Xcloud.id

Produk: baterai kendaraan listrik

  • Indonesia Siap Jadi Pemain Global Kendaraan Listrik dan Panel Surya

    Indonesia Siap Jadi Pemain Global Kendaraan Listrik dan Panel Surya

    Jakarta: Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 21 juta ton, atau 22,1 persen dari total cadangan global. Pada 2020, Indonesia menyumbang 31 persen dari total produksi nikel dunia, menjadikannya pemasok utama bahan baku baterai kendaraan listrik. Bahkan, saat ini Indonesia menyumbang 60 hingga 80 persen bahan baku nikel untuk baterai global.
     
    Data tersebut dirilis oleh The Reform Initiatives (TRI) Indonesia melalui sejumlah riset. Dengan demikian Indonesia mampu mengukuhkan posisi sebagai pemain utama dalam sektor hilirisasi sumber daya alam dengan potensi besar dari nikel dan pasir silika. Kedua komoditas tersebut menjadi tulang punggung dalam pengembangan industri kendaraan listrik (EV) dan panel surya, yang semakin berperan penting dalam transisi energi global menuju teknologi ramah lingkungan.
     
    “Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki strategi hilirisasi yang unggul. Nilai tambah dari hilirisasi nikel, terutama dalam produk baterai, bisa mencapai 67 kali lipat. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan,” ujar Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia, Unggul Heriqbaldi, dalam keterangan tertulis.
     

    Pria yang akrab disapa Eriq tersebut mengatakan di sisi lain, potensi pasir silika Indonesia juga tak kalah menjanjikan. Dengan total cadangan mencapai 330 juta ton dan tambahan sumber daya kuarsit sebesar 297 juta ton, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasokan bahan baku melimpah untuk industri semikonduktor dan photovoltaic (PV) module. Kedua sektor ini krusial untuk mendukung panel surya sebagai salah satu teknologi energi terbarukan.
     
    “Hilirisasi pasir silika menjadi wafer silikon adalah langkah strategis untuk mendukung pengembangan PV module dalam negeri. Dengan dukungan teknologi tinggi dan investasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri teknologi tinggi dunia,” kata Eriq yang juga dosen FEB Universitas Airlangga Surabaya.
     
    Riset TRI tersebut juga menyatakan dengan cadangan nikel melimpah, Indonesia telah menarik perhatian produsen kendaraan listrik global. Perusahaan seperti Hyundai dan Wuling telah mendirikan fasilitas produksi di Jawa Barat, dengan kapasitas mencapai 260 ribu unit kendaraan per tahun. Selain itu, Indonesia juga menargetkan menjadi salah satu dari lima produsen baterai terbesar dunia, dengan kapasitas produksi mencapai 700 GWh per tahun pada 2045.
     
    “Permintaan baterai global diperkirakan meningkat hingga 7.100 GWh pada 2045, dan Indonesia berpotensi memenuhi lebih dari 10 persen dari total permintaan. Ini adalah pencapaian besar yang mencerminkan visi jangka panjang pemerintah,” ucap Eriq.
     
    Sementara itu, pengembangan panel surya juga menjadi fokus utama. Hilirisasi pasir silika yang meliputi produk seperti tepung silika, resin-coated sand, hingga wafer silikon diharapkan dapat mendukung kemandirian Indonesia dalam teknologi photovoltaic. Produk-produk ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berpotensi menjadi komoditas ekspor unggulan.
     

    Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi nikel dan pasir silika terlihat dari berbagai kebijakan insentif yang mendorong investasi dan transfer teknologi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan perusahaan swasta juga terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan pengembangan industri ini.
     
    “Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, kita tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tutur Eriq.
     
    Dengan langkah progresif ini Indonesia tidak hanya menjadi raksasa sumber daya alam tetapi juga pilar penting dalam teknologi ramah lingkungan dunia. Hilirisasi nikel dan pasir silika adalah kunci untuk membuka pintu menuju era baru keemasan ekonomi dan teknologi Indonesia.
     
    The Reform Initiatives (TRI) Indonesia bersama konsorsium yang terdiri atas Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait Hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.
     
    TRI Indonesia mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatam, dan Kebijakan Investasi Hilirisasi di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara dan Kota Batam – Kepulauan Riau.
     
    Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bekerja sama dengan FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Aksi Hilirisasi Batu Bara PTBA Bisa Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

    Aksi Hilirisasi Batu Bara PTBA Bisa Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen untuk menjalankan mandat hilirisasi batu bara dari pemerintah. Aksi hilirisasi batu bara perusahaan bahkan akan mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

    Pasalnya, PTBA akan mengembangkan teknologi konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet, yang merupakan bahan baku komponen baterai kendaraan listrik.

    Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap terus mendukung salah satu program pemerintah terkait swasembada energi. Terutama program hilirisasi batu bara.

    “Alhamdulillah nantinya mewujudkan ekosistem EV baterai PTBA salah satu yang berikan kontribusi anoda untuk bantu pemerintah kurangi impor kurangi devisa kita,” kata dia dalam Awarding Night CNBC Indonesia Awards 2024, dikutip Jumat (13/12/2024).

    Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan bahwa saat ini PTBA sudah memiliki prototipe dan sedang mempersiapkan pilot scale production untuk anoda baterai dari batu bara ini.

    “Hari ini kita sudah buatin prototipenya, sekarang kita buatin scale pilot, kita udah join sama CATL untuk material katoda, untuk anodanya kita pakai punyanya BRIN itu jadi baterai 18650,” ujar Dilo di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

    Meski demikian, Dilo mengakui bahwa saat ini masih ada beberapa tantangan kualitas terkait conductivity dan density material anoda yang belum memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pilot scale ditujukan untuk meningkatkan kualitas tersebut.

    “Gue masih belum puas sama hasilnya bos, jadi conductivity-nya, density-nya, masih belum sesuai sama kelas internasional, ini memang harus ditingkatkan lagi makanya kita bangun yang pilot scale-nya ini untuk bisa sekalian kita tingkatkan lagi kualitasnya,” ujarnya.

    (wia)

  • Nah Lho! Limbah Baterai Mobil Listrik Mulai Dipertanyakan

    Nah Lho! Limbah Baterai Mobil Listrik Mulai Dipertanyakan

    Jakarta –

    Lembaga Amnesty International mengeluarkan laporan bahwa masifnya kendaraan listrik di dunia mengabaikan hak asasi manusia dengan mengabaikan atau tidak mengatasi risiko rantai pasokan dalam memproduksi kendaraan listrik.

    Dikutip Autocar, Amnesty International menerbitkan laporan penelitian sebanyak 102 halaman, yang menyebutkan kegagalan produsen mobil dalam mengatasi risiko rantai pasokan mineral, sehingga berpotensi menyebabkan tambang kobalt, lithium, nikel dan tembaga, yang mencemari lingkungan, mengandung risiko kesehatan masyarakat di sekitarnya.

    Sebagai bagian dari studi tersebut, Amnesty International mengevaluasi kebijakan uji tuntas hak asasi manusia dari 13 produsen kendaraan listrik. Amnesty International pun memberikan masing-masing kartu skor yang memberi peringkat pada kebijakan tersebut berdasarkan ‘kebijakan hak asasi manusia, proses identifikasi risiko, pemetaan dan pelaporan rantai pasokan, serta mediasi’, dengan memberi peringkat pada skala satu (terburuk) hingga 90 (terbaik).

    Tercatat ada beberapa pabrikan yang memberikan jawabannya, namun ada juga pabrikan yang menolak untuk menjawab pertanyaan akan dampak dari produksi baterai kendaraan listrik.

    Nilai tertinggi yang diberikan Amnesty International kepada Mercedes-Benz mencapai 51 poin.Tesla memperoleh skor 49 poin dan Stellantis mengumpulkan 42 poin. Volkswagen Group, BMW, dan Ford semuanya memperoleh skor 41 poin.

    Pada spektrum terendah, Amnesty International memberi produsen mobil China BYD 11 poin, sementara Mitsubishi 13 poin dan Hyundai 21 poin, yang artinya mendapat nilai buruk.

    Pabrik Baterai Mobil Listrik Foto: Ridwan Arifin/detikcom

    Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnès Callamard mengatakan tercatat BYD dan Mitsubishi dinilai yang memiliki nilai terendah.

    “Skor tersebut sebagai ‘kekecewaan besar,’ dan bahkan BYD kurang transparansi mengenai uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasokan baterainya. Mereka Hyundai dan Mitsubishi tidak memiliki dan memberikan kedalaman dan informasi yang diperlukan,” ujar Agnes.

    Sementara Amnesty International memberikan kesempatan kepada setiap produsen mobil untuk membalas dan menerbitkan tanggapan mereka secara lengkap dalam sebuah laporan, sebagai informasi agar berimbang.

    Dalam sebuah pernyataan, Hyundai mengatakan pihaknya mengakui telah menerima penilaian Amnesty International, dan berkomitmen pada rantai pasokan yang berkelanjutan dan etis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keselamatan. Namun berbanding terbaik, BYD dan Mitsubishi dikatakan menolak memberikan pernyataan sebagai tanggapan atas temuan tersebut.

    Sebagai catatan dalam upaya meningkatkan visibilitas rantai pasokan, Uni Eropa akan meluncurkan paspor baterai mulai 1 Februari 2027, yang diperlukan untuk semua baterai kendaraan listrik di atas 2 kWh.

    (lth/din)

  • PLN Kejar Rasio 1 SPKLU untuk 17 Mobil Listrik Tahun Depan

    PLN Kejar Rasio 1 SPKLU untuk 17 Mobil Listrik Tahun Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PLN ingin meningkatkan rasio jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan kendaraan listrik mencapai 1 banding 17 pada 2025. Saat ini rasionya dikatakan masih 1:24.

    Saat ini jumlah SPKLU di Indonesia sebanyak 2.667 unit. Perusahaan milik negara ini menargetkan bisa mencapai 3.000 unit atau bertambah 333 SPKLU pada bulan ini.

    Publik bisa mengecek jumlah dan lokasi SPKLU menggunakan aplikasi PLN Mobile yang datanya diklaim terus update.

    Executive Vice President Divisi Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini menjelaskan pihaknya rasio yang mau diterapkan di Indonesia terinspirasi praktik dasar di Eropa soal SPKLU yang rasionya 1:17 sampai 1:20.

    “Alhamdulillah dari 2021 sampai 2023, kenaikannya itu sudah sembilan kali lipat dari 2021, mobil pun begitu, namun walaupun begitu kita masih kejar-kejaran mencapai seperti praktik dasar di Eropa kurang lebih 1 banding 17 sama 1 banding 20,” katanya di Jakarta, Selasa (10/12), diberitakan Antara.

    Peningkatan jumlah SPKLU dikatakan buat mengatasi kekhawatiran terbesar masyarakat soal adopsi kendaraan listrik, yakni kehabisan daya baterai di tengah jalan.

    “Berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, keengganan atau kekhawatiran masyarakat dalam membeli kendaraan listrik itu paling awal adalah infrastruktur. Jadi diharapkan ini bisa menghilangkan kekhawatiran berkendara dengan kendaraan listrik,” papar Ririn.

    Selain SPKLU, PLN menargetkan pembangunan 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), 9.956 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 14.524 Home Charging.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi produksi produk nikel demi menjaga harga tetap tinggi di pasaran global.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pembatasan produk nikel kian relevan di tengah tingginya konflik geopolitik saat ini.

    “Nikel kita mulai atur produk apa di pasar jangan sampai over, jadi optimal saja. Nanti kita batasi produk nikel yang jenuh di pasar supaya harga naik,” kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Namun, dia tak memerinci kapan pembatasan produk nikel itu bakal berlaku. Tri hanya mengatakan bahwa di tengah konflik global, Indonesia harus memiliki daya tahan.

    “Saya sepakat tidak baik-baik saja [kondisi dunia], ini challenge bagi kita terutama Indonesia dengan komoditas yang ada bisa berperan lebih,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia disebut telah membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal dari penurunan harga nikel global. 

    Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan. 

    Chief Executive Officer Eramet Indonesia Jerome Baudelet menuturkan, karena pembatasan yang dilakukan pemerintah, para penambang memilih memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. 

    Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal. 

    “Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

    Pembatasan smelter nikel

    Membanjirnya pembangunan smelter nikel di dalam negeri membuat harga jual produk turunan nikel di pasar global jatuh. Pengusaha pun mendorong pemerintah agar segera melakukan kebijakan rasionalisasi atau pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. 

    Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF) sejatinya telah digulirkan beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Akibatnya, pasokan produk olahan nikel kelas dua seperti feronikel (FeNi), bahan baku baja tahan karat atau stainless steel, menjadi berlebih. 

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi kelebihan pasok atau oversupply produk nikel saat ini telah memicu jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar global. Alhasil, harga jual feronikel saat ini tidak ekonomis. 

    “Kalau oversupply seperti yang terjadi di feronikel, harganya jatuh. Sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” kata Hendi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk itu, dia pun meminta dukungan kepada parlemen untuk mendorong regulasi yang mengatur tata kelola pembangunan smelter di dalam negeri. 

    “Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola. Mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat oversupply dari sisi pasar dunia,” ujar Hendi.

  • Menteri Rosan Ungkap Sektor Investasi Prioritas Pemerintahan Prabowo

    Menteri Rosan Ungkap Sektor Investasi Prioritas Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan akan fokus menaikkan investasi sektor kendaraan listrik.

    Rosan menjelaskan bahwa pemerintah ingin kembangkan sektor yang berorientasi ekspor sekaligus energi terbarukan. Oleh sebab itu, electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan utama.

    Apalagi, sambung mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini, cadangan nikel yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik berlimpah di Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan seluruh ekosistem dari EV Battery sampai juga EV Car. Kita resources-nya ada, kita sudah memulai, multiplier effect-nya tinggi, penciptaan lapangan pekerjaannya dapat, teknologinya dapat, kualitas manusianya meningkat,” ujar Rosan kepada Bisnis, pekan lalu.

    Apalagi, dia meyakini tren permintaan dunia atas kendaraan listrik terus meningkat ke depannya. Oleh sebab itu, Rosan menekankan pentingnya Indonesia memulai kembangkan industri kendaraan listrik dalam negeri yang salah satunya dengan hilirisasi nikel.

    Lebih luas lagi, menurutnya, pemerintah ingin kembangkan industri hijau. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rosan mengungkapkan Indonesia memiliki potensi 3.700 gigawatt energi terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, hidro, hingga panas bumi.

    “Kalau sama dengan tren dunia, pendanaannya akan lebih mudah, akan lebih affordable [terjangkau],” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Rosan mengungkapkan pemerintah ingin membangun lebih banyak kawasan industri yang berbasis energi hijau agar juga lebih mudah menarik investor asing masuk ke Tanah Air.

    Dia mencontohkan, sudah banyak investor asing yang berminat menanamkan modalnya ke Indonesia namun beri prasyarat: kawasan industrinya harus ditenagai energi terbarukan.

    Menurutnya, selama ini Indonesia kerap ditikung Vietnam dalam hal menarik investor asing karena faktor ketersediaan kawasan industri berbasis energi hijau. Rosan menceritakan pengalaman ketika berbicara dengan perusahaan Singapura, yang memutuskan menanamkan modalnya ke Vietnam karena sudah tersedia 13 kawasan industri berbasis energi hijau.

    “Investasi yang masuk ke Vietnam lebih deras karena industrial park [kawasan industri] sudah pakai energi bersih. Nah di kita, yang mohon maaf, mungkin masih ketinggalan. Kita akan dorong industrial park yang berbasis clean energy [energi bersih],” tutupnya.

  • Ekonom: Pembentukan Satgas jadi Sinyal Hilirisasi Belum Optimal

    Ekonom: Pembentukan Satgas jadi Sinyal Hilirisasi Belum Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi merupakan sinyal bahwa program penciptaan nilai tambah dalam negeri itu belum maksimal.

    Adapun, rencana pembentukan Satgas Hilirisasi disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha. Satgas ini akan diketuai oleh Bahlil selaku menteri ESDM. 

    Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah telah mengaku bahwa produk hilirisasi juga belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari produk hilirisasi nikel yang masih didominasi oleh feronikel dan nickel pig iron (NPI).

    Sementara itu, hilirisasi nikel sampai menjadi baterai kendaraan listrik di dalam negeri belum maksimal. Bahkan, kata Bhima, menarik investasi di sektor pengolahan nikel sampai menjadi baterai atau kendaran listrik cukup berat.

    “Jadi Satgas Hilirisasi merupakan respons terhadap upaya hilirisasi yang memang belum maksimal,” ucap Bhima kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, sinyal hilirisasi belum maksimal juga terlihat dari proyek bauksit di Kalimantan yang mangkrak. Menurut Bhima, hal ini juga menunjukan bahwa hilirisasi tambang memiliki pekerjaan rumah atau PR dari sisi investasi.

    Lebih lanjut, Bhiman berpendapat Satgas Hilirisasi bakal bekerja keras mendorong hilirisasi di semua sektor, tak hanya mineral. Dia mengatakan, sejumlah sektor yang potensial seperti pertanian, perikanan, hingga kelautan.

    Bhima menyebut hilirisasi perlu ditingkatkan pada sektor yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi.

    “Itu harapannya bisa jadi tugas Pak Bahlil ke depan gimana caranya produk hilirisasi ini semakin terdiversifikasi, tak terbatas tambang,” jelas Bhima.

    Selain itu, Bhima juga berpendapat Satgas Hilirisasi perlu mengevaluasi insentif-insentif fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance yang diberikan untuk mendukung hilirisasi. Pasalnya, insentif fiskal tersebut dinilai belum terlalu efektif dalam menciptakan investasi yang punya nilai tambah.

    Di sisi lain, Bhima menyebut investasi smelter lebih banyak berupa smelter dengan teknologi rotary klin electric furnace (RKEF) yang memproduksi bahan baku baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, untuk smelter high pressure acid leach (HPAL) yang memproduksi bahan baku baterai masih minim.

    “Jadi nggak imbang, jadi banyak smelter yang dapat insentif fiskal tapi produk-produknya tak banyak membantu untuk proses transisi energi,” kata Bhima.

    Sementara itu, Kepala Center of Industry Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pembentukan Satgas Hilirisasi karena persoalan hilirisasi tak terbatas di satu kementerian saja.

    Namun, dia mempertanyakan apa alasan menunjuk Bahlil sebagai ketua. Sebab, saat ini sudah ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Oleh karena itu, Andry mempertanyakan mengapa ketua Satgas Investasi tak berasal dari kementerian tersebut.

    “Itu [ketua satgas] seharusnya ada di kementerian tersebut gitu ya, jadi untuk apa kemarin kita menambahkan atau memperkuat kata-kata hilirisasi di kementerian tersebut, tapi Satgas yang dibentuk itu bukan berasal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi,” ucap Andry.

    Andry pun mengatakan dalam memandang hilirisasi juga perlu dilihat dari konteks investasi. Dia menilai saat ini program hilirisasi belum terlalu menarik minat investor. Pasalnya, investor mengingatkan jaminan akses pasar baik domestik maupun ekspor tatkala berinvestasi. Sementara itu, di sisi domestik, terkait dengan produk-produk impor yang saat ini cukup besar masuk ke RI.

    Menurut Andry, hal itu juga memberikan disinsentif bagi produk yang akan RI hilirisasi. Oleh karena itu, dia menilai selama belum ada penguatan pasar domestik, investor pasti akan sulit atau mungkin tidak tertarik.

    Adapun, wewenang terkait penguatan pasar domestik berada di Kementerian Perdagangan. Kementerian tersebut perlu mengeluarkan kebijakan larangan terbatas alias lartas, antidumping, dan juga safeguard.

    Di sisi lain, Andry melihat sinkronisasi antara kementerian untuk menggenjot hilirisasi itu masih minim.

    “Harusnya memang ada di Kemenko Ekonomi untuk mengkoordinasikan semua ini. Cuma saya melihat ternyata Kemenko juga absen dalam mengkoordinasikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, maka usulan terkait dengan Satgas Hilirisasi tersebut menjadi jalan tengah,” jelas Andry.

  • DPR apresiasi integrasi Grup MIND ID dan pengawalan proyek hilirisasi

    DPR apresiasi integrasi Grup MIND ID dan pengawalan proyek hilirisasi

    Saya menghargai dalam satu tengah tahun ini bisa mengonsolidasikan dengan baik.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XII DPR RI mengapresiasi BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, yang terus menunjukkan komitmen dalam mendukung hilirisasi mineral dan batu bara sebagai proyek strategis tulang punggung industri nasional.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama MIND ID, anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian menyampaikan penghargaan atas langkah konsolidasi yang dilakukan dalam satu setengah tahun terakhir.

    Menurut Ramson, MIND ID berhasil mengintegrasikan pengelolaan aset dari sejumlah anggota grup, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

    Konsolidasi ini memperkuat posisi MIND ID, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih optimal mendukung program hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.

    Sepanjang 2024, beberapa proyek hilirisasi telah berjalan dengan baik. Proyek Smelter Tembaga di Gresik yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia menjadi salah satu yang paling strategis.

    Selain itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan antara ANTAM dan INALUM.

    MIND ID juga berperan penting dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik melalui proyek EV Battery Upstream yang dijalankan oleh ANTAM. Selain itu, Bukit Asam telah mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

    Ramson menyampaikan bahwa konsolidasi ini juga memudahkan MIND ID dalam mendapatkan pembiayaan yang kompetitif untuk mendukung pengembangan bisnis.

    “Saya menghargai dalam satu tengah tahun ini bisa mengonsolidasikan dengan baik. Dengan aset yang terkonsolidasi, sehingga bisa dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman yang kompetitif bukan konsumtif untuk pengembangan bisnis yang sesuai dengan arahan pemerintah,” katanya pula.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso memaparkan sejumlah program prioritas MIND ID untuk tahun 2025.

    Salah satu fokus utama adalah penyelesaian SGAR Fase 1 yang memiliki kapasitas 1 juta ton alumina, dan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025. SGAR Fase 2 dengan kapasitas yang sama, juga direncanakan memasuki tahap Final Investment Decision (FID) dalam waktu dekat.

    Hendi juga menyebutkan, pihaknya memiliki proyek RKEF FHT Dragon dengan kapasitas 88 ribu ton nikel, serta proyek HPAL Dragon yang menjadi bagian dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik, juga menjadi prioritas penting bagi MIND ID.

    Selain itu, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) Freeport Indonesia di Gresik ditargetkan beroperasi penuh pada akhir kuartal ketiga 2025.

    Ada pula proyek pengembangan jalur angkutan batu bara TE-Keramasan berkapasitas 20 juta ton per tahun yang tengah dikembangkan oleh PTBA.

    “Total investasi untuk proyek ini mencapai Rp20,6 triliun. MIND ID berharap dukungan dari seluruh pihak agar mendukung kelancaran operasional pembangunan proyek-proyek strategis ini,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya proaktif memastikan pengelolaan grup dan portofolio anak usaha selaras dengan standar internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • 40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) akan menyulap tiang listrik untuk menjadi tempat mengisi ulang daya baterai kendaraan listrik. Bahkan, sebanyak 40 juta unit tiang listrik yang ada di Indonesia bisa dijadikan tempat ngecas mobil listrik.

    Mendukung transisi ke kendaraan listrik, PT PLN menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, tak cuma SPKLU, pihaknya juga menyediakan fasilitas pengisian baterai kendaraan listrik di tiang listrik.

    “Kemarin saya menanyakan ke tim berapa jumlah tiang listrik yang kita kelola. Ternyata dihitung-hitung ada 40 juta tiang listrik yang kita kelola, sekitar itu,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Darmawan tak menyangka populasi kendaraan listrik di Indonesia meningkat tajam. Maka dari itu, pihaknya harus menyediakan fasilitas pendukung.

    “Kami juga membangun SPKLU dan juga bahkan kami membangun SPKLU berbasis pada tiang listrik yang jumlahnya 40 juta itu, untuk memfasilitasi itu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Darmawan, penjualan mobil listrik di Indonesia jauh di atas perkiraan. Untuk mendukung kendaraan listrik, PLN bekerja sama dengan pabrikan yang menjual kendaraan listrik.

    “Maka, begitu ada pembelian mobil listrik kami harus memasang home charging. Dan ini kami kerja sama dengan Mercedes, dengan Nissan, dengan Toyota, dengan Mitsubishi, dengan Wuling, dengan BYD dan lain-lain, sehingga kalau ada pembelian mobil listrik kami yang jemput bola kami akan meningkatkan kapasitas daya yang terpasang, kami membantu juga memasang home charging. Kami harus membangun SPKLU, kalau dulu naik mobil bensin tidak ada masalah, mau ke Jawa Timur monggo, tapi begitu naik mobil listrik, setiap 300 km harus ngecas,” ujarnya.

    Saat ini PLN sudah memiliki 2.490 unit SPKLU untuk kendaraan listrik roda empat, 9.956 unit SPKLU roda dua, 2.200 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) serta 24.099 pelanggan home charging. PLN juga menargetkan 1.000 unit SPKLU di tiang listrik tahun ini.

    (rgr/din)

  • Pemerintah Girang Weda Bay Jadi KI Pertama yang Bikin Komponen Baterai Kendaraan Listrik

    Pemerintah Girang Weda Bay Jadi KI Pertama yang Bikin Komponen Baterai Kendaraan Listrik

    Halmahera Tengah: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan apresiasi tinggi kepada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) atas kemajuan yang dicapai, terutama terkait rencana ekspor prekursor nikel untuk industri baterai kendaraan listrik yang dijadwalkan pada awal 2025.
     
    “Saya sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PT IWIP atas dedikasinya dalam menjadikan Kawasan Industri (KI) Weda Bay sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang mendukung pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik,” ungkap Agus dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Menteri Agus mengatakan, dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik adalah langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
     
    “Pemerintah berkomitmen dalam kebijakan penurunan emisi GRK di level internasional hingga akhirnya mencapai Net Zero Emissions (NZE) di 2060 atau lebih awal. Salah satu program utamanya adalah dengan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB,” jelasnya.
     
    Untuk itu, Menperin menegaskan pemerintah terus mendukung penuh percepatan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang salah satunya didorong melalui proyek-proyek seperti Weda Bay.
     
    “Kehadiran proyek ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan Halmahera Tengah,” imbuh dia.
     

     

    Ekspor 50 ribu ton Precursor NCM
     
    Diketahui, PT IWIP, melalui anak perusahaan PT Huaneng New Material, berencana mengekspor 50 ribu ton per tahun Precursor Nickel Cobalt Manganese Hydroxide (NCM) ke pasar Amerika Utara dan Eropa. Prekursor ini merupakan bahan baku penting dalam produksi baterai kendaraan listrik.
     
    Selain itu, Weda Bay Project juga akan terus berkembang dengan rencana untuk memproduksi Baterai Kendaraan Listrik dan Sistem Penyimpanan Energi (Energy Storage System) yang akan dikelola oleh PT REPT Battero Energy Co. Ltd.
     
    Kapasitas produksi baterai ini akan dimulai pada 8 GWh pada Maret 2026 dan berkembang hingga 20 GWh pada 2027, yang akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.800 tenaga kerja.
     
    Proyek ini juga akan memproduksi Off Road Pure Electric Mining Dump Truck dengan kapasitas baterai mulai dari 282 kWh hingga 375 kWh, dengan perakitan truk pertama yang dijadwalkan pada Desember 2025.
     
    Lebih lanjut, kawasan ini juga akan memproduksi alumunium ingot dengan kapasitas satu juta ton per tahun, melalui PT Kemajuan Alumunium Industry, dengan nilai investasi sekitar USD655 juta.
     
    Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT IWIP Xiang Binghe mengungkapkan, IWIP yang kini memiliki lebih dari 80 ribu karyawan, tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pihak perusahaan dan pemerintah. IWIP berharap dapat terus melanjutkan kerjasama ini untuk membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Maluku Utara.
     
    “Kami berharap dukungan dan kerja sama yang baik ini terus terjalin, agar proyek ini dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta khususnya bagi masyarakat Maluku Utara dan Halmahera Tengah,” tutup dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)