongkrak harga emas hitam tersebut, Indonesia akan mengurangi volume produksi batu baranya.

    Bahlil juga memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri tetap terpenuhi, meskipun pemerintah berencana mengurangi volume produksi.

    Langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri di tengah-tengah pemangkasan volume produksi batu bara adalah dengan mengurangi jatah ekspor batu bara.

    Apabila dibutuhkan, lanjut dia, Bahlil membuka kemungkinan menaikkan persentase DMO menjadi lebih dari 25% untuk industri prioritas yang membutuhkan batu bara, dengan harga DMO yang sama, yakni US$70 per metrik ton. Harga DMO batu bara tidak berubah sejak 2018.

    “Kalau masih kurang [untuk kebutuhan dalam negeri], kami akan naikkan DMO,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, industri prioritas meliputi ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    “PLN itu 140–160 juta [ton] kebutuhannya. DMO kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang memengaruhi hidup orang banyak, seperti PLN, pupuk, dan semen,” kata Bahlil.

  • Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal rencana pemerintah menambah porsi kewajiban pengusaha memasok batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurut Bahlil DMO bisa saja melebihi 25% dari total produksi perusahan.

    Ke depannya, batu bara akan diprioritaskan kepada industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti untuk PLN, industri pupuk hingga semen.

    Pasalnya, menurut Bahlil, konsumsi PLN untuk batu bara saja mencapai 140 juta sampai 160 juta ton.

    “Batu Bara kita itu sekarang kan total konsumsi untuk nasional PLN itu kan 140 juta sampai 160 juta. Dan di DMO kedepan kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang menguasai hajat hidup ramai-ramai. Apa itu? PLN, pupuk, semen,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menambahkan, Indonesia menyuplai 600 juta ton batu bara ke pasar global. Angka itu hampir 50% dari kebutuhan batu bara dunia yang sebesar 1,3 miliar ton. Hal ini menyebabkan suplai dan permintaan tidak seimbang sehingga turunnya harga komoditas tersebut.

    “Akibatnya apa? Supply and demandnya tidak seimbang. Kebutuhan batu bara dunia itu cuma 1,3 miliar ton. Kita bisa menyuplai sampai 600 juta ton, hampir 50%. Akhirnya sekarang harga batu bara lagi turun jauh. Nah, kita akan mengevaluasi RKAB, khususnya pada volume,” jelas Bahlil.

    Oleh karena itu pemerintah akan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta membuka peluang DMO ditambah lebih dari 25%.

    Namun, Bahlil menekankan bahwa evaluasi DMO dilakukan jika kebutuhan untuk PLN, industri pupuk dan semen tidak mencukupi.

    “Karena kita mengevaluasi RKAB maka DMO yang 25% itu kemungkinan besar kita akan dorong kalau kita hitung kebutuhan nasional untuk memenuhi semen, PLN dan pupuk itu cukup 25%, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita masih kurang, kita akan naikkan volume DMO, itu maksudnya,” ujarnya.

    Bahlil menambahkan RKAB tahun depan akan lebih rendah dari tahun 2025. Meski tak menampik kebijakan-kebijakan tersebut bisa mempengaruhi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahlil menyebut pemerintah perlu memilih alternatif kebijakan yang baik.

    “Kita hidup ini tidak semuanya sempurna. Pemerintah itu melakukan itu adalah mencari alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada. Kita tidak bisa semuanya itu harus nilainya 9, kita bagaimana membuatnya harus semuanya jalan,” tutup Bahlil.

    (ily/hns)

  • DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Menurut Bahlil proyek ini akan diputuskan pada Desember usai dikaji Danantara.

    Kementerian ESDM sudah melakukan pra feasibility study (FS) atau pra studi kelayakan yang kemudian diserahkan ke Danantar. Kini, Danantara tengah melakukan finalisas yang ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

    “Danantara melakukan FS dengan menggandeng konsultan-konsultan yang baik. Kemarin kita ratas dengan Presiden (Prabowo Subianto). Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai. Nah, kalau sudah selesai baru kami akan menentukan lokasi-lokasinya. Karena terkait dengan cadangan bahan baku,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Dalam proyek ini investor dari China, Eropa hingga Amerika Serikat (AS) berpotensi terlibat dalam penyediaan teknologinya. Mereka akan bermitra dengan BUMN di bawah komando Danantara.

    “Teknologinya itu salah satu diantaranya dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Tapi perusahaannya saya menyarankan untuk BUMN Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive,” sebut Bahlil.

    “Tapi teknologinya kan bangsa kita ini kita harus jujur, kita mesti butuh teknologi luar, itulah. Makanya dari setiap saat saya katakan bahwa teknologinya itu kita pakai China, Eropa, atau Amerika,” sambungnya.

    Bahlil juga sudah melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Harapannya proses konstruksi proyek DME dilakukan pada tahun 2026.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan ada investor China tertarik menanamkan modal jumbo US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun (kurs Rp 16.440) dalam DME. Meskipun Tri enggan membocorkan nama perusahaan yang dimaksudnya.

    Dalam proyek ini perusahaan China tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan akan menggandeng perusahaan swasta dalam negeri. Namun Tri juga enggan menjelaskan identitas perusahaan swasta dalam negeri mana yang bakal ikut menggarap.

    Proposal yang diajukan perusahaan China tersebut untuk menggarap proyek DME dinilai sangat menarik. Pasalnya tingkat pengembalian (internal rate of return/IRR) sudah di atas 15% dengan menggunakan batu bara kualitas rendah.

    “Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, negara tidak investasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Nah, dengan IRR yang cukup menarik dan sebagainya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memulai untuk industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” ujar Tri.

    (ily/hns)

  • Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.

    Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

    Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.

    “Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain,” kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

    Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara. 

    Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah. 

    Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.

    Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.

    “Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara,” kata Irwandi.

    Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%. 

    “Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang ‘bermain-main’, tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.

    “Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main,” kata Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta. 

    Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%. 

    “Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang,” kata Ramson.

  • Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

    Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder terkait saat ini tengah meramu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah. Terlebih saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dinilai sudah tidak layak untuk terus menerus menampung sampah.

    “Saya katakan belum optimal, buktinya ini (sampah) masih terus, masalah lagi, masalah lagi,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

    Erwan mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan kordinasi guna merumuskan masalah sampah. Erwan pun tidak ingin sampah menjadi pembahasan berulang di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

    “Para kepala daerah Bandung Raya ini memang harus segera berkumpul segera merumuskan apa yang paling tepat untuk permasalahan sampah ini. Jangan sampai setiap tahun permasalahannya itu lagi, itu lagi. Jangan sampai kita masalah itu terus hanya masalah sampah sampah,” jelas dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pihaknya mendukung berbagai rencana untuk mengatasi permasalahan sampah. Termasuk dengan usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang TPA Sarimukti untuk dijadikan lokasi pelaksanaan program Waste To Energy (WTE) dengan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).

    “Sampah kan memang dari dulu ya persoalan Bandung Raya ini belum terselesaikan. Ada beberapa opsi teknologi pengolahan sampah yang saat ini juga belum beres. Ya, problem dari mungkin 10 tahun yang lalu saya jadi anggota Komisi 4 di DPR RI,” kata Ono di tempat yang sama.

    Dia mengatakan, sejumlah rencana untuk mengatasi sampah hingga kini belum juga terealisasi. Ono menilai, pihak terkait seharusnya segera mencari penyebab rencana-rencana tersebut belum bisa berjalan sehingga sampah kembali menumpuk.

    “Kita semua tahu kan listrik Indonesia didominasi oleh PLN. Padahal kita mempunyai sumber energi ya selain batu bara dan yang lainnya seperti misalnya surya, air, sampah, geotermal, dan lain-lain,” ucap Ono.

     

  • Purbaya Ogah Kenakan Cukai Popok-Tisu Basah Sampai Ekonomi 6%

    Purbaya Ogah Kenakan Cukai Popok-Tisu Basah Sampai Ekonomi 6%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan cukai atas produk diapers (popok) hingga tisu basah belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Sebelumnya produk tersebut masuk kajian perluasan barang kena cukai (BKC) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

    “Cukai popok dan tisu basah, sepertinya sekarang belum akan kita terapkan dalam waktu dekat,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya berkomitmen terhadap perkataan sebelumnya, bahwa dirinya tidak akan menambah pajak baru sebelum ekonomi tumbuh setidaknya 6%.

    “Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan tambah pajak dulu. Tunggu ekonomi 6% dulu baru kita tambah pajak-pajak,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, kajian potensi perluasan barang kena cukai terhadap popok, alat makan dan minum sekali pakai, hingga tisu basah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Alasan kajian dilakukan untuk melihat seberapa besar potensi penerimaan negara jika barang tersebut dikenakan cukai.

    “Penggalian potensi penerimaan negara melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah,” tulis isi PMK tersebut.

    Selain komoditas itu, pada periode 2020-2024 juga telah dilakukan kajian potensi cukai atas luxury goods, produk minuman berpemanis dalam kemasan, serta produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan sedotan plastik).

    Adapula kajian cukai untuk produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, sepeda motor, batu bara dan pasir laut; kebijakan tarif cukai hasil tembakau; dan kebijakan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol.

    (acd/acd)

  • Produksi Listrik PLN dan IPP Capai 290 TWh, Mayoritas dari Batu Bara

    Produksi Listrik PLN dan IPP Capai 290 TWh, Mayoritas dari Batu Bara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, hingga Oktober 2025 produksi listrik dari PT PLN (Persero) dan perusahaan pembangkit independen atau Independent Power Producer (IPP) tercatat telah mencapai 290.

    Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, dari total keseluruhan tersebut, 193,22 TWH atau sekitar 66,52 persen masih bersumber dari batu bara. Ia memperkirakan total produksi listrik keseluruhan hingga akhir 2025 mencapai 354 TWh.

    “Produksi keseluruhan menjadi 354 TWH pada akhir tahun 2025. Dari jumlah tersebut, batu bara diperkirakan mencapai 235 TWh atau 66,54 persen,” ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis, 13 November.

    Berdasarkan tren sejak Januari hingga Okltober, lanjut dia, kontribusi batu bara terhadap pembangkit listrik di Indonesia relatif tetap mencerminkan peran besarnya sebagai baseload

    Tri melanjutkan, sumber energi berikutnya yang menopang sistem tenaga listrik nasional adalah gas yang hingga Oktober 2025 menghasilkan 47,46 TWh atau sekitar 16,34 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan mulai dari 4,66 di Januari hingga 47,46 TWh pada Oktober 2025.

    “Ini menegaskan bahwa pembangkit gas berperan penting selain variable sumber yang fleksibilitas dan penyeimbang terutama ketika variabilitas energi terbarukan meningkat,” sambung dia.

    Di sisi lain, lanjut Tri, Energi Baru Terbarukan (EBT) menunjukkan perkembangan yang menarik. Sejak Januari, listrik yang diproduksi dari pembangkit EBT hanya tercatat sebesar 3,72 TWh, kini kontribusinya bertahap terus mengalami peningkatan menjadi 37,48 TWh pada Oktober atau 12,9 persen dari total produksi.

    “Meskipun prosesnya belum melesat tetapi tren kenaikan yang stabil menandakan bahwa fondasi dari EBT sistem kita semakin kuat. Meski belum mampu menggeser struktur bauran yang signifikan,” sambung dia.

    Sementara itu, produksi listrik dari BBM dan BBN berkontribusi sebesar 12,2 TWh atau 4,23 persen.

    Dia menilai, angka ini kecil namun strategis untuk daerah-daerah perbatasan yang mengalami keterbatasan jaringan atau lokasi yang belum terhubung dengan sistem kelistrikan besar.

    Hingga akhir tahun, Tri memperkirakan produksi listrik dari semua pembangkit akan meningkat menjadi 354 TWh.

    Dia merinci, batu bara akan menyumbang sebesar 235 TWh atau 66,54 persen, gas sebesar 59 TWH atau 15,69 persen,  EBT sebesar 44,79 TWh atau 12,67 persen dan BBM dan BPN sekitar 14,52 TWH atau 4,10 persen.

    “Dengan demikian produksi listrik pada tahun 2025 diproyeksikan akan terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sejalan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan elektrifikasi, serta peningkatan kebutuhan energi industri dan rumah tangga,” tandas Tri.